Mencari Tahu Relief Prajurit Mirip Suku Maya di Candi Panataran di Blitar

 

 

Jakarta  (CB) - Anda hobi traveling dan sejarah? Pasti tahu Candi Panataran di Blitar, Jawa Timur. Candi yang terletak di kaki Gunung Kelud itu banyak dikenal sebagai candi era Singosari yang dibangun abad ke 12. Namun yang membuat tanya, sejumlah relief di Candi Penataran menyimpan misteri.

Coba saja cari di google soal Candi Panataran, pasti yang keluar soal misteri relief-relief dan patung di candi itu yang dikaitkan dengan prajurit suku maya. Berbagai dugaan pun muncul, ada kaitan antara Suku Maya dengan Singosari dan Majapahit mulai dari peradaban hingga hubungan lainnya.

Belum lagi relief gambar perahu, hingga naga yang ada di Candi Panataran. Kemudian, dikaitkanlah dengan Candi Sukuh yang bentuknya bak kuil Suku Maya. Benarkah itu semua?

Guru Besar Arkeologi UI Agus Aris Munandar menepis soal suku Maya dan aneka cerita-cerita liar seputar relief di Candi Panataran. Agus yang sudah menerbitkan sejumlah buku soal Majapahit termasuk Gajah Mada menjawab berbagai cerita-cerita itu.

"Relief di Candi Panataran ada yang pakai rumbai-rumbai mengingatkan orang pada hiasan orang di Amerika, tapi sebenarnya itu diibaratkan hiasan rambut tentara musuh. Itu kan ceritanya menggambarkan Krishna melawan pasukan musuh yang menculik kekasihnya," jelas Agus, Rabu (30/4/2015).

Agus kemudian menjelaskan, Candi Panataran itu mengalami banyak perubahan. Mulai dari abad ke 12 hingga kemudian mengalami renovasi di era Majapahit. Candi Panataran pun mengalami puncak kejayaannya di era Majapahit.

"Ini candi untuk kekuatan supernatural, selain ada dewa-dewa Hindu, juga ada Hyang yaitu dewa nenek moyang," tutur dia




Nah soal relief itu, Agus yang bertahun-tahun sudah meneliti candi-candi di era Majapahit membeberkan, kemungkinan para pemahat Jawa kuno terinspirasi dari tamu-tamu yang datang ke Majapahit dari Nusantara. Majapahit saat itu sudah menjadi pusat kekuasaan di Nusantara dan banyak mendapat kunjungan dari berbagai utusan.

Jadi soal relief dan perahu besar itu dipengaruhi juga dengan budaya di Nusantara. Misalnya saja suku Dayak di Kalimantan juga memakai rumbai.

"Pemahat Jawa Kuno dipengaruhi dengan budaya nusantara di masa Majapahit. Pasukan di relief itu menunjukkan tentara dari seberang laut," urai Agus.

 

Agus menilai berlebihan bila mengaitkan relief di Candi Penataran dengan prajurit suku Maya yang ada di Benua Amerika.

"Semua harus ada data ilmiah, ada tidak catatan pernah berhubungan dengan Majapahit? Di Suku Maya saja tidak ada catatan. Jadi begini, di bawah udara tropis, bisa saja ada kesamaan relasi budaya. Contoh misalnya anak panah, semua bangsa sama bentuknya seperti itu. Jadi ini namanya inovasi, kreativitas para pemikir lokal," urainya.

"Begitu juga yang katanya di relief ada helm mirip tentara Turki atau Persia, itu kan bentuknya seperti mahkota. Bangsa kita sudah punya budaya itu, sedang soal gambar naga itu karena pengaruh India. Naga di Indonesia itu dekat dengan pengaruh India," tutupnya.


Credit  DetikNews

AS Tak Ikut Kecam Eksekusi di Indonesia

Juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Marie Harf, menyatakan AS tak ikut mengecam eksekusi di Indonesia. | (Hurriyetdailynews)

 

 

WASHINGTON  (CB) - Amerika Serikat (AS), negara yang masih menerapkan hukuman mati tidak ikut mengecam eksekusi terhadap para gembong narkoba di Indonesia. AS memilih menjauh dari protes global yang ditujukan kepada Indonesia.

Indonesia telah mengeksekusi delapan terpidana mati kasus narkoba. Mereka adalah dua warga Australia, satu warga Brasil, empat warga Afrika dan satu lagi warga Indonesia.

”Kami tidak memiliki banyak hal untuk mengatakan ini, selain kami menyadari bahwa mereka, para warga asing telah telah dieksekusi sebagai hukuman atas perdagangan  narkoba,” kata juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Marie Harf.

”Seperti yang telah kami katakan, tidak ada dari delapan warga itu yang merupakan warga Amerika,” lanjut Harf.

Sebanyak 18 dari 50 negara bagian di AS, termasuk di Ibu Kota Washington telah menghapuskan hukuman mati. Jumlah eksekusi di AS telah menurun sejak hukuman mati diberlakukan kembali pada tahun 1976. Dari 1.407 eksekusi yang dilakukan di AS sejak tahun 1976, 13 di antaranya telah terjadi sepanjang tahun ini.

Berbeda dengan AS, Sekjen PBB, Ban Ki-moon, menyesalkan eksekusi yang dilakukan Indonesia terhadap para gembong narkoba. 
 
”(Ban Ki-moon) mengungkapkan penyesalan yang mendalam atas eksekusi yang dilakukan di Indonesia pada 29 April meskipun banyak seruan di negara ini dan dari internasional untuk penangguhan hukuman (mati),” kata juru bicara PBB, Farhan Haq kepada wartawan seperti dilansir Reuters, Kamis (30/4/2015).

”Sekjen (PBB) menegaskan kembali keyakinannya bahwa hukuman mati tidak memiliki tempat di abad ke-21,” lanjut Haq.



Credit   SINDOnews

Tak Kecam Eksekusi di AS & China, Australia Berstandar Ganda?

PM Australia, Tony Abbott, marah dengan eksekusi duo Bali Nine di Indonesia. Tapi Australia bungkam dengan eksekusi di AS dan China. | (Reuters)

 

 

JAKARTA  (CB) - Australia sebelum hingga sesudah eksekusi duo Bali Nine terus mengecam Indonesia. Namun, Australia yang sesumbar menentang hukuman mati baik di dalam negeri maupun di luar negeri, cenderung bungkam dengan eksekusi yang dilakukan di Amerika Serikat (AS) dan China.

Bungkamnya Australia dengan praktik hukuman mati di dua negara kuat itu, apakah menjadi bukti bahwa Australia menerapkan standar ganda? Australia berkali-kali mengecam eksekusi terhadap dua warganya sindikat narkoba Bali Nine yang dilakukan di Indonesia, dengan dalih  itu bukan solusi untuk memerangi kejahatan narkoba.

Menurut BBC, Rabu (30/4/2015), Australia tidak membuat kritik keras terhadap AS yang menerapkan eksekusi mati dengan cara tembak, disengat listrik, digantung hingga diracun. Sudah lebih dari 1.400 tahanan tewas dieksekusi di AS sejak hukuman mati diberlakukan kembali pada tahun 1976. 
 
Kondisi tak jauh berbeda juga terjadi di China. Meski data eksekusi mati dirahasiakan di negara itu, kelompok HAM meyakini sudah ribuan orang tewas di eksekusi di Negeri Tirai Bambu itu.

Sejak terpilih sebagai Perdana Menteri Australia, Tony Abbott telah menjalin persahabatan yang hangat dengan China, Indonesia dan Jepang, di mana tiga negara tersebut tercatat menjalankan hukuman mati terhadap penjahat.

Dalam kasus duo Bali Nine, Australia begitu keras mengecam Indonesia. Puncaknya, Australia mengumumkan untuk menarik Duta Besarnya, Paul Gibson yang ada di Jakarta pada akhir pekan ini. 
 
”Kami menghormati kedaulatan Indonesia, tetapi kami menyesalkan apa telah dilakukan (Indonesia),” kata Abbott kepada wartawan di Canberra, kemarin.

”Saya ingin menekankan bahwa hubungan Australia dan Indonesia ini sangat penting, tetapi telah menderita sebagai dampak dari apa yang telah dilakukan (Indonesia) selama beberapa jam terakhir,” lanjut Abbott.

”Untuk itu, setelah semua pembicaraan telah diperpanjang dengan keluarga Chan dan Sukumaran, Duta Besar kami akan ditarik untuk konsultasi,” imbuh Abbott, seperti dilansir Reuters.



Credit   SINDOnews

Kecam Indonesia, Sekjen PBB: Eksekusi Tak Punya Tempat

Sekjen PBB, Ban Ki-moon, mengecam eksekusi yang dilakukan Indonesia dengan menyebut eksekusi tidak punya tempat di abad ke-21. | (Reuters)

 

NEW YORK  (CB) - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB, Ban Ki-moon, mengecam keputusan Indonesia untuk mengeksekusi para gembong narkoba. Ban Ki-moon menyuarakan “penyesalan mendalam” dan menyebut eksekusi mati tidak memiliki tempat di abad ke-21.

Indonesia telah mengeksekusi delapan terpidana mati kasus narkoba, di mana tujuh di antaranya warga asing. Eksekusi yang dilakukan Indonesia di Nusakambangan telah menuai amarah global. Tapi, Pemerintah Indonesia menegaskan eksekusi mati murni penegakan hukum dan tidak melanggar hukum internasional.

”(Ban Ki-moon) mengungkapkan penyesalan yang mendalam atas eksekusi yang dilakukan di Indonesia pada 29 April meskipun banyak seruan di negara ini dan dari internasional untuk penangguhan hukuman (mati),” kata juru bicara PBB, Farhan Haq kepada wartawan seperti dilansir Reuters, Kamis (30/4/2015). 
 
”Sekjen (PBB) menegaskan kembali keyakinannya bahwa hukuman mati tidak memiliki tempat di abad ke-21,” lanjut Haq.

Berbagai pemimpin negara asing yang warganya dieksekusi di Indonesia telah menyuarakan kemarahannya. Pemerintah Australia, misalnya, mengumumkan untuk menarik Duta Besar (Dubes)-nya, Paul Gibson yang ada di Jakarta, sebagai ekspresi kemarahan atas eksekusi terhadap duo Bali Nine, Andrew Chan dan Myuran Sukumaran. 
 
Pemerintah Brasil juga marah setelah Rodrigo Gularte menjadi warga kedua Brasil yang dieksekusi regu tembak Indonesia. Brasil memutuskan untuk mengevaluasi hubungan dengan Indonesia.


Credit  SINDOnews

Turki Dituduh Lakukan Agresi ke Suriah

Sisa bangunan akibat pengeboman yang dilakukan pasukan Presiden Bashar al Assad. (Foto : Reuters)

DAMASKUS   (CB) – Kementerian Luar Negeri Suriah menuduh Turki memberikan bantuan logistik dan persenjataan yang mendukung keberhasilan koalisi pemberontak Al Fatah untuk merebut Kota Idlid dan kota strategis Jisr al Shughour.
“Serangan kelompok teroris terhadap Kota Idlib dan Jisr al Shogour, dilakukan dengan bantuan logistik dan militer dari tentara Turki. Ini adalah agresi secara langsung dari Turki terhadap Suriah,” demikian pernyataan dari Kementerian Luar Ngeri Suriah yang dikutip Russia Today, Kamis (30/4/2015).
Direbutnya Kota Idlib dan Jisr al Sughour oleh pasukan pemberontak bulan lalu semakin memberikan kemunduran bagi pasukan Pemerintah Suriah. Senin 26 April 2015, pemberontak Al Fatah yang merupakan gabungan dari beberapa kelompok pemberontak berhasil merebut sebuah markas pasukan Presiden Bashar al Assad dan semakin mendekati kota pelabuhan Latakia.
Sang presiden sendiri menuduh Arab Saudi dan Qatar ikut membantu pasukan pemberontak untuk menjatuhkan dirinya. “Faktor utama (direbutnya Idlib) adalah bantuan besar yang datang dari Turki berupa bantuan logistik, dan militer, serta tentu saja bantuan finansial dari Arab Saudi dan Qatar,” kata Presiden Assad. Semua tuduhan yang dilayangkan Suriah kepada Turki sejauh ini telah dibantah oleh pihak Ankara.
Konflik Suriah yang telah berlangsung sejak 2011 telah menelan korban jiwa sebanyak 22.000 orang. Konflik itu bermula dari demonstrasi-demonstrasi antipemerintah yang meningkat menjadi pemberontakan melawan rezim yang dipimpin Presiden Bashar al Assad.

Credit  Okezone

Darpa Kembangkan Peluru Pintar

LEMBAGA  (CB) - riset militer Amerika Serikat yakni Defense Advanced Research Project Agency (Darpa) dilaporkan telah berhasil mengembangkan peluru pintar yang dapat mengejar target bergerak. Peluru ini sudah diuji pada Februari 2015 oleh penembak terlatih dan tidak terlatih dengan hasil yang serupa, yaitu peluru mengenai sasaran bergerak dengan tepat.
Program yang disebut Extreme Accuracy Tasked Ordnance (Exacto) dari Darpa ini terdiri dari peluru kaliber 50 yang ditembakkan dari senapan yang dilengkapi sistem pemandu optikal. Sistem ini melacak target secara real time dan dapat mengubah arah peluru di udara untuk menyesuaikan dengan pergerakan target.
“Demonstrasi menembak menggunakan senapan standar menunjukkan bahwa Exacto dapat mengenai target yang bergerak dan menghindar dengan ketepatan luar biasa dalam jarak sniper yang tidak dapat dilakukan peluru biasa,” tulis Program Manager Darpa, Jerome Dunn, sebagaimana dikutip dari Sputnik, Kamis (30/4/2015).
Dia menyebut Exacto sebagai sebuah terobosan besar yang membuka peluang teknologi ini untuk diterapkan pada peluru jenis dan kaliber apa pun.
Dalam sebuah video yang dirilis Senin 27 April 2015, terlihat peluru yang ditembakkan oleh penguji mengejar target bergerak dan mengenai sasaran. Dalam video demonstrasi yang dilakukan oleh penembak terlatih dan pemula, terlihat peluru Exacto melacak jalur yang telah diprediksi dan menyesuaikan diri ke arah target yang bergerak dan mengenainya pada setiap percobaan.
Peluru Exacto memiliki sirip-sirip yang bergerak dan menyesuaikan diri berdasarkan informasi yang diterima dari sistem pemandu optikal mengenai lokasi target yang berpindah.
Saat ini program Exacto telah memasuki fase kedua pengembangan. Darpa berharap peluru ini dapat meningkatkan akurasi bagi para sniper, karena semakin sedikit peluru yang ditembakkan akan semakin berkurang risiko terungkapnya posisi penembak.

Credit  Okezone

Konflik Laut China Selatan, China 'Serang Balik' Pesaingnya

Kapal China kerap sisir wilayah Laut China Selatan (Foto: Reuters)

BEIJING  (CB) – Setelah menghadapi berbagai tudingan dan kritik tentang reklamasi di wilayah Laut China Selatan dari Filipina dan Vietnam, Negeri Tirai Bambu tersebut telah ‘menyerang balik’ para pesaingnya dalam konflik Laut China Selatan.
Hal itu dilakukan Pemerintah China dengan menuduh balik bahwa Filipina, dan negara-negara lain yang mencoba mengklaim Laut China Selatan telah melakukan pekerjaan pembangunan ilegal di wilayah tersebut.
“Untuk waktu yang lama, Filipina, Vietnam, dan negara-negara lain telah melakukan reklamasi di pulau-pulau China secara ilegal,” ujar Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Hong Lei, seperti dilansir Reuters, Kamis (30/4/2015).
“Contohnya, yang terjadi di Kepulauan Nansha. Mereka telah membangun bandara dan infrastruktur tetap lainnya. Di Pulau Thitu, Filipina terbukti membangun sebuah bandara.” lanjut Hong Lei.
Sementara itu, di Ibu Kota Manila, seorang pejabat senior Angkatan Darat membantah bahwa Pemerintah Filipina telah melakukan pekerjaan reklamasi ilegal.
“Jika China telah menyatakan seperti itu, maka buktikanlah. Kami tidak melakukan reklamasi ilegal karena pulau itu adalah milik Filipina,” ujar salah seorang pejabat senior Angkatan Darat Filipina yang tidak ingin disebutkan identitasnya.
Seperti diberitakan, Filipina, Vietnam, Malaysia, Brunei, dan Taiwan telah menentang China dalam konflik Laut China Selatan. Negara-negara itu bersaing untuk mengklaim wilayah tersebut.
Pada Sabtu 18 April, Pemerintah Filipina bahkan terang-terangan meminta dukungan militer dan diplomatik Amerika Serikat (AS) untuk menangkis ancaman China dalam konflik Laut China Selatan.

Credit   Okezone

Indonesia Kirim Bantuan Kemanusiaan ke Nepal

Indonesia mengirim bantuan kemanusiaan ke Nepal hari ini. | (Sindonews/Victor Maulana)

 

 

JAKARTA  (CB) - Pemerintah Indonesia pada Rabu (20/4/2015) mulai mengirimkan bantuan kemanusiaan ke Nepal. Menurut Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi, pengiriman bantuan ini sebagai bentuk solidaritas Indonesia terhadap Nepal yang dilanda gempa hebat.

Bantuan yang dikirimkan Pemerintah Indonesia terdiri dari bantuan obatan-obatan, tenda, genset dan bantuan logistik lainnya. Selain bantuan tersebut, sejumlah relawan, tim kesehatan dan pihak Kemlu juga turut bertolak ke Nepal.

Berdasarkan pantauan Sindonews.com di Bandara Halim Perdanakusuma, tim berserta bantuan diberangkatkan sekitar pukul 17.30 WIB. Total tim yang berangkat berjumlah 67 orang, yang terdiri dari tim Kemlu, BNPB, PMI, dan sejumlah LSM.

Menlu Retno dalam pidato pelepasan mengatakan bahwa, tugas utama tim yang berangkat ke Nepal adalah melakukan evakuasi terhadap Warga Negara Indonesia (WNI) di sana. Selain itu, tim juga ditugaskan melakukan pemetaan lokasi untuk mengetahui secara langsung lokasi tempat para WNI berada.

Bantuan dan tim tersebut berangkat dengan pesawat Boeing miliki TNI-AU, dan diperkirakan akan tiba di Kathmandu, Nepal pada besok pagi.

Credit  SINDOnews

Menlu: Bantuan ke Nepal Sesuai dengan Semangat KAA

Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi (Victor Maulana/Sindonews)

 

 

JAKARTA  (CB) - Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi menyatakan, pengiriman bantuan ke Nepal sejalan dengan semangat yang dibawa pada Konfrensi Asia-Afrika (KAA) pekan lalu. Menurutnya, langkah ini sesuai dengan semangat solidaritas yang diagungkan di KAA.

"Sekali lagi, ini adalah bentuk dari solidaritas Indonesia kepada Nepal, sebagaimana yang disampaikan dalam KAA kemarin. Presiden Indonesia menyerukan pentingnya solidaritas negara-negara Asia-Afrika," kata Retno kala ditemui wartawan di Bandara Halim Perdanakusuma, Rabu (29/4/2015).

Menurut Retno, mengenai pengiriman bantuan ke Nepal juga sempat diutarakan Jokowi -sapaan akrab Joko Widodo- dalam pidatonya di Konfrensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN di Kuala Lumpur pada akhir pekan lalu. Dalam pidatonya, Jokowi menyatakan siap mengirimkan bantuan ke Nepal.

"Dalam pertemuan KTT ASEAN baru-baru ini yang diadakan di Kuala Lumpur, Presiden menyampaikan mengenai kesiapan Indonesia untuk membantu Nepal dan juga mendorong negara-negara ASEAN lainnya agar dapat membantu Nepal," sambungnya.

Dalam pengiriman bantuan tahap pertama ini, pemerintah Indonesia mengirimkan bantuan obat-obatan, genset, dan juga mengirimkan tim gabungan yang terdiri dari BNPB, PMI, Kemlu dan sejumlah LSM.

Credit  SINDOnews

Murka, Obama Kutuk Kerusuhan di Baltimore

Presiden Obama mengutuk kerusuhan yang pecah di Baltimore. | (Reuters)

 

 

WASHINGTON  (CB) - Presiden Amerika Serikat (AS) Barack Obama, marah dan mengutuk kerusuhan yang terjadi di Baltimore, negara bagian Maryland, AS. Menurut Obama, aksi kerusuhan di Baltimore bukan lagi penyaluran aspirasi tapi sudah tindak kriminal.

Kerusuhan di Baltimore dipicu kematian pria kulit hitam, Freddie Gray, usai ditahan aparat polisi Baltimore. Massa yang didominasi warga kulit hitam turun ke jalan dan membakar sejumlah bangunan. Mereka juga menjarah sejumlah toko. 
 
”Ketika orang mendapatkan linggis dan mulai mencongkel pintu terbuka untuk menjarah, mereka bukan protes, mereka tidak menyalurkan aspirasi. Mereka mencuri,” kesal Obama dalam konferensi pers di depan Gedung Putih dengan Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe, Selasa waktu AS.

”Mereka membakar sebuah gedung, mereka melakukan pembakaran. Dan mereka menghancurkan serta merusak bisnis dari komunitas mereka sendiri. Mereka merampok pekerjaan dan kesempatan dari orang-orang di daerah itu,” lanjut Obama.

Menurut Obama, tidak ada alasan untuk melakukan kekerasan yang mengakibatkan 15 petugas polisi Baltimore terluka. Polisi telah menangkap puluhan warga setempat.

Pada hari ini, kerusuhan masih belum mereda setelah warga menolak penerapan jam malam yang ditetapkan Pemerintah Kota Baltimore.

Ini adalah pertama kalinya Obama membahas kerusuhan di Baltimore, yang meletus Senin malam. Kerusuhan yang dipicu masalah rasial pernah pecah di Ferguson, di mana warga kulit hitam mengamuk setelah polisi kulit putih menembak mati pria kulit hitam.


Credit  SINDOnews

Cegah Pesawat Iran Mendarat, Saudi Bombardir Bandara Sanaa

Arab Saudi membombardir Bandara Sanaa untuk mencegah pesawat Iran mendarat. | (Reuters)

 

 

SANAA   (CB) - Arab Saudi mengaku telah membombardir landasan pacu di Bandara Sanaa, Yaman untuk mencegah pendaratan pesawat Iran. Pesawat Iran dihalangi untuk mendarat karena diduga menolak untuk berkoordinasi dengan Koalisi Teluk yang dipimpin Saudi.

Serangan terhadap bandara itu disampaikan juru bicara Koalisi Teluk, Brigadir Jenderal Ahmed Asseri, kepada Reuters, yang dilansir Rabu (29/4/2015). Menurutnya, pesawat tidak berkoordinasi dengan otoritas setempat dan mengabaikan peringatan.

Sementara itu, kantor berita pemerintah Iran, IRNA, melaporkan bahwa, pesawat yang hendak mendarat itu milik kelompok Bulan Sabit Merah. Pesawat itu membawa makanan dan obat-obatan. Namun, pesawat jet tempur Saudi mencoba untuk memaksa pesawat itu hengkang dari Bandara.

Yaman saat ini sudah di ambang bencana kemanusiaan, setelah Koalisi Teluk tidak memungkinkan setiap kapal atau pesawat termasuk yang membawa bantuan kemanusiaan masuk ke Yaman. Kapal atau pesawat boleh masuk setelah dibersihkan oleh militer Koalisi Teluk.

Sejak dilanda perang, sekitar 12 juta rakyat Yaman mengalami kekurangan makanan, selain itu jutaan warga hidup tanpa bahan bakar dan kekurangan air bersih.

”Kekurangan air dalam taraf yang parah. Orang mengantre untuk mendapatkan gas dan sereal,” kata salah satu warga Sanaa kepada Russia Today.

“Embargo udara dan laut oleh Saudi memukul kita lebih keras daripada pemboman. Saya lebih baik mati dalam serangan udara daripada kelaparan. Ini adalah kematian yang lambat,” imbuh warga Sanaa lainnya.



Credit   SINDOnews

Iran Klaim Tembaki Kapal Amerika di Teluk

Iran klaim menembaki kapal kargo milik Amerika Serikat di kawasan Teluk. | (Al Arabiya/AP)

 

 

TEHERAN  (CB) - Iran mengklaim bahwa, pasukan dan kapal perang mereka telah menembaki sebuah kapal kargo milik Amerika Serikat (AS) di perairan Teluk. Kapal yang diserang Iran itu diarahkan ke pelabuhan Bandar Abbas di pantai selatan Iran.

Dua kantor berita Iran, FARS dan IRNA, melaporkan bahwa kargo itu milik AS. Namun juru bicara Pentagon mengkonfirmasikan kepada Reuters, Rabu (29/4/2015), bahwa kapal yang diserang Iran itu adalah kapal MV Maersk Tigris yang berbendera Marshal Island.

Pentagon membenarkan bahwa, pasukan Iran menyerang kapal itu. Pentagon menyatakan, insiden itu terjadi ketika kapal MV Maersk Tigris melewati Selat Hormuz. Seorang pejabat Pemerintah AS menambahkan, kapal itu dicegat pasukan Angkatan Laut Garda Revolusi Islam (IRGC).

Pesawat dan kapal perusak AS yang memantau situasi setelah insiden itu telah membuat panggilan darurat di Selat Hormuz. Selat itu merupakan jalur utama dunia untuk pengiriman minyak.

Pentagon menegaskan, tidak ada warga AS di kapal MV Maersk Tigris. Konfirmasi Pentagon itu bertentangan dengan laporan sebelumnya yang menyebut ada 34 pelaut AS di dalam kapal.

Data pelacakan Reuters menunjukkan kapal MV Maersk Tigris adalah kapal kontainer dengan berat 65 ribu ton yang berlayar di lepas pantai Iran, antara Pulau Qeshm dan Hormuz. Kapal itu sudah terdaftar untuk berlayar dari pelabuhan Jeddah, Arab Saudi menuju pelabuhan Jebel Ali, Uni Emirat Arab.

Namun juru bicara perusahaan pengelola kapal yang berbasis di Singapura, Rickmers Shipmanagement, mengaku tidak tahu mengapa Iran menyerang kapal itu.

Juru bicara Pentagon, Kolonel Steve Warren, mengecam aksi penembakan kapal kargo oleh pasukan Iran.”Itu tidak pantas dan tampak provokatif,” katanya.

Insiden itu terjadi hanya empat hari setelah kapal patroli Iran dikepung kapal-kapl berbendera AS. Menurut Warren tidak ada tembakan peringatan dalam insiden itu.

Credit   SINDOnews

Austria Serukan Larangan Bom Nuklir, Didukung 159 Negara

 

Amerika Serikat sebagai negara pemilik senjata nuklir dan satu-satunya yang pernah menggunakan bom atom untuk menyerang menolak seruan tersebut. (Ilustrasi/Astaro Kusumawardhani)

 

 

New York, CB -- Pemerintah Austria menyerukan pelarangan senjata nuklir karena dampaknya yang luar biasa buruk bagi kemanusiaan. Langkah Austria ini mendapatkan dukungan dari 159 negara, namun ditentang oleh negara-negara pemilik bom atom.

Diberitakan Reuters, Rabu (29/4), Menteri Luar Negeri Austria Sebastian Kurz menyampaikan seruan ini pada konferensi peninjauan lima tahun Traktat Non-Proliferasi nuklir, NPT, di markas PBB New York.

"Satu-satunya cara untuk menjamin senjata nuklir tidak lagi digunakan adalah dengan pemusnahan total. Semua negara memiliki tanggung jawab yang sama untuk mencegah penggunaan senjata nuklir," kata Kurz, kepada 191 negara NPT.

Diplomat dari 159 negara, atau kebanyakan dari 193 anggota PBB, mendukung seruan tersebut. Namun penolakan datang dari negara-negara pemilik senjata nuklir, di antaranya adalah lima anggota Tetap Dewan Keamanan PBB, yaitu Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Rusia dan Tiongkok. Negara-negara NATO juga menentangnya.

NPT adalah traktat internasional yang bertujuan untuk mencegah penyebaran senjata nuklir dan teknologinya, mendukung kerja sama penggunaan nuklir dengan damai, dan lebih jauh adalah melucuti senjata nuklir.

Lima negara anggota tetap DK memang menandatangani NPT, namun belum mengambil langkah yang ditentukan di dalamnya, termasuk pengurangan hingga pemusnahan bom atom. Negara-negara non-nuklir mengeluhkan sedikitnya upaya AS dan sekutunya dalam perlucutan senjata nuklir.

Empat negara yang diduga memiliki senjata nuklir, yaitu Israel, Pakistan, India dan Korea Utara, tidak tergabung dalam NPT.

Amerika Serikat adalah satu-satunya negara yang pernah menggunakan senjata nuklir untuk menyerang negara lain, yaitu pada 1945 di Hiroshima dan Nagasaki. Serangan yang mengakhiri Perang Dunia II menewaskan ratusan ribu orang dan meluluhlantakkan dua kota di Jepang tersebut.


Credit  CNN Indonesia

Siswi Muslim Perancis Dilarang Masuk Kelas karena Pakai Rok

 

 Menurut hukum tahun 2004 yang berlaku di Perancis, kerudung, kippa Yahudi dan bahkan salib Kristen yang berukuran besar (dan mencolok) dilarang di lembaga pendidikan. (Ilustrasi/Thinkstock/Zurijeta)

 

Jakarta, CB -- Seorang gadis Muslim berusia 15 tahun dilarang masuk ke kelas sebanyak dua kali pada awal bulan ini karena mengenakan rok panjang berwarna hitam, memicu protes dari khalayak luas di Perancis.

Kepala sekolah yang melarang gadis itu mengganggap rok yang ia kenakan terlalu ‘vulgar’ menunjukkan afiliasi terhadap agama tertentu, yang dilarang keras oleh hukum sekuler Perancis.

"Gadis itu tidak dikecualikan, ia diminta untuk datang kembali dengan pakaian netral dan tampaknya ayahnya tidak ingin ia kembali ke sekolah," kata pejabat pendidikan setempat Patrice Dutot, pada Selasa (28/4), dikutip dari The Guardian.

Namun ia mengaku bahwa murid tersebut selalu melepaskan kerudungnya sebelum memasuki lingkungan sekolah di daerah Charleville-Mezieres, sesuai dengan hukum yang berlalu di Perancis.

Menurut hukum tahun 2004 yang berlaku di Perancis, kerudung, kippa Yahudi dan bahkan salib Kristen yang berukuran besar (dan mencolok) dilarang di lembaga pendidikan, namun simbol-simbol yang tak terlalu mencolok masih diperbolehkan.

Murid itu, yang diidentifikasi sebagai Sarah oleh koran lokal L'Ardennais, mengatakan “tidak ada yang istimewa, sangat sederhana, tidak ada yang mencolok. Tidak ada tanda agama apapun” dari roknya.

Kasus rok ini menjadi trenting topic di media sosial Twitter dengan hashtag #JePorteMaJupeCommeJeVeux yang berarti ‘saya memakai rok sesuka saya’.

"Jika (rok) itu dipakai oleh orang kulit ’putih', rok itu menjadi chic, jika dipakai seorang Muslim, maka jadi mencolok," kata seorang pengguna Twitter.

Namun dinas pendidikan regional Perancis tempat sekolah itu berada tampaknya berpihak pada sang kepala sekolah. Mereka mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa memakai rok bisa menjadi bagian dari provokasi yang direncanakan.

“Sehubungan dengan aksi protes oleh para murid, yang mengetahui insiden lain yang terkait misalnya soal mengenakan jilbab, kerangka sekuler untuk pendidikan harus tegas mengingatkan dan dijamin," bunyi pernyataan itu.

Menurut badan pengawas Islamofobia Perancis, CCIF, sekitar 130 siswa yang dilarang masuk kelas tahun lalu karena pakaian dianggap terlalu religius.

Credit   CNN Indonesia

Setelah 40 Tahun Bertugas, Menlu Saudi Akhirnya Diganti

 

 Menjabat sejak Oktober 1975, Pangeran Saud al-Faisal tercatat sebagai menlu yang paling lama bertugas di seluruh dunia. (Reuters/Faisal Al Nasser/Files)

 

 

Riyadh, CB -- Raja Arab Saudi Salman melakukan perombakan di pemerintahannya pada Rabu (29/4), di antaranya adalah penggantian putra mahkota dan menteri luar negeri. Perombakan ini berarti juga menandakan berakhirnya tugas Pangeran Saud al Faisal sebagai menlu Saudi selama 40 tahun.

Salman menunjuk keponakannya Mohammedbin Nayef sebagai putra mahkota penerusnya, menggantikan adik raja, Pangeran Muqrim bin Abdulaziz. Sebelumnya Nayef adalah wakil putra mahkota yang kini posisinya diisi oleh putra Salman, Pangeran Mohammed bin Salman.

Perombakan yang paling mengejutkan adalah digantinya Saud al Faisal dari posisi menteri luar negeri. Duta besar Saudi untuk Amerika Serikat Adel al-Jubeir akan menggantikan Saud menjadi Menlu.

Namun Saud masih akan ditugaskan sebagai menteri negara yang mengawasi hubungan luar negeri Arab Saudi dan menjadi utusan khusus Raja Salman.

Menjabat sejak Oktober 1975, Saud tercatat sebagai menlu yang paling lama bertugas di seluruh dunia.

Pangeran berusia 75 tahun ini telah melalui berbagai konflik di Timur Tengah ketika menjabat Menlu. Di antaranya adalah serangan Israel ke Lebanon tahun 1978, 1982 dan 2006, intifada di Palestina tahun 1987 dan 2000, invasi Irak ke Iran tahun 1980 dan ke Kuwait pada 1990, serta invasi AS ke Irak tahun 2003.

Tahun 1989, dia membantu Arab Saudi memuluskan negosiasi yang mengakhiri perang sipil di Lebanon yang telah berlangsung selama 15 tahun.

Lulusan Universitas Princeton, Amerika Serikat, jurusan perminyakan ini juga menghadapi beberapa konflik di Timur Tengah saat ini, seperti konflik Suriah dan Yaman.

Sementara itu penggantinya, Adel al-Jubeir, dikenal merupakan diplomat andalan Saudi, terutama untuk menjelaskan posisi kerajaan dalam konflik di negara-negara Timur Tengah.

Duta Besar Arab Saudi untuk AS, Adel al-Jubeir, akan menggantikan Saudi al-Faisal sebagai menteri luar negeri. (Reuters/Yuri Gripas/Files)

Diberitakan Reuters, Jubeir dikenal sebagai orang yang dekat dengan Amerika Serikat dan kerap diwawancarai televisi Negeri Paman Sam terkait kebijakan luar negeri Saudi. Pria 53 tahun merupakan orang pertama di luar keluarga kerajaan yang menempati posisi menlu Saudi.

Lulusan ilmu politik dan ekonomi dari Universitas North Texas dan master di ilmu hubungan internasional dari Universitas Georgetown ini sebelumnya pada 2005 ditunjuk jadi penasihat pengadilan kerajaan. Dia diangkat jadi dubes Saudi untuk AS menggantikan Pangeran Turki al-Faisal pada 2007.

Tahun 2011, AS membongkar rencana dua warga Iran yang disewa untuk membunuh Jubeir. Presiden Iran saat itu, Mahmoud Ahmadinejad membantah tuduhan tersebut dan mengatakan bahwa AS hendak mengadu domba Iran dan Saudi.

Namun tahun 2013, seorang penjual mobil kelahiran Iran di Texas divonis 25 tahun penjara setelah mengaku terlibat dalam rencana dengan militer Iran untuk membunuh Jubeir.


Credit    CNN Indonesia