Rabu, 27 September 2017

Myanmar Tersinggung Dicap Lakukan Genosida Muslim Rohingya

NEW YORK - Pemerintah Myanmar tersinggung dengan laporan yang menyebut militernya melakukan pembersihan etnis atau genosida terhadap minoritas muslim Rohingya. Di forum Majelis Umum PBB di New York, Myanmar menyampaikan keberatannya.

Duta Besar Myanmar untuk PBB Hau Do Suan mengatakan bahwa pihkanya keberatan ”dengan ketentuan yang paling kuat” kepada negara-negara yang telah menggunakan kata-kata genosida untuk menggambarkan situasi di negara bagian Rakhine.

Hau Do Suan menggunakan ”hak jawab”-nya pada akhir pertemuan enam hari para pemimpin dunia di Majelis Umum PBB pada hari Senin. Dalam pidatonya, diplomat Myanmar ini mengatakan tuduhan genosida atau pembersihan etnis adalah ucapan yang tidak bertanggung jawab dan tuduhan yang tidak berdasar.

“Tidak ada pembersihan etnis. Tidak ada genosida,” sangkal Hau Do Suan, seperti dikutip AP, Selasa (26/9/2017). “Kami akan melakukan segalanya untuk mencegah pembersihan dan genosida etnis,” lanjut dia.

Kekerasan terbaru pecah di Rakhine sejak 25 Agustus 2017 lalu. Awalnya, kelompok ARSA atau Arakan Rohingya Salvation Army meluncurkan serangan terhadap sekitar 30 pos polisi yang menewaskan 12 petugas.

Serangan itulah yang memicu operasi militer terhadap warga etnis Rohingya yang oleh PBB digambarkan sebagai langkah pembersihan etnis muslim Rohingya.

Lebih dari 430.000 warga Rohingya telah melarikan diri dari Rakhine ke Bangladesh dalam waktu kurang dari sebulan. Mereka telah menceritakan kisah-kisah tentara Myanmar yang bekerja sama dengan gerombolan bersenjata untuk membantai warga sipil dan membakar seluruh desa.

Credit sindonews.com

Pemerkosaan Massal Wanita Rohingya Dilakukan Secara Sistematis

COX?S BAZAR - Para dokter Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengungkapkan para pengungsi perempuan Rohingya menjadi korban pemerkosaan massal yang dilakukan tentara Myanmar. Pemerkosaan ini dilakukan secara sistematis yang bertujuan mengusir warga etnis Rohingya.

Reuters berbicara dengan delapan pekerja kesehatan di Cox’s Bazar, Bangladesh, yang merawat lebih dari 25 perempuan korban pemerkosaan sejak Agustus lalu. Mereka mengungkapkan para korban pemerkosaan juga menceritakan kalau tentara Myanmar bertindak kejam memerkosa para perempuan Rohingya.

Kemudian,para dokter di klinik yang dikelola Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) di Leda, Bangladesh, juga merawat ratusan perempuan Rohingya korban pemerkosaan. "Tentara Myanmar sepertinya melakukan tindakan agresif terhadap terhadap perempuan," ujar Niranta Kumar, koordinator kesehatan klinik di Leda, Bangladesh.

Para dokter di Leda menunjukkan dokumen medis kepada Reuters tentang seorang perempuan berusia 20 tahun yang diperkosa tentara di Myanmar. Perempuan itu dirawat sejak 10 September lalu. "Tentara menarik rambutnya dan menggunakan senapan untuk memukulnya sebelum akhirnya diperkosa," demikian bunyi laporan medis tersebut.

Dokter juga menemukan banyak luka di bagian organ intim korban pemerkosaan. "Itu menunjukkan kalau perempuan Rohingya dipaksa dan diperlakukan tidak manusiawi," ujar petugas medis IOM Tasnuba Nourin.

Kemudian, lima perempuan pengungsi Rohingya yang baru datang juga melaporkan diri sebagai korban pemerkosaan. Mereka mengalami luka fisik yang dialami banyak korban lainnya.

Di klinik milik Pemerintah Bangladesh yang didukung lembaga PBB di Ukhia juga merawat 19 perempuan korban pemerkosaan. "Bukti pemerkosaan adalah luka gigitan, luka di organ intim, dan pengakuan pengungsi," ujar Misbah Uddin Ahmed, dokter yang bertugas di klinik. Dia menuding kalau pelaku pemerkosaan adalah tentara Myanmar.

Sementara itu, Myanmar membantah tudingan tersebut. Mereka menganggap tuduhan tersebut sebagai upaya untuk memojokkan upaya. Juru bicara pemimpin de facto Myanmar Aung San Suu Kyi mengungkapkan, otoritas akan menginvestigasi tuduhan tersebut. "Korban pemerkosaan seharusnya datang ke kita," ucapnya. Dia akan menjamin keamanan para korban. "Kita akan menyelidiki dan kita akan bertindak," janjinya.

Suu Kyi sendiri tidak berkomentar mengenai sejumlah tuduhan pemerkosaan yang dilakukan prajurit terhadap perempuan Rohingya. Kekerasan seksual menjadi ancaman perempuan Rohingya menyusul kekerasan yang berlangsung sejak 25 Agustus lalu. Itu juga menjadi penyebab warga Rohingya memilih untuk mengungsi untuk menghindari tindakan keji tersebut.

Sementara itu, kepala badan pengungsi PBB Filippo Grandi mengaku terkejut dengan "kekerasan yang mengerikan" terhadap pengungsi Rohingya. Dia mengungkapkan penderitaan pengungsi semakih parah ketika kebutuhan hidup mereka juga tidak terpenuhi.

"Saya begitu terkejut dengan ketakutan yang dialami para pengungsi," ungkap Grandi, Ketua Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi. Dia menemui pengungsi di kamp pengungsi Kutapalong, Bangladesh. "Orang tua terbunuh, keluarga terpisah, banyak korban terluka, trauma perempuan yang diperkosa," ungkap Grandi. Dia mengungkapkan banyak cerita kekerasan yang telah terjadi. "Butuh waktu lama untuk menyembuhkan luka dibandingkan memenuhi kebutuhan hidup mereka," ujarnya.

Banyaknya jumlah pengungsi menyebabkan ratusan ribu pengungsi Rohingya harus tinggal di kamp pengungsian yang sangat memprihatinkan. Lembaga kemanusiaan juga harus berjuang keras untuk memberikan bantuan makanan dan membangun tenda pengungsian. Para pekerja kesehatan juga harus mencegah penyebaran penyakit.

Pejabat senior PBB memperkirakan dibutuhkan dana senilai USD200 juta untuk para pengungsi Rohongya selama enam bulan ke depan. Para pekerja kemanusiaan mengkhawatirkan krisis kemanusiaan yang lebih parah akan terjadi di Rakhine. Pasalnya, Myanmar membatasi akses kemanusiaan ke wilayah konflik tersebut.

Rohingya merupakan etnis minoritas di Myanmar yang tidak mendapatkan status kewarganegaraan. Ketegangan yang terjadi selama beberapa dekade menyebabkan mereka semakin terpinggirkan. Konflik kekerasan yang semakin parah menyebabkan mereka memilih mengungsi ke wilayah perbatasan Bangladesh.

Pemimpin nasional Myanmar Aung San Suu Kyi dikritik dunia internasional karena tidak melindungi etnis Rohingya. Dia dianggap tidak memiliki kekuasaan untuk menekan militer. Grandi sebelumnya pernah menyerukan kepada Myanmar agar memberikan status kewarganegaraan terhadap warga Rohingya. Namun, upaya itu diabaikan Myanmar dan para pengungsi. Menurut para pengungsi, meski mendapatkan status kewarganegaraan, kekerasan tetap berlanjut.

Credit sindonews.com

Myanmar: Wanita Rohingya yang Diperkosa Tentara Harusnya Laporan kepada Kami

YANGON - Pemerintah Myanmar menyatakan, setiap wanita Rohingya yang menjadi korban pemerkosaan oleh tentara harusnya melaporkan diri kepada pemerintah. Myanmar mengatakan, mereka akan memberikan perlindungan kepada para korban tersebut.

Juru bicara pemimpin de-factor Myanmar Aung San Suu Kyi, Zaw Htay menuturkan, pihaknya akan melakukan penyelidikan penuh atas laporan pemerkosaan tersebut, dan kesaksian dari para korban sangat dibutuhkan dalam proses penyelidikan.

"Korban-korban pemerkosaan itu harus mendatangi kami. Kami akan memberikan keamanan penuh kepada mereka, kami akan menyelidiki dan kami akan mengambil tindakan," kata Htay, seperti dilansir Channel News Asia pada Minggu (24/9).

Pernyataan Htay ini muncul tidak lama setelah adanya laporan dari dokter dan petugas kesehatan PBB yang bertugas di kamp pengungsian Rohingya di PBB. Mereka menuturkan telah melihat puluhan wanita pengungsi Rohingya dengan luka-luka yang sesuai dengan serangan seksual dengan kekerasan.

Petugas kesehatan dan perlindungan di distrik Cox's Bazar di Bangladesh, di mana terdapat kamp pengungsi Rohingya, mengatakan bahwa mereka telah merawat lebih dari 25 korban pemerkosaan sejak akhir Agustus.

Petugas medis mengatakan bahwa mereka tidak berusaha untuk menetapkan secara pasti apa yang terjadi pada pasien mereka, namun telah melihat pola yang pasti atas kekerasan seksual, di mana para wanita etnis Rohingya menuturkan tentara Myanmar adalah pelakunya.

Credit sindonews.com

Sekjen PBB Khawatir Akan Dampak Buruk dari Referendum Kurdi

NEW YORK - Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Gutteres menyatakan kekhawatiran akan adanya dampak buruk dari referendum kemedekaan yang digelar pemerintah Kurdi Irak atau KRG. Dalam referendum yang berlangsung kemarin itu, diketahui lebih dari 70 persen warga Kurdi ingin merdeka dari Irak.

Gutters menuturkan, dia khawatir referendum itu akan membuat situasi di kawasan semakin tidak stabil. Dia kemudian menegaskan, persatuan Irak adalah salah satu syarat bagi stabilitas kawasan.

"Guterres menghormati kedaulatan, integritas teritorial dan kesatuan Irak dan merekomendasikan agar semua masalah yang ada untuk diselesaikan melalui dialog terstruktur dan kompromi yang membangun," kata juru bicaranya Gutters, Stephane Dujarric, seperti dilansir Anadolu Agency pada Selasa (26/9).

Sementara itu, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengecam pemungutan suara referendum kemerdekaan Kurdi Irak. Dia membenarkan bahwa tentaranya sudah berada di perbatasan Irak-Turki. ”Siap untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan,” ujarnya.

Pemimpin Ankara ini sudah memperingatkan bahwa referendum kemerdekaan Pemerintah Otonom Kurdi dapat berakibat konsekuensi yang meluas untuk wilayah tersebut, termasuk aksi militer Turki dan blokade pipa minyak.

Dia menambahkan bahwa segala yang berkaitan dengan Irak dan Suriah yang menimbulkan ancaman bagi Turki, maka pihaknya akan menggunakan semua opsi.

Credit sindonews.com

Dubes Saudi Sebut Hubungan Indonesia-Saudi Layaknya Saudara

JAKARTA - Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Osama bin Mohammed Abdullah al Shuabi menyebut hubungan antara Saudi dan Indonesia sangatlah baik. Dia menggambarkan hubungan kedua negara layaknya saudara dekat.

Berbicara saat menyampaikan sambutan di peringatan hari jadi Saudi yang ke-97, Osama menuturkan, Riyadh dan Jakarta memiliki hubungan yang sangat erat dalam berbagai bidang.

"Pada level formal, hubungan kita dengan saudara-saudara kita di Pemerintah Indonesia dalam kondisi yang sangat baik. Disamping itu, kedua negara juga merupakan anggota penting G-20, sebuah forum internasional bagi ekonomi terbesar di dunia," ungkapnya pada Selasa (26/9).

Terkait dengan hari jadi Saudi, Osama menyatakan peringatan ini memiliki makna penting bagi rakyat negeri kaya minyak tersebut. Ini dikarenakan hari tersebut menandakan penyatuan sebagian besar wilayah jazirah Arab.

"Sesungguhnya, hari nasional bagi Arab Saudi bukanlah hari kemerdekaan, melainkan hari uniletarisasi umat dan Jazirah Arab, saat Kerajaan Arab Saudi mempresentasikan 90% dari luas wilayahnya yang belum pernah dijajah oleh asing. Namun yang terjadi adalah perpecahan antara dua kekuatan yang saling berperang," ujarnya.

Saudi terbentuk saat raja pertama mereka, Raja Abdulaziz Bin Abdulrahman al Saud meluncurkan kampanye pada 1920 untuk mempersatukan wilayahnya. Dari sanalah bangkit sebuah negara bernama Arab Saudi dan semenjak itu menjadi salah satu motor ekonomi terkuat di Timur Tengah.

Credit sindonews.com

China: Tidak Akan Ada Pemenang dalam Perang di Korea

Ilustrasi militer Korea Utara. (Reuters/Damir Sagolj)

Jakarta, CB -- China memperingatkan tidak akan ada pihak yang diuntungkan seandainya terjadi pertempuran di Semenanjung Korea. Hal ini diutarakan menyusul tudingan Korea Utara yang menyebut Amerika Serikat telah menyatakan perang melalui komentar Presiden Donald Trump.

"Tidak akan ada pemenang jika perang terjadi di Semenanjung Korea. Perang hanya akan berdampak lebih buruk bagi kawasan dan negara-negara di sekitarnya," ucap juru bicara menteri luar negeri China, Lu Kang, Selasa (26/9).

Komentar itu diutarakan Beijing menyusul silih ancam dan penghinaan yang terus memanas antara Washington dan Pyongyang dalam sepekan terakhir.

Menlu Korut Ri Yong Ho menuduh AS telah mendeklarasikan perang melalui pernyataan Trump di Twitter. Ia merujuk pada kicauan orang nomor satu di Amerika itu yang mengatakan bahwa rezim Kim Jong-un tidak akan bertahan lama.

Ri bahkan memperingatkan bahwa Korut siap menembak jatuh setiap jet tempur AS, tak lama setelah pesawat pengebom Amerika terbang di lepas pantai negara terisolasi itu.

Dalam Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York, Trump bahkan mengancam akan menghancurkan Korut dan menyebut Kim Jong-un sebagai "manusia roket" yang sedang mencoba bunuh diri dengan terus meluncurkan provokasinya.

Beijing terus menekankan agar seluruh pihak menahan diri dan menghentikan seluruh retorika dan provokasi yang hanya akan memperkeruh suasana.

China, sebagai sekutu terdekat Korut, juga mendesak dialog dan perundingan damai untuk menyelesaikan krisis di Semenanjung Korea.

Pemerintahan Kim Jong-un menyebut Donald Trump telah mendeklarasikan perang. (KCNA via REUTERS)

"Beijing berharap Washington dan Pyongyang menyadari bahwa superioritas membabi-buta dan provokasi hanya akan meningkatkan risiko konfrontasi dan mempersempit peluang manuver kebijakan [dialog] untuk menyelesaikan konflik," kata Lu Kang.

Berbeda dengan Trump yang berapi-api menghadapi Kim Jong-un, dalam kesempatan berbeda, Menteri Pertahanan AS James Mattis justru mengatakan bahwa AS menginginkan solusi diplomatik untuk menyelesaikan krisisnya dengan Korut.

"Kami tetap mempertahankan kapabilitas [militer] untuk menghadapi ancaman Korut. Namun untuk mendukung para diplomat, kami menyimpan [opsi militer] selama solusi diplomatik masih memungkinkan," kata Mattis di New Delhi, India, seperti dikutip AFP.

"Tujuan kita adalah untuk menyelesaikan konflik secara diplomatik dan saya yakin Presiden Trump sudah sangat jelas mengenai isu ini," paparnya menambahkan.

Credit cnnindonesia.com

Konflik semenanjung Korea, China yakin takkan ada yang menang

Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un menyaksikan peluncuran rudal Hwasong-12 dalam foto tidak bertanggal yang disiarkan oleh Pusat Agensi Berita Korea Utara (KCNA), Sabtu (16/9/2017). (KCNA via REUTERS )

Beijing (CB) - China memperingatkan tidak akan ada pemenang dalam konflik di semenanjung Korea setelah Korea Utara menuding Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menabuh genderang perang dengan negara itu.

Beijing kembali menyerukan pelaksanaan perundingan damai setelah pemimpin AS dan Korea Utara saling melontarkan retorika yang mengkhawatirkan dalam beberapa hari terakhir menyusul uji coba senjata nuklir keenam Pyongyang awal bulan ini.

China berharap Washington dan Pyongyang menyadari bahwa "menunjukkan superioritas secara membabi-buta dengan kata-kata dan saling memprovokasi hanya akan meningkatkan risiko konfrontasi dan mempersempit ruang manuver kebijakan," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Lu Kang.

"Perang di semenanjung Korea tidak akan menghasilkan pemenang dan akan kian parah bagi kawasan dan negara-negara di kawasan," ujar Lu dalam konferensi pers.

Trump melontarkan pernyataan di Twitter akhir pekan lalu bahwa rezim Korea Utara akan binasa jika mereka tetap menimbulkan ancaman.

Menteri Luar Negeri Korea Utara Ri Yong-ho menuding Trump menabuh genderang perang, dan memperingatkan bahwa negaranya siap menembak jatuh pesawat tempur AS.

Menteri Pertahanan AS James Mattis berusaha meredakan ketegangan dengan menyatakan pada Selasa bahwa Washington menginginkan solusi diplomatik atas krisis di semenanjung Korea, demikian AFP.

Credit antaranews.com

Eks Jenderal AS: Jika Perang, 20.000 Orang di Korsel Terbunuh Per Hari

WASHINGTON - Seorang mantan jenderal Amerika Serikat (AS) mengatakan, jika perang pecah di Semenanjung Korea, sekitar 20.000 orang di Korea Selatan (Korsel) akan terbunuh setiap harinya. Menurutnya, angka perkiraan ini berasal dari Pentagon.

Rob Givens, pensiunan Brigadir Jenderal Angkatan Udara AS, mengatakan kepada Los Angeles Times pada hari Senin bahwa jika perang terjadi di Korea, maka situasinya tidak sama seperti invasi di Irak, Afghanistan dan Libya.

Dia mencontohkan, invasi di Libya yang berhasil menyingkirkan Muammar Gaddafi, pasukan AS bisa “santai” karena yang bekerja keras adalah pasukan oposisi Libya.

”Ini tidak akan menyerupai konflik tersebut,” kata Givens. Menurut Givens, perkiraan internal Pentagon menyebutkan korban tewas sekitar 20.000 per hari di Korsel. Angka itu tidak termasuk korban yang ditimbulkan pada populasi Korea Utara (Korut) antara 27 sampai 28 juta orang.

Komentar mantan jenderal Pentagon ini munculnya hampir bersamaan dengan pernyataan Menteri luar Negeri Korut Ri Yong-ho yang menuduh AS sebagai pihak pertama yang menyatakan perang terhadap Pyongyang.

Menurut Ri, konsekuensi dari deklarasi perang itu adalah hak Pyongyang untuk menembak jatuh pesawat pembom strategis Washington, bahkan jika tak berada di wilayah udara Korut.

Presiden AS Donald Trump, lanjut Ri, telah secara efektif mengumumkan perang terhadap Pyongyang, yang berarti bahwa semua opsi ada di meja untuk kepemimpinan negaranya.

”Seluruh dunia harus ingat dengan jelas bahwa AS yang pertama kali mengumumkan perang terhadap negara kami,” katanya seperti dikutip Reuters, Selasa (26/9/2017).

”Sejak AS mengumumkan perang terhadap negara kami, kami memiliki hak untuk melakukan penanggulangan, termasuk hak untuk menembak jatuh (pesawat) pembom strategis AS bahkan ketika mereka tidak berada di dalam wilayah udara negara kami,” papar Ri.

Sementara itu, manuver dua pesawat pembom B-1B AS di lepas pantai Korut pada Sabtu lalu diketahui atas mandat Presiden Korsel Moon Jae-in.

”Moon menerima pengarahan tentang rencana tersebut selama berada di New York, di mana pejabat Korsel dan AS mencapai kesepakatan mengenai status operasi tersebut untuk mengirim (pesawat) pembom ke (dekat Korea) Utara,” kata seorang pejabat dari Gedung Biru atau kantor presiden Korsel kepada The Korea Times, dalam kondisi anonim.

Pentagon sendiri menyatakan manuver pesawat pembom AS di dekat Korut sebagai pesan kuat bagi rezim Kim Jong-un atas perilaku sembrono Pyongyang, termasuk rentetan uji coba rudal dan senjata nuklir.

”Jelas Korea Utara adalah ancaman,” kata juru bicara Departemen Pertahanan AS Letnan Kolonel Christopher Logan pada hari Senin.

Credit sindonews.com

Membedah Kemampuan Korut Tembak Jet Pengebom AS

Korut menyatakan bisa menembak jet pengebom AS B-1B yang dikerahkan ke Semenanjung Korea pekan lalu. (Reuters/Kim Hong-Ji)

Jakarta, CB -- Korea Utara menyatakan bisa menembak jet Amerika Serikat menyusul kelanjutan silih ancam antara kedua negara dan pengerahan dua pesawat pengebom B-1B Lancer ke Semenanjung Korea pekan lalu. Analis menyebut ancaman itu bisa saja direalisasikan, meski ada beberapa kendala.

Pada 1969 silam, Korut sempat menembak jatuh pesawat pengintai AS yang terbang di ruang udara internasional, menewaskan 31 orang awak yang dibawanya. Pesawat yang tidak bersenjata itu ditembak dua jet tempur Mig-21 sekitar 90 mil laut dari pesisir Korea Utara.

Walau kejadian serupa bisa saja terulang, para analis menyebut Korut tidak akan lagi menggunakan jet tempur untuk menjatuhkan lawannya dan itu pun tidak bisa begitu saja dilakukan.

"Korea Utara mempunyai salah satu sistem pertahanan udara paling padat di dunia, mulai dari peluru kendali jarak dekat dan senjata anti-pesawat hingga rudal jarak jauh," kata Lance Gatling, analis pertahanan dan Presiden Nexial Research Inc di Jepang, Selasa (26/9).

Rudal anti-pesawat paling canggih yang dimiliki Korut dalam gudang persenjataannya adalah KN-06. Senjata itu adalah pengembangan domestik dari SAM S-300 Rusia yang "mempunyai kemampuan sangat baik," kata Gatling kepada The Telegraph.

Detail kapabilitas sistem itu masih belum diketahui karena sejauh ini baru dua uji coba yang terdeteksi. Walau demikian, media pemerintah Korut menyatakan gangguan pada persenjataan itu telah dibenahi dan kini bisa dikerahkan di seluruh penjuru negeri.

"Jelas rudal-rudal ini bisa terbang hingga ke ruang udara internasional di timur pesisir, walau mesti digarisbawahi bahwa patroli di ruang udara internasional tidak melanggar hukum; menembakkan rudal ke ruang udara internasional adalah tindakan perang, dan akan diperlakukan sebagai ajakan berperang," kata Gatling.

Di sisi lain, pertahanan yang ada pada jet pengebom B-1B dirahasiakan oleh militer AS. Namun, diketahui pesawat itu, beserta para pengawalnya, dilengkapi dengan berbagai sistem yang didesain untuk mengganggu rudal.

Serangan apapun bakal terdeteksi secara instan, kata Gatling, dan jet tempur yang mengawalnya bakal siap mengeliminasi radar pemandu rudal di daratan.

Pilihan untuk mencegat jet tempur AS dengan pesawat pun terbatas. "Ada banyak masalah dengan Angkatan Udara Korea Utara," kata Gatling, merujuk pada teknologi terbaru Korut yang berasal dari era 1980-an seperti Mig-29.

"Mereka mempunyai banyak pesawat canggih, tapi pilot mereka hanya terbang untuk beberapa jam setiap tahunnya karena kelangkaan bahan bakar dan mereka tidak bisa menguji coba rudal karena mereka hanya punya sedikit.

"Jadi peralatan mereka kuno, awak mereka tidak terlatih dan mereka akan sangat tertinggal dalam konfrontasi apapun dengan pasukan garis depan AS."

Jet tempur AS, F-22 Raptor. (REUTERS/Toby Melville)

Di luar semua itu, tidak akan ada pihak yang diuntungkan jika militer AS melakukan serangan terlebih dulu ke Korea Utara.

Dengan waktu yang sangat sempit untuk mengevakuasi, jutaan warga tak bersalah akan terjebak di antara pertempuran jika Amerika dan para sekutunya memulai serangan lebih awal. Kedua pihak pastinya bakal menderita banyak korban.

Jerry Hendrix, mantan kapten Angkatan Laut AS, mengatakan operasi militer semacam itu akan melibatkan serangan cepat yang multi-dimensional.

Meski ia tidak mendapatkan penjelasan mengenai kemungkinan serangan AS secara spesifik, ia mengatakan kepada CNN bahwa operasi ini kemungkinan besar bakal melibatkan sejumlah strategi yang bertujuan untuk menetralisir pertahanan Korea Utara dan kemampuannya melakukan serangan balasan.

Untuk mengatasi kemampuan rudal darat-ke-udara Korut yang mumpuni, Amerika kemungkinan akan menggunakan pesawat tempur siluman seperti F-22, F-35 dan pesawat pengebom B-2 untuk membantu F-15 atau F-16 Korea Selatan dan Jepang, ujarnya.

Pesawat tanpa awak pun kemungkinan bisa digunakan untuk membatasi risiko terhadap para pilot.

AS kemungkinan akan mengerahkan pesawat tambahan ke kawasan jika akan melakukan serangan, sembari mempertahankan dua pangkalan udara di Korea Selatan--Osan dengan F-16 dan A-10 serta Kunsan dengan F-16.

Credit cnnindonesia.com

Korut Mobilisasi Pesawat Tempur setelah Pembom AS Bermanuver

SEOUL - Korea Utara (Korut) memobilisasi rombongan pesawat tempur dan memperkuat sistem pertahanan pesisirnya setelah pekan lalu pesawat pembom B-1B Amerika Serikat (AS) bermanuver di Semenanjung Korea. Aktivitas militer Pyongyang ini diungkap intelijen Korea Selatan (AS) yang melakukan pemantauan.

Pada hari Sabtu, 23 September, AS menerbangkan pesawat pembom B-1B Lancer dari Pangkalan Angkatan Udara Anderson di Guam. Pesawat pembom canggih ini dikawal oleh pesawat tempur F-15 yang terbang dari pangkalan AS di Jepang.

Meski manuver pesawat B-1B Pentagon itu berlangsung di sepanjang wilayah udara internasional, namun lokasinya berada di dekat wilayah Korut. Pyongyang sendiri memiliki sistem radar yang mampu mendeteksi pesawat asing dalam kisaran 600km, namun diragukan Korsel.

Dinas Intelijen Nasional Korea Selatan (NIS) dalam sebuah briefing di parlemen mengatakan bahwa Pyongyang terlihat menyesuaikan kembali sistem persenjataannya.

Lee Cheol-woo, Kepala Komite Intelijen Parlemen Korsel, mengatakan penyesuaian itu disebabkan oleh fakta bahwa Korea Utara tidak memiliki sistem pendeteksi pesawat asing, termasuk penerbangan terbaru pesawat pembom AS.

”Kami (anggota parlemen) mendengar (dari NIS) bahwa saat penerbangan mendekati tengah malam, Korut mungkin tidak mengantisipasi hal itu sama sekali, atau Korut mungkin tidak dapat mengambil tindakan karena tidak memiliki (kemampun) atau sistem yang tidak dapat mendeteksi dengan jelas,” kata Lee, seperti dilansir IB Times, Selasa (26/9/2017).

Pengungkapan intelijen tersebut terjadi di tengah ancaman Korut yang akan menembak jatuh pesawat pembom Washington. Menteri Luar Negeri Korut Ri Yong-ho kepada wartawan di New York pada hari Senin, mengklaim bahwa AS telah mengumumkan perang terhadap Pyongyang sehingga menjadi hak negaranya untuk menembak jatuh pesawat pembom Pentagon termasuk jika tidak berada di wilayah udara Korut.

Namun, Gedung Putih telah menolak klaim diplomat Pyongyang itu. Juru bicara Gedung Putih Sarah Sanders menyebut klaim tersebut tidak masuk akal.

“Tidaklah pantas bagi sebuah negara untuk menembak jatuh pesawat negara lain saat melintasi (wilayah udara) perairan internasional. Tujuan kami masih sama. Kami terus mencari denuklirisasi damai semenanjung Korea,” ujar Sanders.

Credit sindonews.com

Antisipasi Jet Pengebom AS, Korut Kerahkan Pesawat Militer

Ilustrasi jet tempur. (Reuters/Maxim Shemetov)

Jakarta, CB -- Korea Utara dilaporkan menyiagakan pertahanan dengan mengerahkan sejumlah pesawat militer ke sekitar pantai timurnya.

Badan Intelijen Korea Selatan melaporkan pergerakan ini dilakukan Pyongyang setelah pesawat pengebom dan sejumlah jet tempur milik Amerika Serikat terbang di wilayah udara internasional di lepas pantai Korut pada akhir pekan lalu.

Dikutip Reuters, kantor berita Yonhap melaporkan Korut tetap tidak segera mengetahui dan merespons pergerakan tersebut, meski AS tampak sengaja mengirim sinyal dengan mempublikasikan patroli angkatan udaranya itu.

Padahal, Korut diketahui memiliki sistem radar yang mampu mendeteksi pergerakan benda asing dengan jangkauan hingga 600 kilometer.

Pentagon mengatakan manuver pesawat itu dilakukan untuk menunjukkan bahwa AS memiliki banyak opsi, termasuk kapabilitas militer skala penuh, untuk menghadapi ancaman Korut.

Menanggapi hal ini, Menteri Luar Negeri Ri Yong Ho mengatakan Korut bisa meluncurkan aksi balasan termasuk menembak jatuh pesawat-pesawat AS tersebut.

"Kami bahkan bisa menembak mereka [jet tempur AS] saat tidak berada di dalam wilayah udara kami," kata Ri kepada wartawan di sela Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York.

Ri bahkan menganggap Presiden Donald trump telah mendeklarasikan perang melalui kicauan yang menyebut rezim Kim Jong-un tidak akan bertahan lama.

"Seluruh dunia harus tahu dan mengingat dengan jelas bahwa AS lah yang pertama kali mendeklarasikan perang terhadap kami [Korut]. Pertanyaan mengenai siapa yang tidak akan lama lagi bertahan akan terjawab," ucap Ri.

Ketegangan di Semenanjung Korea semakin tak bisa dihindari setelah Korut meluncurkan uji coba nuklir keenamnya pada 3 September lalu. Tensi antara AS dan Korut pun semakin memanas setelah pemimpin kedua negara terus melontarkan ancaman dan penghinaan terhadap satu sama lain dalam beberapa hari terakhir.

Dalam pidatonya di Majelis Umum PBB, Trump mengancam akan menghancurkan Korut dan menyebut Kim Jong-un sebagai "manusia roket" yang sedang bunuh diri dengan terus meluncurkan provokasinya.

Menanggapi pernyataan itu, Kim Jong-un menyerang balik Trump dengan menyebutnya sebagai "orang tua gila." Korut juga memperingatkan bahwa AS akan membayar segala ancamannya kepada Korut "dengan mahal."

Credit cnnindonesia.com

Rentetan Tabrakan Kapal Perang, Komandan Armada Pasifik AS Mundur

WASHINGTON - Komandan Armada Pasifik Amerika Serikat (AS) Laksamana Scott Swift membuat pengumuman tak terduga tentang pengunduran dirinya. Dia mundur setelah beberapa kapal perang Pentagon tabrakan beberapa waktu lalu dengan korban tewas 17 pelaut.

Pengumuman pengunduran diri Swift ini mengejutkan karena dia baru saja dipromosikan sebagai pemimpin Armada Pasifik AS menggantikan pemimpin sebelumnya, Laksamana Harry Binkley Harris Jr.

Pengumuman itu disampaikan Swift di halaman Facebook-nya, yang dikutip SINDOnews, Selasa (26/9/2017). Menurutnya, promosi jabatannya sebagai Komandan Pasifik AS tidak benar.

”Saya telah diberitahu oleh Kepala Operasi Angkatan Laut bahwa saya tidak akan menjadi calon untuk menggantikan Laksamana Harris sebagai Komandan Komando Pasifik AS. Sesuai dengan tradisi dan kesetiaan kepada Angkatan Laut, saya telah mengajukan permintaan saya untuk pensiun,” tulis dia.

Dia tidak meminta tanggal pensiun dengan jelas dengan alasan masih banyak pekerjaan yang harus dia kerjakan untuk saat ini.

Swift, 60, dipromosikan menjadi laksamana pada bulan Mei 2015. Dia menjadi tokoh penting di Armada Pasifik yang didirikan sejak tahun 1941. Sebelumnya, dia pernah bekerja di Pentagon sebagai direktur staf Angkatan Laut.

Selama bertugas di Armada Pasifik AS, serangkaian kecelakaan yang melibatkan kapal perang Angkatan Laut AS terjadi. Dalam insiden terakhir, kapal perusak USS McCain bertabrakan dengan sebuah kapal tanker minyak di sebelah timur Singapura pada bulan Agustus, menyebabkan 10 pelaut AS tewas.

Pada bulan Juni, tujuh pelaut AS tewas ketika kapal perang USS Fitzgerald bertabrakan dengan sebuah kapal kontainer di lepas pantai Jepang.

Kemudian pada bulan Mei, kapal USS Lake Champlain menabrak kapal nelayan Korea Selatan saat beroperasi di lepas pantai timur Semenanjung Korea. Empat bulan sebelumnya, kapal USS Antietam kandas dan menumpahkan 1.100 galon fluida hidrolik di Teluk Tokyo.

Meskipun penyelidikan terhadap tabrakan kapal perang McCain dan Fitzgerald sedang berlangsung, Angkatan Laut AS telah memecat sejumlah orang sehubungan dengan insiden tersebut. Di antara pejabat yang dipecat adalah kapten kapal Fitzgerald dan beberapa pelaut lainnya.

Credit sindonews.com

AS: Kami Tak Bertanggung Jawab Atas Kematian Jenderal Rusia

WASHINGTON - Juru bicara Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat (AS), Heather Nauert menuturkan, pihaknya tidak bertanggung jawab atas kematian seorang jenderal Rusia di Suriah. Dia menyebut tudingan AS bertanggung jawab atas kematian jenderal itu merupakan sebuah kesalahan besar.

"Klaim yang menyebut AS mendukung atau terlibat dalam kematian Letnan Jenderal Valery Asapov di Suriah benar-benar salah," kata Nauert dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Sputnik pada Selasa (26/9).

Nauert juga menyatakan bahwa tuduhan bahwa AS mendukung ISIS adalah sesuatu yang tidak beralasan. Hal ini, lanjut Nauert dikarenakan satu-satunya tujuan AS untuk terlibat dalam operasi di Timur Tengah adalah untuk mengalahkan teroris.

Sebelumnya diwartakan, Moskow menyalahkan kebijakan AS atas kematian seorang jenderal Rusia di sekitar Deir ez-Zor, Suriah, akibat tembakan mortir ISIS. Insiden tragis itu dianggap hasil dari kebijakan munafik AS di Suriah.

”Kematian komandan Rusia adalah harga yang dibayar dengan darah atas kebijakan munafik Amerika di Suriah," kata Wakil Menteri Luar Negeri Rusia, Sergey Ryabkov.

Menurut Ryabkov, Moskow khawatir bahwa ketika Washington mengklaim tertarik untuk memerangi teroris ISIS, namun menunjukkan hal yang sebaliknya. Rusia, lanjut dia, menginginkan pernyataan Washington tentang memerangi terorisme agar tidak bertentangan dengan tindakannya di lapangan.

Credit sindonews.com

Erdogan Tuding Presiden Kurdi Irak Lakukan Pengkhianatan

ANKARA - Presiden Turki Tayyip Erdogan menuding Presiden Kurdi Irak, Masoud Barzani telah melakukan pengkhianatan terhadap pemerintah Irak. Tudingan ini dilontarkan karena Barzani menggelar referendum kemerdekaan dan memperingatkan bahwa warga Kurdi Irak akan kelaparan saat Turki melakukan blokade secara menyeluruh.

Pernyataan ini merupakan pernyataan paling keras yang dilontarkan Erdogan tentang referendum di wilayah Kurdi Irak. Turki melihat pemungutan suara tersebut dapat menimbulkan ancaman terhadap keamanan nasional dan khawatir hal ini akan mengobarkan separatisme di antara penduduk Kurdi sendiri.

"Sampai saat terakhir, kami tidak mengharapkan Barzani melakukan kesalahan, seperti mengadakan referendum. Tapi, tampaknya kami salah. Keputusan referendum ini, yang telah diambil tanpa konsultasi, adalah pengkhianatan," ucap Erdogan, seperti dilansir Reuters pada Selasa (26/9).

Komisi Pemilihan Kurdi Irak menuturkan, 72 persen warga Kurdi Irak memutuskan untuk terlibat dalam referendum kemerdekaan. Berdasarkan perhitungan semantara, mayoritas warga memilih untuk merdeka dari Irak. Proses penghitungan suara diprediksi akan selesai dalam kurun waktu tiga hari ke depan.

"Hasil referendum diperkirakan akan diketahui tiga hari mendatang. Sekitar 3.305.000 orang memberikan suara mereka, terhitung 72% dari pemilih yang memenuhi syarat," kata juru bicara Komisi Pemilihan KRG, Shirwan Zirar.

Credit sindonews.com

Irak Ogah Dialog dengan Kurdistan Soal Referendum Kemerdekaan

Perdana Menteri Irak, Haider al-Abadi, menolak berbicara dengan Kurdistan mengenai hasil referendum kemerdekaan karena dianggap tidak sesuai konstitusi. (Kirill Kudryavtsev/Pool)

Jakarta, CB -- Pemerintah Irak menolak berdialog dengan Kurdistan mengenai hasil referendum kemerdekaan karena dianggap tidak sesuai konstitusi.

"Kami tidak siap membahas atau berdialog mengenai hasil referendum itu karena tidak sesuai dengan konstitusi," ujar Perdana Menteri Irak, Haider al-Abadi, sebagaimana dikutip Reuters, Senin (25/9).

Penolakan ini disampaikan setelah hasil penghitungan sementara menunjukkan sebagian besar suara jatuh ke pilihan "ya" atau merdeka.

Hasil resmi referendum ini sendiri baru akan diumumkan 72 jam setelah pemungutan suara berakhir pada Senin (25/9) pukul 18.00 waktu setempat.

Pemerintah Regional Kurdistan (KRG), yang mengelola wilayah semi-otonom di bagian utara Irak, mengatakan referendum tersebut bakal memberikan mereka mandat untuk mencapai kemerdekaan dari Irak.

Pergolakan di Irak ini juga menjadi sorotan negara-negara tetangga karena banyak orang Kurdi berdiam di Iran dan Turki. Kedua negara khawatir kemerdekaan Kurdi di Irak dapat memperkuat pergerakan minoritas itu di negara mereka.

Sehari sebelum pemungutan suara, Iran menutup wilayah udara di daerah otonom Kurdistan. Turki pun menyebut referendum itu tidak sah dan meminta negara-negara kawasan tidak mengakui hasil dari "upaya tidak sah ini."

Ankara juga memperingatkan bahwa pihaknya bakal mengambil langkah hukum untuk mencegah "elemen radikal dan teroris" dari upaya untuk mengeksploitasi situasi ini dan mengganggu keamanan nasional.

Amerika Serikat, Inggris, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa juga memperingatkan KRG agar tidak menggelar referendum karena khawatir langkah itu bisa menarik mereka dari operasi melawan kelompok teror ISIS.

Credit cnnindonesia.com

Dubes Indonesia Jadi Ketua Dewan Gubernur Badan Atom Dunia

WINA - Duta besar (dubes) Indonesia Darmansjah Djumala, terpilih sebagai Ketua Dewan Gubernur International Atomic Energy Agency (IAEA). Dia menjadi petinggi badan atom dunia tersebut hingga setahun ke depan.

Dubes Darmansjah menggantikan Dubes Tebogo Seokolo dari Afrika Selatan. Pengumuman itu muncul di situs resmi IAEA, yang dikutip SINDOnews, Selasa (26/9/2017).

Darmansjah merupakan Perwakilan Tetap Indonesia untuk PBB dan Organisasi Internasional di Wina. Dia juga merupakan Dubes Indonesia untuk Austria dan Slovenia.

Karier sebagai diplomat sudah dijalani Darmansjah sejak puluhan tahun lalu. Dia bergabung di Kementerian Luar Negeri sejak tahun 1985. Dia pernah menjabat sebagai Kepala Sub Bagian Kerja Sama Keuangan dan Ekonomi Kedutaan Besar Indonesia di Tokyo, Jepang, dari tahun 1988 sampai 1992.

Dia juga pernah menjadi Perwakilan Tetap Indonesia untuk Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) di Jenewa dari tahun 1994 sampai 1996. Pada tahun 1996 hingga 1998, Darmansjah menjabat sebagai Konsul Jenderal Indonesia di New York. Kemudian tahun 2001-2003, dia menjabat sebagai Perwakilan Tetap Indonesia untuk PBB di New York.

Di Eropa, Dubes Darmansjah pernah menjabat sebagai Wakil Kepala Misi di Belgia dari tahun 2003 sampai 2005 dan sebagai Duta Besar untuk Polandia dari tahun 2010 sampai 2014.

Sebelum menjalankan tugasnya saat ini, Dubes Darmansjah tercatat sebagai Kepala Sekretariat Presiden dari tahun 2015 sampai 2017.

Tak hanya menjadi diplomat, Darmansjah juga tercatat sebagai dosen di sekolah pascasarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Politik di Universitas Padjadjaran. Dia juga jadi dosen di Fakultas Strategi Pertahanan di Universitas Pertahanan Nasional, Jakarta.

Selama sesi pemilihan hari Kamis, 21 September 2017 di sidang pleno Konferensi Umum IAEA, Dewan Gubernur IAEA juga memilih Wakil Ketua Liselotte Kjærsgaard Plesner dari Denmark dan Wakil Ketua Andrej Benedejčič dari Slovenia.

Sebelas negara telah terpilih menjadi anggota Dewan Gubernur baru IAEA untuk periode 2017-2018. Ke-11 negara ini adalah Armenia, Belgia, Cile, Indonesia, Yordania, Kenya, Republik Korea, Portugal, Serbia, Sudan dan Republik Bolivarian Venezuela.

Sedangkan komposisi lengkap Dewan IAEA terdiri dari 35 anggota. Yakni; Aljazair, Argentina, Armenia, Australia, Belgia, Brasil, Kanada, Cile, Cina, Kosta Rika, Pantai Gading, Denmark, Prancis , Jerman, India, Indonesia, Italia, Jepang, Yordania, Kenya, Republik Korea, Belanda, Peru, Portugal, Qatar, Federasi Rusia, Serbia, Singapura, Slovenia, Afrika Selatan, Sudan, Uni Emirat Arab, Inggris Raya dan Irlandia Utara, Amerika Serikat dan Republik Bolivarian Venezuela.

Credit sindonews.com

Lembaga Islam kutuk dugaan pembakaran masjid di Swedia

Rabat, Maroko (CB) - Organisasi Pendidikan, Sains dan Kebudayaan Islam (ISESCO) pada Selasa (26/9) dengan keras mengecam dugaan serangan pembakaran terhadap satu masjid di Swedia tengah.

ISESCO mendesak Pemerintah Swedia agar menjatuhkan hukuman berat atas para pelaku perbuatan teroris tercela itu, yang dikatakan oleh polisi sebagai serangan pembakaran.

Lembaga Islam tersebut juga menyeru Pemerintah Swedia agar memberi perlindungan yang lebih besar buat masjid dan warganegara Muslim dari kecenderungan Islamofobia, demikian laporan Xinhua.

Ditambahkannya, tuntutan itu adalah sejalan dengan resolusi PBB dan lembaganya yang meminta semua negara dan rakyat bersikap toleran, menolak penghinaan terhadap agama, dan melarang penistaan terhadap kesucian agama.

Polisi Swedia mengatakan mereka menangkap seorang pria yang diduga terlibat dalam pembakaran yang merusak sebagian bangunan masjid di Orebro, 160 kilometer di sebelah barat Ibu Kota Swedia, Stockholm.

Credit antaranews.com

China inginkan kerja sama keamanan global

Presiden China Xi Jinping (REUTERS/Wu Hong/Pool)

Beijing (CB) - China berharap bisa bekerja sama lebih erat lagi dengan beberapa negara dan organisasi internasional di bidang keamanan global.

Saat memberikan sambutan pembukaan Sidang Umum ke-86 Interpol di Beijing, Selasa, Presiden Xi Jinping menganggap pentingnya peran Interpol dalam penegakan hukum global, kerja sama keamanan, dan pemberantasan kejahatan sebagaimana dikutip media resmi di China.

Sejak menjadi anggota Interpol pada 1984, China telah berkomitmen meningkatkan kerja sama dengan Interpol dan negara-negara anggota organisasi kepolisian internasional tersebut serta berkontribusi pada keamanan dan stabilitas dunia, demikian kata Xi.

Xi mendorong reformasi dan inovasi untuk meningkatkan penegakan hukum global dan kerja sama keamanan yang saling menguntungkan.

"Negara-negara anggota harus mengadopsi konsep kebersamaan, komperehensif, kooperatif, dan keamanan berkelanjutan serta sama-sama tanggap terhadap setiap tantangan di bidang keamanan," kata Xi sebagaimana dikutip Kantor Berita Xinhua.

Xi juga mendorong negara-negara anggota Interpol untuk mendukung pengelolaan keamanan global lebih adil, rasional, dan efektif.

"Negara-negara dan organisasi internasional harus lebih bertanggung atas pengelolaan sistem keamanan, sedangkan organisasi nonpemerintahan dan masyarakat madani didorong kerja samanya dengan mereka," ujarnya sebagaimana dikutip Global Times.

Presiden China berjanji akan mendukung Interpol yang dalam lima tahun ke depan akan meningkatkan pengaruh dan kepemimpinannya secara global.

Presiden Interpol sekaligus Wakil Menteri Keamanan Publik China, Meng Hongwei, memimpin acara pembukaan Sidang Umum Interpol itu.

Para peserta dari 158 negara, termasuk Indonesia yang mengirimkan 41 delegasi, bertemu di ajang tersebut mulai Selasa hingga Jumat (29/9).

Interpol yang bermarkas di Lyon, Prancis, itu merupakan organisasi internasional terbesar kedua setelah Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan jumlah anggota 190 negara.

Credit antaranews.com

Ahli HAM PBB desak Aung Suu Kyi temui pengungsi Rohingya

Pengungsi Rohingya di Teknaf yang berada di depat perbatasan Bangladesh-Myanmar mengerumuni bantuan makanan cepat saji dari pemerintah dan rakyat Indonesia, Rabu 20 September 2017. (KBRI Bangladesh)

Jenewa (CB) - Pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi secara pribadi harus bertemu dengan warga minoritas Muslim Rohingya yang menjadi sasaran penganiayaan oleh militer, demikian bunyi pernyataan yang dikeluarkan kelompok ahli hak asasi manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa pada Selasa.

Myanmar menolak tuduhan PBB bahwa pasukannya terlibat dalam pembersihan etnis terhadap Muslim Rohingya sebagai tanggapan atas serangan terkoordinasi militan Rohingya terhadap pasukan keamanan pada 25 Agustus.

Serangan militer tersebut telah membuat hampir 430 ribu warga Rohingya melarikan diri dan mengungsi ke Bangladesh, menurut pernyataan tujuh pejabat PBB. Mereka menyertakan laporan khusus tentang hak asasi manusia di Myanmar, mengenai isu-isu minoritas dan rasisme.

"Kami mengimbau Aung San Suu Kyi untuk menemui warga Rohingya secara pribadi," kata pejabat tersebut dalam pernyataannya.

Mereka mengatakan bahwa pelaksanaan janji Suu Kyi untuk mengatasi krisis tersebut, termasuk bahwa pelaku akan dimintai pertanggungjawaban, akan menjadi "isyarat kosong" karena begitu banyak etnis Rohingya yang telah melarikan diri.

Suu Kyi merupakan pemenang hadiah Nobel Perdamaian yang pemerintahannya berkuasa pada tahun lalu dalam transisi hampir 50 tahun pemerintahan militer. Dia telah mengecam pelanggaran hak asasi manusia, namun tekanan internasional terhadapnya semakin meningkat dan muncul seruan agar hadiah Nobel-nya ditarik.

Suu Kyi hanya memiliki sedikit kendali atas pasukan keamanan di bawah konstitusi rancangan militer, yang juga melarangnya menjadi presiden dan memberikan hak veto militer atas reformasi politik, demikian Reuters melaporkan.

Credit antaranews.com

PBB: Rohingya tak boleh dipaksa pindah ke pulau terpencil

Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi Filippo Grandi. (UNHCR)

Dhaka (CB) - Bangladesh tidak boleh memaksa muslim Rohingya yang melarikan diri dari Myanmar untuk pindah ke kamp-kamp di pulau terpencil, kata kepala badan pengungsi Perserikatan-Bangsa-Bangsa (PBB) pada Senin (25/9).

Otoritas meningkatkan upaya untuk pemindahan muslim Rohingya ke pulau di Teluk Benggala sejak lonjakan baru setelah total 436.000 pengungsi sudah tiba sejak 25 Agustus.

Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi Filippo Grandi mengatakan Perdana Menteri Sheikh Hasina telah menyinggung rencana relokasi itu ketika mereka bertemu pada Juli.

Sudah ada 300.000 pengungsi Rohingya di kamp dekat perbatasan Cox's Bazar sebelum gelombang kedatangan pengungsi terbaru mulai.

Namun dia menegaskan bahwa pemindahan dari kamp-kamp ke Pulau Bhashan Char - yang juga disebut Thengar Char - "harus dilakukan secara sukarela oleh pengungsi itu sendiri."

"Kita tidak bisa memaksa orang-orang pergi ke tempat itu. Jadi pilihan untuk jangka menengah, katakanlah - saya tidak ingin berbicara tentang jangka panjang - juga harus sesuatu yang bisa diterima oleh orang-orang yang pergi ke sana," katanya.

"Jika tidak, itu tidak akan berhasil. Jika tidak, orang-orang tidak akan pergi," katanya sebagaimana dikutip kantor berita AFP.

PBB memuji Bangladesh karena menampung warga Rohingya yang menyelamatkan diri dari operasi militer di Myanmar dan meminta masyarakat internasional membantu otoritas di sana.

"Baik untuk berpikir maju. Orang-orang ini (Rohingya) mungkin tidak bisa kembali segera dan populasinya sekarang sudah mengganda," kata Grandi dalam konferensi pers di Dhaka.

Kepala UNHCR mengatakan lembaganya siap membantu rencana pemindahan pengungsi ke pulau dengan satu studi teknis.

"Itu yang siap kami berikan. Kami belum menyampaikannya karena saya belum melihat pilihan konkret di atas kertas."

Pulau kecil di muara sungai Meghna yang akan digunakan untuk pengungsi bisa ditempuh dalam waktu satu jam menggunakan perahu dari Sandwip, pulau berpenghuni terdekat, dan dua jam dari Hatiya, salah satu pulau terluas Bangladesh.

Pemerintah sudah menugaskan angkatan laut menyiapkannya untuk pengungsi Rohingya. Dua helipad dan satu jalan kecil sudah dibangun.

Otoritas pertama mengusulkan pembangunan hunian untuk Rohingya pada 2015, karena kamp-kamp pengungsi di Cox's Bazar sudah kelebihan kapasitas.

Namun rencana itu ditunda pelaksanaannya tahun lalu di tengah laporan-laporan mengenai pulau berlumpur yang baru muncul dari laut tahun 2006 itu, yang disebut tidak bisa dihuni karena sering kena banjir pasang surut.

Dalam beberapa pekan terakhir, Bangladesh meminta dukungan internasional untuk memindahkan Rohingya ke pulau itu sementara negara miskin itu berjibaku menhadapi gelombang pengungsi baru.

Lebih dari 436.000 pengungsi dari Rakhine State di Myanmar sudah menyeberangi perbatasan menuju Bangladesh sejak 25 Agustus, ketika operasi militer dilancarkan menyusul serangan militan Rohingya.

Tidak ada cukup makanan, air atau obat di kamp-kamp pengungsian di Bangladesh yang jalanannya penuh kotoran manusia, membuat PBB mengkhawatirkan penularan penyakit serius.

Credit antaranews.com

PBB serukan dukungan lebih banyak buat pengungsi Rohingya dari Myanmar

Dokumentasi Bantuan Pangan Untuk Rohingya. Petugas mengawasi truk pengangkut kontainer berisi beras bantuan yang menunggu bongkar muat ke KM Cimbria di dermaga internasional PT Terminal Petikemas Surabaya (PT TPS), Surabaya, Jawa Timur, Kamis (21/9/2017). Sekitar 2.000 ton beras yang terkumpul dari masyarakat itu dikirim oleh organisasi nirlaba Aksi Cepat Tanggap (ACT) bekerjasama dengan PT TPS dan PT Samudra Indonesia untuk pengungsi Rohingya di perbatasan antara Myanmar dan Bangladesh.(ANTARA/Didik Suhartono) ()

Penyelesaian bagi krisis ini terletak di dalam Myanmar."

Jenewa, Swiss (CB) - Badan pengungsi PBB pada Senin (25/9) menyerukan peningkatan dukungan buat sebanyak 436.000 pengungsi Rohingya yang menyelamatkan diri dari Myanmar ke Bangladesh pada Agustus.

Pada saat yang sama Komisaris Tinggi PBB Urusan Pengungsi memuji rakyat dan Pemerintah Bangladesh atas keramah-tamahann mereka, lapor Xinhua.

Komisaris Tinggi PBB Urusan Pengungsi Filippo Grandi mengatakan kondisi pengungsi masih menyedihkan, dan upaya bantuan kemanusiaan dapat mengalami kemerosotan dramatis jika bantuan tidak secepatnya ditingkatkan.

Grandi melakukan kunjungan ke Kamp Pengungsi Kutupalong dan daerah lain perbatasan tempat pengungsi membuat tempat berteduh sendiri di sebidang kecil tanah, demikian laporan Xinhua. Kendati dukungan mengalir dari masyarakat lokal, "banyaknya arus orang yang menyelamatkan diri dengan cepat mengalahkan kemampuan untuk memberi tanggapan, dan situasi masih belum stabil", katanya.

Komisariat Tinggi PBB Urusan Pengungsi (UNHCR) sejauh ini mengirim tiga pesawat yang berisi barang bantuan ke Bangladesh, dan akan membagikan alat berteduh sementara, peralatan dapur dan lampu surya. Satu lokasi yang diatur dengan sumber air, kebersihan dan instalasi lain telah didirikan untuk mencatat pengungsi baru. Lembaga lain internasional dan organisasi non-pemerintah juga berada di lapangan dan memainkan peran penting.

Grandi tiba di Bangladesh pada Sabtu (23/9) dan telah mengunjungi daerah di sekitar Coxs Bazar, tempat badan pengungsinya telah mendukung pemerintah dalam mengelola dua kamp resmi sejak 1992.

Selama bertahun-tahun, jumlah pengungsi yang terdaftar di kedua kamp tersebut naik-turun dan sekarang berjumlah sebanyak 33.000. Sebelum arus pengungsi paling akhir, juga ada sebanyak 300.000 pengungsi Rohingya yang tak terdaftar dan tinggal di daerah itu. Mereka meninggalkan Myanmar selama bertahun-tahun.

"Penyelesaian bagi krisis ini terletak di dalam Myanmar," kata Grandi. "Tapi untuk sekarang, pusat perhatian kita harus pada peningkatan dukukungan dramatis buat mereka yang sangat memerlukannya."

Menurut UNHCR, penindasan pada akhir Agustus oleh militer Myanmar sebagai reaksi atas serangan oleh gerilyawan Rohingya telah mendorong sangat banyak pengungsi dari masyarakat Muslim tanpa negara ke seberang perbatasan.

Kerusuhan telah menyebar krisis kemanusiaan di kedua pihak perbatasan, dan memberi tekanan kuat global pada pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi untuk mengutuk aksi bersenjata itu.

Credit antaranews.com

Hamas ingin wujudkan rekonsiliasi internal di Palestina

Pemimpin Hamas Ismail Haniyeh saat memperhatikan aksi duduk mendukung tahanan Palestina yang menjalani mogok makan di penjara Israel, di Kota Gaza, Senin (8/5/2017). (REUTERS/Mohammed Salem)

Kota Gaza (CB) - Pemimpin Hamas Ismail Haniyeh pada Senin (25/9) berikrar bahwa gerakannya ingin mewujudkan rekonsiliasi internal dengan Presiden Palestina Mahmoud Abbas.

Haniyeh menyampaikan pernyataan itu selama pertemuan antara sekelompok pemimpin senior Hamas dengan Koordinator Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa Nikolay Mladenov di Markas Hamas di Kota Gaza.

"Hamas bersungguh-sungguh ingin mencapai perujukan dan akan terus berusaha sampai itu berubah menjadi kenyataan yang bisa menyentuh setiap orang," kata Haniyeh kepada Mladenov,

Ia menambahkan, "Itu pengantar untuk perdebatan semua masalah besar politik dan mencapai tujuan rakyat kami."

Selain Haniyeh, pemimpin Hamas Gaza Yehya Sinwar dan dua pemimpin tinggi Hamas lainnya, Nizar Awadallah dan Salah el-Bardaweel, juga menghadiri pertemuan dengan Mladenov.

Para pemimpin Hamas memberi penjelasan kepada pejabat dunia tersebut mengenai perincian dialog yang mereka selenggarakan di Ibu Kota Mesir, Kairo, dengan para pejabat Mesir selama 11 hari dan deklarasi akhir mereka mengenai pembubaran komite pemerintahan yang dibentuk Hamas untuk menangani urusan sehari-hari di Jalur Gaza.

Haniyeh mengapresiasi dukungan Mladenov terhadap rekonsiliasi internal Palestina.

Mladenov memuji deklarasi para pemimpin Hamas sebagai satu langkah di jalur yang benar.

"Semua pihak internasional yang saya temui di New York menyambut pernyataan Hamas mengenai pembubaran komite tersebut," kata Mladenov kepada Haniyeh dan anggota lain delegasi Hamas.

Sementara Sinwar mengatakan kepada Mladenov bahwa Hamas akan menyediakan semua fasilitas yang mungkin untuk menyukseskan kunjungan menteri pemerintah konsensus ke Jalur Gaza pekan depan di semua tingkat.

Ia menekankan keputusan Hamas "ialah untuk keberhasilan upaya Mesir, memperoleh kembali persatuan rakyat kami dan mengakhiri status perpecahan internal".

"Kami akan melancarkan semua upaya yang mungkin sehubungan dengan ini," kata dia sebagaimana dikutip kantor berita Xinhua.

Credit antaranews.com

Sidang Umum Interpol agendakan pemilihan komite eksekutif

Markas Besar Kepolisian Internasional (International Police/Interpol) di Prancis. (AFP)

Beijing (CB) - Sidang Umum Interpol di Beijing, China, pada 26-29 September 2017 mengagendakan pemilihan ketua komite eksekutif organisasi tersebut.

Untuk memilih ketua komite eksekutif, setiap negara anggota berhak mendapatkan satu suara, demikian laman Interpol yang dipantau Antara di Beijing, Selasa.

Selain pemilihan ketua komite eksekutif, sidang umum ke-86 tersebut juga akan menetapkan dua anggota baru, yakni Palestina dan Kepulauan Solomon.

Sebelumnya ada tiga negara yang melamar menjadi anggota baru badan polisi internasional tersebut.

Namun Kosovo tiba-tiba menarik permohonan menjadi anggota setelah ada beberapa negara yang menolaknya, termasuk Indonesia, karena tidak mengakui kedaulatan negara tersebut.

Di ajang pertemuan tersebut juga digelar pameran peralatan penegakan hukum berteknologi mutakhir.

Para delegasi dari 190 negara juga akan bertukar pengalaman mengenai penegakan hukum di negara masing-masing.

Dalam pertemuan tersebut, Indonesia mengirimkan 41 delegasi dari berbagai unsur dan instansi penegakan hukum.

Pada pertemuan serupa tahun lalu di Bali Kepala Badan Keamanan Laut China Meng Hongwei terpilih sebagai Presiden Interpol periode 2016-2020.

Interpol yang berkantor pusat di Lyon, Prancis, merupakan organisasi antarpemerintah yang memfasilitasi kerja sama di bidang penegakan hukum di 190 negara anggota.

Credit antaranews.com

Penembakan terjadi di kompleks istana kepresidenan Filipina

(ANTARA News/Ridwan Triatmodjo)

Manila (CB) - Insiden penembakan di kompleks istana kepresidenan Filipina yang menjadi kediaman resmi Presiden Rodrigo Duterte masih diselidiki menurut juru bicara presiden pada Selasa.

Insiden itu terjadi di kamp pasukan keamanan elite di dalam kompleks kepresidenan yang mencakup kediaman resmi Duterte, kata juru bicara Ernesto Abella.

Abella menolak mengungkapkan apakah Duterte berada di istana saat insiden atau memberikan penjelasan rinci mengenai kejadian itu.

"Masih diselidiki dan sifat situasinya perlu diklarifikasi," kata Abella kepada para reporter.

"Kami tidak tahu situasi pasti dari insiden ini," katanya.

Ketika ditanya di mana Duterte saat insiden terjadi, Abella mengatakan "kami tidak punya informasi mengenai itu."

Kelompok pengamanan presiden secara terpisah menyatakan mereka akan menyampaikan keterangan nanti.

Duterte, yang berasal dari Davao, mengatakan dia tidak suka tinggal di kompleks kepresidenan dan sering kembali ke kota asalnya pada akhir pekan.

Credit antaranews.com