Kelaparan dan siksaan membuat Rohingya terus mengalir ke Bangladesh

Pengungsi Rohingya tiba di pantai setelah menyeberang dari Myanmar, di Teknaf, Bangladesh, Minggu (15/10/2017). (ANTARA/REUTERS/Jorge Silva )

Cox's Bazar (CB) - Kelaparan, kemiskinan dan ketakutan, telah memicu gelombang baru ribuan pengungsi Rohingya menyeberang ke Bangladesh dari Myanmar, Senin pagi tadi, lapor Reuters.

Menurut Reuters, mereka terpaksa melarikan diri ke Bangladesh setelah diserang gerombolan warga mayoritas Budha dan juga kelaparan, dua hal yang membuat PBB menyebut telah terjadi pembersihan etnis di Myanmar.

Mengarungi perairan dalam bersama anak-anak mereka di sisi mereka, warga Rohingya berkata kepada Reuters mengenai perjalanan mereka selama berhari-hari menembus semak belukar dan hutan dari daerah Buthidaung, Myanmar, sebelum akhirnya mencapai perbatasan Bangladesh-Myanmar.

Para orang tua datang dengan ditandu, sedangkan para wanita membawa perabotan seadanya, termasuk tempat menanak nasi, di atas kepala mereka.

"Kami sampai tak bisa keluar rumah selama bulan lalu karena militer menjarah orang-orang. Mereka menembaki desa kami. Akhirnya kami melarikan diri ke desa sebelah," kata Mohammad Shoaib (29).

"Dari hari ke hari keadaan semakin buruk saja, jadi kami pun terpaksa bergerak ke arah Bangladesh. Sebelum pergi, saya kembali melihat desa saya  untuk melihat rumah, dan ternyata seluruh desa telah musnah dibakar," sambung Shoaib.

Mereka lalu mengungsi untuk bergabung dengan 536.000 pengungsi Rohingya yang telah lebih dulu kabur dari Myanmar sejak serangan militan 25 Agustus yang memicu balasan kejam dari militer Myanmar. Para pengungsi ini menuduh pasukan keamanan Myanmar telah melakukan pembakaran, pembunuhan dan pemerkosaan.

Tapi Myanmar menyangkal tudingan pembersihan etnis dan sebaliknya menyebut Tentara Pembebasan Rohingya Arakan (ARSA) telah melancarkan aksi teror.

Credit  antaranews.com

Situs peninggalan neolitik ditemukan di China

Ilustrasi penggalian situs bersejarah (ANTARA News/ Xinhua)

Changchun (CB) - Arkeolog China baru-baru ini menemukan beberapa situs berisi makhluk peninggalan sejarah atau relik yang berasal dari Zaman Neolitik di dekat Changchun, ibukota Provinsi Jilin, bagian timur laut China.

Arkeolog mulai menggali situs di Gunung Wutai pada Juni. Dari penggalian tersebut, ditemukan lubang, rumah dan makam.

Wang Yixue, pemimpin tim arkeologi mengatakan bahwa ini adalah relik sempurna pertama berupa rumah-rumah dan makam era neolitik yang ditemukan di wilayah ini.

Lebih dari 200 artefak keramik, batu giok dan tulang, sera puluhan ribu potongan keramik ditemukan dalam penggalian itu. 

Adapula kerangka kambing lengkap, yang diyakini sebagai persembahan pengorbanan, ditemukan di dalam lubang.

Penemuan situs tersebut akan memperkaya pengetahuan tentang sejarah daerah Sungai Songhuajiang dan daerah cekungan, kata Duan Tianjing dari Universitas Jilin, demikian Xinhua.

Credit  antaranews.com

Tony Blair Menyesal Memihak Israel dan AS untuk Boikot Hamas

Mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair. Dia menyesal pernah memihak Israel dan Amerika Serikat untuk memboikot Hamas tahun 2007. Foto/REUTERS

LONDON - Mantan Perdana Menteri (PM) Inggris Tony Blair menyesal pernah Israel dan Amerika Serikat (AS) untuk memboikot Hamas usai menang pemilu Palestina tahun 2006.

Blair mengaku salah atas kebijakannya yang bergabung dengan pemerintah George W Bush untuk memusuhi faksi Palestina yang pernah perang hebat dengan Israel tahun 2014 lalu itu.

”Kami salah memboikot Hamas setelah memenangi pemilunya,” kata Blair dalam sebuah wawancara yang dilaporkan di The Guardian, yang dikutip Senin (16/10/2017).

Mantan pemimpin Inggris ini sekarang menyadari bahwa saat itu mungkin merupakan ide yang lebih baik bagi masyarakat internasional untuk masuk ke dalam kerangka dialog dengan Hamas.

Tapi, lanjut dia, pemerintahannya kala itu justru mendukung keputusan Bush untuk memotong bantuan dan hubungan dengan Otoritas Palestina (PA) yang dipimpinan Hamas sebagai pemenang pemilu 2006.

Hamas kala itu diultimatum untuk mengakui Israel, meninggalkan kekerasan dan berjanji untuk melanjutkan kesepakatan yang dibuat antara pendahulunya, Fatah, dan Israel. Jika tidak, maka akan menghadapi blokade bantuan.

Tak hanya dengan Israel, Blair waktu itu bergabung dengan seluruh kuartet yang terdiri dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Uni Eropa, Rusia dan AS, yang kemudian menjatuhkan sanksi serta memotong bantuan ke PA.

Kelompok pemboikot itu pada akhirnya melanjutkan lagi hubungannya dengan PA setelah terpecah pada 2007 menyusul konflik antara Fatah dan Hamas. Perpecahan tersebut membuat Hamas hanya berkuasa di Jalur Gaza.

”Kalau dipikir ulang, saya pikir seharusnya, sejak awal, mencoba menarik (Hamas) ke dalam sebuah dialog dan menggeser posisi mereka,” kata Blair. ”Saya pikir di situlah saya akan melakukan retrospeksi,” aku Tony Blair.

”Tapi yang jelas itu sangat sulit, orang-orang Israel sangat menentangnya,” ujarnya. ”Tapi Anda tahu mungkin kita bisa melakukan suatu cara di mana kita melakukannya, yang sebenarnya akhirnya kita lakukan juga, secara informal,” imbuh Blair.

Komentar Blair dibuat dalam sebuah wawancara untuk sebuah buku baru berjudul; ”Gaza: Preparing for Dawn”. 

Buku ini menampilkan paparan Department for International Development selama beberapa menit dari peringatan tahun 2006 tentang bahaya mengabaikan Hamas. Paparan ini merinci bagaimana akan menjadi tantangan bagi Hamas untuk mengubah sikapnya terhadap Israel dalam jangka pendek, meskipun kedua belah pihak telah bekerja sama di tingkat kota.

”Pada akhirnya, partisipasi Hamas dalam realitas tanggung jawab politik dapat membawa perubahan Hamas ke organisasi politik dan bukan teroris,” bunyi dokumen dalam paparan tersebut.

Buku itu juga berisi komentar kepala staf Blair, Jonathan Powell, yang menggambarkan strategi terhadap Hamas sebagai ”kesalahan besar”. Powell menjelaskan bahwa bernegosiasi dengan Hamas dan Fatah menghasilkan dua kali lipat dari negosiasi dan konsesi yang dibuat.

Komentar Blair dipublikasikan saat Hamas dan Fatah telah sepakat berekonsiliasi pekan lalu di Kairo. Rekonsiliasi ini akan membuat PA melanjutkan kontrol atas Jalur Gaza pada bulan Desember mencabut pembatasan listrik di wilayah Jalur Gaza.

Rekonsiliasi itu ditentang keras oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.”Rekonsiliasi di mana organisasi teroris Hamas tidak melucuti senjata dan mengakhiri perangnya untuk menghancurkan Israel,” katanya.



Credit  sindonews.com

Hamas tidak akan Menyerang Israel

Dunia maya Hamas

CB, GAZA -- Hamas dan Fatah setuju untuk menghindari tindakan sepihak yang dapat mengganggu rekonsiliasi mereka. Ini termasuk langkah diplomatik Otoritas Palestina mengenai Israel, atau tindakan teror terhadap Israel oleh Hamas.

Dilansir dari Haaretz, Ahad (15/10), Hamas telah sepakat untuk tidak melakukan serangan terhadap Israel sebagai bagian dari kesepakatan rekonsiliasi Palestina. Kesepakatan tersebut mengharuskan Hamas untuk menghindari tindakan apapun, baik dari Gaza atau Tepi Barat, yang dapat memicu konfrontasi dengan Israel.

Menurut sumber Palestina yang dikutip Haaretz, Fatah dan Hamas bertindak sangat hati-hati dalam usaha untuk tidak merusak rekonsiliasi. Hamas berusaha untuk beroperasi di Tepi Barat pada tingkat politik tanpa gangguan dari pasukan keamanan PA.

Perjanjian tersebut menjamin kebebasan berekspresi politik dan kebebasan berekspresi baik di Tepi Barat maupun di Jalur Gaza dengan tujuan mengakhiri penangkapan politik yang dilakukan oleh Hamas dan PA.

Sesuai kesepakatan, Hamas akan mengalihkan kewenangannya atas Gaza ke pemerintah Palestina. PA akan mengambil alih penyeberangan Gaza-Israel mulai tanggal 1 November, dan penjaga kepresidenan Palestina akan mengendalikan penyeberangan Rafah ke Mesir. Selain itu, pejabat yang ditunjuk oleh Hamas akan didirikan di Otorita Palestina, dan sebuah komite gabungan akan mereformasi aparatur polisi dan intelijen.

Perundingan Kairo pekan lalu terfokus pada masalah sipil dan administratif, sementara isu strategis seperti konflik dengan Israel dan pembentukan pemerintah persatuan hanya akan diangkat dalam perundingan yang dimulai pada 21 November di Kairo dengan partisipasi semua faksi Palestina

Credit  REPUBLIKA.CO.ID

Pasukan Irak Klaim Kuasai Seluruh Kirkuk

Relawan dan pasukan Peshmerga Kurdi membawa senjata di utara Kirkuk, Irak, Senin (16/10).

CB,BAGHDAD -- Pasukan Irak mengklaim telah menguasai Kirkuk sepenuhnya, setelah mendapatkan kemajuan besar di wilayah yang dikuasai Kurdi itu. Pemerintah federal Irak di Baghdad dan sumber-sumber di dalam kota mengatakan kepada Aljazirah, pasukan keamanan Irak telah berhasil merebut gedung gubernur di pusat kota Kirkuk.

Menurut pasukan Irak, mereka menguasai gedung gubernur tanpa ada tentangan dari militan Kurdi Peshmerga. Selusin Humvee dari Dinas Antiterorisme Irak yang dilatih di AS tiba di gedung tersebut dan langsung melakukan pengamanan di sekitarnya.

 

Pasukan Kurdi sebelumnya berjanji akan mempertahankan Kirkuk. Selama tiga hari mereka terjebak dalam pertempuran bersenjata dengan pasukan pemerintah Irak dan sekutu yang didukung oleh Iran, yang dikenal sebagai Popular Mobilization Force (PMF).

 

"Akan ada banyak pencarian, tanya jawab, dan kemarahan di kalangan Pemerintah Daerah Kurdistan (KRG) tentang bagaimana sebenarnya hal ini terjadi, setelah retorika yang kuat selama berhari-hari, tapi orang Kurdi tetap bersatu dan mereka akan membela Kirkuk," ujar kontributor Aljazirah, Charles Stratford, yang melaporkan langsung dari Erbil.

 

Kemajuan pasukan Irak merupakan bagian dari operasi besar untuk merebut kembali Kirkuk. Operasi ini dilakukan di tengah perselisihan yang meningkat setelah referendum kemerdekaan Kurdi pada 25 September lalu yang kontroversial dan dinyatakan ilegal oleh Baghdad.

 

Dengan cepat, tentara Irak menguasai bandara kota tersebut, ladang minyak, pangkalan militer strategis K1, dan distrik Taza Khormatu di sebelah tenggara Kirkuk.

 

Pasukan Kurdi Peshmerga menguasai Kirkuk yang kaya akan minyak setelah tentara Irak melarikan diri dari pertempuran dengan ISIS pada 2014. Sejak saat itu, belum ada kesepakatan antara KRG dan pemerintah federal di Baghdad tentang siapa yang harus mengendalikan daerah tersebut dan mendapatkan keuntungan dari kekayaan minyaknya.

 

Ketegangan antara kedua belah pihak semakin meningkat sejak orang-orang Kurdi Irak memilih memisahkan diri dalam referendum bulan lalu. Jajak pendapat tidak mengikat telah diadakan di daerah-daerah yang dikuasai KRG dan di beberapa wilayah yang disengketakan, termasuk Kirkuk.

 

Tak lama setelah referendum tersebut, parlemen Irak meminta al-Abadi mengirim pasukan ke Kirkuk. Mereka akhirnya mendapatkan kembali kendali atas ladang minyak di wilayah itu.

 

Provinsi Kirkuk adalah satu dari dua wilayah penghasil minyak utama di Irak yang diyakini memiliki sekitar empat persen sumber minyak dunia. Kirkuk terletak di luar perbatasan resmi wilayah semi-otonomi Kurdi dan merupakan rumah bagi masyarakat Kurdi, Arab, Turkmen, dan Kristen.

 

Sebagian besar warga Turkmen dan Arab yang tinggal di Kirkuk selama beberapa generasi telah memboikot referendum kemerdekaan Kurdi. "Ada banyak orang Kurdi yang menyebut Kirkuk adalah Yerusalem mereka. Tapi ada juga tentangan yang cukup besar dari orang Arab dan Turkmen tentang gagasan mengenai Kirkuk yang akan menjadi bagian dari negara Kurdi yang merdeka," kata Stratford.

Credit  republika.co.id

Ribuan Warga Menyelamatkan Diri dari Kirkuk

Pasukan kepolisian federal Irak mengambil posisi di selatan kota campuran etnis Kirkuk, utara Irak, Sabtu (14/10) waktu setempat.

CB, KIRKUK -- Ribuan orang melarikan diri dari Kota Kirkuk setelah Irak meningkatkan pertahanan di daerah tersebut.

Militer Irak pindah ke Kota Kirkuk tiga pekan setelah wilayah Kurdistan mengadakan referendum kemerdekaan. Mereka bertujuan merebut kembali daerah-daerah di bawah kontrol Kurdi sejak milisi memasuki wilayah tersebut.

Penduduk daerah yang dikuasai Kurdi, termasuk Kirkuk, sebagian besar memisahkan diri dari Irak dalam pemungutan suara pada 25 September lalu. Sementara Kirkuk berada diluar Kurdistan Irak dan pemilih Kurdi diizinkan ambil bagian dalam pemungutan suara tersebut.

Perdana Menteri Irak Haider Al-Abadi, telah mengecam pemilihan suara tersebut sebagai inkonstitusional. Namun pemerintah daerah Kurdistan tetap bersikeras menyatakan pemilihan tersebut sah.

Pejabat AS mengatakan mereka terlibat dengan semua pihak di Irak untuk mengurangi ketegangan. Sementara Presiden AS Donald Trump mengatakan AS tidak berpihak.

"Kami tidak menyukai kenyataan mereka bentrok," kata Trump seperti yang dilansir dari BBC News, Selasa (17/10).

Senin (16/10) Haider Al-Abadi mengatakan, operasi di wilayah Kirkuk diperlukan untuk melindungi kesatuan negara yang dalam bahaya pembagian akibat referendum tersebut.

"Kami meminta semua warga negara untuk bekerja sama dengan angkatan bersenjata kami, yang berkomitmen dalam arahan ketat untuk melindungi penduduk sipil," katanya.

Ia juga menambahkan, akan memberlakukan sistem keamanan dan ketertiban dan melindungi instalasi serta melindungi institusi negara.

Credit  REPUBLIKA.CO.ID

Audrey Azoulay Terpilih Sebagai Direktur Jenderal UNESCO

Gedung UNESCO. Ilustrasi

CB, PARIS -- Dewan Eksekutif UNESCO telah memilih Audrey Azoulay sebagai direktur jenderal mereka yang baru. Azoulay berhasil mengalahkan Hamad bin Abdulaziz al-Kawari dari Qatar yang telah dituding memiliki sikap anti-semetisme selama proses pemilihan.

Azoulay merupakan mantan menteri kebudayaan Prancis berkebangsaan Yahudi. Secara internasional, dia memainkan peran kunci dalam inisiatif bersama Prancis, Uni Emirat Arab, dan UNESCO untuk melindungi warisan budaya di zona konflik yang diumumkan pada Desember 2016.

 

Pada Maret lalu di momen KTT G7, Azoulay juga menandatangani Deklarasi Florence yang mengecam pengahncuran situs-situs budaya. Masih di bulan yang sama, dia juga sempat mempresentasikan Draf Reolusi 2347 tentang perlindungan warisan budaya dalam konflik bersenjata di Dewan Keamanan PBB. Resolusi yang diajukan Prancis, Italia, dan UNESCO belakangan diadopsi dengan suara bulat.

 

Azoulay termasuk di antara sembilan kandidat suksesor Irina Bokova untuk menggantikannya sebagai direktur jenderal UNESCO. Ia diumumkan memenangkan pemilihan sehari setelah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menginstruksikan Kementerian Luar Negeri Israel untuk keluar dari keanggotaan UNESCO.

 

Keputusan Israel mengundurkan diri dari UNESCO terjadi tak lama setelah Amerika Serikat (AS) mengumumkan hal serupa. AS hengkang dari badan pendidikan dan kebudayaan PBB itu karena menganggapnya memiliki sikap anti-Israel.

 

Pencalonan Azoulay sebagai direktur jenderal UNESCO yang baru akan dipresentasikan pada 10 November mendatang untuk mendapatkan persetujuan Majelis Umum UNESCO.

Credit  REPUBLIKA.CO.ID

Kurz, Anti-Islam, dan 31 Tahun Sudah Jadi Kepala Negara

Pemimpin People's Party Austria Sebastian Kurz bersama kekasihnya Susanne Thier setelah memberi suara di pemilu parlemen di Wina, Austria, Ahad (15/10).

WINA -- Menteri Luar Negeri Austria Sebastian Kurz mengumumkan kemenangan, Ahad (15/10), dalam pemilihan umum (pemilu) dan menjadikannya sebagai kanselir Austria. Kemenangannya membuat Kurz menjadi kepala negara termuda di Eropa pada 31 tahun.

Dilansir Haaretz, Ahad, Kurz, pemimpin People's Party (OVP), mengalahkan Social Democratic Party (SPO) yang merupakan anggota parlemen terbesar di parlemen Austria sebelum pemilu. Menurut hasil akhir pemilihan, SPO yang dipimpin oleh Kanselir Kristen Christian Kern menduduki posisi kedua dengan 26,9 persen suara, sementara Freedom Party (FPO) meraih 26 persen suara dan menjadikannya partai terbesar ketiga di parlemen.

Partai The liberal Neos dan Liste Pilz juga ditetapkan memiliki wakil di parlemen, dengan 5,1 persen dan 4,3 persen suara. Sementara itu, Partai Greens merosot menjadi 3,9 persen dan kemungkinan akan kehilangan kursi legislatif mereka.

Proyeksi ini didasarkan pada 100 persen surat suara reguler dan mencakup perkiraan surat suara absen yang akan dihitung pada Kamis. Hasil akhir kemungkinan akan 0,7 persen lebih tinggi atau lebih rendah.

Pemimpin FPO Heinz-Christian Strache adalah tokoh kontroversial dengan kecenderungan Nazi dan antisemitisme di masa lalunya. Dia telah mencoba untuk memperbaiki citra itu dan mendekati Israel dalam beberapa tahun terakhir. FPO didirikan oleh mantan fungsionaris Nazi sekaligus anggota pasukan SS Anton Reinthaller.

Jika Kurz membentuk koalisi pemerintahan dan termasuk Strache di dalamnya ini berarti Israel harus mempertimbangkan langkahnya. Namun, ini tidak akan mudah. Terakhir kali partai ini bergabung dengan koalisi tersebut, pada 2000, Israel memanggil duta besarnya dari Wina. Tetapi, tahun lalu, Strache mengunjungi Israel sebagai tamu Partai Likud.

Sebelum pemilihan, pesan utama Kurz dalam kampanyenya yaitu menghentikan imigrasi ilegal. Dalam sebuah wawancara eksklusif dengan Wochenblick yang diterbitkan pekan lalu, Kurz mengemukakan arah yang akan dia ambil. "Kami sekarang bersaing dengan konsekuensi dari beberapa kesalahan yang kami buat 30 dan 40 tahun yang lalu, ketika imigrasi yang tidak terkendali dimulai,” katanya.

Kurz mengatakan, jika ia terpilih sebagai kanselir, dia berjanji akan memerangi komunitas paralel, istilah yang digunakan Kurz untuk Muslim di Austria, seperti juga bertindak melawan politik Islam.

Austria dengan populasi 8,7 juta tidak pernah dikenal memiliki sikap simpatik atau ramah terhadap 560 ribu Muslim yang tinggal di sana. Fokus perhatian dalam pemilihan di Austria dan luar negeri adalah Kurz sendiri yang tidak hanya muda dari sisi usia dan penampilan, tetapi juga tingkah lakunya yang dikenal sopan.

Pada 2013 atau saat berusia 27, Kurz menjadi menteri luar negeri termuda dalam sejarah Eropa. Sejak awal, dia melarang pegawai kementerian dan tamu memanggilnya "Herr Minister" atau berbicara melalui perantara orang lain.
"Panggil aku Sebastian," katanya. Sejak saat itu, orang-orang Austria mulai memanggilnya dengan julukan Basti.

Kurz telah menetapkan pedoman baru, yaitu pejabat Kementerian Luar Negeri Austria, termasuk atasan mereka, bepergian dengan menggunakan kelas ekonomi, bukan kelas bisnis. Tidak mengherankan jika jajak pendapat secara konsisten menunjuk dia sebagai politisi Austria yang paling dicintai. Kemunculannya dalam politik Austria mengungkapkan rasa percaya diri, kepemimpinan, dan ambisi yang tak ditutup-tutupi.

Berbalik arah
Kurz lahir di Wina pada tahun 1986 dan lulus dari sekolah menengah atas pada 2004. Ia keluar dari sekolah hukum untuk menjalani karier politik pertama di tingkat kota, menjadi anggota dewan Kota Wina pada 2010. Pada 2010, saat mencalonkan diri ke kantor kotamadya, ia memimpin sebuah kampanye dengan tulisan "black is cool/sexy". Hitam adalah warna partainya dan keren/seksi adalah terjemahan dari kata Jerman geil.

Kurtz kemudian berkeliling Wina bersama sejumlah wanita seksi lalu membagikan video yang menunjukkan bagian tubuh para wanita tersebut. Kini, tujuh tahun kemudian, lawan politiknya kerap menyebutnya seksis, kekanakan, dan tidak bertindak benar secara politis.

Pada 2011, saat ia baru berusia 24 tahun, Kurz membuat lompatan besar dengan menjadi direktur integrasi di Kementerian Dalam Negeri Austria. Kurz memuji "wilkommenskultur" Austria yang menganjurkan menghadirkan wajah yang ramah kepada imigran baru.

Dengan semboyan "integrasi melalui tindakan", dia bekerja untuk mengintegrasikan pendatang baru ke dalam masyarakat. "Saya melihat diri saya sebagai orang yang masuk ke imigran," katanya saat mencoba untuk mengubah citra negatif Austria sebagai musuh orang asing, setelah ia bertahun-tahun menjadi pemimpin sayap kanan ekstrem.

Namun, saat ia memperoleh jabatan lebih tinggi, ia mengubah posisinya. Pada 2013, dia ditunjuk sebagai menteri luar negeri, dan ketika ratusan ribu migran membanjiri Austria, dia tidak terburu-buru untuk membantu mereka, tetapi berbicara tentang bahaya imigrasi massal. Dia juga mendukung pembatasan manfaat sosial yang diberikan Uni Eropa kepada para migran.

Perubahan ideologisnya dapat dijelaskan, seperti yang beberapa komentator Austria telah catat, sebagai politisi muda yang melihat berbagai hal secara berbeda begitu dia mencapai jabatan. Di sisi lain, hal itu dapat dipandang sebagai langkah politik menuju ke puncak.

Dia kemudian mempromosikan undang-undang yang melarang pendanaan luar negeri untuk masjid dan pemakaian burka di tempat umum. "Kami menginginkan Islam ala Austria, tidak dikendalikan oleh negara lain," katanya.

Puncak tindakannya dan tes kepemimpinan utamanya di kancah internasional terjadi ketika pada 2016 dia menutup rute Balkan yang digunakan oleh para pengungsi yang datang ke Austria melalui jalur darat. Kesuksesannya dalam meyakinkan negara Balkan untuk menutup perbatasan mereka terhadap pengungsi yang berusaha mencapai jantung Eropa pada awalnya dikritik.

Dia juga menunjukkan kepemimpinannya dalam kritik tajamnya terhadap Presiden Recep Tayyip Erdogan, yang dia beri label sebagai pemimpin yang berkecenderungan sebagai diktator. Pada Juli, Kurz melarang masuknya seorang menteri Turki yang merencanakan untuk menghadiri sebuah upacara yang menandai satu tahun ulang tahun percobaan kudeta di Turki. Kurz sekarang menyerukan untuk menangguhkan pembicaraan dengan Turki karena bergabung dengan UE.

Tahun ini adalah salah satu yang paling dramatis dalam karirnya. Beberapa bulan yang lalu, pada usia 30, ia terpilih sebagai pemimpin partainya. Dia mengumumkan pengunduran dirinya dari koalisi dengan Demokrat Sosial, menyeret Austria ke pemilihan umum baru setelah pemerintahnya lumpuh selama berbulan-bulan karena perkelahian ideologis yang tak henti-hentinya. 

Credit  republika.co.id

Uni Eropa Sambut Kemenangan Sebastian Kurz Di Austria Dengan Kecemasan

Sebastian Kurz/Reuters

CB. Menteri-menteri Uni Eropa menyampaikan ucapan selamat pada Sebastian Kurz dari Austria atas kemenangan pemilihannya.

Namun bersamaan dengan ucapan selamat, ada kekhawatiran soal partai kanan eurosceptic yang 

mungkin memasuki pemerintahan baru dan telah bentrok dengan blok tersebut sebelumnya.

"Saya tidak punya masalah dengan Sebastian Kurz sebagai pribadi. Kami tidak mengikuti jalur yang sama secara politis, yang tidak pernah terjadi dan tidak akan pernah terjadi," kata Menteri Luar Negeri Luksemburg Jean Asselborn mengatakan saat melakukan pembicaraan dengan rekan-rekannya dari Uni Eropa seperti dimuat Reuters.

Ia memperingatkan Kurz agar tidak berpihak pada kelompok garis keras migrasi, termasuk Hungaria, yang pemerintahannya juga bersifat eurosceptic.

Austria diketahui menjadi anggota Uni Eropa pada tahun 1995 setelah memberikan suara untuk bergabung dengan blok tersebut dengan mayoritas dua pertiga. Jajak pendapat terakhir menunjukkan tiga perempat warga Austria menginginkan negara tersebut bertahan di blok tersebut.

Sementara itu, Partai Kebebasan (FPO) mendapat sekitar 26 persen suara dalam pemilihan parlemen hari Minggu, yang didorong oleh krisis migrasi Eropa pada tahun 2015 yang mempengaruhi Austria dan juga menyebabkan Kurz berkampanye di platform anti-migrasi. FPO sendiri telah menjadi anggota pemerintah yang dipimpin sosialis pada tahun 1980an.

14 negara anggota Uni Eropa lainnya pada waktu itu mengurangi kerja sama bilateral dengan Austria sampai sebuah laporan oleh para diplomat senior menemukan bahwa penghormatan negara terhadap hak asasi manusia tidak berkurang sejak FPO bergabung dengan pemerintah.

Partai tersebut menuntut sebuah referendum tahun lalu untuk keluar dari Uni Eropa, seperti yang dilakukan Inggris sekarang. FPO telah melunakkan retorika anti-Uni Eropa dalam beberapa bulan terakhir.

Menteri Luar Negeri Hungaria Peter Szijjarto, memasuki perundingan yang sama di Luksemburg dimana Kurz biasanya juga ikut ambil bagian, mengatakan konservatif Austria berusia 31 tahun itu adalah temannya.

"Kami senang bahwa sebuah partai saudara kita memenangkan pemilihan dan kami senang bahwa kandidat mereka telah memenangkan siapa yang dalam banyak kasus mewakili posisi yang sama mengenai migrasi ke pemerintah Hungaria," kata Szijjarto. 

Credit  RMOL

Konservatif Muda Jadi Presiden, Austria Dikuasai Sayap Kanan

 

Sebastian Kurz diduga kuat akan menjadi presiden setelah hasil hitung awal menunjukkan tokoh konservatif muda itu unggul dalam pemilu, Minggu (15/10). (Reuters/Leonhard Foeger)

Jakarta, CB -- Sebastian Kurz diduga kuat akan menjadi presiden setelah hasil hitung awal menunjukkan bahwa tokoh konservatif muda itu unggul dalam pemilihan umum pada Minggu (15/10).

Mengusung kampanye hukum imigrasi yang lebih tegas, Kurz diprediksi kuat akan memimpin Austria dengan kekuatan besar sayap kanan.

Pendekatan Kurz ini dianggap berhasil menarik perhatian publik Austria di tengah krisis migrasi di Eropa. Partai tempatnya bernaung, Partai Rakyat (OVP), pun menempati posisi pertama dalam pemilu kali ini, dengan perolehan suara terpaut jauh dari yang mereka raih 2013 lalu.

“Saya sangat senang. Kita membuat sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Terima kasih banyak atas komitmen kalian dan kesuksesan sejarah,” ujar Kurz disambut sorak-sorai para pendukungnya setelah pemungutan suara resmi ditutup.



Meski menempati posisi pertama dalam pemilu kali ini, OVP gagal mendapatkan kursi mayoritas parlemen karena hanya meraih 31,6 persen suara. Mereka pun harus membentuk koalisi agar dapat menjalankan pemerintahan dengan leluasa.

Namun hingga saat ini, Kurz masih enggan menyebut dengan partai mana ia akan membentuk koalisi. Kurz mengatakan, ia masih ingin melihat hasil akhir pemilu.

“Kita beri waktu dulu beberapa hari, kemudian kita akan lihat bagaimana hasil yang sesungguhnya,” kata Kurz, sebagaimana dikutip Reuters.

Merujuk pada perhitungan suara terakhir, posisi kedua pemilu ditempati oleh Demokrat Sosial pada angka 26,9 persen, disusul FPO dengan perolehan suara 26 persen.



Margin kesalahan dari perhitungan suara ini mencapai 0,7 persen sehingga masih terlalu sulit untuk memprediksi partai yang menempati posisi kedua.

Sementara itu, pemimpin FPO, Heinz-Christian Strache, masih membuka pintunya jika Kurz ingin mengajak membentuk koalisi, meski sebelumnya dia kerap diprotes karena disebut mencuri ide sang calon kuat presiden.

OVP dan FPO memang memiliki sejumlah program serupa terkait agenda anti-imigrasi dan anti-Islam. Para pendukung Kurz pun bergembira ketika mengetahui bahwa FPO diduga kuat dikalahkan oleh Demokrat Sosial sehingga kemungkinan koalisi antara OVP dan partai sayap kanan itu semakin kecil.




Credit  cnnindonesia.com

Menlu Austria Sebastian Kurz Jadi Pemimpin Termuda Eropa

Menteri Luar Negeri Austria, Sebastian Kurz.

CB, WINA -- Menteri Luar Negeri Austria Sebastian Kurz mengumumkan kemenangannya pada Ahad (15/10) usai People's Party yang mendukungnya memenangkan perolehan suara dalam pemilihan parlemen. Kemenangan ini membuka peluang bagi Kurz untuk menjadi pemimpin Eropa termuda.

Kurz (31 tahun) mengklaim kemenangannya merupakan hasil akhir pemilihan sebagaimana yang diumumkan oleh Kementerian Dalam Negeri Austria. Dilansir dari USA Today, Senin (16/10), People's Party tercatat unggul dalam sejumlah penghitungan suara.

 

People's Party tercatat memperoleh 31,4 persen suara, menurut Menteri Dalam Negeri Wolfgang Sobotka. Perolehan ini naik sebesar tujuh persen dibandingkan hasil pemilihan pada 2013.

 

Sementara itu, Freedom Party yang merupakan partai sayap kanan berada di posisi kedua dengan perolehan suara sebesar 27,4 persen. Partai tengah-kiri Social Democrats yang saat ini berkoalisi dengan People's Party dalam pemerintahan di Austria mendapatkan 26,7 persen suara.

 

Dengan perolehan suara ini, ada kemungkinan koalisi antara People's Party yang konservatif dengan partai sayap kanan. Kedua partai ini memusatkan kampanye kepada isu imigrasi dan Islam.

Partai Social Democrats berkampanye dengan isu mengangkat isu ketidaksetaraan sosial. Adapun kemenangan People's Party disebabkan kekhawatiran tentang 90 ribu migran, yang mayoritas adalah Muslim Suriah yang datang ke Austria sejak 2015.
"Sudah tugas saya mengubah negara ini. Saya akan membangun gaya baru di negara kita," kata Kurz dalam pidato kemenangannya pada Ahad malam (15/10).
Gelombang kekhawatiran terhadap kaum imigran didorong rasa prihatin warga terhadap budaya tradisional barat dan budaya Kristen yang telah mengakar di negara itu. Kurz dipastikan akan menjadi pemimpin termuda di Uni Eropa, bahkan mungkin di dunia. Sebelumnya, Presiden Prancis Emmanuel Macron (39) dan Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un yang diyakini berusia 33 tahun menjadi tokoh pemimpin yang berusia muda.

Credit  REPUBLIKA.CO.ID

Iran: Israel-Arab Saudi sulut emosi anti-Iran yang dilontarkan Trump

Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. (REUTERS/Jonathan Ernst)

... rejim Zionis Israel dan beberapa negara seperti Arab Saudi telah memainkan peran besar dalam menulis pidato Trump dan membimbing dia...

Teheran, Iran (CB) - Pidato anti-Iran yang disampaikan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, dipengaruhi pelobi dari Israel dan Arab Saudi, kata Ketua Parlemen Iran, Ali Larijani, Minggu (15/10).

Jelas bahwa rejim Zionis Israel dan beberapa negara seperti Arab Saudi telah memainkan peran besar dalam menulis pidato Trump dan membimbing dia, kata Larijani, yang dikutip Press TV.

Ia mengatakan retorika agresif presiden Amerika Serikat itu bertujuan menyulut keributan dan mencegah kerja sama ekonomi internasional dengan Iran.

Pada Jumat (13/10), presiden Amerika Serikat itu menolak untuk mensahkan kesepakatan nuklir internasional Iran dan menuduh Teheran "menaja terorisme", serta mengatakan ia akan menghalangi "semua jalan Iran ke senjata nuklir".

Kemudian Arab Saudi dan Israel menyambut baik strategi baru tersebut ke arah Iran, yang diumumkan Trump. 

Iran telah berkeras program nuklirnya bertujuan sipil.

Namun pada Minggu, Gedung Putih menyatakan Trump menekankan kemitraan negerinya dengan Arab Saudi dan Dewan Kerja Sama Teluk secara keseluruhan untuk menangkal "kegiatan Iran untuk merusak kestabilan" di wilayah itu.

Dalam percakapan telepon dengan Raja Arab Saudi, Salman bin Abdulaziz As-Saud, Sabtu, Trump berterima kasih atas dukungan Riyadh buat "visinya" mengenai strategi barunya terhadap Iran.

Trump juga "menekankan pentingnya Dewan Kerja Sama Teluk dalam menanggulangi kegiatan Iran yang merusak kestabilan di Suriah, Yaman, Irak, dan tempat lain di wilayah tersebut", tambah Gedung Putih.

Menurut pernyataan Gedung Putih, Raja Arab Saudi memuji strategi Trump mengenai Iran, dan berjanji akan "mendukung kepemimpinan Amerika".

Kedua pemimpin itu juga membahas berbagai cara kedua negara tersebut bisa memerangi kelompok teror dan menanggulangi ekstremisme.

Tindakan Trump untuk tidak mensahkan kesepakatan nuklir Iran takkan membuat Amerika Serikat keluar dari kesepakatan nuklir tersebut pada saat ini. Tapi itu akan membuka jendela 60-hari bagi Kongres AS untuk memberlakukan kembali sanksi yang berkaitan dengan nuklir atas Iran, langkah yang akan berarti pelanggaran terhadap kesepakatan nuklir oleh pihak AS.

Iran dan enam negara besar --Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Rusia, Tiongkok, Jeman-- pada 2015 mencapai kesepakatan nuklir bersejarah-- yang dikecam oleh Trump.

Sebagai reaksi, Presiden Iran Hassan Rouhani meremehkan pernyataan agresif Trump mengenai komitmen Iran pada kesepakatan nuklir internasional 2015 serta program rudal balistik Teheran.

Credit  antaranews.com

Dulu bersekutu gempur ISIS, kini Kurdi dan Irak saling perangi

Warga mengikuti sebuah unjuk rasa mendukung referendum kemerdekaan Kurdi Irak di depan Palais des Nations di Jenewa, Swiss, Minggu (10/9/2017). (REUTERS/Pierre Albouy)

Baghdad, Irak (CB) - Menjawab deklarasi pemisahan diri Kurdi menyusul referendum kemerdekaan bulan lalu, pasukan Irak terus mengintensifkan serangan ke wilayah Kurdi yang sebelum referendum kemerdekaan menjadi sekutu paling kuat pemerintah Irak dalam menaklukkan ISIS di Irak.

Senin ini pasukan Irak melancarkan ofensif ke wilayah Kurdi untuk menguasai bagian besar kota minyak Kirkuk.

Pemerintah Irak menyatakan pasukannya telah menduduki bandara Kirkuk dan telah sepenuhnya menguasai perusahaan minyak Irak Utara dari pasukan keamanan pemerintah regional Kurdi yang biasa disebut Peshmerga.

Aksi militer ini adalah langkah paling drastis yang diambil Baghdad guna menutup aspirasi kemerdekaan Kurdi yang mendapat status otonomi sejak Saddam Hussein tumbang pada 2003 dan menggelar referendum pemisahan diri 25 September silam.

"Kami menyeru pasukan Peshmerga untuk tunduk di bawah otoritas federal sebagai bagian dari angkatan bersenjata Irak," kata Perdana Menteri Haidar Abadi.

Dia lalu memerintahkan pasukan keamanan untuk menegakkan ketertiban di Kirkuk, bebekerja sama dengan penduduk kota itu dan Peshmerga.

Pasukan Irak juga memasuki Tuz Khurmato di mana pernah terjadi bentrok antara Kurdi melawan etnik Turkmen Syiah di sini.

Pemerintah regional Kurdi sendiri menyatakan Peshmerga telah mundur dari selatan Kirkuk. Kurdi juga meminta AS untuk menggunakan pengaruhnya untuk mencegah perang terbuka Irak melawan Kurdi.  Namun perang ini sendiri telah memicu naiknya harga minyak dunia hari ini.

Irak menganggap referendum kemerdekaan Kurdi akhir bulan lalu sebagai ilegal, karena bukan saja dilakukan di tanah Kurdi tapi juga digelar di Irak utara, termasuk Kirkuk yang diduduki Peshmerga setelah mengusir ISIS.

Pemisahan diri Kurdi dari Irak ini juga ditentang habis-habisan oleh Iran dan Turki. AS sendiri sudah meminta Kurdi untuk membatalkan referendum kemerdekaan karena bisa mengantarkan perang dan memecah belah Irak.

Pemerintah Abadi sendiri mendapatkan tekanan hebat dari milisi-milisi dukungan Iran untuk mengambil langkah militer terhadap Kurdi.

Credit  antaranews.com

Diserang di Kirkuk, Kurdi ancam balas serang Irak

Pasukan pejuang Kurdi (peshmerga) (REUTERS/Azad Lashkari)

Baghdad (CB) - Pasukan keamanan Kurdi Irak, Peshmerga, menyatakan pemerintah pusat Baghdad akan membayar mahal atas ofensifnya ke kota Kirkuk yang diduduki Kurdi.

Lewat sebuah pernyataan, Peshmerga menuduh sebuah faksi dari salah satu partai politik utama Kurdi Irak telah berkhianat membantu Baghdad memuluskan ofensif itu.

Irak menganggap referendum kemerdekaan Kurdi akhir bulan lalu sebagai ilegal, karena bukan saja dilakukan di tanah Kurdi tapi juga digelar di Irak utara, termasuk Kirkuk yang diduduki Peshmerga setelah mengusir ISIS.

Pemisahan diri Kurdi dari Irak ini juga ditentang habis-habisan oleh Iran dan Turki. AS sendiri sudah meminta Kurdi untuk membatalkan referendum kemerdekaan karena bisa mengantarkan perang dan memecah belah Irak.

Pemerintah Abadi sendiri mendapatkan tekanan hebat dari milisi-milisi dukungan Iran untuk mengambil langkah militer terhadap Kurdi, demikian Reuters.

Credit  antaranews.com

Tak Ada WNI di Antara 100 Pasukan ISIS yang Menyerah di Raqqa

 

Menko Polhukam Wiranto memastikan tidak ada WNI di antara 100 pasukan ISIS yang menyerah di Raqqa, Suriah. (CNN Indonesia/Prima Gumilang)

Jakarta, CB -- Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto memastikan tidak ada warga negara Indonesia di antara 100 pasukan ISIS yang menyerahkan di Raqqa, Suriah.

Kepastian itu disampaikan oleh Wiranto setelah melakukan pertemuan dengan Kementerian Luar Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, serta Badan Intelijen Negara di Kantor Kemenko Polhukam, Senin (16/10).

"Kami membicarakan mengenai adanya penyerahan 100 anggota ISIS ke Suriah," kata Wiranto.

Wiranto mengatakan setelah BIN melakukan penelusuran terhadap 100 anggota ISIS tersebut, dipastikan tidak ada WNI yang ikut di dalamnya.

"Di antara yang menyerah 100 itu, tidak ada warga Indonesia, hasil penyelidikan BIN," ujarnya.

Kabar penyerahan diri 100 pasukan ISIS itu pertama kali disampaikan oleh koalisi yang dipimpin Amerika Serikat akhir pekan lalu. Mereka terus mengepung Raqqa dan merebut sebagian besar kota yang sempat dijadikan ibu kota de facto kekhalifahan gadungan itu.


"Dalam 24 jam terakhir, sekitar 100 teroris ISIS telah menyerah di Raqqa dan diusir dari kota," bunyi pernyataan tertulis koalisi.

"Petempur asing (ISIS) tidak diperbolehkan meninggalkan Raqqa."

Perkembangan terakhir, sebagian pasukan asing ISIS dikabarkan telah meninggalkan Raqqa di bawah kesepakatan yang dicapai antara pejabat kota dan para militan.

"Sebagian warga asing telah pergi," kata Omar Alloush, anggota senior Dewan Masyarakat Raqqa, ketika ditanya soal kesepakatan yang memungkinkan ISIS mengevakuasi para militan itu, Minggu.


Dia tidak bisa mengonfirmasi berapa orang militan yang meninggalkan kota atau tujuan ke mana mereka pergi.

"Mereka menyandera warga sipil sebagai tameng hidup dan pergi," kata Alloush.




Credit  cnnindonesia.com

ISIS klaim tembakkan roket ke Israel

Peta daerah Semenanjung Sinai di Mesir dan daerah sekitarnya. (Google Maps)

Yerusalem (CB) - Kelompok ISIS pada Senin (16/10) mengklaim bertanggung jawab atas penembakan dua roket dari Semenanjung Sinai ke Israel selatan.

Serangan itu mengenai daerah Eshkol di dekat perbatasan pada Minggu malam tanpa menimbulkan korban luka atau kerusakan yang signifikan menurut militer.

Dalam siaran kantor berita propagandanya, Amaq, kelompok ekstremis tersebut menyatakan bahwa serangan itu "menyasar satu komunitas Yahudi (Eshkol) dengan dua rudal Grad."

Ekstremis yang berafiliasi dengan ISIS di Sinai sudah bertempur dalam pemberontakan habis-habisan melawan pasukan Mesir, dengan ratusan tentara dan polisi tewas sejak tentara menggulingkan presiden Mesir Mohamed Moursi pada 2013.

Enam tentara Mesir tewas pada Minggu menurut tentara Mesir.

Selain itu kadang terjadi insiden di perbatasan Israel-Mesir, dan ISIS mengklaim serangan roket pada April.

Sistem pertahanan rudal Israel, Iron Dome, berhasil mencegat serangan-serangan roket terkini.

Credit  antaranews.com

400.000 anak masih terlantar akibat pertempuran Mosul

Pengungsi Irak melarikan diri saat bentrok antara pasukan Irak dan militan Islamic State di barat Mosul, Irak, Selasa (16/5/2017). (REUTERS/Danish Siddiqui)

Baghdad (CB) - Sekitar 400.000 anak-anak masih terlantar akibat pertempuran di Mosul, satu tahun setelah serangan militer mulai dilancarkan untuk merebut kembali kota di Irak itu dari kelompok ISIS, kata Save the Children pada Senin.

Kekhalifahan yang diproklamirkan oleh kelompok ISIS secara efektif runtuh pada Juli, ketika pasukan Irak dukungan Amerika Serikat berhasil merebut kembali kendali atas Mosul, ibu kota kelompok garis keras tersebut di Irak, setelah melakukan pertempuran melelahkan sembilan bulan.

"Hanya karena pertempuran di Mosul telah berhenti bukan berarti kebutuhan kemanusiaan tidak bertambah. Anak-anak membutuhkan bantuan kita sekarang lebih dari sebelumnya. Banyak dari mereka yang masih terlantar dan mereka yang kembali ke rumahnya melihat tak ada yang tersisa dari rumah mereka," kata direktur organiasi amal yang bermarkas di London, Ana Locsin.

"Sebagian besar kota Mosul telah hancur menjadi puing-puing, sekolah, rumah, rumah sakit, jalan, taman bermain dan halaman. Saya sudah bertemu dengan puluhan anak-anak yang dihantui oleh pengalaman buruk mereka, meninggalkan luka psikologis yang butuh waktu bertahun-tahun untuk menyembuhkannya," kata Locsin dalam pernyataan.

Dengan jatuhnya Mosul dan kota-kota kecil lainnya di bagian utara dan barat negara itu, satu-satunya wilayah yang masih berada di bawah kendali kelompok ISIS di Irak berada di sepanjang perbatasan barat negara itu dengan tetangganya, Suriah, di mana di negara itu kelompok pemberontak tersebut juga mengalami kemunduran.

Credit  antaranews.com

Ketika Gereja dan Pub di Jerman Berubah Jadi Masjid

Masjid di jerman

CB, BERLIN -- Kumandang adzan mengalun merdu, memenuhi tiap sudut ruangan itu untuk memanggil setiap insan sejenak beribadah kepada Allah, Sang Maha Pencipta.

Tak ada kubah ataupun ciri khas bangunan yang menandakan itu masjid pada umumnya di Masjid Al Salam NBS Moschee & Kulturzentrum. Masjid yang berlokasi di Flughasfenstasse, Berlin, Jerman itu ternyata adalah bangunan bekas gereja yang tak lagi digunakan.

Imam Masjid Al Salam NBS Moschee & Kulturzentrum Syekh Muhammad Thaha mengatakan pada waktu itu gereja yang saat ini menjadi masjid bukan merupakan gereja untuk aliran tertentu, seperti gereja katolik atau evangelis.

"Dulunya bangunan ini adalah gereja indenpenden, tidak termasuk ke dalam satu aliran tertentu, dan gereja ini bukan gereja yang mengenakan pajak kepada jemaatnya," katanya.

Sebagaimana pada umumnya, lanjut dia, bila jemaat terdaftar dalam satu gereja, maka mereka wajib membayar semacam pajak kepada gereja tersebut.

Sejak berubahnya fungsi bangunan tersebut dari gereja menjadi masjid sejak tahun 2000-an, Thaha mengaku tidak begitu banyak renovasi untuk menyesuaikan bentuk serta arah kiblat.

Hanya podium yang diubah menjadi mihrab, tempat khusus untuk imam memipin shalat, dan mimbar bagi khatib atau juru dakwah. Keistimewaannya lagi, gereja itu menghadap ke Timur, sehingga tidak begitu sulit untuk menyesuaikan ke arah kiblat.

Thaha menuturkan di negara-negara yang bukan mayoritas Muslim, masjid bukan hanya tempat beribadah, tetapi juga pusat segala aktivitas, baik yang berhubungan dengan keagamaan maupun kemanusiaan. Di masjid yang Ia imami itu juga diadakan pembelajaran Bahasa Arab dan Alquran bagi anak-anak pada setiap akhir pekan.

Bukan hanya itu, juga diadakan pembekalan integrasi mengenai budaya bagi para imigran yang baru datang ke Jerman serta diskusi dengan komunitas, baik terkait sosial, budaya maupun politik. Masjid yang cukup luas itu terdiri dari dua lantai, yakni lantai pertama diperuntukkan bagi kaum pria dan lantai kedua untuk wanita.

Para Ibu terlihat membawa anak-anaknya ke masjid untuk mengikuti beribadah sementara anak-anak mereka belajar Bahasa Arab dan Al Quran. Tepat di depan bangunan masjid juga terdapat warung kecil yang menjual bahan makanan serta camilan halal.

Menerima Semua Jamaah
Tidak ada mahzab tertentu yang diajarkan di masjid yang cukup luas untuk menampung sekitar 500 jamaah itu. Thaha mengatakan pihaknya menerima seluruh jamaah dengan aliran yang dianutnya, termasuk Syiah.

"Ada banyak jamaah yang beribadah di sini, termasuk Syiah, mereka datang ke sini untuk shalat dan melakukan ibadah lainnya," ujar pria asal Tunisia itu.

.

Masjid Kreuzberg, Jerman

Namun, dia menyebutkan, karena yang paling banyak adalah Suni, jadi yang diajarkan lebih kepada mahzab Imam Syafii. "Kami tidak pernah memaksakan ajaran tertentu kepada siapapun, semua orang bisa datang ke masjid ini," ujarnya.

Keterbukaan itu lah yang mendorong banyak warga Jerman ataupun lainnya untuk belajar Islam di masjid tersebut dan tidak sedikit yang memutuskan untuk menjadi mualaf. Setiap bulannya pasti ada pemeluk agama Islam baru di masjid itu yang kebanyakan karena pernikahan.

Kendati demikian, Thaha menegaskan peran masjid Al Salam bukanlah untuk kegiatan misionaris, tetapi lebih terfokus tempat ibadah dan pusat budaya. "Tentu saja banyak orang yang datang ke sini, tetapi kami tidak melakukan kegiatan misionaris," ujarnya.

Salah satu muslim di Jerman, Asia, mengaku sering datang ke Masjid Al falah selain untuk beribadah juga untuk kemanusiaan. "Saya sering membantu apabila ada yang meninggal, semuanya diurus di sini," ujarnya.
Namun, wanita berdarah Palestina itu mengaku tidak mengirimkan anaknya untuk belajar Alquran dan Bahasa Arab ke masjid itu. "Saya mengirimkan ke tempat les lain karena lebih intens seminggu dua kali, sementara masjid di sini hanya satu kali seminggu. Saya ingin anak saya memiliki pemahaman Islam yang kuat dan pandai berbahasa Arab karena Ia sekolah di sekolah Kristen," ujarnya.

Peran Masjid Indonesia
Kisah yang tidak jauh berbeda juga terjadi pada Indonesische Weisheits und Kulturzentrum (IWKZ) atau masjid dan pusat Budaya Indonesia di Jerman.

Masjid yang diberi nama Masjid Al Falah itu dulunya merupakan bangunan pub yang saat ini dikelola oleh muslim yang berasal dari Indonesia. Sejarah singkat masjid tersebut berawal sejak 1988, yakni sekelompok muslim di Jerman Barat yang tergabung dalam PPME, memutuskan untuk menyewa sebuah rumah tinggal guna dijadikan masjdi sekaligus pusat kegiatan organisasi.

Namun, mulai awal 2007, Masjid Al Falah tidak lagi kelola oleh PPME, tetapi di bawah organisasi Muslim Indonesia di Berlin yang tergabung dalam IWKZ.

Ketua IWKZ Dimas Abdirama mengatakan saat ini pihaknya masih menyewa gedung seluas 200 meter persegi tersebut yang berlokasi di Feldzeugmeisterstrasse, Berlin itu.

Dimas mengatakan pusat kegiatan di masjid itu lebih kepada kemahasiswaan karena orang-orang Indonesia yan datang ke Jerman sebagian besr adalah mahasiswa.

Tentu berbeda dengan pendatang dari negara-negara Arab atau Timur Tengah yang memang berpindah dan membawa seluruh keluarganya ke Jerman. "Sebenarnya dari situ kita mempunya daya pikat kepada ke Pemerintah Jerman yang membutuhkan banyak tenaga ahli," ujarnya.

Selain tempat ibadah, masjid itu juga merupakan tempat bimbingan kepada mahasiswa, tempat kursus Bahasa Jerman, pusat penggalangan dana untuk kegiatan dakwah dan lainnya.

Dimas berharap segera memiliki bangunan masjid tersebut secara sepenuhnya dan tidak lagi menyewa yang saat ini per tahunnya mencapai 4.000 euro. Selain itu, tantangan yang dihadapi, menurut Dimas, yaitu memastikan bahwa mahasiswa Indonesia yang menempuh studi di Jerman bisa semuanya lulus dengan baik.

"Kita enggak mau ada yang tidak selesai, karena itu kita bimbing di sini karena mereka juga pasti menghadapi perbedaan budaya," katanya.

Masjid Al Falah juga terbuka bagi siapapun yang ingin beribadah di dalamnya, tidak hanya orang Indonesia.  Salah satu Mahasiswa asal Indonesia yang aktif dalam kegiatan masjid Al Falah, Hudzaifah Muhibullah, mengatakan fokus utama kegiatan masih berfokus untuk dakwah ke orang Indonesia.

"Karena belum dirasa perlu bagi kita untuk dakwah ke orang-orang Jerman, paling ada karena pernikahan itupun hanya lima persen," ujar pria yang sudah bermukim di Jerman selama enam tahun itu. Sama seperti Dimas, Dzaif bercita-cita ke depannya bisa memiliki masjid sendiri dan bisa menampung lebih banyak jamaah.

Ditinggalkan

Jurnalis berkebangsaan Jerman sekaligus penulis di bidang studi keislaman Daniel Bax banyaknya gereja berubah fungsi menjadi bangunan lain, termasuk masjid karena banyaknya jemaat yang mulai menganut paham atheis dalam 50 tahun belakangan. "Mereka perlahan menjadi atheis dan mulai meninggalkan gereja," katanya.

Selain itu, seiring berkembangnya pemahaman modern di kalangan warga Jerman, hanya mereka yang dianggap konservatif yang masih pergi beribadah ke gereja. "Sisanya, mereka tidak lagi merasa gereja itu rumah mereka," ujar dia.

Akibatnya, Daniel menyebutkan, banyak yang menjual bangunan gereja terutama gereja-gereja kecil sekitar 50 unit dalam 50 tahun terakhir.

Credit  republika.co.id/Antaranews

Menteri Jerman bikin marah konservatif usulkan hari libur bagi Muslim

Pemimpin partai Christian Democratic Union (CDU) dan Kanselir Jerman Angela Merkel berbicara setelah melihat jajak pendapat keluar pertama dalam pemilihan umum Jerman (Bundestagswahl) di Berlin, Jerman, Minggu (24/9/2017). (REUTERS/Kai Pfaffenbach )

Berlin, 14/10 (CB) - Menteri Dalam Negeri Jerman Thomas de Maiziere membuat rekan-rekannya di blok konservatif pimpinan Kanselir Angela Merkel dengan mengusulkan Jerman memberlakukan hari-hari libur bagi kaum Muslim.

Jerman merupakan rumah bagi sekitar empat juta orang Islam, sebagian besar di antara mereka mempunyai latar belakang Turki. Banyak di antara lebih sejuta migran yang tiba di negara itu dari Timur Tengah dan negara-negara lain selama dua tahun terakhir merupakan orang-orang Islam.

Berbicara tentang jejak kampanye menjelang pemilihan di Lower Saxony, negara di bagian utara Jerman, pada Ahad, de Maiziere - anggota Uni Demokrat Kristen (CDU) pimpinan Merkel - mengatakan ia terbuka bagi kawasan-kawasan tertentu Jerman untuk mempunyai hari-hari libur bagi kaum Muslim.

Ia mengungkapkan bahwa "All Saints Day" (Hari Raya Semua Orang Kudus) satu-satunya hari libur di kawasan-kawasan Katolik Jerman dan menambahkan,"Di tempat-tempat yang banyak orang Islam, mengapa tidak kita berpendapat tentang pemberlakuan sebuah hari libur Muslim?"

Dalam sebuah sambutan di klip audio regionalwolfsburg.de ia juga mengatakan hari-hari libur Jerman umumnya untuk orang-orang Kristen dan hendaknya tetap berlaku apa adanya.

Usulnya mengundang reaksi dari orang-orang konservatif, yang akan mulai pembicaraan koalisi dengan Partai Demokrat Bebas (FDP) dan kubu Hijau pekan depan. Kubu konservatif menang dalam pemilihan September tapi mengalami hasil terburuk sejak 1949 karena mereka mengarahkan dukungan ke kubu kanan jauh.

Anggota senior CDU Wolfgang Bosbach mengatakan kepada surat kabar Bild bahwa siapapun di Jerman dapat merayakan upacara agama yang mereka inginkan tetapi menambahkan,"Apakah negara mesti juga melindungi hari-hari libur non Kristen dengan regulasi legal di masa depan merupakan isu yang sesungguhnya berbeda."

Alexander Dobrindt, tokoh senior di Uni Sosial Kristen (CSU) -- partai yang sealiran di Bavaria dengan CDU Merkel - mengatakan kepada harian yang sama bahwa warisan Kristen Jerman tidak bisa dirundingkan, dengan menambahkan,"Kami tidak akan pertimbangkan untuk memberlakukan hari-hari libur bagi kaum Muslim di Jerman."

Tak seorangpun di Kementerian Dalam Negeri yang segera dapat dimintai komentar ketika dihubungi Reuters. 

Credit  antaranews.com

Carles Puigdemont Ogah Klarifikasi Kemerdekaan Katalunya

Warga mengibarkan bendera Katalan pada unjuk rasa di Barcelona

CB, BARCELONA -- Pemimpin Katalan Carles Puigdemont tolak mengklarifikasi rencana Katalunya melepaskan diri dari Spanyol. Ia malah meminta melakukan pembicaraan.

Perdana Menteri Spanyol Mariano Rajoy telah memberi Puigdemont waktu sampai Senin pukul 10.00 pagi waktu setempat (08:00 GMT) untuk membuat posisinya jelas dan sampai Kamis untuk berubah pikiran jika dia tetap meminta untuk memisahkan diri. Rajoy telah mengancam pemerintah akan menunda otonomi Katalunya jika Puigdemont memilih pemisahan diri, dilansir dari Aljazirah, Senin (16/10).

Dalam suratnya kepada Rajoy pada Senin menjelang batas waktu, yang diterbitkan oleh media Katalan, Puigdemont tidak secara langsung menjawab ya atau tidak apakah dia menyatakan kemerdekaan. Dia mengatakan tawaran dialog itu jujur dan tulus.

Puigdemont mendeklarasikan kemerdekaan pada 10 Oktober, kemudian menunda efek deklarasi tersebut setelah delapan detik, membiarkan pintu terbuka untuk berdialog dengan pemerintah pusat di Madrid. Tapi pembicaraan itu belum terjadi. Kementerian peradilan Spanyol mengatakan pada Senin bahwa surat Puigdemont tidak dianggap "sah" karena tidak memiliki kejelasan.

Rajoy belum menanggapi surat Puigdemont, dan diharapkan untuk meminta Pasal 155 konstitusi Spanyol, yang memungkinkan pemerintah pusat untuk mengendalikan pemerintahan daerah Katalunya. Pasal 155 belum pernah digunakan sebelumnya.

"Rajoy memiliki masalah karena harus tampil sebagai orang kuat, karena ini adalah tema Partai Populer sayap kanan sejak Francoisme," ucap Jordi Graupera, seorang analis politik Catalan dan peneliti di universitas Princeton.

Partai Populer didirikan oleh mantan menteri pemerintahan Francisco Franco yang merupakan sayap kanan-jauh dan otoriter yang memerintah Spanyol dari 1939 sampai 1975.

Franco melarang budaya minoritas dan bahasa seperti Katalan dalam upaya untuk homogenisasi Spanyol. Banyak di Katalunya masih merasa budaya mereka terancam karena kebijakan Partai Populer yang anti-Katalan.

"Posisi Rajoy untuk terus mendorong Catalunya kembali, tidak mengejutkan, mengingat Partai Populer telah berpuluh-puluh tahun membangun sebuah platform yang meniadakan kemungkinan legitimasi bagi Katalunya untuk menjadi subjek politik, dan berusaha untuk mencairkan semua perbedaan budaya," kata Graupera.

Orang-orang Katalan memilih pada 1 Oktober untuk memisahkan diri dari Spanyol dalam sebuah referendum yang dirusak oleh kekerasan.

Konstitusi 1978 di Spanyol memutuskan bahwa negara tersebut tidak dapat dibagi, dan memberi kekuasaan eksklusif kepada pemerintah nasional untuk mengadakan referendum.

Credit  REPUBLIKA.CO.ID

Spanyol simpulkan pemimpin Catalonia ambigu

Warga berpartisipasi dalam sebuah unjuk rasa dua hari setelah referendum kemerdekaan ilegal di Barcelona, Spanyol, Selasa (3/10/2017). (REUTERS/Yves Herman)

Madrid (CB) - Jawaban pemimpin Catalonia atas pertanyaan yang diajukan pemerintah Spanyol dalam upaya mengklarifikasi apakah si pemimpin telah mendeklarasikan kemerdekaan, adalah tidak valid, kata Menteri Kehakiman Spanyol Rafael Catala seperti dikutip Reuters.

Pemimpin Catalonia Carles Puigdemont tak bisa mengklarifikasi pendiriannya soal kemerdekaan dengan alih-alih menyatakan bahwa dia dan Perdana Menteri Spanyol Mariano Rajoy mesti bertemu sesegera mungkin untuk mengawali perundingan sampai dua bulan ke depan.

Rajoy menyatakan Puigdemont hanya perlu menjawab "ya" atau "tidak".  Menurut dia, jawaban yang ambigu akan dianggap sebagai konfirmasi bahwa deklarasi kemerdekaan itu telah dinyatakan. Dan itu berarti membuka jalan kepada pemerintah pusat untuk memerintah langsung Catalonia, tak lagi dikelola pemerintah daerah.

Wakil Perdana Menteri Spanyol Soraya Saenz de Santamaria akan menyampaikan pernyataan pukul 10.30 pagi waktu setempat atau 15.30 WIB.

Credit  antaranews.com

Pemukim Israel Terus Serang Petani Zaitun Palestina

Warga Palestina berupaya memadamkan api yang membakar ladang zaitunnya akibat ulah warga pemukiman Israel..

CB, YERUSALEM -- Pemukim Yahudi terus menyerang petani Palestina di desa-desa selatan Nablus yang diduduki, di utara Yerusalem.

Dilansir dari Middle East Monitor, Senin (16/10), aktivis antipermukiman, Bashar Al-Qaryouti mengatakan sekelompok pemukim Israel dari pemukiman ilegal Shiloh dan Elite hari ini menyerang banyak petani Palestina dari desa pendudukan Qaryut saat mereka memanen zaitun di tanah mereka.

"Pemukim Yahudi berusaha untuk menyerang petani Palestina saat mereka bekerja di tanah mereka dekat dua permukiman Israel yang terletak di desa Qaryut," tambah Al-Qaryouti.

Pemukim Israel juga menutup jalan menuju lahan petani dengan batu dan gundukan tanah. Akibatnya petani tidak bisa bekerja di lahan pertanian mereka.

Menurut pejabat Palestina, pemukim Israel telah meningkatkan pelanggaran terhadap petani Palestina dengan membakar lahan mereka saat musim panen zaitun mendekat.

"Pelanggaran Israel telah menyebabkan kerugian besar bagi petani sehingga membuat mereka meninggalkan tanah mereka," katanya.

Kementerian Pertanian Palestina mengatakan jumlah pohon zaitun di Tepi Barat dan Jalur Gaza berjumlah 8,5 juta pohon. Pendapatan minyak mewakili satu persen dari pendapatan nasional Palestina.

Credit  REPUBLIKA.CO.ID