Ini 10 Negara dengan Daya Saing Tertinggi di Dunia

THINKSTOCK Ilustrasi

JAKARTA, CB — Swiss, Singapura, dan Amerika Serikat masih menjadi penghuni tiga besar negara paling berdaya saing di dunia pada tahun 2015. Demikian The Global Competitiveness Report 2015-2016 yang dikeluarkan Forum Ekonomi Dunia (WEF), seperti dilansir Bloomberg, Rabu (30/9/2015).

Laporan yang dilakukan terhadap 140 negara ini disusun berdasarkan 113 indikator yang memengaruhi produktivitas suatu negara. Indikator tersebut antara lain infrastruktur, inovasi, dan lingkungan makroekonomi.

Berdasarkan laporan ini, Indonesia berada di posisi 37 dengan nilai 4,52. Posisi ini turun tiga peringkat dibandingkan tahun lalu.

Dibandingkan dengan negara-negara jiran, Indonesia masih kalah dengan Singapura, Malaysia yang berada di posisi 18, dan Thailand (32). Sementara negara ASEAN lainnya seperti Filipina berada di posisi 47 dan Vietnam berada di peringkat 56.

Berikut 10 negara dengan daya saing paling tinggi di dunia:
1. Swiss
2. Singapura
3. Amerika Serikat
4. Jerman
5. Belanda
6. Jepang
7. Hongkong
8. Finlandia
9. Swedia
10. Inggris
18. Malaysia
32. Thailand
37. Indonesia
47. Filipina
56. Vietnam

Credit  KOMPAS.com

5 Tahun Perang Paten, Microsoft dan Google Akhirnya Damai

 

Wicak Hidayat/KompasTekno Logo Microsoft di depan salah satu bangunan di Kantor Pusat Microsoft, Redmond, Washington, Amerika Serikat.

 

CB - Setelah hampir lima tahun saling gugat hak paten, Google dan Microsoft memutuskan berdamai.  "Microsoft dan Google telah menyepakati isu paten yang selama ini dipermasalahkan. Dalam kesepakatan tersebut, keduanya akan menyetop tuntutan satu sama lain, termasuk yang berhubungan dengan Motorola Mobility," begitu tertulis pada pernyataan resmi kedua perusahaan.

Setidaknya ada 20 perkara hukum yang telah dicabut kedua pihak dari pengadilan Amerika Serikat dan Jerman, sebagaimana dilaporkan TheVerge dan dihimpun KompasTekno, Kamis (1/10/2015).
Sejak 2010, ketegangan antara raksasa mesin pencari dan raksasa software tersebut memang alot. Keduanya saling tuntut royalti untuk teknologi yang berkaitan dengan Xbox dan lini smartphone Motorola Mobility.
Diketahui, hingga 2014, Motorola Mobility masih di bawah naungan Google. Setelahnya produsen ponsel tersebut dijual ke Lenovo. Pun begitu, Google masih memegang banyak paten smartphone hasil pengembangan Motorola Mobility.
Terkait aksi damai Google dan Microsoft yang terkesan tiba-tiba, kedua perusahaan belum mau membeberkan kesepakatan keuangan yang mereka setujui. Keduanya lebih fokus pada kolaborasi yang akan mereka lakukan untuk pengembangan teknologi masa depan.

"Google dan Microsoft telah setuju untuk berkolaborasi dalam beberapa paten ke depannya untuk memberi manfaat bagi para pengguna," begitu bunyi pernyataan resmi keduanya.
Kerja sama tersebut sudah berjalan saat ini. Keduanya telah sepakat untuk membantu mengembangkan standar terbaru pembuatan sandi (encoding) dan pembacaan sandi (decoding) untuk layanan video-streaming.
Pengembangan standar tersebut diklaim sebagai aksi sosial tanpa royalti, untuk memudahkan generasi mendatang.
Tak hanya kedua perusahaan yang baru berteman, adapula Amazon, Cisco, Intel, Mozilla, dan Netflix yang bergabung dalam inisiasi tersebut. Mereka menyebut diri sebagai "Alliance for Open Media" atau "Aliansi untuk Media Terbuka".



Credit  KOMPAS.com

Australia ajukan diri jadi anggota Dewan Keamanan PBB

Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop. (ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf)

 

Sydney (CB) - Australia telah mengajukan permintaan baru untuk dipilih sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dengan Menteri Luar Negeri Julie Bishop mengatakan negaranya berharap dapat mempertahankan fokus pada keamanan internasional.

Bishop pada Rabu menyatakan bahwa Australia akan menjadi salah satu kandidat pengisi kursi di Dewan Keamanan PBB pada 2029-2030 dan mengisyaratkan niat Australia untuk mencari tempat di Dewan Hak Asasi Manusia PBB periode 2018-2020.

Menteri Luar Negeri, yang sedang berada di New York untuk menghadiri pertemuan PBB, mengatakan bahwa Australia menjalankan peran dengan sangat baik ketika terakhir memegang status anggota tidak tetap di Dewan Keamanan PBB tahun 2013-2014.

"Yang paling nyata lewat advokasi kami saat jatuhnya (pesawat Malaysia Airlines) MH17," kata Bishop.

Pesawat Malaysia Airlines MH17 diduga jatuh setelah kena tembakan misil udara di wilayah udara Ukraina Juli tahun lalu, dan kejadian itu menewaskan semua penumpangnya yang berjumlah 298 orang, termasuk 38 warga negara dan penduduk Australia.

Australia telah berjanji terus mendorong penuntutan terhadap para pelaku yang menembak jatuh pesawat tersebut.

Bishop menambahkan bahwa keputusan untuk mengajukan diri sebagai anggota Dewan Keamanan PBB diambil oleh Perdana Menteri baru Malcolm Turnbull, yang melengserkan Tony Abbott dalam kudeta partai politik dua pekan lalu.

Periode 2029-2030 adalah kesempatan pertama yang tersedia untuk mencalonkan diri guna mendapatkan kursi, yang memberi Australia kesempatan terbesar untuk berhasil dan meminimalkan biaya, kata Menteri Luar Australia itu.

Juru bicara Partai Buruh Tanya Plibersek mendukung langkah itu, dan mengatakan, "ketika kita berpartisipasi dalam organisasi-organisasi multilateral, kita meningkatkan reputasi Australia sebagai warga global yang baik".

Namun dia menyatakan keprihatinan mengenai perlakuan Australia terhadap pencari suaka yang ditahan di kamp lepas pantai di pulau-pulau Pasifik, seperti Papua Nugini dan Nauru, yang bisa membuat pengajuan untuk mengisi kursi di Dewan Hak Asasi Manusia PBB "sangat sulit".

Pelapor Khusus PBB untuk hak asasi migran Francois Crepeau pekan lalu mengatakan dia menunda kunjungan ke Australia karena adanya pembatasan akses ke pusat-pusat penahanan dan ketakutan bahwa orang-orang yang melapor kepadanya bisa menghadapi pembalasan hukum.

Bishop mengatakan ia telah berbicara dengan Crepeau dan menjelaskan kebijakan negara terhadap pencari suaka yang tiba dengan perahu. Dia menambahkan bahwa pendekatan yang gigih tidak akan merusak penawaran "sama sekali".

Australia telah duduk di kursi Dewan Keamanan PBB lima kali, dengan mantan pemimpin Partai Buruh dan Perdana Menteri Kevin Rudd memimpin pengajuan terakhir, demikian seperti dilansir kantor berita AFP.


Credit  ANTARA News

Taktik Obama di Wilayah Konflik Gagal

 

Pasukan keamanan Afghanistan bersiap-siap merebut kembali Kunduz dari Taliban. (Reuters/Stringer)

 

Washington, CB -- Di Suriah, para pemberontak yang dilatih AS meyerahkan pasokan dan amunisi kepada kelompok perlawanan yang memiliki hubungan dengan al-Qaidah.

Di Irak, pertempuran antara pasukan pemerintah yang didukung AS dan ISIS menemui jalan buntu.

Di Afghanistan, untuk kali pertama sejak disingkirkan pada 2001 Taliban berhasil merebut satu ibukota provinsi.

Kurang dari satu setengah tahun setelah dalam pidato di sekolah Militer West Point Presiden Barack Obama menguraikan strategi untuk lebih bergantung pada mitra setempat daripada pengerahan militer AS secara besar-besaran di Luar negeri, muncul bukti bahwa taktik yang disebut sebagai “Doktrin Obama” itu kemungkinan gagal.

Meski AS diperkirakan berinvestasi setidaknya US$90 miliar dalam upaya kontra-terorisme ini, Obama belum berhasil menemukan sekutu yang dapat diandalkan untuk memikul tugas di medan perang. Dan dia pun tampaknya tidak punya banyak opsi untuk memperbaiki situasi ini.

Obama juga tampaknya terkungkung dengan keengganan melihat Amerika kembali terlibat dalam perang di Timur Tengah yang tidak populer setelah menarik mundur pasukan AS dari Irak pada 2011.

Gerakan tiba-tiba Rusia untuk mengambil inisiatif dalam krisis di Suriah dan Irak beberapa minggu ini mengejutkan para pejabat AS, dan menelanjangi kenyataan bahwa pengaruh Washington di wilayah itu semakin terkikis.

Sejumlah pejabat dan mantan pejabat AS mengatakan, karena ada kemunduran yang bertubi-tubi ini Obama kemungkinan hanya akan melakukan perubahan kecil strategi.

Hal ini mengisyaratkan bahwa Obama akan meninggalkan sebagian konflik paling pelik di dunia ini pada penggantinya yang akan menduduki Gedung Putih pada Januari 2017.

“Situasi di tempat-tempat ini tidak bagus dan tidak akan membaik dalam waktu cepat,” ujar Douglas Ollivant, mantan pejabat senior Dewan Keamanan Nasional AS untu Irak.

“Itu masalah dalam bekerja sama dengan mitra. Tidak semua memiliki kemampuan.”

Opsi-posi yang ada meliputi antara lain meningkatkan dukungan bagi para pejuang Kurdi di Suriah, kerja sama denga Rusia untuk mengakhiri konflik di negara itu dan memperlambat rencana penarikan diri AS dari Afghanistan.

Para pejabat AS mengatakan pemerintah negara itu juga mempertimbangkan usul mengurangi program pelatihan para pemberontak Suriah untuk memerangi ISIS bernilai US$580 juta yang dinilai gagal.

Doktrin Obama gagal sebagian karena lemahnya pemerintahan nasional di Irak dan Afghanistan, dan juga kegagalan kelompok oposisi moderat Suriah untuk mengalahkan para pesaingnya.

Tetapi tetap saja para pengkritik menyalahkan Obama atas hal yang mereka pandang sebagai pendekatan yang terlalu berhati-hati, sehingga muncul pandangan bahwa Gedung Putih terhuyung-huyung akibat krisis yang terus melanda.

Citra Obama sebagai pemimpin dunia yang terkadang bersikap pasif menambah persepsi bahwa dia membiarkan perang saudara di Suriah memburuk, dan tidak bertindak cukup tegas untuk menghentikan laju ISIS di negara itu dan juga Irak.

Kekhawatiran baru terkait kebijakan Obama di Afghanistan juga dipicu oleh kejatuhan kota Kunduz ke tangan para pejuang Taliban minggu ini.

Para pejabat AS mengatakan, kemenangan Taliban secara tiba-tiba atas pasukan Afghanistan menambah dimensi baru pada diskusi perlunya mengubah rencana yang ada saat ini dan mempertahankan sejumlah kecil pasukan di Afghanistan setelah akhir 2016.

Obama dan penasihatnya dengan keras membela pendekatan tersebut, bahkan ketika masalah di beberapa medan peperangan semakin rumit.

Kebijakan cepat Presiden Putin di Suriah dan Irak bertolak belakang dengan kebijakan Presiden Obama yang dinilai lamban. (Reuters/Kevin Lamarque)

“Kami tidak pernah mengatakan bahwa strategi kemitraan kami adalah upaya yang akan berhasil dalam jangka pendek,” kata seorang pejabat senior pemerintah AS kepada Reuters. “Bahkan, kami selalu menekankan bahwa strategi itu memerlukan komitmen jangka panjang.”

Pejabat ini malah menuduh pengkritik Obama tidak bisa menawarkan alternatif lain yang lebih bagus.

“Apakah solusi setiap masalah di Iran dan Suriah adalah mengerahkan 150 ribu tentara AS? Langkah itu tidak akan dilakukan oleh presiden ini, atau diinginkan oleh warga Amerika,” kata pejabat ini.

“Kepentingan Utama”

Dasar dari strategi besar Obama dijabarkan dalam pidato di depan lulusan sekolah militer West Point pada 28 Mei 2014.

Saat itu, dengan berhati-hati dia membatasi pemikiran penggunaan kekuatan militer AS - hanya “ketika kepentingan utama kita memerlukannya” - dan menegaskan langkah yang dipilih adalah “bermitra dengan negara-negara tempat jaringan teroris mencoba mengakar.”

Namun, kebijakan itu tidak terbukti sebagai metode yang berhasil dalam perang melawan militansi Islam.

Di Suriah, kegagalan upaya AS membangun satu pasukan pemberontak semakin jelas bulan ini ketika Pentagon mengakui bahwa hanya empat atau lima pejuang yang benar-benar terjun di medan perang.

Gedung Putih berkeras hal itu bukan kesalahan Obama karena dia memang ragu dengan program itu, sementara pihak lain, termasuk pengkritik dari partai Republik, menekannya untuk menyetujui program pelatihan itu.

“Program pelatihan dan mempersenjatai itu hanyalah sekadar upaya agar Gedung Putih terlihat ‘melakukan sesuatu’,” kata Frederic Hof, mantan penasehat Departemen Luar Negeri AS untuk Suriah. “‘Setan yang memaksa saya melakukannya’ merupakan jawaban pemerintah atas kegagalan kebijakan itu.”

Kehadiran Rusia yang cepat di Suriah bertolak belakang dengan langkah yang disebut pengkritik Obama sebagai strategi mengerahkan militer AS di Suriah yang lambat dan penuh keraguan.

Pasukan anti-terorisme Irak yang dilatih oleh Amerika Serikat belum berhasil mengatasi laju ISIS di negara itu. (Reuters/Pool/Carolyn Kaster)

“Ketika tidak ada kepemimpinan Amerika, kekosongan ini akan diisi oleh pihak-pihak yang jahat,” kata Senator John McCain dari Partai Republik yang merupakan pengkritik keras kebijakan luar negeri Obama. Dia merujuk pada kemajuan yang dicapai oleh militan di wilayah konflik.

Di Irak, pemerintah Syiah yang terlibat ketegangan sektarian dengan penduduk minoritas Sunni, kesulitan mengatasi gerak laju ISIS.

Pasukan keamanan masih mencoba untuk dibangun kembali setelah tercerai-berai ketika menghadapi serangan militan di kota Mosul, kota terbesar kedua di Irak.

Secara pribadi, para pejahat AS telah mengutarakan rasa frustrasi atas kelambatan operasi di Irak, seperti persiapan merebut kembali Ramadi ibukota provinsi Anbar yang direbut ISIS Mei lalu.

Para pejabat AS menunjuk pada hasil yang lebih positif dari dukungan militer yang diberikan pada pasukan Kurdi di Irak dan Suriah.

Keberhasilan lain menurut mereka adalah kemajuan yang dicapai oleh mitra setempat untuk memerangi kelompok ekstrimis Boko Haram di Afrika Barat.



Akan tetapi, di Afghanistan lepasnya Kunduz merupakan pukulan terbaru bagi kebijakan Obama dan menimbulkan pertanyaan apakah pasukan Afghanistan bisa menjaga keamanan negara itu sendiri, meski Washington berinvestasi US$65 juta untuk membangunnya.

Para pengkritik mengatakan rencana penarikan diri pada 2016 terlalu terburu-buru.

Sejumlah pengamat mengisyaratkan meski jet tempur AS kemudian mengebom sasaran Taliban untuk merebut kembali Kunduz, militer AS kemungkinan tidak bisa menyediakan bantuan cepat terutama dalam mengirim tentara.

Bahkan jika Kunduz nanti bisa direbut kembali dari Taliban, “kerusakan sudah terjadi,” kata James Dobbins, mantan Utusan Khusus Obama di Afghanistan dan Pakistan. “Semua warga di sana sekarang sadar posisi mereka rentan.”

Credit  CNN Indonesia

China Tingkatkan Keamanan di Xinjiang

 

 

Jakarta, CB -- Provinsi Xinjiang yang membentang luas di barat China semakin panas dalam beberapa tahun terakhir, kekerasan terus meningkat dan ratusan nyawa telah melayang. Kini, pemerintah China menyelimuti seluruh wilayah itu dengan pasukan keamanan.

Meski pemerintah China telah mengerahkan jutaan dolar, tensi di jantung populasi suku Uighur itu tetap tinggi, termasuk level waspada pasukan keamanan setempat.

Menurut pemerintah China, mereka tengah menghadapi ancaman serius dari militan Islam dan kelompok separatis di wilayah Otonomi Uighur Xinjiang.

"Dari 100 orang, mungkin salah satu atau duanya adalah teroris, namun kami semua melawan mereka," kata Gulnur Amati, warga etnis Uighur yang tinggal di Aksu, selatan Xinjiang. "Kami juga mengharapkan stabilitas di Xinjiang supaya terus berkembang secara harmonis. Hidup kami hanya dapat meningkat bila keadaannya stabil."

Di Aksu sendiri, jalanan dipenuhi slogan propaganda mengutuk ekstremisme, sementara beberapa restoran melarang masuk orang berkerudung dan berjanggut lebat.

Polisi dan tentara hadir secara terang-terangan, menjadikannya salah satu daerah yang paling dijaga ketat di seluruh kawasan.

"Operasi kemanan memang akan meningkatkan keamanan publik, dan itu adalah hal yang dapat Anda lihat. Kalau bukan karena itu, kami tidak akan berani keluar rumah," seorang warga etnis Han, Zhuo Zexue bertutur, dilansir dari Channel NewsAsia, Rabu (30/9).

Faktanya, situasi ini juga berdampak hingga ke luar selatan Xinjiang. Pendapatan hotel-hotel di ibu kota Urumqi menurun, menyusul diperkenalkannya sebuah kartu kepada warga di selatan wilayah tersebut.

Tanpa kartu itu, warga tidak diperbolehkan bepergian ke luar kota selama lebih dari dua minggu.

Beberapa pengamat politik berpendapat, operasi keamanan ini dibutuhkan untuk menjaga keamanan di Xinjiang, namun juga mengakui perlunya membangun rasa percaya di antara kelompok etnis berbeda.

"Ini tidak hanya melawan orang Uighur," ujar Prof. Wu Chuke dari Universitas China.

"Ada orang Mongolia, misalnya, dan kelompok minoritas besar lainnya di utara China. Mereka punya negara-negara di mana mereka merupakan mayoritas, dan mereka pernah merdeka. Untuk itu, kita harus lebih percaya, mengerti, dan mendukung mereka,” lanjut Wu.

Walau begitu, bisa jadi butuh waktu lama untuk membangun kembali kepercayaan itu, mengingat tak sedikit insiden kekerasan di Xinjiang beberapa tahun belakangan yang membuat kelompok etnis beradu satu sama lain.

Credit  CNN Indonesia

Parlemen Rusia Izinkan Penggunaan Militer di Suriah

 

 Ilustrasi pesawat tempur Rusia. (Norwegian NATO Q)

 

Jakarta, CB -- Parlemen Rusia akhirnya membulatkan suara, memberikan kewenangan bagi pemerintah Presiden Vladimir Putin untuk mengerahkan kekuatan militer negara ke Suriah.

"Presiden Suriah meminta pimpinan negara kami untuk dukungan militer," ujar kepala pemerintahan Kremlin, Sergei Ivanov.

Namun, kata Ivanov, bukan berarti pasukan angkatan darat Rusia dapat terlibat dalam konflik. Pemungutan suara di parlemen hanya membahas masalah penggunaan angkatan udara.

Rusia memang sudah membangun kekuatan militer di Suriah untuk mendukung pemerintahan Presiden Bashar al-Assad dalam menyelesaikan konflik antara beberapa kelompok militan, seperti ISIS, dan pemberontak yang didukung Barat.

Dalam sistem Rusia, dibutuhkan izin sebelum menggunakan kekuatan militer, terutama di luar negeri. Namun, beberapa media di Timur Tengah memberitakan bahwa pesawat tempur Rusia sudah beroperasi di Suriah.

Kremlin bungkam mengenai pemberitaan ini.

Di Suriah sendiri sudah beroperasi koalisi serangan udara di bawah komando Amerika Serikat untuk menggempur ISIS.

"Jika ada penyatuan koalisi, yang saya ragukan, atau pada akhirnya ada dua koalisi, satu Amerika dan satu Rusia, mereka harus mengoordinasikan aksi mereka," kata ahli militer, Ivan Konovalov.

AS dan Suriah satu visi dalam penggempuran ISIS. Namun, AS tak sependapat dengan dukungan Rusia terhadap pemerintahan Bashar al-Assad. Menurut AS, Assad adalah dalang dari segala masalah di Suriah.

Credit  CNN Indonesia

Rusia Lakukan Serangan Udara Pertama ke ISIS

 

Presiden Rusia Vladimir Putin. (REUTERS/Mike Segar)

 

 

Jakarta, CB -- Rusia telah melakukan serangan udara pertamanya ke kelompok ISIS di Suriah, kata juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia pada Rabu (30/9).

Serangan udara ini menargetkan peralatan militer milik ISIS, pusat komunikasi, kendaraan, dan amunisi, di dekat kota Homs, Suriah.

Sebelum melakukan serangan, pemerintah Rusia sempat menginformasikan hal ini kepada pemerintah Amerika Serikat (AS). “Seorang pejabat Rusia di Baghdad pagi ini menginformasikan personel Kedutaan Besar AS bahwa pesawat militer Rusia akan mulai terbang menyerang ISIS ke Suriah,” kata Juru Bicara Departemen Luar Negeri AS, John Kirby, seperti dikutip dari CNN.

“Dia lebih jauh memintar agar pesawat AS menghindari wilayah udara Suriah selama misi ini berlangsung. Kami telah melihat laporan media yang mengatakan misi Rusia telah dimulai.”

Kirby berkata, koalisi pimpinan AS akan terus melakukan serangan ke ISIS di Irak dan Suriah seperti yang telah direncanakan.

Sebelumnya, majelis tinggi parlemen Rusia telah memberi persetujuan kepada Presiden Vladimir Putin untuk menggunakan angkatan udara dalam serangan ke Suriah.

“Federasi Dewan dengan suara bulat mendukung permintaan presiden, 162 orang yang mendukung pemberian izin,” kata Kepala Staf Kepresidenan Rusia, Sergey Ivanov, kepada kantor berita Itar-Tass.

Ivanov mengatakan, pemungutan suara di parlemen Rusia dilakuan setelah ada permintaan dari Presiden Suriah Bashar al-Assad.

Presiden Putin mengatakan dalam pertemuan pemerintahanya, bahwa langkah ini merupakan operasi militer terbatas dalam waktu tertentu. “Angkata udara Rusia akan membantu tentara Assad sementara ini dalam modus ofensif,” tuturnya.

Setelah beberapa hari melakukan pengumpulan informasi penargetan dengan pesawat tanpa awak, angkatan udara Rusia akhirnya siap melakukan serangan.

Sebanyak empat jet tempur Su-34 Fullback Rusia sekarang berada di pangkalan udara Latakia di Suriah dan lebih dari 600 pasukan Rusia berada di tempat.

Credit  CNN Indonesia

Bendera Palestina Berkibar di PBB untuk Pertama Kali

 

Bendera Palestina untuk pertama kalinya berkibar di markas besar PBB di New York pada Rabu (30/9). (Reuters/Andrew Kelly)

 

New York, CB -- Bendera Palestina untuk pertama kalinya berkibar di markas besar PBB di New York pada Rabu (30/9). Para pejabat Palestina dan pendukung kemerdekaan Palestina bersorak saat bendera naik, meski kritik datang dari Israel dan Amerika Serikat.

Presiden Palestina Mahmoud Abbas menaikkan bendera itu dalam upacara resmi beberapa menit setelah ia menyampaikan pidato di depan Majelis Umum PBB. Dalam pidato, ia menuduh Israel menyabotase upaya AS untuk menengahi pembicaraan damai antara Israel dan Palestina. Israel keberatan atas pernyataan ini.

"Hari untuk menaikkan bendera ini akan segera datang di Yerusalem, ibu kota negara Palestina kami. Hari ini, setiap tahun, 30 September, akan menjadi hari bendera Palestina,” kata Abbas, berdiri di bawah bendera berwarna merah, putih, hijau dan hitam di taman bunga markas PBB.

Sementara, banyak orang menghadiri momen bersejarah itu dan memotret bendera Palestina.

Palestina menginginkan Yerusalem Timur menjadi ibu kota dari Palestina yang independen. Wilayah Tepi Barat dan Yerusalem Timur diokupasi oleh Israel pada perang 1967.

Presiden Palestina Mahmoud Abbas mencium bendera Palestina sebelum menaikkannya di markas besar PBB di New York, 30 September 2015. (Reuters/Andrew Kelly)

Majelis Umum menyetujui resolusi Palestina bulan ini dan mengatakan bendera negara non-anggota "akan dikibarkan di markas (PBB di New York) dan kantor-kantor PBB di sebelah bendera negara-negara anggota."

AS dan Israel termasuk di antara delapan negara yang memilih menentang draf resolusi bendera Palestina. Keduanya mengatakan pada saat itu bahwa tanda simbolik seperti mengibarkan bendera tak berarti apa-apa bagi proses perdamaian ke depan.

Pada 2012, Majelis Umum menyetujui pengakuan de facto dari negara Palestina yang berdaulat. Namun upaya Palestina untuk menjadi negara anggota penuh PBB gagal.

Palestina dan Vatikan adalah satu-satunya negara pengamat non-anggota di PBB. Bendera Vatikan dikibarkan di PBB pada Jumat, hari ketika Paus Fransiskus berkunjung.

Credit  CNN Indonesia

Pengibaran Bendera Palestina di PBB Menuai Beragam Reaksi

Jakarta, CB -- Momen bersejarah berkibarnya bendera Palestina di markas besar PBB di New York terjadi tepatnya pukul 13.16 waktu setempat.

Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon yang hadir disamping Presiden Mahmoud Abbas saat upacara pengibaran bendera, menyebut peristiwa ini, "hari kebanggaan bagi orang Palestina di seluruh dunia," dan "hari harapan."

"Kini waktunya untuk mengembalikan kepercayaan oleh baik Israel dan Palestina untuk perdamaian, dan akhirnya, realisasi dua negara untuk dua bangsa," lanjut Ban.

Sebelumnya, pada pidato di Majelis Umum, Abbas sempat mengkritik Israel yang ia tuduh tak berkomitmen terhadap perjanjian Oslo yang ditandatangani pada 1990-an.

Israel dan Amerika Serikat menentang pengibaran bendera Palestina ini, bersama dengan delapan negara lainnya.

Sementara banyak yang berharap momen ini menjadi penanda simbolis menuju berdirinya negara Palestina, dikutip dari CNN, reaksi warga Palestina terkait pengibaran bendera di PBB beragam.

"Kami senang melihat bendera kami, namun kami tak mau hanya melihat bendera," kata Anwar Basti, seorang pemilik restoran di Kota Tua Yerusalem. "Kami ingin melihat orang-orang mendukung bendera ni. Saya bisa meletakkan sejuta bendera, namun jika bendera itu tidak membuat seseorang menjadi kuat, maka (bendera) itu hanya warna."

"Anda butuh perubahan di sini, bukan di PBB," kata Mohammed Ali, seorang pemilik toko suvenir di Kota Tua.

Mustafa Barghouti, anggota Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), mengatakan Abbas telah membatalkan Perjanjian Oslo dan perjanjian lain yang terkait.

"Ini adalah hal yang sangat penting—yang paling penting," kata Barghouti. "Deklarasi (Abbas) bahwa perjanjian yang ada tidak berlaku untuk warga Palestina lagi."

Akibatnya, menurut Barghouti, segala bentuk koordinasi keamanan antara Palestina dan Israel telah dibatalkan. Palestina akan mulai menggunakan perlawanan tanpa kekerasan sementara menyerukan sanksi terhadap Israel.

Kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan pidato Abbas "menipu dan mendorong hasutan dan pelanggaran hukum di Timur Tengah."

Kantor Netanyahu menekankan bahwa "Israel secara ketat mempertahankan status quo di Temple Mount dan berkomitmen untuk terus melakukannya sesuai dengan perjanjian." Pernyataan Netanyahu juga meminta Otoritas Palestina untuk bergabung Israel dalam perundingan langsung tanpa prasyarat.


Credit  CNN Indonesia

50 Tahun G30SPKI, TNI Gelar Renungan di Lubang Buaya

Foto: dok Okezone

JAKARTA - Pangdam Jaya Mayjen Teddy Laksmana memastikan pihaknya tidak pernah mengintruksikan Kodim serta jajaran Korem setempat untuk memutar film G30SPKI. Bahkan ia mengaku tidak mengetahui adanya rumor arahan KSAD Jenderal TNI Mulyono untuk memutar film tersebut. "Nggak ada, saya baru mengetahui (info) itu dari kamu," ujar Teddy di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur.
Meski demikian, jenderal  bintang dua itu memastikan Kodam Jaya akan menggelar acara renungan dan doa bersama untuk mengenang tujuh pahlawan revolusi di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur. Renungan tersebut untuk memperingati 50 tahun G30SPKI.
Rencananya, acara renungan itu juga akan dihadiri oleh KSAD Jenderal TNI Mulyono dan sejumlah petinggi TNI lainnya. "Acara renungan, tahlil dan doa bersama mengenang gugurnya pahlawan revolusi,"pungkasnya.

Credit Okezone

TNI AD Tegaskan Tak Ada Instruksi Pemutaran Film G30SPKI

Foto: Okezone

JAKARTA - Peringatan G30SPKI yang jatuh pada hari ini, digelar secara beragam. Bahkan beredar kabar, KSAD Jenderal Mulyono memerintahkan seluruh Kodim dan Korem untuk memutar film G30SPKI dan menggelar nonton bareng untuk mengingatkan bangsa atas kekejaman PKI yang ingin memberontak dan mengganti Pancasila.
Namun, Kepala Dinas Penerangan TNI AD (Kadispenad), Brigjen TNI Sabrar Fadhilah membantah adanya intruksi tersebut.
"Arahan khusus tidak ada, itu inisiatif korem/kodim masing-masing," ujar Sabrar saat dikonfirmasi Okezone, Rabu (30/9/2015).
Jenderal bintang satu itu menampik adanya trauma terhadap PKI. Sebaliknya, pemutaran film tersebut guna menggugah kesadaran sejarah nasional.
"Tujuannya ya untuk mengingatkan, karena itu kan peristiwa nasional. Kita kan generasi yang tidak melihat langsung, jadi perlu mengingatkan," pungkasnya.

Creidt  Okezone

Susi Bingung TNI Cuma Punya 4 Kapal Besar untuk Patroli Pencurian Ikan

 

 

Jakarta (CB) -Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengaku bingung laut Indonesia yang begitu luas, hanya dijaga sedikit kapal-kapal patroli TNI-AL dengan ukuran kapal besar. Kondisi ini membuat pelaku illegal fishing masih bebas mencuri ikan di laut Indonesia meski ada ancaman penenggelaman kapal.

"Tolonglah pemerintah belikan TNI-AL 6-8 kapal level LPD (landing platform dock) yang panjangnya 140 meter. Bukti kapal Silver Sea yang melakukan transipment dengan kapal Indonesia di Papua malah dapatnya dari foto patroli udara Australia," kata Susi dalam diskusi "Laut Masa Depan Bangsa" di Gedung Minabahari III, kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, Rabu (30/9/2015).

LPD adalah kapal perang amfibi yang mampu meluncurkan, membawa dan mendaratkan elemen kekuatan darat untuk misi-misi perang gerak cepat. Kapal-kapal ini umumnya dirancang untuk membawa pasukan ke zona pertempuran lewat laut dan memiliki kemampuan membawa kekuatan udara terbatas seperti helikopter.

TNI-AL memiliki 4 kapal LPD yaitu KRI Makassar, KRI Surabaya, KRI Banjarmasin, dan KRI Banda Aceh.

Menurut Susi, meski mahal, harga kapal kelas LPD masih sangat kecil nilainya ketimbang kerugian negara akibat pencurian ikan. Menurutnya bila dibanding dengan kerugian 'kebocoran' BBM bersubsidi yang salah sasaran akibat illegal fishing, harga kapal besar TNI-AL tak ada artinya.

"Jangan dilihat harganya. Kalau satu kapal yang canggih kan LPD, itu harganya Rp 2-3 triliun. Belilah 4 dalam setiap dua tahun, nggak sampai Rp 15 triliun. Dari rugi BBM subsidi dari illegal fishing Rp 30 triliun," ujar Susi.

Diungkapkan Susi, dirinya sudah bicara dengan presiden untuk menambah kapal-kapal patroli TNI-AL. Selain kapal laut, dirinya juga mendorong pemerintah membeli lebih banyak pesawat patroli udara.

"TNI-AL juga harus bicara ke pemerintah bahwa dengan hilangnya illegal fishing bisa hemat BBM ratusan triliun. Itu tagihlah ke pemerintah hilang kerugian buat ditukar jadi kapal LPD," jelas Susi.

"Saya kadang bingung. Kapal KRI kita yang besar sekarang hanya 4 buah, yang lain yang kecil dan menengah. Kapal kan juga harus ada maintenance, kalau mau efektif 70% operasi, 30% maintenance. LPD kalau bisa tambah 12 lagi, itu baru aman," tegasnya.

Credit  Detiknews

Pertamina kurangi impor Premium 30 persen

Kilang Pertamina Refinery Unit IV Lomanis, Cilacap, Jawa Tengah, Selasa (7/1). (ANTARA FOTO/Idhad Zakaria) 

 

 

Jakarta (CB) - PT Pertamina (Persero) akan mengurangi impor bahan bakar minyak jenis Premium hingga 30 persen atau sekitar 91.000 barel per hari setelah pengoperasian kilang pengolahan Trans Pacific Petrochemical Indotama di Tuban, Jawa Timur, dan unit Residual Fluid Catalytic Cracking di Kilang Cilacap, Jawa Tengah.

"Potensi penghematan devisa dari pengurangan 30 persen impor Premium itu mencapai 1,99 miliar dolar AS per tahun," kata Wakil Presiden Komunikasi Korporat Pertamina Wianda Pusponegoro di Jakarta, Rabu.

Saat ini, konsumsi Premium nasional berada di kisaran 29,5 juta kiloliter per bulan dan 17,1 juta kiloliter atau sembilan juta barel di antaranya dari impor.

Menurut Wianda, dari pengoperasian kedua kilang tersebut, Pertamina berpotensi mendapatkan tambahan produksi Premium hingga 91.000 barel per hari yakni 61.000 barel dari Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) dan 30.000 barel dari Residual Fluid Catalytic Cracking (RFCC).

Ia menjelaskan, pada awal Oktober Kilang TPPI yang selama ini berhenti operasi akan memproduksi 20.000 barel Premium per hari.

Selanjutnya, produksi premium Kilang TPPI Tuban akan mencapai kapasitas optimal 61.000 barel per hari atau sekitar 22,27 juta barel per tahun.

"Jumlah produksi tersebut setara dengan sekitar 20 persen impor Premium selama ini," ujarnya.

Sementara unit RFCC yang berada dalam kompleks Kilang Cilacap, ia menjelaskan, saat ini sudah memasuki tahapan akhir komisioning dan akan siap beroperasi komersial paling lambat pekan kedua Oktober 2015.

"Berdasarkan pengecekan terakhir, RFCC Cilacap sudah siap 100 persen beroperasi komersial dan diharapkan pada pekan kedua Oktober, proyek tersebut akan diresmikan pengoperasiannya," katanya.

Pengoperasian RFCC Cilacap tersebut, menurut dia, akan membuat impor Premium berkurang sekitar 30.000 barel per hari atau 10,95 juta barel per tahun yang setara dengan 10 persen impor.

"Dengan beroperasinya dua unit tersebut, total potensi pengurangan impor Premium Pertamina mencapai 91.000 barel per hari atau sekitar 33,21 juta barel per tahun. Kalau harga indeks pasar gasoline sekitar 60 dolar per barel, maka artinya nilai pengurangan impornya mencapai 1,99 miliar dolar AS dalam setahun," kata Wianda.
Credit ANTARA News

Galangan Kapal, Kereta Api, Pesawat dan Suku Cadanganya Bebas PPN

 

Indra Akuntono Sekretaris Kabinet Pramono Anung bersama Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menkeu Bambang Brodjonegoro, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya serta Kepala BKPM Franky Sibarani saat menyampaikan paket kebijakan ekonomi di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (29/9/2015).

JAKARTA, CB - Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengungkapkan pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah nomor 69 tahun 2015 tentang impor dan penyerahan alat angkutan tertentu yang tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Isi dari PP itu membebaskan tanggungan PPN bagi industri galangan kapal, kereta api, pesawat terbang dan suku cabangnya.

"Intinya, PP ini beri insentif PPN tidak dipungut untuk beberapa alat transportasi seperti galangan kapal, kereta api, pesawat dan suku cadangnya," kata Bambang dalam jumpa pers soal paket kebijakan tahap dua di kantor presiden, Selasa (29/9/2015).

Pembebasan PPN bagi industri galangan kapal ini telah lama ditunggu para pelaku usaha. Dengan adanya pembebasan PPN itu, sebut Bambang, maka akan menekan biaya produksi kapal di Indonesia.

"Terutama untuk kapal ikan, kapal patroli, kapal cukai, kapal perhubungan, kapal KKP, jadi industri dalam negeri bisa lebih kompetitif," ucap dia.

Selain memberikan insentif pembebasan PPN, Bambang juga menyebutkan pemerintah mempersingkat proses verifikasi tax allowance dan juga tax holiday, serta kebijakan pembangunan kawasan logistik Berikat.

Seluruh paket kebijakan ini diharapkan mampu membantu dunia usaha dalam menghadapi perlambatan ekonomi yang saat ini terjadi.

Credit  KOMPAS.com

Ini Penjelasan Bank BUMN soal Utang 3 Miliar Dollar AS dari China

 

THINKSTOCK Ilustrasi

JAKARTA, CB – Sejumlah direksi bank-bank pelat merah siang ini memberikan penjelasan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VI, terkait utang 3 miliar dollar AS dari China Development Bank (CDB).

Tiga Direktur Utama yang hadir dalam RDP tersebut yaitu Direktur Utama Bank Mandiri Budi Gunadi Sadikin, Direktur Utama Bank BRI Asmawi Syam, serta Direktur Utama Bank BNI Ahmad Baiquni.

Direktur Utama Bank Mandiri Budi mengatakan, dalam lima tahun ke depan perbankan butuh menyediakan pembiayaan sekitar Rp 2.750 triliun(130 miliar dollar AS), atau separuh dari kebutuhan anggaran infrastruktur.

Pembiayaan tersebut bisa digunakan oleh pihak swasta atau BUMN yang akan mengerjakan proyek-proyek infrastruktur. Di sisi lain, hingga saat ini total dana pihak ketiga dari seluruh perbankan di Indonesia sebesar Rp 4.300 triliun, dengan total kredit sebesar Rp 3.800 triliun. Artinya, kata Budi, sisa likuiditas yang ada hanya sekitar Rp 400 triliun (27 miliar dollar AS).

“Dalam 5 tahun ke depan dibutuhkan 130 miliar dollar AS untuk infrastruktur, uang yang ada sekarang cuma 27 miliar dollar AS, jadi short (kekurangan) 104 miliar dollar AS. Kalau kita pengen mengeksekusi pembangunan infrastruktur sesuai RPJMN, itu kenapa kita harus menarik pinjaman dari CDB,” kata Budi, di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (29/9/2015).

Sementara itu Asmawi menjelaskan, pinjaman dari CDB cukup menarik dari sisi bunga pinjaman. Dalam nota kesepahaman disepakati 70 persen pinjaman dalam bentuk dollar AS (USD), dan 30 persen pinjaman dalam bentuk Renminbi (RMB). Bunga pinjaman dalam USD ekuivalen 3,4 persen.

Menurut Asmawi, bunga pinjaman ini cukup rendah jika dibandingkan dengan pendanaan yang didapat dari pasar finansial dan pasar saham. “Obligasi pemerintah di tenor 10 tahun, bunganya 4,3 persen, sedangkan obligasi korporasi bunganya 50 basis poin (bps) sampai 100 bps. Angka 3,4 persen, menjadi sangat menarik,” kata dia.

Adapun bunga pinjaman dalam bentuk RMB ekuivalen 6,1 persen. Direktur Utama BNI Ahmad Baquni menambahkan, pinjaman dari CDB akan digunakan perseroan untuk melakukan ekspansi bisnis, pembiayaan infrastruktur dan pengelolaan likuiditas jangka panjang.

Pada 2016 dan 2017, BNI juga harus melunasi pinjaman dalam valuta asing (valas) yang akan jatuh tempo.

Credit  KOMPAS.com

Taliban Kuasai Separuh Kota Kunduz di Afganistan

 

Reuters Tentara dikerahkan untuk mempertahankan sebagian wilayah Kunduz.

  CB — Kelompok Taliban dan sekutu-sekutunya di Afganistan menguasai separuh kota terbesar kelima di negara itu, Kunduz, dengan melancarkan serangan dari tiga arah.

Kepastian tersebut disampaikan oleh juru bicara kepolisian Kunduz, Sayed Sarwar Husaini.

Kepada BBC, ia lebih lanjut mengatakan, sebagian besar wilayah kota Kunduz yang dikuasai Taliban termasuk Penjara Kunduz.

Ditambahkannya pula, pemberontak Taliban membebaskan sekitar 500 tahanan.

Serangan dilancarkan pada Senin (28/9/2015) sebelum subuh dari tiga arah yang menjadikannya sebagai perebutan wilayah perkotaan paling besar selama beberapa tahun di Afganistan.

Kelompok Taliban dilaporkan memblokade jalan-jalan ke arah selatan sehingga pasukan pemerintah menemui kesulitan menerjunkan pasukan tambahan dari ibu kota, Kabul.

Mereka juga mengibarkan bendera di sejumlah titik, termasuk alun-alun kota.

Serangan terhadap kota Kunduz, yang berpenduduk lebih dari 300.000 orang, menelan korban jiwa di kedua belah pihak dan warga biasa
Credit  KOMPAS.com

Bahas Konflik Suriah, Obama-Putin Beda Pendapat soal Assad

 

Dalam perbincangan selama 90 menit di sela Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York, Senin (28/9), Obama dan Putin sepakat untuk mengadakan pertemuan antara kedua angkatan bersenjata untuk mengatasi konflik di Suriah. (Reuters/Kevin Lamarque)

 

Jakarta, CB -- Setelah dua tahun, Presiden Amerika Serikat, Barack Obama, dan Presiden Rusia, Vladimir Putin, akhirnya bertemu. Meskipun sepakat untuk membantu menyelesaikan konflik di Suriah, kedua kepala negara tak sependapat ihwal keikutsertaan Presiden Suriah, Bashar al Assad dalam upaya tersebut.

Dalam perbincangan selama 90 menit di sela Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York, Senin (28/9), tersebut Obama dan Putin sepakat untuk mengadakan pertemuan antara kedua angkatan bersenjata untuk mengatasi konflik di Suriah.

Seperti dilansir Reuters, pasukan koalisi serangan udara di bawah komando AS sudah melancarkan gempuran terhadap ISIS di Suriah sejak tahun lalu.

Di tengah kisruh tersebut, Rusia membangun kekuatan militer di Suriah dengan menerjunkan pesawat tempur dan tank di pangkalan udara.

Takut terjadi insiden tak diinginkan, seperti tabrakan pesawat, AS meminta Rusia menjelaskan maksud pengiriman militer tersebut ke Suriah yang disinyalir untuk membantu pemerintahan Bashar al Assad. Menurut AS, Assad adalah biang kerok terjadinya perang sipil tersebut.

Berbicara kepada awak media setelah bertemu Obama, Putin berkata berkata bahwa Rusia kembali merenungkan apa yang dapat dilakukan untuk mendukung pemerintah Suriah dan pasukan Kurdi guna melawan militan ISIS.

"Kami mempertimbangkan apa yang seharusnya kami harus lakukan lebih untuk mendukung mereka yang berada di medan perang, menolak dan memerangi teroris, terutama ISIS. Ada peluang untuk kami bekerja sama," ucap Putin.

Sementara itu, seorang pejabat AS yang enggan diungkap identitasnya berkata, "Rusia mengerti kepentingan keberadaan mereka untuk menjadi resolusi politik bagi konflik Suriah, sudah ada proses menuju resolusi politik."

Sebelumnya, dalam pidato di mimbar PBB, Obama mengaku siap bekerja sama dengan siapapun, termasuk Iran dan Rusia, untuk menyelesaikan masalah di Suriah. Obama mengatakan bahwa Assad adalah dalang segala masalah, sementara Putin beranggapan, pemberantasan ISIS tak akan tercapai tanpa campur tangan Assad.

"AS siap untuk bekerja dengan bangsa manapun, termasuk Rusia dan Iran, untuk menyelesaikan konflik. Namun, kita harus menyadari bahwa tidak ada, setelah banyak pertumpahan darah dan pembunuhan massal, jalan untuk kembali ke status quo sebelum perang," kata Obama.

Obama memang tidak menyebut penggulingan Assad secara eksplisit, tapi ia menyiratkan adanya kemungkinan transisi dari presiden Suriah tersebut.

Lebih jauh, Obama juga menampik argumen bahwa hanya sistem otoritarian yang dapat melawan kelompok-kelompok seperti ISIS, dengan mengatakan: "Dalam logika ini, kita harus mendukung tirani seperti Bashar al-Assad, yang menjatuhkan bom barel untuk membunuh anak-anak tak bersalah karena cara alternatif lainnya tentu lebih buruk," kata Obama.

Namun, Putin tetap yakin bahwa tak ada pilihan selain bekerja sama dengan Assad, sekutu lama Rusia.

"Kami pikir, adalah sebuah kesalahan besar untuk menolak bekerja sama dengan pemerintah Suriah dan pasukan bersenjatanya yang sangat berani menghadapi terorisme di depan mata," tutur Putin dalam pidatonya.

Melanjutkan pidato, Putin kembali berkata, "Kita harus paham bahwa tak ada pasukan, selain pasukan bersenjata Presiden Assad dan milisi (Kurdi) yang benar-benar memerangi ISIS dan organisasi teroris lain di Suriah."

Credit  CNN Indonesia

RI Tawarkan Saudi Bantuan Identifikasi Korban Tragedi Mina

 

Tragedi yang menewaskan setidaknya 769 orang ini terjadi ketika jemaah haji berdesakan menuju tempat melempar jumrah di Mina. (Reuters/Ahmad Masood)

 

 

Jakarta, CB -- Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno LP Marsudi, bertemu dengan Menteri Luar Negeri Arab Saudi, Adel bin Ahmed Al-Jubeir, di sela sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York, Selasa (28/9).

Dalam pertemuan tersebut, Retno menyampaikan kesiapan Indonesia untuk membantu upaya identifikasi korban tragedi Mina yang menewaskan setidaknya 769 orang pada pekan lalu.

"Menlu Retno juga menyampaikan kesiapan Indonesia untuk membantu penanganan korban jika diminta oleh pihak Arab Saudi, termasuk dalam hal identifikasi korban," demikian kutipan siaran pers yang diterima CNN Indonesia, Selasa (29/9).

Menurut Kemlu, Indonesia memiliki kemampuan yang luas dan diakui dunia internasional dalam penanganan korban bencana, termasuk untuk identifikasi dan pendataan.

Tawaran Retno disambut baik oleh Jubeir. Ia pun akan segera meminta arahan dari Raja Salman.

"Peristiwa ini bukan hanya musibah bagi Saudi tapi juga musibah bagi kita semua. Jika Pemerintah Arab Sa udi membutuhkan bantuan dalam penangannya, sudah sepantasnya Indonesia membantu, apalagi Indonesia adalah penyumbang jemaah haji terbesar," kata Kemlu.

Tahun ini, Arab Saudi dibanjiri dua juta jemaah haji dari 180 negara, 154.467 di antaranya berasal dari Indonesia. Dari keseluruhan angka tersebut, setidaknya 46 WNI menjadi korban tragedi Mina.

Sejak insiden terjadi pada Kamis (24/9), sebanyak 90 orang jemaah juga belum kembali ke pemondokan.

Tragedi ini terjadi ketika jemaah haji berdesakan menuju tempat melempar jumrah di Mina. Hingga kini, angka resmi dari pemerintah Saudi menunjukkan korban tewas mencapai 769 jiwa dan lebih dari 900 orang terluka.

Korban paling banyak berasal dari Iran, yaitu 169 tewas dan 100 lainnya terluka, sementara 300 jemaah lain belum ditemukan.

Tragedi ini terjadi sekitar dua pekan setelah crane menghantam Masjidil Haram, menewaskan 111 jemaah haji, termasuk 11 dari Indonesia, dan melukai 331 lainnya.
Credit  CNN Indonesia

Kisah Pengorbanan Seorang Ibu dalam Tragedi Mina

 

Data terbaru, insiden itu menewaskan 769 orang dan melukai lebih dari 900 lainnya. Jumlah WNI yang tewas dalam insiden itu mencapai 46 orang. (Reuters/Ahmad Masood)

 

Mekkah, CB -- Seorang ibu rela melakukan apa pun demi keselamatan anaknya, bahkan siap mengorbankan nyawa. Hal ini tergambarkan dalam peristiwa di Mina yang menewaskan ratusan orang pekan lalu.

Beberapa jemaah asal Mesir yang terlibat dalam peristiwa itu menceritakan pengalamannya kepada Arab News, Selasa (29/9). Mereka mengatakan, saat peristiwa itu terjadi ada seorang ibu yang susah payah menyelamatkan anaknya yang masih kecil keluar dari kerumunan.

Ibu itu, kata mereka, mengerahkan seluruh tenaganya untuk melemparkan bocah itu ke atas tenda, tempat para jemaah menyelamatkan diri.

"Dia sangat jauh dan melemparkan anak itu pada kami. Nama anak itu Ibrahim, dia selamat," kata jemaah yang tidak disebut namanya itu.

"Kami melihat dia berusaha menyelamatkan anaknya. Dia terlihat sudah tidak bisa lagi bernafas. Tapi entah bagaimana, dia bisa melemparkan anak itu ke atas tenda dan meminta kami untuk menjaganya," lanjut jemaah lainnya.

Setelah melemparkan anaknya, ibu itu hilang ditelan lautan manusia di Mina.

Data terbaru, insiden itu menewaskan 769 orang dan melukai lebih dari 900 lainnya. Jumlah WNI yang tewas dalam insiden itu mencapai 46 orang.

Bocah itu lantas diberikan makanan dan pakaian baru. Ibunya masih belum terlihat. "Kemudian, kami mencari ibunya atau kerabatnya yang lain, tapi kami tidak berhasil," kata mereka.

Namun mereka terkejut saat datang seseorang keesokan harinya ke tenda yang mengaku paman dari Ibrahim. "Saat anak itu melihat pamannya, dia memeluknya lalu kami menyerahkan anak itu padanya," kata mereka.

Mereka juga lega mendengar ibu Ibrahim selamat dari tragedi terparah di Mina sejak tahun 1990 itu. Paman anak itu mengatakan mencari keponakannya di situ setelah diberitahu ibu bocah tersebut.

"Ibu Ibrahim sekarang sedang masa pemulihan di rumah sakit," kata pria tersebut.

Credit  CNN Indonesia

Ciptakan Rekayasa Fotosintesis, Ilmuwan Ini Diklaim Jenius

Penobatan Jenius diberikan oleh MacArthur Foundation.

Peidong Yang dari UC Berkeley Amerika, ilmuwan yang menemukan fotosintesis rekayasa. (LA Times)

 

CB - Fotosintesis merupakan proses alam yang sangat luar biasa. Butuh waktu bertahun-tahun bagi manusia untuk bisa mengadopsi proses perubahan energi matahari menjadi energi makanan.
Seorang ilmuwan keturunan China baru saja dianugerahi penghargaan atas upayanya menemukan proses rekayasa fotosintesis.

Fotosintesis merupakan proses pembuatan energi atau zat makanan menggunakan peran cahaya matahari dan mineral, karbondioksida dan air.
Makhluk hidup yang bisa melakukan fotosintesis adalah tumbuhan, alga, dan beberapa jenis bakteri. Proses fotosintesis sangat penting bagi kehidupan di bumi karena hampir semua mahluk hidup bergantung pada energi tersebut.

Butuh waktu 10 tahun bagi Peidong Yang untuk bisa menemukan metode serupa fotosintesis lewat bantuan kabel nano semikonduktor dan bakteri. Ilmuwan dari University California Berkeley itu dinobatkan sebagai 'Jenius' dari MacArthur Foundation.

Dilansir melalui LA Times, Selasa 29 September 2015, Yang berhasil menciptakan daun sintesis yang menggunakan ramuan serupa fotosintesis, yakni air, cahaya matahari dan karbon dioksida.
Bahan-bahan itu bisa memproduksi energi seperti methan, butan dan asetat. Daun sintesis itu, layaknya fotosintesis alami, mampu mengeluarkan oksigen ke udara.

"Kemungkinan fotosintesis buatan ini telah didemonstrasikan berdasarkan uji coba awal yang kami lakukan. Kami hanya perlu mendorong penelitian menjadi lebih maju lagi. Meski teknologi ini masih belum bisa dikomersialkan dalam beberapa tahun ke depan, tapi merupakan langkah penting untuk menciptakan karbon netral yang sebenarnya, dan sistem bahan bakar berkelanjutan," ujar Yang.

Pria berusia 44 tahun itu merupakan ahli kimia anorganik. Dia mendapatkan gelar sarjana dari University of Science and Technology di China. Gelar Ph.D didapat dari Harvard University, sebelum ia melanjutkannya ke UC Santa Barbara, kemudian bergabung ke UC Berkeley.

Ketertarikannya pada fotosintesis rekayasa diawali dari proyek kabel nano semikonduktor yang dilakukannya di Harvard. Kabel mikoskopis itu berukuran 100 sampai 1.000 kali lebih tipis ketimbang rambut manusia. Kabel nano itu diklaim bisa menangkap energi matahari dengan baik. Itulah yang menjadi dasar rekayasa fotosintesis.

Menariknya, Yang harus mencari cara untuk menyimpan cahaya matahari yang ditangkap agar bisa digunakan di kemudian hari, mirip pola fotosintesis alami.
Oleh karena itu, Yang dan tim mencoba bereksperimen dengan materi berbeda agar berfungsi sebagai katalis, atau bisa menampung reaksi kimia tanpa bantuan apapun.
Potensi katalis pun ditemukan pada spesies bakteri bernama Sporomusa ovata, yang bisa mengambil elektron dari kabel nano dan mengubah karbon dioksida menjadi molekul asetat yang lebih kompleks.

"Sayangnya, bakteri hidup gampang mati. Itu menjadi masalah. Maka dari itu saya mencoba mencari katalis sintetis lain yang membutuhkan proses kimiawi, ketimbang bergantung pada bakteri. Kita memang belajar dari alam, tapi hasilnya harus lebih baik dari alam," katanya.

Credit  VIVA.co.id

Situs Bersejarah Zaman Mataram Ditemukan di Semarang

Petugas dari Balai Pelestarian Cagar Budaya DIY melakukan ekskavasi situs Bedingin di Dusun Bedingin, Sumberadi, Mlati, Sleman, Yogyakarta (15/11). Penemuan situs bedingin tersebut diduga merupakan bangunan Mataram Hindu yang dibangun sekitar abad 10. ANTARA/Noveradika

 

CB, Jakarta - Satu bekas bangunan yang diduga situs bersejarah peninggalan zaman Kerajaan Mataram kuno ditemukan di Desa Duduhan, Kelurahan Mijen, Semarang.

"Situs dengan panjang sisi 9,3 meter ini diduga bekas bangunan candi atau tempat sembahyang," kata ketua tim peneliti dari Pusat Penelitian Arkeologi Nasional, Agus Setijanto, di Semarang, Senin.

Menurut dia, tim dari Pusat Penelitian Arkeologi Nasional pernah melakukan survei mengenai keberadaan situs yang berada di Kecamatan Mijen itu pada 1976, namun baru sekarang ini bisa mengeksavasi lebih lanjut.

Ia menjelaskan pihaknya akan melakukan penelitian secara lebih mendalam mengenai dugaan keberadaan situs tersebut dengan melakukan penggalian, termasuk mengumpulkan fragmen yang tersisa.

Dari hasil penggalian, ditemukan bangunan seperti tembok bertingkat setinggi sekitar setengah meter yang diperkirakan adalah salah satu sisi sebelah barat bangunan yang diduga bekas candi.

"Sisi barat ini diketahui panjangnya 9,3 meter, sisi yang selatan masih kita kejar dengan penggalian. Kemungkinan, kalau bentuknya bujur sangkar bagian Selatan panjangnya sama," katanya.

Berdasarkan profil batu yang ditemukan dari penggalian itu, kata dia, bagian badan bangunan diduga candi itu tidak rata, namun setengah lingkaran yang kemungkinan candi bergaya Jawa Tengah.

Dulu, kata dia, dari keterangan warga sekitar di tempat ini ditemukan arca Ganesha dan sebagainya, namun sekarang sudah disimpan di Musem Ranggawarsita yang nanti juga akan melengkapi laporan.

Setijanto mengatakan, penggalian itu sebenarnya untuk mengetahui sejarah awal perkembangan agama Hindu dan Buddha di Pantai Utara Jateng sebelum berkembang menjadi kerajaan besar, seperti di Yogyakarta.

"Asumsinya, pengaruh India datang dari Pantai Utara Jawa. Sebenarnya, ada beberapa titik di wilayah Pantura Jateng yang sudah disurvei, salah satunya di sini di kawasan Mijen, Semarang," katanya.

Hasil penelitian itu, kata dia, akan dilaporkan kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang dan Badan Pelestarian Cagar Budaya untuk rekomendasi langkah pelestarian dan pemanfaatannya.

Sementara itu, Camat Mijen, Ali Mochtar, bersyukur di wilayahnya ditemukan peninggalan bekas bangunan yang diduga candi sehingga semakin mengangkat potensi kawasan itu.

"Secara lebih lanjut, kami akan terus berkoordinasi dengan pemerintah Kota Semarang untuk meminta petunjuk langkah apa yang nantinya diambil terkait penemuan situs tersebut," katanya.
Credit  TEMPO.CO

Begini, Situs Bersejarah di Cina Dijarah dan Dibuldoser

5. Gua Kuil Dunhuang di Cina. Gua ini disebut juga gua Seribu Budha karena memiliki 492 gua dengan patung Budha, dibangun pada 366-1368 M. Luas kuil ini 117 km2, dan sudah ditetapkan menjadi Situs Warisan Dunia UNESCCO pada tahun 1987. friendsofdunhuang.org

 

  CB, Beijing- Cina kehilangan artefak budaya dan situs bersejarah bernilai ribuan tahun. Direktur Administrasi Negara Warisan Budaya Li Xiaoji mengatakan kesulitan menghadapi hal tersebut. Sebab, pihak otoritas tidak memiliki sumber daya untuk menjaga artefak budaya dan situs bersejarah tersebut.

Pada 2009-2014 saja misalnya, polisi menemukan 7.000 kasus artefak budaya yang diselundupkan ke luar negeri atau dijarah, terutama makam-makam. “Ini kegiatan kriminal terorganisir, menggunakan teknologi tinggi dan kekerasan, pencurian juga dilakukan berdasarkan permintaan,” kata Li seperti dikutip The Study Times--koran partai komunis, Senin, 28 September 2015. Li menambahkan bahwa upaya untuk menindak telah dilakukan meskipun jalan ke depan akan sulit.

Hambatan lain terletak pada beberapa pemerintah daerah yang tidak peduli dengan harta budaya di wilayah hukum mereka, atau tidak memiliki kemampuan untuk menjaga artefak-artefak budaya daerah. "Di beberapa daerah budaya yang dilindungi, ada pembangunan konstruksi ilegal yang merusak artefak budaya. Beberapa situs kuno berharga dan bangunan bahkan telah lenyap dibuldoser," kata Li.

Dalam banyak kasus, Li melanjutkan, pemerintah daerah bahkan turut andil dalam penghancuran dan hilangnya artefak-artefak budaya ini. Sebab, tidak ada sumber daya manusia dan pendanaan untuk itu. Li menyebut di empat provinsi hanya ada kurang dari 10 orang yang bertanggung jawab atas hal ini.

Beberapa bagian dari China sangat kaya warisan budaya, “tidak ada pejabat berdedikasi yang melindungi harta warisan budaya ini,” katanya. Selain itu, kata dia, ada kesenjangan pendanaan besar, terutama di wilayah tengah dan barat yang lebih miskin.
Credit  TEMPO.CO

Presiden Cina Janjikan 8.000 Tentara untuk PBB

Anggota pasukan penjaga perdamaian PBB berpatroli di wilayah Sudan (ilustrasi)

CB, NEW YORK -- Cina akan melibatkan 8.000 tentaranya dalam pasukan penjaga perdamaian PBB, kata Presiden Cina Xi Jinping dalam sidang Majelis Umum PBB, Senin (28/9).

Langkah itu diperkirakan membuat negara tersebut menjadi pemain terbesar dalam tugas penjagaan perdamaian PBB.

Janji Xi tersebut diungkapkan saat Cina berupaya menunjukkan mereka adalah negara dengan tanggung jawab internasional.

Dalam kunjungan kenegaraan ke Washington pada Jumat, Xi dan Presiden AS Barack Obama sepakat kedua negara akan meningkatkan tekad kuat menjaga perdamaian.

Keduanya termasuk dalam lebih dari 50 pemimpin negara yang menjanjikan sekitar 40 ribu tentara dan polisi, serta peralatan atau latihan bagi misi penjaga perdamaian PBB dalam pertemuan tingkat tinggi PBB yang dipimpin Obama.

"Cina akan bergabung dalam sistem baru kesiagaan penjaga perdamaian PBB, dan oleh karenanya memutuskan untuk memimpin pembentukan pasukan polisi penjaga perdamaian permanen, serta membentuk pasukan siaga penjaga perdamaian dengan delapan ribu tentara," kata Xi.

Ia mengatakan Cina akan menyediakan bantuan militer senilai 100 juta dolar AS kepada Uni Afrika dalam lima tahun mendatang untuk mendukung pembentukan pasukan siaga Afrika serta meningkatkan kapasitas tanggap krisis.

Dalam pertemuan puncak, Xi mengatakan sebagian dari dana pembangunan dan perdamaian Cina-PBB senilai satu miliar selama 10 tahun yang dibentuk Cina akan digunakan untuk operasi penjaga perdamaian.

Credit  REPUBLIKA.CO.ID