Kamis, 23 Februari 2017

Sejarah Baru, Turki Izinkan Tentara Perempuan Berjilbab


 Sejarah Baru, Turki Izinkan Tentara Perempuan Berjilbab
Polisi Wanita Turki (theexposer.co.uk)
 
CB, Ankara - Turki menorehkan sejarah baru setelah pemerintah mencabut pelarangan berjilbab bagi anggota militer perempuan secara resmi. "Perwira militer Turki diizinkan memakai jilbab di negeri sekuler, itu sebuah sejarah," tulis kantor berita Anadolu, Rabu, 22 Februari 2017.


"Pencabutan itu berdasarkan perintah Menteri Pertahanan yang berlaku bagi seluruh anggota kepolisian, militer, staf, dan yang bekerja di markas komando," kata Anadolu.

Para perempuan itu akan mengenakan jilbab di bawah topi atau baret sepanjang warnanya sama dengan seragam dan tidak menutupi wajahnya.

Reformasi di lingkungan militer ini akan diberlakukan setelah diterbitkan di dalam lembaran negara. Belum begitu jelas, apakah pemakaian jilbab itu juga diperkenankan bagi wanita yang terlibat dalam misi tempur. Hal ini juga akan berlaku bagi taruna perempuan.

Kelompok Islam yang menjadi akar Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) pimpinan Presiden Recep Tayyip Erdogan sudah lama mendapatkan tekanan agar mencabut pelarangan perempuan mengenakan jilbab.

Sejak 2010, Turki telah mencabut pelarangan jilbab di kampus-kampus universitas. Sedangkan mahasiswa perempuan yang kuliah di universitas negeri diperbolehkan memakai jilbab mulai 2013 dan sekolah SMA pada 2014.

Sebelum anggota militer, pada Agustus 2016, anggota kepolisian Turki untuk pertama kalinya mengenakan jilbab sebagai bagian dari seragam.


Credit  TEMPO.CO





17 Tahun Berkuasa, Putin Diyakini Punya Simpanan Rp 2.673 T


 17 Tahun Berkuasa, Putin Diyakini Punya Simpanan Rp 2.673 T
Presiden Rusia, Vladimir Putin (kiri) dan kembarannya, seorang petani dari Tiongkok. AP/Chinadaily
 
CB, Moskow - Presiden Rusia Vladimir Putin disinyalir memiliki kekayaan sebesar US$ 200 miliar (Rp 2.673 triliun) sekaligus menempatkan dia berada di atas miliarder dunia seperti Bill Gates dan Amancio Ortega. Daily Mail Online melaporkan, jumlah kekayaan itu termasuk 58 buah pesawat dan helikopter, selain 20 buah rumah mewah dan rumah liburan yang dikoleksi Putin selama 17 tahun berkuasa.

Nilai harta benda ini jauh di atas perkiraan sebelumnya tentang kekayaan pemimpin berusia 64 tahun itu yang dibuat analis politik Stanslav Belkovsky pada 2007. Belkovsky memperkirakan kekayaan Presiden Putin sebesar US$ 40 miliar (Rp 534,6 triliun).

Seorang mantan manajer dana di Rusia, Bill Browder, meyakini kekayaan nyata Putin lebih dari nilai yang dibicarakan itu. Portal IBTimes minggu lalu mempertanyakan kekayaan Putin dengan merujuk ucapan Bowder yang menyebutkan Putin memperoleh sejumlah harta yang banyak selama berkuasa.

"Saya percaya (kekayaan Putin) sebesar US$ 200 miliar, semua uang yang ada dalam bentuk properti, bank dan saham yang dikelola untuk Putin dan kroninya," kata Browder, seperti yang dilansir Daily Mail pada 20 Februari 2017.

Namun Putin tidak terdaftar dalam individu paling kaya di dunia selama bertahun-tahun yang biasa dibuat Forbes. Forbes dalam pernyataanya pada 2015 menjelaskan, tidak mencantumkan nama pemimpin dunia khususnya mereka yang mengumpulkan kekayaan berdasarkan posisi saat berkuasa. Orang terkaya resmi di dunia, menurut Forbes, adalah pemilik Microsoft, Bill Gates, dengan kekayaan bersih sebesar US$ 75 miliar (Rp 1.002,4 triliun).

Putin dilaporkan membuat kekayaannya melalui investasi dalam minyak dan gas alam. Salah satu aset mahal Putin yang menegaskan dia sebagai orang terkaya adalah super yacht seharga US$ 35million yang bernama Olympia. Selain sebuah istana di Laut Hitam yang dilaporkan bernilai US$ 1 miliar. Belum ada tangapan dari Presiden Putin maupun orang dekatnya ihwal gunjingan pundi-pundinya itu.


Credit  TEMPO.CO






Meksiko tanggapi dingin AS


 
Meksiko tanggapi dingin AS
Presiden Amerika Serikat Donald Trump. (REUTERS/Kevin Lamarque)
 
Mexico City (CB) - Para utusan Presiden Donald Trump kemungkinan bakal mendapatkan sambutan dingin di Meksiko, hari ini, setelah Amerika Serikat mengeluarkan panduan baru imigrasi yang membuat Meksiko marah sekali sehari sebelum kedua negara membahas masalah-masalah bilateral.

Pemerintahan Trump Selasa pekan ini mengungkapkan rancangan untuk mempertimbangkan hampir semua imigran ilegal dideportasi ke negara asalnya yang sebagian besar orang Meksiko jika mereka masuk ke AS dari Meksiko, apa pun kebangsaan orang itu.

Menteri Luar Negeri Rex Tillerson dan Menteri Keamanan Dalam Negeri John Kelly mengunjungi Meksiko hari ini untuk membahas masalah keamanan dan imigrasi.

Kepala negosiasi Meksiko dengan pemerintahan Trump, Menteri Luar Negeri Luis Videgaray, mengatakan Meksiko tak punya alasan untuk menerima aturan unilateral yang di antaranya ingin mendeportasi warga non Meksiko ke Meksiko.

"Saya ingin katakan sejelas-jelasnya dan secara simpatik bahwa pemerintah dan rakyat Meksiko tidak harus menerima provisi-provisi yang hanya diinginkan sebuah negara secara unilateral untuk dikenakan kepada negara lain," kata Videgaray kepada wartawan di kementerian luar negeri Meksiko.

"Kami tidak akan menerimanya, karena tidak ada alasan mengapa kami harus, dan karena ini bukan kepentingan Meksiko," sambung dia.

Seorang pejabat Meksiko lainnya, Roberto Campa, yang mengetuai bagian HAM pada kementerian dalam negeri, menyatakan kalimat Videgaray ditujukan kepada rencana mendeportasikan warga non Meksiko ke Meksiko. Dia menyebut langkah itu bermusuhan dan tidak bisa diterima.

Panduan imigrasi dari Departemen Keamanan Dalam Negeri adalah bagian dari strategi penegakkan keamanan dan imigrasi di perbatasan yang masuk dalam Keppres keluaran Trump pada 25 Januari, demikian Reuters.


Credit  antaranews.com








Korea Utara tuntut Malaysia bebaskan Siti Aisyah cs


 
Korea Utara tuntut Malaysia bebaskan Siti Aisyah cs
Kepala Kepolisian Diraja Malaysia Khalid Abu Bakar (tengah) berbicara dalam konferensi pers mengenai pembunuhan Kim Jong Nam, saudara tiri pemimpin Korea Utara, di kantor pusat Kepolisian Malaysia di Kuala Lumpur, Malaysia, Rabu (22/2/2017). (REUTERS/Athit Perawongmetha)
 
Kuala Lumpur (CB) - Kedutaan Besar Korea Utara di Malaysia menuntut Malaysia membebaskan tiga tersangka pembunuhan King Jong-nam, kakak tiri pemimpin Korea Utara Kim Jong-un.

Ketiga tersangka itu adalah Siti Aisyah dari Indonesia, seorang perempuan dari Vietnam dan seorang warga negara Korea Utara.

Kedubes Korea Utara menuduh polisi Malaysia "tidak punya alasan" menahan ketiga tersangka. "Malaysia menggelar penyelidikan yang didasarkan atas rekaman CCTV yang sudah beredar luas di publik, dan (berdasarkan) ilusi bahwa kedua perempuan tersangka meracun wajah korban dengan tangan mereka sendiri."

"Lalu bagaimana bisa kedua perempuan tersangka itu tetap hidup setelah insiden itu? Ini artinya cairan yang oleh kedua perempuan itu dimaksudkan untuk bercanda tersebut adalah bukan racun dan ada penyebab lain kematian almarhum," kata Korea Utara.

"Berdasarkan hal itu mereka (Malaysia) harus segera membebaskan kedua perempuan tak berdosa dari Vietnam dan Indonesia itu, selain juga warga negara Korea Utara Ri Jong Chol yang ditangkap tanpa alasan apa-apa," sambung Korea Utara.

Senin pekan lalu, Jong-nam diserang di Bandara Internasional Kuala Lumpur 2 (KLIA2) selagi menunggu terbang ke Macau.

Saat itu dia didekati oleh dua permepuan yang salah satunya merangkulnya dari belakang dan menyemprotkan cairan yang diduga racun ke wajah Jong-nam.

Kedua perempuan, bersama dengan seorang warga negara Korea Utara, ditangkap oleh polisi untuk penyelidikan lebih jauh.

"Sudah sepuluh hari sejak insiden itu terjadi, namun polisi Malaysia tidak menemukan bukti apa pun dari para tersangka yang ditahan," kata Korea Utara.

Beberapa jam sebelumnya Inspektur Jenderal Polisi Tan Sri Khalid Abu Bakar mengungkapkan bahwa kedua perempuan tersangka memasukkan bahan beracun ke wajah almarhum dengan tangan mereka.

Dia juga mengungkapkan bahwa kedua perempuan itu terlebih dahulu latihan mengeksekusi orang di berbagai pusat perbelanjaan di Kuala Lumpur sebelum melancarkan aksinya kepada Jong-nam.

Credit  antaranews.com

Malaysia buru dalang pembunuhan Kim Jong-nam di Kedubes Korut

Malaysia buru dalang pembunuhan Kim Jong-nam di Kedubes Korut
Kim Jong Nam, kakak tiri pemimpin Korea Utara Kim Jong-un, yang dibunuh dengan racun mematikan di bandara Malaysia (Reuters)
Kami akan mengeluarkan surat perintah penangkapan jika pihak Korea Utara tidak menyerahkan kedua tersangka
Jakarta (CB) - Malaysia memburu dua warga Korea Utara tersangka dalang pembunuhan Kim Jong-nam yang saat ini bersembunyi di gedung kedutaan besar Korea Utara di Malaysia.

Tindakan Malaysia yang diambil di tengah perang kata-kata antara Kuala Lumpur dan Pyongyong itu terjadi setelah tersiar kabar ada upaya mendobrak kamar mayat di mana jenazah Jong-nam ditaruh.

Hyon Kwang Song, diplomat Korea Utara, diyakini bersembunyi di gedung kedubes Korea Utara yang berada di bagian barat Kuala Lumpur. Dia diburu polisi Malaysia, bersama dua orang senegaranya, dalam kaitannya dengan pembunuhan kakak tiri pemimpin Korea Utara Kim Jong-un itu.

Hyon Kwang Song diduga menjadi dalang pembunuhan itu. Rekannya yang juga menjadi tersangka, Kim Uk Il (37), diyakini bersembunyi di tempat yang sama. Dia adalah karyawan Air Koryo, maskapai nasional Korea Utara.

Uk Il ada kaitannya dengan empat tersangka Korea Utara yang mengamati proses pembunuhan Jong-nam yang segera terbang kembali ke Pyongyang begitu memastikan proses pembunuhan Jong-nam selesai.

Khalid Abu Bakar, inspektur jenderal polisi Malaysia berkata, "Kami akan mengeluarkan surat perintah penangkapan jika pihak Korea Utara tidak menyerahkan kedua tersangka."

Ri Ji U, tersangka lainnya dari Korea Utara, masih berada di Malaysia, tetapi tidak berada di dalam kedutaan besar. Ri Jong Chol, yang ditangkap Jumat pekan lalu, tinggal selama sekitar tiga tahun di Malaysia tanpa izin kerja di perusahaan yang tertera dalam izin tinggalnya sebagai perusahaan tempat di mana dia bekerja atau dari mana dia berpenghasilan, demikian New Straits Times.

Credit  antaranews.com




Masa penahanan Siti Aisyah diperpanjang tujuh hari


Masa penahanan Siti Aisyah diperpanjang tujuh hari
Siti Aisyah, warga Indonesia yang diduga terlibat dalam pembunuhan Kim Jong-nam, kakak tiri pemimpin Korea Utara Kim Jong-un, di Kuala Lumpur, Malaysia, pada 13 Feberuari 2017. (REUTERS/Royal Malaysia Police/Handout via Reuters)
 
Kuala Lumpur (CB) - Kepolisian Diraja Malaysia memperpanjang masa penahanan warga Indonesia yang menjadi tersangka kasus pembunuhan Kim Jong-nam, Siti Aisyah, hingga tujuh hari ke depan.

"Penyelidikan belum selesai. Masa penahanan disambung hingga tujuh hari lagi," kata Kepala Kepolisian Diraja Malaysia Inspektur Jendral Polisi Tan Sri Dato' Khalid Bin Abu Bakar dalam jumpa pers di Markas Besar Kepolisian Diraja Malaysia di Bukit Aman Kuala Lumpur, Rabu.

Khalid mengatakan kepolisian hingga kini telah menangkap empat orang dan akan memperpanjang masa penahanan tiga orang di antaranya hari ini.

"Yang ditahan dua orang perempuan dan satu orang laki-laki Korea Utara dan satu orang teman laki-laki dari Siti Aisyah didibebaskan hari ini," katanya.

Kepolisian, ia melanjutkan, sedang mencari empat warga Korea Utara lain yang diduga terlibat dalam kasus pembunuhan kakak tiri pemimpin Korea Utara Kim Jong-un.

"Kami percaya dengan sangat empat orang tersebut sudah meninggalkan negeri ini dan kami sangat percaya mereka sudah berada di Pyongyang, Korea Utara," katanya.

Dia meminta Otoritas Korea Utara membantu menangkap mereka dan menyerahkannya ke kepolisian Malaysia.

Khalid juga menyebut keterlibatan pejabat Kedutaan Korea Utara dan staf maskapai penerbangan milik negara Korea Utara dalam kasus pembunuhan tersebut.

Menurut dia Kepolisian Malaysia sudah menyurati Duta Besar Korea Utara untuk mengizinkan kepolisian mewawancarai mereka.

"Kami harap Kedutaan Korea bekerja sama dengan kami dan mengizinkan kami mewawancarai mereka secepatnya. Kalau tidak, kami akan memanggil paksa mereka," katanya.

Di sisi lain, Kedutaan Korea Utara di Kuala Lumpur dalam siaran persnya meminta Kepolisian Malaysia membebaskan tahanan dari Vietnam, Indonesia dan Korea Utara, menyebut mereka ditahan tanpa alasan.


Credit  antaranews.com


Kepolisian Malaysia belum cukup bukti tuntut SA


Kepolisian Malaysia belum cukup bukti tuntut SA
Kim Jong Nam, kakak tiri pemimpin Korea Utara Kim Jong-un, yang dibunuh dengan racun mematikan di bandara Malaysia (Reuters)
 
Jakarta (CB) - Kepolisian Malaysia belum memiliki cukup bukti untuk menuntut warga negara Indonesia (WNI) berinisial SA yang diduga terlibat dalam kasus pembunuhan di Malaysia terhadap seorang pria Korea Utara yang diduga sebagai Kim Jong-nam, yaitu saudara tiri pemimpin Korut Kim Jong-un.

"Fakta bahwa penyidik meminta perpanjangan masa penahanan selama tujuh hari menunjukkan bahwa bukti-bukti yang ada saat ini belum cukup untuk melakukan penuntutan," kata Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri Lalu Muhammad Iqbal di Jakarta, Rabu.

Menanggapi rumor yang beredar mengenai kemungkinan SA memang terlibat pembunuhan dan merupakan seorang agen Korut, Iqbal mengatakan tidak ingin berspekulasi atau membuat kesimpulan apa pun sebelum proses hukum selesai dijalankan.

"Artinya masih terlalu dini untuk membuat kesimpulan hukum terhadap kasus ini," ujar dia.

Iqbal juga menegaskan bahwa Pemerintah Indonesia akan tetap menghormati proses hukum yang berjalan dan masih terus meminta dan menunggu akses kekonsuleran untuk memberi pendampingan hukum bagi SA.

"Kami menghargai proses hukum yang berjalan di Malaysia, dan sampai saat ini masih menunggu diberikannya akses kekonsuleran. Ini akan menjadi fokus kami," kata dia.

Menlu RI Retno Marsudi pada Senin (20/2) di Filipina melakukan pertemuan trilateral dengan Menlu Malaysia Dato Sri Anifah dan Menlu Vietnam Panh Binh Minh untuk membahas warga Indonesia dan Vietnam yang diduga terlibat pembunuhan seorang pria Korea Utara di Malaysia.

Dalam pertemuan itu, Menlu Malaysia menyampaikan perkembangan terkait proses penyidikan yang sedang dilakukan oleh pihak keamanan Malaysia.

Menlu Malaysia menekankan bahwa proses investigasi masih terus dilakukan, dan sampai saat ini berbagai informasi yang dibutuhkan belum sepenuhnya didapatkan oleh pihak kepolisian dari seorang WNI dan seorang warga Vietnam yang ditahan.

Sesuai dengan aturan hukum Malaysia, selama proses investigasi masih dilakukan, kedua tahanan tidak dapat ditemui oleh orang lain di luar para penyelidik.

Menanggapi hal itu, Menlu RI menekankan kembali agar akses kekonsuleran bagi WNI yang ditahan segera dibuka. Menlu Retno mengingatkan bahwa pemberian akses kekonsuleran merupakan wajib diberikan secepatnya sesuai dengan Konvensi Wina.

Walaupun staf Kedutaan Besar RI dan pengacara yang ditunjuk telah bertemu dengan penyelidik dan mendapatkan informasi bahwa kondisi WNI tersebut dalam keadaan sehat, namun akses kekonsuleran tetap segera dibutuhkan.

Lebih lanjut Menlu RI menyampaikan bahwa pemberian akses kekonsuleran kepada WNI yang ditahan juga dapat membantu memfasilitasi komunikasi antara penyelidik dengan WNI yang ditahan.

Permintaan serupa disampaikan pula oleh Menlu Vietnam, yang menekankan bahwa pemberian akses kekonsuleran adalah hak dasar bagi warga negara asing (WNA) yang ditahan di negara lain.

Menanggapi permintaan tersebut, Menlu Malaysia menyampaikan bahwa walaupun investigasi masih berlangsug, Menlu Malaysia akan segera berkoordinasi dengan pihak kepolisian Malaysia agar permintaan akses kekonsuleran dapat diberikan secepatnya.

Sebelumnya, Kepala Satuan Polisi Diraja Malaysia, Inspektur Jenderal Polisi Tan Sri Khalid Abu Bakar mengatakan polisi Malaysia telah menangkap seorang wanita dengan paspor Indonesia.

Perempuan berinisial SA itu ditangkap sehubungan dengan dugaan keterlibatan dalam pembunuhan seorang pria yang diduga sebagai Kim Jong-nam, saudara tiri pemimpin Korea Utara Kim Jong-un.

"Berdasarkan paspor tersebut, dia berasal dari Serang, di Indonesia. Dia diidentifikasi berdasarkan rekaman CCTV di bandara dan sendirian pada saat penangkapan," kata Tan Sri Khalid Abu Bakar.

Jong-nam (45) diduga dibunuh oleh dua perempuan yang memercik wajahnya dengan bahan kimia di terminal keberangkatan Bandara Internasional Kuala Lumpur 2, Senin (13/2), sekitar pukul 09.00 waktu setempat saat akan berangkat ke Makau.



Credit  antaranews.com










Presiden Iran: tiada pilihan lain Palestina lawan Israel

 
Presiden Iran: tiada pilihan lain Palestina lawan Israel
Presiden Iran Hassan Rouhani (REUTERS/Mikhail Klimentyev/RIA Novosti/Kremlin)
Israel berupaya untuk mengubah nasib rakyat serta mengubah budaya dan agama bangsa Palestina
Teheran, Iran (ANTARA News) - Presiden Iran Hassan Rouhani mengatakan tak ada pilihan bagi rakyat Palestina kecuali terus menggencarkan intifada (perlawanan) terhadap penjajah Israel demi mempertahankan hidup bangsa yang selama bertahun-tahun tertindas di wilayah mereka sendiri.

"Untuk itu, rakyat Palestina harus bersatu karena itulah satu-satunya cara untuk menunjukkan resistensi mereka," kata Rouhani, pada sesi penutupan Konferensi Internasional ke-6 untuk Mendukung Intifada Palestina yang berlangsung 21-22 Februari, di Teheran, Iran, Rabu (22/2).

Menurut Presiden Rouhani, para orang tua Palestina harus mengajarkan anak-anak mereka tentang sejarah bahwa Palestina adalah tanah air mereka.

"Bagi rakyat Palestina yang terasing, mereka akan kembali ke tanah air untuk merebut kembali hak hidup dan menentukan nasib mereka sendiri," kata Rouhani.

Pada kesempatan tersebut, Presiden Iran juga mengimbau negara-negara Arab dan Islam untuk menetapkan posisi mereka dalam mendukung perjuangan Palestina melawan kaum Zionis yang telah merampas hak hidup rakyat di negeri para ayatollah itu.

Presiden Iran itu juga mengimbau para ulama dan kaum intelektual untuk meningkatkan peran mereka dalam mendorong gerakan intifada Palestina yang saat ini terus mendapat simpati dari negara-negara lain.

Rouhani juga menekankan pentingnya peran media untuk menyampaikan sikap perlawanan terhadap Israel kepada negara lain yang diharapkan ikut ambil bagian dalam mendukung perlawanan Palestina terhadap penjajah tersebut.

Menurut Rouhani, intifada adalah simbol perjuangan rakyat Palestina untuk terus memperoleh kembali hak hidup di negeri sendiri, karena sejak 1948 sebagian dari mereka terusir dan menjadi pengungsi di negara lain.

"Israel berupaya untuk mengubah nasib rakyat serta mengubah budaya dan agama bangsa Palestina," kata Rouhani, seraya menambahkan bahwa Israel juga memprovokasi upaya untuk mengubah sejarah dan identitas bangsa Palestina.

Rouhani menambahkan, Israel ingin memutarbalikkan fakta bahwa intifada Palestina merupakan gerakan melawan demokrasi Zionis yang harus dipukul mundur dengan kekuatan militer.

Israel juga ingin menunjukkan kepada dunia internasional bahwa rakyat Palestina adalah pengungsi yang tidak memiliki wilayah, dan hal inilah yang menjadi benih kejahatan kemanusiaan yang ditebarkan oleh Israel, kata Rouhani.

Pada kesempatan itu, Presiden Iran juga memberi penghargaan kepada negara-negara dan pemerintahan-pemerintahan lain yang telah mendukung perjuangan Palestina dalam memperoleh kemerdekaan dan membangun negara Palestina.




Credit  antaranews.com






DPD pastikan Indonesia tanggapi emosional penindasan Palestina

 
DPD pastikan Indonesia tanggapi emosional penindasan Palestina
Bendera Palestina. Bendera ini telah dikibarkan secara resmi di Markas Besar PBB, New York. Indonesia ada posisi mendukung kedaulatan Palestina. (Flickr/efferto-farfalla)
 
Teheran, Iran (CB) - "Indonesia akan menanggapi secara emosional setiap penindasan yang dialami oleh rakyat Palestina," kata Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Mohammad Saleh, di Teheran, Iran Rabu.

"Kalian tidak sendiri. Sekitar 90 persen dari lebih dari 200 juta masyarakat Indonesia adalah Muslim yang anti kolonialisme," kata Saleh, saat berpidato di hadapan peserta Konferensi Internasional Untuk Mendukung Intifada Palestina yang berlangsung di Teheran pada 21-22 Februari 2017.

Indonesia telah memiliki tujuh presiden yang tidak pernah berubah sikap dalam mendukung perjuangan Palestina untuk merdeka dan membangun negara Palestina, kata Ketua DPD, seraya menambahkan bahwa Indonesia menanti keanggotaan penuh Palestina di PBB.

Sejak awal kemerdekaan Indonesia, Presiden pertama Indonesia, Soekarno, negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia tersebut menolak kemerdekaan Israel pada 1948, kata Mohammad Saleh.

"Indonesia menentang kolonialisme dalam bentuk apapun dan sejak 1945 konsisten mendukung anti-kolonialisme yang tidak sesuai dengan UUD 1945," kata Saleh.

Untuk itu, Presiden Soekarno pada 1955 mengundang pemimpin dunia termasuk pemimpin Palestina ke Konferensi Asia Afrika yang menghasilkan Gerakan Non-Blok, kata dia.

"Gerakan itu dibentuk untuk membakar semangat dalam rangka menentang kolonialisme. Namun ironinya Palestina merupakan satu-satunya negara yang masih belum merdeka," katanya.

Menurut dia, Indonesia berhutang moral kepada rakyat Palestina yang telah mendukung kemerdekaan Indonesia.

Untuk itu, pada kesempatan konferensi yang diikuti sekitar 700 peserta dari 80 negara itu, Indonesia mengajak semua peserta untuk membantu masyarakat yang tertindas dengan tindakan yang lebih nyata demi tercapainya perdamaian di Palestina.


Credit  antaranews.com







Pemimpin permasalahkan solusi dua negara konflik Palestina

 
Teheran, Iran (CB) - Para pemimpin dari berbagai negara di dunia yang menghadiri Konferensi Internasional ke-6 Untuk Mendukung Intifada Palestina mempertanyakan solusi dua negara guna menyelesaikan konflik di tanah suci Umat Islam tersebut.

Hari pertama Konferensi Internasional ke-6 Untuk Mendukung Intifada Palestina berlangsung panas, kata anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Mahfuz Sidik, di Teheran, Iran, Selasa (21/2).

Konferensi internasional tersebut diselenggarakan oleh Parlemen Republik Islam Iran di Teheran pada 21-22 Februari.

Pada pidato pembukaan, Pemimpin Besar Iran, Ayatollah Ali Khamenei mempertanyakan semua upaya perundingan damai dan diplomasi yang sudah puluhan tahun dilakukan namun tanpa hasil. Malah, Israel secara terbuka terus merampas tanah rakyat Palestina.

Pidato Khamenei itu mewarnai pernyataan dari para pimpinan delegasi dari negara lain yang berbicara di hari pertama konferensi.

Ketua Parlemen Lebanon, Nabih Beri, dengan tegas menyatakan bahwa solusi dua negara adalah dusta Israel karena pada kenyataannya Israel terus merampas tanah milik rakyat Palestina.

Pernyataan itu dikuatkan oleh Syech Naim Kasim, tokoh pimpinan Hizbollah, yang menyerukan perlawanan bersenjata terhadap Israel.

Seluruh ketua delegasi dari 80 negara menyuarakan protes keras atas pembangunan permukiman ilegal Yahudi di atas tanah penduduk Palestina di Tepi Barat dan Yerusalem Timur.

Mereka juga mengutuk legalisasi permukiman ilegal oleh Parlemen Israel.

Protes dan kritik keras atas gagasan solusi dua negara juga disuarakan oleh pihak Palestina.

Ketua Parlemen Palestina, Salim Janun menegaskan perlunya perlawanan berlanjut terhadap zionis Israel untuk mendapatkan kembali hak-hak bangsa Palestina yan selama ini dirampas oleh penjajah Palestinia.

Pernyataan ini juga diamini oleh Wakil Faksi Fatah, Hamas dan Jihad Islam yang hadir dalam konferensi tersebut.

Anggota DPR RI dari Partai Keadilan Sejahtera, Mahfuz Sidik yang menghadiri konferensi menjelaskan bahwa kritik keras atas ide solusi dua negara muncul akibat keputusasaan akan upaya perundingan damai dan diplomasi politik untuk menyelesaikan konflik Palestina-Israel.

"Sangat nyata proses perundingan hanya menguntungkan zionis Israel. Penguasaan mereka atas tanah Palestina terus bertambah, sementara posisi bangsa Palestina makin terjepit. Jadi wajar jika hari ini muncul ketidakpercayaan terhadap solusi dua negara," ungkap Mahfuz.

Lebih lanjut dia menjelaskan bahwa delegasi Indonesia yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI, Agus Hermanto, dalam pernyataannya di sesi pleno juga tidak mengangkat solusi dua negara.

"Suasana psiko-politiknya tidak mendukung. Kita hanya pertegas perlunya percepatan perwujudan Palestina merdeka dan berdaulat, serta keharusan Israel mundur dari semua wilayah pendudukan pasca 1967," kata Mahfuz.


Credit  antaranews.com


Palestina kecam solusi dua negara


Palestina kecam solusi dua negara
Dokumentasi eeorang guru mengajar murid Palestina Badui di luar ruangan dekat perumahan Maale Adumim Yahudi (terlihat di latar belakang), Desa Al-Eizariya, di Tepi Barat, timur Yerusalem, Selasa (1/3/2016). Pasukan Isreal membongkar karavan yang digunakan sebagai ruang kelas untuk sekolah komunitas Badui dan memberitahu mereka kontainer dipindahkan karena mereka tidak memiliki izin bangunan yang dikeluarkan Israel untuk tinggal di sana. (REUTERS/Ammar Awad)
... harus menghentikan (pembangunan oleh Israel). Ini adalah penghinaan bagi rakyat Palestina...
Teheran, Iran (CB) - Ketua Parlemen Palestina, Aziz Duwak, mengecam Solusi Dua Negara alias Two State Solution dan mengajak seluruh peserta Konferensi Internasional tentang Dukungan Bagi Perjuangan Rakyat Palestina untuk menolak penyelesaian konflik di Palestina dengan cara itu.

"Harus ada aksi-aksi yang mengecam Solusi Dua Negara karena hal itu merupakan keputusan yang ceroboh," kata Duwak di Teheran, Selasa (21/2), saat menyampaikan pidatonya pada konferensi yang dihadiri sekitar 80 negara dan 700 anggota delegasi itu.

Dia mengecam pembangunan permukiman ilegal oleh Israel di Gaza dan Tepi Barat yang terus berlangsung, dan karenanya Palestina akan mempersiapkan gerakan-gerakan oposisi terhadap apa yang dilakukan oleh kaum Zionis tersebut.

"Kita harus menghentikan (pembangunan oleh Israel). Ini adalah penghinaan bagi rakyat Palestina. Saya juga mendorong Rakyat Palestina agar tetap gigih dan meningkatkan perlawanan terhadap kaum Zionis serta memperoleh kembali hak atas wilayah milik rakyat Palestina," kata Duwak.

Rakyat Palestina tetap waspada terhadap apa yang dilakukan oleh Israel di Gaza dan Tepi Barat, katanya, seraya mengimbau seluruh negara dan pemerintahan di dunia untuk bersatu serta mempersiapkan kegiatan-kegiatan lain dengan semangat yang sama seperti konferensi tersebut.

Ketua Parlemen Palestina itu juga meminta dukungan untuk mengambil langkah-langkah lain dalam membantu rakyat Palestina yang lebih nyata yaitu memberi sumbangan kemanusian seperti makanan yang bergizi serta obat-obatan.

Menurut Duwak, dalam keadaan apapun rakyat Palestina tetap dapat bertahan melawan kejahatan besar yang dilakukan oleh penjajah Israel.

Parlemen Iran telah menyelenggarakan konferensi internasional dalam mendukung perjuangan rakyat Palestina selama lima kali.

Konferensi pertama dilaksanakan pada 19-22 Oktober 1991 yang disusul dengan konferensi yang ke-2 pada 24-25 April 2001, yang ke-3 pada 14-15 April, 2005, ke-4 pada 4-5 Maret, 2009 dan ke-5 pada 1-2 Oktober 2011.

Parlemen Iran menyelenggarakan semua konferensi tersebut di Teheran yang dihadiri oleh anggota parlemen, tokoh-tokoh politik, budayawan dan ahli di bidang ilmu pengetahuan dari berbagai negara di dunia.

Konferensi ke-6 yang diadakan pada 21-22 Februari itu dihadiri 80 delegasi asing dari berbagai negara di dunia, 700 tamu asing dan perwakilan organisasi pro-Palestina juga berpartisipasi dalam kegiatan itu.

Credit  antaranews.com



Palestina minta resolusi PBB mengenai permukiman ilegal


Teheran, Iran (CB) - Dewan Nasional Palestina telah meminta Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa untuk mengeluarkan resolusi atas UU Legalisasi Pembangunan Permukiman Israel di tanah pendudukan Palestina, kata anggota DPR RI dari Partai Keadilan Sejahtera, Mahfuz Sidik di Teheran, Selasa (21/2).

Permintaan ini juga secara tertulis telah disampaikan pada Konferensi Internasional ke-6 Untuk Mendukung Intifada Palestina yang diselenggarakan oleh Parlemen Republik Islam Iran di Teheran pada 21-22 Februari 2017.

Permintaan itu merupakan reaksi atas keputusan Parlemen Israel (Knesset) yang pada 6 Februari 2017 mengesahkan UU untuk melegalisasi pembangunan 4.000 rumah baru di atas tanah milik warga sipil Palestina di Tepi Barat.

Keputusan yang memicu kemarahan warga Palestina ini menjadi jalan bagi pemerintah Israel untuk meneruskan agenda pendudukan wilayah dan pembangunan permukiman warga Israel di tanah suci Palestina.

Reaksi tidak hanya muncul dari warga Palestina, namun juga sebagian anggota Knesset dan warga Yahudi yang menolak keputusan tersebut.

"Ketika dunia Islam dikuras energinya oleh konflik dan perang di Suriah, Irak, Yaman dan beberapa negeri muslim lain, pemerintahan zionis Yahudi merasa aman melanjutkan pendudukannya di tanah suci Palestina, merampas tanah warga sipil dan membangun perumahan baru bagi warga Yahudi," tegas Mahfuz Sidik yang hadir pada konferensi tersebut.

Menurut dia, pembangunan ilegal itu merupakan penjajahan Israel atas rakyat Palestina dan hampir tak ada kekuatan dunia yang bisa menghentikannya.

Lebih lanjut Mahfuz memaparkan bahwa sampai saat ini jumlah pemukim baru warga Israel di daerah pendudukan Palestina sudah hampir mencapi satu juta orang yang terkonsentrasi di wilayah Tepi Barat dan Yerussalem Timur.

Menurut data dari Kementerian Dalam Negeri Israel, pada Januari 2015 sekitar 390.000 warga Israel tinggal di Tepi Barat dan sekitar 375.000 di Yerussalem Timur.

Mereka tinggal di perumahan baru yang tersebar dan dikelilingi tembok pengaman yang tinggi serta pos pengamanan yang ketat.

Menurut Yesha Council, hingga Juni 2014 warga Israel telah menempati 121 permukiman baru di wilayah Tepi Barat yang oleh PBB ditetapkan sebagai wilayah otoritas Palestina.

Empat permukiman baru Israel yang terbesar terletak di Modiin, Beitar illit, Maale Adumim dan Ariel.

"Saat ini wilayah Palestina yang tidak dikuasai oleh zionis Israel hanya tinggal 10 peesen di Tepi Barat dan Gaza. Pendudukan dan permukiman baru terus dibangun oleh pemerintah Israel dengan tidak mengindahkan semua reaksi dunia, termasuk resolusi PBB dan Konvensi Jenewa," tutur Mahfuz.

Dia menambahkan bahwa pada saat debat di Knesset pada Senin (20/2), pemerintah Tel Aviv menegaskan bahwa "the entire land is owned by Israeli", yang berarti seluruh tanah (Palestina) adalah hak milik Israel.

"Jadi sekadar protes dan resolusi tidak akan pernah menghentikan langkah penjajahan zionis Israel di tanah suci Palestina," ucap Mahfuz.


Credit  antaranews.com
































Rabu, 22 Februari 2017

Sri Mulyani Blak-blakan soal Freeport


 
Sri Mulyani Blak-blakan soal Freeport  
Foto: Grandyos Zafna


Jakarta - Pemerintah Indonesia dan PT Freeport Indonesia tengah tarik menarik, terkait kepastian usaha dan investasi perusahaan tambang asal Amerika Serikat (AS) tersebut. Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, buka suara soal sikapnya terhadap Freeport.

Mantan Direktur Bank Dunia ini mengatakan, dirinya dan Menteri ESDM, Ignasius Jonan, mengambil tindakan dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2017, tentang Mineral dan Batu Bara (Minerba).

Sri Mulyani mengatakan, UU Minerba dibuat dengan harapan, Indonesia bisa memanfaatkan dengan baik seluruh potensi sektor tambangnya, untuk generasi yang akan datang. Pemanfaatannya harus untuk kepentingan nasional, sehingga bisa menciptakan investasi, kesempatan kerja, ekspor, industri hilir, maupun dari sisi penerimaan negara.

"Penerimaan negara apakah dalam bentuk pajak, PPh, PPN, royalti, PBB, itu semuanya bisa dituangkan di dalam UU yang sudah diundangkan dari tahun 2009," kata Sri Mulyani di kantor Menko Perekonomian, Jakarta, Rabu (22/2/2017).

Dalam UU tersebut, lanjut Sri Mulyani, dimandatkan untuk adanya perubahan Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Ini yang harus dipatuhi oleh Freeport.

"Nah, mengenai berbagai kontrak yang sudah dibuat sebelum itu, itu dimandatkan untuk dilakukan perubahan. Termasuk di dalamnya adalah berbagai macam pengaturan mengenai penerimaan negara. Nah, di dalam UU itu diamanatkan bahwa apapun kontrak yang ditandatangani harus menjamin bahwa penerimaan negara harus lebih baik," papar Sri Mulyani.



Jadi, kata Sri Mulyani, masalah yang terjadi antara pemerintah Indonesia dengan Freeport adalah suatu proses negosiasi transisi yang dilakukan. Semangatnya, agar seluruh pertambangan di Indonesia bisa lebih baik, transparan, dan memberikan manfaat kepada masyarakat banyak.

"Jadi tidak ada lagi apa yang disebut berbagai macam negosiasi yang sifatnya tertutup, tidak transparan. Kita juga ingin ikuti peraturan perundang-undangan, dan menjelaskan secara baik kepada seluruh investor sehingga mereka juga tidak persepsikan bahwa pemerintah Indonesia mencoba melakukan berbagai apa, halangan-halangan atau kesulitan-kesulitan. Karena itu semua sudah ada di dalam UU," papar Sri Mulyani.

Pemerintah, lanjutnya, akan menjalankan UU No.4 Tahun 2009 dengan baik. Sehingga UU tersebut bisa menjadi pegangan bagi para investor yang ingin berinvestasi ke Indonesia. "Kalau investasi ke Indonesia berarti mengikuti aturan perundang-undangan di Indonesia," ujarnya.

"Saat ini saya bersama-sama dengan Menteri ESDM melakukan berbagai persiapan, termasuk melihat berbagai macam penerimaan negara yang diatur melalui KK sebelumnya, dan bagaimana apabila itu diubah dalam bentuk rezim yang sesuai dengan UU Minerba yang baru dan tentu menjaga agar penerimaan negara tetap bisa dipertahankan atau bahkan lebih baik sesuai dengan amanat UU," tutur Sri Mulyani.




Credit  finance.detik.com




Jonan: Freeport Hanya Bayar Kewajiban Rp 8 Triliun, Kok Rewel

 
Jonan: Freeport Hanya Bayar Kewajiban Rp 8 Triliun, Kok Rewel  
Foto: Muhammad Aminudin/detikcom

Malang - Pemerintah dan PT Freeport Indonesia saat ini sedang bersitegang terkait negosiasi kelanjutan usaha perusahaam tambang asal Amerika Serikat (AS) tersebut. Freeport saat ini menghentikan operasinya karena tidak bisa mengekspor konsentrat.

Freeport telah menghentikan kegiatan produksinya sejak 10 Februari 2017 lalu, karena tak bisa mengekspor konsentrat tembaga. Para pekerja tambangnya di Mimika, Papua, yang berjumlah puluhan ribu sudah dirumahkan.

Pangkal masalahnya, Freeport membutuhkan kepastian dan stabilitas untuk investasi jangka panjangnya di Tambang Grasberg, Papua. Sedangkan pemerintah menginginkan kendali yang lebih kuat atas kekayaan sumber daya mineral.

Pada 10 Februari 2017 lalu, pemerintah telah menyodorkan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) kepada Freeport sebagai pengganti Kontrak Karya (KK). Jika tak mau menerima IUPK, Freeport tak bisa mengekspor konsentrat tembaga, kegiatan operasi dan produksi di Tambang Grasberg pasti terganggu.

IUPK bukan kontrak, posisi pemerintah sebagai pemberi izin jadi lebih kuat daripada korporasi sebagai pemegang izin. KK memposisikan pemerintah dan Freeport sebagai 2 pihak yang berkontrak dengan posisi setara. Ini adalah langkah pemerintah untuk memperkuat penguasan negara terhadap kekayaan alam.

Tapi Freeport tak mau begitu saja mengubah KK-nya menjadi IUPK. Sebab, IUPK dinilai tak memberikan kepastian, pajaknya bisa berubah mengikuti aturan perpajakan yang berlaku (prevailing), tak seperti KK yang pajaknya tak akan berubah hingga masa kontrak berakhir (naildown).

Untuk menyelesaikan masalah ini, Menteri ESDM, Ignasius Jonan, menawarkan 3 pilihan solusi kepada Freeport. Opsi pertama, Freeport menerima IUPK dan izin ekspor konsentrat yang sudah diberikan pemerintah sambil meneruskan negosiasi terkait stabilitas jangka panjang yang mereka inginkan.

Pilihan kedua, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara (UU Minerba) direvisi, agar ada ruang untuk mengakomodasi keinginan Freeport. Lalu pilihan terakhir adalah bersengketa di Arbitrase.

Kemarin, President and CEO Freeport McMoRan Inc, Richard C. Adkerson, menyebutkan pemerintah Indonesia telah menerima 60% manfaat finansial langsung dari operasi Freeport.

 

Menteri ESDM, Ignasius Jonan, mengatakan penerimaan negara dari Freeport jauh dibandingkan penerimaan negara dari cukai rokok yang sebesar Rp 139,5 triliun per tahun. "Sedangkan Freeport hanya Rp 8 triliun. Hanya bayar kewajiban Rp 8 triliun kok rewel," kata Jonan saat menghadiri Workshop dan Kuliah Umum Capacity Building Energi Baru Terbarukan (EBT) di Kampus Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) Jalan Raya Tlogomas, Malang, Selasa (21/2/2017).

Pada kesempatan itu, Jonan juga menyampaikan, nilai jual Freeport saat ini sudah murah. Dia membandingkan PT Telkom Tbk nilai jualnya lebih mahal ketimbang Freeport.

"Freeport nilai jualnya tidak mahal, masih kalah dengan PT Telkom mencapai US$ 29 miliar," jelasnya.

Pada kesempatan itu, Jonan juga menanggapi kemungkinan pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawan yang akan dilakukan Freeport, karena berhenti beroperasi. Menurut Jonan, opsi PHK adalah pilihan terakhir bagi perusahaan.

"PHK itu pilihan terakhir, bukan utama. Jika perusahaan itu baik, tidak akan melakukannya," kata Jonan.

"Ada waktu enam bulan. Kalau mau berjalan tidak apa-apa, asal mereka komitmen. mungkin mereka sudah mengurangi produksi hingga merumahkan karyawan. Dirumahkan kan tetap dapat gaji, daripada mem-PHK akan mengeluarkan pesangon cukup besar," ujar Jonan.

Jonan mengatakan, apa yang dilakukan pemerintah adalah sesuai dengan Undang-Undang No.4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara (Minerba). Bila Freeport menolak, perusahaan ini bisa mengajukan keberatan ke parlemen dan meminta UU Minerba direvisi.

"Kalau masih keberatan ya ke parlemen, biar dikaji undang-undang minerbanya. Kita pemerintah mengacu kepada peraturan yang berlaku," beber mantan Menteri Perhubungan ini.

Terkait ancaman Freeport membawa persoalan ini ke Arbitase, Jonan tetap santai menanggapi. "Iya dihadapi, soal bagaimananya itu menyangkut strategi, masak mau diomongkan," celetuknya.



Credit  finance.detik.com


Bos Besar Freeport: Sejak 1992 Kami Setor Rp 214 T Untuk RI


Bos Besar Freeport: Sejak 1992 Kami Setor Rp 214 T Untuk RI  
Foto: Ari Saputra




Jakarta - Sudah 5 dekade PT Freeport Indonesia melakukan kegiatan pertambangan di Timika, Papua. Dimulai dari Tambang Erstberg, dan kemudian Tambang Grasberg. Di Grasberg, Freeport telah bercokol sejak 1991, sudah 26 tahun.

Seberapa besar kontribusi Freeport terhadap perekonomian Indonesia?

President and CEO Freeport McMoRan Inc, Richard C. Adkerson, menyebutkan pemerintah Indonesia telah menerima 60% manfaat finansial langsung dari operasi Freeport. Pajak-pajak, royalti, dan dividen yang dibayarkan Freeport kepada pemerintah Indonesia sejak 1991 mencapai US$ 16,1 miliar, atau setara dengan Rp 214 triliun (dengan asumsi kurs dolar Rp 13.300).

Freeport mengaku hanya menerima US$ 10,8 miliar atau 40% dari hasil penambangan bijih tembaga, emas, dan perak di Grasberg sejak 1991.

"Pajak, royalti, dan dividen yang dibayar pada pemerintah Indonesia sejak 1991 melebihi US$ 16,1 miliar, sedangkan Freeport McMoRan menerima US$ 10,8 miliar dalam bentuk dividen," kata Richard dalam konferensi pers di Hotel Fairmont, Jakarta, Senin (20/2/2017).



Berdasarkan data Freeport, total dividen yang disetor pada pemerintah Indonesia sejak 1992 sampai 2015 mencapai US$ 1,287 miliar.

Lalu royalti yang dibayar sejak 1992 hingga 2015 totalnya US$ 1,769 miliar. Adapun total pembayaran pajak dan pungutan lainnya US$ 13,085 miliar. Pajak dan pungutan ini meliputi PPh Badan, PPN, Iuran Tetap, Pajak Penghasilan Karyawan, PDBR, Bea Masuk, Pajak dan Retribusi Daerah.

"Total manfaat langsung ini melebihi jumlah yang dibayarkan Freeport jika beroperasi di negara-negara lain," ucapnya.

Freeport juga mengklaim berkontribusi sebesar US$ 32,5 miliar terhadap perekonomian Indonesia dari pembayaran gaji karyawan, pembelian dalam negeri, pengembangan masyarakat, pembangunan daerah, dan investasi dalam negeri.

"Selain itu, PT Freeport Indonesia menginvestasikan US$ 7,7 miliar untuk infrastruktur dan memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Domestrik Bruto Nasional sebesar lebih dari US$ 60 miliar sejak 1992," papar Richard.

Dari sisi lapangan pekerjaan, menurut data per 31 Desember 2015, Freeport Indonesia menyerap tenaga kerja sebanyak 32.416, terdiri dari pekerja langsung Freeport Indonesia dan pekerja dari perusahaan-perusahaan kontraktor yang disewa Freeport.

Dari 32.416 pekerja itu, 12.085 di antaranya adalah pekerja langsung alias karyawan PT Freeport Indonesia. Sebanyak 4.321 orang karyawan Freeport adalah orang asli Papua. Jumlah pekerja asing 152 orang atau 1,26%.




Credit  finance.detik.com























Membandingkan Penerimaan Negara dari Freeport dan Cukai Rokok





Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan, mengatakan penerimaan negara dari Freeport jauh lebih rendah dibanding cukai rokok. Ini disampaikan Jonan saat memberi kuliah umum di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Selasa (21/2/2017).

Menurut Jonan, dari cukai rokok, pemerintah meraup sekitar Rp 139,5 triliun setiap tahun. Sedangkan dari Freeport, negara menerima rata-rata Rp 8 triliun per tahun.

detikFinance, menyajikan perbandingan penerimaan negara dari Freeport dengan cukai rokok dalam infografis berikut:

Foto: Fuad Hasim/ZakiAlfarabi-detikcom





Credit  detik.com





Ada Jejak Kehidupan Super dalam Gua Berusia 50 Ribu Tahun

 Ada Jejak Kehidupan Super dalam Gua Berusia 50 Ribu Tahun  
Gua Kristal Raksasa di Naica, Meksiko. wikipedia.org
 
CB, Boston - Pada rangkaian gua Meksiko yang begitu indah dan panas yang disebut Fairyland dan neraka, para ilmuwan telah menemukan kehidupan terjebak dalam kristal yang diperkirakan bisa berumur 50 ribu tahun.

Mikroba aneh dan kuno ditemukan aktif di gua-gua di Naica, Meksiko, dan mampu eksis dengan hidup pada mineral seperti besi dan mangan, sebagaimana dilaporkan Daily Mail akhir pekan lalu.



Penelope Boston, Kepala Astrobiology Institute NASA, menggambarkannya sebagai 'kehidupan super’, ketika ia mempresentasikan penemuan itu pada Jumat, 17 Februari 2017, dalam konferensi the American Association for the Advancement of Science di Boston.

Jika terkonfirmasi, temuan tersebut adalah contoh lain tentang bagaimana mikroba dapat bertahan hidup dalam kondisi yang sangat ekstrem di Bumi.

Meskipun dipresentasikan pada konferensi ilmu pengetahuan dan merupakan hasil dari sembilan tahun kerja, temuan itu belum diterbitkan dalam jurnal ilmiah dan belum melalui peer review (telaahan sejawat). Boston merencanakan tes genetik untuk mikroba yang dia dihidupkan kembali baik di laboratorium dan di lokasi.

Bentuk kehidupan itu—40 strain mikroba berbeda dan bahkan beberapa virus—begitu unik sehingga kerabat terdekat mereka masih 10 persen berbeda secara genetik. Itu membuat kerabat terdekat mereka masih cukup jauh. "Sejauh manusia dari jamur," kata Boston.

Gua Naica–sebuah tambang timah dan seng yang ditinggalkan–memiliki kedalaman setengah mil (800 meter). Sebelum pengeboran terjadi oleh perusahaan tambang, tambang itu telah benar-benar terputus dari dunia luar.

Beberapa seluas katedral, dengan kristal melapisi dinding besi. Mereka juga begitu panas sehingga para ilmuwan harus menggunakan versi murah dari pakaian antariksa-untuk mencegah kontaminasi dengan kehidupan di luar-dan membawa es yang membungkus seluruh tubuh.

Boston mengatakan tim hanya bisa bekerja sekitar 20 menit pada suatu waktu sebelum masuk ke ruang 'dingin' sekitar 38 derajat Celsius.

NASA tidak akan membiarkan Boston untuk berbagi karyanya guna diperiksa di luar sebelum pengumuman Jumat sehingga para ilmuwan tidak bisa berkata banyak.

Namun ahli biologi University of South Florida, Norine Noonan, yang bukan bagian dari penelitian, tapi adalah anggota panel di mana Boston menyajikan karyanya, mengatakan temuan itu masuk akal.

"Mengapa kita terkejut?" kata Noonan. "Sebagai seorang ahli biologi saya akan mengatakan kehidupan di Bumi sangat tangguh dan sangat fleksibel."

Ini bukan kehidupan ekstrem tertua. Beberapa tahun yang lalu, kelompok ilmuwan yang berbeda mempublikasikan penelitian tentang mikroba yang mungkin berusia setengah juta tahun dan masih hidup. "Mereka terjebak dalam es dan garam, yang tidak persis sama seperti batu atau kristal," kata Boston.

Usia mikroba Naica ditentukan oleh para ahli luar yang melihat lokasi mikroba di kristal dan seberapa cepat kristal itu tumbuh.

Ini bukan satu-satunya kehidupan aneh yang diteliti Boston. Dia juga mempelajari mikroba yang umum ditemukan di gua-gua di Amerika Serikat, Ukraina, dan di tempat lain yang memakan tembaga sulfat dan tampaknya tak dapat dimusnahkan. "Ini hanya ilustrasi lain betapa benar-benar tangguh kehidupan di Bumi," kata Boston.


Credit  tempo.co







Spekulasi Soal Alien Muncul Menjelang Konferensi Pers NASA

 Spekulasi Soal Alien Muncul Menjelang Konferensi Pers NASA
Ramai berita temuan Alien di Media menjelang konferensi pers NASA Rabu siang  waktu New York. www.express.co.uk
 
 CB, New York - Pada Rabu siang waktu New York, NASA akan membuat pengumuman tentang penemuan di luar tata surya kita. Menurut badan antariksa itu, pengumuman secara khusus terkait dengan planet yang mengorbit bintang selain matahari kita, yang dikenal sebagai exoplanet.

Exoplanet adalah masalah besar dalam ilmu antariksa saat ini sehingga masuk akal bahwa NASA akan mengungkap temuan tersebut di sebuah acara konferensi pers.




Namun, spekulasi merajalela bahwa konferensi pers ini, dijadwalkan pukul 13:00 ET pada hari Rabu - saat yang sama ketika jurnal ilmiah Nature mengangkat berita embargo setiap minggu - adalah pengumuman bahwa NASA telah menemukan kehidupan asing di alam semesta.

Berbagai organisasi berita dan orang-orang di media sosial berspekulasi bahwa badan antariksa itu, pada kenyataannya, akan mengumumkan secara terbuka bahwa alien adalah nyata dan kami telah menemukan mereka.

Sebuah headline menuliskan: ""Apakah NASA menemukan ALIENS? Badan antaraiksa akan mengumumkan penemuan di luar tata surya kita."

Ini bukan pertama kalinya NASA telah mendapat antusias internet dengan memasang pengumuman yang terdengar misterius sebelum embargo jurnal sains diangkat. Hal semacam ini tampaknya terjadi setiap kali lembaga itu mengisyaratkan pengumuman hasil sains.



Credit  tempo.co







DragonflEye, Saat Capung Hidup Diubah Jadi Drone

 DragonflEye, Saat Capung Hidup Diubah Jadi Drone
Capung yang jadi drone cyborg bernama DragonflEye.(draper.com)
 
CB, Jakarta - Manusia bisa menciptakan drone. Tapi tak ada yang sempurna. Tak ada yang bisa menyamai kehebatan gerak serangga, yang lebih luwes dan lihai bergerak dalam menangkap obyek yang diinginkan.

Para ilmuwan di Charles Stark Draper Laboratorium (Draper) punya ide untuk menjadikan capung sebagai drone. Namanya: DragonflEye. Draper adalah lembaga riset nonprofit yang berbasis di Massachusetts, Amerika Serikat.

Capung dibuat tak ubahnya cyborg atau robot hidup. Para ahli mengendalikan gerak serangga itu sesuai dengan keinginan mereka. Caranya?

Para ilmuwan itu menggabungkan biologi sintesis, neuroteknologi, dan navigasi. Semuanya dijalankan menggunakan metode canggih optogenetika—teknik yang memanfaatkan cahaya untuk mengirim sinyal ke neuron. Dengan begitu, para peneliti bisa memodifikasi seekor capung agar mereka lebih sensitif terhadap cahaya dan mengontrolnya.

Semua itu dikendalikan dengan alat yang dipasang pada badan capung dan tersambung ke kepala. “Alatnya seperti ransel untuk binatang,” kata Jesse J. Wheeler, insinyur biomedis di Draper dan peneliti utama program DragonflEye, seperti dikutip dari laman lembaga mereka, akhir pekan lalu. Proyek ini merupakan kolaborasi antara Draper dan Howard Hughes Medical Institute (HHMI).

Capung dipilih karena memiliki kepala besar, badan panjang, dan dua pasang sayap yang tidak bergerak selaras. Hasil penelitian pada 2007 yang diterbitkan dalam jurnal Physical Review Letters mengungkapkan, capung dapat melesat dengan cepat jika memaksimalkan dua pasang sayap tersebut.

Tim ilmuwan HHMI, yang dipimpin Anthony Leonardo, mencari cara meningkatkan sistem kendali neuron capung. “Agar capung lebih sensitif terhadap cahaya,” kata Leonardo.

Adapun ilmuwan Draper membuat komponen ransel capung yang disebut sebagai optrodes. Alat ini terbuat dari serat optik lentur untuk membungkus saraf capung. Dengan begitu, para ilmuwan dapat menargetkan neuron yang berperan dalam aktivitas terbang tanpa mengganggu neuron lain di sekitarnya.

Saat dikendalikan, drone cyborg ini berhasil melakukan banyak hal, antara lain meletakkan barang mikro, mengintai seperti mata-mata, dan membantu penyerbukan bunga. Selain pada capung, menurut Wheeler, teknologi ini bisa digunakan pada lebah madu, yang populasinya makin berkurang dalam 25 tahun terakhir. Sebagai informasi, kontribusi lebah madu dalam pertanian di Amerika sebesar US$ 15 miliar.

Tak hanya itu, optrodes juga bisa digunakan untuk terapi otak. “Teknologi ini memungkinkan diagnostik langsung ke saraf target,” ujar Wheeler. Tapi tentunya, dia menambahkan, diperlukan uji coba lebih mendalam terlebih dulu.



Credit  tempo.co





Keterbatasan Alutsista, PD-1 Jadi UAV Rakitan Ukraina


   Keterbatasan Alutsista, PD-1 Jadi UAV Rakitan Ukraina  

Pesawat pengintai tanpa awak PD-1 Ukraina (unmannedsystemstechnology.com)
 
CB, Jakarta - Inovasi dan kreativitas untuk menghasilkan produk mumpuni dan teruji ada dalam kesesakan, dan itu benar adanya. Lihat yang dilakukan Ukraina, saat Semenanjung Krimea diduduki pasukan Rusia. Jika mau menang, salah satu pilihan adalah meningkatkan belanja peralatan perang menghadapi raksasa Rusia.

Masalahnya, Ukraina —tiga tahun lalu— cuma punya uang 500 juta dolar Amerika Serikat untuk dibelanjakan benda-benda perang. Itupun masih menguap 25 persen karena korupsi di kalangan birokrasinya. Apa akal? Laman www.popularmechanics.com mengetengahkan beberapa cara Ukraina mengatasi masalah itu.

Dalam praktik perang modern, memiliki informasi dan “mata di angkasa” adalah suatu keunggulan yang mutlak harus dimiliki jika ingin meraih keunggulan di udara secara menyeluruh. Tiga tahun lalu, Ukraina cuma memiliki UAV (Unmanned Aerial Vehicle atau penjelajah udara tanpa awak) warisan Uni Soviet, Tupolev Tu-143, yang sudah sangat usang dan lapuk teknologinya.

Rekaman “data” hasil kerja pengamatan dan pengintaiannya masih disimpan di gulungan film! Walhasil, jajaran Tu-143 Ukraina ini mudah sekali dirontokkan di udara oleh separatis yang dimotori Rusia saat itu.

Jelas, Ukraina perlu pengganti, yang idealnya bisa dipakai untuk menyerang. Jika ingin membeli UAV sangat canggih buatan Amerika Serikat, RQ-4 Global Hawk, harganya 130 juta dolar Amerika Serikat. Terlalu mahal untuk Ukraina.

Di sinilah lalu “uji kreativitas dan inovasi” digelar. Mereka beralih ke produk-produk UAV untuk kalangan sipil yang harganya murah, menggunakan dana dari masyarakat yang dinamakan The People’s Project untuk membeli perangkat kerasnya. Dari dana umat ini, mereka bisa membeli dua (betul, cuma dua) unit DJI Phantom 2S, satu Skywalker X8, dan satu Oktocopter.

Jika dipakai untuk merekam dari udara hasil jalan-jalan atau membuat film iklan, atau sekedar memata-matai tetangga, semua UAV kelas sipil itu sudah amat sangat mumpuni, bahkan kelebihan spesifikasi. Beda lagi kalau UAV-UAV itu dipakai untuk keperluan bertempur; sangat mudah ditundukkan. Misalnya, infrastruktur telekomunikasi mereka sangat mudah di-jam, jarak terbang yang pendek, dan usia baterai lebih pendek.

Hingga pada akhir 2014 itu, perusahaan pemula, UKRSPECSYSTEMS, mulai merancang UAV dari reruntuhan yang ada memanfaatkan komponen-komponen dari UAV komersial yang dijual umum. Nama UAV ciptaan UKRSPECSYSTEMS itu sederhana saja: PD-1 alias People’s Drone-1. Mesinnya sederhana, yaitu mesin piston biasa yang menggotong sayap sepanjang tiga meter, dan mampu terbang selama tiga jam.

Dia menggotong video kamera di pod khusus sehingga bisalah dia menjadi “mata di angkasa” bagi Ukraina di medan depan.

Selain PD-1, Ukraina memiliki beberapa UAV lain hasil rancangan anak bangsanya. Milisi Ukraina mengembangkan Spectator, hasil kerja mahasiswa di Institut-Politeknik Kiev, juga Stork-100, Rama, Apus 1905, hingga akhirnya militer Ukraina mendata ada 30 tipe dan jenis UAV hasil rancangan mereka semua.

Dari semuanya, yang cukup bisa dianggap tangguh adalah A1-CM-Furia, yang dikembangkan perusahaan pemula Athlone Air, yang didirikan Artem Vyunnik. Dia bilang bahwa dia sudah berkiprah dengan UAV jauh sebelum pasukan Rusia menganeksasi Semenanjung Krimea sampai akhirnya memodifikasi hasil karyanya untuk keperluan perang itu.

Mesin listrik A1-CM-Furia bertugas menggotong fuselage dengan sayap sepanjang 2,5 meter untuk penerbangan selama dua jam. Kamera digitalnya memiliki kemampuan zoom yang cukup kuat untuk membedakan manusia yang membawa senapan atau sekop di tangannya dari jarak 500 meter.

Lumayanlah untuk keperluan mengintai kawasan di tingkat kompi, dengan kisaran harga antara 10.000 hingga 22.000 dolar Amerika Serikat per unit.

Mengetahui bahwa Ukraina memerlukan UAV militer, maka pada Juli 2016 Amerika Serikat menawarkan program bantuan militer berupa 72 unit RQ-11 Raven seharga 12 juta dolar Amerika Serikat. Walau terbukti di medan perang (battle proven) di Irak dan Afghanistan, RQ-11 Raven tidak berkutik di Ukraina karena perang elekronika Rusia yang lebih canggih lagi. Akhirnya RQ-11 Raven hanya memenuhi hanggar penyimpanan saja.

Dalam wawancara pada 2015, pabrikan A1-CM-Furia menyatakan UAV buatan mereka memakai berbagai kanal radio sehingga jika beberapa kanal di-jam maka UAV itu masih bisa beroperasi. A1-CM-Furia bisa bertahan dari gangguan sistem GPS mereka, dan saat semua signalnya diblok, sistem otopilolnya bisa membawa dia pulang ke pangkalan. A1-CM-Furia dianggap mampu menjawab setengah pertanyaan yang harus dijawab.

Ukraina cukup beruntung mewarisi banyak perusahaan industri pertahanan pada masa Uni Soviet berkuasa, salah satunya Antonov yang kini bagian dari BUMN mereka, UkrOboronProm, yang oleh beberapa pihak dinilai memiliki kelemahan mengingat korupsi di dalam tubuhnya.

Antonov di Ukraina mengungkap prototipe UAV bersayap tetap, AN-BK-1 Horlytsia (Turtle Dove alias Merpati Penyu) dengan sayap sepanjang tujuh meter, sehingga dia menjadi UAV terbesar yang dimiliki Ukraina. Kabarnya, AN-BK-1 Horlytsia siap beroperasi pada 2018.

Dengan semua koleksi UAV yang mampu dibuat Ukraina, mereka kini berhadapan dengan desakan operasionalitas segera. Ibaratnya Teori Darwin berlaku untuk UAV di Ukraina maka kompetisi kini semakin terbuka, hanya mereka yang terkuat, terbaik, dan paling mampu beradaptasilah yang mampu bertahan.

UKRSPECSYSTEMS mengembangkan dan menyempurnakan lagi UAV mereka. Proyek terkini mereka adalah PC-1 berupa multikopter taktis yang dipasangi delapan mesin.




Credit  tempo.co






Raja Arab Bawa 1.500 Orang Termasuk 25 Pangeran ke Indonesia


   Raja Arab Bawa 1.500 Orang Termasuk 25 Pangeran ke Indonesia  

Putra Mahkora Arab Saudi Pangeran Salman Bin Abdulaziz Al-Saud saat menghadiri acara Dewan Tertinggi Dewan Kerjasama Teluk ke-35 di Doha, Qatar, 9 Desember 2015. Raja baru, Salman, merupakan mantan Gubernur Provinsi Riyadh dan Menteri Pertahanan. Mohamed Farag/Anadolu Agency/Getty Images
 
CB, Jakarta - Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz al-Saud membawa rombongan dengan jumlah tak tanggung-tanggung dalam kunjungannya ke Indonesia. Menurut Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Salman akan membawa lebih-kurang 1.500 orang, yang terdiri atas menteri, pengusaha, hingga pangeran.



"Raja Salman membawa serta 10 menteri dan 25 pangeran," ujar Pramono saat memberikan keterangan pers di Istana Kepresidenan, Selasa, 21 Februari 2017.

Adapun rombongan tersebut, kata Pramono, akan bersama Raja Salman hingga akhir kunjungannya di Indonesia. Berdasarkan data yang Pramono miliki, Raja Salman dan rombongan akan berada di Indonesia dari 1 Maret hingga 9 Maret.

"Kunjungan kenegaraannya dari tanggal 1 Maret hingga 3 Maret. Sementara itu, sisanya, beliau akan ada di Bali untuk beristirahat," ujar Pramono.

Secara terpisah, Wakil Menteri Luar Negeri Abdurrahman Fachir menyatakan hal senada. Menurut Abdurrahman, 1.500 orang rombongan Salman direncanakan menyertai Raja Salman ke Bali.

Namun, kata dia, hal itu masih bersifat tentatif alias masih bisa berubah. "Yang pasti rajanya di sana," ujar Fachir.



Credit  tempo.co









Gerilyawan pimpinan suku Kurdi masuki Deir az-Zour, Suriah

 
Damaskus (CB) - Pasukan Demokratik Suriah (SDF), pimpinan suku Kurdi, memasuki Provinsi Deir Az-Zour di Suriah Timur pertama kalinya pada Selasa (21/2) untuk memerangi kelompok ISIS, demikian laporan stasiun televisi yang didanai Arab Saudi, Al-Arabiya.

Belum ada penjelasan mengenai serangan mendadak terhadap posisi ISIS di Deir Az-Zour, yang kaya akan minyak, tapi beberapa laporan mengatakan SDF berhasil menguasai Desa Fatasheh, Master dan Kassar, di dalam perbatasan administratif Deir Az-Zour.

Satu sumber Kurdi mengatakan kepada Al-Arabiya, sebagaimana dikutip Xinhua, SDF memasuki Deir Az-Zour dalam satu operasi yang didukung oleh Amerika Serikat.

Petempur SDF selama berbulan-bulan membuat kemajuan melawan kelompok ISIS di pinggiran Provinsi Ar-Raqqa di Suriah Utara, Ibu Kota de Fakto kelompok yang dimasukkan ke dalam daftar teror itu.

Tujuan pertempuran di pinggiran Ar-Raqqa ialah untuk mengucilkan Kota Ar-Raqqa dari pinggir wilayah itu agar ISIS melemah.

Belum ada keterangan di Ibu Kota Suriah, Damaskus, mengenai serangan SDF di Deir Az-Zour, tapi kelompok itu telah mendapat dukungan dari koalisi anti-teror pimpinan AS dalam perang melawan ISIS di Suriah Utara.

ISIS menguasai banyak wilayah Deir Az-Zour, saat kelompok itu mengepung bagian yang dikuasai pemerintah di kota itu, sehingga militer Suriah menjatuhkan bantuan pangan melalui udara ke kota tersebut.



Credit  antaranews.com






Bahrain gagalkan rencana teror, tangkap 20 buron


Bahrain gagalkan rencana teror, tangkap 20 buron
Ilustrasi - (ANTARA News / Insan Faizin Mubarak)
 
Manama (CB) - Bahrain pada Selasa (21/2) menyatakan negara itu telah menggagalkan rencana besar pelaku teror dan menangkap 20 buron yang berusaha melarikan diri ke Iran melalui laut.

Empat orang yang ditangkap adalah perempuan, kata Kementerian Dalam Negeri, sebagaimana diberitakan Xinhua. Kementerian itu merujuk kepada operasi kontra-teror yang dilancarkan pada pertengahan Februari.

"Sejumlah jaringan teror yang akan melancarkan serangan teror dilucuti," kata Kementerian tersebut dalam satu pernyataan.

"Operasi pro-aktif dilancarkan dan 20 orang yang dicari karena masalah keamanan ditangkap," katanya.

"Empat perempuan termasuk di antara orang yang ditangkap dan menghadapi dakwaan membantu dan bersekongkol dengan buron."

Salah seorang yang ditangkap mengaku ia membunuh seorang polisi pada 29 Januari.

Di antara orang yang ditangkap, dua terlibat dalam membangun gudang pembuatan bom dan delapan pernah menerima pelatihan militer di Iran dan Irak dan ikut dalam pembobolan Penjara Jaw pada 1 Januari, tambah pernyataan itu.

Kementerian tersebut menyiarkan nama dan foto buron itu, termasuk anggota kelompok terlarang Ad-Dair, dan orang yang berusia 34 tahun --yang dikatakan Kementerian tersebut menerima pelatihan militer di Iran.

Sebanyak 18 polisi telah tewas sejak kerusuhan 2011, dan lebih dari 3.200 orang cedera dalam serangan teror di Bahrain.




Credit  antaranews.com





China Disebut Selesai Bangun Struktur Mirip Peluncur Rudal di LCS


 
China Disebut Selesai Bangun Struktur Mirip Peluncur Rudal di LCS
China disebut telah menyelesaikan pembangunan struktur mirip peluncur rudal di tiga pulau di Laut China Selatan. Foto/Istimewa
 
WASHINGTON - China dilaporkan telah menyelesaikan pembangunan hampir dua lusin struktur di pulau-pulau buatan di Laut China Selatan. Struktur tersebut dirancang sebagai peluncur rudal permukaan ke udara seperti diungkap oleh dua pejabat Amerika Serikat (AS).

Para pejabat AS yang berbicara dengan syarat anonimitas mengatakan China membangun struktur beton dengan atap yang bisa ditarik pada pulai Subi, Mischief dan karang Fiery Cross yang merupakan bagian dari rantai Kepulauan Spratly. Mereka menilai pembangunan ini bisa dianggap sebagai eskalasi militer.

"Ini tidak seperti China membangun apa pun di Laut China Selatan dan hanya membangun saja, struktur ini menyerupai tempat untuk deretan peluncur SAM (rudal permukaan ke udara), jadi kesimpulan logisnya adalah itulah yang sedang mereka bangun," papar seorang pejabat intelijen AS.

Pejabat lain mengatakan struktur itu tampaknya mempunyai panjang 20 meter panjang dan tinggi 10 meter seperti dikutip dari Reuters, Rabu (22/2/2017).

Meski begitu, para pejabat intelijen AS mengatakan struktur tersebut tidak menimbulkan ancaman militer yang signifikan untuk pasukan AS di wilayah tersebut. Hal itu dengan pertimbangan visibilitas dan kerentanan mereka. Pembangunan itu tampaknya lebih dari tes politik bagaimana pemerintahan Trump akan menanggapinya.

"Tanggapan logis juga akan menjadi politik, sesuatu yang seharusnya tidak menyebabkan eskalasi militer di kawasan strategis yang vital," kata pejabat itu.

Sebelumnya, Filipina mengatakan negara-negara Asia Tenggar melihat instalasi senjata China di LCS sangat mengganggu dan mendesak adanya dialog untuk menghentikan eskalasi terkait perkembangan terakhir.

Menteri Luar Negeri Filipina Perfecto Yasay tidak menyebut hal apa yang memicu kekhawatiran tersebut. Namun, ia mengatakan, 10 anggota Perhimpunan Negara-negara Asia Tenggara atau ASEAN berharap China dan AS akan menjamin perdamaian dan stabilitas.


Credit  sindonews.com





Montenegro Tuding Rusia Terlibat dalam Kudeta


 
Montenegro Tuding Rusia Terlibat dalam Kudeta
Montenegro menyebut dinas intelijen Rusia terlibat dalam kudeta di negara itu. Foto/Istimewa
 
PODGORICA - Jaksa penuntut umum khusus Montenegro, Milivoje Katnic, meyakini jika dinas intelijen Rusia terlibat dalam komplotan yang membunuh perdana menteri negara itu. Dinas keamanan Rusia juga disebut ikut serta dalam menggulingkan pemerintah pada Oktober lalu.

Katnic mengatakan pejabat Montenegro memiliki bukti bahwa dinas intelijen Rusia terlibat dalam kudeta yang gagal. Diungkapkannya bahwa rencana tersebut merupakan upaya untuk menghentikan Montenegro bergabung dengan Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO.

"Di balik peristiwa ini ada struktur nasionalis dari Rusia, tapi sekarang kita tahu bahwa otoritas tertentu Rusia juga terlibat pada tingkat tertentu," kata Katnic seperti dikutip dari CNN, Rabu (22/2/2017).

Namun tudingan Katnic ini dibantah oleh juru bicara Kremlin, Dmitry Petkov. "Hari demi hari kami dihadapkan dengan tuduhan yang tidak masuk akal tentang Rusia. Hari demi hari kami menyangkal tuduhan ini," buka Petkov.

"Kami mengatakan benar-benar tidak mungkin ada pembicaraan tentang keterlibatan resmi Moskow dalam acara internal Montenegro. Rusia tidak terlibat dan tidak terlibat terutama di negara-negara seperti Montenegro yang kita memiliki hubungan yang sangat baik," kata Peskov.

Montenegro tengah dalam pembicaraan aksesi untuk bergabung dengan NATO setelah aliansi bentukan Amerika Serikat (AS) itu mengundangnya pada bulan Desember 2015. Langkah ini memicu ancaman dari pejabat Rusia, yang bertentangan dengan NATO.

Menjadi anggota resmi dari NATO akan signifikan bagi Montenegro karenasetiap serangan terhadap Montenegro akan dianggap menyerang semua anggota NATO. Hal ini sesuai dengan piagam NATO.

Menurut NATO, proses ratifikasi untuk Montenegro menjadi anggota saat ini dalam tahap akhir.




Credit  sindonews.com




Estonia Peringatkan Inggris Bahaya Mata-mata Seksi Rusia

 
Estonia Peringatkan Inggris Bahaya Mata-mata Seksi Rusia
Estonia peringatkan pasukan Inggris akan bahaya dari para agen mata-mata seksi Rusia. Foto / REUTERS
 
TALLINN - Estonia memperingatkan pasukan Inggris yang akan tiba guna menjalankan misi NATO untuk mencegah agresi Rusia memperingatkan bahaya dari para agen mata-mata cantik dan seksi Moskow. Menurut intelijen Estonia, para agen “perangkap madu” Rusia disebar di pub-pub untuk memicu perkelahian.

Peringatan itu disampaikan Kepala Intelijen Estonia, Mikk Marran. ”Ternyata, salah satu taktik menakutkan Rusia di Eropa Timur adalah untuk membuat pasukan Inggris terlihat seperti preman,” katanya dalam wawancara dengan Sunday Times.

Menurutnya, pasukan Inggris akan dikerahkan ke negaranya pada akhir Maret nanti. Mereka, kata Marran, akan menjadi target Moskow.

”Akan ada 800 tentara muda Inggris. Orang-orang akan melakukan perjalanan dari pangkalan mereka ke kota-kota. Mungkin mereka (akan) pergi ke beberapa pub. Kita tidak bisa mengecualikan beberapa perkelahian yang mungkin dipicu oleh tim lawan, seperti yang kita sebut di Estonia. Misalnya, ‘perangkap madu’ dan sebagainya,” lanjut Marran.

Menurutnya, para pejabat kedua negara telah membahas ancaman itu selama berbulan-bulan. Mereka berusaha untuk mencari cara guna mengamankan para personel militer Inggris di Estonia.”Dari aksi permainan mata-mata mirip ala Perang Dingin,” katanya, yang dilansir Rabu (22/2/2017).

Sementara itu, Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan pihaknya diminta untuk mengambil tindakan timbal balik atas rencana kehadiran pasukan NATO di Estonia.

Rusia saat ini telah memasok persenjataan dan sistem senjata ke satuan-satuan tentara yang menjaga perbatasan wilayah barat. Selain itu, pelatihan tempur juga rutin digelar pasukan Rusia.



Credit  sindonews.com