KKP Kaji Moratorium Kepemilikan Pulau oleh Asing

SHUTTERSTOCK

JAKARTA,CB - Direktur Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pengembangan Usaha Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Ryanto Basuki mengatakan, pihaknya saat ini sedang mengevaluasi semua kepemilikan asing di sektor pariwisata. Ia menyebutkan, tidak menutup kemungkinan akan adanya moratorium di sektor pariwisata bahari.

"Semua sektor pariwisata yang terkait dengan masyarakat asing akan di evaluasi. Di Raja Ampat minimal ada 2 orang asing yang menguasai pulau. Seandainya terjadi moratorium, badan hukum asing nantinya enggak boleh masuk. Pulau-pulau tersebut nantinya bisa lebih digali potensi-potensinya," kata Ryanto dalam acara Menggali Potensi Kredit Sektor Maritim, di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (10/2/2015).

Menurut dia, dalam mengembangkan pulau-pulau di Indonesia, saat ini KKP sudah mengembangkan beberapa pulau. Pengembangan tersebut dilakukan dengan beberapa pengusaha, seperti Pulau Nipa di Batam yang dimanfaatkan sebagai oil storage.

"Saat ini kami sudah mengembangkan beberapa pulau, bekerja sama dengan pengusaha. Seperti, Pulau Nipa sudah sudah berjalan, Pulai Pari sudah on progress, Pulau Paseran di Sumbawa baru penjajakan investasi dan juga Pulau Bawal," kata Ryanto.

Berdasarkan data KKP, Pulau Paseran (Sumbawa), Pulau Pari (Kep. Seribu), dan Pulau Bawal (Kalimantan Barat) dikembangkan sebagai tempat wisata bahari dengan total investasi ketiganya sekitar Rp 2 triliun.

Sementara investasi di Pulau Nipa mencapai Rp 5 triliun dan Pulau Bawal yang dimanfaatkan sebagai kebun kelapa sawit mempunyai nilai investasi sebesar Rp 147 miliar.

Ia menambahkan, selain untuk wisata bahari, saat ini ada 5 pulau terluar yang akan dikembangkan dari aspek keamanan dan pertahanannya. "Tidak hanya wisata tapi aspek keamanan dan pertahanannya menjadi fokus pengembangan pulau," kata Ryanto.

Menurut dia saat ini Indonesia mempunyai 32 pulau terluar yang harus dikembangkan dari segi pertahanannya, baik yang ada penghuninya maupun tidak. Ia mengatakan, Indonesia harus belajar dari pengalaman Pulau Sipadan dan Ligitan yang dimenangkan oleh Malaysia di pengadilan internasional United Nations (ICJ) di tahun 2002.

"Lebih banyak pendayagunaan kepada 32 pulau terluar, yang mana harus dikembangkan. Kita mesti belajar dari pengalaman Sipadan dan Ligitan, kenapa bisa terlepas. Jadi harus ada preventif action-nya," kata Ryanto.


Credit  KOMPAS.com

Mantan Menteri Kesehatan jadi PM gantikan Xanana

Xanana Gusmao (ANTARA/Andika Wahyu)

Dili (CB) - Presiden Timor Timur memilih mantan Menteri Kesehatan Rui Araujo menjadi perdana menteri baru negara miskin itu, kata pemerintah pada Selasa.

Araujo menggantikan pahlawan kemerdekaan Xanana Gusmao, yang mundur pada pekan lalu untuk memungkinkan angkatan muda memimpin.

Xanana, 68, dan partainya CNRT yang berkuasa mengusulkan Araujo, meskipun dokter lulusan Selandia Baru itu dari partai lawan, Fretilin.

"Presiden republik ini menerima usul CNRT, partai pemenang pemilihan anggota parlemen lalu, yang mencalonkan Dr Rui Maria Araujo untuk jabatan perdana menteri," kata pernyataan pemerintah.

Presiden mengikuti undang-undang dasar dengan berembuk dengan semua partai di Parlemen Nasional dan Dewan Negara.

Menurut undang-undang nomor 07 tahun 2007 Timor Timur, masa bakti perdana menteri berakhir dengan pelantikan penggantinya oleh presiden.

Araujo diperkirakan dilantik pada pekan ini menjadi Perdana Menteri kelima Timor Timur sejak lepas dari Indonesia pada 2002.

"Penunjukan Rui harus mengubah politik Timor dengan mengantarkan masa baru kerja sama lintas partai," kata Cillian Nolan, wakil direktur pusat kajian, Lembaga Pengulasan Kebijakan Kemelut, di Jakarta.

"Tantangannya adalah menumbuhkan jenis sama kewenangan dan kemampuan pendahulunya," katanya.

Banyak yang percaya Xanana, yang menjadi perdana menteri pada Mei 2007 setelah menjabat presiden pertama, akan mempertahankan pengaruh di pemerintahan, tapi tidak jelas kemungkinan perannya.

Timor Timur berjuang mengembangkan perekonomian. Meskipun hasil gas bernilai miliaran dolar (triliunan rupiah), sekitar setengah dari 1,2 juta penduduk negara itu miskin, kata Bank Dunia.

Timor Timur mencoba lebih mengembangkan sumber daya alamnya untuk meningkatkan lapangan kerja dan pendapatan pemerintah.

Negara itu sedang dalam pembicaraan dengan Woodside Petroleum Australia untuk menyelesaikan sengketa puluhan tahun atas kegiatan Greater Sunrise, yang belum berkembang 40 tahun setelah ladang gas itu ditemukan.

Timor Timur masuk wilayah Indonesia pada 1975, setelah Portugal tiba-tiba menarik diri dari jajahannya tiga abad itu dan membiarkan perang saudara. Gabungan empat partai pihak terdesak kemudian meminta bantuan Indonesia. Demikian laporan Reuters.


Credit   ANTARA News

Dubes Korut protes ke Indonesia, apa sebabnya?

Pekan HAM Korea Utara - Pengunjung mengamati lukisan warga Korea Utara yang melarikan diri dari negaranya yang dipamerkan saat Pekan Hak Asasi Manusia Korea Utara di galeri Cemara, Jakarta (ANTARA FOTO/Zabur Karuru)

Masalah HAM di DPRK tidak seharusnya dibahas dengan Indonesia tanpa melibatkan Korea Utara.

Jakarta (CB) - Duta Besar Korea Utara untuk Indonesia Ri Jong Ryul mengkritik acara "Simposium Hak Asasi Manusia (HAM) di Korea Utara" yang diadakan di Indonesia karena negaranya tidak pernah diinformasikan bahkan tidak diundang dalam kegiatan tersebut.

"Simposium yang membahas HAM di Korea Utara dilaksanakan tanpa pernah mendiskusikan apapun dengan negara kami. Tidak pernah ada informasi maupun undangan kepada kami terkait hal ini," kata Ri Jong Ryul di Kedutaan Besar Republik Demokratik Rakyat Korea (DPRK), Jakarta, Selasa.

Jong Ryul mengatakan pihaknya telah mengajukan tuntutan resmi kepada pemerintah Indonesia, partai politik dan bahkan interpol di Jakarta untuk bisa mendapatkan semua informasi tentang kegiatan yang diinisiasi oleh pihak Korea Selatan dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).

Dia juga menyesalkan simposium ini diadakan di Indonesia, negara yang memiliki hubungan sangat baik dengan Korea Utara.

"Simposium di Jakarta bisa menjadi pintu masuk bagi pihak-pihak yang menentang DPRK untuk menanamkan pandangannya tentang Korea Utara di Indonesia," ujar dia.

Walaupun tidak diundang, Jong Ryul melanjutkan pihaknya tetap mengirimkan delegasi untuk memantau acara yang diadakan di Hotel Sultan tersebut.

"Kami tetap mengirimkan delegasi untuk memantau jalannya acara. DPRK sempat meminta agar diberikan waktu untuk menyampaikan pandangan namun tidak diizinkan," ujar Jong Ryul.

Duta Besar DPRK pun meminta kepada semua pihak pelaksana simposium untuk segera menghentikan acara .

"Masalah HAM di DPRK tidak seharusnya dibahas dengan Indonesia tanpa melibatkan Korea Utara. Untuk itu kami meminta agar acara tersebut dihentikan," kata dia.

Simposium internasional ini sendirit terlaksana atas kerja sama Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), LIPI, Perwakilan Indonesia untuk Komisi HAM Antarpemerintah ASEAN (AICHR Indonesia) serta Komisi HAM Korea Selatan (NHRCK).

Menurut situs resmi LIPI, Komnas HAM Korea telah menyelenggarakan simposium internasional terkait perkembangan HAM di Korea Utara sejak tahun 2004.

Sementara Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-69 telah menghasilkan sebuah resolusi mengenai situasi HAM di Korea Utara sekaligus menjadikan masalah ini menjadi isu internasional.

Credit  ANTARA News

Banggar DPR RI setujui anggaran Bakamla

- (FOTO ANTARA News)

Jakarta (CB) - Anggota Badan Anggaran DPR RI, Yani Miryam menyatakan, seluruh pengajuan tambahan anggaran yang disampaikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan sebesar Rp726.331.252.000 sudah disetujui oleh Badan Anggaran DPR RI.

Anggaran tambahan yang diminta oleh Kemenko Polhukam tersebut  diperuntukkan kepada Badan Keamanan Laut (Bakamla).

"Sudah disetujui oleh Banggar DPR RI kok. Tak ada masalah," kata Yani Miryam di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa.

Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan mengusulkan tambahan anggaran kepada DPR RI melalui APBN Perubahan sebesar Rp726.331.252.000.

Dalam APBN 2015, Kemenko Polhukam sebesar Rp519.573.524.000 Demikian disampaikan oleh Menko Polhukam, Tedjo Edhy Purdjianto, saat rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR RI, Jakarta, Selasa.

Tedjo merinci penambahan anggaran tersebut akan dialokasikan untuk; 1 Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya sebesar Rp111.537.742.000 (sama dengan APBN 2015), 2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur sebesar Rp7.073.300.000 (sama dengan APBN 2015), 3. Program Peningkatan koordinasi bidang politik hukum dan keamanan sebesar Rp67.873.400.000 (sama dengan APBN 2015), dan 4. Program Peningkatan Koordinasi Keamanan dan Keselamatan Laut dari Rp333.089.082.000 (APBN 2015) menjadi Rp1.059.420.334.000.

Tedjo mengatakan, tambahan yang diminta dalam APBN Perubahan 2015 sebesar Rp726.331.252.000 akan digunakan untuk penguatan kapasitas kelembagaan Bakamla (Rp3.000.000.000), peningkatan operasi keamanan dan keselamatan di wilayah yuridiksi Indonesia sebesar Rp21.000.000.000 dan pemingkatan kapasitas sarana dan prasarana seperti pengadaan kapal patroli Kamla dan sarana pendukung operasi Kamla, survailance berbasis sistem peringatan dini dan sistem indormasi keamanan laut dan keselamatan laut sebesar Rp702.331.252.000.

Credit  ANTARA News

UE Tangguhkan Sanksi untuk Rusia

UE menagguhkan sanksi, untuk menunggu hasil pertemuan empat arah di Minsk Rabu nanti. Foto istimewa

BRUSSELS (CB) - Para Menteri Luar Negeri Uni Eropa (UE), dilaporkan menunda pembahasan pemberian sanksi lanjutan pada Rusia. Penundaan ini terkait dengan rencana pertemuan empat arah antara pemimpin Ukraina, Prancis, Jerman dan Rusia Rabu mendatang di Minsk.

Menurut Menteri Luar Negeri Prancis Laurent Fabius, pembahasan sanski lanjutan untuk Rusia ini akan ditunda hingga 16 Februari mendatang. Fabius mengatakan, UE akan melihat hasil pertemuan empa arah itu terlebih dahulu sebelum memutuskan apakah sanksi akan kembali dijatuhkan atau tidak.

"Pertanyaan mengenai apakah sanksi lanjutan akan dijatuhkan atau tidak, sehubungan dengan apa yang terjadi di Mariupol, kembali mencuat. Prinsip sanksi tetap sama, namun kami masih melihat hasil pertemuan di Minsk," ucap Fabius, seperti dilansir Sputnik, Senin (9/2/2015).

"Kami akan melihat apakah pertemuan di Minsk dapat memberikan hasil dan setelah itu kami akan kembali melakukan pertemuan untuk membahas hal ini, dan menarik kesimpulan," tambahnya.

Sebelumnya, Presiden Ukraina Petro Poroshenko menaruh harapan besar dalam pertemuan empat arah itu, Dirinya optimis pertemuan di Minsk nanti dapat menghasilkan hal yang menggembirakan terkait konflik yang terjadi di negaranya.


Credit  SINDOnews

Terkait Kebijakan Bantuan untuk Ukraina, UE Terpecah

Sebagian negara mendukung pengiriman senjata ke Ukraina, sebagian lainnya menolak kebijakan tersebut. Foto istimewa

CB - BRUSSELS - Uni Eropa (UE) dikabarkan terpecah terakit kebijakan pemberian bantuan militer kepada Ukraina. Di satu sisi, banyak negara mendesak UE mengikuti langkah Amerika Serikat (AS) untuk turut membantu memberikan bantuan militer, di sisi lain banyak juga yang menolak.

Melansir Sputnik, Senin (9/2/2015), salah satu negara yang menolak kebijakan tersebut adalah Jerman, dimana menurut mereka pemberian senjata bukanlah sebuah solusi. Justru Kanselir Jerman Angela Merkel menyebut, pemberian senjata akan berpotensi menambah keruh kondisi Ukraina.

"Tidak ada solusi militer untuk menyelesaikan konflik Ukraina," ucap Merkel. Selain Jerman, Finlandia, Perancis dan Italia adalah beberapa negara lain yang turut menolak pengiriman senjata ke Ukraina.

Sementara itu, Lithuania, Polandia, dan Swedia dikabarkan adalah beberapa negara yang mendukung kebijakan pengiriman senjata. Menteri Luar Negeri Lithuania Linas Linkevicius beralasan, pengiriman senjata ini adalah bentuk solidaritas UE kepada Ukraina, untuk memperkuat angkatan bersenjata negara tersebut.

Polemik seputar pengiriman senjata ke Ukraina sendiri hingga saat ini terus bergulir. Hal ini semakin menguat menjelang pertemuan empat arah untuk membahas konflik Ukraina antara pemimpin Ukraina, Jerman, Prancis dan Rusia di Minsk, yang rencannya akan berlangsung Rabu mendatang.

Credit SINDOnews

Lawan ISIS, Ini Kekuatan Militer Yordania

Militer Yordania

CB, AMMAN -- Pasca beredarnya video pembakaran seorang pilot Yordania, Raja Yordanian, Raja Abdullah, menyatakan akan mengerahkan 100 ribu tentara terlatih, puluhan ribu pasukan angkatan udara untuk menyerang balik ISIS.

"Kemampuan tentara Yordania termasuk yang terbaik di dunia," kata Direktur Pusat Strategi dan Studi Internasional Timur Tengah, Jon Alterman, seperti dikutip Fox News, Kamis (5/2).

Alterman melihat keputusan Raja Abdullah bukan omong kosong karena ia merupakan komandan pasukan khusus di angkatan bersenjata Yordania.

Berdasarkan informasi di laman globalfirepower.com, militer Yordania tercatat berada di urutan 67 pasukan terkuat dunia. Meski jauh dari status superpower, Yordania diyakini mampu menumpas ISIS dan hal-hal yang berkaitan dengan keamanan.

Yordania memiliki 110.700 personel aktif, 1.321 tank, dan 4.600 kendaraan tempur. Di antara 246 pesawat militer yang dimiliki Yordania, 74 di antaranya merupakan pesawat tempur dan 24 unit helikopter bersenjata. Yordania mengalokasikan 1,5 miliar dolar AS untuk pertahanannya.

Credit  REPUBLIKA.CO.ID

Filipina: Peta kuno mentahkan klaim Beijing atas Laut Tiongkok Selatan

"Rujukan peta": Diterbitkan tahun 1734 di Manila, ini adalah peta tertua yang memberikan nama kepada beting "Panacot" - bahasa Tagalog yang berarti ancaman atau bahaya. Peta ini dianggap sebagai "rujukan peta Filipina," menurut Institut Urusan Maritim dan Kelautan. [Perpustakaan Kongres Amerika Serikat]

Filipina beralih ke kartografi dan sejarah dalam perjuangan diplomatiknya melawan klaim Tiongkok atas sebagian besar Laut Tiongkok Selatan.

Seorang hakim Filipina telah memeriksa peta yang berusia ratusan tahun dan mengatakan bahwa batas wilayah paling selatan Tiongkok secara historis adalah pulau Hainan, 1.900 km sebelah utara dari 10-garis putus Tiongkok yang membentang hampir ke Malaysia.

"Pemerintah Tiongkok mengklaim 90 persen dari Laut Tiongkok Selatan, termasuk Kepulauan Spratly , sebuah kepulauan yang mencakup 750 pulau dan karang dekat Filipina. Namun, serangkaian peta kuno telah mempertanyakan klaim ini. Pemerintah Filipina mengatakan Beijing berlebihan dalam mengklaim wilayah begitu jauhnya ke arah selatan dari pulau Hainan, yang menurut peta-peta bersejarah adalah wilayah paling selatan Tiongkok, jauh di utara kepulauan Spratly," menurut website Ancient Origins pada 25 Januari.
"Secara khusus ada satu peta, dari 1136 masehi, yang terukir di batu jelas menunjukkan Hainan sebagai batas selatan Tiongkok," tulisan di Ancient Origins ini menyatakan.

"Semua peta kuno ini menunjukkan bahwa sejak peta Tiongkok pertama muncul, wilayah paling selatan Tiongkok selalu adalah Pulau Hainan, yang nama kunonya adalah Zhuya, lalu menjadi Qiongya, dan sesudahnya Qiongzhou," jelas Hakim Senior Mahkamah Agung Filipina, Antonio Carpio, menurut situs tersebut.
Carpio menegaskan bahwa pernyataan 10-garis putus oleh Tiongkok ini merupakan "kebohongan besar sejarah."

Sengketa 4.000-halaman diajukan ke PBB
Pemerintah Filipina telah mengajukan sengketa teritorial setebal 4.000-halaman terkait klaim Tiongkok atas Laut Tiongkok Selatan ke pengadilan Perserikatan Bangsa-Bangsa [PBB], Pengadilan Hukum Laut Internasional [ITLOS] di Den Haag.

Pemerintah Tiongkok mengatakan tidak mengakui yurisdiksi internasional terkait sengketa dengan Filipina.
PhilSTAR.com melaporkan bahwa Tiongkok menegaskan penolakannya untuk menyetujui agar tunduk kepada setiap putusan pengadilan PBB dengan mengabaikan batas waktu 15 Desember 2014.
"Pihak Tiongkok akan memberikan tanggapan yang diperlukan untuk setiap tindakan sengaja dan provokatif yang secara sepihak diprakarsai oleh pihak terkait," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Qin Gang pada tanggal 15 Desember 2014.

Filipina: Tiongkok tidak memiliki klaim historis
"Filipina bermaksud untuk menegaskan bahwa Tiongkok tidak memiliki klaim historis atas daerah ini meskipun 'fakta sejarah' tidak dapat dijadikan dasar berdasarkan Konvensi PBB tentang Hukum Laut [UNCLOS]," Ancient Origins mengakui.

"Peta kuno Hindia, dimana Filipina dulu adalah bagian darinya, menunjukkan beting kecil, seukuran tiga lapangan rugby di sebelah barat dari Filipina. Beting ini berpotensi memiliki cadangan bahan bakar fosil dan perikanan yang berharga," Ancient Origins menyatakan. "Dokumen-dokumen dan peta yang diajukan oleh Filipina ke pengadilan internasional mengutip putusan tahun 1986 dari Mahkamah Internasional."
Pengajuan Filipina ke pengadilan mengakui, "Peta hanya merupakan informasi yang keakuratannya bervariasi dari kasus ke kasus; dari peta saja, dan semata-mata berdasarkan keberadaan peta saja, memang tidak bisa dijadikan bukti adanya kepemilikan teritorial."

Para ahli mengakui bahwa kepemilikan de fakto wilayah seperti yang sedang disengketakan biasanya menentukan dalam kasus semacam ini. Beijing telah memulai program pembangunan dan permukiman yang sangat besar untuk secara tuntas dan sistematis membangun klaimnya atas pulau-pulau utama dan terumbu karang di Laut Tiongkok Selatan.

Aquino mendukung peta kuno
Namun, pemerintah Filipina pimpinan Presiden Benigno Aquino III dengan sangat tegas dan terbuka mendukung inisiatif peta kuno untuk menguatkan posisinya.
Pada 11 September 2014, "Sebuah pameran 60 peta kuno yang diadakan [di ibukota Filipina, Manila] menunjukkan bahwa Tiongkok tidak pernah memiliki 'bukti sejarah kepemilikan' Beting Scarborough, salah satu dari banyak fitur maritim yang disengketakan di Laut Filipina Barat,” surat kabar thePhilippines Inquirer melaporkan.

Menteri Luar Negeri Filipina Albert del Rosario menekankan pentingnya bukti peta yang diberikan pemerintahnya dengan berpidato pada pembukaan pameran itu. "Pameran ini memberikan argumen menyakinkan yang menentang 'klaim tak terbantahkan' Tiongkok atas Laut Tiongkok Selatan," katanya, menurut laporan theInquirer .

Del Rosario "mengatakan bahwa peta menguatkan fakta bahwa Scarborough, juga dikenal sebagai Bajo de Masinloc atau beting Panatag, tidak pernah menjadi bagian dari wilayah Tiongkok dan selalu menjadi bagian dari Filipina," kata surat kabar itu.

"Semua peta, baik yang diterbitkan oleh Tiongkok atau negara lain, secara konsisten menunjukkan bahwa provinsi paling selatan Tiongkok di pulau Hainan tidak mengklaim fitur maritim lainnya, seperti Kepulauan Spratly dan Scarborough," kata the Inquirer.

"Peta yang menunjukkan Filipina, di sisi lain, menunjukkan Scarborough sebagai bagian dari negara itu, apakah itu bernama atau tidak disebutkan namanya," katanya.

"Scarborough diambil alih oleh Tiongkok setelah ketegangan dengan otoritas maritim Filipina yang dimulai pada bulan April 2012 saat ditemukan bahwa nelayan Tiongkok menangkap ikan di beting itu," kata surat kabar itu.

Peta-peta yang dipamerkan itu diposting di website Institut Urusan Maritim dan Kelautan.
Wilayah Beting Scarborough adalah "suatu daerah yang diyakini kaya akan minyak dan gas alam serta sumber daya perikanan. Tiongkok menguasai beting ini pada bulan Juni 2012 dan telah mencegah nelayan Filipina mendekati wilayah bebatuan itu, yang merupakan daerah penangkapan ikan yang kaya," tulis Straits Times yang berbasis di Singapura, pada 11 September 2014.

"Kita harus menghormati fakta sejarah, bukan kebohongan historis," kata Carpio.
"Penyelenggara pameran berkata Beting Scarborough tidak pernah muncul dalam peta tua Tiongkok yang mana pun. Tetapi pada berbagai peta kuno yang dibuat oleh orang asing dan Filipina, dari sejak 1636, wilayah bebatuan itu secara konsisten terbukti wilayah Filipina," kata laporan itu.

Pada bulan Juni, Tiongkok meluncurkan peta resmi baru negara, yang menunjukkan lebih jelas klaimnya terhadap Laut Tiongkok Selatan.

Charles W. Freeman, salah seorang ketua Yayasan Kebijakan AS Tiongkok dan seorang pakar urusan Asia Tenggara mengatakan kepada Asia Pacific Defense Forum [APDF] bahwa kasus sejarah dan kartografi yang dibuat oleh Filipina itu tidak akan mempengaruhi Beijing, tetapi mungkin akan menghasilkan pengerasan sikap kedua belah pihak.

"Pertikaian atas batas wilayah bukanlah hal baru. Sejarah adalah peringatan akan peristiwa yang kebanyakan menyedihkan. Asia memiliki surplus sejarah. Masa lalu tidak pernah berakhir. Ini hanya urusan yang belum selesai," katanya.

"Perselisihan atas kepulauan berantakan dan terumbu yang didinamit di wilayah ini adalah suatu contoh yang baik," kata Freeman. "Hal ini didorong oleh semangat patriotik, dengan subteks nasionalisme sumber daya."


Credit  APDForum

Tiga Senjata Penguasa Daratan, Lautan, dan Udara Terbaik MIlik Rusia Abad XXI

CB - Sampai saat ini, Rusia terkenal dalam bidang pembuatan dan pengembangan teknologi militer. Sebagai negara yang telah melalui sejumlah peperangan besar dan bersejarah, kali ini RBTH akan menjabarkan tiga sistem persenjataan Rusia paling mutakhir dalam paruh pertama abad ke-21.

Tank Armata, Kokoh di Darat

Pengalaman operasi militer di Chechnya telah menunjukkan bahwa tank-tank Soviet sangat ideal bagi pasukan besar dalam perang gerilya dan berbagai konflik lokal. Konstruksi dan komponen tank T-72/90, membuat awak tank ini tidak terpisah dari amunisi peluru, sehingga mustahil bisa selamat bila amunisi peluru tersebut meledak. Kekurangan tersebut kemudian diperhitungkan dalam pembuatan tank baru T-14 Armata—yang akan dipamerkan dalam parade Hari Kemenangan pada bulan Mei tahun ini—yang harus menyerap seluruh pengalaman tempur tank-tank Rusia.

Hanya sedikit yang diketahui mengenai spesifikasi teknis Armata. Saat ini, Armata masih sangat dirahasiakan, tetapi berdasarkan informasi yang diberikan dalam siaran pers, tank baru ini akan memiliki meriam kaliber 125 mm (dengan fasilitas yang dapat mengakomodasi kaliber 152 mm). Selain itu, bagian menara tank akan dibuat tak berpenghuni. Senjata mesin tank ini mempunyai kemampuan melakukan pengisian ulang jarak jauh. Sementara, awak tank diposisikan sejajar dan berada dalam kapsul pelindung, yang membatasi mereka dari amunisi peluru.

Tank Armata juga dilengkapi sistem radar yang mampu mengunci hingga 40 target dinamis dan 25 target aerodinamis, serta memantau wilayah sekitar dalam radius 100 km. Ada informasi yang mengatakan bahwa di tahun 2015 ini akan masuk lebih dari 30 unit tank T-14 ke dalam pasukan bersenjata Rusia.

Kapal Selam Borey, Pengintai Bawah Laut

Sumber: Press foto

Dengan komponen dari triad nuklir laut milik Rusia yang mempunyai tingkat kerentanan yang lebih rendah, membuat kapal selam ini menjadi jaminan untuk melakukan serangan nuklir balik dan menyaingi dominasi musuh-musuh Rusia. Namun, suplai kapal selam balistik strategis baru ini ke dalam armada laut Rusia mengalami pengunduran yang berlarut-larut. Alasan utama dari hal tersebut adalah penolakan penggunaan roket padat berbobot 100 ton—yang hampir selesai dibuat—yang akan dibawa kapal selam proyek 955 “Borey” tersebut. Selain itu, diperlukannya “strategi” baru yang mendesak oleh armada laut Rusia juga menjadi salah satu alasan mundurnya suplai kapal selam ini. Barulah pada tahun 1998 diputuskan secara cepat untuk menciptakan misil laut berbasis “Topol-M” yang rendah biaya: Bulava.

Pada uji coba pertama, Bulava mengalami cukup banyak hambatan. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, roket ini pun masih belajar “terbang”. Kapal selam proyek 955 “Borey” mampu melakukan serangan menggunakan roket Bulava dari bawah lapisan es Arktik. Karena tidak ada pergerakan kapal di atas permukaan air, kapal selam ini pun sulit ditemukan, tidak hanya oleh satelit, tetapi juga oleh kapal musuh. Selain itu, sulitnya melakukan pelumpuhan roket pada tahap awal peluncuran juga menjadi keunggulan kapal selam proyek 955 “Borey”. Kapal selam ini juga memiliki tingkat “kebisingan” lebih rendah dibandingkan para pendahulunya. Selain itu, pengembangan teknologi dalam kapal selama ini membuat Borey mampu menembak dari bawah laut sambil bergerak.

Seluruh program pemerintah menawarkan peluncuran delapan unit kapal selam tenaga nuklir jenis ini. Saat ini, sudah terdapat tiga kapal yang sedang dalam tahap konstruksi, yaitu “Knyaz Vladimir”, “Knyaz Oleg”, dan “Knyaz Suvorov”. Kepala Biro Konstruksi Sentral Rubin—tempat kapal selam ini dirancang—Igor Vilnit dalam siaran persnya menyatakan, kemungkinan akan dibuat pembaharuan proyek “Borey-A” dengan beberapa fitur tambahan berdasarkan salah satu dari kapal selam tersebut.

PAK FA, Ringan di Udara

Sumber: Press foto

Pengembangan pesawat PAK FA baru dimulai pada tahun 2002 oleh Biro Konstruksi Sukhoi. Pada 21 Februari 2014 lalu, sampel pertama pesawat ini masuk ke dalam instansi militer Rusia untuk menjalankan uji coba pemerintah.

PAK FA, pada prinsipnya, berbeda dari para pendahulunya. Walaupun massa pesawat ini jauh lebih ringan daripada yang seharusnya pesawat jenis baru ini dikategorikan ke dalam pesawat kelas berat.

Mesin penggerak PAK FA mampu membuat pesawat ini terbang dengan kecepatan supersonik tanpa penggunaan modus pembakar lanjut (afterburner), sedangkan sistem avioniknya yang menggunakan sistem radar Belka dilengkapi dengan AESA (Active Electronically Scanned Array) yang mampu mengunci sasaran empat objek darat dan 30 objek udara dalam satu waktu, serta menembak delapan objek dari sasaran tersebut.

Pesawat PAK FA memiliki kemampuan tidak terdeksi oleh radar lawan berkat bantuan material peredam sinyal radar yang membentuk dan melapisi badan pesawat. Selain itu, pelontar pesawat ini pun merupakan generasi terbaru. Sistem komputer pesawat ini secara otomatis akan menganalisis kecepatan, ketinggian, parameter dinamika penerbangan (sudut tangage dan sudut carene), kecepatan sudut, dan tinggi serta berat penerbang. Pada tahap pertama, Rusia berencana membeli 60 buah pesawat jenis ini yang pada tahun 2016 nanti akan mulai disuplai ke angkatan bersenjata Rusia.



Credit RBTH Indonesia

Tingkatkan Kerja Sama Militer, Rusia Siap Mengadakan Berbagai Alutsista Mutakhir ke Indonesia

Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Igor Margulov. Foto: Fauzan Al-Rasyid/RBTH Indonesia

CB - Dalam sesi konferensi pers di kediaman Duta Besar Rusia di Jakarta, Jumat (6/2), Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Igor Margulov membenarkan bahwa Rusia berminat meningkatkan kerja sama militer dengan Indonesia.

Menurut Margulov, Rusia siap untuk mengadakan berbagai jenis alutsista termutakhir ke Indonesia. Namun, Margulov menambahkan, bukan hanya kerja sama teknis militer yang dibicarakan, tetapi juga kerja sama antara kementerian pertahanan.

“Dalam pertemuan saya bersama Direktur Jenderal Amerika dan Eropa Kementerian Luar Negeri RI, kami juga membahas mengenai pertukaran kerja sama antarkementerian pertahanan. Rusia bisa mendatangkan kapal-kapal militer ke Indonesia, atau bisa juga melakukan pertukaran kunjungan kapal, atau berbagai format kerja sama lainya yang biasa dilakukan dalam kerja sama militer,” terang Margulov.

Margulov berkunjung ke Indonesia pada Jumat lalu dalam rangka memperingati 65 tahun hubungan diplomatik Rusia dan Indonesia. Sebelum menghadiri perayaan di Kedutaan Besar Rusia di Jakarta, Margulov terlebih dulu menemui Direktur Jenderal Amerika dan Eropa Kementerian Luar Negeri RI Dian Triansyah Djani. Kedua belah pihak telah membahas berbagai hasil kerja sama kedua negara selama sepuluh tahun terakhir serta tantangan kedua negara dalam menghadapi berbagi isu sosial, politik, dan ekonomi di lingkup bilateral, regional, dan internasional.

Credit  RBTH Indonesia

Sanksi Politik Bayangi Latihan Militer AS-Thailand

 

 Latihan Cobra Gold kali ini juga melibatkan 13 ribu tentara lainnya dari puluhan negara Pasifik, termasuk Jepang, Indonesia dan Korea Selatan. (Reuters/Chaiwat Subprasom)

 

Nakhon Nayok, CB -- Amerika Serikat tetap menggelar latihan gabungan dengan Thailand kendati Pemerintah Barack Obama masih menerapkan sanksi usai kudeta militer yang menggulingkan Yingluck Shinawatra tahun lalu. Pemerintah mengaku bahwa latihan militer kali ini dilakukan di saat-saat yang "menantang".

Diberitakan Reuters, Senin (9/2), akibat sanksi tersebut AS menurunkan jumlah personel dalam latihan tahunan bertajuk Cobra Gold itu. Tahun lalu sebanyak 4.300 tentara AS diturunkan, kini hanya 3.600, yang dikirim ke Thailand pekan ini.

"Kami tidak bisa membantah bahwa saat ini adalah periode yang menantang dan memerlukan modifikasi pada Cobra Gold seiring Thailand yang mencoba kembali ke demokrasi," ujar Kuasa Usaha Kedutaan Besar AS di Bangkok, Patrick Murphy, dalam pidatonya dalam upacara pembukaan Cobra Gold di akademi militer Nakhon Nayok, timur Bangkok.

Militer Thailand yang menggulingkan Yingluck Mei lalu mengatakan perlu waktu untuk mengembalikan ketertiban di negara itu setelah kerusuhan yang menewaskan hampir 30 orang. Usai konflik politik di Thailand, AS menjatuhkan sanksi dengan membekukan bantuan keamanan sebesar US$4,7 juta dan membatalkan beberapa kerja sama militer.

Pekan lalu Perdana Menteri Thailand Prayuth Chan-ocha, mantan panglima militer, mengatakan pemilu akan digelar pada 2016 namun tidak memberikan tanggal pasti. Pemerintah militer pimpinan Prayuth menyatakan tetap akan menerapkan undang-undang darurat hingga waktu yang belum ditentukan.

Sementara AS mendesak Thailand untuk segera mencabut undang-undang darurat yang disebut sebagai upaya pemerintah memberangus kebebasan berpendapat. Beberapa menteri senior Thailand meresponnya dengan meminta AS tidak mencampuri politik dalam negeri negara itu.

Latihan militer kali ini dilakukan di tengah upaya Thailand untuk menyeimbangkan hubungan mereka dengan AS sembari tetap menjaga kedekatan dengan Tiongkok yang mendukung pemerintahan militer di Bangkok.

Menurut pengamat, AS tidak berani membatalkan latihan militer karena khawatir akan mengganggu pengaruhnya di Thailand serta memiliki dampak keamanan yang buruk di kawasan.

"Membatalkan latihan akan menciptakan kesempatan bagi Beijing untuk memperkuat hubungan strategis mereka dengan Bangkok, dan itu bukan sesuatu yang diinginkan Washington dalam konteks kompetisi pengaruh AS-Tiongkok di Asia Tenggara," kata Ian Storey, peneliti senior di Institute of Southeast Asian Studies di Singapura.

Latihan yang disebut terbesar di Asia Pasifik itu telah diadakan setiap tahun sejak tiga dekade lalu. Kali ini latihan juga melibatkan 13 ribu tentara lainnya dari puluhan negara Pasifik, termasuk Jepang, Indonesia dan Korea Selatan.

Credit  CNN Indonesia

Panglima Moeldoko terima Bintang Kehormatan dari Malaysia

Jenderal TNI Moeldoko, Letjen Dato Sri Ackbal Bin Haji Abdul Samad dan Letjen Dato Dr. H. Abdul Rajak Bin Moh Yusof, usai penyematan Bintang Kehormatan Darjah Kepahlawanan Angkatan Tentera (DKAT) dari Pemerintah Malaysia di Teratai Room, Kementerian Pertahanan Malaysia, Senin (9/2). Foto Dispenum Puspen TNI for JPNN

JAKARTA (CB) - Panglima TNI, Jenderal TNI Dr Moeldoko menerima Bintang Kehormatan Darjah Kepahlawanan Angkatan Tentera (DKAT) dari Pemerintah Malaysia di Teratai Room, Kementerian Pertahanan Malaysia, Senin (9/2) sore.

Kadispenum Puspen TNI, Kolonel Inf Bernardus Robert, dalam rilisnya menerangkan, penganugerahan Bintang Kehormatan DKAT disematkan oleh Menteri Pertahanan Malaysia Hishamuddin Hussein mewakili Pemerintah Malaysia.

"Sebelumnya, di Teratai Room, Kementerian Pertahanan Malaysia ini, Panglima TNI menerima Guard of Honor (Upacara Kehormatan Militer) dari Angkatan Bersenjata Malaysia," kata Bernardus.

Kunjungan Panglima TNI beserta istri didampingi Asops Panglima TNI Mayjen TNI Indra Hidayat serta beberapa pejabat TNI ke Malaysia dalam rangka mengikuti Sidang ke-12 ACDFIM (Asean Chief of Defence Force Informal Meeting) tahun 2015. 

Kedatangan Panglima TNI dan rombongan di Lanud TUDM Subang Malaysia disambut antara lain oleh Dubes RI di Malaysia Herman Prayitno, Atase Pertahanan RI di Kuala Lumpur Kolonel Arm Yudhy Chandra Jaya, Atase Laut RI di Kuala Lumpur Kolonel Laut (E) Oka Wirayudha, Atase Udara RI di Kuala Lumpur Kolonel Sus Bustan Jufri dan pihak Angkatan Bersenjata Malaysia Letjen Dato Sri Ackbal Bin Haji Abdul Samad dan Letjen Dato Dr. H. Abdul Rajak Bin Moh Yusof.

Credit JPNN

Empat Jet Tempur Sukhoi Siaga di Tarakan, Ada Apa?

Pesawat Sukhoi disiagakan di Bandara Juwata, Tarakan, untuk mengamankan wilayah perbatasan di Kalimantan Utara. Foto: Agoes Suwondo/Radar Tarakan/jpnn

TARAKAN (CB) – Empat pesawat jet tempur Sukhoi didatangkan dari Skuadron 11 Pangkalan Udara (Lanud) TNI Angkatan Udara Hasanuddin, Makassar, Sulsel, untuk disiagakan di Bandar Udara (Bandara) Juwata, Tarakan, Kalimantan Utara.

Pesawat ini didatangkan untuk melakukan Operasi Udara Perisai Sakti 2015 yang digelar tahunan. Tujuanya mengamankan wilayah yang berbatasan dengan Malaysia.

Komandan Skuadron Udara 11 Letkol Pnb David Yohan Tamboto menjelaskan, sebelum tiba di wilayah udara Tarakan, pesawat menuju perbatasan Indonesia dan Malaysia untuk melihat langsung keadaan keamanan di wilayah tersebut.

Di sana pesawat Sukhoi itu sempat melakukan komunikasi dengan kapal TNI-AL untuk mengetahui keamanan di wilayah perbatasan.

Dalam penerbangannya menuju Tarakan, Sukhoi menggunakan kecepatan efisien, yakni memakan waktu satu jam. Namun, jika terjadi permasalahan darurat di wilayah perbatasan, kecepatan Sukhoi bisa ditambah.

”Perjalanan dari Makassar, kami langsung ke wilayah Ambang Batas Laut (Ambalat) untuk memastikan keamanan di perbatasan Indonesia dan Malaysia,” katanya.

David menegaskan, pada saat mengitari langit Ambalat, tidak ada pesawat Malaysia yang melakukan manuver. Sedangkan untuk lama waktu operasinya, dia belum bisa memastikan. ”Ini adalah prosedur tetap (protap) sehingga kami harus membawanya. Sewaktu-waktu ada perintah untuk menghancurkan pesawat asing, kami tinggal menjalankannya,” urai dia.

Pesawat Sukhoi yang datang kali ini, tambah David, adalah jenis SU-27 SKM dan SU-30 MK2. Pihaknya tak segan-segan menindak dengan cara penyerangan. Namun, hal tersebut dilakukan apabila sudah ada perintah dari pimpinan udara.

Pada prosesnya, ada tahapan yang harus dilakukan untuk melihat seberapa jauh wahana asing memasuki wilayah Indonesia. Di antaranya, jelas David, pesawat yang memasuki wilayah Indonesia akan terdeteksi radar.

”Kemudian akan diperintahkan untuk mengusir pesawat tersebut. Namun, apabila ada perintah untuk mendaratkan paksa di landasan tertentu, akan kami lakukan,” imbuhnya.

Sementara itu, Komandan Lanud Tarakan Letkol Pnb Tiopan Hutapea membenarkan bahwa kedatangan pesawat Sukhoi di Tarakan bertujuan melakukan operasi rutin gabungan antara TNI-AU dan TNI-AL di daerah perbatasan. Di balik kedatangan Sukhoi ke Tarakan, kru yang dilibatkan tak tanggung-tanggung.

Jumlah total kru yang didatangkan 100 orang untuk menangani empat pesawat Sukhoi selama berada di Tarakan melakukan operasi. ”Kali ini melibatkan satu flight pesawat Sukhoi, C130 Hercules, dan satu pesawat Super Puma dengan total personel seratus,” ucap Tiopan.


Credit JPNN.com

Kecam Eksekusi 'Bali Nine', Penyiar Australia Ungkit Isu Bantuan Tsunami

Penyiar radio 2GB, Abc Australia (Foto: ABC Australia)



CB, Canberra: Penyiar radio 2GB Australia, Alan Jones mengecam eksekusi mati terhadap pelaku kejahatan narkotika Australia.

Dengan sombongnya, Jones membawa isu bantuan yang telah diberikan oleh Australia ketika Indonesia diterpa tsunami. Sikap Jones menunjukkan ada rasa pamrih dalam bantuan yang diberikan oleh Australia.

Myuran Sukumaran dan Andrew Chan saat ini tengah menunggu eksekusi mati dari pihak berwenang Indonesia. Beberapa kali permintaan amnesti mereka ditolak oleh Presiden Joko Widodo.

"Sangat tidak bisa dimengerti mengapa kedua orang ini tidak mendapatkan pegampunan," ujar Alan Jones, dalam acara 2Gb, seperti dikutip Sidney Morning Herald, Selasa (10/2/2015).

"Seseorang harus menelpon orang ini (Presiden Joko Widodo) dan mengatakan, 'lakukan apa yang Anda suka, tapi kami memberikan bantuan miliaran dolar (dalam bentuk bantuan kemanusiaan) ketika Anda diterjang tsunami (2004)," tutur Jones.

Jones juga mengkritik polisi Australia, Australian Federal Police (AFP). Jones menilai seharusnya tidak memberi tahu pihak berwenang Indonesia mengenai rencana kelompok 'Bali Nine' bermaksud untuk menyelundupkan heroin ke Bali.

Laporan mengenai upaya penyelundupan ini dikeluarkan oleh ayah dari Scott Rush, yang khawatir bahwa putranya terlibat dalam sindikat penyelundupan narkotika.

"Sistem (hukum) di Indonesia sangat disayangkan, tetapi kepolisian Austalia juga sama," ucap Jones.

Ucapan Jones yang menyangkan laporan penyelundupan ini menunjukkan dukungannya kepada kejahatan narkoba, bukan dukungan untuk memberantas kejahatan narkoba.

Pemerintah Indonesia sebelumnya sudah menegaskan bahwa semua napi diperlakukan di hadapan hukum. Presiden Jokowi sendiri menyebutkan bahwa situasi Indonesia kritis narkoba.

Hingga kini 50 orang tewas setiap hari akibat penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Lebih dari empat juta rakyat Indonesia ketergantungan narkoba. Yang paling mengkhawatirkan bahwa yang ketergantungan dari usia 10-19 tahun.

Presiden juga menyebutkan eksekusi mati ini adalah bentuk perlawanan terhadap narkoba dan tidak ada hubungannya dengan bantuan untuk tsunami 2004. Seseorang seperti Jones, seharusnya mengetahui hal tersebut dan bukan asal bicara merasa dirinya lebih hebat.



Credit  Metrotvnews.com

Hujan dan Banjir Jakarta Diduga Disebabkan oleh Seruak Dingin dari Siberia

 Citra radar BMKG memperlihatkan kondisi cuaca Jabodetabek pada Senin (9/2/2015). Pengamatan terakhir pada pukul 10.20 WIB.


CB  — Peneliti meteorologi tropis dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Tri Handoko Seto, mengungkapkan bahwa hujan berdurasi lama yang memicu banjir Jakarta pada Senin (9/2/2015) disebabkan oleh seruak dingin.

"Terjadi peristiwa meteorologis yang disebut dengan cold surge (seruak dingin), yaitu masuknya massa udara dingin dari Siberia menuju Jawa bagian barat," kata Seto yang juga Kepala Bidang Pengkajian dan Penerapan Teknologi Pembuatan Hujan Buatan, UPT Hujan Buatan BPPT, Senin.

Seruak dingin yang masuk ke Jawa bagian barat bertemu dengan udara yang bergerak ke timur sehingga terjadi konvergensi angin. Akibatnya, terjadi pembentukan awan yang memicu hujan.

Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) memperkirakan bahwa hujan hari ini akan mereda pada sore hingga malam. Menurut Seto, hujan bisa kembali terjadi dan diperkirakan hingga Selasa (9/2/2015). Ia mengatakan bahwa banjir tetap perlu diwaspadai.

Data yang dikumpulkan Seto menunjukkan bahwa intensitas hujan hari ini mencapai 100 mm per hari di beberapa wilayah Jabodetabek. Dengan tingginya intensitas hujan, Seto mengungkapkan perlunya modifikasi cuaca.



Credit  KOMPAS.com

Saling Bunuh, Undang-Undang KPK, Polri dan Kejaksaan Direvisi

 

Ilustrasi rapat paripurna DPR. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)

 

Jakarta, CB -- Ketua Panitia Kerja Program Legislasi Nasional Firman Soebagyo mengungkapkan beberapa alasan dimasukkannya rancangan undang-undang Perubahan Atas UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ke dalam prolegnas prioritas 2015-2019.

"Sekarang kami lihat kondisi karut marut KPK-Kepolisian. Ini kan sangat luar biasa, merugikan semua. Karena itu kami punya semangat pemberantasan korupsi itu tidak bisa ditawar-tawar," tutur Firman di Gedung DPR, Jakarta, Senin (9/2).


Lebih lanjut, ia mengungkapkan, bukan hanya RUU perubahan atas undang-undang KPK saja yang dimasukkan dalam list Prolegnas 2015-2019. Namun, RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, dan RUU tentang Perubahan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI juga masuk ke dalam list panjang tersebut.

"Dari 159 daftar panjang itu kan UU Kepolisian dan Kejaksaan juga dimasukkan. Coba kami evaluasi kembali bagaimana menata kembali masalah penegak hukum ini. Agar jangan saling membunuh satu sama yang lain," terangnya.

Kendati demikian, ia mengungkapkan ketiga UU tersebut masih belum dapat dimasukkan kedalam Prolegnas Prioritas 2015. Hal tersebut disebabkan karena masih diperlukannya kajian yang lebih dalam terkait tiga RUU tersebut. Ia mengungkapkan, KPK, Polri dan Kejaksaan perlu duduk bersama dan membahas mengenai perubahan undang-undang tersebut.

"Kami harus kaji dulu secara mendalam posisi kemelut KPK-Polri supaya reda dulu. Baru masuk dengan kepala dingin. Kami akan duduk bersama KPK, Polisi dan Kejaksaan. Coba godok lagi bagaimana posisi yang terbaik bagi penegak hukum ini," jelasnya.

Oleh sebab itu, dalam pembahasan selanjutnya Baleg akan melibatkan pihak-pihak terkait, seperti Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhanas) dan Komisi III.

Credit  CNN Indonesia

RI-Filipina Sepakati Pertukaran Intel Narkoba

 

Dalam kunjungannya ke Manila, Presiden Jokowi dan Presiden Beningno Aquino menyepakati beberapa hal, salah satunya soal perdagangan narkoba. (REUTERS/Romeo Ranoco)

 

 

Manila, CB -- Indonesia dan Filipina menandatangani perjanjian memerangi kejahatan narkoba pada Senin (9/2). Dalam kunjungannya ke Manila, Presiden Joko Widodo dan Presiden Filipina, Benigno Aquino III, menandatangani memorandum untuk bertukar intelijen perdagangan narkoba.

Kesepakatan ini dicapai di tengah upaya Manila untuk mencegah Indonesia mengeksekusi wanita terpidana mati asal Filipina karena penyelundupan heroin.

Namun, dalam pertemuan antara kedua pemimpin negara di Manila, perihal eksekusi wanita Filipina yang namanya tidak diungkapkan kepada publik itu tidak disinggung.

"Filipina dan Indonesia memegang posisi yang sama pada berbagai isu regional dan internasional," kata Aquino usai berbicara dengan Jokowi, dikutip dari Channel NewsAsia, Senin (9/2).

Meskipun demikian, Wakil Presiden Filipina, Jejomar Binay C. menyatakan bahwa pemerintah Filipina melelahkan semua upaya untuk menyelamatkan nasib warga negaranya yang terancam eksekusi mati.

Binay menjamin bahwa Aquino dan Jokowi telah membicarakan hal ini dengan Jokowi, meskipun keduanya tidak berbicara terbuka perihal kasus tersebut.

"Pemerintah Filipina telah mengambil langkah-langkah hukum yang tepat sesuai dengan hukum Indonesia.  Kami menghormati hukum Indonesia dan akan berupaya  melakukan langkah-langkah hukum yang sesuai dengan proses peradilan," kata Binay, dikutip dari Manilla Bulletin, Senin (9/2).

"Kedutaan kami di Jakarta telah berhubungan konstan dengan warga kami untuk membantunya dengan memberikan apa pun yang dia butuhkan,"  kata Binay melanjutkan.

Indonesia sendiri telah mengeksekusi sejumlah warga negara asing terpidana mati, yaitu Ang Kiem Soei, warga negara Belanda; Namaona Denis, warga Malawi; Marco Archer Cardoso Moreira, warga Brazil; Daniel Enemuo, warga Nigeria.

Selain warga asing, Indonesia juga telah mengeksekusi Rani Andriani, wanita asal Cianjur yang tertangkap kerena menjadi kurir narkoba.

Selain soal narkoba, kedua pemimpin juga sepakat untuk meningkatkan kerjasama dalam melindungi buruh migran dan meningkatkan perdagangan dan investasi.

Aquino juga mengatakan bahwa Filipina, seperti Indonesia yang memiliki garis pantai yang panjang, sepakat untuk bekerja sama dalam berbagai isu maritim.

"Kedua negara merupakan anggota Konvensi PBB tentang Hukum Laut , dan Coral Triangle Initiative. Oleh karena itu , kerjasama yang lebih erat dan koordinasi antara kedua negara dalam urusan kelautan sangatlah penting," kata Aquino.

"Kami berupaya meningkatkan kerjasama batas maritim, kerjasama perbatasan dan kerjasama dalam memerangi pemancingan illegal," ujar Aquino melanjutkan.

Meskipun demikian, tidak seperti yang diperkirakan, kedua presiden tidak menyinggung soal sengketa Filipina dengan Tiongkok terkait Laut Tiongkok Selatan.

Tiongkok mengklaim hampir semua perairan Laut Tiong Selatan, termasuk jalur pelayaran penting dan lahan perikanan. Klaim ini bertentangan dengan klaim teritorial Filipina, beserta sejumlah negara tetangga, seperti Vietnam, Malaysia, Brunei dan Taiwan.

Menurut pengamatan pakar internasional, meskipun Indonesia tidak terlibat langsung soal sengketa Laut Tiongkok Selatan, Tiongkok menganggap Indonesia sebagai memiliki peran penting dalam menenangkan potensi meningkatnya ketegangan antara Manila dan Beijing.

Agustus lalu, Jokowi menyatakan kepada surat kabar Jepang, Asahi, bahwa Indonesia, siap bertindak sebagai perantara atas sengketa Laut Tiongkok Selatan.

Credit  CNN Indonesia

Pemerintah Akan Jalankan Proyek Giant Sea Wall di 2015

Pemerintah Akan Jalankan Proyek Giant Sea Wall di 2015 (Ilustrasi: Reuters)


JAKARTA (CB) - Kelanjutan proyek Giant Sea Wall rencananya akan dimulai kembali pada tahun 2015 terkait pembangunan tanggul A. Pelaksanaan tersebut bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

"Tanggul yang A ini berbatasan dengan pantai akan dilaksanakan 2015 ini bekerja sama dengan Pemprov dan PU," kata Deputi Sarana dan Prasarana Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Dedy S Priatna di Gedung DPR Jakarta, Senin (9/2/2015).

Dilanjutkan oleh Dedy, Giant Sea Wall ini terdiri dari 3 tanggul yaitu A, B dan C. Tanggul A berbatasan langsung dengan pantai, sementara B dan C posisinya berada di lapisan luar.
"Jadi kalau ini pantai, laut, yang disebut tanggul A muter. Nanti yang B di luar. Tanggul A wajib, karena banyak yang sudah di bawah permukaan laut," tambah Dedy.

Oleh karena itu, untuk penanggulangan tahap awal, akan ditinggikan 4-6 meter di atas permukaan laut.
"Untuk penanggulangan tahap pertama ditinggikan 4 hingga 6 meter termasuk yang sungai nya juga," ujar dia.
Dedy menyebutkan, biaya tanggul tersebut membutuhkan dana Rp12 triliun. Sehingga, perlu ada kerjasama antara pemerintah pusat dan provinsi.


Credit Okezone.com

Penjelasan Jokowi Soal Proton Kembangkan Mobil Nasional

Presiden Joko Widodo (Foto: Okezone)


JAKARTA (CB) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meluruskan pemberitaan terkait kehadirannya pada acara penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) yang dilakukan oleh produsen mobil Proton yaitu Proton Holdings Bhd (Malaysia), dengan perusahaan asal Indonesia PT Adiperkasa Citra Lestari, di Kuala Lumpur, Malaysia, Jumat (6/2/2015).
Jokowi mengemukakan, bahwa acara MoU itu adalah perjanjian antar perusahaan (Business to Business) dan sebuah MoU yang sangat awal sekali, terlebih lagi studi kelayakannya juga belum ada.
Namun soal kehadirannya di acara tersebut, menurut Jokowi karena ia memenuhi undangan mantan Perdana Menteri (PM) Malaysia Mahathir Mohammad dan PM Najib (Dato Sri Mohammad Najib Tun Abdul Razak)
“Jadi kemarin karena diundang Doktor Mahatir dan Pak PM Najib, ya saya datang. Jadi masih awal-awal sekali,” kata Jokowi seperti dilansir lama Setkab, Jakarta, Senin (9/2/2015).
Jokowi menolak menjawab pertanyaan mengenai spesifik mobil Proton dimaksud, karena itu menyangkut deal antar dua perusahaan.
“Di tanya ke sana, saya sampaikan itu bisnis to bisnis, jadi ditanyakan ke sana,” kata Jokowi.
Demikian pula saat ditanya kesiapan untuk menjadikan Proton sebagai mobil nasional, Jokowi menegaskan, belum sama sekali. Bahkan studi kelayakannya juga belum.
“Saya kan seharusnya melihat studi kelayakan seperti apa kemudian targetnya yang musti dicapai itu seperti apa,” tukas Jokowi.
Menurut Jokowi, Indonesia adalah negara yang sangat terbuka, yang menerima investasi dari manapun, termasuk Malaysia.
“Ya kalau investasi ya silakan, mau dari Korea juga silakan, mau dari Jepang yang sudah banyak dan mau investasi lebih besar lagi silakan, kita butuh investasi,” tutur Jokowi.


Credit  Okezone.com

Cadangan Devisa RI Januari Tembus Rp1.447 T

Cadangan devisa RI Januari tembus Rp1.447 triliun. Foto: Ilustrasi/Istimewa

JAKARTA (CB) - Bank Indonesia (BI) mencatat, posisi cadangan devisa Indonesia akhir Januari 2015 sebesar USD114,2 miliar atau sebesar Rp1.447 triliun (kurs Rp12.672/USD). Angka ini naik dari posisi akhir Desember 2014 sebesar USD111,9 miliar.

Direktur Departemen Komunikasi BI Peter Jacobs mengatakan, peningkatan cadangan devisa tersebut berasal dari penerbitan global bonds pemerintah, simpanan deposito valuta asing bank-bank di Bank Indonesia.

Selain itu, dari hasil ekspor migas pemerintah, dan penerimaan pemerintah lainnya dalam valuta asing yang melebihi pengeluaran untuk pembayaran utang luar negeri pemerintah.

"Sementara, posisi cadangan devisa per akhir Januari 2015 dapat membiayai 6,8 bulan impor atau 6,6 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar tiga bulan impor," kata Peter di Jakarta, Senin (9/2/2015).

Bank Indonesia menilai level cadangan devisa tersebut mampu mendukung ketahanan sektor eksternal dan menjaga kesinambungan pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan.


Credit  SINDOnews