PBB Sebut Australia Siksa Imigran Asing, Abbott Murka

 

 Perdana Menteri Australia, Tony Abbott, mengaku muak dikuliahi terus oleh PBB, menyusul laporan soal pelanggaran Konvensi Menentang Penyiksaan oleh Australia. (Reuters/Andrew Taylor/Files)

 

Canberra,CB -- Laporan terbaru PBB menyebutkan bahwa Australia secara sistematis telah melanggar Konvensi Internasional Menentang Penyiksaan atas perlakuan buruk mereka terhadap para imigran asing pencari suaka, terutama anak-anak, di pusat detensi Pulau Manus, Papua Nugini.

Diberitakan The Guardian, Senin (9/3), laporan pada Dewan HAM PBB ini disampaikan oleh pelapor khusus untuk penyiksaan, Juan Mendez, atas penyelidikan penyiksaan dan pelecehan di 68 negara, salah satunya Australia.

Soal Negeri Kangguru, penyiksaan terjadi sepenuhnya di pusat detensi imigran ilegal di Pulau Manus.

"Pemerintah Australia, karena telah gagal memberikan kondisi tahanan yang memadai; menghentikan praktik penahanan terhadap anak; dan menghentikan peningkatan kekerasan dan ketegangan di pusat pemrosesan suaka regional, telah melanggar hak-hak para pencari suaka termasuk anak-anak untuk bisa bebas dari penyiksaan atau perlakuan kejam, tidak manusiawi dan merendahkan," kata Mendez dalam laporannya.

Kepada penyidik PBB, dua orang pencari suaka di Pulau Manus, disebut Mr A dan Mr B, mengaku diikat di kursi oleh petugas keamanan dan diancam dengan "kekerasan fisik, perkosaan dan pengadilan karena 'menjadi agresif'" jika mereka menolak menarik pernyataan pada polisi soal pembunuhan Reza Barati selama kerusuhan di pusat detensi.

Reza Barati adalah imigran asal Iran berusia 23 tahun yang tewas dalam kerusuhan di Pulau Manus pada 17 Februari 2014.

Menurut Mendez, Australia telah melanggar konvensi internasional yang mereka ratifikasi sendiri pada 1989 karena menahan dan mengadili dengan sewenang-wenang imigran di laut tanpa akses pengacara. Selain itu Australia memperketat pengeluaran visa berdasarkan karakter pemohon serta penilaian risiko.

Abbott Murka

Ditanya soal laporan tersebut, Perdana Menteri Tony Abbott murka dan mempertanyakan kredibilitas pelapor PBB. Dia mengatakan, PBB seharusnya memperhitungkan upaya Australia yang berhasil menghentikan perjalanan para pencari suaka di laut yang penuh risiko dan sangat berbahaya.

"Saya kira warga Australia sudah muak dikuliahi oleh PBB, terutama karena kami telah menghentikan perahu-perahu itu, dan dengan menghentikannya, kami mengakhiri kematian di laut," kata Abbott.

"Tindakan paling manusiawi, paling pantas, paling penyayang, yang bisa dilakukan adalah menghentikan perahu ini, karena ratusan, saya kira sekitar 1.200 bahkan, tenggelam di laut saat banyaknya perdagangan manusia di bawah pemerintahan sebelumnya," lanjut Abbott lagi.

Sebelumnya Abbott mengkritik Komisi HAM Australia, terutama presidennya, Professor Gillian Triggs, telah bertindak "berat sebelah" dalam melaporkan soal anak-anak di pusat detensi imigran.

Ben Pynt dari lembaga Humanitarian Research Partners menyayangkan reaksi Abbott dan mengatakan bahwa pemerintah mencoba mengabaikan tuduhan penyiksaan tersebut.

"Perdana menteri mencoba mendiskreditkan pelapor khusus untuk penyiksaan dengan cara yang sama saat dia menyerang Professor Triggs, sebagai seorang yang bias dan tidak bereputasi. Yang tidak dia lakukan adalah membantah bukti yang dihadirkan atau membuktikan sebaliknya soal tuduhan penyiksaan," kata Pynt.

Direktur advokasi untuk lembaga Human Rights Law Centre, Daniel Webb, mengatakan bahwa laporan PBB mengonfirmasi bahwa pemrosesan lepas pantai suaka Australia gagal memenuhi standar dasar hak asasi manusia.

"Di bawah hukum internasional, Australia tidak boleh memenjarakan orang tanpa komunikasi di perahu di tengah samudera. Atau tidak boleh mengembalikan orang-orang ke tempat dimana mereka terancam disiksa," kata Webb.

Selain Australia, pelapor PBB juga mengkritisi Amerika Serikat yang memvonis mati pria dengan kelainan jiwa dan telah memenjarakannya selama 30 tahun, dan Inggris soal beberapa kasus deportasi.

Papua Nugini tidak merespon pertanyaan dari PBB soal penanganan keamanan di Manus. Australia sendiri saat ini aktif melobi untuk posisi di Dewan HAM PBB yang pemungutan suaranya akan dilakukan pada 2017


Credit  CNN Indonesia

Radar militer Erieye AEW&C SAAB juga bisa untuk sipil

Gotheborg, Swedia (CB) - Sistem radar, peringatan dini, dan komando Erieye AEW&C dari perusahaan otomotif, dirgantara dan pertahanan Swedia, SAAB AB, bisa dipergunakan juga untuk keperluan sipil, selain untuk kepentingan militer.

"Ada berbagai tingkatan skala konflik yang bisa diputuskan selain status perang secara militer. Kami menawarkan solusi dari peralatan yang kami kembangkan ini, yaitu Erieye AEW&C yang ditempatkan pada pesawat terbang untuk keperluan selain militer,” kata Kepala Pengembangan Bisnis Pemasaran SAAB AB, Lars Ekstrom, di Kantor Sistem Pertahanan Elektronika SAAB AB, di Gotheborg, Swedia, Senin.

Gotheborg di selatan Swedia adalah "rumah" bagi pengembangan piranti lunak dan sistem pertahanan elektronik. SAAB AB menghabiskan 28 persen dananya untuk riset dan pengembangan produk dan sistem.

Ekstrom menyebutkan, ada banyak keunggulan dari penerapan Erieye AEW&C yang selama ini bisa ditempatkan pada empat jenis pesawat terbang, di antaranya SAAB 340, pesawat terbang turboprop. Tak kalah penting adalah menambah jangkauan pantauan radar hingga 10 kali dari pada radar berbasis daratan.

Menurut data SAAB AB, Erieye AEW&C bisa menjangkau jarak hingga 200 mil laut dengan mampu mendeteksi objek bergerak atau tidak bergerak sampai seukuran sepeda kayuh, baik di darat, udara, maupun permukaan laut. Ini adalah sistem pengawasan yang lebih maju ketimbang sistem peringatan dini AWACS.

Saat memberi penjelasan, Ekstrom didampingi sejumlah petinggi SAAB AB, yang juga mengembangkan pesawat tempur generasi terkini, JAS-39 Gripen A/B, C/D, dan NG.

"Misi selain militer sangat bisa dilakukan Erieye AEW&C, mulai dari pemantauan pencurian ikan di laut, penyelundupan di perbatasan negara, penanggulangan penyelundupan narkoba, operasi SAR, sebagai ATC, hingga gerilya,” katanya.

SAAB AB memiliki dokumentasi operasionalisasi armada Erieye AEW&C saat berpatroli udara.

Dari semua performansi Erieye AEW&C, semua produk informasinya bisa dilimpahkan ke dalam sistem datalink sehingga pusat komando operasi —berada di dalam pesawat pembawa Erieye AEW&C atau di darat dan laut— bisa segera mengambil keputusan dan perintah.

Menurut Ekstrom yang puluhan tahun mengembangkan sistem ini, Erieye AEW&C bisa dioperasikan dalam berbagai mode secara bersamaan.

Berlainan dengan AWACS, Erieye AEW&C dapat memokuskan pada bidang pengamatan dalam satu atau beberapa objek untuk segera kembali “menyapu” bidang pengamatan secara keseluruhan, kata Ekstrom.



Credit ANTARA News

SAAB Swedia akan tawarkan Erieye AEW&C kepada Indonesia

Gotheborg, Swedia (CB) - SAAB AB, perusahaan industri sistem pertahanan dan keamanan Swedia, telah memulai serangkaian pembicaraan tentang penawaran sistem pengamatan udara Erieye AEW&C kepada pemerintah Indonesia untuk mengawal wilayah udara, darat, dan maritim Tanah Air.

"Kami akan senang jika sistem kami itu bisa diterima Indonesia dan kami telah melakukan pembicaraan soal ini dengan pemerintah Indonesia,” kata Wakil Presiden dan Kepala Sistem Pengamatan Udara dan Bisnis Sistem Pertahanan Elektronika SAAB AB Lars Tossman di Gotheborg, Swedia, Senin waktu setempat.

Penawarannya itu, kata Tossman, terkait juga dengan penawaran sistem pesawat tempur JAS-39 Gripen yang turut dalam proyeksi pengganti pesawat tempur F-5E/F Tiger II pada Skuadron Udara 14 TNI AU.

Menurut dia, sistem yang dikembangkan SAAB AB pada piranti Erieye AEW&C sangat pas dengan keperluan Indonesia yang memiliki wilayah udara sangat luas.

Dari ketinggian operasionalnya, sistem pengamatan dan intelijen Erieye AEW&C ini bisa menjangkau wilayah pada radius lebih dari 900 kilometer yang berarti sudah di balik kelengkungan Bumi, setara dengan “volume” ruang diawasi 500.000 kilometer persegi horisontal dan 20 kilometer vertikal.

Berbasis sistem Active Electronically Sensor Array, sistem ini bekerja pada frekuensi S-band, dengan sensitivitas ultratinggi, dan pencitraan objek diamati secara seketika. Data-link yang diterapkan berbasis NATO data-link L16 dan L11.

Jika ditempatkan di wilayah udara Indonesia, maka cuma diperlukan dua Erieye AEW&C di udara Jakarta dan Makassar agar bisa melingkupi 80 persen wilayah udara Tanah Air.

Secara teknis, jika ada pesawat terbang penyusup berkecepatan suara (sekitar 900 kilometer perjam), sistem ini bisa segera mengetahui kehadirannya sehingga pesawat tempur Indonesia memiliki cukup waktu untuk menangkalnya.

Sejauh ini, TNI AU hanya memiliki satu skuadron udara pengamatan (surveillance) itu, yaitu Skuadron Udara 5 yang terdiri dari tiga pesawat Boeing 737-200 Maritime Patrol. Pesawat ini dilengkapi sensor SLAMMR ( Side Looking Airborne Modular Multimission Radar), peralatan navigasi INS (Inertial Navigational System) dan Omega Navigation System. Semuanya berbasis teknologi dasawarsa 1980-an.

Lossman menyatakan, sistem Erieye AEW&C memiliki beberapa keunggulan, antara lain bisa disesuaikan dengan keperluan domestik pemakainya. "Bahkan, pijakan alias platform pesawat terbang pembawanya bisa disesuaikan. Yang sudah disertifikasi sejauh ini adalah SAAB 2000 dan Embraer 145," kata dia.

Tipe pesawat terbang "penggendong" yang pertama, SAAB 2000 adalah turboprop.

"Kami sangat memperhatikan aspek operasionalisasi dan biaya ikutannya. Itu sebabnya, pengoperasian pesawat terbang turboprop bisa menekan biaya operasional tanpa mengenyampingkan fungsi dan efektivitasnya," kata dia.

Direktur Pemasaran Sistem Udara SAAB AB Magnus Hagman menyatakan, dari Asia Tenggara, baru Thailand yang menandatangani pemesanan jadi Erieye AEW&C. Angkatan Udara Kerajaan Thailand juga menjadi operator perdana JAS-39 Gripen di ASEAN.

Pensiunan instruktur penerbang tempur pada Angkatan Udara Kerajaan Swedia itu juga berkata, "Salah satu prinsip penting dalam operasi udara militer tempur adalah menempatkan ataus menerbangkan pesawat tempur pada tempat dan waktu yang tepat. Antara sistem Gripen dan Erieye AEW&C saling melengkapi."

Credit  ANTARA News

Pengampunan Pajak untuk Menarik Uang WNI dari Luar Negeri

 

SHUTTERSTOCK Ilustrasi dollar AS

JAKARTA, CB - Pemerintah berencana memberikan pengampunan pajak (tax amnesty) bagi para pelaku kejahatan pajak dan juga untuk pelaku kejahatan finansial lainnya. Syaratnya gampang, mereka harus membawa pulang dana miliknya yang tersimpan di luar negeri.

Maklum, menurut survei terbaru McKinsey Global Banking Pool yang dirilis Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI), nilai dana milik warga negara Indonesia yang mengendap di rekening di luar negeri banyak. Angkanya mencapai 250 miliar dollar AS (sekitar Rp 3.250 trilun), atau 20 persen dari total dana Asian Currency Unit di dunia 1,2 triliun dollar AS.

Pemerintah berharap, dengan pengampunan pajak, sebagian dana itu masuk kembali ke Indonesia. Rencananya, aturan tersebut akan tertuang dalam revisi Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang akan dibahas pemerintah dan DPR.

Sejatinya, tax amnesty hanya satu dari beberapa poin penting perubahan UU KUP. Pemerintah memang memasukkan amandemen beleid itu sebagai salah satu dari 37 rancangan undang-undang (RUU) yang masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2015. Pemerintah menilai revisi UU KUP dirasa mendesak untuk meraih penerimaan pajak sesuai dengan target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2015.

Maklum, sejak 2007 atau era Darmin Nasution menjadi Direktur Jenderal Pajak, penerimaan pajak tidak pernah berhasil mencapai target APBN. Tahun ini, pemerintah pasang target penerimaan pajak mencapai Rp 1.484,6 triliun atau naik Rp 346 triliun dari realisasi penerimaan tahun lalu. Padahal, tahun lalu saja penerimaan meleset Rp 102,7 triliun dari target. Makanya, pemerintah lantas berinisiatif mengamendemen UU perpajakan. Yang pertama diubah: UU KUP.

Sebelumnya, UU KUP sudah beberapa kali diamendemen. Tapi, ada beberapa poin penting dari perubahan kali ini. Pertama, ya, itu tadi, ada niatan dari pemerintah untuk menawarkan tax amnesty atau pengampunan pajak. Menurut Irawan, Direktur Peraturan Perpajakan I Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, tax amnesty ini akan berbeda dengan Sunset Policy yang pernah dipraktikkan Ditjen Pajak pada 2008 lalu.

Kebijakan “Matahari Terbenam” ketika itu cuma menawarkan penghapusan sanksi administratif berupa bunga. Yang sekarang sedang dikaji adalah pemberian fasilitas penghapusan pokok utang pajak bagi mereka yang tidak melaksanakan kewajiban pajaknya. “Jadi, yang dibayar hanya semacam tebusan,” kata Irawan. Tujuannya, apalagi kalau bukan menarik dana yang parkir di luar negeri karena ingin menghindari pungutan pajak dalam negeri.

Pelanggaran yang mendapat pengampunan rencananya pun beragam. Bukan cuma kejahatan perpajakan, melainkan uang hasil tindak pidana korupsi, pencucian uang, dan lainnya akan memperoleh pengampunan. “Ini masih didalami. Apa perlu diperluas,” ujar Misbakhun, anggota Komisi Keuangan (Xl) DPR, “Kalau wacana yang berkembang, yang tak bisa diampuni adalah dana terkait terorisme dan narkoba.”

Terobosan hukum luarbiasa ini bukan tanpa alasan. Bisa dibilang, ini langkah penghabisan lantaran pemerintah sudah kehabisan akal mengerek penerimaan pajak. Kendala utamanya, Ditjen Pajak tidak punya data pembanding untuk mengecek kewajiban perpajakan. Padahal, potensi pajak kita sebenarnya masih besar.

Buktinya, tax-to-GDP ratio atau perbandingan penerimaan pajak dengan produk domestik bruto (PDB) kita baru mencapai 12 persen. Sementara, tax ratio Singapura sudah 14,3 persen dari PDB, Malaysia 15,5 persen, China 17 persen, Korea Selatan 26,8 persen, dan Jepang 28,3 persen. Bukti lain, total dana deposito di perbankan mencapai Rp 4.000 triliun. Namun, pajak penghasilan (PPh) orang pribadi hanya Rp 4,7 triliun.

Sebetulnya, pemerintah sudah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 31/2012 tentang Pemberian dan Penghimpunan Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan. Lalu, aturan pelaksana Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 16/ PMK.03/2013 tentang Rincian Jenis Data dan Informasi serta Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan. Pada tahap awal penerapan PMK ini, sudah ada beberapa instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain (ILAP) yang diwajibkan untuk memberikan data ke kantor pajak.

Contohnya, ditjen lain di lingkungan Kementerian Keuangan, PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I sampai IV, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), dan Kementerian Dalam Negeri termasuk pemerintah daerah. Lalu, Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kementerian Perhubungan, serta Bank Indonesia (BI). Masalahnya, selain masih sangat terbatas jumlahnya, upaya memperoleh data pihak swasta dari ILAP terkait juga enggak gampang prosesnya. Soalnya, tangan Ditjen Pajak bisa diibaratkan terikat.

Alhasil, banyak pihak yang cenderung mendukung terobosan dengan kebijakan tax amnesty tersebut. DPR, misalnya, setidaknya, menurut Misbakhun, cenderung mendukung langkah pengampunan pajak ini demi mengerek penerimaan negara. “Kalau berhasil menarik dana dari luar negeri akan bermanfaat sekali,” katanya.

Darussalam, pengamat perpajakan, juga yang mendukung kebijakan tax amnesty itu. Menurut dia, tak perlu mencurigai wajib pajak (WP) secara berlebihan. “Semua ingin babak baru, ingin hidup tenang, sesuatu yang wajar saja. Jadi, minatnya pasti ada,” ucapnya.

Alumnus European Tax College ini bahkan menilai, peminat kebijakan itu kalau menawarkan penghapusan pokok pajak bakal lebih besar lagi dibanding Sunset Policy tahun 2008. “Ini babak baru rekonsiliasi nasional,” ujarnya.



Credit  KOMPAS.com

Dua Helikopter Berisi Kru "Reality Show" Perancis Jatuh, 10 Tewas

 

AFP Asap masih mengepul dan api masih berkobar di puing-puing dua helikopter yang jatuh di kawasan terpencil di barat laut Argentina. Kecelakaan ini menewaskan delapan warga Perancis dan dua pilot Argentina.

BUENOS AIRES, CB - Dua helikopter yang membawa kru sebuah acara "reality show" Eropa ternama, jatuh di kawasan terpencil di barat laut Argentina, Senin (9/3/2015), menewaskan delapan warga Perancis dan dua warga Argentina.

Kedua helikopter itu jatuh saat terbang di dekat Villa Castelli, provinsi La Rioja, sekitar 727 kilometer sebelah barat laut ibu kota Buenos Aires. Demikian penjelasan menteri keamanan La Rioja Cesar Angulo kepada stasiun televisi TN.

"Sebuah ledakan keras terdengar dan diduga kuat kedua helikopter itu bertabrakan. Para pakar penerbangan yang akan memastikan penyebab kecelakan ini," kata Angulo.

Sementara itu Komisaris Kepolisian La Rioja Fabian Gordillo kepada kantor berita Telam mengatakan korban tewas adalah dua pilot Argentina yaitu Juan Carlos Castillo dan Roberto Abate. Sedangkan identitas kedelapan warga Perancis belum diumumkan.

Wali kota Villa Castelli, Andres Navarette mengatakan, kedelapan warga Perancis itu adalah bagian kru yang merekam acara "Dropped", sebuah "reality show" yang bertema kemampuan bertahan hidup manusia di kawasan terpencil.

"Penyebab kecelakaan itu belum diketahui. Kedua helikopter jatuh dan tragedi terjadi," ujar Navarette kepada stasiun radio Cadena 3.


Credit  KOMPAS.com

Artafek Gunung Padang jadi situs cagar budaya

Situs Megalitik Balok batuan Andesit penyusun situs Megalitik Gunung Padang terhampar di pelataran situs di desa Karya Mukti, Cempaka, Cianjur, Jawa Barat. (FOTO NTARA/Paramayuda) 

 

Jakarta (CB) - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) remsi menetapkan Lacak Artafek di Kawasan Gung Padang Cianjur Jawa Barat pada 2014 sebagai situs cagar budaya peringkat nasional dengan luas 29,1 hektar.

Namun berdasarkan penelitian terakhir, situs ini dikelilingi dan saling berhubungan dengan situs-situs lainnya sehingga membentuk Kawasan Gunung Padang dengan radius 5 km dari Situs Gunung Padang.

"Beberapa artefak telah ditemukan di kawasan yang lebih luas dari Situs Gunung Padang yang diketahui publik hari ini," kata Ketua Masyarakat Arkeologi Indonesia (MARI) Dr Ali Akbar dalam sieran persnya di Jakarta, Kamis.

Oleh karena itu, MARI bekerja sama dengan berbagai komunitas mengadakan kegiatan Arkeologi Publik dan Wisata Kreatif dengan nama “Lacak Artefak".

"Untuk itu, MARI mengajak masyarakat yang peduli, baik masyarakat lokal ataupun kalangan urban, untuk melacak potensi sejarah dan kepurbakalaan yang mencerminkan “The Great Indonesia” sejak ribuan tahun silam," kata Ali.

Dijelaskan, kepedulian ini dirumuskan dalam kegiatan Lacak Artefak, khususnya untuk survei permukaan tanah untuk mendata potensi kepurbakalaan. Kegiatan akan diselenggarakan akhir pekan pada 3-5 April 2015, yang juga akan diisi dengan wisata astronomi, gastronomi/kuliner, kriya warga dan pergelaran seni lokal di Kawasan Gunung Padang.

"Keseluruhan kegiatan ini merupakan bentuk wisata kreatif seperti yang dirumuskan Creative Cities Network dan UNESCO (2006). Salah satu paket kegiatan kreatif ini adalah stargazing atau Lacak Bintang dan Bulan dengan disertai belajar sains astronomi dasar," katanya.

Kawasan Gunung Padang merupakan daerah yang masih terjaga dari polusi cahaya perumahan padat, atau lebih dikenal dengan istilah Dark Sky Region. "Waktu kegiatan diprediksi tepat pada waktu langit bersih tanpa awan, saat yang baik untuk mengamati langit secara kasat mata," pungkasnya.



Credit  ANTARA News

21 ABK Indonesia Hilang di Samudera Atlantik

 Kapal Hsiang Fu Chuen hilang di Samudera Atlantik. (Foto: Ist)

STANLEY  (CB) – Sebuah kapal ikan secara misterius hilang di Kepulauan Falkland, Inggris Raya, sekitar Samudera Atlantik. Kapal ikan asal Taiwan itu berisi 49 anak buah kapal (ABK), termasuk 21 warga negara Indonesia (WNI). Kapal tersebut hilang kontak pada 26 Februari 2015.
Kapal bernama Hsiang Fu Chuen itu merupakan sebuah kapal ikan yang memiliki berat 700 ton. ABK terdiri dari kapten dan kepala teknisi mesin dari Taiwan bersama 11 warga China, 21 Indonesia, 13 Filipina, dan dua Vietnam.
Saat ini pihak berwenang Taiwan telah meminta bantuan dari Argentina dan Inggris untuk menemukan kapal. "Kami masih tidak tahu keberadaan dan apa yang terjadi pada kapal itu,” kata Juru Bicara Badan Perikanan Taiwan Huang Hong-yen, seperti diberitakan Sky News, Senin (9/3/2015).
Hsiang Fu Chuen merupakan kapal ikan yang dibangun pada 28 tahun lalu. Kapal tersebut berangkat dari Kaohsiung, Taiwan, pada Januari 2015. Kapal itu tidak dapat dihubungi ketika memasuki 1.700 mil laut di lepas pantai Kepulauan Falkland.
Huang Hong-yen menambahkan, belum ada bukti bahwa kapal tersebut tenggelam. Sebab, kapal sama sekali tidak mengirim tanda akan tenggelam ketika itu.
"Kami akan melakukan segala yang kami bisa, meskipun pencarian seperti mencari jarum di laut,” sambungnya.

Kapal Pembawa 21 ABK Indonesia Hilang Sejak 26 Februari

Kementerian Luar Negeri RI membenarkan ada 21 warga negara Indonesia (WNI) yang hilang dalam kapal ikan di perairan Kepulauan Falkland, Inggris Raya, sekitar Samudera Atlantik.
“Iya benar kami sudah mendapat informasi tersebut,” kata Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) dan Badan Hukum Indonesia (BHI) Lalu Muhammad Iqbal, kepada Okezone, Senin (9/3/2015).
Kapal bernama Hsiang Fu Chuen itu merupakan sebuah kapal ikan yang memiliki berat 700 ton. ABK terdiri dari kapten dan kepala teknisi mesin dari Taiwan bersama 11 warga China, 21 warga Indonesia, 13 warga Filipina, dan dua warga Vietnam.
Kapal tersebut sudah tidak dapat dihubungi sejak 26 Februari 2015. Namun, pihak Kemlu baru memperoleh kabar dari pemilik kapal asal Taiwan tersebut pada pekan kemarin.
“Kami baru mendapat laporan hilangnya kapal tersebut pada Minggu kemarin. Perusahaan pemilik kapal tidak mau melapor karena berharap itu hanya masalah teknis. Ternyata sampai sekarang belum ada kabar dari kapal tersebut,” sambungnya.
“Saat ini kami sedang berkoordinasi dengan perwakilan kami yang ada di Taiwan,” lanjutnya.





Credit Okezone

Pertamina Disetujui Kelola Blok Mahakam

LHOKSEUMAWE  (CB) - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said menyatakan, pemerintah sudah memutuskan untuk menyerahkan pengelolaan Blok Mahakam, Kalimantan Timur kepada PT Pertamina (Persero).
Blok tersebut akan habis kontrak pada tahun 2017 dan saat ini masih dikelola oleh Total E&P Indonesie dan Inpex Corporation.
"Semua pihak butuh kejelasan, pemerintah sudah kasih arah jelas, arahnya kasih ke Pertamina," tegas Sudirman di Lhokseumawe, Aceh, Senin (9/3/2015).

 

 
Sudirman menambahkan, namun untuk besarannya persentase masih dalam tahap negosiasi antara Pertamina dengan pengelola blok yang lama. Walaupun Pertamina meminta pengelolaan blok secara 100 persen atau mayoritas, tetapi perusahaan pelat merah tersebut akan menggandeng Total.
"Itu opsi Pertamina (gandeng Total). Kita akan temukan mereka berdua akan diundang. Nanti akan ketemu jalan tengah. Karena Pertamina, Total dan Pemda menginginkan produksi blok tersebut agar berjalan stabil. Kita percaya logika bisnis," papar Sudirman.
Diakui Sudirman, pemilihan partner lama seperti Total merupakan pilihan yang lebih baik, jika harus memilih partner baru untuk mengelola blok tersebut.
"Logikanya cari partner baru butuh waktu, lebih baik yang lama diajak. Termasuk Inpex itu," tukasnya.

Credit  Okezone

Dikabarkan Kritis, Pemimpin Tertinggi Iran Muncul ke Hadapan Publik

 

Reuters Pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei

CB - Pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, muncul di hadapan publik, Senin (9/3/2015). Kemunculan pemimpin spiritual Iran itu sekaligus untuk membantah rumor mengenai kesehatannya yang disebut memburuk.
Dilansir dari AFP, Khamenei yang kini berusia 75 tahun muncul dalam sorotan televisi saat memberikan sambutan di hadapan pejabat dan aktivis lingkungan. Khamenei yang memberikan pidato di kediamannya terlihat dalam keadaan nyaman dan sehat.
Sebelumnya, situs asing mengabarkan bahwa Khamenei sudah menyampaikan 'wasiat' berupa kata-kata terakhir mengenai semua hal terkait Iran. Situs itu juga menyebut Khamenei dirawat di rumah sakit dalam keadaan kritis.
Ayatollah Ali Khamenei merupakan pemimpin tertinggi di Iran sejak 1989. Saat itu Ali Khamenei menggantikan pemimpin revolusi Iran Ruhollah Khomeini sebagai pemimpin tertinggi di negara itu.
September lalu, Khamenei sempat menjalani operasi prostat. Ketika itu dia menjalani perawatan selama seminggu di ruah sakit, sebelum akhirnya dipersilakan pulang.
Khamenei sendiri masih aktif dalam perpolitikan Iran. Beberapa waktu lalu, Khamenei memberikan restu kepada Iran untuk mencapai kompromi dengan Barat terkait program nuklir.
Namun, Ayatollah menggarisbawahi bahwa lebih baik tidak ada perjanjian dibanding ada perjanjian buruk yang tidak melindungi kepentingan nasional Iran.
"Saya akan menyetujui perjanjian yang bisa dicapai. Tentu saja bila perjanjian tersebut tidak buruk. Tidak ada gunanya dicapai kesepakatan yang bertentangan dengan kepentingan bangsa kita," katanya.
Credit  KOMPAS.com

Arab Saudi Tercatat sebagai Importir Terbesar Dunia untuk Senjata

 

Evan Vucci / POOL / AFP Menlu AS John Kerry tengah berdiskusi dengan Menlu Arab Saudi Pangeran Saud bin Faisal bin Abdulaziz al-Saud dalam pertemuan di Riyadh, Kamis (5/3/2015).

CB — Arab Saudi telah melampaui India sebagai importir terbesar di dunia dalam hal pembelian senjata. Hal ini tercatat di tengah ketegangan yang meningkat di kawasan Timur Tengah.
Impor senjata Arab Saudi tahun lalu melonjak 54 persen menjadi 6,5 miliar dollar AS, diikuti India dengan 5,8 miliar dollar AS, menurut dokumen yang dirilis pada Minggu (8/3/2015) oleh lembaga kajian perdagangan senjata dunia, IHS. Menurut lembaga tersebut, impor Arab Saudi diperkirakan akan naik lagi menjadi 9,8 miliar dollar AS tahun ini, berdasarkan jadwal pengiriman senjata.
Penulis laporan itu, Ben Moores, mengatakan, "Kita melihat keretakan politik di seluruh pelosok Timur Tengah. Pada saat bersamaan, negara-negara itu mempunyai minyak sehingga mereka bisa mempersenjatai dan melindungi diri serta memaksakan kehendak mereka terkait dinamika di kawasan itu."
Laporan itu menunjukkan, Arab Saudi sempat tertinggal dalam pembelian senjata karena tidak memiliki kemampuan mengoperasikan teknologi canggih. Namun, kata Ben dalam laporannya, negara itu memiliki semakin banyak warga berpendidikan tinggi dan pandai teknologi.
Menurut David Cortright, direktur pada Institut Kajian Internasional di Universitas Notre Dame,
Arab Saudi sedang membangun unit persenjataannya di tengah pergeseran geopolitik di Timur Tengah. Sementara itu, Amerika Serikat pun mencari dukungan untuk menumpas militan Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS).
Dilansir dari AP, peraih manfaat terbesar dari meningkatnya pasar senjata di Timur Tengah adalah AS. AS mengekspor senjata senilai 8,4 miliar dollar AS ke Timur Tengah tahun lalu, naik dari 6 miliar dollar AS pada 2013.
Secara global, perdagangan senjata tahun lalu naik untuk kali keenam secara berturut-turut. Impor mencapai 64,4 miliar dollar AS dari 56 miliar dollar AS.
Amerika masih menjadi pengekspor terbesar senjata dengan 23,7 miliar dollar AS, diikuti Rusia dengan 10 miliar dollar AS, lalu Perancis, Inggris, Jerman, Italia, Israel, Tiongkok, Spanyol, dan Kanada.
India adalah importir terbesar tahun lalu, diikuti Tiongkok, Uni Emirat Arab, Taiwan, Australia, Korea Selatan, Indonesia, dan Turki.

Credit  KOMPAS.com

Penyadapan Australia, Berikut Penjelasan Presiden Direktur Indosat

Presdir Indosat Alexander Rusli

CB, JAKARTA - Indosat menyatakan tidak ada kerja sama dengan pihak luar terkait dengan isu penyadapan yang dilakukan oleh Australia terhadap jaringan seluler tersebut.

"Kami mempunyai manajemen tata laksana kebijakan dan pengendalian operasional dalam bentu penerapan sistem standar internasional seperti ISO 27001 (Manajemen Keamanan Informasi) dan ISO 31000 (Manajemen Resiko), yang menyangkut audit keamanan sistem jaringan," ujar Presiden Direktur Indosat Alexander Rusli, Minggu (8/3)
Dia menambahkan Indosat juga mematuh ketentuan peraturan penyadapan, sesuai ketentuan dan Indosat menyatakan dengan tegas tidak memiliki kerjasama dengan pihak asing yang bertujuan untuk melakukan penyadapan.

Dia menjelaskan sistem adalah jaringan publik yang menggunakan standar seperti yang ditentukan oleh pemerintah. Satu-satunya tindakan penyadapan yang diizinkan adalah yang dilakuka oleh lembaga resmi negara berdasarkan aturan hukum yang berlaku.

Sesuai dengan UU 36/1999 tentang Telekomunikasi, Indosat hanya menyediakan fasilitas penyadapan kepada aparat penegak hukum.

Tidak hanya itu, seluruh perangkat Indosat telah memiliki sertifikat dari Kementerian Kominfo 29/2008 tentang Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi.

"Keamanan jaringan Indosat sudah berstandar internasional sesuai ISO 27001," jelas dia.

Dia menambahkan, perusahaan telekomunikasi itu memiliki standar audit yang meliputi penerapan kontrol keamanan, kepatuhan terhadap kebijakan serta pengujian teknis teknis terhadap kerentanan jaringan, sehingga keamanan jaringan tetap terpelihara.

Dalam hal itu, Indosat secara tegas menyatakan bahwa tidak ada kerjasama penyadapan dengan pihak luar terutama dengan pihak asing, karena jelas hal tersebut melanggar Undang-undang yang berlaku serta merugikan kepentingan negara dan bangsa sendiri.

Credit  Bisnis.com

Tiongkok Tawari Pembiayaan US$40 Miliar Bangun Poros Maritim

 
 
China menawarkan pembiayaan untuk mendukung Poros Maritim.

CB, JAKARTA—Republik Rakyat Tiongkok menawarkan pembiayaan sebesar US$40 miliar yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah Indonesia untuk mendukung visi menjadi poros maritim dunia.
Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) RI A.M Fachir didampingi Dubes Ngurah Swajaya selaku Ketua Pokja Penguatan Diplomasi Ekonomi telah menerima kunjungan Duta Besar RRT Xi Feng. Pertemuan tersebut difokuskan untuk membahas isu penguatan kerja sama ekonomi.

“Indonesia dan Tiongkok perlu memperkuat upaya untuk menerjemahkan Kemitraan Strategis Komprehensif kedua negara menjadi suatu kerja sama yang konkret dan dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat luas”, kata Fachir dalam rilis yang diterima Bisnis, Minggu (8/3/2015).
Dengan adanya Pokja Penguatan Diplomasi Ekonomi yang dikoordinasi oleh Wamenlu RI, prioritas kerja sama ekonomi Indonesia akan difokuskan pada penyelesaian berbagai pending issues dengan negara sahabat, termasuk dengan RRT.

Menurutnya, ada beberapa kerja sama ekonomi dengan RRT yang perlu segera ditindaklanjuti, antara lain percepatan pembangunan ke-13 kawasan industri terpadu di Indonesia, penyusunan daftar proyek Five Year Development Program for Economic and Trade Cooperation, dan upaya bersama untuk dapat mengatasi defisit perdagangan Indonesia yang mencapai US$13,01 miliar pada tahun 2014.
“Pertemuan juga membahas kerja sama maritim, di mana Dubes RRT menawarkan Maritime Silk Fund sebesar US$40 miliar yang dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Indonesia guna mendukung visi Poros Maritim Dunia,” tambahnya.

Secara khusus pertemuan juga membahas rencana kunjungan kenegaraan Presiden RI ke RRT pada akhir Maret 2015, serta deliverables yang diharapkan dapat ditandatangani pada kunjungan tersebut. Pertemuan ditutup dengan komitmen dari tingkat leader RRT untuk hadir pada acara peringatan 60 tahun Konferensi Asia-Afrika yang dapat memberikan bobot penting bagi penguatan kerja sama Selatan-Selatan.

Credit  Bisnis.com

Rusia Mulai Bersiap Hadapi Kompetisi Pesawat Hipersonik

nShare

Foto: Stanislav Krasilnikov/TAS

 

 Pada sebuah pameran aviasi di India, terungkap bahwa perusahaan joint venture Rusia dan India telah memasuki tahap akhir dalam pengembangan misil hipersonik. Semua ini mengindikasikan bahwa Rusia sudah mulai aktif menciptakan senjata hipersonik.
 
Minggu lalu, sejumlah berita mengenai terobosan baru di bidang konstruksi mesin jet muncul di media secara bersamaan. Jurnalis melaporkan pembuatan bahan bakar khusus untuk kendaraan dan misil hipersonik, serta pembuatan mesin bebas oksigen untuk jet tempur PAK FA.

CEO Aviation Equipment Holding (anak perusahaan negara Rostec), Maxim Kuzyuk menyatakan bahwa mesin PAK FA kelak dapat distarter tanpa oksigen. "Ketika menciptakan PAK FA, kami telah merancang sistem starter bebas oksigen. Sistem pembakaran plasma dipasang di ruang pembakaran utama dan pasca-pembakaran. Inovasi ini diintegrasikan ke dalam mulut pipa dengan sistem plasma, dan ketika terisi minyak tanah, sistem tersebut akan menciptakan busur plasma," terang Kuzyuk. Menurut Kuzyuk, sistem unik ini belum memiliki tandingan serupa di dunia.
Kuzyuk juga menyebutkan bahwa sistem ini dapat menekan biaya produksi serta mengurangi bobot pesawat, karena pesawat tak lagi perlu memasang peralatan oksigen khusus, serta tak perlu menempatkan infrastruktur terestrial pendukung.
Namun, mesin starter bebas oksigen ini bukan hanya hemat biaya. Kehadiran mesin ini juga membuat Rusia selangkah lebih maju untuk menciptakan kendaraan hipersonik yang sangat membutuhkan teknologi mesin seperti ini.

AS juga baru saja menguji misil hipersonik mereka X-51, yang dalam uji coba terakhir dapat mencapai kecepatan stabil Mach 5,1. Sementara, Rusia tengah merancang senjata serupa, namun informasi terkait senjata tersebut sangat dirahasiakan. Bahkan, tak ada yang tahu nama atau kode produk yang masih dikembangkan ini.

Sebuah model misil hipersonik, Kh-90, pernah dipamerkan dalam beberapa pameran pada awal 2000-an, namun tiga tahun lalu perancang misil tersebut, MKB Raduga mengatakan bahwa proyek tersebut telah dihentikan sejak lama dan perusahaan tidak tahu jika ada proyek serupa. Pada 2013, Wakil Perdana Menteri Rusia Dmitry Rogozin mengatakan bahwa 'uji coba tengah dilakukan' namun 'benar-benar rahasia, dan Rusia tidak tertinggal dari AS di bidang ini'. Laporan media tentang motor bebas oksigen untuk PAK FA merupakan gaung dari uji coba tersebut.

Minggu lalu, Wakil Menteri Pertahanan Rusia Jendral Dmitry Bulgakov menyebutkan bahwa ilmuwan Rusia telah mengembangkan formula bahan bakar baru yang dapat membuat kendaraan hipersonik melaju dengan kecepatan lebih dari Mach 5. Selain itu, media juga ramai memberitakan kesuksesan yang dicapai oleh para kimiawan Rusia, termasuk pembuatan bahan bakar ekonomis untuk rudal jelajah dan inovasi untuk menggantikan minyak dalam memproduksi komponen bahan bakar. Kini, Rusia tengah sibuk merancang bahan bakar baru untuk salah satu jet tempur tercepat miliknya, MiG-35 (MiG-31). Bahan bakar jet khusus telah dikembangkan untuk tipe pesawat ini agar dapat melaju dengan kecepatan mendekati Mach 3.

Kerja Sama dengan India
Berita paling jelas terkait progres pengembangan senjata hipersonik Rusia, anehnya, muncul di India.

Dalam pameran aviasi Aero India 2015 minggu lalu, Kepala BrahMos Aerospace Ltd. Sudhir Mishra mengumumkan bahwa pengembangan misil hipersonik akan dilakukan dalam delapan hingga sepuluh tahun ke depan. "Ini akan menjadi misil hipersonik pertama di dunia," kata Mishra. BrahMos merupakan proyek gabungan Rusia dan India yang berdiri sejak 1998. Perusahaan ini telah merancang senjata misil untuk angkatan bersenjata India berdasarkan misil Yakhont (misil P-800 Oniks versi ekspor).
Moscow Aviation Institute terlibat dalam pengembangan tersebut. Namun, pihak Rusia sepertinya tak akan mengumumkan perkembangan terbaru proyek-proyek hipersonik yang bekerja sama dengan India, dan mungkin Sudhir Mishra melebih-lebihkan dengan menyebutkan BrahMos akan menciptakan misil hipersonik pertama di dunia. AS tak lama lagi akan menciptakan protipe senjata tersebut, dan Rusia akan bergerak ke arah yang sama.




Credit  RBTH Indonesia

Penyadapan, Australia Diduga Ingin Jatuhkan Jokowi

Presiden Joko Widodo  (ANTARA FOTO/Andika Wahyu)

 

  CB - Mantan kontraktor Badan Keamanan Nasional Amerika Serikat (NSA), Edward Snowden mengungkapkan, dua operator besar di Indonesia diduga telah dimata-matai badan intelijen negara asing.
Badan intelijen Selandia Baru (GCSB) bekerja dengan badan intelijen Australia (ASD) dalam memata-matai perusahaan telekomunikasi Indonesia, termasuk Telkomsel dan Indosat.

Kedua badan intelijen itu, kemudian menyusup ke jaringan operator Indonesia untuk 'menguping' segala percakapan pada sejumlah pejabat Indonesia sejak tahun 2009.

Pengamat politik Universitas Indonesia (UI), Budiyatna, mengatakan, disadapnya Telkomsel oleh Australia untuk mengincar Jokowi.

"Ini pasti ada sesuatu, dan mengincar Jokowi. Bisa-bisa dibongkar itu borok-boroknya Jokowi ke mata publik," kata Budiyatana saat dihubungi.
 
Menurut Budi, kasus penyadapan ini dicurigai ingin menjatuhkan Presiden Jokowi dari jabatannya sebagai pimpinan Negara..

"Ini jelas ada skenario untuk menjatuhkan Jokowi. Jelas sekali terlihat, jika sasaran Australia adalah Jokowi," ungkap Budi.

Diketahui dalam dokumen Snowden, ditulis negara Pasifik yang tercatat disadap yakni Fiji, Samoa, Kepulauan Solomon, dan Polynesia Prancis. GCSB disebut-sebut menyadap komunikasi melalui surat elektronik, panggilan telepon dan ponsel, pesan media sosial dan jalur komunikasi lainnya.

Snowden juga menyebut, salah satu agen GCSB bekerja dengan badan intelijen Australia (ASD) dalam memata-matai perusahaan telekomunikasi Indonesia.


Credit  VIVA.co.id