Kamis, 19 Oktober 2017

Gunung Tempat Uji Coba Nuklir Korut Rusak Berat

SEOUL - Gunung yang menjadi lokasi uji coba nuklir Korea Utara (Korut) dilaporkan mengalami kerusakan. Gunung itu diketahui mengalami kondisi yang disebut dengan Tired Mountain Syndrome.

Kondisi yang dikenal sebagai "Tired Mountain Syndrome" terjadi saat ledakan nuklir menyebabkan batuan di sekitarnya menjadi lemah dan permeabel.

Lima dari enam tes nuklir Pyongyang dilakukan di bawah Gunung Mantap di lokasi uji coba nuklir Punggye-ri, di barat laut negara itu. Sejak uji coba nuklir Pyongyang yang paling baru, dan paling kuat, pada tanggal 3 September, telah terjadi tiga gempa kecil di daerah sekitarnya.

Yang pertama terjadi tak lama setelah ledakan tersebut sementara dua gempa kecil terjadi pada akhir September dan pekan lalu.

Situs 38North, yang memantau situasi di Korut, mengatakan bahwa ada kekhawatiran tentang fenomena di Gunung Mantap, karena area yang terkena dampak ledakan terakhir berpotensi dapat meluas sejauh 1,4 km dari titik peledakan.

Tapi situs itu mengatakan hasil seperti itu "tidak biasa", dan mungkin tidak akan menghentikan area yang digunakan untuk tes lebih lanjut.

"Tidak ada alasan yang tepat untuk berasumsi bahwa situs uji Punggye-ri tidak akan digunakan kembali untuk uji coba nuklir bawah tanah lanjutan," bunyi laporan tersebut seperti dikutip dari Sky News, Kamis (19/10/2017).

Situs itu mengatakan Punggye-ri memiliki dua kompleks terowongan yang tidak terpakai.

Kim Jong-un mengatakan kepada pejabat partai bulan ini bahwa senjata atom negara itu adalah "pedang berharga" untuk melindunginya dari agresi. Tapi rudal nuklir bukan satu-satunya yang diluncurkan Korut.

Wakil duta besar Korut untuk PBB mengatakan pihaknya juga berencana untuk meluncurkan lebih banyak satelit.

Pada pertemuan PBB yang disebut Kerjasama Internasional dalam Penggunaan Luar Angkasa yang Damai, Kim In Ryong mengatakan rencana lima tahun negara itu untuk 2016-2020 mencakup pengembangan satelit praktis yang dapat berkontribusi pada pembangunan ekonomi dan peningkatan hidup manusia.

Ia pun menuduh Amerika Serikat (AS) mencoba menghalangi usahanya dengan alasan melanggar sanksi PBB.

"AS adalah negara yang meluncurkan satelit terbesar dan mengklaim bahwa peluncuran satelit kita merupakan ancaman bagi perdamaian dan keamanan internasional," katanya.

Beberapa, termasuk di AS, khawatir program luar angkasa Korut merupakan topeng untuk mengembangkan senjata.

Credit sindonews.com

Badan Intelijen Australia Kewalahan Hadapi Ancaman Asing

abc news

Badan intelijen Australia mengatakan bahwa pihaknya tidak bisa menyelidiki semua "spionase berbahaya" dan "gangguan asing" terhadap Australia karena besarnya skala kegiatan "jahat" yang diarahkan pada negara ini, tahun lalu.

Dalam laporan tahunannya, Badan Intelijen Keamanan Australia (ASIO) mengatakan, pihaknya telah mengidentifikasi "sejumlah negara dan aktor lainnya yang melakukan spionase dan campur tangan asing terhadap Australia".
"Dinas intelijen asing mencari akses ke informasi istimewa dan/atau rahasia mengenai aliansi dan kemitraan Australia, posisi kami dalam masalah diplomatic internasional, isu ekonomi dan militer, sumber energi dan mineral kami, serta inovasi kami dalam bidang sains dan teknologi," kata laporan tersebut.
Selama 12 bulan terakhir, ASIO mengatakan bahwa mereka mengidentifikasi "kekuatan asing yang secara diam-diam berusaha membentuk opini publik, media dan pejabat pemerintah Australia" untuk mencoba "memajukan tujuan politik negara mereka sendiri".
Badan intelijen domestik Australia itu menemukan bahwa "komunitas etnis dan agama" juga "tunduk pada operasi pengaruh tersembunyi yang dirancang untuk mengurangi kritik mereka terhadap pemerintah asing".

Direktur ASIO, Duncan Lewis, menyebut spionase dan gangguan asing sebagai ‘ancaman yang berbahaya’.

ABC News: Marco Catalano

Laporan ASIO itu diterbitkan menyusul adanya peringatan publik dari sejumlah pejabat Australia, baru-baru ini, mengenai tingkat campur tangan pemerintah China di sejumlah kampus universitas.
"Campur tangan oleh aktor asing bisa merusak kedaulatan Australia dengan memajukan tujuan negara asing melalui campur tangan tersembunyi dalam sistem politik Australia dan berusaha untuk terlalu memengaruhi persepsi publik akan sejumlah isu," kata laporan tersebut.
Dokumen ASIO itu tak mengidentifikasi masing-masing negara yang menjadi terduga mata-mata, namun pejabat pemerintah Australia percaya, China menjadi lebih agresif dalam aktivitasnya melawan Australia.
"Campur tangan asing di tengah masyarakat diaspora Australia melalui gangguan atau cara lain bisa mengikis kebebasan yang dinikmati semua orang yang tinggal di Australia," sebut Direktur Jenderal ASIO, Duncan Lewis.
"Kegiatan -yang dilakukan secara diam-diam untuk mengaburkan peran pemerintah asing -ini merupakan ancaman bagi kedaulatan kami, integritas institusi nasional kami dan pelaksanaan hak warga negara kami."
"Sementara bahaya dari spionase dan campur tangan asing segera terbukti dalam beberapa kasus, dalam kasus lain, potensi bahaya itu bisa memakan waktu bertahun-tahun untuk terdeteksi."
"Spionase dan campur tangan asing adalah ancaman berbahaya - aktivitas yang mungkin tampak tidak berbahaya saat ini bisa memiliki konsekuensi signifikan di masa depan.”

Credit republika.co.id/australiaplus.com

Brexit Picu Serangan Terhadap Muslim Inggris Meningkat

Warga muslim memanjatkan doa bagi korban teror di Manchester, Inggris (23/5)

CB, LONDON -- Jumlah kejahatan kebencian terhadap warga Inggris dari etnis atau agama minoritas melonjak 29 persen. Peningkatan kejahatan ini terjadi dalam periode Inggris memilih untuk keluar dari Uni Eropa (Brexit) dan setelah terjadinya serangan baru-baru ini.

Departemen Dalam Negeri Inggris mengatakan terdapat kenaikan 29 persen dalam setahun menandai lompatan tahunan terbesar dalam kejahatan kebencian sejak angka pertama kali tercatat pada tahun 2011. Antara tahun 2015 dan 2016, terdapat 62.518 pelanggaran yang dilaporkan. Tahun berikutnya, angka itu naik menjadi 80.393, dilansir dari Aljazirah, Rabu (18/10).

Ada kenaikan yang nyata dalam kejahatan kebencian dalam periode saat referendum UE, kata laporan tersebut, merujuk pada referendum Brexit. Pelanggaran agama atau ras diperburuk dan meningkat dalam bulan-bulan menjelang pemungutan suara, dari sekitar 3.500 insiden yang tercatat pada bulan April 2016 sampai lebih dari 5.000 pada bulan Juni tahun yang sama, ketika keputusan untuk meninggalkan UE diumumkan. Pada bulan Juni 2017, dilaporkan bahwa kejahatan kebencian mencapai puncaknya sebanyak 6.000 orang.

Angka-angka tersebut meningkat setelah insiden Westminster Bridge, Manchester Arena dan London Bridge, yang berlangsung pada bulan Maret, Mei, dan Juni tahun ini. Peristiwa itu menyebabkan kematian lebih dari 30 jiwa. Islamophobia cenderung meningkat setelah kekerasan disangkakan kepada Muslim. Anggota senior Asosiasi Muslim Inggris Ragad Altikriti mengatakan wanita muslim menderita lebih banyak dalam hal ini.
"Brexit dianggap banyak orang sebagai sinyal bahwa pengungsi tidak diterima, jadi ada peningkatan kejahatan kebencian termasuk komunitas Muslim, terutama wanita yang tampak Muslim. Jilbab itu digabungkan dianggap asing dan tidak disambut baik." kata Altikriti.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Militer Irak Sebut Misi di Kirkuk Tercapai

Pasukan kepolisian federal Irak mengambil posisi di selatan kota campuran etnis Kirkuk, utara Irak, Sabtu (14/10) waktu setempat.

CB,KIRKUK -- Militer Irak mengaku telah mencapai misi di Kirkuk. Tentara Irak bersama milisi sekutu merebut kembali provinsi utara Kirkuk dan ladang minyak di sana ditambah daerah-daerah yang sebelumnya dikuasai pasukan Kurdi.

"Keamanan telah dipulihkan di sektor Kirkuk, termasuk Dibis, Al-Multaqa, Khabbaz serta ladang minyak Bai Hassan Utara dan Selatan," kata Komando Operasi Gabungan Irak kepada Aljazeera, Rabu (18/10).

Sebelumnya, tentara Irak menyerbu Kirkuk yang dikuasai pasukan Kurdi. Pertempuran bersenjata yang berlangsung selama tiga hari itu akhirnya berhenti dan diklaim dimenangi Irak.

Menurut pasukan Irak, mereka menguasai gedung gubernur tanpa ada tentangan dari militan Kurdi Peshmerga. Selusin Humvee dari Dinas Antiterorisme Irak yang dilatih di AS tiba di gedung tersebut dan langsung melakukan pengamanan di sekitarnya.

"Pasukan kembali ditugaskan dan berhasil mengambil alih kontrol di Khanaqin dan Jalawla di provinsi Diyala, begitu juga Makhmur, Bashiqa, Mosul dam, Sinjar dan beberapa area lain di dataran Nineveh," katanya.

Seperti diketahui, ketegangan antara kedua belah pihak semakin meningkat usai orang-orang Kurdi memilih memisahkan diri dalam referendum bulan lalu. Jajak pendapat tidak mengikat telah diadakan di daerah-daerah yang dikuasai KRG dan di beberapa wilayah yang disengketakan, termasuk Kirkuk.
Tak lama setelah referendum tersebut, parlemen Irak meminta al-Abadi mengirim pasukan ke Kirkuk. Mereka akhirnya mendapatkan kembali kendali atas ladang minyak di wilayah itu. Kirkuk terletak di luar perbatasan resmi wilayah semi-otonomi Kurdi dan merupakan rumah bagi masyarakat Kurdi, Arab, Turkmen, dan Kristen.

"Harapan Kurdi untuk sebuah negara merdeka merupakan suatu hal yang sudah berlalu," kata Perdana Menteri Irak, Haider al-Abadi.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

ISIS Kalah di Raqqa, Persoalan Belum Selesai

Tentara berpatroli di sebelah bangunan yang hancur di Kota Raqqa, Suriah.

CB, WASHINGTON -- Milisi yang didukung AS telah menyatakan kemenangan melawan IS di Raqqa pada Selasa (17/10) usai pertempuran mengerikan selama empat bulan. Kekalahan ISIS di Raqqa hanya permulaan untuk menstabilkan kawasan tersebut.

IS atau ISIS menguasai Raqqa pada Januari 2014, mengambil alih kendali dari faksi-faksi pemberontak yang menentang pemerintahan Presiden Suriah Bashar al-Assad.

"Merebut kembali Raqqa penting secara simbolis. Namun mengatasi keluhan ekonomi dan politik kaum Sunni sehingga ISIS lain tidak akan muncul sama pentingnya dengan pertempuran militer," kata anggota senior Middle East Institute, Bilal Saab, Rabu, (18/10).

Raqqa adalah kota besar pertama yang dikuasai ISIS sebelum meraih serangkaian kemenangannya yang cepat di Irak dan Suriah. ISIS mengeluarkan undang-undang dan mengeluarkan paspor dan uang

Namun sekarang ISIS telah kehilangan sebagian besar wilayahnya di Suriah dan Irak termasuk miliknya yang paling berharga, Kota Mosul, Irak.

Di Suriah, mereka dipaksa kembali ke tanah di lembah Efrat dengan padang pasir di sekitarnya. Para pengamat Timur Tengah mengatakan, di antara beragam masalah yang terpapar setelah pengusiran ISIS dari Raqqa adalah cara mencari uang untuk membantu membangun kembali kota yang hancur.
Kemudian bagaimana mendukung pemerintah daerah yang baru dalam menghadapi kemungkinan pemberontakan. Selain itu juga bagaimana mencegah Assad, yang didukung oleh Iran dan Rusia untuk mendapatkan kembali kontrol di Suriah.

"Tantangan sebenarnya ISIS akan berubah menjadi hantu pendendam. Mereka akan mencoba untuk bertahan dan menimbulkan kekacauan dalam keamanan dan pemerintahan pascakonflik dan konflik untuk melemahkan Amerika Serikat dan mitranya," kata Nick Heras dari Center for a New American Security.

Seorang pejabat Kementerian Luar Negeri AS mengatakan, Washington tetap berkomitmen untuk melakukan proses perdamaian di Jenewa dan mendukung kelompok-kelompok perwakilan Suriah yang luas dalam diskusi tersebut.

Pejabat AS tersebut mengatakan, AS dan sekutunya akan terus memberikan bantuan kemanusiaan dan mendukung upaya untuk menstabilkan wilayah yang dibebaskan dari ISIS, termasuk menghapuskan IED dan bahan peledak lainnya.

Credit republika.co.id

Karzai: ISIS Alat AS untuk Kacaukan Afghanistan

MOSKOW - Amerika Serikat (AS) menggunakan pemberontakan Negara Islam (ISIS) sebagai alat di Afghanistan, yang bertujuan untuk mengacaukan seluruh wilayah. Hal itu diungkapkan oleh mantan presiden Afghanistan Hamid Karzai. Ia pun mendesak masyarakat internasional untuk meyakinkan AS bahwa mereka benar-benar perlu memerangi terorisme.

"Tidak ada tindakan yang dilakukan terhadap teroris Islam meskipun tindakan mengerikan mereka diketahui dengan baik sejak kedatangan Daesh (akronim bahasa Arab untuk ISIS) di lokasi Afghanistan," kata Karzai seperti dikutip dari Russia Today, Kamis (19/10/2017).

Dia kemudian menyebutkan laporan tentang helikopter asing tanpa simbol yang memberikan dukungan kepada para teroris.

"Dari dua tahun ke depan sampai hari ini, setiap hari masyarakat setempat, para tetua setempat, pejabat pemerintah, media dan lainnya mulai melaporkan bahwa helikopter tak bersimbol, helikopter asing yang tidak bersimbol, akan masuk dan mendukung ekstremis di seluruh wilayah negara tersebut," ujar Karzai sela-sela Forum Valdai di Sochi, Rusia.

"Ada banyak bukti, sayangnya, ini menunjukkan bahwa kekuatan ekstremis ini dipasok dari basis asing di Afghanistan," kata Karzai.

"Pertanyaannya adalah, 'Mengapa? Untuk alasan apa?' Dan jika terus berlanjut, jika itu kemudian berhenti, tentu saja kesimpulannya adalah mereka digunakan sebagai alat," cetusnya.

Menurut Karzai alat ini digunakan oleh AS untuk mengejar tujuan regional yang lebih besar.

"Dukungan untuk Daesh di Afghanistan tidak sepenuhnya dimaksudkan untuk tujuan di Afghanistan. AS telah memantapkan dirinya di Afghanistan. Tidak perlu ada alasan untuk membangun dirinya sendiri di sana. Ini pasti untuk tujuan di luar Afghanistan, untuk menimbulkan masalah di wilayah ini," tuturnya.

Mantan presiden kemudian mengatakan sementara Afghanistan menyambut AS karena memberikan bantuan dalam perang melawan terorisme, dengan menggunakan negara tersebut sebagai boneka dalam permainan regional yang lebih besar tidak dapat diterima.

"Afghanistan seharusnya tidak menderita karena tujuan Anda yang lebih besar dan lebih besar. Afghanistan tidak boleh digunakan melawan tetangga atau kekuatan utama di lingkungan kita," tegasnya.

Karzai lantas menambahkan bahwa masyarakat internasional dan kekuatan regional harus berbicara kepada AS agar dapat melihat dengan akal dan membantu memulihkan kerja sama internasional melawan terorisme di negara tersebut.

"Jika tidak, sejumlah hal akan keluar dari tangan di Afghanistan dan akan ada masalah bagi kita semua, termasuk di AS," Karzai menyimpulkan.

Credit sindonews.com

Bom Bunuh Diri Tewaskan Pasukan Elite Pakistan

Serangan bom masih terus melanda Pakistan.

CB, QUETTA -- Bom bunuh diri mmenewaskan sedikitnya tujuh orang perwira polisi dan melukai 22 petugas lainnya. Bom itu meledak di sebelah barat daya kota Quetta, Pakistan.

Aparat di lokasi Muhammad Akbar mengatakan, bom itu memang mengincar truk yang mengangkut personel polisi. Dia mengungkapkan, korban bom adalah kepolisian elite.

"Bom menewaskan enam petugas dan seorang warga sipil, juga melukai 22 orang," kata walikota Quetta Sanaullah Zehri di rumah sakit tempat korban dirawat sepeti dilansir laman Aljazirah, Rabu (18/10).

Belum ada pihak yang mengaku bertanggung jawab atas peristiwa terebut. Meski demikian, daerah tersebut belakangan kerap diserang oleh kelompok-kelompok seperti Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), ISIS dan gerilyawan lainnya.

Pekan lalu, lima orang tewas dalam serangan yang menargetkan komunitas minoritas Hazara Syiah di kota tersebut. Awal bulan ini, pelaku bom bunuh diri merenggut nyawa 18 orang ditempat suci sufi dekat kota Jhal Magsi, sekitar 165 km selatan Quetta.

Provinsi ini juga menjadi lokasi incaran separatis bersenjata selama satu dekade oleh pejuang etnis Baloch yang memperjuangkan kemerdekaan. Awal pekan ini, separatis itu mengklaim telah membunuh dua petugas keamanan Pakistan yang difungsikan untuk melindungi Koridor Ekonomi China-Pakistan (CPEC) di distrik Panjgur.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Serangan Taliban Tewaskan 71 Orang, Termasuk Jenderal Polisi

Kelompok Taliban.

CB, KABUL -- Sedikitnya 71 orang tewas dalam serangkaian serangan oleh Taliban di Provinsi Paktia dan Ghazni, Afghanistan. Sebanyak 41 orang di antaranya tewas dalam serangan bom bunuh diri dan pertempuran senjata, yang melukai 150 lainnya, di sebuah pusat pelatihan polisi di Gardez, ibu kota provinsi Paktia. Adapaun 30 lainnya tewas dalam pengeboman mobil di provinsi Ghazni.

Seperti dilansir dari Aljazirah, Rabu (18/10), serangan di Paktia terjadi saat militan Taliban menyerang markas polisi regional sekitar pukul 09,00 pagi waktu setempat pada Selasa (17/10) di Gardez atau kurang dari 161 km dari ibu kota, Kabul.

Menurut wakil gubernur Paktia, Hidayatullah Hamidi penyerang menggunakan sebuah truk dan kendaraan lapis baja yang dicuri dari pasukan keamanan. Kepala polisi Brigadir Jenderal Toryali Abdiani termasuk dalam korban tewas.

Sejumlah mahasiswa dan warga sipil Paktia, yang hadir di dekat markas besar polisi untuk mengumpulkan kartu identitas dan paspor mereka, ikut menjadi korban.

Wakil menteri dalam negeri, Jenderal Murad Ali Murad mengatakan di Kabul 21 warga sipil termasuk di antara korban tewas dalam ledakan Paktia. Dalam sebuah pernyataan, kementerian dalam negeri mengatakan tujuh orang ikut ambil bagian dalam serangan tersebut. Dua orang melakukan pengeboman, sementara para penyerang lainnya terlibat bentrokan senjata dengan polisi.

Unit polisi khusus kemudian mengalahkan lima penyerang lainnya. Dalam sebuah pernyataan di Twitter, Zabiullah Mujahid, juru bicara Taliban, mengklaim serangan Paktia. Dia mengatakan unit polisi khusus adalah target utama.
Berbatasan dengan Waziristan Utara, salah satu dari tujuh wilayah semi otonomi Pakistan , Paktia di Afghanistan adalah tempat kelahiran Jaringan Haqqani Taliban. Militer Pakistan menguasai kembali Waziristan Utara dari Taliban Pakistan setelah serangan diluncurkan pada pertengahan 2014 yang berlangsung sampai akhir 2016.

Sementara itu, untuk serangan di Provinsi Ghazni, pemerintah mengatakan bahwa para militan meledakkan sebuah kendaraan lapis baja di pintu masuk administrasi distrik Andar pada dini hari, dan kemudian terlibat baku tembak.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Kecurigaan Trump Bikin AS-Iran Kembali Tegang

Photo : Tasnim News Agency/Handout via REUTERS

Protes terhadap Donald Trump di Teheran, Iran

CB – Kecurigaan Amerika Serikat, seperti yang disampaikan Presiden Donald Trump soal Kesepakatan Nuklir Iran, kini di tangan Kongres AS. Berbicara di hadapan Kongres beberapa waktu lalu, Trump mengatakan bahwa Iran tak sepenuhnya patuh pada kesepakatan yang diteken bersama Rusia, China, Inggris, Prancis, Jerman dan Uni Eropa itu.
Dilansir Reuters, Trump bahkan berencana akan mendesertifikasi Perjanjian Nuklir itu dan menjadi negara satu-satunya yang menganggap Iran masih menutup-nutupi program nuklirnya. Implikasinya, AS bisa kembali melakukan embargo ekonomi terhadap Iran yang sempat dicabut pada saat perjanjian itu sudah disepakati.

Trump karena itu menyerahkan kepada Kongres AS dalam dua bulan atau 60 hari untuk memberi keputusan soal perlu tidaknya melanjutkan kesepakatan multinegara tersebut. Dia juga menuntut alasan yang relevan.
Duta Besar AS untuk PBB, Nikki Haley, mengatakan bahwa AS bukan ingin cari masalah dengan menekan Iran. Namun AS ingin agar Iran benar-benar transparan dengan program nuklir dan senjatanya.
"Tujuannya ya cuma satu, agar Iran benar-benar transparan," kata Haley.

Dinilai Berbahaya
Sementara negara-negara lainnya yang turut dalam Kesepakatan Nuklir menyayangkan sikap Trump yang dinilai berbahaya. Uni Eropa menilai bahwa tanpa Kesepakatan Nuklir maka potensi pengayaan nuklir negara itu justru
tak akan bisa diprediksi.
Sementara PBB menilai bahwa Iran sudah mengikuti langkah-langkah yang harus dilakukan sesuai dengan kesepakatan.
"Yang ingin kami tekankan, jangan sampai Iran akan menjadi Korea Utara selanjutnya," kata Haley lagi.

Sementara Presiden Iran, Hassan Rouhani juga menilai bahwa kecurigaan AS terhadap Iran sangat berlebihan.

Credit viva.co.id

Selain Trump, Ada Lagi Pejabat AS yang Paling Dibenci Korut

Photo : REUTERS/Lucas Jackson

Duta Besar AS untuk PBB, Nikki Haley (kanan), dan Presiden Donald Trump.

CB – Ketegangan antara Amerika Serikat dan Korea Utara masih terus terjadi. Apalagi, Korut makin gerah karena AS berhasil melobi PBB untuk menjatuhkan sanksi yang lebih berat kepada negara itu.
Bahkan Korut baru-baru ini menyatakan, negaranya tak akan mau berdiplomasi dengan AS sebelum bom atau rudal pertama menyentuh daratan Amerika. Presiden Donald Trump bisanya menjadi objek cibiran Pyongyang. Perang urat saraf antara Trump dan pemimpin Korut Kim Jong-un juga menjadi sorotan dunia.

Namun selain Trump, Korut juga menyoroti kiprah Politikus AS lainnya. Dia adalah Duta Besar untuk PBB, Nikki Haley. Politikus perempuan itu sebagaimana diposisikan otoritas Korut, juga tampaknya menjadi tumpuan kebencian. Haley dinilai menjadi salah figur yang memanas-manasi PBB agar menjatuhkan sanksi lebih besar atas negara itu.
Dalam sidang-sidang PBB termasuk di Dewan Keamanan, Haley dilaporkan selalu vokal mengkritik dan menekan agar PBB dan negara-negara anggotanya ikut bereaksi terhadap Korut.
Saking sebalnya dengan Haley, Korut melalui agensi pemerintahnya bahkan menyebut perempuan tersebut sebagai pelacur sebagaimana dilansir laman Independent.

Korut juga menuding Haley tak kompeten menjadi dubes dan hanya bisa menjilat tuannya namun membawa-bawa kepentingan nasional AS. Korut juga menyebut Haley sebagai perempuan berlidah tajam.

Namun beberapa media sempat menyebutkan bahwa Haley kini termasuk politikus paling menonjol dalam pemerintahan Trump. Peran Haley sebagai Dubes AS untuk PBB dinilai bisa dijalankannya dengan optimal. Bahkan Haley diprediksi akan menjadi politikus paling berpengaruh di negara itu.

Credit viva.co.id

Korea Utara Bikin Bom Hidrogen atau Atom?

CB, Jakarta - Korea Utara sudah lama mencari cara untuk melancarkan serangan ke musuh bebuyutannya, Amerika Serikat. Uji coba bom nuklir terbaru Korut dilaporkan bisa memuat bom hidrogen ke dalam misil balistik antarbenua (intercontinental ballistic missile – ICBM).

Bom hidrogen atau yang biasa disingkat Bom-H adalah bom yang sangat berbahaya dibanding bom atom yang selama ini diuji Korut. Kekuatannya 1.000 kali lebih kuat dibanding bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima pada Perang Dunia II.

Tiga uji coba bom nuklir pertama Korut dari tahun 2006 hingga 2013 adalah uji bom atom yang skalanya sama dengan bom yang dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki, yang menewaskan sekitar 200.000 jiwa.

Uji nuklir terakhir itu diperkirakan memiliki kekuatan 100 kiloton, 10 kali lebih kuat dibanding uji nuklir tahun lalu, yang menyebabkan gempa berskala 5,3.

Pembawa berita Korea Utara memuji secara antusias ledakan besar yang tak terduga di televisi dan menambahkan bahwa itu menandai perkembangan yang sangat signifikan dalam memperoleh tujuan akhir untuk menjadi negara dengan kekuatan nuklir.

Bom hidrogen yang juga disebut bom termonuklir menggunakan fusi yaitu inti-inti atom yang bergabung untuk menghasilkan energi ledakan. Bintang pun menghasilkan energi melalui proses fusi. Sedangkan bom atom bekerja dengan cara fisi, yaitu pembelahan atom sebagaimana cara kerja pembangkit nuklir.
Teknologi bom hidrogen lebih canggih dan sekali dijatuhkan, ia merupakan ancaman besar. Ia juga bisa dibuat cukup kecil untuk masuk ke ujung misil balistik antarbenua.
Andrei Lankov, Profesor Universitas Kookmin, mengatakan bom H mampu meluluhlantakkan New York. “Dengan bom atom, paling parah setengah kota Manhattan bisa hancur,” ujarnya. Dengan kekuatan yang lebih dahsyat, biaya bom hidrogen juga lebih besar.
“Sangat berlebihan mempunyai alat sebesar dan semahal itu untuk ukuran orang Korea Utara. Itu sangat tidak masuk akal. Sama seperti membeli Porsche saat berbelanja di toko sebelah. Program yang sangat mahal yang tidak akan berkontribusi besar bagi keamanan negara. Namun, kadangkala pemerintah melakukan hal-hal gila seperti ini,” kata Lankov.
Bom hidrogen merupakan standar global untuk lima negara dengan kemampuan nukir yang luar biasa, yaitu AS, Rusia, Prancis, Inggris, dan Tiongkok. Negara lain juga bisa jadi mempunyai nuklir atau sedang membangun nuklir meski seluruh dunia berupaya untuk mencegah peningkatannya.
Kune Y Suh, Profesor teknik nuklir di Universitas Nasional Seoul mengatakan, “Korea Utara sudah memantapkan diri mereka sebagai negara pengembang nuklir. Ini sudah bukan lagi ‘game changer’ (pengubah tatanan) melainkan ‘game over’.”

Credit tempo.co

Korea Utara mau berunding dengan syarat

Arsip Foto. Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un menyaksikan peluncuran rudal Hwasong-12 dalam foto tidak bertanggal yang disiarkan oleh Pusat Kantor Berita Korea Utara (KCNA), Sabtu (16/9/2017). (KCNA via REUTERS )

Perserikatan Bangsa-Bangsa/PBB (CB) - Korea Utara pada Senin (16/10) mengatakan kepada PBB bahwa mereka tidak akan pernah merundingkan perlucutan senjata kecuali Amerika Serikat (AS) membalikkan kebijakan "bermusuhan mereka".

Wakil Duta Besar Korea Utara untuk PBB Kim In Ryong mengatakan kepada komite Majelis Umum mengenai perlucutan senjata bahwa situasi di semenanjung Korea "telah mencapai titik ketidakpastian dan perang nuklir dapat terjadi kapan saja."

"Kecuali kebijakan bermusuhan dan ancaman nuklir AS benar-benar ditiadakan sepenuhnya, kami tidak akan pernah menegosiasikan senjata nuklir dan roket balistik kami dalam situasi apa pun," katanya.

Menyusul serangkaian peluncuran rudal dan uji nuklir keenam, Kim mengatakan negaranya "telah melewati gerbang terakhir" menuju kekuatan nuklir penuh dengan perlengkapan-perlengkapan untuk serangan nuklir.

"Seluruh daratan AS dalam jangkauan tembak dan kalau AS berani menyerbu wilayah suci kami, bahkan satu inchi saja, mereka tidak akan lepas dari hukuman berat kami di bagian dunia mana pun," kata diplomat Korea Utara itu.

Presiden Donald Trump telah terlibat perang kata dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un, menghujat dan mengancam untuk "menghancurkan total" Korea Utara bila mengancam AS.

Namun Menteri Luar Negeri AS Rex Tillerson mengatakan pada Minggu bahwa Trump ingin menghindari perang, meski presiden itu di Twitter mengatakan Tillerson "membuang-buang waktunya" dengan upaya diplomasi.

"Dia (Trump) tidak ingin berperang," kata Tillerson kepada CNN, menambahkan upaya diplomasi tersebut akan "berlanjut sampai bom pertama dijatuhkan."

AS dan Korea Selatan pada Senin memulai latihan Angkatan Laut Gabungan 10 hari dalam aksi unjuk kekuatan terkini pada Korea Utara.

Kim mengatakan Korea Utara tidak akan menyasar negara yang tidak bergabung dengan kampanye militer AS.

"Selama satu negara tidak ambil bagian dalam aksi militer AS terhadap DPRK, kami tidak punya niat untuk menggunakan atau mengancam menggunakan senjata nuklir pada negara yang lain," katanya sebagaimana dikutip kantor berita AFP.

AS telah memimpin upaya di Dewan Keamanan PBB untuk menerapkan dua set sanksi keras baru terhadap Korea Utara terkait uji rudal balistik antar-benuanya.

Credit antaranews.com

Korea Selatan Gelar Pameran Teknologi Militer Terbesar 2017

CB, Jakarta - Pesawat strategis AS berpartisipasi dalam acara tahunan Seoul International Aerospace and Defense Exhibition (ADEX) 2017, yang dibuka pada Selasa 17 Oktober 2017 di Korea Selatan. Acara ini digelar di Seoul Air Base di Seongnam, Provinsi Gyeonggi.
Pameran besar ini berlangsung hingga Minggu, 22 Oktober 2017, yang dihadiri 405 perusahaan dari 33 negara.

Pesawat jet tempur Amerika Serikat F-22 Raptor adalah pesawat yang paling menarik perhatian. AS memiliki 187 pesawat dari generasi kelima jet siluman ini.

Dan AS sengaja tidak mengekspor pesawat ini demi merahasiakan teknologi rahasianya. Pengunjung juga bisa melihat pesawat pengebom jarak jauh B-1B Lancer, yang telah beberapa kali berpatroli di sekitar Semenanjung Korea, pesawat transportasi, dan pesawat peringatan dini.
Tim aerobatik Angkatan Udara Korea Selatan, Black Eagle, memiliki pesawat jet latihan T-50 dan melakukan atraksi manuver terbang pada acara itu. Korea Selatan juga memamerkan tank K-2 dan artileri swagerak K-9 buatan dalam negeri, juga misil terbaru mereka.
Tak ketinggalan, pesawat jet tempur siluman F-35A, yang akan dikerahkan oleh Angkatan Udara Korea tahun depan, juga dipamerkan pada acara untuk pertama kalinya.
Ini adalah pesawat jet tempur terbaru, yang memiliki kemampuan lepas landas dan mendarat secara vertikal. Pesawat ini akan menjadi daya tarik tersendiri dalam pameran senjata di Korea Selatan ini

Credit TEMPO.CO

Hadapi Perang Dunia III, Cina Dirikan Ini di Dekat Korea Utara

CB, Jakarta - Menghadapi Perang Dunia III, Cina berencana mengerahkan tentara dalam jumlah besar untuk menghadapi Korea Utara. Hal ini dilansir oleh Express yang menyebutkan ada sejumlah foto konstruksi baru yang menunjukkan rencana Cina untuk mengerahkan tentaranya.
Menurut Scott Snyder indikasi ini terlihat dari pembangunan di beberapa wilayah yang sebelumnya dianggap tidak strategis, seperti Jalan Gurun Ji hingga Jalan Shuanglaio G1112 yang mayoritas penduduk setempat merupakan petani yang tidak mampu membeli mobil. "Provinsi Jilin di Cina bahkan telah menganggarkan dan membayar perbaikan infrastuktur ke arah Korea Utara," kata Scott kepada Express.

Selain itu Media Daily Star juga memperoleh beberapa foto yang menunjukkan adanya pekerja konstruksi Cina yang menggali terowongan melewati pegunungan dan peralatan bangunan yang berdiri di atas sungai yang menuju ke arah Korea Utara.

Seorang pakar keamanan Asia di Heritage Foundation, Washington, Amerika Serikat, Dean Cheng mengatakan, Beijing akan melakukan rencana dengan rangkaian yang luas untuk menghentikan Kim Jong Un dalam menggunakan senjata nuklir antarbenua tersebut.
"Beijing akan memiliki rencana "Serangkaian Luas" yang melibatkan opsi militer untuk merebut senjata Kim Jon Un", kata Cheng.

Sebelumnya, Donald Trump sempat mengecam Cina yang tidak mengambil tindakan ketika Korea Utara melakukan uji coba rudal antarbenua pada Juli lalu yang dikhawatirkan akan memicu Perang Dunia III. "Saya sangat kecewa dengan Cina. Pemimpin bodoh yang telah mengizinkan pemimpin Korea Utara melakukan uji rudal," kata Trump kepada Surat Kabar Partai Republik di Amerika Serikat.

Credit TEMPO.CO

China dapat gagalkan kemerdekaan Taiwan kata Xi Jinping

Presiden China, Xi Jinping. (ANTARA FOTO/Bayu Prasetyo)

Beijing/Taipei (CB) - China memiliki tekad, keyakinan dan kemampuan untuk menggagalkan usaha Taiwan mengumumkan kemerdekaan, kata Presiden China, Xi Jinping, Rabu, yang mendorong Taipei menjawab bahwa hanya rakyatnya yang dapat memutuskan masa depan mereka.

Taiwan adalah salah satu persoalan peka dan terpenting China, yang menganggap Taiwan, yang berpendirian demokratis, adalah provinsi yang tidak patuh dan tidak pernah meninggalkan kemungkinan menggunakan kekuatan agar Pulau Formosa itu dapat berada di bawah kendalinya.

Xi menetapkan taruhan besar untuk mencoba menyelesaikan perbedaan itu dengan mengadakan pertemuan penting dengan Presiden Taiwan, Ma Ying-jeou, di Singapura, 2015.

Namun, hubungan tersebut tenggelam sejak Tsai Ing-wen dari Partai Progresif Demokratik Taiwan pendukung kemerdekaan menang dalam pemilihan presiden pada tahun lalu, dengan Beijing khawatir bahwa Tsai ingin mendorong kemerdekaan resmi Taiwan, yang menjadi peringatan bagi China.

"Kami tidak akan membiarkan siapa pun, organisasi apa pun, atau partai politik manapun, kapan saja atau dalam bentuk apapun, untuk memisahkan bagian manapun dari teritori China dari China," kata Xi, kepada lebih dari 2.000 utusan pada pembukaan Kongres Partai Komunis, yang diadakan seminggu, yang membuat para hadirin memberikan tepuk tangan terlama dalam 3,5 jam pidato itu.

"Kami memiliki tekad, kepercayaan diri dan kemampuan untuk mengalahkan upaya separatis untuk kemerdekaan Taiwan dalam bentuk apapun," kata Xi, kepada hadirin, termasuk sekitar 300 orang dari Tentara Pembebasan Rakyat.

Beijing menangguhkan pembicaraan tetap dengan Taipei, yang didirikan di bawah pemerintahan Taiwan, yang sebelumnya ramah dengan China, dan terjadi penurunan tajam dalam jumlah wisatawan China, yang mengunjungi Taiwan di bawah pemerintahan Tsai.

Tsai mengatakan menginginkan perdamaian dengan China, namun akan melindungi kebebasan dan demokrasi Taiwan.

Di Taipei, Dewan Urusan Daratan kabinet mengatakan bahwa persoalan itu"benar-benar" merupakan hak 23 juta orang Taiwan untuk memutuskan masa depan mereka.

"Republik China adalah negara yang berdaulat," kata dewan itu, dengan menggunakan nama resmi Taiwan. Sementara China daratan bernama resmi Republik Rakyat China.

Pelestarian sistem demokrasi Taiwan adalah nilai inti Taiwan, kata dewan tersebut sebagai tanggapan atas ucapan Xi. Tsai dan pemerintahannya terkendali dan tidak provokatif terhadap China, namun dengan kukuh membela keamanan dan martabat Taiwan.

Credit antaranews.com

Catalunya akan nyatakan kemerdekaan jika Spanyol hentikan otonomi

Presiden Catalan Carles Puigdemont memimpin rapat kabinet di kantor pusat pemerintah daerah, Generalitat, di Barcelona, Spanyol, Selasa (10/10/2017). (REUTERS/Ivan Alvarado)

Madrid (CB) - Pemimpin Catalunya mengatakan dalam pertemuan dengan partainya bahwa ia akan secara resmi menyatakan kemerdekaan wilayah itu jika Spanyol memulai proses penghentian otonomi daerah pada Kamis, kata seorang sumber pemerintahan Catalunya, Rabu.

Pemerintahan Spanyol di Madrid telah memberikan batas waktu hingga Kamis pekan ini bagi pemerintah Catalunya untuk menarik kembali pernyataan kemerdekaan yang dilakukannya secara simbolis pada pekan lalu.

Jika tidak, pemerintah pusat akan melakukan tindakan langsung terhadap Catalunya.

Jika Perdana Menteri Spanyol Mariano Rajoy menerapkan tindakan langsung itu pada Kamis, otonomi daerah Catalunya akan secara efektif ditangguhkan mulai tiga hingga lima hari, demikian Reuters.

Credit antaranews.com

Otonomi Terancam Dicabut, Catalonia Kukuh Merdeka

Menjelang habisnya tenggat waktu dari Madrid, Pemerintah Catalonia tetap kukuh merdeka meski Spanyol akan mencabut otonomi daerah tersebut. (REUTERS/Ivan Alvarado)

Jakarta, CB -- Pemerintah Catalonia mengumumkan akan tetap kukuh untuk merdeka meski Spanyol akan mencabut otonomi wilayah tersebut. Hal itu disampaikan sumber Pemerintah Catalonia pada Rabu (18/10) malam, beberapa jam sebelum tenggat waktu dari Madrid habis.

Perdana Menteri Mariano Rajoy telah memberikan Presiden Catalonia Carles Puigdemont batas waktu hingga Kamis (19/10) pukul 10 pagi waktu setempat untuk melepaskan kemerdekaan atau menghadapi sanksi berupa penguasaan langsung dari Madrid.

Puigdemont membuat deklarasi kemerdekaan simbolis pekan lalu dan segera menangguhkannya untuk melakukan perundingan dengan Madrid.

Sumber pemerintahan Catalonia menyebut Puigdemont akan mencabut penangguhan tersebut bila Rajoy menjalankan Pasal 155 Konstitusi Spanyol soal pengambilalihan kekuasaan.

“Presiden mengatakan dalam pertemuan partainya bahwa dia akan mencabut penangguhan deklarasi kemerdekaan bila pemerintah (pusat) menjalankan Pasal 155,” kata sumber tersebut.

Pasal yang belum pernah dilakukan Spanyol selama empat dekade sistem demokrasi mereka itu menjamin pemerintah pusat mengambil alih otonomi 17 daerah bila mereka melanggar Undang-undang.

Madrid menyebut Catalonia telah melanggar hukum tersebut dengan menahan hasil referendum kemerdekaan dan memicu fase ketidakjelasan.

Meski belum jelas penerapan aturan yang sebenarnya, peluang pengambilalihan tersebut telah meningkatkan kekhawatiran munculnya kerusuhan sosial yang menambah guncangan politik negara itu dan menimbulkan eksodus ratusan perusahaan di Catalonia, sekaligus memotong pertumbuhan ekonomi.

Badan independen pengawas anggaran Spanyol telah memperingatkan situasi berlanjutnya ketidakpastian yang terjadi di pekan ini dapat menghapus peluang pertumbuhan ekonomi sebesar 12 miliar euro pada tahun depan.

Bila Rajoy menjalankan Pasal 155 tersebut pada Kamis (19/10), Pemerintahan Catalonia akan kehilangan kekuasaannya dalam tiga hingga lima hari ke depan.

“Bila otonomi dicabut kami harus segera bergerak,” kata sumber Pemrintah Catalonia.

Rajoy sebelumnya telah mendesak Puigdemont untuk ‘bertindak bijaksana’ atas status daerah yang menyumbang seperlima pendapatan Spanyol tersebut.

“Ini tidak sesulit itu membalas pertanyaan: Sudahkah Catalonia mendeklarasikan kemerdekaan? Karena bila sudah, pemerintah (pusat) berkewajiban untuk bertindak dengan satu cara, dan bila tidak, mari berdialog di sini,” kata Rajoy dalam pernyataannya.

Sumber pemerintah pusat menyebut Madrid telah memandang deklarasi kemerdekaan resmi Catalonia sebagai ‘pemerasan yang tidak dapat diterima’.

Credit cnnindonesia.com

Spanyol Ancam Cabut Otonomi Catalonia

Wakil Perdana Menteri Spanyol, Soraya Saenz de Santamaria, mengatakan bahwa pemerintah dapat mengambil keputusan ini berdasarkan pasal 155 konstitusi Spanyol. (Reuters/Sergio Perez)

Jakarta, CB -- Spanyol mengancam akan mencabut hak otonomi politik Catalonia jika Presiden Carles Puigdemont tetap berkeras mendeklarasikan kemerdekaan.

Wakil Perdana Menteri Spanyol, Soraya Saenz de Santamaria, mengatakan bahwa pemerintah dapat mengambil keputusan ini berdasarkan pasal 155 konstitusi Spanyol.

Pasal tersebut memberikan kewenangan pada perdana menteri Spanyol untuk mencabut hak otonomi Catalonia dan mengambil alih daerah itu.

"Puigdemont dapat memicu penerapan Pasal 155 dari Konstitusi," ujar Santamaria di hadapan parlemen Spanyol, sebagaimana dilansir AFP, Rabu (18/10).

Pernyataan ini dilontarkan setelah juru bicara pemerintah Catalonia, Jordi Turull, mengatakan bahwa pihaknya akan tetap berpegang teguh pada pernyataan mereka pada Senin (16/10).

Dalam pernyataan tersebut, Puigdemont tak menjawab secara tegas pertanyaan dari pemerintah Spanyol yang meminta Catalonia untuk memberikan klarifikasi mengenai deklarasi kemerdekaan.

"Tawaran kami untuk berdialog tulus dan jujur. Dalam dua bulan ke depan, tujuan utama kami adalah berdialog dan semua pihak internasional, institusi Catalonia dan Spanyol dapat mengekspresikan kemauan membuka dialog," kata Puidgemont dalam suratnya, Senin (16/10).

Menurut Reuters, jawaban Puigdemont ini membuat situasi kian membingungkan. Perdana Menteri Spanyol, Mariano Rajoy, sendiri hanya meminta Puigdemont untuk mengonfirmasi dengan pilihan jawaban "ya" atau "tidak" hingga tenggat waktu hingga Senin ini pukul 10.00 waktu setempat.

Jika Puigdemont menjawab "tidak," berarti Catalonia tidak medeklarasikan kemerdakaannya. Namun jika "ya," berarti Catalonia sudah mendeklarasikan pemisahan diri dari Spanyol.

Rajoy memberikan Puigdemont waktu tambahan hingga Kamis mendatang untuk berubah pikiran jika jawabannya memang "ya."

Pertanyaan ini dilontarkan secara resmi oleh Rajoy karena sikap Puigdemont dianggap tidak jelas.

Ia sudah menandatangani dokumen deklarasi kemerdekaan pada Selasa (10/10) malam. Namun kemudian, Puigdemont meminta parlemen untuk menunda penerapan deklarasi kemerdekaan itu agar dapat membuka dialog dengan pemerintah pusat.

Sikap Puigdemont ini tak hanya membingunkan pemerintah Spanyol, tapi juga para warga Catalonia yang sudah menggunakan hak pilihnya dalam referendum 1 Oktober lalu.

Credit cnnindonesia.com

RI Dorong Kerja Sama Maritim dalam Forum 8 Negara di Turki

Photo : VIVA.co.id/Dinia Adrianjara

Juru Bicara Kemlu Arrmanatha Nasir (tengah)

CB – Menteri Luar Negeri Retno Lestari Priansari Marsudi akan menegaskan kembali kerja sama untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan dalam pertemuan tingkat tinggi menteri negara D-8 di Turki yang akan berlangsung pada tanggal 19 Oktober 2017.
Pertemuan ini dilakukan sebelum KTT D-8 yang akan diselenggarakan keesokan harinya di tempat yang sama.

D-8 merupakan kelompok delapan negara dengan mayoritas penduduk Islam yang dibentuk pada tahun 1997 beranggotakan Bangladesh, Mesir, Indonesia, Iran, Malaysia, Nigeria, Pakistan dan Turki. Adapun enam fokus utama dalam komunitas negara ini antara lain mencakup perdagangan, industri, pertanian, energi, perhubungan dan pariwisata.
"Konferensi Tingkat Tinggi D-8 mengambil tema 'Expanding Opportunity Through Cooperation'. Outcome yang akan dihasilkan yakni Istanbul Declaration dan Istanbul Plan of Action," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri, Arrmanatha Nasir, di Jakarta, Rabu, 18 Oktober 2017.
Arrmanatha mengatakan, Istanbul Declaration berisi komitmen politik negara anggota terkait perhatian para kepala negara mengenai revitalisasi kerja sama D-8. Selain itu agenda pertemuan juga berisi peningkatan kerja sama terkait transaksi keuangan, pembebasan visa, peningkatan konektivitas negara-negara anggota dan peningkatan kerja sama sektor swasta.

Sementara itu terkait action plan akan berisi rencana aksi untuk enam area kerja sama fokus D-8 selama lima tahun ke depan terkait perdagangan, industri, energi, pariwisata, pertanian, perhubungan.
"Indonesia dalam pertemuan akan fokus mendorong kerja sama dalam konteks maritim dan kerja sama sektor swasta terkait public partnership. Kita juga akan mendorong peningkatan kerja sama selatan-selatan," ujar Arrmanatha.

Dalam KTT D-8, delegasi Indonesia akan dipimpin oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Credit viva.co.id

Amnesty: Tentara Myanmar Perkosa Perempuan Rohingya

Ribuan pengungsi Rohingya

CB, JAKARTA -- Amnesty International mendapatkan bukti-bukti kekerasan seksual yang dilakukan tentara Myanmar terhadap perempuan-perempuan Rohingya di Rakhine Utara. Bukti-bukti itu dituliskan dalam laporan berjudul "My World Is Finished: Rohingya Targeted in Crimes against Humanity in Myanmar" yang terbit pada Rabu (18/10).

Dalam laporan tersebut, Amnesty International telah mewancarai tujuh penyintas Rohingya yang mengalami kekerasan sekusual yang dilakukan oleh militer Myanmar. Empat dan satu perempuan berusia 15 tahun dari ketujuh tersebut telah diperkosa oleh setiap kelompok tentara yang datang.

Pemerkosaan terjadi di dua desa yang diinvestigasi oleh Amnesty International yaitu di Min Gyi di kota Maungdaw dan Kyun Pauk di kota Buthidaung. Seperti yang sebelumnya didokumentasi oleh Human Rights Watch dan the Guardian, tentara Myanmar, setelah memasuki Min Gi, yang dikenal dengan nama Tula Toli, pada 30 Agustus mengejar warga Rohingya yang melarikan diri ke tepi sungai.

Setelah menangkap mereka, tentara memisahkan perempuan dan laki-laki dan anak-anak. Setelah menembak dan membunuh laki-laki, tentara Myanmar menarik perempuan Rohingya tersebut dan membawanya ke dalam rumah untuk diperkosa secara bergantian. Setelah memperkosa perempuan-perempuan tersebut, tentara membakar rumah dan perkampungan Rohingya dan kemudian pergi.

S.K. (30 tahun) menceritakan kepada Amnesty International bahwa setelah melihat pembunuhan tersebut, dia dan wanita dan remaja perempuan Rohingya lainnya dibawah ke parit dan dipaksa berdiri di air setinggi lutut. Menurut S.K, setelah memerkosa perempuan, tentara membakar rumah dan pergi. Banyak dari perempuan-perempuan yang telah diperkosa tersebut mati terbakar di dalam rumah.

Kejahatan lainnya yang dilakukan oleh militer Myanmar yaitu adanya pembakaran desa yang sistematis dan terorganisir. Pada tanggal 3 Oktober 2017, Operational Satellite Applications Programme (UNOSAT) milik PBB telah mengidentifikasi bangunan dengan total luas 20,7 kilometer persegi telah terbakar di Maungdaw dan Buthidaung sejak 25 Agustus. Total luas area yang terbakar diperkirakan lebih besar disebabkan oleh awan tebal yang menghalangi satelit untuk mendeteksi secara keseluruhan.

Amnesty International menganalisa data satelit tersebut dan menemukan bahwa setidaknya terdapat 156 titik api besar di Rakhine sejak 25 Agustus. Dalam lima tahun terakhir pada jenjang waktu tidak pernah terdeteksi api di wilayah tersebut. Ini menunjukkan bahwa kebakaran tersebut dilakukan secara sengaja.

Menurut Direktur Penanggulangan Krisis Amnesty Internasional di Indonesia, Tirana Hassan, hasil analisa foto dan data satelit konsisten dengan apa yang diutarakan oleh saksi-saksi dalam interview dengan Amnesty International Indonesia bahwa tentara Myanmar hanya membakar perkampungan milik Rohingya.

Sebagai contoh, citra satelit di desa Inn Din dan Min Gyi menunjukkan bangunan yang rata oleh api hampir berdampingan dengan area yang tidak tersentuh. Wilayah yang tidak tersentuh oleh api tersebut adalah perkampungan warga etnis lainnya yang bukan Rohingya. Amnesty International menemukan pola pembakaran diskriminatif yang serupa di puluhan desa lainnya.

Otoritas Myanmar bisa membantah dan mencoba untuk lari dari tuduhan pembunuhan skala besar tersebut tapi teknologi modern ditambah dengan penelitian hak asasi mendalam telah mempertegas keterlibatan mereka, kata Tirana.

Tirana menegaskan, sudah saatnya masyarakat internasional bergerak, tidak hanya mengecam, tapi mengambil langkah konkrit untuk menghentikan kekerasan yang mengakibatkan hampir setengah dari populasi Rohingya di Rakhine melarikan diri.

"Dengan memutus kerjasama militer, menerapkan embargo senjata dan menghukum pihak-pihak yang bertanggung jawab, sebuah pesan akan tersampaikan bahwa kejahatan kemanusiaan yang dilakukan militer Myanmar di Rakhine tidak akan ditolerir," ujar Tirana.

Masyarakat internasional, lanjut Tirana, harus memastikan bahwa pembersihan etnis ini tidak berlanjut dengan cara mendukung dan membantu Bangladesh menyediakan perlindungan yang aman bagi pengungsi Rohingya dan memastikan bahwa Myanmar harus menghargai hak warga Rohingya untuk kembali secara selamat di perkampungan mereka.

"Myanmar juga harus menghentikan segala bentuk diskriminasi terhadap Rohingya dan menyelesaikan akar permasalahan dari krisis saat ini, kata Tirana.

Credit republika.co.id

Indonesia ambil peran terdepan soal Rohingya

Dokumentasi seorang wanita pengungsi Rohingya menggendong anaknya, di Kamp Pengungsian Kutupalong, Cox Bazar, Bangladesh, Minggu (1/10/2017). (ANTARA FOTO/Akbar Gumay)

... ini sebenarnya adalah masalah yang sudah cukup lama, dan tidak akan ada solusi dalam waktu dekat karena masalah ini sensitif mengenai kewarganegaraan orang Rohingya yang masih tanpa kewarganegaraan sekitar 1 juta orang lebih...

Jakarta (CB) - Pendiri Foreign Policy Community of Indonesia, Dr Dino P Djalal, mengatakan, Indonesia mengambil peran terdepan dalam masalah Rohingya.

"ASEAN tentu memperhatikan masalah Rohingya ini, dan dalam hal ini Indonesia mengambil peran terdepan untuk menangani hal ini. Mengapa? Karena Indonesia mempunyai hubungan yang dapat dikatakan khusus dengan Myanmar dan juga perhatian dalam negeri yang cukup besar terhadap masalah Rohingya," katanya, di Jakarta, Rabu.

Hari-hari ini, katanya, masalah yang menjadi sorotan dunia lebih kepada tantangan kemanusiaan bukan invasi militer. "Di Eropa sendiri ini menjadi nomor satu yaitu isu mengenai imigran yang datang dari Timur Tengah. Nach di Asia Tenggara tantangannya adalah Rohingya," ujarnya.

Mantan wakil menteri luar negeri itu mengatakan, Indonesia juga tampaknya cukup dipercaya dalam komunikasi dengan pemerintah Myanmar.

"Jadi tanggapan dari ASEAN ada dan mekanismenya itu Indonesia mengambil garis terdepan masalah Rohingya. Tapi memang untuk masalah ASEAN ke depan ini masalah nontradisional seperti ini akan menjadi perhatian bagi ASEAN yang lebih besar.

"Masalah ini sebenarnya adalah masalah yang sudah cukup lama, dan tidak akan ada solusi dalam waktu dekat karena masalah ini sensitif mengenai kewarganegaraan orang Rohingya yang masih tanpa kewarganegaraan sekitar 1 juta orang lebih," kata dia.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi, menyampaikan, pemerintah Indonesia berupaya mengatasi masalah kemanusiaan di Negara Bagian Rakhine secara menyeluruh dan komprehensif, mulai dari hulu di Myanmar sampai ke hilir di Bangladesh, negara yang dituju para pengungsi Rohingya.

"Dalam melihat suatu masalah tak bisa hanya dari satu sisi saja, tetapi harus melihat hingga ke akar masalah, hulu, dan juga dampak dari masalah itu di hilir seperti pengungsi yang berlari ke Bangladesh," ujar dia.

PBB mengatakan, 536.000 pengungsi yang sebagian besar adalah warga Rohingya tiba di Bangladesh dari Negara Bagian Rakhine, Myanmar, sejak 25 Agustus.

Dari para pengungsi yang selamat sampai ke Bangladesh, sebanyak 320.000 di antaranya adalah anak-anak, yang sepertiganya berusia di bawah lima tahun.

Credit antaranews.com