Jakarta, CB -- Data sensitif mengenai
pesawat siluman F-35 dan jet pengintai P-8 milik Australia dicuri ketika
jaringan kontraktor pertahanan negara itu diretas.
"Pencurian
data itu besar-besaran dan ekstrem," ujar Mitchell Clarke, seorang
pejabat dari badan intelijen Direktorat Sinyal Australia (ASD),
sebagaimana dilansir Reuters, Kamis (12/10).
Clarke
kemudian menjabarkan bahwa data yang dicuri bukan hanya mengenai kedua
jet tempur itu, tapi juga bom pintar hingga pesawat patroli maritim
Poseidon.
Secara keseluruhan, data yang dicuri dari jaringan kontraktor pertahanan Australia itu mencapai 30 gigabit.
Menurut Clarke, peretas itu mengakses sistem kontraktor negara selama lima bulan pada 2016 lalu.
Clarke mengatakan kepada AFP, para pelaku menggunakan alat "China Chopper" yang kerap digunakan oleh peretas China.
Menteri
Industri Pertahanan Australia, Christopher Pyne, mengatakan bahwa
negaranya memang sering menjadi target peretasan, terutama setelah
melancarkan proyek kapal selam senilai US$39 miliar, disebut-sebut
sebagai yang terbesar di dunia.
Sebelumnya, Menteri Asisten Keamanan Siber Australia, Dan Tehan,
mengatakan bahwa ada 47 ribu insiden maya dalam 12 bulan belakangan,
melonjak 15 persen dari tahun sebelumnya.
Namun menurut Pyne,
data yang diretas kali ini tak mencakup informasi penting atau dapat
membahayakan industri pertahanan Australia.
"Untungnya, data yang
diambil adalah data komersial, bukan data militer. Semuanya bukan
informasi rahasia. Saya tidak tahu siapa yang melakukannya," katanya.
Jakarta, CB -- Konvoi pertama operasi
militer dilakukan Turki di Provinsi Idlib, Suriah, Kamis (12/10). Konvoi
militer ini memulai perjalanan ke Suriah dengan menyeberangi Idlib
untuk melakukan pengintaian dalam mendukung pasukan pembebasan Suriah
atau Free Suriah (FSA).
Dikutip Reuters, Jumat (13/10),
seorang komandan kelompok pemberontak FSA yang berbasis di daerah
tersebut, Abu Khairo mengatakan, ada sekitar 30 kendaraan militer dalam
konvoi tersebut. Mereka memasuki wilayah Suriah dekat persimpangan
perbatasan Bab al-Hawa.
Militer Turki disebutkan melakukan perjalanan menuju ke Sheikh
Barakat, puncak bukit yang menghadap ke daerah-daerah besar yang
dikuasai pemberontak di wilayah barat laut Suriah serta juga wilayah
Afrin yang dikuasai oleh milisi YPG Kurdi.
Abu Khairo menambahkan, konvoi tersebut dikawal oleh pejuang
dari Tahrir al-Sham, sebuah aliansi kelompok jihad termasuk mantan
afiliasi Al Qaeda yang sebelumnya dikenal sebagai Front Nusra.
"Konvoi tentara Turki masuk di bawah perlindungan Tahrir al-Sham untuk mengambil posisi di garis depan bersama YPG."
Pemerintah
Turki pada hari Sabtu lalu mengatakan, bahwa pihaknya melakukan operasi
militer di Idlib dan daerah sekitarnya sebagai bagian dari kesepakatan
yang dicapai dengan Rusia dan Iran bulan lalu untuk memberlakukan zona
"de-eskalasi" di Suriah wilayah barat laut.
Zona tersebut merupakan salah satu dari beberapa tempat di sekitar
Suriah untuk mengurangi peperangan antara pemberontak, termasuk kelompok
yang didukung oleh Turki dan Suriah serta didukung juga oleh Rusia dan
Iran.
Moskow (CB) - Negara-negara Barat mengancam kedaulatan
Rusia dengan mendanai lembaga-lembaga non-pemerintah, mendorong
anak-anak muda melakukan aksi protes dan menggunakan media guna
membentuk opini mengenai pemerintah menurut laporan parlemen Rusia.
Menurut laporan Komisi Federal untuk Perlindungan Kemerdekaan Nasional (Federal Commission for the Protection of National Independence/FCPNI),
campur tangan Barat dalam urusan dalam negeri Rusia menimbulkan ancaman
lebih besar terhadap negara ketimbang kelompok ISIS.
Komisi
tersebut mendata sembilan ancaman bagi kedaulatan Rusia dari luar
negeri, termasuk "pembentukan dan dukungan bagi lembaga-lembaga
non-pemerintah yang melakukan aktivitas politik demi kepentingan
negara-negara asing" dan "penghasutan anak-anak muda untuk melakukan
protes".
"Penggunaan jaringan media dan jejaring sosial untuk
mendiskreditkan negara, lembaga (dan) pemimpin politik" merupakan
ancaman lain menurut laporan yang dipublikasikan pada Selasa itu.
Komisi
itu dibentuk Juni sebagai respons terhadap tudingan Washington bahwa
Rusia campur tangan dalam pemilihan presiden Amerika Serikat (AS) pada
2016.
Otoritas AS dan "satelit-satelit NATO" mereka disebut secara spesifik dalam dokumen komisi tersebut.
"Campur
tangan dalam urusan dalam negeri Rusia tidak hanya datang dalam bentuk
propaganda langsung, yang dihasilkan oleh media umum seperti Radio
Svoboda" menurut laporan tersebut, merujuk pada cabang Radio Free
Europe/Radio Liberty berbahasa Rusia yang didukung Washington.
"Itu
juga bisa dilihat dalam bentuk program pendidikan yang terfokus kepada
jurnalis-jurnalis Rusia" menurut laporan komisi yang dikutip kantor
berita AFP.
Pada Senin, Rusia mengancam media-media AS yang
beroperasi di negara itu dengan pembatasan legal baru setelah lembaga
siaran RT yang dikendalikan Kremlin mengeluhkan persekusi yang dilakukan
Washington.
Madrid, Spanyol, Sabtu (22/3). (REUTERS/Paul Hanna )
Jakarta (CB) - Spanyol merayakan hari nasional atau Fiesta
Nacional de Espana yang di Amerika Serikat disebut Hari Columbus, Kamis
waktu setempat, untuk menunjukkan pesan persatuan terhadap upaya
merdeka Catalonia. Perayaan ini digelar satu hari setelah pemerintah
pusat memberi pemimpin separatis Catalonia tenggat waktu untuk
mencampakkan proposal pemisahan dirinya.
Namun perayaan nasional
ini dibayang-bayangi oleh jatuhnya sebuah pesawat tempur Eurofighter
sekitar 300 km di tenggara Madrid selagi dalam perjalanan balik ke
pangkalannya setelah ambil bagian dalam parde militer. Kecelakaan
menewaskan seorang pilotnya.
Pada hari peringatan Christopher
Columbus menemukan benua Amerika itu, Perdana Menteri Mariano Rajoy dan
Raja Felipe VI menghadiri parade di pusat kota Madrid di tengah
perjuangan keras Spanyol dalam menghadapi krisis politik paling buruk
dalam beberapa puluh tahun ini.
Angkatan bersenjata berparade di
sepanjang jalan Paseo de la Castellana di Madrid demi merayakan tibanya
Christopher Columbus di benua Amerika pada 1492.
Perayaan serupa
diadakan di Barceclona, ibu kota Catalonia, oleh para pendukung
persatuan Spanyol, termasuk salah satu gerakan ultra kanan, demikian AFP
Presiden
Amerika Serikat (AS) Donald Trump secara mengejutkan menantang Menteri
Luar Negeri AS Rex Tillerson untuk melakukan tes IQ. Foto/Reuters
WASHINGTON
- Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump secara mengejutkan
menantang Menteri Luar Negeri AS Rex Tillerson untuk melakukan tes IQ.
Ini dilakukan untuk menguji siapa yang lebih cerdas diantara keduanya.
Berbicara
saat melakukan wawancara dengan Forbes, Trump mengomentari berita yang
dibuat oleh NBC pada Minggu lalu. Dalam laporanya, NBC menyatakan bahwa
Tillerson telah menyebut atasanya, yakni Trump sebagai orang bodoh.
Dalam
wawancara itu Trump menyatakan, dia yakin berita yang dibuat oleh NBC
tersebut adalah berita bohong. Namun, jika Tillerson benar-benar
menaggap Trump sebagai orang bodoh, pemimpin AS itu mengatakan, dia dan
Tillerson harus membandingkan kecerdasan melalui tes IQ.
"Dan
saya dapat memberitahu Anda siapa yang akan menang," ungkapnya dalam
wawancara tersebut, merujuk pada dirinya sendiri, seperti dilansir
Sputnik pada Rabu (11/10).
Sempat beredar kabar hubungan Trump
dan Tillerson jauh dari kata baik. Keduanya dikabarkan kerap memiliki
pandangan yang berbeda mengenai sejumlah isu interansional, salah
satunya adalah mengenai kesepakatan nuklir Iran.
Namun, Trump
membantah adanya ketegangan antara dia dan Tillerson. Trump menyatakan,
dia dan Tillerson memiliki hubungan yang sangat baik. "Kami tidak setuju
dengan beberapa hal, terkadang saya ingin dia menjadi sedikit lebih
tangguh. Tapi selain itu kami memiliki hubungan yang sangat baik," ujar
Trump.
CB, Jakarta - Dua pejabat top yang berperan penting dalam pengembangan Senjata Nuklir Korea Utara absen
dalam perayaan ulang tahun Partai Buruh Korea Utara ke 72 kemarin, 10
Oktober 2017 dan rapat umum di Pyongyang pekan lalu.
Absennya 2
pejabat pengawas pengembangan senjata dan rudal nuklir, Ri Man-gon dan
Kepala Komando Roket Korea Utara Kim Rak-gyom dalam dua acara tersebut
menimbulkan spekulasi bahwa Korea Utara sedang bersiap melakukan
peluncuran rudal terbaru dalam waktu dekat.
Menurut
seorang Pejabat Pemerintah Korea Selatan, Ri Man-gon dan Kim Rak-gyom
tidak terlihat dalam dokumentasi acara yang diunggah oleh media Korea
Utara karena kemungkinan besar mereka sedang melaksanakan sebuah tugas
yang penting.
"Ri dan Kim tidak terlihat dalam footage dan gambar acara pertemuan
partai Sabtu lalu yang diunggah oleh Media Korea Utara," terang seorang
pejabat pemerintah Korea Selatan.
"Sangat
kecil kemungkinan mereka dilenyapkan mengingat pujian yang mereka
dapatkan atas pencapaian besar belum lama ini. Hal ini lebih seperti
mereka tidak hadir karena sedang ditugaskan dalam sebuah tugas penting."
Sebelumnya Korea Selatan memprediksi bahwa Korea Utara
akan melakukan aksi provokatif pada pertengahan bulan ini bertepatan
dengan hari jadi Partai Buruh dan kongres Partai Komunis di Korea
tanggal 18 Oktober mendatang. Untuk itu banyak pihak waspada dan terus
mengamati pergerakan Korea Utara.
Kelompok
hacker Korea Utara dilaporkan mencuri ratusan data rahasia militer dari
Korea Selatan, termasuk data rencana perang Korsel-Amerika Serikat.
Foto/Ilustrasi/REUTERS
SEOUL
- Mantan ahli komputer Korea Utara (Korut), Jang Se-yul, yang membelot
ke Korea Selatan (Korsel) pada tahun 2004 menyebut kehebatan para
peretas atau hacker di negaranya sudah di luar imajinasi.
Komentarnya muncul untuk menanggapi aksi para hacker
Pyongyang yang mencuri ratusan data rahasia militer dari Korea Selatan
(Korsel), termasuk data rencana atau strategi perang masa depan
Korsel-Amerika Serikat (AS).
Kemampuan para hacker di negeri Kim Jong-un itu dianggap sudah berada di level “sangat merusak”.
”Ini diluar imajinasi yang telah mereka lakukan di Korea Selatan,” kata Jang kepada ABC News,
Kamis (12/10/2017).”Korut telah mempersiapkan serangan siber besar
sejak awal tahun 1990-an. Mereka lebih dari siap untuk menghancurkan
infrastruktur Korea Selatan kapan saja Kim Jong-un memberi lampu hijau.”
Jang,
yang kini mengelola sebuah LSM untuk membantu para pembelot, mengklaim
bahwa dia telah berhubungan dengan mantan koleganya di Korut yang
bekerja di luar Shenyang, Ibu Kota Provinsi Liaoning di China utara,
baru-baru ini.
Menurutnya,
para peretas Korea Utara adalah bagian dari unit serangan siber yang
dikirim dari Pyongyang untuk beroperasi di luar China. Mereka menyamar
sebagai programmer lepas, namun dengan tujuan untuk membongkar informasi terkait keamanan nasional dari Seoul dan Washington.
”Teman-teman
kuliah lama saya yang sekarang memimpin tim maya di sana menertawakan
keamanan siber di Korea Selatan. Mereka mengatakan bahwa membobol
institusi Korea Selatan seperti (memotong) sepotong kue,” kata Jang.
”Mereka
terdengar percaya diri, dan mereka siap. Bagi mereka, menyerang Korea
Selatan dengan rudal dan senjata nuklir hanya pemborosan sumber daya.
Semua yang mereka butuhkan untuk menjatuhkan Korea Selatan untuk
menyelesaikan kekacauan adalah dengan mengaktifkan virus malware ini
yang telah mereka siapkan.”
Informasi pencurian massal data
rahasia militer Korea Selatan oleh hacker Korea Utara ini awalnya
diungkap anggota parlemen Partai Demokratik Korea Selatan, Lee
Cheol-hee.
Total data yang dicuri sekitar 235 gigabyte atau
setara dengan 15 juta halaman dokumen. Sekitar 80 persen dari bahan
curian belum diidentifikasi. Namun di antaranya, kata Lee, adalah
rencana perang masa depan AS-Korea Selatan untuk melenyapkan Kim
Jong-un.
”Cara hack itu tidak masuk akal,” kata Lee kepada ABC News. ”Bukan karena Korea Utara memiliki kemampuan hacking yang canggih, namun karena kelalaian di pihak Korea Selatan,” katanya lagi.
Korea
Utara sebelumnya telah dituduh melakukan hacking ke badan pemerintah,
bank, dan media Korea Selatan lainnya, namun Pyongyang menolak tuduhan
kejahatan siber.
”Saya memberitahukan hal ini untuk mendorong
pemerintah baru dan Kementerian Pertahanan segera menemukan solusi agar
kerugian semacam ini tidak terjadi lagi,” kata Lee.
Kementerian
Pertahanan Korea Selatan tidak bersedia berkomentar dengan alasan
keamanan nasional. Sedangkan Pentagon mengatakan bahwa pihaknya bekerja
erat dengan mitra internasional untuk mengidentifikasi, melacak dan
melawan ancaman siber.
”Meskipun saya tidak akan berkomentar mengenai masalah intelijen atau insiden spesifik terkait dengan cyber-intrusion,
saya dapat meyakinkan Anda bahwa kami yakin dengan keamanan rencana
operasi dan kemampuan kami untuk menghadapi ancaman dari Korea Utara,”
kata Kolonel Rob. Manning, juru bicara Pentagon.
CB, WASHINGTON -- Kelompok bisnis dan
perdagangan Amerika Serikat (AS) mendesak agar pemerintah berhati-hati
terhadap adanya pencurian kekayaan hak intelektual oleh Cina. Hal ini
disampaikan dalam sidang Komisi Perdagangan Internasional. Dalam sidang
tersebut disebutkan bahwa ratusan miliar dolar AS di bidang teknologi
dan jutaan pekerjaan telah pergi ke Cina.
Dalam sidang tersebut,
kelompok bisnis dan perdagangan AS menyatakan bahwa
perusahaan-perusahaan Cina telah mencuri ide dan perangkat lunak.
Pemerintahan Trump telah meluncurkan penyelidikan atas dugaan
penyalahgunaan hak kekayaan intelektual Cina, dan presiden dapat
mengenakan pembatasan tarif untuk melindungi perusahaan AS dari praktik
perdagangan yang tidak adil.
Wakil Presiden Dewan Bisnis AS-Cina
Erin Ennis mengatakan, berdasarkan survei dari 200 perusahaan AS yang
melakukan bisnis di Cina, hanya sepertiga yang melakukan transfer
teknologi. Sedangkan sangat minim sekali perusahaan AS yang dipaksa
untuk mentransfer teknologi dan tidak diberi kompensasi.
"Pemerintah
memiliki kesempatan untuk mendorong Cina mengatasi masalah ini daripada
mengambil langkah sepihak yang dapat mengancam pertumbuhan perdagangan
antarnegara," ujar Ennis dilansir Reuters, Rabu (11/10).
Perwakilan
dari beberapa kelompok bisnis Cina dalam persidangan tersebut
mengatakan, Cina semestinya mendapatkan apresiasi atas kemajuan
teknologi dan menjadi bagian dari kemajuan perekonomian dunia. Tuduhan
bahwa perusahaan Cina telah mencuri hak kekayaan intelektual tengah
menjadi sorotan.
Dalam beberapa tahun terakhir, AS bersaing
dengan Cina dalam pembuatan semikonduktor, pesawat komersial, dan produk
dengan teknologi tinggi lainnya. Panel yang melakukan penyelidikan akan
mengajukan rekomendasi ke Kantor Perwakilan Perdagangan AS.
Israel mengatakan, Hizbullah telah menguasai militer Libanon, yang mendapatkan bantuan dari Amerika Serikat (AS). Foto/Istimewa
TEL AVIV
- Israel mengatakan, Hizbullah telah menguasai militer Libanon, yang
mendapatkan bantuan dari Amerika Serikat (AS). Tel Aviv secara tersirat
menunjukan akan turut menanggap tentara Libanon sebagai musuh mereka.
Menteri
Pertahanan Israel Avigdor Lieberman menuturkan, pihaknya saat ini tidak
hanya melihat Hizbullah sebagai musuh tunggal di Libanon. "Kami tidak
lagi berbicara tentang Hizbullah sendiri," ucap Lieberman, seperti
dilansir Reuters pada Rabu (11/10).
"Kami berbicara tentang
Hizbullah dan tentara Libanon, dan untuk penyesalan saya ini adalah
kenyataannya. Tentara Leibanon telah berubah menjadi bagian integral
dari struktur komando Hizbullah. Tentara Libanon telah kehilangan
kemerdekaannya, dan menjadi bagian tak terpisahkan dari aparat
Hizbullah," sambungnya.
Tidak ada tanggapan langsung dari
Libanon, yang secara formal masih dalam keadaan perang dengan Israel.
Kedutaan besar AS di Beirut dan Tel Aviv juga sejauh ini belum
memberikann tanggapan apapun.
Sebelumnya, militer Libanon
mengatakan, bahwa mereka beroperasi secara independen dan terpisah dari
Hizbullah, yang terakhir melakukan operasi melawan ISIS di perbatasan
Libanon-Suriah. Militer Libanon juga mengatakan, sama sekali tidak ada
koordinasi dengan Hizbullah yang menyerang ISIS dari sisi Suriah.
Hizbullah
sendiri merupakan salah satu musuh utama Israel di kawasan. Keduanya
sempat terlibat peperangan beberapa tahun lalu, yang berakhir dengan
gencatan senjata yang masih bertahan hingga saat ini.
CB, DAMASKUS -- Aksi bom bunuh diri kembali
terjadi di dekat markas besar polisi di Ibu Kota Suriah, Damaskus, Rabu
(11/10). Dilaporkan sedikitnya satu warga tewas akibat aksi yang
dilakukan oleh tiga pembom bunuh diri ini.
Kementerian Dalam
Negeri Suriah mengatakan dua pembom bunuh diri meledakkan bahan peledak
di depan markas besar polisi di Jalan Khaled Bin al-Walid di Damaskus.
Satu pelaku beraksi dari sisi gedung yang berbeda.
"Penyerang mencoba menyerbu markas komando polisi. Para penjaga
melepaskan tembakan ke arah mereka, memaksa mereka meledakkan diri
sebelum memasuki gedung dan mencapai tujuan mereka," kata petugas polisi
seperti dikutip dari Al-Arabiya, Kamis (12/10).
Polisi mengepung penyerang ketiga di belakang gedung yang juga meledakkan dirinya. Kementerian dalam negeri mengatakan satu orang telah terbunuh dan enam terluka dalam serangan tersebut.
Ini
menjadi peristiwa kali kedua selama bulan ini di mana penyerang bunuh
diri menargetkan polisi di Damaskus. Setidaknya 17 orang tewas dalam
serangan 2 Oktober 2017 di sebuah kantor polisi di selatan Distrik
Midan.
Serangan itu diklaim oleh kelompok militan negara Islam
Irak dan Suriah (ISIS), yang mengatakan bahwa tiga dari pejuangnya yang
bersenjata, granat dan bahan peledak telah menargetkan tempat tersebut.
CB, MADRID -- Perdana Menteri Spanyol Mariano
Rajoy pada Rabu (11/10) memberi pemerintah Catalan delapan hari untuk
membatalkan keinginan merdeka dan memerintah wilayah tersebut secara
langsung. Langkahnya, bisa memperdalam konfrontasi antara Madrid dan
wilayah timur laut. Rajoy mungkin akan mengadakan pemilihan regional
yang cepat setelah mengaktifkan Pasal 155 konstitusi yang memungkinkan
dia memecat pemerintah daerah Catalan.
Pemimpin Catalan Carles
Puigdemont mengeluarkan deklarasi simbolis kemerdekaan dari Spanyol pada
Selasa (10/10) malam, namun kemudian segera menangguhkannya dan meminta
perundingan dengan pemerintah Madrid. "Kabinet telah sepakat pagi ini
untuk secara resmi meminta pemerintah Catalan untuk mengkonfirmasi
apakah telah menyatakan kemerdekaan Catalonia, terlepas dari kebingungan
yang disengaja mengenai pelaksanaannya," kata Rajoy dalam pidatonya
setelah rapat kabinet.
Dia kemudian mengatakan kepada parlemen
Spanyol bahwa pemerintah Catalan memiliki waktu sampai Senin, 16 Oktober
2017 untuk menjawabnya. Jika Puigdemont memastikan bahwa dia
mengumumkan kemerdekaan, dia diberi tiga hari tambahan untuk meralatnya
sampai Kamis, 19 Oktober 2017.
Analis mengatakan, belum jelas
apakah pemerintah Catalan akan menjawab persyaratan tersebut namun
sekarang menghadapi teka-teki. "Rajoy memiliki dua tujuan jika
Puigdemont tetap ambigu, gerakan pro-kemerdekaan akan semakin
terfragmentasi. Jika Puigdemont berkeras mempertahankan kemerdekaan,
maka Rajoy akan dapat menerapkan Pasal 155," kata wakil direktur firma
riset Teneo Intelligence yang berbasis di London, Antonio Barroso.
"Bagaimanapun,
tujuan Rajoy adalah mengembalikan peraturan hukum di Catalonia dan ini
pada awalnya dapat menyebabkan pemilihan awal di wilayah ini."
Taruhannya
adalah Catalonia yang memiliki bahasa dan budayanya sendiri, akan
menyingkirkan Spanyol seperlima dari output ekonominya dan menguasai
lebih dari seperempat ekspor.
CB, MADRID -- Perdana Menteri Spanyol Mariano
Rajoy pada hari Rabu (11/10) menolak mediasi untuk menyelesaikan krisis
mengenai kemerdekaan Catalonia. "Tidak ada mediasi antara hukum
demokrasi dan ketidaktaatan, ilegalitas," katanya kepada parlemen
seperti dikutip dari laman Channel News Asia, Rabu (11/10).
Para
pemimpin separatis Catalonia pada Selasa (11/10) menandatangani sebuah
deklarasi kemerdekaan namun mengatakan bahwa mereka menangguhkannya
dengan harapan Madrid akan bernegosiasi. Rajoy juga menolak rencana
kemerdekaan pemimpin Catalan Carles Puigdemont.
Dia mengacu, pada
beberapa perusahaan besar yang telah memindahkan kantor pusat mereka di
luar Catalonia dalam beberapa hari terakhir. Puigdemont berulang kali
meminta mediasi sejak dia maju pada 1 Oktober dengan referendum
kemerdekaan di Catalonia yang dianggap ilegal oleh Madrid dan pengadilan
Spanyol.
Sebelumnya, dia mengusulkan, dalam sebuah wawancara dengan CNN
bahwa seorang mediator ditunjuk untuk menyelesaikan krisis tersebut.
"Mungkin, bisa membantu (kita) untuk berbicara jika dua orang yang
mewakili pemerintah Spanyol dan dua orang yang mewakili pemerintah
Catalan menyetujui satu hal, misalnya, menunjuk seorang mediator,"
katanya.
Puigdemont mengumumkan di parlemen daerah pada Selasa
bahwa dia telah menerima mandat "Catalonia untuk menjadi negara merdeka"
setelah referendum.
Menlu Indonesia Retno Marsudi dan Menlu Belgia Didier Reynders. Foto/Kemlu RI
BRUSSELS
- Keberagaman sudah menjadi bagian dari kehidupan bangsa Indonesia.
Keberagaman justru mempersatukan bangsa Indonesia. Demikian yang
disampaikan Menteri Luar Negeri (Menlu) Indonesia Retno Marsudi pada
pertemuan bilateral dengan Menlu Didier Reynders di Brussels, Belgia.
Menlu Retno menyebutkan bahwa dipilihnya Indonesia sebagai guest country di Europalia Art and Cultural Festival merupakan kehormatan sekaligus kesempatan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat Eropa tentang Indonesia.
Kedua Menlu juga membahas berbagai isu bilateral, serta saling tukar pikiran mengenai isu-isu penting di kawasan masing-masing.
Secara
khusus Menlu Reynders mengapresiasi diplomasi aktif Indonesia dalam
upaya penyelesaian isu kemanusiaan di negara bagian Rakhine.
Di
bidang ekonomi kedua Menlu menyambut baik kemajuan perundingan
Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif RI-Uni Eropa (RI-UE CEPA).
Kedua
Menlu menyambut baik meningkatnya perdagangan kedua negara di semester
pertama tahun 2017 sebesar hampir 16,86 persen. Momentum kenaikan ini
harus terus dijaga.
Di bidang perdagangan, Menlu RI juga kembali mengangkat isu kampanye negatif terhadap industri kelapa sawit Indonesia di Eropa.
“Indonesia meminta agar CPO Indonesia mendapatkan fair treatment," demikian ditekankan oleh Menlu Retno seperti tertuang dalam rilis yang diterima Sindonews, Kamis (12/10/2017).
Kedua Menlu juga sepakat untuk tingkatkan kerjasama dalam hadapi ancaman terorisme, radikalisme dan violent extremism.
Selain
melakukan pertemuan bilateral baik dengan HRVP Komisi Eropa dan Menlu
Belgia, Menlu Retno Marsudi juga mendampingi Wakil Presiden RI membuka Europalia Art and Cultural Festival dimana Indonesia menjadi "guest country". Raja dan Ratu Belgia juga hadir dalam acara pembukaan tersebut.
Pameran seni dan budaya Europhalia akan berlangsung 4 selama bulan. Selain Belgia, pameran seni dan budaya Indonesia Europhalia ini juga akan digelar di Belanda, Inggris, Jerman, Perancis, Polandia dan Austria.
Selain itu Menlu RI juga hadir pada pertemuan Federation of Enterprises in Belgium
dimana hadir para CEO perusahaan besar Belgia dan negara sekitarnya.
Wakil Presiden RI telah menyampaikan paparan mengenai pembangunan dan
kesempatan berbisnis dengan Indonesia.
Pada kesempatan tersebut telah ditanda tangani 3 MoU di bidang infrastruktur, energi dan pertanian serta 2 MoU Sister City Cooperation antara Bandung dan Namur serta Jawa Barat dan Wallonia.
Presiden AS Donald Trump bersama Presiden Turki
Recep Tayyip Erdogan di Roosevelt Room Gedung Putih, Selasa, 16 Mei
2017 di Washington.
CB, ANKARA -- Presiden Turki Recep Tayyip
Erdogan tak mengakui John Bass sebagai duta besar Amerika Serikat (AS)
untuk negaranya. Pernyataan ini dikeluarkan di tengah-tengah memanasnya
hubungan antara Ankara dan Washington akibat aksi saling membekukan
layanan visa non-imigran.
Pekan lalu, AS memutuskan untuk
menangguhkan layanan visa non-imigran bagi warga Turki. Keputusan
tersebut diambil setelah otoritas keamanan Turki menangkap seorang staf
konsulat AS di Istanbul karena diyakini memiliki hubungan dengan
Fethullah Gulen. Gulen adalah tokoh yang dituding sebagai aktor di balik
aksi percobaan kudeta Turki tahun lalu.
Hanya berselang beberapa
jam setelah keputusan AS tersebut, Kedutaan Besar Turki di Washington
mengumumkan hal serupa. Turki memutuskan untuk turut menangguhkan
layanan visa non-imigran bagi warga AS sebagai respons terhadap tindakan
Washington.
Ketika polemik ini tengah berlangsung, AS memutuskan
menarik dan memindahkan duta besar untuk Turki John Bass ke
Afghanistan. Bass diperkirakan akan meninggalkan Ankara dalam beberapa
hari mendatang. Ia juga dijadwalkan melakukan kunjungan perpisahan
kepada para pejabat pemerintahan di Turki, termasuk dengan Erdogan.
Namun
Erdogan menolak rencana acara perpisahan tersebut. "Kami belum sepakat
dan tidak menyetujui duta besar (AS) ini untuk melakukan kunjungan
perpisahan dengan para menteri, ketua parlemen, dan saya sendiri," ujar
Erdogan, seperti dilaporkan laman Al Araby, Selasa (11/10).
Dengan
tegas ia menyatakan bahwa dia tak mengakui Bass sebagai representatif
AS di negaranya. "Kami tidak melihat dia (Bass) sebagai wakil AS di
Turki," katanya.
Erdogan mengatakan bahwa penangkapan staf
konsulat AS dilakukan berdasarkan bukti yang telah dihimpun oleh
kepolisian Turki. Oleh karena itu ia menyayangkan dan mengkritik AS yang
merespons penangkapan tersebut dengan membekukan layanan visa bagi
warganya.
"AS harus mengevaluasi satu hal, yakni bagaimana
agen-agen tersebut bocor ke konsulat? Jika mereka tidak (menempatkan
agen di sana), lalu siapa yang menempatkannya di sana? Tidak ada negara
yang mengizinkan agen tersebut menimbulkan ancaman semacam itu," kata
Erdogan.
Sepanjang sejarah hubungan diplomatik Turki dan AS,
barukali ini seorang duta besar tak diakui keberadaannya oleh salah satu
negara. Hal ini menunjukkan adanya keretakan hubungan diplomatik antara
Washington dan Ankara.
CB, ANKARA -- Presiden Turki Tayyip Erdogan
menyalahkan duta besar Amerika Serikat untuk Turki karena krisis
diplomatik antara kedua negara. Ia mengatakan Ankara tidak lagi
menganggapnya sebagai utusan Washington. Dalam sebuah serangan pribadi
terhadap Duta Besar John Bass, Erdogan mengatakan Bass bertindak secara
sepihak dalam menangguhkan layanan visa di Turki setelah penangkapan
seorang pekerja konsulat AS.
Departemen Luar Negeri AS membela
Bass dengan mengatakan bahwa dia mendapat dukungan penuh dari pemerintah
AS dan tindakannya dikoordinasikan dengan Departemen Luar Negeri,
Gedung Putih dan Dewan Keamanan Nasional.
"Duta besar kami
cenderung tidak melakukan hal-hal sepihak. Kami memiliki koordinasi dan
kerjasama yang sangat erat dengan duta besar kami. Bass telah melakukan
pekerjaan hebat di Turki," Kata juru bicara Departemen Luar Negeri
Heather Nauert dalam sebuah briefing.
Perselisihan
tersebut telah membuat hubungan antara kedua sekutu NATO tersebut
semakin terpuruk setelah berbulan-bulan ketegangan terkait dengan
konflik di Suriah, kudeta militer tahun lalu yang gagal di Turki, dan
kasus pengadilan AS terhadap pejabat Turki.
Kedubes AS mengatakan
pihaknya menangguhkan layanan visa sementara dan menilai komitmen Turki
terhadap keselamatan misi dan stafnya. Kedubes tersebut mengatakan
tuduhan bahwa karyawan yang ditangkap tersebut memiliki hubungan dengan
Fethullah Gulen merupakan tuduhan yang tidak berdasar.
Nauert
mengatakan Turki, yang telah menahan dua anggota staf kedutaan AS
setempat tahun ini, memanggil seorang anggota staf lokal ketiga untuk
diinterogasi selama akhir pekan, sebuah langkah yang sangat mengganggu.
"Mampu
memiliki kerjasama keamanan yang ketat, terutama dengan mitra NATO,
sangat penting. Dan ketika mereka mulai menangkap, menahan orang-orang
kita, orang-orang kita yang bertanggung jawab untuk koordinasi penegakan
hukum, itu adalah perhatian utama kita. Jadi itulah sebabnya kami
mengambil langkah-langkah ini," katanya.
Presiden AS Donald Trump disebut sebagai kembaran Amerika pemimpin ISIS Abu Bakr al-Baghdadi. Foto/Istimewa
TEHERAN
- Seorang jenderal senior Iran telah menyebut Presiden Amerika Serikat
(AS), Donald Trump, sebagai kembaran Amerika pemimpin ISIS Abu Bakr
al-Baghdadi. Komentar itu muncul menanggapi rumor bahwa pemerintahan
Trump mempertimbangkan untuk menunjuk Garda Revolusi Iran sebagai
teroris.
"Trump dan al-Baghdadi menampilkan kurangnya kepercayaan
terhadap semua prinsip dan peraturan diplomasi dan kedaulatan di dunia
sekarang ini," ujar Brigadir Jenderal Rasoul Sanayee Rad, wakil komandan
urusan politik Korps Pengawal Revolusi Islam (IRGC), dalam sebuah opini
dikutip oleh media IRGC Basirat.
Menurut jenderal Iran tersebut yang satu sedang membangun kekhalifahan dan yang lainnya menyerang negara lain.
Rad
mengatakan dengan keduanya menggunakan logika ancaman dan kekuatan
untuk memajukan tujuan mereka, dan bergantung pada temperamen bullying
dan tirani mereka.
"Salah satunya disangga oleh teroris, dan yang
lainnya oleh elang ekstremis, dan keduanya digunakan sebagai instrumen
untuk memicu kekacauan dan ketidakstabilan," kata jenderal tersebut
melanjutkan seperti dikutip dari Russia Today, Kamis (12/10/2017).
Rad
juga membandingkan pertimbangan Trump untuk menunjuk IRGC sebagai
organisasi teroris dengan labelisasi Baghdadi terhadap orang Iran
sebagai orang kafir dan orang yang tidak bisa dipercaya.
"Kesalahan
bersejarah Trump juga telah mendorong komandan IRGC untuk mengatakan
bahwa dia akan menganggap AS sebagai pengikut ISIS di wilayah tersebut
jika Washington menempatkan IRGC dalam daftar terornya," tegas Rad.
Pemerintahan
Trump belum menunjuk IRGC sebagai organisasi teroris namun dilaporkan
tengah mempertimbangkan langkah tersebut. IRGC adalah bagian dari
angkatan bersenjata Iran, dan Washington telah menyebut Iran sebagai
sponsor utama terorisme.
Intelijen Jerman menyebut Iran berusaha untuk membeli sejumlah item untuk pengembangan rudalnya. Foto/Istimewa
BERLIN
- Badan intelijen Jerman memperingatkan perusahaan Jerman bahwa Iran
masih berusaha untuk menghindari pembatasan penjualan barang ganda untuk
program teknologi roket dan rudal. Demikian bunyi dokumen yang sampat
dilihat oleh Reuters.
Badan intelijen domestik Jerman, BfV, dalam
dokumen itu mengingatkan perusahaan Jerman bahwa penjualan teknologi
tertentu tetap ilegal meski ada pembebasan sanksi yang dipicu oleh
kesepakatan nuklir Iran akhir tahun 2015.
"Penting untuk dicatat
bahwa Iran terus mengejar program teknologi roket dan rudal ambisius
yang tidak terpengaruh oleh sanksi," bunyi dokumen tersebut seperti
dikutip dari Reuters, Kamis (12/10/2017).
Dikatakan pengingat itu
dipicu oleh "kejadian terkini" namun tidak memberikan rincian yang
dimaksu dengan kejadian terkini tersebut.
Dokumen BfV mengatakan
badan intelijen Jerman terus menyelidiki "secara intensif" apakah Iran
berusaha untuk menghindari peraturan yang ada untuk memperoleh produk
atau pengetahuan di Jerman.
Laporan tersebut telah melaporkan
bahwa pada bulan Juni Iran telah secara tajam mengurangi upaya untuk
membeli barang-barang untuk program nuklirnya. Namun laporan itu juga
mengatakan bahwa usaha untuk membeli barang untuk program
pengembangannya tetap tidak berubah. Laporan ini tidak memberikan
rincian tentang jumlah usaha tersebut.
Negara bagian terpadat di
Jerman dan jantung industrinya, Rhine-Westphalia Utara, memberikan
rincian dalam laporan intelijennya sendiri untuk tahun 2016 yang dirilis
pada hari Selasa.
Dikatakan telah mendeteksi 32 upaya untuk
membeli peralatan yang mungkin atau pasti berkaitan dengan proliferasi
pada tahun 2016, turun dari rekor 141 usaha yang dilihat setahun
sebelumnya.
"Sebagian besar upaya tersebut terkait dengan program rudal Iran, meskipun beberapa juga terkait dengan Pakistan," katanya.
Bagian
terbesar dari kasus tersebut tidak menghasilkan pengiriman peralatan
apapun karena pejabat intelijen negara dapat memperingatkan perusahaan
pada waktunya, atau perusahaan menyadari ada hal yang mencurigakan.
Dikatakan
Iran telah menggunakan berbagai perusahaan untuk mendapatkan barang.
Mereka sering mengirim barang melalui Turki, Uni Emirat Arab dan China.
MOSKOW
- Rusia melayangkan protes ke Amerika Serikat (AS) setelah mengatakan
bahwa bendera Rusia telah dicuri dari konsulatnya di San Francisco.
Tuduhan ini langsung dimentahkan oleh Washington.
Staf Rusia
meninggalkan konsulat bulan lalu setelah Washington memerintahkan Moskow
untuk mengosongkan beberapa properti diplomatiknya. Perintah ini bagian
dari serangkaian tindakan tit-for-tat sebagai hubungan yang saling
tidak menguntungkan antara kedua negara.
Pejabat AS sejak itu
menduduki bagian administratif kompleks tersebut. Rusia mengatakan pekan
lalu bahwa mereka telah memasuki daerah perumahan dan mengancam
pembalasan atas apa yang disebut tindakan ilegal tersebut.
"Kejadian
memalukan terbaru. Di San Francisco bendera Rusia telah dicuri dari
gedung @ConsulRussiaSF," kata kedutaan Rusia ke Amerika Serikat di akun
Twitter berbahasa Rusia-nya seperti dikutip dari Reuters, Kamis (12/10/2017).
"Kami
meminta pemerintah Amerika mengembalikan simbol negara kami," katanya
di samping gambar tiang bendera telanjang di atas gedung konsulat.
Kantor
berita Rusia mengutip kedutaan Rusia tersebut mengatakan bahwa mereka
mengajukan sebuah protes resmi atas insiden tersebut.
"Sebuah
protes kuat dikirim ke pihak Amerika sehubungan dengan bendera Rusia
yang diturunkan di properti diplomatik kami di San Francisco, yang
berada di bawah kendali otoritas AS," kata kantor berita Interfax
mengutip kedutaan tersebut dalam sebuah pernyataan.
"Kami menganggap ini sebagai langkah yang sangat tidak bersahabat," kata kedutaan tersebut.
Namun, Departemen Luar Negeri AS memberikan gambaran kejadian yang berbeda.
"Bendera
di bekas properti konsuler Rusia di San Francisco diturunkan dengan
hormat dan disimpan dengan aman di dalam setiap bangunan," kata seorang
pejabat Departemen Luar Negeri dalam sebuah email.
Kedutaan Rusia di Washington tidak segera tersedia untuk dimintai komentar.
MOSKOW
- Rusia tidak menutup kemungkinan memerintahkan Amerika Serikat (AS)
untuk memotong staf diplomatiknya di Rusia menjadi 300 orang atau
kurang. Demikian laporan kantor berita RIA mengutip pejabat senior
Kementerian Luar Negeri Rusia, Georgy Borisenko.
Pada bulan Juli,
Moskow mengatakan kepada AS untuk memangkas jumlah staf diplomatik dan
teknis yang bekerja di Rusia sekitar 60 persen, menjadi 455. Pemangkasan
tersebut adalah tanda lebih lanjut dari hubungan yang memburuk kedua
negara.
"Angka 455 ini dimaksudkan untuk mencerminkan jumlah
total diplomat Rusia yang bekerja di AS, namun juga melibatkan warga
Rusia yang bekerja di Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York," terang
Borisenko, kepala Departemen Luar Negeri Kementerian Luar Negeri,
mengatakan kepada RIA.
"Fakta bahwa di musim panas kami
mempertimbangkan orang-orang yang bekerja untuk misi Rusia di PBB, ini
adalah niat baik," kata Borisenko seperti dikutip dari Reuters, Kamis
(12/10/2017).
"Jika mereka tidak menghargai ini, kami memiliki
hak penuh untuk mengurangi jumlah diplomat AS," ujarnya, menambahkan
bahwa Moskow dapat menghentikan jumlah staf PBB Rusia saat menghitung
paritas apa yang dimaksud antara kedua negara.
"Dalam kasus ini, jumlah personil Amerika di Rusia harus turun ke level 300 atau di bawahnya," tegasnya.
Seorang
juru bicara untuk Kedutaan Besar AS di Moskow mengatakan Washington
berharap bahwa mematuhi persyaratan Rusia akan berarti kedua negara
dapat menghentikan tindakan pembalasan, RIA kemudian melaporkan.
"Kemunduran
hubungan tidak melayani kepentingan kedua belah pihak. Kami berharap
bahwa tren penurunan hubungan telah berakhir," kata juru bicara kedutaan
besar AS Maria Olson.
Juru
bicara Pentagon, Kolonel Robert Manning menyatakan, tudingan yang
disampaikan oleh Rusia tersebut benar-benar salah, dan tidak berdasar.
Foto/Istimewa
WASHINGTON
- Kementerian Pertahanan Amerika Serikat (AS) atau Pentagon membantah
tudingan yang disampaikan oleh Rusia. Moskow menuding AS dan koalisinya
hanya berpura-pura melawan ISIS, khususnya di Irak.
Juru bicara
Pentagon, Kolonel Robert Manning menyatakan, tudingan yang disampaikan
oleh Rusia tersebut benar-benar salah dan tidak berdasar. Manning
menegaskan, AS memiliki komitmen kuat dalam upaya memberantas terorisme.
"Kami
tetap berkomitmen untuk menghancurkan ISIS dan menolak mereka untuk
mendapatkan tempat yang aman, serta memiliki kemampuan untuk melakukan
serangan baik di wilayah ini atau secara global," ucap Manning, seperti
dilansir Radiofarda pada Rabu (11/10).
Manning menambahkan,
koalisi pimpinan AS setiap saat selalu menyediakan data mengenai jumlah
dan hasil setiap serangan yang mereka lakukan, agar publik dapat melihat
efektifas operasi mereka.
Sebelumnya diwartakan, Kementerian
Pertahanan Rusia menyebut AS bersama dengan koalisinya selama ini
berpura-pura melakukan serangan terhadap ISIS di Irak. Namun, nyatanya
mereka melakukan serangan terhadap ISIS di Suriah dengan alasan
tertentu.
"Semua orang melihat bahwa koalisi yang dipimpin AS
berpura-pura berperang melawan ISIS, terutama di Irak, namun terus
melakukan pertarungan melawan ISIS di Suriah secara aktif karena alasan
tertentu," kata juru bicara kemhan Rusia, Mayor Jenderal Igor
Konashenkov.
Hasilnya, lanjut Konashekov, adalah bahwa militan
telah bergerak dalam jumlah besar dari daerah perbatasan Irak ke Deir
al-Zor, di mana mereka mencoba menggali di tepi kiri Sungai Efrat.
Ilustrasi militer Turki. (Reuters/Umit Bektas).
