Uji Coba Perang, Helikopter Rusia Pergi Berburu di Irak

 

 

Jalan Mi-28 bergabung ke pasukan Rusia dan pasar dunia sangatlah lama dan penuh rintangan. Foto: TASS

 

CB - Pada awal Juli lalu, dalam liputan reportase agen berita Irak NINA News, terdapat gambar yang memperlihatkan setidaknya tiga helikopter buatan Rusia Mi-28N jenis ekspor. Helikopter yang dibuat sebagai pesaing helikopter buatan Amerika AH-64D Apache pada masa Perang Dingin tersebut kini akan bertempur dalam satuan tentara Irak untuk melawan para ekstremis ISIS yang telah menduduki sebagian besar wilayah negara Irak tersebut.

Pengiriman pertama helikopter tersebut ke Irak mulai dilakukan pada musim panas lalu. Pada 29 Oktober setelah tahap persiapan untuk digunakan dalam perang, seremoni peresmian pun dilakukan. Secara resmi, helikopter Mi-28N diserahkan kepada angkatan bersenjata Irak. Menteri Pertahanan Irak Khalid al-Obeidi menghadiri seremoni tersebut.

Kini, tak tersisa banyak waktu hingga peperangan perdana Mi-28N. Kendaraan tempur buatan Rusia dengan nasib yang rumit ini akhirnya berkesempatan menunjukan kemampuannya dalam peperangan yang sesungguhnya.

Percobaan 30 Tahun

Jalan Mi-28 bergabung ke pasukan Rusia dan pasar dunia sangatlah lama dan penuh rintangan. Mi-28 melakukan penerbangan perdananya tepat 32 tahun lalu, November 1982, namun menjelang 1987 Mi-28 tidak mendapatkan tempat di persenjataan tentara Rusia dan helikopter ini pun tidak diproduksi secara massal.

Akan tetapi biro konstruksi Mil tetap melanjutkan pengembangan helikopter tersebut. Menjelang pertengahan era 1990-an, biro tersebut menciptakan versi Mi-28A yang tahan terhadap segala cuaca. Helikopter itu melakukan penerbangan perdananya pada 1996 dan mendapatkan indeks N dan julukan “pemburu malam”. Kegigihan tersebut telah dibayar mahal. Pada awal era 2000-an, Mi-28 dianggap sebagai Apache versi Rusia dan sejak 2006 helikopter ini mulai masuk ke dalam senjata tentara Rusia. Pada 2009, helikopter tersebut akhirnya diterima ke dalam persenjataan tentara Rusia sebagai helikopter tempur utama.

Mi-28N dirancang untuk menghancurkan tank, obyek hidup, dan sasaran udara dengan kecepatan rendah. Untuk mengenai objek hidup dan kendaraan lapis baja ringan, helikopter bisa menggunakan senjata meriam 30 mm NPPU-28, sementara untuk melawan tank dan tempat perlindungan musuh jangka panjang, Mi-28N dapat menggunakan rudal Ataka-V. Dalam perbendaharaan senjata helikopter tersebut juga terdapat roket udara-ke-udara Igla-V yang bertugas menghancurkan pesawat drone, helikopter, dan rudal jelajah.

Perlindungan kabin helikopter dapat meredam serangan peluru 20 mm. Hal tersebut dapat dilakukan berkat penggunaan pelindung aluminium yang dicampur dengan elemen pelindung dari keramik. Untuk melawan peluncur rudal balistik, terdapat senjata pengalih rudal dan pengurangan visibilitas inframerah dalam kisaran dua kali lebih rendah dibandingkan Mi-24.

Jika helikopter rusak hingga tidak bisa terbang lagi, terdapat dua cara penyelamatan awak helikopter. Apabila helikopter menderita kerusakan tersebut di ketinggian lebih dari seratus meter, maka baling-baling dan pintu kabin akan terlepas, dan parasut serta tangga khusus angin akan dikembangkan. Sementara jika helikopter berada di bawah ketinggian seratus meter, maka digunakan teknik penyelamatan yang lain yaitu para awak helikopter harus mengencangkan sabuk di kursi-kursi khusus Pamir-K yang mampu meredam hentakan empat kali lebih renda. Saat jatuh, benturan akan diredam oleh roda pendaratan khusus.

Terlalu Mahal

Dalam pasukan Rusia, helikopter baru ini diterima dengan baik. Kabar mengenai helikopter ini juga tersiar di kota Torzhok. “Mi-28N adalah helikopter yang sangat kecil namun padat berisi. Helikopter ini dapat melakukan putaran 70 derajat dan terbang menukik hingga 60 derajat. Semua itu bisa dilakukan hanya dengan menggerakan gagang kendali beberapa milimeter saja. Helikopter ini juga sangat sensitif namun tahan terhadap angin yang berhembus dari samping. Mi-24 tidak memiliki kemampuan itu”.

Setelah meraih kesuksesan di Rusia, helikopter buatan Mil ini rencananya akan memperkuat posisinya di pasar luar negeri. Pada 2008, Direktur Jendral Rostvertol, B. Slyusar, menyebut India, Algeria, Tiongkok sebagai pembeli helikopter yang berpotensial. Pada periode yang sama, Venezuela menunjukkan ketertarikannya terhadap Mi-28N. Petinggi Rosvertol bahkan mengumumkan rencana penandatanganan kontrak dengan negaraAmerika Selatan tersebut pada 2009.

Akan tetapi, kontrak tersebut tidak berjalan baik dengan Venezuela. Tiongkok pun tidak menyatakan ketertarikannya. Sedangkan dalam tender penyediaan helikopter ke India, 22 unit helikopter “pemburu malam” ini  kalah oleh saingan lamanya AH-64D. “Kedua helikopter tersebut dibuat dengan baik, akan tetapi helikopter AS menunjukan keunggulannya dalam beberapa spesifikasi kunci, seperti kemampuan tingkat lanjut dan penggunaan dalam segala cuaca,” demikian komentar Badan Militer India atas hasil tender tersebut.

Pada 2012 diketahui bahwa helikopter terbaru Rusia ini akan dibeli oleh Irak, yang kurang dari setahun sebelumnya, telah ditinggalkan oleh tentara AS. Uniknya, jalur ekspor Mi-28 justru dimulai dari negara tersebut. Pada 1990 silam, Mi-28 harus mulai masuk ke Irak. Namun kontrak kala itu diputus akibat peperangan di Teluk Persia. Tahun 2012, pemesanan 15 unit Mi-28N seharga 4,3 miliar dolar AS masuk dalam kontrak pengadaan alat perang dari Rusia.

Kesuksesan selanjutnya datang tahun ini. Pada Februari lalu, Mi-28NE dalam jumlah yang belum diketahui pasti sudah dipesan oleh Mesir. Sementara pada Maret, perundingan dengan Algeria yang berlangsung sejak 2007 berakhir dengan pemesanan 42 helikopter sekaligus.

Credit RbthIndonesia

Peneliti Temukan Dinding Perisai yang Mengitari Bumi

Peneliti Temukan Dinding Perisai yang Mengitari Bumi (Foto: Sciencedaily)

WASHINGTON (CB) – Para peneliti dan ilmuwan dari Universitas of Colorado Boulder telah menemukan sebuah perisai yang tak terlihat, hadir mengitari bumi dengan panjang 7.200 mil. Perisai ini sendiri, diduga kuat berfungsi sebagai pelindungi bumi yang menghalangi masuknya elektron perusak.
Seperti dikutip dari Sciencedaily, Senin (01/12/2014), para ilmuwan mengungkapkan bahwa dua perisai cincin dengan bentuk seperti donat di atas bumi ini, sebagai penghalang dari gerakan partikel atau sabuk radiasi Van Allen dengan elektron berenergi tinggi dan proton.
Professor Daniel Baker, Direktur Laboratorium CU-Boulder untuk Atmosfer dan Antariksa Fisika (LASP), mengungkapkan bahwa radiasi Van Allen yang ditahan oleh medan magnet bumi mengalami masa pembekakan dan menyusut oleh gangguan energi yang masuk dari matahari.
“Ini hampir seperti tesis elektron yang berlari kencang ke dinding kaca di ruang angkasa, sehingga terhalang masuk,” jelas Daniel Baker dalam situs.
Dirinya juga menyatakan, perisai tak terlihat ini seperti halnya dalam film Star Trek sebagai senjata yang digunakan untuk mengusir alien, sebuah senjata yang tak terlihat untuk menghalangi masuknya elektron tersebut.”Fenomena ini memang sangat membingungkan,” tambahnya.
Penemuan ini sendiri berawal dari penelitian yang dilakukan para ilmuwan yang mengira bahwa elektron yang masuk dengan kecepatan 100.000 mil per detik, perlahan-lahan akan dihapus oleh molekul udara. Namun, hasil penelitian melihat ada dinding penghalang yang tidak tembus dan terlihat sampai Van Allen sedang mengalami kala pembekakan dan terhenti karena perisai tak terlihat tersebut.


Credit OkeZone

TNI cari cara tenggelamkan kapal pencuri

Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko (tengah) (ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf)

Jakarta (CB) - Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko, mengatakan, pihaknya tengah mencari cara untuk menenggelamkan kapal asing yang menangkap ikan secara ilegal di wilayah laut Indonesia sesuai instruksi Presiden Joko Widodo agar tindakan itu tak menuai kecaman.

"Saya perintahkan KASAL disiapkan perencanaan dengan baik. Jangan sampai kita masuk dalam situasi kecaman global. Ini yang harus diwaspadai," kata Moeldoko saat mengadakan pertemuan dengan perwira tinggi TNI usai membuka latihan Penanggulangan Terorisme di Batalyon 461 Paskhas Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin.

Meski begitu, Moeldoko ingin TNI tetap tegas melaksanakan perintah presiden itu. Kondisi psikologis juga harus dipahami dengan baik. Karena itu, Moeldoko akan mengadakan pertemuan untuk menyamakan mekanisme penenggelaman kapal.

"Nanti kita diskusikan lebih bagus lagi. Nanti ada cara-cara yang lebih elegan yang bisa diterima dunia internasional," ujar Moeldoko.

Moeldoko mengingatkan, jangan sampai instruksi presiden ini disalahartikan saat penindakan. Misalnya, ada kapal masuk wilayah kita yang berisi manusia langsung ditembak dengan pesawat tempur. Hal-hal semacam itu harus dihindari.

"Tapi jauh lebih penting bangsa Indonesia memiliki ketegasan yang sama terhadap illegal fishing maupun ilegal lainnya," tegas Moeldoko.

Usai memimpin upacara HUT Korpri Ke-43 di Mabesal, Cilangkap, Jakarta Timur, Panglima TNI juga mengatakan, TNI juga akan melakukan peningkatan kegiatan-kegiatan patroli di wilayah laut Indonesia.

"Armada RI kawasan Barat (Armabar) dan Armada RI kawasan Timur (Armatim) akan melakukan kegiatan patroli guna menghadapi situasi-situasi yang meningkat," kata Panglima TNI.

Sementara Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KASAL) Laksamana TNI Marsetio mengatakan, saat ini radar yang dimiliki Indonesia sudah baik. Radar utama dimiliki TNI AU, sedangkan TNI AL sudah memasang radar tetap di sepanjang Selat Malaka.

"Kita sudah meng-cover seluruh Selat Malaka. Selain itu kapal perang kita juga memiliki kemampuan radar untuk kontak permukaan, udara, maupun bawah air. Jadi kapal ini menjadi radar bergerak kita," kata Marsetio.


Credit ANTARA News

Kapolri: Pendidikan Gabungan TNI-Polri Dimulai Tahun 2015

Jakarta (CB) - Wacana menggabungkan pendidikan bagi Taruna TNI dan Polri makin menguat, khususnya pasca peristiwa bentrokan antara TNI dan Polri di Batam. Kapolri Jenderal Sutarman menjelaskan penggabungan pendidikan tersebut terfokus pada pendidikan karakter bangsa, bukan kurikulum keseluruhan.

"Bukan penggabungan pendidikan TNI Polri, tapi pendidikan karakter bangsa bagi pendidikan kedinasan," kata Sutarman di Dit Polair Baharkam Polri, Jalan RE Martadinata I/1, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Senin (1/12/2014).

Sutarman menjelaskan pendidikan karakter bangsa akan diikuti anggota Polri, TNI, STPDN, dan beberapa dari kedinasan lain. Sutarman menuturkan rencana penggabungan pendidikan tersebut karena terdapat anggaran alokasi pendidikan 20 persen dari anggaran Diknas.

"Ini dapat dilakukan untuk anggaran pendidikan jadi tidak mempengaruhi struktur anggaran pendidikan di lembaga-lembaga atau kementerian, ini untuk dididik karakter bangsanya, dididik mentalitasnya, dididik integritasnya, setelah itu kembali pendidikan lagi di lembaga dan kementrian masing-masing termasuk Polri," jelasnya.

Hingga saat ini kedua institusi tersebut tengah menghitung berapa lama pendidikan yang rencananya akan digelar di Akademi Militer, Magelang. "Sedang dirumuskan apakah 6 minggu atau 8 minggu, ini sedang dirumuskan. Besok tahun 2015 dimulai (penggabungan pendidikan)," tutupnya.

Credit DetikNews

Jadi Pusat Pengolahan Perikanan Dunia, Ekspor Bisa Capai USD40 M

 Ilustrasi. ANTARA FOTO/Ampelsa

CB, Jakarta: Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mendorong pemerintah menjadikan Indonesia sebagai pusat pengolahan perikanan dunia. Kebijakan ini dipastikan mendorong kinerja ekspor kelautan dan perikanan nasional menjadi USD40 miliar.

"Kami optimistis, dengan menjadikan Indonesia sebagai pusat pengolahan perikanan dunia, maka nilai ekspor nasional akan meningkat dari USD4,1 miliar pada tahun 2013, menjadi USD40 miliar," kata Wakil Ketua Umum Kelautan dan Perikanan KADIN Indonesia, Yugi Prayanto dalam siaran persnya, di Jakarta, Senin (1/12/2014).

Yugi menuturkan, langkah menjadikan Indonesia sebagai pusat pengolahan perikanan dunia, harus dilakukan segera, mengingat potensi kelautan dan perikanan Indonesia yang sangat besar.

Dia mengatakan, terdapat beberapa langkah penting yang harus dilakukan pemerintah. Pertama, melakukan standarisasi semua produk perikanan dalam negeri sehingga sektor perikanan nasional bisa terdaftar secara resmi pada tingkat nasional dan internasional.

Kedua, mulai melakukan processing perikanan dunia di Indonesia, berdasarkan standarisasi yang telah dimiliki. "Artinya, sama seperti dengan dibangunnya Starbucks dan McDonald di Indonesia, karena quality control-nya sudah sama seperti di Amerika Serikat (AS). Kita pun bisa bangun pusat pengolahan perikanan dunia di Indonesia," ucap Yugi.

Credit Metrotvnews.com

AS Merasa Butuh Senjata Nuklir Baru

Nuklir AS yang dibuat 27 tahun lalu dinilai sudah usang.

 Ilustrasi Nuklir

CB - Sekelompok petinggi militer, ilmuwan, dan pemimpin Kongres Amerika Serikat mengusulkan pembuatan generasi baru bom hidrogen. Mereka beralasan bahwa hulu ledak nuklir yang dimiliki AS sejak 27 tahun lalu sudah usang.

Dikutip dari laman Los Angeles Times, Senin 1 Desember 2014, pemimpin Pusat Studi Strategi dan Internasional AS, John Hamre, menyebut AS harus mengganti bom nuklir lama dan membuat yang baru. "Kita khawatir dengan reliabilitasnya," kata Hamre.

Beberapa petinggi militer AS juga mengklaim bahwa AS terancam perang nuklir yang mungkin terjadi dengan Rusia. Pembahasan tentang senjata nuklir meningkat di Kongres, setelah Partai Republik berhasil menguasai Senat dan DPR.

"Tampak masuk akal bagi saya, jika Anda berusaha mempertahankan peralatan yang telah melewati batas usia pemakaiannya, Anda sedang berjalan di atas lapisan es yang tipis," kata legislator Republik, Thornberry, yang menjabat Ketua Komite Angkatan Bersenjata DPR AS.

Seruan bukan hanya untuk pembuatan senjata nuklir baru, tetapi juga uji senjata nuklir, yang terakhir dilakukan pada 1992. Thornberry mengatakan, dia mendukung dilakukannya kembali uji coba senjata nuklir.

"Kita memiliki banyak uranium dan plutonium, yang tersisa dari senjata lama, dan dapat kita gunakan kembali untuk senjata generasi baru," kata Don Hicks, pemimpin penelitian senjata strategis di Pentagon, selama pemerintahan mantan Presiden Ronald Reagan.

Los Angeles Times menyebut, pembuatan senjata nuklir baru akan membutuhkan biaya miliaran dolar. Sementara itu, sebagian besar ilmuwan nuklir AS kini berusia 50 tahun, dan para ilmuwan muda belum memiliki pengalaman untuk membuat senjata nuklir.

AS, saat ini, memiliki tidak kurang dari 4.804 senjata nuklir, berkurang dari 31 ribu senjata nuklir pada 1967. Rusia juga memiliki jumlah yang sama, seperti yang dimiliki AS.

Credit VIVAnews

Media Malaysia Berbalik Puji Jokowi

PM Singapura, Lee Hsien Loong (kedua kiri) dan istrinya, Ho Ching, berfoto bersama Presiden Jokowi bersama keluarganya, Ibu Iriana, Kahiyang Ayu dan Kaesang Pangarep usai sarapan bersama di Singapura, 22 November 2014. Instagram.com/Lee Hsien Loong/MCI/LH Goh

CB , Jakarta:Media Malaysia, The Star memuji Presiden Joko Widodo. Dalam opini yang berjudul "Setting the Right Example," wartawan The Star Wong Chun Wai mengapresiasi kesederhanaan Presiden Jokowi. Tulisan ini diterbitkan pada Minggu, 30 November 2014.

Perjalanan Jokowi ke Singapura yang menggunakan pesawat ekonomi, menurut Wai, membuktikan bahwa kesederhanaan bekas Gubernur DKI Jakarta ini dinilai bukan pencitraan. Alih-alih menggunakan pesawat kepresidenan, Jokowi dan isterinya, Iriana menghadiri acara wisuda anaknya Kaesang Pangarep dengan menggunakan pesawat komersial.

"But we must salute Jokowi for saying that he did not use the presidential private jet or the VIP terminal because he was travelling for personal reasons, adding that "I am going for family matters, a private agenda, not a state visit – so why should I use the facility?” We’ve got to love him for that, don’t we?" (Kita harus salut untuk Jokowi, yang menyatakan dia tak akan menggunakan fasilitas VIP karena perjalanannya bukan acara kepresidenan)," tulis Wai.

Presiden Jokowi sempat dihujat oleh media online Malaysia, Utusan.com.my. Dalam opini berjudul "Maaf Cakap, Inilah Jokowi" media tersebut menuliskan rencana pemerintahan Jokowi menenggelamkan kapal nelayan Malaysia yang menerobos perairan Indonesia adalah hal yang kontroversial. Jokowi dinilai angkuh. Tindakan ini dinilai dapat memicu konfrontasi dengan negeri jiran tersebut.

Credit TEMPO.CO

Panglima Buka Latgab Gultor Tri Matra

 Latihan ini untuk menghadapi ancaman faktual, potensial dan residual.

 
 Panglima TNI Buka Latgab Gultor TNI Tri Matra IX 2014 (VIVAnews/Ikhwan Yanuar)

CB - Guna mengatasi aksi teror dan gangguan terhadap kedaulatan negara, Tentara Nasional Indonesia (TNI) melakukan latihan gabungan bersama. Latihan penanggulangan antiteror atau Gultor Tri Matra IX ini digelar di Batalyon 461 Paskas Halim Perdanakusuma, Senin, 1 Desember 2014.

Dalam pembukaan latihan bersama ini, Panglima TNI Moeldoko menyampaikan, ada tiga kategori ancaman yang harus dihadapi, pertama ancaman faktual, kemudian ancaman potensial dan residual.

Untuk kasus teror Islamic State of Iraq and Syria atau ISIS, Moeldoko memasukannya dalam kategori ancaman potensial.

"ISIS adalah ancaman potensial karena secara riil kita belum menghadapi tindakan-tindakan nyata di lapangan, tetapi kalau tidak disiapkan dan diantisipasi dengan baik, maka acaman potensial itu akan menjadi ancaman aktual," kata Moeldoko.

Moeldoko menambahkan, diperlukan pembagian tugas antara Polri dan TNI dalam menyelesaikan masalah terorisme ISIS.

"Sesuai dengan undang-undang TNI memang di dalam 14 operasi militer selain perang, tugas TNI itu juga menghadapi dan menyelesaikan terorisme. Pada skala low intensity di mana kecenderungannya masih pelanggaran-pelanggaran pidana, maka wewenang Kepolisian, namun terorisme high intensity itu TNI yang harus turun," kata Moeldoko.

Credit VIVAnews

Kapolri Dukung Tenggelamkan Kapal Asing Pencuri Ikan

Kapolri Jenderal Sutarman

JAKARTA (CB) - Presiden Joko Widodo menginginkan kapal nelayan asing yang mencuri ikan di perarian Indonesia ditenggelamkan. Namun, para penumpangnya diselamatkan untuk diproses. Penenggelaman itu dilakukan supaya memberikan efek jera. Menurut Kapolri Jenderal Sutarman, soal penenggelaman kapal nelayan asing yang melakukan aktivitas illegal fishing di perairan Indonesia memang diatur dalam Undang-undang. 

"Itu saya kira Undang-undang perikanan kita ada bunyi seperti itu (bahwa) kapal ditenggelamkan, tapi masyarakat dan penumpang harus diselamatkan," kata Sutarman di sela-sela perayaan HUT Kepolisian Perairan dan Kepolisian Udara Baharkam Polri ke 64 di Ditpolair Baharkam Polri, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Senin (1/12).

Diakuinya, untuk menenggelamkan kapal itu tetap berlandaskan pada hukum yang berlaku di negeri ini. Selama ini, ia menambahkan, penegakan hukum yang dilakukan Polri adalah menangkap kemudian menyeret pelaku ke peradilan.

Tidak semuanya yang diadili. Hanya nahkoda, kepala deck dan kepala mesin. Sedangkan para anak buah kapal yang biasanya mencapai puluhan orang, dipulangkan ke negara asalnya.

Sutarman bercerita saat menjadi Kapolda Kepulauan Riau dulu, banyak menangkap kemudian menyeret nahkoda, kepala deck dan kepala mesin ke peradilan, namun para penumpangnya diamankan untuk menunggu proses selesai.

"Kalau kita taruh (ABK) di perairan kita dia berasimilasi dengan penduduk kita, jadi masalah sosial bagi kita," paparnya.

Karenanya, kata dia, perlu kerjasama dengan instansi terkait untuk membawa para ABK itu pulang ke negaranya sehingga tidak menjadi masalah di Indonesia.  Untuk pemulangan itu Polri bekerjasama dengan instansi terkait seperti imigrasi.  "Ini supaya tidak terjadi masalah sosial bagi kita," ujarnya.

Credit JPNN.COM

Kapolri Perintahkan Kapal Laut Penjelajah Beroperasi

 

Kapolri Jenderal Sutarman. Kapolri memerintahkan kapal laut patroli berkemampuan jelajah tinggi dioperasikan mendukung visi Indonesia sebagai poros maritim dunia yang digagas Presiden Jokowi. (CNN Indonesia/Safir Makki)

 

 

Jakarta, CB -- Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Sutarman memerintahkan Kepolisian Perairan dan Udara (Polairud) mendukung kebijakan pemerintah mewujudkan Indonesia sebagai negara poros maritim dunia.

Dukungan tersebut diimplementasikan dengan memerintahkan kapal laut patroli berkemampuan jelajah tinggi.

"Polri bertanggung jawab untuk membantu dan mengawal kebijakan terkait visi ini agar berjalan sebaik-baiknya," kata Sutarman di Tanjung Priok, Jakarta, Senin pagi (1/12).

Pernyataan tersebut disampaikan saat Sutarman menjadi Inspektur Upacara di Hari Ulang Tahun Kepolisian Perairan dan Kepolisian Udara ke-64 di Direktorat Kepolisian Perairan Badan Pemeliharan Keamanan Polri di Tanjung Priok.

Selain kapal laut patroli berkemampuan jelajah tinggi, Sutarman juga menyatakan perawatan sarana dan prasarana serta kaderisasi anggota yang lebih berkompeten harus menjadi perhatian penting bagi Direktorat Polisi Air.

"Visi Indonesia sebagai negara poros maritim dunia harus bisa diwujudkan," ujar Sutarman.

Upacara yang dipimpin Direktur Polair Riau Komisaris Besar Denny Pudjianto selaku Komandan Upacara ini diikuti oleh satu batalion yang berasal dari Ditpol Air Baharkam, Ditpol Udara Baharkam, dan Polda Metro Jaya.

Sutarman berharap, hari ulang tahun Polairud ini menjadi momen evaluasi dan perbaikan kesatuan penjaga keamanan perairan dan udara negara tersebut.

Polairud terbentuk berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri tertanggal 14 Maret 1951 soal penetapan Polisi Perairan sebagai bagian dari Jawatan Kepolisian Negara terhitung mulai 1 Desember 1950.

Setelahnya, keputusan ini disempurnakan lagi dengan menerbitkan Surat Keputusan Perdana Menteri tanggal 5 Desember 1956 tentang pembentukan Seksi Udara pada Jawatan Kepolisian Negara. Sejak itu, bagian Polisi Perairan menjadi bagian Polisi Perairan dan Udara.

Credit CNN Indonesia

Dua Skenario Pemerintah Bangun Kilang Minyak

 

 Ilustrasi kilang minyak mentah. (Foto: Okezone)

 

JAKARTA (CB) - Pembangunan kilang minyak di Indonesia tidak kunjung terlaksana, padahal rata-rata usia kilang minyak di Indonesia sudah sangat tua. Akibatnya, Indonesia harus lebih banyak mengimpor minyak. "Nah, di kilang kita sudah tahu 52 persen rata-rata produk itu impor. Kapasitas kilang 20 tahun lalu sampai sekarang tidak pernah tambah. Poinnya, konsumen naik terus," kata Direktur PT Pertamina (Persero) Ahmad Bambang kepada Okezone di Jakarta.
Menurut AB, untuk permasalahan kilang minyak ini dapat dijalankan dengan dua skenario yaitu yang pertama adalah kilang-kilang tua harus di extend modernisasi, sehingga complexity index-nya naik.
"Secondary process-nya dimodernisasi, primary process cdu (crude distillation unit)-nya ditambah dengan complexity indexnya jauh lebih bagus ke arah angka 9. Dan itu bisa bersaing. Dari produksi yang rata-rata dulu 100 lebih misalnya 104-an misalnya akan drop ke 94-an. Kita bisa bersaing tanpa ongkos angkut," jelas dia.
"Dengan itu sudah dua kali lipat dari 800 ribu bph jadi 1,6 juta bph. Itu cukup untuk sekarang, tapi antisipasi ke depan itu perlu bangun lagi. Proyek itu cukup untuk sekarang pun jadinya bukan sekarang. Artinya, akan nambah dua kilang lagi baru," tambah dia.
Menurutnya penambahan kilang ini, harus dibicarakan lebih lanjut karena membangun kilang tidak semudah melakukan modernisasi. Dia mengatakan, masalah utama dalam membangun kilang adalah pembebasan lahan. "Bukan masalah itu (uang). Pertama masalah lahan. Bukan masalah gampang itu," jelasnya.
Menurutnya, pembangunan kilang di Bontang, Kalimantan Timur memang tengah dikaji lebih dalam. Pasalnya harus melihat potensial konsumen dengan keberadaan wilayah tersebut.
"Konsumennya kan konsentrasinya daerah Jawa, Indonesia Barat dan timur. Ada tanah tapi kalau ongkos angkutnya mahal ini yang lagi dikaji. Kita juga punya Tuban kan. Tuban bisa untuk wilayah yang Indonesia Barat. Yang timur, harusnya sekitar Sulawesi, Lombok, masuk ke sana. Jadi kira-kira ke sana yang complex," tukas dia.


Credit OkeZone

Kiat Bos Pertamina Agar RI Bebas Ancaman Krisis Energi

 lustrasi Perusahaan Minyak dan Gas Pertamina

CB, Jakarta - Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Dwi Soetjipto memiliki kiat agar Indonesia terbebas dari ancaman krisis energi, seperti yang dikhawatirkan belakangan ini.
Dwi Soetjipto mengatakan, perlu pembangunan fasilitas untuk meningkatkan ketahanan energi seperti pembangunan dan meningkatkan kehandalan kilang dan tangki timbun Bahan Bakar Minyak (BBM).
"Itu bagaimana kami mengambil added value sebanyak-banyaknya. Revitalisasi kilang yang ada, dan membangun yang baru. Termasuk oil tank,"  kata Dwi, usai menghadiri Pertamina eco run, di Kantor Pusat Pertamina, Jakarta, Minggu (30/11/2014).
Menurut Dwi, dengan fasilitas tersebut, risiko Indonesia mengalami krisis energi khususnya BBM dapat berkurang. "Jadi kita tak terlalu dipepet posisi krisis," ungkap Dwi.
Ia menambahkan, untuk sumber dana pembangunan fasilitas tersebut bisa berasal dari internal Pertamina atau menggandeng mitra.
"Kalau bisa pertamina berinvestasi sendiri, ya dilakukan. Kalau tidak kami harus menggandeng mitra strategis," pungkasnya.
Mantan Wakil Menteri Energi Sumber Daya Mineral (Wamen ESDM), Susilo Siswoutomo pernah mengatakan, biaya membangun tangki timbun untuk ketahaan energi mencapai US$ 45 miliar. Angka itu dirumuskan di bawah pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.

Di sisi lain, Direktur FITRA, Uchok Sky Khadafi menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah membohongi rakyat dengan berkata jika pembelian minyak mentah ke negara Angola akan mendapat diskon US$ 15 per barel.

"Dari surat terakhir kesepakatan itu, Angola mematok harga minyaknya sama dengan harga minyak pasaran internasional," ungkapnya.

Bila memang Indonesia dapat diskon dari negara Afirka tersebut, Uchok menantang Jokowi untuk beli minyak sebanyak-banyaknya.

Selain itu, Uchok mengungkapkan, kerjasama ekonomi antara Indonesia dengan Angola telah terjalin, tentunya hal itu akan dimanfaatkan oleh mafia migas meraih keuntungan.

"Kalau benar diskon, beli dong minyak yang banyak, terus disimpan di kilang-kilang minyak internasional," tegas Uchok menantang Jokowi.

Senada dengan Uchok, Direktur IPI, Karyono Wibowo mengatakan pemerintah harus hati-hati terkait kerjasama yang belum pasti terjadi. Itu bisa jadi pembohongan publik.

"Menteri Sudirman Said dan Rini harus hati-hati mengatakan kerjasama minyak ke masyarakat sebelum ada kepastian legal, sebaiknya jangan dibuka ke publik dulu," ujarnya.

Kalau pernyataan tidak sesuai dengan fakta, maka masyarakat akan menilai ada kebohongan publik. Padahal itu hanya bagian dari pencitraan.


Credit Liputan6.com

Militer India Kagum Jupiter Aerobatic Team Adisutjipto

 
 Pesawat KT-1B Wong Bee bernomor 7 yang merupakan right wing The Jupiters tampak diawaki dua penerbang tempur Lanud Adisutjipto, Jogja saat melakukan vertikal manuver dalam training area belum lama ini. (Humas Lanud Adisutjipto)

CB, SLEMAN - Rombongan Angkatan Udara India (Indian Air Force) mengunjungi Lanud Adisutjipto, Selasa-Rabu (25-26/11/2014).
Militer matra udara India itu menyatakan kekagumannya kepada Jupiter Aerobatic Team (JAT) TNI AU yang bermarkas di Lanud Adisutjipto itu.

Rombongan dipimpin langsung oleh Kepala Staff Angkatan Udara India, Arup Raha. Mereka langsung menuju Akademi Angkatan Udara (AAU) untuk melihat pola pendidikan Taruna. Setelah itu rombongan menuju Wing pendidikan Terbang didampingi Danlanud Adisutjipto Marsma TNI Yadi I. Sutanandika.
Di sela-sela kunjungannya, Kasau India menyempatkan berfoto di atas kokpit pesawat KT -01 Wong Bee yang merupakan pesawat khusus JAT. Arup Raha menyatakan kekaguman serta merasa tertarik dengan kemampuan JAT yang pernah tampil di beberapa negara.
“Apalagi The Jupiters ini telah memeriahkan event dunia, suatu saat kami akan mengundang untuk tampil di negara India,” ungkap Arup Raha dalam rilis yang dikirim Pentak Lanud Adisutjipto, Sabtu (29/11/2014).
Danlanud Adisutjipto, Marsma Yadi I. Sutanandika mengatakan kedatangan Kasau India merupakan kunjungan persahabatan antar kedua negara. Kunjungan ke Lanud Adisutjipto sebagai upaya menjalin hubungan, terutama perkembangan penerbangan.
“Kunjungan ini dapat menjadi sarana tukar menukar informasi kedua belah pihak baik TNI AU maupun Indian Air Force,” ungkap Danlanud.
Selain mengunjungi Wingdikterbang Lanud Adisutjipto, AAU, rombongan militer India ini juga mendatangi Candi Borobudur. Serta menyaksikan pertunjukan Ramayana di Candi Prambanan dan melanjutkan lawatan ke Pulau Dewata Bali.

Credit SoloPos.Com

Petaka Airbag Coreng Citra Industri Jepang

Sumber : - | Author : Automotive Times


CB - Jepang akan memerintahkan konsumen Takata, seperti Honda Motor Company dan Mazda Motor Corporation untuk melakukan recall terhadap 200.000 unit kendaraan lagi di negaranya untuk memperbaiki kantong udara sisi jok. Menurut Akihiro Ohta, Menteri Perhubungan Jepang, recall harus dilakukan khususnya untuk negara-negara dengan tingkat kelembaban tinggi.

"Kami perlu menyelesaikan ini secepat mungkin dan mengambil langkah yang diperlukan. Reputasi baik pabrikan Jepang yang selama ini dinikmati bisa goyah," tukas Ohta, dilansir Bloomberg (28/11/2014).

Petaka ini merupakan yang paling parah terjadi, menurut pemerintahan Jepang, menyangkut recall kantong udara dari Takata, sekaligus melibatkannya dengan kematian lima orang, membuatnya rentan merusak citra internasional. Honda dan Toyota sudah menggulirkan recall sebagain besar kendaraan untuk mengganti komponen yang dicurigai bermasalah.

"Sektor otomotif merupakan jantung manufaktur Jepang dan mereka harus sangat menjaga reputasi yang begitu berat diraih. Reaksi Takata yang lambat yang menjadikan situasi ini lebih berbahaya," beber Satoshi Yuzaki, General Manajer dari Takagi Sicurities Company di Tokyo.

Menteri Perhubungan Jepang, pekan ini mengatakan telah membentuk tim untuk memantau kampanye perbaikan massal 2,6 juta unit yang terjadi di Jepang.

"Meskipun kami belum mengonfirmasi ucapan menteri, kami sangat meminta maaf dengan permasalahan yang terjadi karena kantong udara kami. Kami akan mempercepat segala upaya untuk mengembalikan kepercayaan," jelas Toyohiro Hishikawa, juru bicara Takata.

Credit Kompas.Com

PM Jepang Abe bersiap untuk tingkatkan ekspor pertahanan kepada sekutu yang terancam

Kekuatan militer Jepang: Tank lapangan Pasukan Bela Diri dan kendaraan lapis baja bergerak menembus tirai asap, sementara helikopter terbang di atasnya selama latihan di tempat latihan Higashi-Fuji di Gotemba. Jepang sedang mengambil langkah untuk menjual peralatan militer kepada sekutu-sekutunya. [AFP

CB - Jepang memiliki sumber daya dan industri untuk memasok senjata kepada negara-negara kawasan seperti Filipina, Indonesia dan Vietnam karena mereka menghadapi perambahan Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan [SCS]. Namun, Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe terbelah antara memasok senjata kepada mereka dan menghindari kemarahan Beijing.
Abe telah menyerukan pemilihan sela pada 14 Desember dan jajak pendapat menunjukkan Partai Liberal Demokrat yang berkuasa mempertahankan keunggulannya yang luas terhadap para pesaingnya. Jika Abe memenangkan mandat baru yang ia upayakan, ia dapat menggunakannya untuk memperluas peran Jepang dalam mendukung upaya negara-negara kawasan untuk melawan perambahan oleh Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan.
"Abe harus 'memenangkan' pemilihan sela atau setidaknya berhasil mempertahanka kedudukannya - karena partai-partai oposisi sangat lemah saat ini. Setelah dia melangkah melewati rintangan itu, ia akan terus mendobrak batas-batas dalam mengekspor peralatan Jepang ke negara-negara yang, seperti Jepang sendiri, merasa terancam oleh kekuatan benua tertentu," kata penulis Gordon G. Chang, pakar masalah keamanan Asia Timur, kepada Forum Pertahanan Asia Pasifik [APDF].
Bahkan sebelum pemilu, Abe dan pemerintahnya telah mengirim sinyal bahwa Jepang akan meningkatkan dukungannya kepada para sekutu kawasan.
"Segera setelah Abe meninggalkan KTT ASEAN [di Bagan, Myanmar pada bulan November], ... Jepang dan ASEAN memulai kerja sama di bidang pertahanan, dengan meluncurkan negosiasi pertukaran senjata dan teknologi, yang dapat mengancam aktivitas Tiongkok yang semakin sering dilakukan di kawasan tersebut," tulis harian TaiwanWant China Times [WCT] pada tanggal 20 November.
Jepang bertemu dengan menteri-menteri ASEAN
Pertemuan tidak resmi antara menteri pertahanan ASEAN dan Jepang diadakan pada 19 November di kota Bagan di Myanmar Selatan, Kantor Berita Jepang Kyodo melaporkan.
Menteri Pertahanan Jepang Akinori Eto menghadiri pertemuan tersebut dan mencapai konsensus dengan negara-negara anggota ASEAN dalam berbagai permasalahan yang berkaitan dengan stabilitas kawasan, termasuk kerja sama keamanan maritim dan tanggap bencana. Ini adalah pertama kalinya Jepang menghadiri KTT menteri pertahanan ASEAN, kata WCT .
Sebuah sumber pemerintah Jepang mengatakan Eto menekankan pentingnya kerja sama Jepang-ASEAN dalam keamanan kawasan, dengan mengatakan kepada para pimpinan pertahanan, "tidak ada negara yang dapat menjaga perdamaian sendirian saja," kata kantor berita yang berbasis di Tokyo itu. "Eto berbicara tentang niat Jepang untuk menyediakan peralatan dan teknologi untuk membantu negara-negara anggota ASEAN membangun kemampuan mereka."
Menteri Pertahanan Jepang juga menunjukkan bahwa pemerintahnya mengakui sebuah era baru sedang mulai yang akan membutuhkan peningkatan kerja sama pertahanan antara Tokyo dan negara-negara tetangganya.
"Eto mengatakan pada pertemuan itu bahwa hari-hari ketika sebuah negara bisa menggunakan cara-cara damai untuk melindungi suatu kawasan telah berlalu dan bahwa hubungan pertahanan antara Jepang dan ASEAN secara bertahap sedang bergeser dari tingkat pertukaran ke tingkat kerja sama. Dia menambahkan bahwa ini akan mencakup penyediaan senjata dan teknologi," WCT melaporkan.
Peningkatan dalam bantuan militer kepada negara-negara ASEAN akan dibangun berdasarkan perjanjian sebelumnya, tuturWCT WCT.
"Jepang telah memperhatikan ASEAN selama beberapa tahun," katanya. "Pada tahun 2006 Tokyo menandatangani kesepakatan dengan Indonesia untuk menyediakan tiga kapal patroli dan pada tahun 2013 Jepang mengumumkan rencana untuk menyediakan 10 kapal patroli kepada Filipina. Negara ini juga sedang mempertimbangkan penyediaan enam kapal patroli bagi Vietnam," kata surat kabar itu.
Di bawah kepemimpinan energik Abe, kerja sama pertahanan Jepang-ASEAN di bidang peralatan dan teknologi mencapai puncaknya pada tahun 2014, kataWCT Pada bulan Februari, Kementerian Pertahanan Jepang mengeluarkan pernyataan yang menjanjikan akan menggali kemungkinan untuk bekerja sama dengan para menteri pertahanan ASEAN di bidang senjata defensif dan teknologi. Pada bulan April, pemerintah Abe menyetujui kebijakan yang memungkinkan ekspor senjata defensif dengan persyaratan tertentu, menggantikan embargo penjualan senjata sebelumnya.
Upaya mulai bulan April
The Japan Times pada tanggal 20 November mengatakan bahwa dalam prakarsa April, Jepang menggunakan prinsip-prinsip dan pedoman baru di bidang ekspor senjata. Ini menggambarkan perubahan yang merupakan perbaikan besar pertama dalam hampir setengah abad kebijakan embargo senjata, dalam upaya untuk memainkan peran yang lebih aktif dalam keamanan global.
Pada bulan Juli, kabinet Abe menyetujui reinterpretasi dari klausul pasifis yang disebut Pasal 9, tulisBusiness Insider pada tanggal 19 November "Tanpa mengubah kata-kata konstitusi, Abe menegaskan bahwa Jepang berniat meningkatkan hak prerogatif militernya di kawasan tersebut, yang memungkinkannya untuk datang memberikan bantuan kepada sekutu yang diserang."
Akhirnya, pada tanggal 9 September, pembicaraan dibuka untuk membahas potensi kerjasama antara industri pertahanan Jepang dengan para mitranya dari ASEAN serta ekspor senjata Jepang ke kawasan tersebut. Pembicaraan konon telah dikhususkan pada penyapu ranjau, peringatan dini dan sistem telekomunikasi, serta pengawasan dan teknologi dan peralatan navigasi Jepang, kata the Japan Times.
Tiongkok memiliki lebih banyak sumber daya daripada sekutu Jepang
Bantuan sangat dibutuhkan untuk mengimbangi ketimpangan besar dalam hal sumber daya antara Tiongkok dan negara-negara tersebut.
"Tiongkok adalah pembuat kapal angkatan laut yang sudah mapan, sedangkan Vietnam dan Filipina, dengan kapasitas galangan kapal terbatas dan ketergantungan pada perusahaan asing, jelas kalah bersaing," tulis Koh Swee Bersandar Collin, seorang peneliti rekan dari Institut Pertahanan dan Kajian Strategis, S. Rajaratnam School of International Studies di Nanyang Technological University, Singapura, dalam The Diplomat pada tanggal 20 Oktober.
Abe menyetujui kerja sama keamanan
Abe sudah menyetujui program kerja sama keamanan, laporWall Street Journal pada 12 November.
"Selama tiga tahun ke depan, Penjaga Pantai Jepang akan membantu melatih 700 ahli dari kawasan itu di bidang patroli maritim. Itu melengkapi upaya yang ada untuk menyediakan kapal patroli dan peralatan komunikasi ke negara-negara yang menghadapi tekanan dari Tiongkok, seperti Filipina dan Vietnam," tulis the Journal.
Chang mengatakan kecenderungan ini tampaknya akan semakin intensif.
"Mencari sumbangan untuk mendapatkan lebih banyak kapal patroli bagi Manila," katanya kepada APDF. "Jangan terkejut melihat kapal buatan Jepang menerbangkan pesawat kecil Vietnam dalam beberapa tahun ke depan."
"Tiongkok memenuhi lautan sekitarnya dengan kapal 'lambung putih' [jenis kapal penjaga pantai di daerah perairan pantai] dan kapal nelayan," kata Chang. "Dengan berjalannya waktu, Jepang akan mengirimkan peralatan lebih besar yang lebih mematikan."
Namun, Collin memperingatkan bantuan ini masih bisa terbukti terlalu sedikit dan terlalu terlambat bagi Vietnam dan Filipina.
"Terseok-seok karena kepekaan politik dapat menyebabkan keterlambatan yang berakibat pada hilangnya kesempatan berharga bagi pembeli," tulis Collin. "Pada saat Tokyo memutuskan untuk mengambil risiko melangkah mundur lebih jauh dalam hubungan Tiongkok-Jepang dengan menjual kapal ke pembelian bersama Filipina-Vietnam, Tiongkok mungkin sudah berlari di depan dengan lebih banyak kapal dan kontrol terpadu atas SCS," tulis Collin di The Diplomat.

Credit APDForum

Tak Lagi Netral, Swiss Ikut Beri Sanksi Bagi Rusia

Pada Agustus lalu Swiss juga telah menolak produsen bahan pangan negara-negara Uni Eropa untuk melakukan pengiriman ke pasar Rusia melalui wilayahnya. Foto: Alexander Utkin/RIA Novosti


CB - Sanksi yang diterapkan Swiss kepada Rusia dapat menyebabkan penarikan modal asal Rusia dari negara tersebut. Para pakar melihat para pebisnis Rusia tengah secara aktif memanfaatkan bank Swiss untuk mengembalikan pembiayaan bagi usaha bisnis mereka. Akibat sanksi tersebut, skema penyelamatan itu terancam.

Sanksi yang diterapkan Swiss kepada Rusia akan menyebabkan penarikan modal asal Rusia dari negara tersebut. “Uang Rusia, yang tadinya telah ditarik keluar dari Rusia, mulai kembali dengan menggunakan skema 'back-to-back', yaitu ketika bank memberikan kredit menggunakan uang Anda sebagai jaminan dan Anda mendapat uang yang kemudian diinvestasikan di Rusia,” terang Maksim Kosarev dari Kosarev and Partners.

Berdasarkan data resmi dari Badan Statistik Negara Rusia, dalam daftar investor asing terbesar di Rusia, pada akhir kuartal pertama 2014 posisi tiga besar diduduki oleh Siprus (2,9 miliar dolar AS), Luksemburg (1,9 miliar dolar AS), dan Kepulauan Virgin Britania Raya (1,05 miliar dolar AS).

Sebelumnya, pemerintah Swiss telah menetapkan keputusan untuk memberlakukan sanksi terhadap perusahaan-perusahaan dan pejabat Rusia, serta mendukung paket sanksi larangan ekonomi yang ditujukan kepada Rusia oleh Uni Eropa.

Pengaruh Terhadap Pasar

Berdasarkan keputusan resmi yang diambil oleh Swiss, lima bank milik negara dan enam perusahaan asal Rusia dilarang mendapatkan pembiayaan (kredit) dengan tenggat waktu lebih dari 30 hari. Selain itu, ada 24 orang individu dan badan hukum yang juga masuk dalam daftar hitam. Mereka dilarang memiliki hubungan bisnis yang baru dengan perusahaan-perusahaan Swiss. Ekspor produk teknologi militer asal Swiss di Rusia pun telah dilarang.

Dalam pengumuman tersebut, tidak disebutkan mengenai perusahaan atau obyek perorangan yang terkena larangan tersebut, namun daftar hitam itu sudah dipublikasikan oleh Uni Eropa. Swiss akhirnya ikut bergabung untuk menerapkan sanksi itu.

Secara khusus, pada September lalu, Brussel secara bersamaan dengan AS mengumumkan daftar sanksi bagi perusahaan bisnis pertahanan dan pejabat pemerintah Rusia. Adapun Presiden Council of States Swiss Hannes Germann mengatakan dalam wawancaranya bersama koran Swiss BASLER ZEITUNG bahwa keputusan Dewan Federasi bidang sanksi internasional terkait Rusia belum pernah disepakati dengan keputusan parlemen.

Bank-bank besar milik negara Rusia seperti Sberbank, VTB, Gazprombank, Vneshekonombank, dan Rosselkhozbank; tiga perusahaan migas yakni Rosneft, Gazpromneft, dan Transneft;  serta sejumlah perusahaan bidang pertahanan dan individu lain telah masuk dalam daftar hitam Eropa. Semua obyek hukum tersebut tidak bisa mendapatkan pendanaan dengan tenggat waktu lebih dari 30 hari.

Sanksi-sanksi Penting

“Setiap pengerasan sanksi yang telah ada, tidak diragukan lagi, akan berdampak buruk kepada pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi, saat ini terdapat sejumlah besar larangan, terutama penutupan pasar utang, yang telah diberlakukan,” kata Sergey Khestanov, Dosen Fakultas Keuangan dan Perbankan RANEPA. Oleh karena itu, Khestanov mengatakan bahwa pengerasan sanksi ke depannya tidak akan lagi memberikan dampak signifikan bagi perekonomian Rusia.

Sementara, analis utama UFS IC Aleksey Kozlov menilai bergabungnya Swiss dalam pemberian sanksi tersebut menunjukan hilangnya netralitas Swiss. “Hal itu dapat membawa masalah, terutama bagi Swiss sendiri,” kata Kozlov.

Berdasarkan data dari Wall Street Journal, pada Agustus lalu Swiss juga telah menolak produsen bahan pangan negara-negara Uni Eropa untuk melakukan pengiriman ke pasar Rusia melalui wilayahnya. Bahan pangan tersebut berupa buah-buahan, sayur-mayur, dan produk pangan lain.

Sebagai jawaban, Presiden Rusia Vladimir Putin berencana untuk tidak hadir dalam Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss pada 2015 nanti. Hal tersebut ditulis oleh Bloomberg, mengacu pada pernyataan Juru Bicara Presiden Rusia Dmitry Peskov. Bank-bank terbesar milik negara Rusia yang masuk dalam daftar sanksi Swiss, yaitu VTB dan Sberbank, tetap menjadi mitra strategis forum ekonomi tersebut, yang setiap tahunnya menyumbang konstribusi sebesar 622 ribu dolar AS.

Credit RBTH Indonesia

Rusia Sukses Jajal Rudal Antar benua dari Kapal Nuklir

Rudl balistik antarbenua Bulava sukses diuji coba dari kapal selam nuklir Rusia. | (RT.com)


MOSKOW (CB) - Angkatan Laut Rusia pada Jumat sukses menguji-tembak rudal balistik antarbenua dari kapal selam nuklir Alexander Nevsky.

Itu merupakan uji coba kedua dalam beberapa bulan yang menunjukkan, bahwa kekuatan militer Rusia menjadi kekuatan yang merepotkan bagi musuh mereka.

Rudal balistik antarbenua bernama Bulava itu, ditembakkan dari bawah laut di Laut Barents. Menurut Kementerian Pertahanan Rusia, hulu ledak rudal mencapai target yang ditunjuk, yakni di timur Kamchatka Peninsula, Rusia.

Uji coba rudal Bulava sebelumnya banyak mengalami kegagalan selama satu dekade. Gara-gara kerap gagal itu, banyak yang meragukan program senjata paling mahal dam ambisius Rusia tidak akan berhasil sejak Uni Soviet runtuh.

Namun, Rusia kini berbangga diri dengan kesuksesan uji coba rudal Bulava. Mereka kini juga memiliki tiga kapal selam nuklir yang masing-masing dilengkapi senjata rudal Bulava. “Negara berencana untuk menghidupkan kembali rudal era Soviet yang lama mati,” tulis Moskow Times.

Credit SINDOnews

SAR sulit temukan heli TNI AU yang darat darurat

 (ANTARA/Dhoni Setiawan)

Jayapura (CB) - Tim SAR masih kesulitan menemukan posisi helikopter Super Puma milik TNI AU yang mendarat darurat di dekat kampung Pending, Distrik Kiwirok, Pedalaman Papua.

Kepala penerangan dan perpustakaan Lanud Jayapura Mayor (Sus) Juni Kurniawati kepada Antara di Jayapura, Minggu, membenarkan informasi bahwa tim SAR kesulitan mendapati lokasi pasti tempat helikopter itu mendarat darurat.

Dari data terungkap lokasi pendaratan heli naas itu berada sekitar lima menit penerbangan dari Batom atau di dekat kampung Pending, namun hingga kini lokasi itu belum terjejak.

Walaupun demikian, kata Juni, tim SAR sudah siap di Batom sehingga bila sewaktu-waktu heli ditemukan maka evakuasi dapat segera dilakukan.

Helikopter Super Puma milik TNI AU yang dipiloti Mayor Pnb Tarigan terpaksa mendarat darurat dalam perjalanan menuju Kiwirok dengan membawa 10 anggota Yon 133 dari satgas pengamanan perbatasan.

Dari 14 awak dan penumpang heli ini ada yang mengalami luka serius namun belum bisa dipastikan identitasnya.

Kesepuluh anggota Yon 133 dalam heli ini adalah Sertu Nanang, Serda Arman,Praka Gunawan, Praka Joko, Praka Roy Candra, Praka Ulil,Prada Setia,Prada Adek Ananda dan Prada Andra.


Credit ANTARA News

Juara Kompetisi Menembak, Kopassus Disegani Militer se-ASEAN

 Kopassus berhasil meraih 29 emas dan 9 tropi di AARM ke-24 di Vietnam


 Kontingen penembak dari TNI AD pemenang kompetisi AARM ke-24 di Vietnam. Indonesia menjadi juara umum dan menyabet 29 emas dan 9 trophy. (30/11/2014)

CB - Prajurit Komando Pasukan Khusus TNI Angkatan Darat kembali menorehkan prestasi dan membuktikan diri menjadi yang terhebat di antara militer negara di Asia Tenggara. Dalam kompetisi lomba tembak ASEAN Armies Rifle Meet (AARM) yang digelar di Vietnam, Kopassus Indonesia berhasil meraih juara umum. 

Tidak tanggung-tanggung, dari 45 medali emas yang disiapkan, sebanyak 29 di antaranya diboyong Kopassus Indonesia. Ditemui di Landasan Udara TNI AU, Halim Perdanakusuma semalam, ketua kontingen Mayor Infantri Faisol Izudin, menyebut ada 9 trophy juga yang berhasil dibawa pulang. 

Tiba dari Vietnam menggunakan pesawat hercules, ke-31 kontingen itu disambut secara langsung oleh Wakil Komandan Jendral Kopassus, Brigjen TNI, Muhammad Herindra.  

Menurut pria yang diangkat menjadi Wadanjen sejak tahun 2013 lalu itu, Indonesia merasa bangga karena ini sudah kali keenam berturut-turut Kopassus berhasil menjadi juara umum.

"Selain itu, senjata dan amunisi yang dipakai para kontingen merupakan buatan dalam negeri yakni dari PT Pindad," kata dia. 

Dalam kompetisi itu, kata Herindra, terdapat empat kategori yakni senapan, pistol, karaben, dan machine gun. 

"Untuk kategori pistol, juga dilibatkan kontingen putri. Sementara, sisa kategori lainnya hanya diikuti oleh putra," papar dia.

Sementara ketua kontingen, Faisol menyebut kemenangan yang diraih Kopassus bukan tanpa perjuangan. Mereka telah berlatih selama beberapa bulan di medan yang mirip dengan kondisi Vietnam. Antara lain, mereka berlatih di daerah Garut dan Pengalengan. 

"Cuaca di sana dingin, sama seperti cuaca di Vietnam, sehingga secara tidak langsung, hal itu memberikan gambaran kepada para penembak mengenai kondisi yang ada dan kami dapat beradaptasi," kata Faisol. 

Dalam kesempatan itu, Faisol turut menambahkan, kendati menggunakan senjata dan amunisi buatan PT Pindad, nyatanya tidak kalah dengan negara lain yang memilih senjata M16. 

Disegani

Dalam kesempatan yang sama, Herindra mengatakan kompetisi ini merupakan ajang paling bergengsi di kawasan Asia Tenggara. Biasanya, lanjut dia, negara yang menjadi pemenang, akan disegani oleh militer dari negara lain. 

"Kompetisi ini menjadi incaran bagi Angkatan Darat di kawasan ASEAN. Sehingga, tentu Kopassus akan disegani khususnya oleh militer di kawasan ini,"  ujar dia bangga.

Dia menyebut, saingan terberat dalam kompetisi itu adalah Thailand, karena militer dari Negara Gajah Putih berhasil memperoleh dua trophy.

Herindra mengingatkan, kendati tahun ini Kopassus menjadi juara umum, bukan berarti negara lain akan diam saja.

"Mereka akan berupaya untuk mengalahkan Indonesia dengan berbagai cara, termasuk mengintip senapa dan alutsista yang digunakan RI. Bahkan, negara tetangga sudah ada yang tertarik untuk membeli senapan dari Indonesia," ujarnya.

 Credit VIVAnews

Susi: Sudah Ada Instruksi Presiden untuk Tenggelamkan Kapal Pencuri Ikan

 Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti

JAKARTA, CB - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menegaskan bahwa aksi illegal fishing atau pencurian ikan di laut Indonesia tak bisa ditoleransi. Bahkan, Susi mengatakan sudah mendapat instruksi dari Presiden Joko Widodo untuk menenggelamkan kapal-kapal pencuri ikan itu.

"Illegal fishing ditenggelamkan, sudah ada instruksi dari Presiden," ujar Susi setelah acara puncak Hari Ikan Nasional (Harkanas ) di Parkir Timur Senayan, Jakarta, Minggu (30/11/2014).

Pernyataan Susi itu seperti menegaskan kembali sikap pemerintah terhadap aksi pencurian ikan di laut Indonesia. Pasalnya, selama ini, aksi pencurian ikan di laut Indonesia sudah sangat merugikan negara.

Tak hanya Susi, pernyataan tegas soal pencurian ikan ini juga pernah dilontarkan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi beberapa waktu lalu.

"Masalah kita sekarang, seolah (negara) bisa dibeli. Keinginan komitmen pemerintah saat ini untuk menegakkan law enforcement tanpa bisa dibeli sebenarnya merupakan titik awal awal (agar Indonesia) bisa dihormati oleh bangsa lain. Masalah kedaulatan merupakan masalah yang tidak bisa ditawar!" kata Retno, Kamis (27/11/2014).

Dalam Sidang Dewan Kelautan Indonesia (Dekin)di Gedung Mina Bahari I Kementerian Kelautan dan Perikanan, Retno menceritakan bahwa beberapa hari ini pewarta kerap mempertanyakan kebijakan pemerintah mengenai tindak tegas kepada kapal asing ilegal.

Menanggapi pertanyaan tersebut, Retno menjawab bahwa sebenarnya langkah yang diambil jajarannya itulah yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah.

Credit KOMPAS.com