Polri di Bawah Kementerian Membuat Pekerjaan Tak Optimal

 

JAKARTA (CB) - Pakar Hukum Tata Negara, Margarito Kamis menilai, jika Kepolisian RI (Polri) di bawah Kementerian akan terjadi tumpang tindih pekerjaan yang akan berdampak tidak optimalnya kinerja Polri.
"Hal itu berdampak tidak akan optimal pekerjaannya, karena tumpang tindih," ujar Margarito, Rabu (10/12/2014).
Kata dia, jika Polri di bawah Kementerian Dalam Negeri dan Menteri yang ditunjuk presiden harus lewat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
"Tidak bisa dibayangkan kalau menteri dilantik tapi Kementerian Dalam Negeri belum, karena harus melalui proses di DPR terlebih dahulu," lanjutnya.



Menurutnya, penggabungan itu akan melahirkan komplikasi luar biasa di daerah-daerah karena hanya bertanggungjawab pada satu orang. "Jadi yang tepat seperti sekarang ini jadi institusi tersendiri di bawah presiden," tuturnya.
Alangkah baiknya, kata Margarito, Polri tetap menjadi institusi tersendiri. Namun dalam Undang-Undang Kepolisian harus dicantumkan, seperti pengendalian keamanan dalam negeri, yaitu tanggung jawab kepolisian.
"Kan Selama ini belum ada itu. Kalau mau dijadikan kementerian tersendiri, itu masih bisa dipertimbangkan. Tapi menterinya nanti harus melalui persetujuan DPR tidak bisa tidak. Kementerian yang satu ini kan memegang senjata," pungkasnya. (fmi)

 

 Credit OkeZone

DPR Dukung Menhan Tuntaskan Reformasi Polri

JAKARTA (CB) - Ketua Komisi I DPR RI, Mahfudz Siddiq mendukung Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu menuntaskan reformasi Polri dengan menempatkannya pada satu kementerian seperti halnya reformasi TNI yang kini sudah di bawah Kementerian Pertahanan.
"Saya mendukung pernyataan Menhan untuk menuntaskan reformasi Polri dan menempatkan Polri di bawah kementerian seperti TNI yang sudah direformasi dan kini berada di bawah Kementerian Pertahanan," kata Mahfudz di Gedung DPR, Senayan Jakarta, Kamis (11/12/2014).
Menurutnya, reformasi Polri yang tidak tuntas memberi kesan bahwa polisi masih menjadi militer dengan seragam, senjata dan atribut militer lainnya, sementara TNI saat ini sudah berada di bawah sipil.
"Anggaran TNI sudah di bawah Kemenhan, sementara polisi anggarannya langsung di bawah Presiden," katanya.
Dia berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa tegas tanpa harus menghiraukan keberatan Polri. "Tentara dulu juga menolak ketika mau direformasi. Tapi kini kita lihat hasilnya ketika militer di bawah supermasi sipil tidak ada lagi TNI berbisnis," katanya.



Menurutnya, Presiden Jokowi juga harus tegas karena supermasi sipil adalah satu keniscayaan sehingga penuntasan reformasi Polri tidak boleh lagi ditunda. "Konflik TNI-Polri akan terus terjadi kalau posisi TNI-Polri tidak disejajarkan. Kalau Polri di bawah kementerian akan banyak menyelesaikan masalah," katanya.
Menhan Ryamizard Ryacudu kembali memunculkan wacana lama agar kepolisian berada di bawah kementerian seperti halnya TNI. Dia menilai, Polri seharusnya tidak berada di bawah Presiden secara langsung karena Presiden sudah terlalu banyak urusan.
"Presiden itu repot lho, banyak urusannya. Dulu tentara di bawah Presiden karena panglima tertinggi itu Presiden. Tapi ada dualisme, masih ada Menteri Pertahanan, itu membantu," katanya.


Menurut Ryamizard, di banyak negara lain, polisi berada di bawah kementerian. Dia optimistis cepat atau lambat Polri akan berada di bawah kementerian tertentu. Meski demikian, mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) di era Presiden Megawati Soekarnoputri tersebut mengaku belum tahu kementerian yang ideal untuk membawahi Korps Bhayangkara.


Credit OkeZone

Di Depan Veteran, Menhan: Kekuatan Pertahanan Kita No 1 di ASEAN!

Jakarta (CB) - Menteri Pertahanan ‎Ryamizard Ryacudu menghadiri Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) di Surabaya. Dalam sambutannya, mantan KSAD itu menyampaikan kebanggaannya atas kekuatan pertahanan Indonesia.

‎"Kekuatan pertahanan kita di seluruh dunia ini dapat nomor urut 19 dari beberapa ratus negara, nomor 9 di Asia Pasifik. Ini sangat membanggakan. Di ASEAN kita nomor satu," papar Ryamizard dalam acara yang digelar di Restoran ELMI, Jl Panglima Sudirman, Surabaya, Kamis (11/12/2014).

‎Namun kata Ryamizard, pertahanan non fisik juga sangat menentukan selain pertahanan fisik. Karena negara Indonesia bukan negara agresor yang suka menginvansi.

‎"TNI sudah dilatih bagaimana wawasan begitu tinggi sehingga siap mengorbankan nyawa. Masyarakatnya sudah ada penurunan nilai wawasan kebangsaan," ujarnya.

"Ini tugas kita semua, termasuk Kemenhan untuk bangkitkan kembali semangat nasionalisme, semangat juang kebangsaan mempertahankan negara dan siap berjuang jiwa dan raga," terang Jenderal (Purn) bintang empat itu.

Ryamiza‎rd mengatakan, terkait memperkuat pertahanan non fisik itu maka dibutuhkan salah satunya peran para veteran yang terlibat langsung dalam perang perjuangan.

"Orang bisa ngomong (perjuangan) tapi pengalaman yang jadi saksi sejarah, bapak ibu semua. Bagaimana di Surabaya sampai diperingatkan hari pahlawan," kata Ryamizard yang baru jadi warga kehormatan korps Marinir itu.

"Bapak-bapak masih ada, kalau 30 tahun sudah ada lagi contohnya, mungkin agak sulit menaikkan tingkat kebangsaan yang tinggi. Nah, peran-peran bapak ibu sangat penting dan kita cari cara pelibatan mewariskan perjuangan 1945 oleh pelaku sejarah," imbuhnya.


Credit DetikNews

Rusia Siapkan Doktrin Militer Edisi Terbaru, Atur Kebijakan Penangkal Nuklir Defensif

Ilustrasi oleh Alexei Iorsh.


Rusia tengah mempersiapkan edisi terbaru dokumen pembentuk dasar negara di bidang keamanan nasional, yakni doktrin militer Rusia yang akan menentukan tujuan, misi, dan arah kegiatan angkatan bersenjata Rusia, dengan memperhitungkan situasi politik-militer dunia saat ini yang semakin sulit. Walau mencantumkan sejumlah poin baru, doktrin militer Rusia tetap akan bersifat defensif.

Pada akhir November lalu, Presiden Rusia Vladimir Putin melakukan sejumlah pertemuan rutin dengan para pemimpin instansi militer dan industri pertahanan negara. Pertemuan-pertemuan tersebut ditujukan untuk merangkum hasil latihan perang tahun ini dan rencana untuk tahun 2015 mendatang, program persenjataan baru pemerintah periode 2015-2025, serta persiapan peluncuran “Buku Putih” tentang pertahanan Rusia dan doktrin militer edisi baru.

“Buku Putih” yang Akan Bercerita

Sepanjang keberadaan Uni Soviet dan Rusia baru, “buku putih” tidak pernah diterbitkan. Upaya untuk memberi penjelasan kepada dunia mengenai tentara Rusia dan tugas mereka telah dilakukan berulang kali dalam beberapa tahun terakhir, termasuk dengan menyebarkan brosur “Tugas Aktual Pengembangan Angkatan Bersenjata Federasi Rusia” yang diterbitkan pada 2007. Namun, brosur tersebut tak sepadan bila dibandingkan dengan “buku putih” yang diterbitkan setiap tahun oleh negara-negara maju, terutama dari segi isi.

Tujuan, tugas, dan arah kegiatan angkatan bersenjata Rusia secara keseluruhan pada dasarnya, harus dilandasi oleh doktrin militer Rusia edisi terbaru. Doktrin militer yang ada saat ini diresmikan berdasarkan keputusan presiden tahun 2010. Sejak saat itu, situasi dunia berubah drastis, begitu pula dengan situasi dalam negeri. Hubungan Rusia dengan AS meruncing tajam, begitu juga dengan organisasi yang kuratornya AS, yaitu NATO. Lalu, terjadi perang saudara di Suriah dan pemerintah Irak Utara diduduki oleh organisasi ekstremis ISIS.

AS dan NATO mengerahkan sistem pertahanan udara mereka di dekat perbatasan Rusia dan membuat markas militer di sana, yang telah melanggar perjanjian dasar antara Rusia-NATO. Selain itu, NATO juga tengah melakukan latihan militer secara berkelanjutan di dekat Rusia. Kapal-kapal NATO berlayar di sepanjang perbatasan Laut Hitam dan Baltik Rusia. Perang informasi-psiklogis pun terus berlangsung. Semua hal tersebut membutuhkan pemikiran konseptual yang serius, pengembangan teori baru, serta praktek pertentangan terhadap tindakan agresif negara-negara Barat. Itu akan terangkum dalam pernyataan Dewan Keamanan Rusia yang ada di edisi terbaru doktrin tindakan pembatasan secara politik dan militer terhadap pihak yang berpotensi menjadi musuh.

Musuh Potensial dan Prinsip Penangkal Nuklir Defensif

Muncul pertanyaan, akankah terdapat pemahaman mengenai “pihak yang berpotensi menjadi musuh” dalam doktrin militer yang baru? Dan siapa saja yang digolongkan ke dalam istilah tersebut? Para penyusun doktrin Rusia pada 2010 lalu jelas menghindari definisi serupa, meski AS dan NATO telah menyebut Rusia sebagai musuh potensial.

Masih ada satu isu lain yang bersifat prinsipil dalam edisi terbaru doktrin militer Rusia, yakni prinsip penggunaan senjata nuklir. Isu tersebut dikelilingi oleh sejumlah perdebatan. Beberapa pakar Rusia menegaskan bahwa dalam doktrin tersebut harus dicantumkan hak Rusia untuk melakukan serangan nuklir preventif jika hal tersebut disebabkan oleh kepentingan untuk melindungi kemerdekaan Rusia dan menjaga kedaulatannya dari kekuatan musuh yang superior. Sedangkan pakar lain menegaskan bahwa langkah tersebut akan mengundang resonansi negatif dalam pandangan masyarakat internasional.

Mantan Kepala Markas Besar Angkatan Bersenjata Rusia sekaligus mantan Wakil Menteri Pertahanan Rusia (2004-2008) Jenderal Yuriy Baluyevskiy yang sempat ikut serta dalam perumusan doktrin militer 2010 lalu mengatakan bahwa dalam doktrin militer tahun 1993 dan 2000 tidak sekalipun dicantumkan rencana penggunaan senjata nuklir dalam serangan preventif. Hal itu tidak ada pula dalam doktrin 2010. Ia berpendapat bahwa itu tak akan dicantumkan dalam edisi baru doktrin militer Rusia. Jika menggunakan istilah yang digunakan dalam NATO, maka dalam doktrin militer Rusia terdapat prinsip “penangkal nuklir defensif”.

Berdasarkan pendapat para pakar militer yang diutarakan dalam media cetak, doktrin militer terbaru Rusia tentu akan lebih keras dari segi isi dibanding dengan yang sebelumnya. Namun, itu tidak terlepas dari situasi yang terjadi dalam hubungan bilateral Rusia dengan negara Barat.


Credit RBTH Indonesia

Butuh Rp4,5 T, Indonesia Bisa Luncurkan Satelit

Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) Thomas Djamaluddin - (Foto: lapan)

CB, Jakarta - Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) Thomas Djamaluddin mengungkapkan Indonesia bisa meluncurkan satelit asal saja bermitra dengan India dan China. Indonesia, juga memerlukan dana Rp4,5 triliun untuk merealisasikan peluncuran satelit itu.

"Indonesia bisa meluncurkan satelit hanya saja masih membutuhkan negara mitra seperti India dan Tiongkok. Untuk itu membutuhkan anggaran sebesar Rp4,5 triliun," jelas Thomas Djamaluddin saat jeda Seminar Nasional Penerbangan dan Antariksa 2014 oleh Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional Republik Indonesia di Gedung BPPT, Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (10/12/2014).

Itu, ujar Thomas sangat memungkinkan karena pengembangan teknologi penerbangan dan antariksa di Indonesia lebih unggul di atas Tiongkok dan Jepang.

"Kita dipandang punya keunggulan . Bidang sains antariksa, penerbangan antariksa Indonesia punya industri penerbangan dengan riset maju. Terkait pengembangan satelit sendiri, Indonesia bisa disandingkan dengan Malaysia, Thailand dan Singapura. Indonesia juga sudah mempunyai kemampuan pengembangan satelit mikro dan tahun depan diharapkan bisa diluncurkan," papar dia.

Sejauh ini, pernyataan tersebut menyikapi Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi M Nasir, yang mendorong agar Indonesia mampu membuat satelit.


Credit INILAHCOM

Lapan Akui Investasi Pesawat N219 Rp400 M

 

Kepala Lapan Thomas Djamaluddin - (foto: istimewa)

CB, Jakarta - Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) terus mengembangkan pesawat terbaru N219. Total investasinya Rp400 miliar.

Kepala Lapan Thomas Djamaluddin di BPPT, Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (10/12/2014) mengungkapkan Indonesia terus mengembangkan pesawat terbaru, N219, yang didesain berspesifikasi kebutuhan industri penerbangan di Indonesia dengan karakteristik landasan pendek.

"Pesawat N219 bernilai investasi hingga Rp 400 miliar. Rencananya akan diuji coba akhir 2015 mendatang dan diproduksi 2016," jelas Thomas Djamaluddin.

Ia menambahkan dengan mengatakan bahwa pesawat N219 sudah bersertifikasi layak terbang. "Lapan selaku periset akan bekerja sama dengan PT Dirgantara Indonesia (PTDI), dari sisi pasar terbukti memiliki keunggulan," ujar Thomas.

Ia mengingatkan bahwa Lapan juga telah mengembangkan pesawat tanpa awak (Unmanned Aerial Vehicle/ UAV) Surveillance atau yang dikenal dengan LSU seri 01, 02 dan 05. Pesawat itu untuk kebutuhan penginderaan tanpa terkendala awan maupun pemantauan aktivitas laut.

Berita sebelumnya, ia mengatakan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi antariksa sangat penting dan telah dimandatkan dalam UU 21/ 2013 tentang Keantariksaan. Itu bisa menjadi panduan jelas arah keantariksaan dalam rencana induk keantariksaan hingga 25 tahun ke depan.


Credit INILAHCOM

Lift Menuju Bulan akan Dibangun

 

LiftPort Group berencana membangun lift ke Bulan. (Reuters/Jason Reed)

 

Jakarta,CB -- Perusahaan swasta LiftPort Group asal Washington, Amerika Serikat, sejak dahulu terobsesi membangun lift dari Bumi menuju Bulan. Kali ini mereka mengatakan proyek lift atau elevator menuju Bulan itu bisa dimulai pada 2019.

Hal ini disebut LiftPort sebagai cara mudah dan murah menjangkau ruang angkasa, termasuk untuk menyediakan pasokan ke stasiun ruang angkasa.

Pada September 2012 lalu, LiftPort telah melakukan urun dana dari para sukarelawan di situs web Kickstarter guna mendanai proyek mereka. Kala itu, LiftPort mendapat pendanaan sebesar US$ 110 ribu atau sekitar Rp 1,358 miliar.

Oktober tahun ini, LiftPort kembali galang dana untuk membuat film pendek yang memberi gambaran tentang proyek besar mereka. Aksi urun dana kali ini mendapatkan US$ 37 ribu dan berikut hasil film pendek itu.



Rencana mereka adalah menggunakan infrastruktur penghubung yang diibaratkan seperti kabel pada sistem lift untuk menjangkau bulan. Lift ini nantinya bisa dimanfaatkan untuk mengangkut material, robot, hingga manusia ke dan dari permukaan Bulan.

Namun, kabel itu tidak terhubung langsung dari Bumi ke Bulan, melainkan kabel dari Bulan hanya terhubung pada sebuah stasiun ruang angkasa yang berada di titik Lagrangian. Titik ini merupakan "tempat parkir" yang seimbang dari tarikan gravitasi antara Bumi dan Bulan.

Sehingga, stasiun ruang angkasa itu akan berada diam dan tetap di titik tersebut. LiftPort juga akan membuat alat untuk menyeimbangkan posisi stasiun ruang angkasa ini.

Seperti stasiun ruang angkasa internasional (ISS), LiftPort akan membuat stasiun mereka dengan konsep modular sehingga bisa ditambahkan oleh komponen lain di masa depan.

Dari stasiun ruang angkasa, perusahaan tersebut akan membentangkan kabel sepanjang 250.000 kilometer menuju Bulan. LiftPort belum mengungkapkan material macam apa yang bakal mereka gunakan untuk menghubungkan stasiun ruang angkasa dengan Bulan.

Kabel dari stasiun ruang angkasa menuju Bulan itu dijuluki PicoGravity Laboratory (PGL). Itu akan ditancapkan dan berujung di lokasi Sinus Medii yang kira-kira berada di tengah wajah Bulan yang terlihat dari Bumi.

Di sana, akan menjadi jangkar bagi lift ruang angkasa yang dijuluki Elsie oleh LiftPort. Salah satu tujuan pembuatan lift ini adalah melakukan eksplorasi terhadap permukaan Bulan dan mencari elemen berharga di sana.



Credit  CNN Indonesia

AS Berhasil Uji Coba Senjata Laser Di Teluk

 

Amerika Serikat berhasil mengubah teknologi laser menjadi senjata mematikan melawan persenjataan mahal. (Ilustrasi/Reuters/Phil Noble)

 

 

Jakarta,CB -- Ketua Badan penelitian AL Amerika Serikat mengatakan senjata laser yang diuji-coba di atas kapal perang USS Ponce di Teluk berhasil menunjukkan kinerja yang lebih baik dari perkiraan semula.

Senjata laser ini menjalani serangkaian uji coba selama empat bulan dan keberhasilannya memunculkan harapan baru bagi pertahanan AS dalam melawan senjata anti kapal yang murah.

Kepala Badan Penelitian AL Admiral Matthew Klunder mengatakan senjata laser bernilai US$400 juga ini sudah diintegrasikan secara penuh ke sistem persenjataan yang ada di kapal USS Ponce pertengah tahun ini untuk diuji coba selama satu tahun.

"Ini untuk pertama kali dalam sejarah satu sistem senjata energi yang diarahkan telah dikerahkan" ujarnya.

Rekaman video memperlihatkan laser berkekuatan 30 kilowat itu menghancurkan satu drone kecil dalam dua detik, menggosongkan jaringan elektroniknya dan jatuh ke laut sebelum terbakar.

Rekaman lain memperlihatkan senjata itu mensasar peluncur granat di atas satu kapal kecil yang teletak jauh dari kapal USS Ponce, dan alat itu meledak setelah ditembak senjat laser ini.

"Kami tidak lagi mengujinya. Ini sudah beroperasi. Di atas kapal di Teluk Persia," kata Klunder. "Ini bukan senjata yang kami simpan dan digunakan pada masa-masa khusus. Mereka mempergunakannya setiap hari."

Penggunaan senjata ini dilakukan ketika Pentagon khawatir kehilangan keunggulan di bidang teknologi setelah selama bertahun-tahun selalu berhasil mengalahkan pesaing di medan pertempuran.

Banyak negara mengembangkan senjata tepat sasarn, rudal jarak jauh dan sistem lain untuk mengatasi kehebatan AS.

Tiongkok, Iran dan negara-negara lain mengembangkan rudal anti kapal yang akurat untuk memaksa Angkatan Laut AS berlayar jauh dari wilayah laut mereka.

Senjata laser Angkatan Laut AS ini mengangkat harapan akan pengembangan senjata sejenis yang lebih kuat, 100-150 kilowat, yang bisa mengirim hentakan energi untuk menghancurkan rudal bernilai jutaan dolar dengan biaya US$1, sehingga militer AS memiliki kemampuan asimetris dalam menghadapi ancaman senjata anti-kapal perang.

Meski senjata laser yang ada di atas Kapal Ponce belum digunakan dalam perang sebenarnya, senjata ini telah diuji coba melawan berbagai sasaran yang diperkirakan akan menjadi musuh di masa depan.

"Semua sudah berhasil. Sebenarnya, tembakan kami tidak penah luput," kata Klunder. "Jika kami harus mempertahankan kapal itu hari ini, kami akan bisa menghancurkan ancaman itu."


Credit  CNN Indonesia

ASEAN terbelah mengenai sengketa Laut Tiongkok Selatan

 
Pelatihan Filipina: Marinir Filipina turun dari kendaraan amfibi tempur selama latihan bersama di bulan Oktober dengan Marinir AS di kota San Antonio, provinsi Zambales, di sepanjang pantai Laut Tiongkok Selatan. [AFP]



CB - Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara [ASEAN] telah gagal menghasilkan strategi gabungan yang kredibel untuk untuk mencegah Tiongkok, sehingga menyebabkan Filipina, Indonesia dan Vietnam saling mendekatkan diri satu sama lain, dan Jepang sebagai gantinya. Oleh karenanya, Amerika Serikat, Jepang dan kemungkinan India akan diuntungkan akibat ASEAN yang tidak efektif.
“Tampaknya, tahun ini hanya membuat kita lebih dekat dengan insiden besar, salah perhitungan atau konflik serius di Laut Tiongkok Selatan. Namun, hanya ada sedikit kesatuan dari blok ASEAN, meskipun sudah banyak berdiskusi,” tulis Elliot Brennan di jurnal The Interpreter, yang diterbitkan di Sydney, Australia, oleh Lowy Institute untuk Kebijakan Internasional, tanggal 28 November.
KTT ASEAN yang terdiri dari 10 negara tanggal 12 hingga 13 November di Nay Pyi Taw, ibu kota Myanmar, hanya menyepakati ungkapan keprihatinan yang mengambang terhdaplangkah Tiongkok yang berlanjut untuk menegakkan kedaulatan dan kendali penuh atas 90 persen Laut Tiongkok Selatan.
Pernyataan KTT berhasil menyatakan bahwa ASEAN tetap prihatin, yang dipertegas lebih jauh mengenai pentingnya menjaga perdamaian dan stabilitas, termasuk kebebasan bernavigasi di laut dan di wilayah udara di atas Laut Tiongkok Selatan.
Alih-alih menyepakati pembentukan blok kesatuan diplomatis dan akhirnya keamanan bersama, para anggota ASEAN mempercayakan diri kepada kekuatan militer mereka masing-masing untuk mulai membangun persenjataan yang masif. Vietnam telah meninggalkan isolasi tradisionalnya dan sedang membangun hubungan dengan Jepang, Amerika Serikat, dan India, sambil mendekati Filipina dan Indonesia.
Pemimpin baru Indonesia mengubah fokus
Indonesia adalah pemimpin dan pendorong gerakan seluruh konsep blok regional ASEAN. Tetapi, strategi itu mendapatkan pukulan dengan kemenanganPresiden Joko Widodo.
Widodo, mantan walikota yang terpilih tahun ini, memiliki ekspektasi yang mengherankan, bahwa ia hanya akan berupaya menenangkan Tiongkok, dan mempertahankan Marty Natalegawa, menteri luar negeri Indonesia pada lima tahun sebelumnya, kembali menjabat posisi lamanya ini untuk menjalankan kebijakan luar negeri. Natalegawa membuat Indonesia, negara paling banyak penduduknya di ASEAN, yang mencapai 250 juta jiwa, kekuatan utama dalam menjaga kesatuan blok 10-negara itu, bahkan jika itu berarti hanya mengambil posisi kompromi yang berhati-hati untuk menenangkan Beijing atas sengketa Laut Tiongkok Selatan.
Widodo menggantikan Natalegawa dan menyingkapkan kebijakan strategis baru yang visioner untuk membangun Indonesia sebagai negara kekuatan maritim yang dominan, berjaya di lautan di wilayah penting antara area tradisional lingkungan pengaruh Tiongkok, Jepang dan India.
Negara-negara lain di ASEAN sudah meninggalkan kebijakan konsensus lama yang bersikap sangat berhati-hati untuk menghindari konfrontasi atau membuat Tiongkok murka. 10 anggota ASEAN yaitu, Brunei, Myanmar, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand dan Vietnam.
Filipina meningkatkan pembelanjaan untuk pertahanan
Presiden Filipina, Benigno Aquino III mengumumkan bahwa pemerintahnya berencana mengeluarkan biaya sebesar $2 miliar untuk pengadaan perlengkapan pertahanan pada tahun 2017.
Vietnam juga mengambil langkah yang lebih dahsyat. demikian pengamatan The Interpreter. “Ketidakpercayaan Vietnam yang sudah tercatat dalam sejarahnya terhadap negara tetangganya di bagian utara, kini ditegaskan kembali. … Pada September dan Oktober, Vietnam mulai melebarkan basis persahabatannya. Negara ini lebih mendekati A.S., yang sudah mencabut sebagian embargo senjata.”
Selain itu, Perdana Menteri Vietnam, Nguyen Tran Dung bertemu dengan Perdana Menteri India, Nahendra Modi di New Delhi. Kedua pemimpin ini menandatangani serangkaian kesepakatan termasuk kesepakatan yang akan memungkinkan dua blok eksplorasi minyak bumi India di zona ekonomi eksklusifnya (EEZ) di Laut Tiongkok Selatan.
Pada bulan November, Hanoi mengirimkan dua kapal perang miliknya yang paling dahsyat dan modern pada misi niat baik yang tidak ada sebelumnya, mengunjungi Indonesia, Filipina dan Brunei.
Peristiwa ini “merupakan reaksi yang tidak terelakkan terhadap kegigihan Tiongkok untuk menunjukkan supremasinya di Laut Tiongkok Selatan” demikian yang disampaikan pakar keamanan Asia Timur, Gordon G. Chang kepada Asia Pacific Defense Forum [APDF]. “Kebijakan Beijing yang agresif di kawasan terus mendorong negara tetangganya untuk bersama-sama dalam melakukan pertahanan diri mereka.”
Tiongkok menawarkan miliaran kepada ASEAN
Ironisnya, Tiongkok mengambil langkah pencitraan di KTT ASEAN di Myanmar..
Perdana Menteri Tiongkok, Li Keqiang mengusulkan traktat persahabatan dengan negara-negara Asia Tenggara, dengan menawarkan $20 miliar USD dalam bentuk pinjaman. Li mengatakan bahwa traktat tersebut bertujuan menyediakan kerangka kerja institusional dan jaminan hukum untuk kehidupan bersama yang damai antara kedua belah pihak dari generasi ke generasi. Pinjaman preferensial dan khusus $20 miliar itu akan digunakan untuk membangun infrastruktur ASEAN.
Mengomentari prakarsa ini, analis Carl Thyaer mengatakan di Phnom Penh Post, “Uang tersebut dimaksudkan untuk mengirim pesan, bahwa Tiongkok adalah bapak dermawan Asia Tenggara dan akan mengalahkan penawaran A.S. Ini merupakan pelajaran bagi Laos, [Myanmar] dan Singapura yang mendukung Tiongkok, akan mendapatkan imbalan.”
Namun demikian, semua keterampilan diplomatis dan sumber daya Tiongkok tidak menghalangi para anggota ASEAN yang terlibat dalam sengketa wilayah Laut Tiongkok Selatan dengan Beijing untuk memutus hubungan dengan organisasi secara menyeluruh, demikian yang diutarakan oleh Thuc D. Pham dari Akademi Diplomatik Vietnam dalam The Diplomat tanggal 1 Desember.
“Kita telah melihat kesenjangan yang melebar antara komitmen politik dan tindakan aktual – maksud saya, situasi yang sesungguhnya di laut. Dan itu adalah tantangan yang harus kita atasi,” demikian yang diakui oleh Sekretaris Jendral ASEAN, Le Luong Minh dalam wawancara dengan Voice of America tanggal 11 November.
Insentif ekonomi memang cara yang bagus untuk memulai keselarasan politik, tetapi ini jarang menuntaskan sesuatu, tulis Darren Lim dari Australian National University’s College of Asia and the Pacific dalam The Strategist, blog milik Australian Strategic Policy Institute. “Bahan penting tidak terkandung di dalamnya – keamanan.”



Credit APDForum

TNI Berencana Menambah Kodam di Papua

627 Personel TNI Ikuti Latihan Gultor Tri Matra IX - Panglima TNI Jenderal TNI Dr. Moeldoko didampingi Kepala Staf Angkatan beserta para pejabat teras TNI membuka Latihan Gabungan Penanggulangan Teror (Gultor) Tri Matra IX TA. 2014 di Batalyon Komando (Yonko) 461 Paskhas, Halim Perdanakusuma Jakarta, Senin (1/12/2014). Latihan Gultor yang melibatkan 627 personel, terdiri dari Komando Latihan (Kolat) 50 personel, Pelaku 250 personel (Sat 81 Gultor Kopassus, Denjaka TNI AL dan Satbravo ?90 Paskhas), Pendukung Detasemen Komunikasi dan Elektronika (Denkomlek) 48 personel, Protokol 15 personel, dan Detasemen Markas Latihan (Denmalat) 237 personel serta Crew 27 personel, mengambil tema ?Sat Passus TNI melaksanakan penanggulangan teror untuk memelihara stabilitas keamanan dan menegakkan kedaulatan NKRI dalam rangka Operasi Militer Selain Perang (OMSP). (Puspen TNI) 


CB,JAKARTA - Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko mengatakan, untuk memperkuat pertahanan dan mempermudah koordinasi, TNI berencana menambah Komando Daerah Militer (Kodam) di Papua.
"Penembahan Kodam di Papua, sesuai rencana strategi (renstra) sudah siapkan. Tapi yang pertama di Manado sudah mulai jalankan. Harapan kita untuk Papua tahun depan sudah bisa dijalankan," ujar Moeldoko di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (10/12/2014).
Panglima TNI menjelaskan, alasan pembentukan Kodam baru karena luasnya wilayah, sehingga menyulitkan rentang kendali bagi seorang pemimpin di mana Pangdam harus mengendalikan seluruh prajuritnya yang sangat jauh.
"Ini menyulitkan. Rentang kendali itu dipenuhi dengan membangun Kodam baru. Ada beberapa pilihan lokasi, di antaranya di Sorong dan masih ada pilihan-pilihan," jelasnya.
Mantan Pangdam Siliwangi ini menegaskan, tidak ada kepentingan politik dan maksud apapun dalam pembangunan Kodam baru di Papua. (baca: KSAD Duga Ada "Taktik Bebek" dalam Penembakan di Painai)
"Tidak sama sekali. Ini murni untuk kepentingan pertahanan. Tidak punya maksud apapun. TNI hanya ingin aspek pertahanan bisa terpenuhi di wilayah itu, sehingga apabila terjadi situasi yang tidak kita inginkan kendali operasi itu betul-betul bisa dijaga dengan baik," tukasnya.


Credit TRIBUNNEWS.COM

Panglima TNI: Bapak, Ibu Jangan Ragu Gunakan Prajurit...

 
TRIBUNNEWS/HERUDIN Panglima TNI Jenderal Moeldoko menggelar jumpa pers terkait dugaan oknum bintara pembina masyarakat (babinsa) yang mengarahkan masyarakat memilih pasangan capres dan cawapres tertentu, di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Minggu (8/6/2014). Moeldoko meminta publik tak resah dengan kasus tersebut dan menjamin TNI tetap netral, serta jalannya pilpres akan dikawal dengan baik.



JAKARTA,CB - Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko menilai saat ini masyarakat lebih mengenal istilah ABRI Masuk Desa (AMD), dibandingkan istilah TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) yang saat ini digunakan untuk menyebut kegiatan prajurit TNI dalam membangun desa-desa di Indonesia. Padahal, nomenklatur atau perubahan nama tersebut telah dilakukan sejak1999 silam.
"Berarti TMMD selama ini mungkin kurang mendapatkan tempat atau perlu evaluasi dengan baik. Agar tidak ada lagi pertanyaan (di masyarakat)," ujar Moeldoko, dalam sambutannya pada acara pembukaan rapat paripurna TMMD ke-35, di GOR Ahmad Yani, Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (11/12/2014).
Moeldoko mengatakan, kegiatan TMMD ini perlu mendapatkan perhatian oleh masyarakat. Pasalnya, kegiatan tersebut bertujuan membangun kesejahteraan bagi masyarakat, khususnya di daerah-daerah tertinggal, terpencil, kumuh perkotaan, bencana alam, dan daerah rawan konflik.
Moeldoko juga berpesan kepada seluruh pemerintah daerah dan kementerian terkait untuk jangan ragu menggunakan kekuatan prajurit TNI dalam rangka pembangunan di wilayah Indonesia. TNI, kata dia, memiliki semangat kuat dalam kontribusi pembangunan nasional.
"Prajurit TNI di seluruh Indonesia adalah milik bapak ibu sekalian. Jangan ragu-ragu gunakan kepentingan untuk sejahteraan rakyat," kata Moeldoko.
Rapat paripurna TMMD ke-35 TA 2014 ini bertujuan untuk mengevaluasi program TMMD TA 2014 dan untuk memberikan arah kebijakan pada penyelenggaraan TMMD TA 2015 yang diselenggarakan secara terpadu dan lintas sektoral baik TNI maupun oleh Kementerian terkait.
Rapat paripurna ini dihadiri para pimpinan jajaran TNI, yakni KASAD, KASAU, dan WAKASAL, beserta para Panglimab Kotama serta pejabat dari beberapa Kementerian serta perwakilan kepala daerah.


Credit  KOMPAS.com

Kesimpulan Senat AS: CIA brutal

Gedung Capitol (REUTERS/Kevin Lamarque)

 

 

Washington (CB) - Teknik penyiksaan oleh CIA terhadap para tersangka teroris Alqaeda ternyata jauh lebih brutal dibandingkan yang sudah diketahui, tidak menghasilkan data intelijen yang bermanfaat dan dikelola buruk sehingga tak bisa menjejak para tahanan, simpul laporan Senat AS seperti dikutip AFP.

CIA juga telah menyesatkan Gedung Putih dan Kongres dengan klaim-klaim tidak akurat mengenai kegunaan program dalam mencegah serangan, simpul Komite Intelijen Senat dalam laporan yang menghidupkan kembali debat mengenai taktik interogasi seperti waterboarding (penitisan air ke kepala para tahanan).

Dalam laporan setebal 500 halaman itu disebutkan bahwa Presiden Barack Obama sendiri mengakui bahwa tindakan CIA itu kontraproduktif dan bertentangan dengan nilai-nilai bangsa AS.

Di antara yang diungkap dalam laporan itu adalah seorang agen CIA menggunakan Russian Roulette (menjudikan satu selongsing peluru pada pistol revolver yang ditodongkan kepada tahanan) untuk mengintimidasi tawanan, selain teknik interograsi lain yang tak direkomendasikan seperti menggunakan bor motor.

Para tahanan juga dihinakan dengan menyiksa dari dubur yang salah seorang diantarnya mati akibat hipotermia, sedangkan beberapa lainnya menderita patah tulang.

Direktur CIA John Brennan membela pengadopsian taktik keras yang diambil semasa pemerintahan George W. Bush pasca Serangan 11 September 2001, demikian AFP.


Credit ANTARA News

Sekjen PBB minta Israel selidiki pembunuhan seorang menteri Palestina

Dukungan bagi rakyat Gaza oleh warga Indonesia (ANTARA FOTO/Andika Wahyu) 

 

 

PBB, New York (CB) - Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon, Rabu, menyeru Pemerintah Israel agar melakukan penyelidikan yang cepat dan transparan mengenai pembunuhan terhadap seorang menteri Palestina bernama Ziad Abu Ein.

Seorang menteri Palestina meninggal pada Rabu, setelah diserang oleh tentara Israel di suatu pertemuan massa di Kota Ramallah, Tepi Barat Sungai Jordan. Hal ini pun memancing kemarahan dan pengutukan di kalangan rakyat Palestina.
 Pemimpin PBB itu "sangat sedih" atas pembunuhan terhadap Abu Ein yang terjadi demikian brutal, kata satu pernyataan yang dikeluarkan juru bicara Ban, sebagaimana diberitakan Xinhua.

Ban juga menyeru semua pihak agar menahan diri sekuat tenaga dan menghindari meningkatnya ketegangan, kata pernyataan tersebut.

Sementara itu di Washington, Pemerintah Amerika Serikat menyerukan dilancarkan upaya bersama guna meredakan ketegangan setelah kematian Abu Ein.

Juru Bicara Departemen Luar Negeri AS Jennifer Psaki menyampaikan "keprihatinan yang mendalam" sehubungan dengan kematian Abu Ein, yang meninggal saat tentara Israel membubarkan pertemuan terbuka anti-permukiman Yahudi di Desa Termos Meya, dekat Ramallah di Tepi Barat.

"Kami menyampaikan belasungkawa kami kepada keluarganya dan Pemerintah Otonomi Palestina," kata Psaki kepada wartawan, dalam taklimat harian.

"Dan pada masa sulit ini, kami terus menyeru kedua pihak agar berusaha menurunkan ketegangan dan mencegah meningkatnya kerusuhan," tambah dia.

Wanita juru bicara tersebut juga mendesak Israel "agar memulai penyelidikan yang cepat, adil, dan transparan" mengenai peristiwa itu.

Ketegangan telah meningkat selama beberapa bulan belakangan di Israel dan Wilayah Palestina dan militer Israel dilaporkan telah menghadapi kerusuhan lain setelah kematian Abu Ein.


Credit ANTARA News

Peneliti: Tempe Kedelai Khas Indonesia, Tak Boleh Diklaim

"Ada gejala-gejala tempe diakui bukan asli Indonesia."
Tempe. (iStock)

CB - Tempe merupakan makanan tradisional yang sudah terkenal di Indonesia, bahkan sudah diakui dunia. Maka itu, Peneliti mikrobiologi Indonesia, Indrawati Gandjar, menyatakan tak akan membiarkan tempe diklaim oleh bangsa lain.

"Tempe kedelai khas Indonesia tidak boleh diklaim dunia. Sebab, ada gejala-gejala tempe diakui bahwa itu bukan asli Indonesia, dan itu tidak bisa diterima," kata Indrawati dalam acara penganugerahaan Penghargaan Achmad Bakrie (PAB) 2014, di Djakarta Theater, Jakarta, Rabu 10 Desember 2014.

Dia mengatakan, tempe telah diakui dunia akan kandungan gizinya. Sebab, tempe memiliki kandungan gizi seperti vitamin B1, vitamin B6, zat antibiotik, dan zat antioksidan.

"Tempe membantu masyarakat yang tidak berekonomi tinggi untuk mendapatkan protein dan vitamin," kata dia.

Diceritakannya, dia sudah melakukan blusukan, mencari sampel tempe dari berbagai tempat seperti warung dan pasar sejak 1961 silam. Sampel ini kemudian digunakannya untuk penelitian fungi (jamur) pada makanan tersebut.

Tujuannya, Indrawati ingin menekuni nilai gizi dari kandungan tempe. "Saya sadar ingin mengangkat makanan produk fermentasi yang nilai sosial masih rendah ini menjadi dihargai," kata dia.

Seperti yang diketahui, Indrawati adalah penerima Penghargaan Achmad Bakrie 2014. Dia menerima penghargaan di bidang sains.

Selain itu, Indrawati mengaku terkejut ketika menerima PAB 2014. "Ini merupakan kejutan luar biasa dan penghormatan. Saya berterima kasih kepada PAB untuk Negeri 2014 di bidang sains," kata dia.

Indrawati mengatakan bahwa penghargaan bagi dirinya ini juga ia tujukan kepada para ilmuwan yang berkecimpung dalam penelitian fungsi.

Credit VIVAnews

Kolonel Wuryanto Jadi Kadispenad

Mabes TNI mengangkat Perwira Bantuan (Paban) IV/Komunikasi Sosial Staf Umum Teritorial TNI AD Kolonel Wuryanto menjadi Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad) menggantikan Mayjen TNI Andika Perkasa.(ilust/sindophoto)

JAKARTA (CB) - Mabes TNI mengangkat Perwira Bantuan (Paban) IV/Komunikasi Sosial Staf Umum Teritorial TNI AD Kolonel Wuryanto menjadi Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad) menggantikan Mayjen TNI Andika Perkasa.

Kadispenum Puspen TNI Kolonel Inf Bernadus Robert mengatakan, pengangkatan Kolonel Wuryanto merupakan bagian dari rotasi terhadap 42 perwira tinggi (Pati) Mabes TNI.

Rinciannya, 23 orang dari TNI AD, kemudian 13 orang TNI AL, dan enam orang TNI AU yang akan melaksanakan mutasi jabatan.

"Dalam rangka pembinaan personel TNI dan mengoptimalkan tugas-tugas TNI yang sangat dinamis dan semakin berat, TNI terus melakukan upaya peningkatan kinerja TNI melalui mutasi dan promosi jabatan di tingkat Pati dan Perwira Menengah (Pamen) TNI," katanya, Rabu 10 Desember kemarin.

Berdasarkan pers rilis yang dikirim Pusat Penerangan (Puspen) TNI, pengangkatan Kolonel Wuryanto sebagai Kadispenad tertuang dalam Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/949/XII/2014 tanggal 5 Desember 2014. Surat tersebut berisi tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan TNI.

Adapun Mayjen Andika Perkasa, resmi menjabat sebagai Komandan Pasukan Pengamanan Presiden (Danpaspamres) dua hari kemudian setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) dilantik.

Andika menjadi Danpaspampres atas permintaan langsung dari Presiden terpilih untuk menggantikan Mayjen TNI Doni Monardo yang kini menjabat sebagai Danjen Kopassus.


Credit SINDOnews

Basmi "Illegal Fishing", Indonesia Butuh Setidaknya 6 Satelit

 
Tribun Batam/Anne Maria Kapal Vietnam yang berhasil ditangkap TNI AL Kepri saat mencuri ikan akan ditenggelamkan, Jumat (5/12/2014).



CB — Upaya membasmi perikanan ilegal membutuhkan dukungan teknologi. Satelit menjadi salah satu kebutuhan untuk melakukan pemantauan secara efektif.

"Saat ini, jumlah satelit yang ada tidak cukup, baru satu," ungkap Suhermanto, Direktur Pusat Teknologi Satelit Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan).

Dalam seminar nasional keantariksaan yang digelar Lapan, Rabu (10/12/2014), Suhermanto mengatakan, dengan kapasitas saat ini, potensi Indonesia untuk kecolongan masih besar.

"Akan ada waktu di mana satelit tidak di atas wilayah kita, lalu kapal yang ada di situ kita enggak bisa pantau lagi. Akhirnya kecolongan," katanya.

Satu satelit yang berkapasitas memantau laut saat ini lewat di atas wilayah Indonesia setiap 90 menit sekali. Rentang waktu itu masih terlalu lebar.

"Kita masih membutuhkan banyak, paling tidak enam satelit, jadi setiap 15 menit kita punya data baru," ungkap Suhermanto.

Lapan saat ini tengah mengembangkan tiga satelit, Tubsat, Lapan A-2 Orari, serta Lapan A3 yang bekerja sama dengan Institut Pertanian Bogor (IPB).

Dani Indra Widjanarko dari Asosiasi Satelit Indonesia mengapresiasi upaya Lapan dalam mengembangkan satelit. Namun, Indonesia perlu mengembangkan lebih banyak lagi.

Pengembangan satelit diperlukan karena karakteristik Indonesia yang kepulauan serta fokus pemerintahan baru yang fokus pada maritim.

Dani mengungkapkan, Indonesia yang berupa kepulauan sangat memerlukan satelit. "Tidak mungkin seluruh wilayah dihubungkan dengan kabel."


Credit KOMPAS.com

Sudah Saatnya Indonesia Lebih Mandiri soal Satelit

Skyrocket Satelit LAPAN A-2




CB — Sudah waktunya Indonesia lebih mandiri soal satelit. Saat ini, Indonesia masih bergantung pada satelit milik dan buatan asing.

Hal itu mengemuka dalam seminar nasional keantariksaan yang diadakan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan), Rabu (10/12/2014), serta diskusi pencapaian akhir tahun Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Senin (8/12/2014).

Dani Indra Widjanarko dari Asosiasi Satelit Indonesia mengatakan bahwa semua satelit yang dimiliki Indonesia saat ini adalah milik dan buatan asing.

"Sekarang konsumsi kita itu 30 satelit. Dari 30, yang milik Indonesia hanya enam. Di antara enam yang kita punya, itu beli semua. Padahal, kita seharusnya bisa membuat satelit sendiri," kata Dani dalam diskusi Lapan hari ini.

Pengembangan satelit sendiri, menurut Dani, diperlukan sebab kebutuhan dalam negeri yang memang besar.

"Indonesia beda dengan negara lain. Argentina bikin satelit sendiri, tetapi yang serap hanya satu-dua. Kita ini negara kepulauan, tidak mungkin masing-masing pulau dihubungkan dengan kabel," kata Dani.

Kebutuhan Indonesia akan satelit diprediksi terus meningkat. Untuk satelit komunikasi, kebutuhan meningkat seiring penetrasi mobile, televisi berbayar, serta pembangunan desa.

Sementara itu, kebutuhan satelit remote sensing juga meningkat terkait dengan visi pemerintahan baru. Pengamatan aktivitas di lautan, penginderaan hutan, dan kebencanaan akan membutuhkan bantuan satelit.

Dalam kesempatan terpisah, Ridwan Djamaluddin, Deputi Bidang Teknologi Pengembangan Sumber Daya Alam BPPT, mengatakan bahwa sudah saatnya Indonesia punya satelit sendiri.

Satelit lokal dibutuhkan ketika Indonesia memiliki kebutuhan spesifik. "Misalnya, kita ingin data peta banjir di kawasan Pantura. Ternyata kita tidak bisa dapatkan dengan satelit asing. Kalau punya sendiri, kita bisa upayakan," katanya.

Suhermanto dari Lapan mengatakan bahwa saat ini pihaknya sudah menyiapkan satelit untuk mendukung keperluan negara.

Satelit yang dikembangkan antara lain Lapan Tubsat yang juga mampu mendukung pengamatan maritim, satelit Lapan A2 yang akan diluncurkan tahun 2015 mendatang, serta satelit Lapan A-3 hasil kerja sama Lapan dengan Institut Pertanian Bogor (IPB).

Dani mengatakan, pengembangan riset serta industri yang memproduksi satelit diperlukan untuk lebih mandiri dalam soal komunikasi dan penginderaan.



Credit KOMPAS.com

Mereka Penerima Nobel 2014

Seremoni penyerahan Nobel di Stockholm, Rabu (10/12/2014)



STOCKHOLM, CB - Para pemenang Nobel 2014, akan menerima penghargaan senilai 1,1 juta dollar AS, dalam seremoni yang digelar terpisah di Stockholm dan Oslo, Rabu (10/11/2014) malam.

Berikut ini para pemenang Nobel 2014 berdasarkan kategori:

Kedokteran

Ilmuwan Amerika-Inggris John O'Keefe berbagi Nobel bidang kedokteran dengan pasangan Norwegia Mei-Britt Moser dan Edvard Moser. Mereka mendapat Nobel untuk terobosan dalam penelitian sel otak yang bisa membuka pemahaman lebih baik soal penyakit seperti Alzheimer.

Fisika

Isamu Akasaki dan Hiroshi Amano dari Jepang, serta ilmuwan Jepang kelahiran Amerika Serikat Shuji Nakamaura, memenangi Nobel Fisika untuk penemuan LED biru yang merevolusi dunia untuk pencahayaan rumah dan kantornya. Temuan ini sudah membantu teknologi layar telepon genggam, komputer, dan TV.

Kimia

Peneliti AS Eric Betzig dan William Moerner serta Stefan Neraka dari Jerman memenangkan Nobel Kimia untuk penemuan mikroskop dengan kekuatan pembesaran melebihi yang sebelumnya diperkirakan bisa dibuat. Temuan ini memungkinkan ilmuwan melihat perkembangan penyakit dalam sel terkecil.

Sastra

Nobel Sastra 2014 dianugerahkan kepada penulis Perancis, Patrick Modiano, untuk pembelajaran panjang tentang pendudukan Nazi dan efeknya kepada Perancis.

Perdamaian

Aktivis hak-hak anak Malala Yousafzai dari Pakistan dan Kailash Satyarthi dari India berbagi Nobel Perdamaian untuk mengkampanyekan hak-hak anak dan pemuda, khususnya soal hak mendapatkan pendidikan.

Ekonomi

Ekonom Perancis Jean Tirole Hadiah Nobel Memorial dalam Ilmu Ekonomi untuk penelitian tentang kekuatan pasar dan regulasi. Penelitiannya dinilai telah membantu pemerintah memahami dan mengatur industri yang didominasi oleh sejumlah kecil perusahaan besar. 


Credit KOMPAS.com

Presiden Afghanistan Kecam Penyiksaan CIA

Mantan presiden Polandia mengakui ada penjara CIA di negaranya.
 
President Afghanistan Ashraf Ghani (REUTERS/Omar Sobhani



CB - Presiden Afghanistan Asraf Ghani, mengatakan program interogasi brutal CIA melanggar semua norma HAM di dunia. Ghani yang menjabat sejak September lalu, menyebut laporan tentang penyiksaan yang dilakukan CIA mengejutkan.

"Tidak ada pembenaran untuk tindakan seperti itu, dan penyiksaan manusia di dunia," katanya, yang dikutip dalam laporan Reuters, Kamis, 11 Desember 2014. Dia berjanji akan menyelidiki, berapa banyak orang Afghanistan yang disiksa di penjara AS.

Pada Rabu, 10 Desember, pejabat militer AS mengatakan sejumlah tahanan telah meninggalkan Pusat Penahanan Parwan di pangkalan udara Bagram, yang mengakhiri pengoperasian penjara untuk tersangka teroris, setelah lebih dari satu dekade.

Mantan Presiden Polandia, Aleksander Kwasniewski, menjadi pemimpin negara pertama yang mengakui bahwa negaranya, telah menjadi tuan rumah untuk penjara rahasia CIA. Dia berdalih telah meminta AS mengakhiri interogasi brutal, pada 2003.

"Saya katakan pada (George W) Bush, bahwa kerjasama ini harus berakhir," kata Kwasniewski. Sementara Perdana Menteri Lithuania Algirdas Butkevicus, bertanya pada AS apakah CIA menggunakan negaranya untuk menginterogasi tahanan.

Penyelidikan yang telah dilakukan di Lithuania, mengungkap bahwa CIA membuat dan mengoperasikan penjara rahasia dekat ibukota. Sementara Menteri Luar Negeri Jerman memuji Presiden AS Barack Obama, karena merilis laporan CIA.

Walau menyebut interogasi CIA sebagai kesalahan serius, tapi Frank-Walter Steinmeier menghindar dari pernyataan tentang pelanggaran HAM. Dia juga tidak menyerukan adanya tuntutan hukum bagi mereka yang terlibat.

Banyak advokat HAM telah menyerukan agar kasus penyiksaan CIA dilanjutkan dengan penuntutan hukum. Namun Obama telah mengisyaratkan, bahwa tidak akan ada yang dihukum, dan menyerukan agar semua pihak "move on."

"Daripada alasan lain untuk mempertentangkan kembali argumen usang, saya harap bahwa laporan hari ini dapat membantu kita meninggalkan tehnik ini, di masa lalu," kata Obama. Sejumlah pejabat AS juga mengatakan, Departemen Hukum AS tidak berencana melakukan penyelidikan.

Direktur eksekutif HRW Kenneth Roth, yang dikutip Reuters, Rabu, 10 Desember 2014, menyerukan adanya akuntabilitas. Dia menegaskan bahwa proses pengungkapan kebenaran, harus berlanjut dengan penuntutan terhadap para pejabat yang bertanggungjawab.

Jika tidak, maka penyiksaan akan tetap menjadi pilihan kebijakan untuk presiden AS selanjutnya. "Itu (laporan) membuka isu akuntabilitas," kata Alberto Mora, yang merupakan penasihat Angkatan Laut AS dalam pemerintahan Presiden George W Bush.

Mora mengatakan, secara politik sulit berpikir bahwa Bush dan para pejabat AS lainnya akan dapat dituntut. Satu-satunya yang pernah dituntut atas brutalitas CIA, adalah warga sipil David Passaro, kontraktor CIA yang divonis pada 2006, terkait kematian seorang tersangka asal Afghanistan.

Direktur eksekutif Serikat Kebebasan Sipil Amerika, Anthony Romero, mengatakan laporan Senat merupakan cetak biru untuk kemungkinan penuntutan. Menurutnya, jika Obama memberikan pengampunan secara resmi, itu mengisyaratkan bahwa penyiksaan dapat terjadi lagi.

"Apakah akan menuntut mereka yang bertanggungjawab, atau memberikan pengampunan. Anda tidak dapat berpura-pura bahwa mereka yang melanggar hukum, bukanlah para penjahat," ujar Romero.


Credit VIVAnews

Penyiksaan oleh CIA, Kemunafikan Amerika Serikat

Penyiksaan yang dilakukan CIA memberi bukti standar ganda Amerika
 
Penyiksaan CIA dengan tehnik waterboard (Reuters/Kevin Lamarque)



CB - Setelah serangan teroris 11 September 2001, Amerika Serikat (AS) melakukan aksi balas dendam dengan operasi besar-besaran untuk menangkap para pelaku. Berbagai cara dilakukan termasuk penggunaan kekerasan dalam interogasi para tersangka.

"Kita juga harus bekerja, melalui semacam sisi gelap. Banyak yang perlu dilakukan, harus dilakukan secara diam-diam, tanpa diskusi, menggunakan semua sumber daya dan metode, jika kita ingin sukses," kata mantan Wakil Presiden Dick Cheney, pada 16 September 2001.

Pada 17 September, Presiden George W Bush memberi kewenangan bagi CIA untuk mengoperasikan pusat penahanan rahasia di luar AS. Sementara 7 Februari 2002, Bush menandatangani memorandum yang menyatakan Konvensi Jenewa tidak berlaku dalam konflik dengan Al-Qaeda.

Pada Selasa, 9 Desember 2014, sehari sebelum perayaan Hari HAM Internasional 10 Desember, kubu Partai Demokrat di Komite Intelijen Senat AS merilis sebuah laporan, tentang metode yang dikenal di internal CIA sebagai program Rendisi, Penahan dan Interogasi, terjadi antara 2002-2007.

Laporan itu disebut, mengungkapkan bahwa teknik interogasi yang dilakukan CIA jauh lebih brutal, dari yang pernah diakui sebelumnya. Ketua Komite Intelijen Senat, Dianne Feinstein, menyebut tindakan CIA sebagai noda dalam sejarah AS.

Dia menambahkan, bahwa sudah waktunya untuk menghadapi kejujuran yang pahit. Namun laporan 525 halaman itu hanya berisi kesimpulan, dari 6.000 lembar dokumen yang dibuat berdasarkan penelusuran atas 6,3 juta lembar dokumen CIA.

Sehingga sebagian besar fakta masih tetap akan dirahasiakan. BBC dalam laporannya, Selasa, 7 Desember, menyebut setidaknya laporan itu telah menguak kemunafikan AS, yang selama ini lantang menyuarakan pelanggaran HAM di negara lain.

Rendisi

Untuk penangkapan para tersangka, badan intelijen AS CIA menyusun program yang mencakup rendisi, penahanan dan interogasi. Rendisi merupakan program rahasia, yang didefinisikan sebagai pengiriman tahanan tanpa proses hukum.

Para tersangka yang ditangkap akan dikirim ke negara lain di luar AS, di mana mereka akan menjadi korban penerapan metode interogasi yang melibatkan penyiksaan. Untuk itu, CIA menyiapkan penjara rahasia yang disebut sebagai "situs hitam."

Ada sembilan negara yang menjadi tuan rumah untuk penjara rahasia CIA, antara lain di Thailand, Afghanistan, Bosnia, Teluk Guantanamo, Irak, Lithuania, Maroko, Polandia dan Rumania. Sementara 54 negara lainnya membantu dengan penangkapan.

Satu di antara 54 negara itu adalah Indonesia. Open Society Justice Initiative (OSJI) dalam laporan setebal 212 halaman, mengungkap detil bantuan internasional yang diberikan banyak negara, untuk aksi kontroversial yang dilakukan CIA.

OSJI adalah organisasi HAM yang berbasis di banyak negara, yang beranggotakan beberapa utusan khusus PBB seperti Chaloka Beyani, Pablo de Greiff, dan Juan E. Méndez. Keterlibatan Indonesia dilakukan melalui Badan Intelijen Negara (BIN).

Disebutkan bahwa BIN menangkap Muhammed Saad Iqbal Madni, pada 9 Januari 2002. Warga Mesir keturunan Mesir itu, ditangkap di Jakarta atas permintaan CIA. Mantan Kepala BIN Hendropriyono, kemudian memberikan Madni untuk direndesi ke Mesir.

Lantas pada 2003, Indonesia menangkap Salah Nasir Salim Ali Qaru yang kemudian dikirim ke Yordania, di mana dia mendapatkan penyiksaan dalam tahanan, oleh intelijen Yordania. Dia kemudian dipindahkan ke fasilitas CIA lainnya, sebelum di kirim lagi ke Yaman, pada 2005.

Jutaan Dolar

Badan intelijen Amerika Serikat (AS), CIA, membayar $80 juta atau sekitar Rp 988 miliar, kepada perusahaan milik dua mantan psikolog Angkatan Udara. Konsultan itu yang merekomendasikan waterboarding dan berbagai teknik penyiksaan lainnya.

Dalam laporan Reuters, Rabu, 10 Desember 2014, keduanya yang disebut dalam laporan Komite Intelijen Senat AS sebagai Dunbar dan Swigert, telah diidentifikasi oleh sumber intelijen AS sebagai James Mitchell dan Bruce Jessen.

Disebutkan dalam laporan tentang proses interogasi tersangka teroris, CIA mempercayakan lebih dari 80 persen program interogasi dengan tehnik brutal, pada perusahaan Mitchell Jessen and Associates of Spokane yang berbasis di Washington.

CIA juga membayar perusahaan itu sebesar $1 juta atau sekitar Rp 12 miliar untuk melindungi kontrak dan agen-agen mereka dari tuntutan hukum. Berdasarkan laporan yang dibuat Senat, keduanya tidak memiliki kualifikasi dalam menginterogasi tahanan.

Pada salah satu kasus yang terjadi di sebuah penjara rahasia, awal 2013, Abd al-Rahim al-Nashiri yang ditangkap pada 2002, dituduh sebagai otak pengeboman USS Cole di Aden pada 2000, di waterboard berulangkali.

Dia dipaksa terus berdiri dengan tangan diikat di atas kepalanya, diancam dengan mesin bor di kepalanya. Beberapa personel CIA yang terlibat, mengatakan Nashiri tetap tidak memberikan informasi yang signifikan.

Tapi seorang psikolog mendesak agar Nashiri mendapat metode penyiksaan lebih brutal, untuk membuat dirinya merasa sangat putus asa. Kedua psikolog yang merancang penyiksaan untuk CIA, mengatakan tidak menyesali apa yang mereka lakukan.

"Saya melakukan yang terbaik yang saya bisa," kata Mitchell, yang dikutip surat kabar Inggris, Guardian. Dia juga menegaskan, bahwa tidak ada yang membuatnya merasa perlu meminta maaf. Dia bersikeras hanya melakukan sesuatu bagi negaranya.

Suap

Tidak hanya menyewa kontraktor, CIA juga mengeluarkan jutaan dolar untuk membangun, dan memelihara tempat penahanan rahasia di luar negeri. Forbes dalam laporannya, Rabu, menyebut CIA juga menggunakan uang untuk menyuap pejabat pemerintah negara lain.

Hal itu dilakukan, agar negara tersebut bersedia menangkap dan mengirimkan tersangka tanpa proses pengadilan, serta agar mereka mau menjadi tuan rumah, untuk memfasilitasi tempat penahanan rahasia CIA.

Salah satunya adalah pada pejabat negara, yang menolak redensi seorang tersangka bernama Khalid Syaikh Muhammad. Duta besar AS untuk negara itu kemudian turun tangan, dan disepakati untuk membayar lebih dari $1 juta.

Para pejabat CIA sangat sadar, bahwa betapa mudahnya mereka mendapatkan negara-negara yang mereka inginkan, untuk memfasilitasi sistem penahanan dan program interogasi CIA dengan menggunakan uang.

Khalid ditangkap di Pakistan pada 2003. Di persidangan, pada 2007, dia mengaku telah disiksa di Guantanamo. Dokumen CIA mengungkap bahwa Khalid disiksa dengan tehnik waterboarding selama 183 kali.

Suap juga dilakukan CIA pada mereka yang menjadi korban salah tangkap. Mereka akan dibayar saat dibebaskan, agar tidak membuka mulut tentang penangkapan di antaranya adalah Syaed habib, Modin Nik Muhammad dan Ali Saeed Awadh.

Ketiganya disebut dibayar oleh CIA, setelah mereka ditahan di ruang isolasi. Sementara di Jerman, Khalid al-Masri sempat ditransfer ke negara lain, sebelum akhirnya dibebaskan karena salah tangkap. Dia mendapat kompensasi sebesar 14.500 euro.

Metode Interogasi

CIA dan Komite Intelijen Senat menghindari kata penyiksaan, dan memilih penggunaan kalimat tehnik interogasi yang ditingkatkan. Beberapa teknik yang dilakukan CIA, dan telah diungkap dalam laporan antara lain rectal feeding dan rehydration.

Sedikitnya lima tahanan disiksa dengan rectal feeding. Tersangka diletakan dengan posisi telungkup, dengan kepala pada posisi lebih rendah dari badan, kemudian makanan dalam bentuk cair dimasukkan melalui pipa.

Catatan CIA mengungkap setidaknya satu tahanan, Mustafa al-Hawsawi, menderita wasir kronis akibat penyiksaan itu. Bentuk penyiksaan lainnya adalah dengan menempatkan tersangka dalam kotak sempit, dalam waktu yang lama.

Kotak itu dibuat agar tersangka sulit bernafas. Serangga juga dimasukkan dalam kotak, memanfaatkan fobia yang seorang tersangka. Teknik lainnya adalah penggunaan air dingin, di mana tersangka ditelanjangi dan direndam di air dingin selama beberapa menit.

Pada November 2002, tersangka asal Afghanistan, Gul Rahman, meninggal karena hipotermia di penjara rahasia CIA di Kabul. Dia dipenjara dalam sel yang dingin, ditelanjangi dari pinggang ke bawah dan direndam dalam air dingin.

Cara lainnya adalah larangan tidur selama 180 jam atau lebih dari sepekan. Sementara pada teknik waterboarding, tersangka diikat pada papan dengan kaki lebih tinggi dari kepala. Wajah mereka ditutupi, lalu air dikucurkan terus menerus ke arah hidung dan mulut.

Cara itu membuat tersangka merasakan sensasi tenggelam dan kepanikan. Selain kekerasan seperti membenturkan kepala ke dinding, tahanan juga diancam dengan pelecehan seksual terhadap mereka dan keluarganya.

Laporan mengungkap setidaknya tiga tahanan diancam, bahwa keluarga mereka akan disakiti. Seorang tahanan, Nashiri, mengatakan interogator mengancam akan membawa ibunya untuk diperkosa di depan dia, lalu digorok lehernya.

Disebutkan juga adanya ancaman sodomi dengan menggunakan gagang sapu. Ada juga tahanan yang disiksa, dengan cara dipaksa berdiri dan tangan diikat ke atas selama lebih dari tiga bulan. Cara itu juga kerap dikombinasikan dengan larangan tidur.

Move On

Direktur eksekutif HRW Kenneth Roth, yang dikutip Reuters, Rabu, 10 Desember 2014, menyerukan adanya akuntabilitas. Dia menegaskan bahwa proses pengungkapan kebenaran, harus berlanjut dengan penuntutan terhadap para pejabat yang bertanggungjawab.

Jika tidak, maka penyiksaan akan tetap menjadi pilihan kebijakan untuk presiden AS selanjutnya. "Itu (laporan) membuka isu akuntabilitas," kata Alberto Mora, yang merupakan penasihat Angkatan Laut AS saat pemerintahan Presiden George W Bush.

Ketiga itu Mora secara aktif menentang kekerasan dalam proses interogasi. Mora mengatakan, secara politik sulit berpikir bahwa Bush dan para pejabat AS lainnya akan dapat dituntut. Satu-satunya yang pernah dituntut atas brutalitas CIA, adalah warga sipil David Passaro.

Kontraktor CIA itu divonis pada 2006, terkait kematian seorang tersangka asal Afghanistan. Direktur eksekutif Serikat Kebebasan Sipil Amerika, Anthony Romero, mengatakan laporan Senat merupakan cetak biru untuk kemungkinan penuntutan.

Menurutnya, jika Obama memberikan pengampunan secara resmi, itu mengisyaratkan bahwa penyiksaan dapat terjadi lagi. "Apakah akan menuntut mereka yang bertanggungjawab, atau memberikan pengampunan. Anda tidak dapat berpura-pura bahwa mereka yang melanggar hukum, bukanlah para penjahat," ujar Romero.

"Fakta bahwa kebijakan yang diungkap dalam laporan ini, diotorisasi pada tingkat tinggi dalam pemerintahan AS, tidak dapat menjadi pengecualian," kata Ben Emmerson, utusan khusus PBB untuk kontra-terorisme dan HAM.

Tapi seruan para advokat HAM itu tampaknya tidak berarti bagi AS.  Tidak ada kemungkinan penuntutan hukum, bagi mereka yang terlibat dalam pembuatan kebijakan, yang membenarkan dilakukannya penyiksaan dalam interogasi.

Pejabat AS mengatakan, Departemen Hukum AS tidak berencana melakukan penyelidikan. Demikian juga Presiden Amerika Serikat (AS) Barack Obama, mengisyaratkan tidak akan ada siapapun yang akan dituntut terkait dengan penyiksaan yang dilakukan CIA.

"Daripada alasan lain untuk mempertentangkan kembali argumen usang, saya harap bahwa laporan hari ini dapat membantu kita meninggalkan tehnik ini, di masa lalu," kata Obama. Dia juga menyerukan agar semua pihak "move on."

Departemen Hukum disebut pernah melakukan penyelidikan atas 20 kasus. Namun investigasi dihentikan tanpa ada tuntutan yang dibuat. Pernyataan Obama dan para pejabat AS, mempertegas sikap hipokrit AS.

Hukum Internasional dan Kemunafikan AS

AS termasuk dalam 152 negara pihak, yang menandatangani Konvensi PBB Menentang Penyiksaan dan Kekejaman Lain (CAT). Konvensi itu mengatur bahwa tidak ada pembenaran untuk penyiksaan, tanpa pengecualian, apakah sebuah negara berada dalam perang, atau ancaman perang.

Pasal 16 CAT, mengatur agar negara-negara mencegah tindakan kekejaman, tidak manusiawi, atau hukuman yang tidak mencakup penyiksaan, saat tindakan itu dilakukan oleh atau atas perintah pejabat publik, atau orang lain yang bertindak dalam kapasitas pejabat resmi.

Beberapa hukum internasional lain seperti Kovenan Internasional Untuk Hak Sipil dan Politik (ICCPR), Konvensi Amerika Untuk HAM, serta Konvensi HAM Eropa, juga melarang penyiksaan dan kekejaman, serta perlakuan tidak manusiawi.

Para pemimpin dan pejabat AS mengklaim, bahwa metode yang digunakan CIA telah membantu penangkapan para tersangka, dan pembunuhan terhadap Osama bin Laden. AS mengabaikan aturan, bahwa tidak ada pengecualian untuk membenarkan penyiksaan.

AS pernah menjatuhkan vonis 15 tahun kerja kasar, pada seorang warga sipil Jepang yang bekerja sebagai penerjemah bagi militer Jepang, pada Perang Dunia II, Yukio Asano. Dia dituduh melakukan penyiksaan dengan menerapkan waterboarding pada tentara AS yang ditahan Jepang.

Sementara kasus waterboarding yang dilakukan CIA, tidak dianggap sebagai penyiksaan atau pelanggaran hukum. Keanehan lainnya adalah pada kasus penyiksaan terhadap Gul Rahman, yang tewas setelah disiksa 48 jam larangan tidur, dan berbagai metode lain.

Agen CIA pemberi instruksi berbagai hukuman, yang mengakibatkan tewasnya Rahman, tidak mendapat sanksi. Bahkan empat bulan kemudian, justru diberi hadiah sebesar $2.500 disebut sebagai penghargaan atas konsistensinya melakukan pekerjaan hebat.

Jadi apa yang menurut AS salah jika dilakukan negara lain, tidak berarti salah jika itu dilakukan untuk kepentingan AS. Washington yang selalu bersuara keras tentang pelanggaran HAM, tidak melihat penyiksaan CIA sebagai salah satu bentuk pelanggaran HAM juga.

Rendisi dan Indonesia

Hukum internasional juga melarang negara-negara untuk mengirim individu ke negara-negara, di mana terdapat risiko nyata penyiksaan, atau perlakuan buruk. Indonesia yang terlibat membantu CIA, juga terikat dengan CAT.

Pasal 3 CAT menyatakan, bahwa tidak ada negara yang harus mengusir, mengembalikan atau mengekstradisi seseorang ke negara lain, di mana terdapat alasan substansial, untuk meyakini bahwa nyawanya akan ada dalam bahaya karena penyiksaan.

Pada laporan OSJI disebut bahwa Indonesia terlibat dalam penangkapan atas perintah CIA di antaranya Muhammed Saad Iqbal Madni, pada 9 Januari 2002. Kemudian Salah Nasir Salim Ali Qaru pada 2003. Keduanya dikirim ke Mesir dan Yordania, atas permintaan CIA.

Artinya selain AS, Indonesia juga dapat dituntut bertanggungjawab, karena sulit diterima akal sehat jika Indonesia tidak mempertanyakan, mengapa tersangka tidak diekstradisi langsung ke wilayah AS, melainkan ke penjara rahasia CIA di negara lain.

Hukum HAM Internasional, tidak hanya melarang negara melakukan pelanggaran secara langsung, tapi juga mewajibkan negara-negara untuk tidak memindahkan individu ke negara, di mana mereka akan menghadapi ancaman penyiksaan.

Negara yang membantu negara lain untuk melakukan tindakan yang salah, maka bertanggungjawab secara internasional. Konvensi internasional juga melarang negara-negara menutupi tindakan penyiksaan yang dilakukan pihak lain.

Berdasarkan hukum internasional, tanggungjawab atas tindakan yang salah juga terjadi karena gagalnya satu negara, untuk mencegah tindakan yang salah oleh negara lain.


Credit VIVAnews