Panel Dewan Perwakilan AS Selidiki Kontak Tim Trump dan Rusia

 

 

Ketua perwakilan Partai Demokrat, Adam Schiff, mengatkaan bahwa partainya dan Partai Republik sudah sepakat untuk menyelidiki dugaan kolusi antara tim kampanye Trump dan Rusia. (AFP Photo/Zach Gibson)

 

Jakarta, CB -- Komite Intelijen Dewan Perwakilan Amerika Serikat memutuskan akan membuka penyelidikan dugaan kolusi antara tim kampanye Donald Trump dan Rusia.

"Kami sudah mencapai kesepakatan tertulis, minoritas dan mayoritas di komite intelijen dewan perwakilan, bahwa kami akan menyelidiki tuduhan kolusi antara Rusia dan tim kampanye Trump," ujar ketua perwakilan dari Partai Demokrat, Adam Schiff, kepada MSNBC, Rabu (1/3).

Dalam pernyataan tertulis yang diterima Reuters, komite itu menjabarkan bahwa ketua perwakilan Partai Republik, Devin Nunes, memang sudah sepakat untuk melakukan penyelidikan itu.

"Apakah Rusia memiliki langkah aktif termasuk hubungan Rusia dengan individu-individu yang berhubungan dengan kampanye politik atau Pribadi AS lainnya?" demikian bunyi pernyataan itu.
Kasus ini mulai menjadi sorotan setelah The New York Times melaporkan bahwa tim kampanye Trump berkomunikasi secara intens dengan berbagai pemangku kepentingan di Rusia, termasuk mata-mata, pada musim panas 2016.

Setelah terkuak, pemerintah AS dilaporkan sempat meminta bantuan Badan Investigasi Federal (FBI) untuk mengatakan di hadapan publik bahwa pemberitaan mengenai tim kampanye Trump dan Rusia itu salah.

FBI menolak permintaan ini karena selama ini, AS memegang teguh aturan yang melarang kontak langsung dengan badan investigasi selama penyelidikan masih berlangsung.
Menurut seorang aparat hukum, komunikasi langsung ini bermula ketika Kepala Staf Gedung Putih, Reince Priebus, bertemu dengan Wakil Ketua FBI, Andrew McCabe, di sela sebuah rapat, sehari setelah The New York Times melansir laporan tersebut.

Namun seorang pejabat Gedung Putih mengatakan, justru McCabe yang pertama kali menghubungi Priebus sebelum rapat berlangsung. Menurut pejabat itu, McCabe mengatakan bahwa pemberitaan di The New York Times itu jauh melebih-lebihkan dari apa yang diketahui oleh FBI.

Pejabat itu menuturkan, Priebus kemudian menghampiri McCabe dan Direktur FBI, James Comey, di sela rapat untuk meminta badan investigasi itu berbicara kepada para wartawan mengenai latar belakang sebenarnya dari kasus tersebut.

Comey sendiri menolak berkomentar karena kasus kontak Rusia dan tim Trump ini masih dalam tahap penyelidikan. Seorang pejabat FBI mengatakan, Comey tak akan berkomentar hingga penyelidikan menemui titik terang.




Credit  CNN Indonesia

Lawatan Raja Salman dan Berpalingnya Saudi dari Barat

 

 

Kunjungan Raja Salman ke Indonesia dinilai menunjukkan sebuah perubahan fokus kebijakan. (Reuters/Edgar Su)

 

Jakarta, CB -- Kunjungan Raja Salman dari Arab Saudi dapat dikatakan istimewa karena baru kali ini kembali dilakukan sejak 1970-an silam. Dengan 10 nota kesepahaman atau MoU yang siap ditandatangani, kunjungan ini dilakukan di tengah kondisi perekonomian Barat yang memburuk sejak krisis 2008.

Pengamanan ketat Bandara Halim Perdanakusuma kian terasa pada Rabu (1/3) pagi. Para penumpang pesawat dari dan menuju bandara sudah siap dengan perubahan keterlambatan jadwal keberangkatan mereka, menyusul datangnya tamu VIP kenegaraan sang Raja sekitar pukul 13.45 WIB nanti.

Persiapan kedatangan Raja Salman juga terbilang mewah. Pelindung dua kota suci Mekah dan Madinah itu tak tanggung membawa sekitar 1.500 delegasinya, termasuk 19 pangeran dan 7 menteri pemerintahan.

Menurut pengamat hubungan internasional dari Universitas Paramadina, Pipip A Rifai Hasan, kunjungan Raja Salman kali ini tak lepas dari adanya perubahan kebijakan politik luar negeri dan ekonomi yang terjadi di Saudi.


Dia mengatakan, turunnya harga minyak global serta situasi politik yang semakin tak menentu di Eropa dan Amerika Serikat memaksa Saudi menentukan fokus baru pada kebijakan ekonominya dan memperkuat hubungan diplomatik dengan negara di kawasan lain.

Sebab, jika melihat dari sisi ekonomi, Saudi lebih mengutamakan pasar Eropa dan AS yang menurutnya lebih menguntungkan daripada kawasan lainnya seperti Asia, apalagi Afrika.

"Mereka ingin investasi yang aman. Selama ini mereka melihat Eropa dan AS sebagai pasar yang menguntungkan. Tapi sejak krisis 2008, Saudi mulai harus berputar otak meningkatkan perekonomiannya yang cukup terganggu di tambah dengan anjloknya harga minyak global," ujar Pipip.

Menurut Duta Besar Saudi untuk Indonesia, Osama bin Mohammed Alshuibi, 10 MoU yang akan ditandatangani Presiden Joko Widodo dan Raja Salman di Istana Bogor di antaranya meliputi bidang kebudayaan, pendidikan, keamanan, urusan Islam, perikanan dan kelautan, perdagangan, dan pariwisata.


“Jumlah dan nilai kerja sama kami tidak begitu mengerti, tapi dapat dipastikan 10 MoU itu adalah investasi dengan jumlah yang besar,” katanya di Kantor Kedubes Saudi di Jakarta.

Ditemui di kesempatan berbeda, juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Arrmanatha Nasir, membenarkan adanya penambahan jumlah kesepakatan yang semula hanya ada lima.



Pemerintah mengaku hubungan bilateral kedua negara dapat dikatakan cukup dekat, meski raja negeri kaya minyak itu baru kembali berkunjung ke tanah air dalam rentang waktu separuh abad.

Menurut Arrmanatha, penambahan kesepakatan dan luasnya bidang kerja sama menjadi tanda kekuatan hubungan bilateral antara kedua negara.


"Menlu Saudi mengatakan, kali ini memang waktu yang tepat bagi Raja Salman mengunjungi Indonesia. Selain memenuhi undangan presiden, kunjungannya ke Indonesia ini ibarat puncak dari hubungan yang sangat baik antar kedua negara," kata Arrmanatha.

Tak heran, Indonesia menganggap kunjungan Raja Salman ini cukup besar lantaran memboyong banyak investasi dan keuntungan bagi Indonesia.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung bahkan mengatakan, akan ada proyek kerja sama bernilai sekitar US$1 miliar yang ditandatangani Raja Salman di sini.

Menurut Pipip, kunjungan Raja Salman ke Jakarta memang tak lepas dari riwayat hubungan baik yang sudah terjalin bahkan sejak zaman kerajaan Islam di Nusantara.


"Indonesia dan Saudi memang memiliki sejarah hubungan dekat yang kuat bahkan sejak kerajaan-kerajaan islam masih berkuasa di Nusantara. Indonesia juga melihat Saudi, khususnya Mekah sebagai pusat pendidikan Islam dari dulu hingga saat ini," ungkap dosen yang juga mengajar program magister Ilmu Agama Islam ini.

Walau demikian, dia juga menyebut kunjungan Raja Salman ke Indonesia dan sejumlah negara di Asia lainnya seperti Malaysia, Brunei, Jepang, China, dan Maladewa kali ini pun digunakan Saudi sebagai strategi memperluas pasar dan investasi mereka.

"Khususnya Indonesia, dilihat Saudi sebagai negara yang cukup stabil dan aman untuk menggelontorkan sejumlah investasi besarnya," tuturnya menambahkan.

Pipip juga melihat kedatangan Raja Salman tidak terkait dengan situasi politik Indonesia dan SARA yang belakangan terjadi di Indonesia, khususnya Jakarta.

Lihat juga: Arab Saudi Tampik Kabar Raja Temui Rizieq

Menurutnya, kunjungan Raja Salman kali ini murni merupakan agenda politik dan penguatan hubungan kedua negara.

"Walaupun pasti ada penguatan urusan ke-Islaman antara Saudi dan Indonesia, tapi saya rasa kunjungan Raja Salman kali ini masih semata-mata agenda politik serta penguatan hubungan ekonomi kedua negara," ujar Pipip.

"Saya lihat memang ada beberapa oknum yang sengaja membingkai kunjungan Raja Salman ini dan mengaitkannya dengan hal lain, tapi saya rasa ini masih kental dengan urusan kenegaraan dan kerja sama ekonomi, khususnya memperluas pasar ekonomi mereka di Indonesia," katanya menambahkan.

Credit  CNN Indonesia

Sidang Perdana Siti Aisyah, RI Tegaskan Praduga Tak Bersalah

 

 

Kemlu RI tegaskan asa praduga tak bersalah dan akan terus mendampingi Siti Aisyah, WNI terduga kasus dugaan pembunuhan Kim Jong-nam, selama proses persidangan. (Foto: Dok. Istimewa via Detikcom)

 

Jakarta, CB -- Kementerian Luar Negeri RI menegaskan, pemerintah Indonesia terus memegang prinsip asas praduga tidak bersalah selama mendampingi Siti Aisyah, 25, warga Indonesia terduga kasus pembunuhan Kim Jong-nam, kakak tiri Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un di pengadilan.

Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Kemlu RI Lalu Muhammad Iqbal mengatakan, Indonesia terus menekankan agar semua pihak tidak serta-merta menyimpulkan dan menghakimi Siti sebelum pengadilan membuktikan bahwa Siti bersalah.

"Kami meminta seluruh pihak memegang prinsip tersebut sampai dia terbukti bersalah di pengadilan. Karena itu, baik tim perlindungan WNI KBRI Kuala Lumpur dan tim pengacara akan terus memberikan pendampingan hukum pada Siti," ungkap Iqbal dalam keterangan tertulis yang didapat CNNIndonesia.com pada Rabu (1/3).

Hari ini, Siti dan salah satu tersangka lainnya asal Vietnam, Doan Thi Huong, 28, menghadapi sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Sepang, Malaysia. Jika terbukti bersalah, kedua terdakwa bisa dijatuhi hukuman mati.

Dalam sidang, kedua terdakwa dituntut Hukum Pidana Pasal 34 mengenai Pembunuhan.

Tuntutan dibacakan di hadapan kedua terdakwa melalui penerjemah. Ketika ditanya, kedua terdakwa mengaku mengerti.

Tim Perlindungan WNI KBRI Kuala Lumpur bersama kuasa hukum Siti, Gooi Soon Seng, dari kantor pengacara Gooi & Azzura mendampingi perempuan asal Serang, Banten itu selama sidang.

Persidangan berlangsung mulai sekitar pukul 09.30 hingga pukul 10.30 waktu setempat.

Dalam sidang, tim pengacara juga mengajukan "gag order" kepada hakim, yang intinya memohon agar penyidik tidak menyampaikan hasil penyidikan mereka terkait kedua terdakwa kepada publik. Permohonan itu akhirnya dikabulkan oleh hakim.

"Inti permohonan tersebut diajukan agar tidak mengganggu proses hukum yang sedang berlangsung," kata Iqbal.

Dengan dimulainya proses persidangan, Siti dan Huong akan dipindahkan dari rumah tananan Cyberjaya ke penjara khusus wanita Kajang, Selangor.

Siti dan Huong tertangkap kamera ketika membekap wajah Jong-nam secara tiba-tiba yang tengah menunggu penerbangan ke Macau di bandara Kuala Lumpur pada 13 Februari lalu.

Tak lama, Jong-nam mengaku pusing dan dibawa ke klinik bandara hingga akhirnya tewas dalam perjalanan ke rumah sakit.

Otoritas Malaysia menemukan racun VX, zat berbahaya yang masuk dalam kategori senjata kimia. Perserikatan Bangsa-Bangsa menyebut racun ini sebagai senjata penghancur massal.

Kepada tim KBRI, Siti mengaku tidak mengetahui cairan yang ia usapkan ke wajah Jong-nam itu adalah racun, melainkan minyak bayi atau baby oil.

Menurut Siti, dia dan WN Vietnam itu melakukan aksi tersebut karena dibayar 400 ringgit atau setara Rp1,2 juta untuk mengikuti acara 'prank' atau usil di televisi.

Pemerintah Indonesia pun menduga, Siti menjadi korban penipuan dan Kim Jong-nam adalah korban dari korban.


Credit  CNN Indonesia

Khawatir 'Dibungkam', Siti Aisyah Gunakan Rompi Anti-Peluru

 

Keluar sidang, dua terdakwa kasus pembunuhan Kim Jong-nam termasuk Siti Aisyah memakai rompi anti-peluru sebagai pengamanan selama proses persidangan berlangsung. (Reuters/Stringer) 

 

Jakarta, CB -- Dua terdakwa kasus dugaan pembunuhan Kim Jong-nam, termasuk Siti Aisyah asal Indonesia, terlihat mengenakan rompi anti-peluru saat keluar ruang persidangan, usai menjalani pembacaan tuntutan oleh hakim Pengadilan Sepang, Malaysia, Rabu (1/3).

Dengan tangan diborgol, Siti dan seorang terdakwa lain asal Vietnam, Doan Thi Huong, digiring polisi dengan ketat saat keluar dari ruang sidang, menggambarkan kekhawatiran otoritas Malaysia mengenai keamanan kedua wanita itu.

Diberitakan Reuters, langkah ini dilakukan polisi untuk mencegah kejadian yang tidak diinginkan terjadi, seperti kemungkinan sejumlah oknum yang mengincar nyawa Siti dan Huong agar tak buka mulut dalam kesaksian mereka selama persidangan berlangsung.

Sebab, sejauh ini polisi masih mengejar enam buronan lain yang diduga terlibat dalam kematian anak sulung Kim Jong-il itu. keenam buronan itu diketahui berkewarganegaraan Korut.

Saat ditemui usai persidangan, kuasa hukum Huong, Selvam Shanmugam, mengatakan perempuan berusia 28 tahun itu mengaku tidak bersalah kepadanya.

"Dia membantah, dia membantah dan berkata 'aku tidak bersalah'," kata Shanmugam.

Tim perlindungan WNI Kedutaan Besar RI di Kuala Lumpur juga mendampingi Siti selama persidangan itu.

Kementerian Luar Negeri RI menegaskan, pemerintah terus memegang prinsip asas praduga tidak bersalah selama mendampingi perempuan asal Serang itu di pengadilan.

"Kami meminta seluruh pihak memegang prinsip tersebut sampai dia terbukti bersalah di pengadilan. Karena itu, baik tim perlindungan WNI KBRI Kuala Lumpur dan tim pengacara akan terus memberikan pendampingan hukum pada Siti," ungkap Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Kemlu RI Lalu Muhammad Iqbal dalam pernyataan yang didapat CNNIndonesia.com.

Dalam sidang yang berlangsung sekitar pukul 09.30 hingga 10.30 waktu setempat itu, kedua terdakwa dituntut Hukum Pidana Pasal 34 mengenai Pembunuhan dengan ancaman hukuman mati.

Tuntutan dibacakan di hadapan kedua terdakwa melalui penerjemah. Ketika ditanya, Siti yang saat itu mengenakan kaus berwarna merah dan ekspresi wajah serius mengaku mengerti terkait tuntutan yang dilayangkan padanya.

Sementara Huong, terlihat muncul di pengadilan mengenakan kemeja kuning dengan rambut yang dicat berwarna pirang. Ekspresinya wajahnya terlihat pasrah dan tertekan.



"Dia tertekan, semua orang pasti tertekan saat dirinya terancam dihukum mati," kata Shanmugam.

Selama sidang, tim kuasa hukum Siti dari kantor pengacara Gooi & Azzura juga mengajukan "gag order" kepada hakim, yang intinya memohon agar penyidik tidak menyampaikan hasil penyidikan mereka terkait kedua terdakwa kepada publik. Permohonan itu akhirnya dikabulkan oleh hakim.

"Inti permohonan tersebut diajukan agar tidak mengganggu proses hukum yang sedang berlangsung," kata Iqbal.

Dengan dimulainya proses persidangan, Siti dan Huong akan dipindahkan dari rumah tananan Cyberjaya ke penjara khusus wanita Kajang, Selangor. Sidang selanjutnya akan berlangsung 13 April mendatang.

Kemlu RI berharap, seluruh terdakwa khususnya Siti bisa mendapat proses hukum yang adil dan terpenuhi seluruh hak hukumnya tanpa mendapat penghakiman dari publik.




Credit  CNN Indonesia

Pejabat senior Palestina dilarang masuk ke Mesir

 

Ramallah (CB) - Pejabat senior Palestina dilarang memasuki Mesir, mendorong delegasi Palestina untuk memprotes larangan itu dengan menarik diri dari konferensi kontraterorisme yang ia hadiri, ungkap pejabat, Selasa (28/2).

Jibril Rajoub, yang merupakan anggota senior partai Fatah yang dipimpin Presiden Palestina Mahmud Abbas, mengatakan kepada AFP bahwa dia "terkejut dengan keputusan keamanan Mesir untuk melarang saya memasuki Mesir".

Rajoub, yang juga mengepalai Asosisasi Sepak Bola Palestina, mengatakan bahwa menteri pemuda dan olahraga Mesir telah menunggu di bandara untuk menemuinya.

Pejabat bandara Mesir mengatakan bahwa Rajoub dilarang masuk "atas instruksi dari salah satu dinas keamanan Mesir", tanpa memberikan rincian lebih lanjut.

Menteri Kehakiman Palestina Ali Abu Diak, yang dijadwalkan akan berpartisipasi dengan Rajoub dalam konferensi di kota wisata Laut Merah Sharm el-Sheikh, mengumumkan bahwa dia mengungkapkan protesnya dengan menarik diri dari pertemuan itu, ungkap pejabat Mesir.

Mesir, yang merupakan salah satu dari dua negara Arab yang menandatangani perjanjian damai dengan Israel, memainkan peran utama di Liga Arab, yang berbasis di Kairo.




Credit  antaranews.com

Gerilyawan serbu ibu kota provinsi di Afghanistan Timur

 

Dokumentasi seorang Tentara Nasional Afganistan berjaga di pos pemeriksaan di Provinsi Logar, Afganistan, Selasa (16/2). Penasehat NATO menginginkan tentara Afganistan mengurangi waktu melayani pos pemeriksaan dan lebih terlibat memerangi militan Taliban, pergeseran kunci taktis dari koalisi diharapkan akan memungkinkan pasukan lokal mengatasi pemberontakan yang semakin meningkat. Foto diambil 16 Februari 2016. (ANTARA FOTO)

 

Mehtarlam, Afghanistan (CB) - Dua personel polisi cedera dan beberapa gerilyawan tewas setelah petempur Taliban pada Rabu (1/3) menyerang pos pemeriksaan keamanan di Kota Mehtarlam, Ibu Kota Provinsi Laghman, kata seorang pejabat.

"Ratusan anggota Taliban menyerbu pos gaungan pasukan keamanan Afghanistan di Wilayah Maydani, Katal, Safiyo Qala, Armal dan Basram di sisi luar kota tersebut pada dini hari, sehingga memicu bentrokan sengit," kata sumber itu.

Informasi awal menunjukkan dua personel keamanan cedera dan tiga lagi hilang setelah bentrokan tersebut, katanya.

"Banyak korban jiwa jatuh di pihak gerilyawan dan baku-tembak sporadis masih berlangsung di sana sekitar tengah hari," kata sumber itu, sebagaimana dikutip Xinhua. Ia menambahkan perincian lebih lanjut akan disampaikan kepada masyarakat pada hari yang sama.

Gubernur Provinsi Laghnam, Abdul Jabar Nahimi, bersama dengan para pejabat keamanan setempat, mengadakan pertemuan keamanan guna memantau situasi dan personel keamanan tambahan dikirim ke tempat yang menjadi sasaran, kata pemerintah provinsi di dalam satu pernyataan.

Belum diketahui apakah ada korban di pihak sipil selama bentrokan di kota itu, yang terletak 90 kilometer di sebelah timur Ibu Kota Nasional Afghanistan, Kabul.

Bentrokan terjadi saat anggota Taliban melancarkan serangan terkoordinasi di dua lokasi terpisah di Kabul pada Rabu, sehingga menewaskan satu orang tewas dan 35 orang lagi cedera.

Petempur faksi santri itu, yang menguasai Afghanistan sebelum digulingkan pada penghujung 2001, melancarkan perlawanan lagi, melakukan penyergapan dan serangan bunuh diri, dan menewaskan personel keamanan serta warga sipil.

Mereka telah melancarkan serangan baru sejak awal 2015, ketika pasukan keamanan Afghanistan mengemban tanggung-jawab penuh keamanan dari pasukan AS dan NATO.




Credit  antaranews.com

Presiden Iran, Turki bertemu untuk turunkan ketegangan

 

Dubai (CB) - Presiden Iran Hassan Rouhani dan Presiden Turki Tayyip Erdogan pada Rabu sepakat untuk meningkatkan hubungan, termasuk dalam perang melawan terorisme, lapor kantor berita IRNA, setelah kedua negara terlibat perang kata-kata.

Iran dan Turki mendukung pihak-pihak berbeda dalam konflik di Suriah, lapor Reuters.

Iran, yang sebagian besar penduduknya merupakan Muslim Syiah, mendukung pemerintahan Presiden Bashar al-Assad. Turki, yang berpenduduk mayoritas Muslim Sunni, menyokong kelompok-kelompok oposisi Suriah.

Pekan lalu, Presiden Erdogan dan Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu melancarkan tudingan terhadap Iran, bahwa Teheran berupaya mengacaukan stabilitas Suriah dan Irak serta mendukung kelompok aliran tertentu.

Karena tuduhan itu, Teheran memanggil duta besarnya di Ankara.

Sebagai tanggapan atas tudingan Ankara tersebut, Rouhani mengatakan saat dikutip IRNA pada Rabu, "Iran mendukung keutuhan wilayah negara-negara kawasan ... terutama Irak dan Suriah."

"Menyelesaikan perbedaan politik (antara Iran dan Turki) dapat membantu stabilitas kawasan," kata Rouhani setelah melakukan pembicaraan dengan Erdogan.

Pembicaraan itu berlangsung di sela-sela pertemuan puncak tentang kerja sama ekonomi di ibu kota negara Pakistan, Islamabad.

Persaingan di kawasan antara Iran dan Turki bukan hal baru. Namun, para pengulas politik telah mengaitkan pernyataan-pernyataan Ankara yang lebih keras dengan pendekatan Presiden Amerika Serikat Donald Trump terhadap Timur Tengah.

Trump telah bersikap tajam terhadap Iran, termasuk soal kesepakatan nuklir yang dicapainya pada 2015 dengan negara-negara utama.

Sementara Turki, sekutu NATO, berharap dapat meningkatkan hubungan dengan Washington setelah kekakuan, yang sebagian dikarenakan kritik AS menyangkut catatan Turki terkait hak asasi manusia.

Sebagai balasan oleh Turki pada Rabu, Cavusoglu mengatakan kepada IRNA saat wawancara bahwa Ankara menghargai pernyataan dukungan Teheran terhadap pemerintahnya ketika percobaan kudeta terhadap Erdogan terjadi pada 15 Juli 2016.

Pekan lalu, Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif menyebut Turki sebagai tetangga yang tidak tahu berterima kasih.

"Mereka (Turki) menuduh kami (menjunjung) sektarianisme. Tapi jangan lupa, kami tidak tidur pada malam (percobaan) kudeta," katanya.

Kendati memiliki banyak perbedaan, Turki dan Iran --bersama-sama dengan Rusia-- telah mensponsori perundingan perdamaian Suriah di ibu kota negara Kazakhstan, Astana.

Perundingan digelar sebagai upaya untuk mengakhiri perang saudara di Suriah, yang muncul pada 2011.




Credit  ANTARA News

Tentara Irak kontak senjata sengit dengan ISIS di Mosul

 

Tentara Irak menembakkan roket ke arah militan ISIS dalam pertempuran melawan mereka, dekat kompleks militer Ghozlani, selatan Mosul, Irak, Kamis (23/2/2017). (REUTERS/Alaa Al-Marjani)

 

Mosul, Irak (CB) - Tentara Irak, Rabu (1/3), kontak senjata sengit dengan anggota kelompok ISIS di pinggir barat Mosul, sementara pasukan lain bergerak maju di daerah pedesaan di bagian lain itu, kata militer Irak.

Polisi federal dan pasukan khusus Kementerian Dalam Negeri Irak, yang dikenal dengan nama Pasukan Reaksi Cepat, melancarkan operasi pembersihan pada gedung dan jalan di Permukiman Tayan dan Jawsaq --yang dibebaskan belum lama ini-- di pinggir selatan Mosul, kata Komando Operasi Gabudngan di dalam satu pernyataan.

Selama hari itu, bentrokan menewaskan 15 petempur ISIS dan seorang penembak jitu serta menghancurkan empat gedung yang dipasangi peledak. dua bom mobil dan satu lokasi pembuatan bom, kata pernyataan tersebut.

Operasi pembersihan itu dilancarkan saat tentara merebut kembali Permukiman Jawsaq dan mengamankan kaki jembatan strategis di Sungai Tigris, yang oleh warga setempat dinamakan Jembatan Ke-4, dan membawa tentara ke ujung Permukiman Dawassa, tempat gedung utama pemerintah berada.

Personel komando dari Dinas Kontra-Terorisme (CTS) terus membuat kemajuan di Permukiman Wadi Hajar di pinggir selatan kota itu. Mereka merebut kembali 70 persen permukiman di tengah bentrokan sengit dengan petempur IS, kata pernyataan tersebut.

Pasukan khusus CTS juga sepenuhnya membersihkan bangunan di Permukiman Mamoun, dan pada saat yang sama membuat kemajuan awal di Permukiman Mansour, yang berdampingan, sehingga tak kurang dari 40 anggota ISIS tewas.

Di luar kota tersebut, Divisi Ke-9 Angkatan Darat dan satuan paramiliter Syiah Hashd Shaabi bergerak maju melalui gurun terbuka di sebelah barat Mosul.

Operasi sebelah barat Mosul itu bertujuan memutus jalan antara Mosul Barat dan Kota Kecil Tal Atar, yang dikuasai ISIS, guna mencegah gerilyawan fanatik melakukan pemasokan kembali atau mundur saat mereka menghadapi tekanan dari pasukan Irak yang bergerak maju ke arah selatan.

Perdana Menteri Irak Haider Al-Abadi, yang juga adalah Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata, pada 19 Februari mengumumkan dimulainya serangan mengusir  ISIS dari sisi barat Mosul, yang dikenal dengan nama Pinggir Kanan Sungai Tigris, yang membelah kota itu.

Pada akhir Januari, Al-Abadi mengumumkan pembebasan pinggir timur Mosul, atau Tepi Kiri Sungai Tigris, setelah lebih dari 100 hari pertempuran melawan petempur ISIS.





Credit  antaranews.com

Ledakan dan baku tembak guncang Kabul

 

Pasukan keamanan Afganistan memeriksa lokasi serangan bom mobil bunuh diri di gedung keamanan pemerintah di Kabul, Afganistan, Selasa (19/4/2016). (REUTERS/Mohammad Ismail )

 

Kabul (CB) - Suara ledakan dan tembakan bergema di Kabul dalam dua serangan terpisah Taliban yang menyasar gedung-gedung keamanan di ibu kota Afghanistan, Kabul, Rabu, saat pemberontak meningkatkan serangan sebelum memulai operasi musim semi tahunan mereka.

Bom mobil menghantam sebuah kantor polisi Afghanistan di Kabul barat dan baku tembak pun terjadi, kata Kementerian Dalam Negeri.

Beberapa menit kemudian, seorang pengebom bunuh diri meledakkan diri saat mencoba memasuki kantor Badan Intelijen Afghanistan di Kabul timur, tambah kementerian.

"Ada dua serangan di Kabul hari ini," kata juru bicara Kementerian Dalam Negeri Najibullah Danish kepada kantor berita AFP.

"Ada korban dari serangan pertama dan kami juga mendapatkan laporan baku tembak, tapi pada saat ini, kami tidak dapat memastikan apakah itu adalah serangan kompleks."

Taliban mengklaim kedua serangan tersebut.

Kementerian Kesehatan Afghanistan menyatakan 18 korban terluka akibat kejadian itu, beberapa dari mereka mengalami luka serius, dan dibawa ke rumah sakit.

"Jumlah korban diperkirakan akan bertambah karena ambulans masih dalam perjalanan," kata juru bicara kementerian Waheed Majroh kepada AFP.

Pasukan keamanan Afghanistan sedang berjuang melawan kebangkitan kembali Taliban di tengah peningkatan korban dan desersi saat pemberontak meningkatkan serangan di seluruh negeri bahkan di bulan-bulan dingin ketika pertempuran biasanya menurun.

Upaya berulang untuk meluncurkan perundingan damai dengan Taliban gagal dan musim pertempuran sengit baru diperkirakan bermula pada musim semi.




Credit  antaranews.com

Raja Salman terima tanda kehormatan Bintang Adipurna

Presiden Joko Widodo (kanan) menganugerahkan Bintang Republik Indonesia Adipurna kepada Raja Salman bin Abdulaziz Al-Saud dari Arab Saudi (kedua kanan) disela kunjungan kenegaraan di Istana Bogor, Jawa Barat, Rabu (1/3/2017). Tanda jasa tersebut diberikan sebagai penghargaan atas jasa-jasa Raja Salman atas keberlangsungan hubungan baik kedua negara. (ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari)

Bogor (CB) - Presiden RI Joko Widodo memberikan Tanda Kehormatan Bintang Republik Indonesia Adipurna kepada Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz al-Saud di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu, seusai melaksanakan pertemuan bilateral.

Menurut keterangan tertulis Kepala Biro Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan Laksma TNI Suyono Thamrin, tanda kehormatan tersebut diberikan sebagai penghargaan atas jasa-jasanya yang sangat luar biasa di berbagai bidang yang sangat berguna bagi kelangsungan hubungan baik kedua bangsa dan negara.

Pemberian tanda kehormatan tertinggi tersebut juga dilakukan dengan mempertimbangkan kesetaraan hubungan timbal balik kenegaraan karena Presiden Joko Widodo juga menerima tanda kehormatan serupa, Star of the Order of King Abdul Aziz Al-Saud Medal, di Istana Al-Salam Diwan Malaki, Jeddah, pada 12 September 2015.

Raja Salman tampak senang menerima penghargaan tersebut dan sempat memeluk serta mencium Presiden Joko Widodo.

Presiden Jokowi memasangkan tanda kehormatan itu secara langsung kepada Raja Salman. Meski sempat terlepas namun bintang jasa tersebut kemudian terpasang kembali dengan baik.

Tidak lama setelah penganugerahan tanda kehormatan, Raja Salman dan rombongan meninggalkan Istana Bogor pada sekitar pukul 17.10 WIB.


Credit  antaranews.com

Alasan Raja Salman Terima Penghargaan Bintang Adipurna

Presiden Jokowi (kanan) mendampingi Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz Al-Saud menandatangani buku tamu saat kunjungan kenegaraan di Istana Bogor, Jawa Barat, 1 Maret 2017. Jokowi mengatakan bahwa kunjungan tersebut menjadi titik tolak bagi peningkatan hubungan kerja sama Indonesia dan Arab Saudi. TEMPO/Subekti

 

CB, Bogor--Presiden Joko Widodo memberikan penghargaan kepada Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz Al Saud. Anugerah berupa Tanda Kehormatan Bintang Republik Indonesia Adipurna tersebut diberikan di tengah pertemuan bilateral di Istana Bogor, Rabu, 1 Maret 2017.

Penyerahan tanda kehormatan itu didasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 22/TK/Tahun 2017. Dari siaran pers yang diterima Tempo, Kepala Biro Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan Laksamana Pertama TNI Suyono Thamrin mengatakan tanda kehormatan diberikan sebagai penghargaan atas jasa yang sangat luar biasa.

 

Menurut dia, jasa yang berarti itu mempunyai dampak besar bagi kelangsungan hubungan kedua negara. Di sisi lain, pemberian tanda kehormatan tertinggi itu juga mempertimbangkan kesetaraan hubungan timbal balik. Sebelumnya Presiden Joko Widodo menerima tanda kehormatan serupa.

Kerajaan Arab Saudi menyebut penghargaan yang diberikan ke Presiden Jokowi sebagai Star of the Order of King Abdul Aziz Al-Saud Medal. Pemberian tanda kehormatan dilakukan saat Presiden melakukan kunjungan kerja ke Istana Al-Salam Diwan Malaki, Jeddah, 12 September 2015.

 

Pada kesempatan terpisah, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan pemberian Tanda Kehormatan Adipurna kepada Raja Salman tidak lepas karena jasanya dalam meningkatkan hubungan Indonesia-Arab Saudi. "Tahun lalu Presiden dapat penghargaan juga," kata dia di Istana Bogor.

Credit  tempo.co

MoU kerja sama RI-Arab Saudi

Presiden Joko Widodo (kanan) mendampingi Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz Al-Saud (tengah) menandatangani buku tamu saat kunjungan kenegaraan di Istana Bogor, Jawa Barat, Rabu (1/3/2017). Presiden mengatakan bahwa kunjungan tersebut menjadi titik tolak bagi peningkatan hubungan kerja sama Indonesia dan Arab Saudi. (ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari) 

Jakarta (CB) - Presiden Joko Widodo dan Raja Salman bin Abdulaziz Al-Saud menyaksikan penandatanganan beberapa nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) kerja sama antara Indonesia dan Arab Saudi di Istana Bogor, Rabu.

Di antara nota kesepahaman kerja sama yang ditandatangani adalah yang berkenaan dengan pertemuan komisi bersama antara menteri luar negeri kedua negara serta pembiayaan proyek pembangunan antara Saudi Fund for Development dan Pemerintah Republik Indonesia, yang ditandatangani oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia dan wakil direktur Saudi Fund.

Selain itu ada nota kesepahaman kerja sama kebudayaan antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan Kementerian Kebudayaan dan Informasi Kerajaan Arab Saudi dan kerja sama pengembangan usaha kecil menengah antara Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia dan Otoritas Usaha Kecil dan Menengah Kerajaan Arab Saudi.

Lalu ada nota kesepahaman antara Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan Kementerian Kesehatan Kerajaan Arab Saudi serta antara otoritas aeronautika Indonesia dan Arab Saudi.

Sementara antara Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia dan Kementerian Pendidikan Kerajaan Arab Saudi ada nota kesepahaman kerja sama bidang riset ilmiah dan pendidikan tinggi.

Nota kesepahaman kerja sama juga ditandatangani oleh Kementerian Agama Republik Indonesia dan Kementerian Urusan Dakwah dan Bimbingan Islam Kerajaan Arab Saudi.

Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan Kementerian Perdagangan dan Investasi Kerajaan Arab Saudi menandatangani nota kesepahaman kerja sama bidang perdagangan, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kementerian Dalam Negeri Kerajaan Arab Saudi meneken nota kesepahaman kerja sama dalam pemberantasan kejahatan.

Ada juga penandatanganan nota kesepahaman mengenai kerja sama bidang kelautan dan perikanan.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi saat konferensi pers mengatakan kerja sama antara kedua negara dalam dua tahun terakhir meningkat pesat.

"Selain membahas isu penting membahas kepentingan umat, kedua pemimpin juga sepakat meningkatkan kerja sama di berbagai bidang, termasuk bidang perdagangan dan investasi," kata Retno.

Ia menjelaskan pula bahwa secara khusus Presiden Joko Widodo mengapresiasi pengembalian kuota haji Indonesia ke tingkat yang normal, yaitu 211 ribu orang, dan memberikan kuota tambahan 10 ribu pada 2017.

Di samping itu, ia menjelaskan, Presiden menitipkan warga Indonesia yang tinggal di Arab Saudi dan telah memberikan kontribusi bagi pembangunan negara itu agar mendapatkan pengayoman dan perlindungan dari Raja Salman.

Di bidang perdagangan, kata Retno, Presiden mengajak Raja Salman untuk menghilangkan hambatan-hambatan perdagangan dan mengharapkan Indonesia diberi kemudahan akses pasar, terutama untuk perikanan, obat-obatan, alat kesehatan dan produk-produk tekstil.

Presiden, menurut dia, juga menyambut baik penandatanganan rencana induk program pembangunan kilang Cilacap antara Pertamina dan Aramco senilai enam miliar dolar AS. Presiden juga mendorong penyusunan rancangan dasar pembentukan perusahaan patungannya.

Menteri Luar negeri mengatakan kedua pemimpin juga membahas beberapa proyek yang ditawarkan Indonesia, di antaranya proyek pembangunan kilang di Dumai, Balongan dan Bontang, pembangunan PLTU Mulut Tambang di Jambi, serta pembangunan infrastruktur sumber daya air, air minum, sanitasi dan perumahan.

"Untuk menindaklanjuti pertemuan antar kedua pemimpin maka kedua pemimpin sepakat untuk segera menindaklanjuti kesepakatan yang dibahas dengan mengirimkan para menterinya," katanya.



Credit  antaranews.com

Kenakan Mislah Cokelat, Raja Salman Tiba di Tanah Air

 

Raja Salman tiba di Indonesia (Foto: INews)

 

JAKARTA - Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz Al-Saud akhirnya tiba di Indonesia. Pesawatnya mendarat di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (1/3/2017).

Pantauan SINDOnews, Raja Salman menumpangi Pesawat Saudia Arabian Airline. Pesawat yang di sekitar moncongnya bertuliskan 'God Bless You' itu mendarat sekira pukul 12.35 WIB.

Tampak petugas memasang tangga pesawat. Baru pada pukul 12.50 WIB, Raja Salman turun dari pesawat yang ditumpanginya.

Raja berusia 81 tahun ini tampak mengenakan mislah cokelat keemasan. Mislah adalah jubah tradional Arab Saudi yang biasanya digunakan setelah thawb yang menjadi pakaian standar pria di Arab Saudi.

Setibanya, Raja Salman disambut hangat oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan langsung bergegas memasuki mobil yang telah disiapkan untuk menuju Istana Kepresidenan di Bogor, Jawa Barat.

Raja Salman terpantau menggunakan mobil mewah bermerk Mercy Limousine berplat Arab Saudi dengan dikawal ketat personel baik Polri dan TNI. Rencananya, Presiden Jokowi dan Raja Salman akan melewati jalan tol Jagorawi dengan pengawalan ketat.





Credit  sindonews.com

Raja Salman Boyong 14 Menteri dan 25 Pangeran ke Indonesia

JAKARTA - Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung memastikan Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz Al-Saud bakal memboyong sejumlah menteri dan pangeran ‎ke Indonesia.

Menurut Pramono, jika sebelumnya Raja Salman dikabarkan hanya akan membawa‎ sebanyak 10 menteri pemerintahan Kerajaan Arab Saudi, dia memutuskan menambah empat menterinya.

‎"Tambah empat orang sesuai yang diajukan resmi oleh protokol Istana Kerajaan‎," ujar Pramono di Istana Negara, Jakarta, Rabu (1/3/2017).

Kendati begitu, Pramono mengaku pemerintah telah menyiapkan secara matang sejumlah pihak yang bakal dibawa Raja Salman ke Indonesia, termasuk 25 Pangeran Kerajaan Arab Saudi.

Pramono mengaku persiapan untuk menyambut rombongan penguasa Arab Saudi itu sudah dikoordinasikan sejak dua minggu yang lalu. Ditambahkannya, koordinasi itu dilakukan tanpa dalam kondisi serba mendadak.

"Enggak mendadak. Bukan hal yang berubah, udah dilaporkan sebelumnya‎," pungkasnya.



Credit  sindonews.com

Sentimen Anti-China dan Investasi "Gila-gilaan" Saudi di Malaysia....

 

Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz al-Saud saat bertemu PM Malaysia Najib Razak di Putrajaya, Senin (27/2/2017). Foto / REUTERS / Edgar Su

 

KUALA LUMPUR - Kunjungan Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz ke Malaysia diikuti dengan penanaman investasi “gila-gilaan” sebesar USD7 miliar atau sekitar Rp93,3 triliun. Nilai investasi Saudi ini digunakan Perdana Menteri (PM) Najib Razak untuk membalas tuduhan bahwa dia menggadaikan kedaulatan ke China karena dianggap pro-investasi China.

Investasi besar-besaran Saudi di Malaysia ini dilakukan oleh perusahaan minyak nasional Arab Saudi, Saudi Aramco. Bersama perusahaan minyak nasional Malaysia, Petronas, Saudi Aramco ingin menggarap proyek Pengerang Integrated Petroleum Complex (PIPC), sebuah kilang minyak di Malaysia.

Penandatanganan kesepakatan untuk penanaman investasi itu dilakukan hari ini (28/2/2017). PM Najib mengungkap nilai investasi Saudi itu usai melakukan pertemuan dengan Raja Salman pada hari Senin kemarin.

Najib membalas para kritikus yang menuduhnya telah membahayakan kedaulatan Malaysia karena menyambut investasi China dalam jumlah besar ke negaranya.

”Anda dapat melihat bahwa Malaysia telah mendapatkan hubungan yang sangat baik dengan banyak negara. Ketika kami pergi ke China, kami dituduh menjual kedaulatan kita. Saya bertanya-tanya, akankah mereka mengatakan kami menjual kedaulatan kita ke Arab Saudi?,” kata Najib mengacu pada investasi Saudi.

”Ini bukan soal kedaulatan tapi investasi. Ini adalah suara kepercayaan yang dalam perekonomian kita,” lanjut Najib, seperti dikutip The Straits Times.

Kritik terhadap Najib itu muncul dari lawan-lawan politiknya setelah China ingin menggarap beberapa proyek di Malaysia dengan nilai 144 miliar ringgit setelah kunjungan Najib ke Beijing selama sepekan pada akhir tahun lalu. Proyek-proyek itu termasuk proyek East Coast Rail Line.

Arab Saudi telah menjadi pendukung kuat Najib. PM Najib pernah menghadapi tuduhan menerima “dana siluman” sebesar USD700 juta yang masuk ke rekening pribadinya di tengah munculnya skandal dugaan korupsi di lembaga keuangan negara 1Malaysia Development Berhad (1MDB). Dana itu pernah diklaim sebagai sumbangan dari Saudi.

Riyadh pun mendukung klaim pemimpin Malaysia itu dengan menyatakannya sebagai sumbangan politik dari para pemimpin Kerajaan Saudi menjelang pemilu tahun 2013.




Credit  sindonews.com

Rusia dan China Veto Resolusi DK PBB Soal Suriah

 

Rusia dan China dilaporkan kembali memveto resolusi Dewan Keamanan (DK) PBB mengenai Suriah. Foto/Istimewa

 

NEW YORK - Rusia dan China dilaporkan kembali memveto resolusi Dewan Keamanan (DK) PBB mengenai Suriah. Kali ini resolusi yang di veto adalah mengenai penjatuhan sanksi terhadap Suriah, terkait dengan penggunaan senjata kimia dan serangan terhadap warga sipil.

Melansir Manila Times pada Rabu (1/3), ini ketujuh kalinya Rusia telah menggunakan hak vetonya untuk melindungi rezim Damaskus. Cina telah mendukung Moskow dengan menggunakan hak vetonya enam kali terhadap Suriah Suriah.

Presiden Rusia Vladimir Putin sebelumnya memperingatkan pemungutan suara untuk menjatuhkan sanksi terhadap Suriah adalah benar-benar tidak pantas, karena ini terjadi saat berlangsungnya pembicaraan damai di Jenewa.

Resolusi yang dirancang oleh Inggris, Prancis dan Amerika Serikat (AS) sendiri sejatinya mendapatkan dukungan dari sembilan anggota DK PBB, sementara tiga negara menentangnya yakni Bolivia, Cina dan Rusia. Sementara itu Mesir, Ethiopia dan Kazakhstan abstain.

Resolusi DK PBB membutuhkan sembilan suara positif, dengan catatan tidak ada anggota tetap DK PBB yang menggunakan hak vetonya dalam pemungutan suara. Jika ini terjadi, maka resolusi itu bisa disahkan, dan diimplementasikan.


Credit  sindonews.com

AS Sayangkan Veto Rusia Soal Resolusi DK PBB Terkait Suriah

Duta Besar AS untuk PBB, Nikki Haley menyatakan pihaknya menyayangkan sikap Rusia yang kembali memveto resolusi Dewan Keamanan (DK) PBB soal Suriah. Foto/Istimewa

 

NEW YORK - Amerika Serikat (AS) menyayangkan sikap Rusia yang kembali memveto resolusi Dewan Keamanan (DK) PBB soal Suriah. Rusia dan China memveto resolusi DK PBB mengenai penjatuhan sanksi terhadap Suriah.

"Resolusi ini sangat tepat. Ini adalah hari yang menyedihkan di Dewan Keamanan, ketika anggota mulai membuat alasan bagi negara-negara anggota lainnya membunuh rakyat mereka sendiri," kata Duta Besar AS untuk PBB, Nikki Haley.

"Dunia ini pasti menjadi tempat yang lebih berbahaya," sambungnya dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Manila Times pada Rabu (1/3).

Dalam resolusi ini PBB akan menjatuhkan sanksi kepada 11 orang pejabat Suriah, mayoritas diantaranya adalah pejabat militer Suriah, dan 10 entitas terkait dengan serangan kimia pada tahun 2014 dan 2015 di negara tersebut.

Sanksi itu mencakup larangan penjualan helikopter dan bahan kimia untuk Angkatan Bersenjata atau pemerintah Suriah.

Veto ini sendiri adalah ketujuh kalinya bagi Rusia untuk melindungi rezim Damaskus. Sebelumnya China telah mendukung Moskow dengan menggunakan hak vetonya enam kali terhadap Suriah Suriah





Credit  sindonews.com

Raja Salman dan Jokowi Akan Teken 10 Kesepakatan Kerja Sama

 

 

Raja Salman bin Abdulaziz Al-Saud. (Foto: REUTERS/Jim Bourg)

 

Jakarta, CB -- Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia Osama bin Mohammed Alshuibi menuturkan, ada sekitar 10 kesepakatan kerja sama yang sudah final dan akan ditandatangani Raja Salman bin Abdulaziz Al-Saud saat bertemu dengan Presiden Joko Widodo.

“Delapan Memorandum of Understanding (MoU) sudah selesai, hari ini sisa dua Mou selesai dan akan ditandatangani nanti,” kata Alshuibi di Kantor Kedubes Arab Saudi di Jakarta, Selasa (28/2).

Dia menjabarkan kesepuluh kesepakatan yang dimaksud antara lain menyangkut kerja sama di bidang keamanan, kebudayaan, pendidikan, urusan Islam, perdagangan, UKM, perikanan dan kelautan, serta pariwisata.

Dalam bidang pendidikan dan kebudyaan, Alshuibi menuturkan, Saudi bersedia membantu pembangunan sekolah Bahasa Arab di tiga kota besar di Indonesia yakni Makassar, Surabaya, dan Medan.

Meskipun begitu, Alshuibi tak bisa merinci total nilai kerja sama antara kedua negara. Ia memastikan bahwa kerja sama yang terjalin antar kedua negara akan memberi manfaat besar bagi Indonesia.

“Jumlah dan nilai kerja sama kami tidak begitu mengerti, tapi dapat dipastikan 10 MoU itu adalah investasi dengan jumlah yang besar,” katanya.

Ditemui di kesempatan berbeda, juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Arrmanatha Nasir, membenarkan adanya penambahan jumlah kesepakatan yang akan diteken kedua pemimpin saat bertemu di Istana Bogor, 1 Maret nanti.

Menurutnya, penambahan kesepakatan dan luasnya bidang kerja sama menandakan kuatnya hubungan bilateral antara kedua negara.

“Semula ada lima kesepakatan yang sudah final, tapi sejak kemarin sore (27/2) jumlahnya bertambah lima lagi,” kata Arramanatha saat ditemui di kawasan Menteng, Jakarta Pusat.

Selain itu, Arramanatha menegaskan akan ada beberapa hal prioritas yang akan dibahas oleh Jokowi dan Raja Salman. Salah satunya mangenai permintaan penambahan kuota haji bagi warga negara Indonesia.

Menurutnya, masalah kuota haji akan secara khusus dibahas Jokowi mengingat jumlah daftar tunggu peserta haji Indonesia kian mengular.

“Meski ada penambahan kuota haji bagi warga Indonesia tapi itu belum sepenuhnya bisa mengurangi waktu tunggu yang panjang. Ada kemungkinan Presiden Jokowi mengangkat isu ini,” ucapnya.

Raja Salman dan rombongan direncanakan tiba di Bandara Halim Perdanakusuma pada 1 Maret. Rencananya, Pelindung dua kota suci Mekkah dan Madinah itu akan menghabiskan waktu selama 9 hari di Jakarta dan Bali bersama sekitar 1.500 delegasi termasuk 19 pangeran dan 7 meneteri.

Kunjungan Raja Salman kali ini merupakan yang pertama kalinya sejak lawatan terakhir pemimpin Arab Saudi ke Indonesia pada 1970.

Selain bertemu Jokowi, Raja Salman direncanakan akan berpidato di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), bertemu dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla, mengunjungi Masjid Istiqlal, dan menemui sejumlah pemimpin organisasi Islam seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), Muhammadiyah, dan Nahdlatul Ulama (NU).

“Raja Salman juga akan bertemu dengan sejumlah pemimpin organisasi Islam besar seperti MUI, NU, dan Muhammadiyah. Selain (organisasi) itu tidak ada rencana lain,” kata Arrmanatha.


Credit  CNN Indonesia

Australia Tarik Semua Dubes untuk Bantu Susun Kebijakan Baru

 

 

Selama dua hari pada bulan depan, sekitar 113 perwakilan tinggi negara itu akan berada di Canberra untuk bertemu dengan Perdana Menteri, Malcolm Turnbull. (Reuters/David Gray)

 

Jakarta, CB -- Australia akan memulangkan sementara semua duta besar di seluruh negara asing untuk membantu penyusunan komponen akhir dari kebijakan luar negeri mereka.

Selama dua hari pada bulan depan, sekitar 113 perwakilan tinggi negara itu akan berada di Canberra untuk bertemu dengan Perdana Menteri, Malcolm Turnbull, serta Menteri Luar Negeri, Julie Bishop, dan Menteri Perdagangan, Steven Ciobo.

"Pertemuan ini sangat penting untuk memperkuat pengaruh dan sikap Australia di dunia. Di tengah ketidakpastian global ini, pengalaman dan kecerdasan para diplomat senior kami sangat dibutuhkan," ujar Bishop sebagaimana dilansir Reuters, Rabu (1/3).

Mereka akan membahas kerangka politik luar negeri dalam bidang perdagangan dan kebijakan pembangunan di era global. Kebijakan baru itu nantinya akan tertuang dalam buku putih yang disahkan pada akhir tahun ini.

"Yang kami cari adalah kerangka strategis komprehensif agar kami dapat membentuk dan memegang pengaruh positif bagi kepentingan nasional kami dan membentuk semuanya menjadi lebih baik ketimbang hanya bereaksi terhadap masalah ketika sudah terjadi," kata Bishop.

Buku putih semacam ini terakhir kali dirilis Australia pada masa pemerintahan John Howard. Namun kini, Australia menghadapi tantangan baru untuk menyeimbangkan hubungan perdagangannya dengan China yang mulai memperluas pengaruhnya di Laut China Selatan.

Belakangan ini, hubungan Australia dengan AS sebagai sekutu juga mulai mengendur, terutama sejak pelantikan Donald Trump. Presiden AS itu menyebut perjanjian pertukaran imigran antara pemerintahan Obama dan Australia merupakan "kesepakatan bodoh."



Credit  CNN Indonesia

Korut Eksekusi Lima Pejabat dengan Senjata Pertahanan Udara

 

 

Korut dilaporkan mengeksekusi mati lima pejabat negaranya menggunakan senjata pertahanan udara karena memberikan laporan yang salah kepada Kim Jong-un. (Kyodo/via Reuters)

 

Jakarta, CB -- Korea Utara dilaporkan mengeksekusi mati lima pejabat negaranya menggunakan senjata pertahanan udara karena memberikan laporan yang salah kepada pemimpin tertinggi mereka, Kim Jong-un.

Intelijen Korea Selatan melaporkan, kelima orang ini merupakan pejabat setingkat wakil menteri di jajaran Kementerian Keamanan Negara. Mereka bekerja di bawah Kepala Keamanan Negara, Kim Won Hong, yang sudah dipecat akibat kesalahan informasi ini.

"Kim Won Hong, kepala keamanan negara, sedang menjadi tahanan rumah setelah penyelidikan dan lebih dari lima pejabat setingkat wakil menteri yang bekerja di bawahnya dieksekusi menggunakan senjata pertahanan udara," ujar anggota parlemen Korsel, Kim Byung-kee, setelah menerima laporan dari intelijen.

Kepada CNN, Byung-kee mengatakan bahwa masih ada kemungkinan pejabat lain dieksekusi seiring dengan perkembangan penyelidikan terhadap Kementerian Keamanan Negara Korut.

Seorang anggota parlemen Korsel yang turut hadir dalam sesi pemaparan intelijen, Lee Cheol-woo, mengatakan bahwa Kim Jong-un juga memerintahkan penarikan semua patung Kim Jong-il dari gedung kementerian tersebut.

"Kim Jong-un memerintahkan patung Kim Jong-il ditarik dari Kementerian Keamanan Negara karena mereka dianggap tidak layak memiliki patung itu," ucap Cheol-woo.

Cheol-woo kemudian menjabarkan, Kementerian Keamanan Negara memegang kewenangan yang sangat besar karena berperan sebagai badan intelijen. Mereka juga mengatur semua kamp-kamp penjara dan mengawasi setiap pergerakan pejabat partai, juga warga sipil.

Pemerintah Korut sendiri selalu menampik keberadaan kamp-kamp penjara itu. Namun menurut Amerika Serikat, Kim Won Hong kerap memerintahkan pemukulan, rekayasa kelaparan, pelecehan seksual, pemaksaan aborsi, dan pembunuhan anak di kamp-kamp tersebut


Credit  CNN Indonesia

PM Kamboja merasa senasib dengan Donald Trump

Perdana Menteri Kamboja Samdech Techo Hun Sen. (ANTARA FOTO/AACC2015/Subekti) 

Phnom Penh, Kamboja (CB) - Perdana Menteri Kamboja Hun Sen mengutarakan simpatinya untuk antipati Presiden Amerika Serikat Donald Trump kepada media massa dengan menyatakan antara dia dan Trump punya kesamaan dalam memandang media sebagai pemicu anarki.

Hun Sen, yang berkuasa sejak 30 tahun silam dan dituduh melanggar HAM serta korup, mengatakan kepada wartawan Kamboja bahwa berita HAM akan membahayakan keamanan nasional.

"Donald Trump memandang mereka kelompok anarkistis," kata Hun Sen kepada wartawan yang kemudian dia posting di laman Facebook miliknya.

Hun Sen mengaku sejak awal sudah menginginkan Trump menjadi presiden AS karena orang ini dinilainya baik untuk perdamaian dunia.

Ketegangan politik di Kamboja meningkat belakangan ini setelah lawan Hun Sen, seorang bekas gerilyawan Khmer Merah, menudingnya ingin memperkuat cengkeraman kekuasaan pada Pilkada Juni nanti dan Pemilu tahun depan.

Hun Sen sudah mengingatkan jika oposisi memenangkan Pemilu maka itu akan memicu perang saudara, demikian Reuters.

Credit  antaranews.com

PM Kamboja: saya dan Trump korban media "anarkis"

Rabu, 1 Maret 2017 00:17 WIB | 3.274 Views

Perdana Menteri Kamboja Samdech Techo Hun Sen jelang pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asia Afrika 2015, di Jakarta Convention Center, Jakarta, (22/4/2015). (ANTARA FOTO/Subekti)

Donald Trump memahami, media kerap menjadi kelompok yang anarkis."

Phnom Penh (CB) - Perdana Menteri Kamboja Hun Sen menunjukkan simpatinya untuk Presiden Amerika Serikat dengan mengatakan bahwa dirinya dan Donald Trump adalah objek pemberitaan media "anarkis".

Hun Sen menambahkan, wartawan Kamboja, yang sering memberitakan kasus pelanggaran hak asasi manusia, dapat mengancam keamanan nasional, lapor Reuters.

Perdana Menteri Kamboja yang telah berkuasa selama 30 tahun itu kerap dituduh terlibat pelanggaran hak asasi manusia dan korupsi oleh para pegiat dan negara-negara Barat.

Hun Sen menyangkal tuduhan tersebut.

"Donald Trump memahami, media kerap menjadi kelompok yang anarkis," kata Hun Sen dalam komentar yang diunggahnya di Facebook, Senin.

Hun Sen mengatakan sebelum pemenang pemilihan presiden AS diumumkan bahwa ia berharap Trump yang akan meraih suara terbanyak.

PM Kamboja itu menilai, kemenangan Trump akan berkontribusi untuk perdamaian dunia.

Ketegangan politik di Kamboja terus meningkat dalam beberapa bulan terakhir, khususnya setelah oposisi menuduh Hun Sen berupaya memaksakan kuasanya untuk kembali menjabat pada pemilihan umum Juni mendatang serta pemilihan umum tahun depan.

Hun Sen adalah mantan gerilyawan Khmer Merah di Kamboja.

PM Kamboja itu sempat mengingatkan, kemenangan oposisi berpotensi memicu kembali perang saudara di negaranya.

Kedutaan Besar AS di Kamboja pekan lalu menyampaikan keprihatinan terhadap usulan undang-undang dari partai penguasa terkait langkah untuk mempermudah pembubaran partai politik.

Undang-undang itu dinilai membatasi kebebasan berekspresi dan aktivitas berpolitik yang sah.

Partai penguasa pendukung Hun Sen sebelumnya mengusulkan agar Undang-Undang Pemilihan Umum Tahun 1998 direvisi, sehingga pemerintah nantinya berwenang membubarkan partai jika dianggap memancing kebencian atau apa pun yang mengancam keamanan nasional.

Alasan itu oleh Kedubes AS dianggap "tidak jelas dan kabur".

Hun Sen mengkritik fokus pemberitaan media terhadap isu HAM, karena menurutnya tema tersebut berbahaya bagi perdamaian dan keamanan nasional.

"Hak asasi manusia yang anarkis adalah hak asasi yang dapat menghancurkan negara. Saya berharap negara-negara sahabat dapat memahami masalah ini," kata Hun Sen.

Media di Kamboja telah selama bertahun-tahun menikmati kebebasan dibandingkan dengan banyak media di negara-negara tetangga.

Hun Sen kerap menuduh Radio Free Asia dan radio Voice of America yang didanai AS mendukung partai oposisi.

Media di Kamboja kerap dituduh bersikap tidak adil terhadap pemerintahannya.

Trump telah secara berkala menyerang media. Ia pekan lalu mengkritik organisasi-organisasi pemberitaan yang ia katakan menyiarkan "berita palsu". Bahkan, Trump menyebut media tersebut sebagai "musuh rakyat Amerika Serikat".



Credit  antaranews.com

Serang New York Times, Trump bilang niatnya jahat banget

 

Presiden Amerika Serikat Donald Trump. (REUTERS/Kevin Lamarque)

 

Jakarta (CB) - Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklarifikasi bahwa tidak semua media massa Amerika Serikat menjadi musuh rakyat Amerika, melainkan hanya "media pengabar berita palsu". Secara khusus dia menyerang New York Times yang disebutnya punya niat jahat.

Uniknya media palsu itu dia lekatkan kepada beberapa media massa besar Amerika seperti New York Times, NBC, ABC, CBS, CNN, MSNBC dan Washington Post. Senaliknya dia memuji Breitbart News dan Reuters.

Dalam Konferensi Aksi Politik Konservatif belum lama ini, Trump menganulir bahwa hanya "media palsu" yang dia anggap sebagai musuh rakyat.

"Ada bedanya. Media palsu itu musuh rakyat Amerika. Saya tidak mengatakan media itu musuh, saya bilang 'media palsu'", kata dia dalam laman USA Today.

Trump kemudian secara khusus menyerang New York Times yang kerap menurunkan laporan kritis terhadapnya, termasuk testimoni para wanita yang diduga dilecehkan oleh Trump.

"Jika Anda baca New York Times, niatnya jahat banget dan buruk sekali," kata Trump kepada Breitbart.  "Berita-beritanya kebanyakan salah."



Credit  antaranews.com

Trump akan perangi ISIS di seluruh dunia, tak cuma di Suriah dan Irak

 

Menteri Pertahanan AS Jim Mattis (REUTERS / Francois Lenoir)

 

Washington (CB) - Pentagon era Presiden Donald Trump akan menjabarkan sebuah rencana mengalahkan ISIS di Gedung Putih di mana Menteri Pertahanan Jim Mattis akan membriefing para pejabat senior pemerintahan.

Juru Bicara Pentagon Kapten Jeff Davis berkata kepada wartawan bahwa rancangan itu adalah kerangka kerja untuk sebuah strategi lebih luas lagi dan menyasar ISIS di seluruh dunia, bukan hanya di Irak dan Suriah.

Davis mengatakan rencana itu akan menjabarkan apa artinya mengalahkan ISIS dan mengalahkan dengan cepat ISIS.

Kebijakan Trump soal ISIS ini diperkirakan akan berbeda dengan pemerintahan Barack Obama, salah satunya membatasi keterlibatan langsung AS di Irak dan Suriah. Pemerintahan Trump sendiri menyebut upaya mengalahkan ISIS adalah salah satu tujuan tertinggi kebijakan luar negerinya.

Panglima tentara AS di Irak, Letjen Stephen Townsend, yakin bahwa pasukan koalisi dukungan AS akan bisa merebut dua benteng ISIS, yakni Mosul di Irak dan Raqqa di Sruiah, dalam enam bulan ke depan, demikian Reuters.



Credit  antaranews.com

Taliban tewaskan 12 polisi dengan senjata berperendam suara

 

Seorang Tentara Nasional Afganistan berjaga di pos pemeriksaan di provinsi Logar, Afganistan, Selasa (16/2/2016). ( ANTARA FOTO//cfo/16)

 

Lashkar Gah, (CB) - Petempur Taliban di provinsi Helmand, Afghanistan, menyerang pos pemeriksaan dengan senjata berperedam suara dan granat pada Selasa, menewaskan 12 polisi dan mencuri senjata beserta pelurunya, kata pejabat.

Namun, pejabat provinsi mengatakan bahwa itu bisa jadi akibat ulah orang dalam karena salah satu polisi masih menghilang.

"Penyelidikan sedang berjalan untuk mengetahui apakah seseorang dari dalam berpihak kepada Taliban dan membuka jalan untuk kejadian itu," kata dia.

Serangan di Lashkar Gah, ibu kota propinsi tersebut, menggarisbawahi ancaman yang dihadapi pasukan keamanan Afghanistan di provinsi itu, tempat mereka berjuang melawan petarung Taliban bersenjata lengkap, yang menduduki sejumlah wilayah.

Petugas tewas dalam serangan itu ditarik dari wilayah Khansin di selatan, yang ditinggalkan pihak keamanan pada tahun lalu.

"Taliban menyerang seorang penjaga dengan senjata berperedam dan kemudian memasuki pos pemeriksaan," kata wakil kepala polisi Helmand, Haji Gulai, kepada wartawan.

"Mereka menyerang aparat lain dengan granat dan menewaskan semuanya. Mereka kemudian mengambil senjata beserta amunisi mereka dan kemudian melarikan diri," katanya seperti dikutip Reuters.

Dalam kejadian terpisah, 12 petugas lain tewas di Marjah, Helmand, setelah bakutembak sekitar satu jam, kata juru bicara Taliban Zabihullah Mujahid.

Taliban saat ini menduduki sebagian besar wilayah Helmand, termasuk wilayah di Lashkar Gah. Pasukan Inggris dan AS mengalami kehilangan terbesar mereka di provinsi itu sejak memulai pertempuran dengan Taliban 2001 lalu.

Pasukan keamanan Afghanistan saat ini menduduki kurang dari 60 persen dari keseluruhan wilayah negara itu, kata data perkiraan AS, dengan Taliban menduduki sekitar sepuluh persen dan sisanya masih dalam perebutan pemerintah dengan pemberontak.


Credit  antaranews.com

Malaysia siap berikan informasi VX pembunuh Jong-nam kepada PBB

Kim Jong-Nam, kakak tiri pemimpin Korea Utara Kim Jong Un, dibunuh di sebuah bandara di Kuala Lumpur pada Senin (13/2). (Reuters)

Kuala Lumpur (CB) - Polisi Malaysia siap membagi informasi gas saraf VX yang menbunuh Kim Jong-nam, kakak tiri pemimpin Korea Utara Kim Jong-un, dengan PBB, namun harus menunggu izin kementerian luar negerinya.

"Kami siap membagi informasi soal itu dengan PBB seandainya Wisma Putra (Kementerian Luar Negeri Malaysia) membolehkan kami melakukan hal itu," kata Inspektur Jenderal Polisi Tan Sri Khalid Abu Bakar seperti dikutip Bernama.

Khalid dimintai komentarnya atas permintaan Inggris agar Malaysia membagi informasi soal VX dengan PBB sebagai dasar untuk menindak Korea Utara.

Duta Besar Inggris di PBB Matthew Rycroft mengatakan informasi pembunnuhan Jong-nam semestinya dibagi kepada Organisasi Pelarangan Senjata Kimia, PBB.

Ketika ditanya apakah polisi siap menerima bantuan dari PBB untuk penyelidikan pembunuhan Kim Jong-nam, Khalid berkata polisi akan mempertimbangkan bentuk bantuan sebelum memutuskan apa-apa.

Khalid telah mengatakan bahwa VX telah digunakan untuk membunuh Jong-nam.


Credit  antaranews.com

Malaysia diminta berikan bukti serangan terhadap Kim Jong-nam kepada PBB

Aparat keamanan Malaysia melibatkan tim khusus untuk menguji kemungkinan terpaparnya zat kimia berbahaya di Bandar Udara Internasional Kuala Lumpur (KLIA) 2, Minggu dinihari (26/2/2017). Kegiatan itu dilakukan pasca-tewasnya pria bernama Kim Chol, sesuai nama di paspornya, yang juga diduga kuat adalah Kim Jong-Nam atau kakak tiri Pemimpin Korea Utara Kim Jong-Un, pada 13 Februari 2017. (Reuters/Edgar)

Jakarta (CB) - Inggris mendesak Malaysia untuk memberikan bukti dari serangan racun saraf VX terhadap kakak tiri Kim Jong-Un kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa, sehingga bisa mengambil tindakan terhadap Korea Utara.

Duta Besar Inggris Matthew Rycroft mengatakan informasi tentang serangan pada 13 Februari di bandara Kuala Lumpur yang menewaskan Kim Jong-Nam harus diserahkan kepada Organisasi untuk Pelarangan Senjata Kimia (Organization for the Prohibition of Chemical Weapons/OPCW) yang berbasis di Den Haag.

"Jika mereka memiliki bukti, mereka seharusnya mengirimkannya kepada OPCW dan kepada Dewan Keamanan," kata Rycroft kepada wartawan, seperti dilansir AFP.

"Setelah mereka memberikannya, maka kita bisa menanganinya."

Rycroft mengatakan dia berharap setiap negara "dalam hal ini Malaysia, yang memiliki kemungkinan bukti akan sesuatu yang serius seperti ini, dapat memberikannya secepat mungkin."

Duta Besar Jepang Koro Bessho mengatakan Malaysia berhak memutuskan apakah pihaknya ingin memberikan informasi tersebut.

"Kami pada dasarnya menunggu Malaysia untuk memberikan keputusan yang jelas," imbuhnya.

Malaysia adalah penandatangan Konvensi Senjata Kimia, yang berusaha menghilangkan penggunaan zat beracun.

Pada Jumat, OPCW mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa "pihak berwenang Malaysia tampaknya menetapkan bahwa racun saraf VX digunakan dalam sebuah pembunuhan di bandara pada 13 Februari."

"Setiap penggunaan senjata kimia sangat meresahkan," katanya, menambahkan bahwa OPCW siap memberikan bantuan tim ahli dan teknis untuk Malaysia.

Duta besar Malaysia untuk PBB belum menjawab pertanyaan mengenai rencana negara itu selanjutnya.



Credit  antaranews.com