Raja Yogya Ucap Sabdatama: Orang Lain Dilarang Campuri Urusan Takhta

 
 Sri Sultan Hamengku Buwono X. TEMPO/Arif Wibowo



CB, Yogyakarta - Raja Keraton Yogyakarta Sultan Hamengku Buwono X mengucapkan perintah tertinggi atau Sabdatama di Bangsal Kencana Keraton Yogyakarta, Jumat, 6 Maret 2015. Ada delapan poin perintah yang dia ucapkan. Salah satunya Sultan melarang campur tangan orang lain dalam menentukan pewaris takhtanya.

Larangan itu disampaikan Sultan bagi seluruh keluarga Keraton dan warga Yogyakarta. Pada poin pertama, ia menyatakan tak seorang pun berhak melebihi kewenangan Keraton. Selanjutnya, ia mengatakan tak seorang pun bisa memutuskan persoalan Mataram, apalagi yang berkaitan dengan urusan kedudukan di tatanan pemerintahannya. “Kalebu kang gandeng-cenenge karo tatanan pamarintahan, kang bisa mutusake Raja,“ ucapnya.

Menurut Sultan, siapa pun orang yang disebut keturunan Keraton, baik laki-laki maupun perempuan, belum tentu dianugerahi kedudukan kecuali ia memang telah dinyatakan berhak menjadi raja. "Sing disebut tedak-turun kraton, sapa wae, lanang utawa wedok, durung mesti diparengake ngleksana ake dawuh kalenggahan, kang kaduwahake wis tinitik, “kata Sultan pada poin lima Sabdatama.

Jadi, kalau ada yang bicara tentang urusan itu, lebih-lebih orang pemerintahan, menurut Sultan, itu adalah tindakan yang salah. “Luwih-luwih pengageng pangembating praja, ora diparengake, lire kleru utowo luput, “katanya.

Sabdatama ini, menurut Sultan, akan menjadi rujukan dan paugeran (aturan) untuk urusan apa pun di Keraton Yogyakara. Dia juga menyatakan Sabdatama ini berlaku laiknya undang-undang dalam sebuah negara. Jika ada kebutuhan merevisi Undang-Undang Keistimewaan DIY, kata dia, dasar yang digunakan adalah Sabdatama ini. “Yen butuh mbenerake undang-undang keistimewaan, dasare sabdotomo lang ngowahi undang-undange.”

Sultan tiba di Bangsal Kencana pukul 10.00 WIB dengan didampingi permaisurinya, Gusti Kanjeng Ratu Hemas. Ia mengenakan baju takwo hijau bermotif bunga. Tak ada acara seremonial tertentu dalam pembacaan Sabdatama ini. Setelah datang dan duduk sebentar di kursinya, ia berdiri dan membaca Sabdatama selama enam menit. Berikutnya, ia langsung pergi meninggalkan bangsal tersebut. Para kerabat Keraton tak mau berkomentar banyak tentang Sabdatama itu.

Parentah Hageng Keraton Yogyakarta Kanjeng Raden Tumenggung Yudahadiningrat mengatakan, pada dasarnya, Sabdatama ini memerintahkan warga Keraton Yogtakarta tak mengomentari suksesi Raja Keraton. "Pada waktunya nanti, Sultan sendiri yang akan berbicara tentang pewaris takhtanya. Soal itu tunggu dawuh ndalem (perintah Sultan), katanya.

Dalam tata pemerintahan Keraton Yogyakarta, menurut dia, Sabdatama adalah aturan tertinggi. Aturan ini mirip dengan undang-undang dalam pemerintahan negara Indonesia.



Credit  TEMPO.CO

8 Poin Sabdatama Raja Yogya

Sri Sultan Hamengku Buwono X. TEMPO/Arif Wibowo

CB, Yogyakarta - Raja Keraton Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X mengucapkan perintah tertinggi atau Sabdatama di Bangsal Kencana Keraton, Jumat, 6 Maret 2015. Ada delapan poin perintah yang dikeluarkan Sultan. Salah satunya Sultan melarang campur tangan orang lain dalam menentukan pewaris takhtanya. Sultan membaca Sabdatama di hadapan Sri Pakualam IX dan kerabat Keraton Pakualaman, sentono dalem (kerabat Kasultanan Yogyakarta), abdi dalem keprajan (pejabat Kasultanan) dan abdi dalem punakawan (pegawai biasa Kasultanan).

Sabdatama tersebut berisi delapan butir perintah yang berbunyi:

Mangertiya, ingsun uga netepi pranatan, paugeran lan janjiku marang Gusti Allah, Gusti Agung kang kuasa lan cipta uga marang leluhur kabeh. Mulo ingsun paring dhawuh yaiku :
(Mengertilah, aku juga mematuhi aturan, tata krama, dan janjiku kepada Tuhan yang Maha Kuasa serta para leluhur. Karena itu, aku memberi perintah):

1. Ora isa sopo wae, ngungkuli utowo ndhuwuri mungguhing kraton. (Tak seorang pun bisa mendahului wewenang Keraton (Raja).

2. Ora isa sopo wae mutusake utawa rembugan babagan Mataram, luwih-luwih kalenggahan tatanan Mataram. Kalebu gandheng cenenge karo tatanan pamerintahan. Kang bisa mutusne Raja. (Tak seorang pun bisa memutuskan atau membicarakan ihwal Mataram. Terlebih aturan mengenai Raja, termasuk aturan pemerintahannya. Yang bisa memutuskan hanya Raja.

3. Marang sopo wae kang kaparingan kalenggahan, manut karo Raja sing maringi kalenggahan. (Siapa pun yang sudah diberi jabatan harus mengikuti perintah Raja yang memberikan jabatan).

4. Sing gelem lan ngrumangsani bagian saka alam lan gelem nyawiji karo alam, kuwi sing pantes diparingi lan diparengake ngleksanaake dhawuh lan isa diugemi yaiku: - pangucape isa diugemi -ngrumangsani sopo to sejatine -ngugemi asal usule. - kang gumelar iki wis ono kang noto. Dumadi onolir gumanti ora kepareng dirusuhi.

(Siapa saja yang merasa bagian dari alam dan mau menjadi satu dengan alam, dialah yang layak diberi dan diperbolehkan melaksanakan perintah dan bisa dipercaya. Ucapannya harus bisa dipercaya,tahu siapa jati dirinya, dan menghayati asal-usulnya. Bagian ini sudah ada yang mengatur. Bila ada pergantian, tidak boleh diganggu).

5. Sing disebut tedak turun kraton, sopo wae lanang utowo wedok, durung mesti diparengake ngleksanaake dhawuh kalenggahan. Kang kadhawuhake wis tinitik. Dadi yen ono kang omong babagan kalenggahan Nata Nagari Mataram, sopo wae, luwih-luwih pengageng pangembating projo ora diparengake, lir e kleru utowo luput. (Siapa saja yang menjadi keturunan Keraton, laki-laki atau perempuan, belum tentu diperbolehkan melaksanakan wewenang Keraton. Yang diberi wewenang sudah ditunjuk. Jadi tidak ada yang diperbolehkan membahas atau membicarakan takhta Mataram, terlebih para pejabat Keraton, khawatir terjadi kekeliruan).

6. Anane sabdatama, kanggo ancer-ancer parembagan opo wae, uga paugeran kraton, semana uga negara, gunakake undang-undang. (Sabdatama ini dimunculkan sebagai patokan untuk membahas apa saja, termasuk aturan Keraton dan negara).

7. Sabdatama kang kapungkur kawedarake jumbuh anane undang-undang keistimewaan, jumbuh anane perdais dan danais. (Sabdatama yang lalu terkait dengan perda istimewa dan dana istimewa).

8. Yen butuh mbenerake undang-undang keistimewaan, sabdo tomo lan ngowahi undang-undange. Kuwi kabeh dhawuh kang perlu dimangerteni lan diugemi. (Jika Undang-Undang Keistimewaan butuh direvisi, dasarnya Sabdatama. Itulah perintah yang harus dimengerti dan dilaksanakan).


Credit  TEMPO.CO

Maling Surat Michelangelo Minta Tebusan Rp 1,4 M ke Vatikan

Pemandangan lapangan Saint Peter's saat Paus Fransiskus memimpin misa di Vatikan, Minggu (28/4). REUTERS/Alessandro Bianchi

CB, Vatikan -Pimpinan Gereja Katolik Vatikan menerima tuntutan pembayaran uang tebusan oleh seorang pencuri dua surat yang ditulis tangan oleh Michelangelo, maestro pelukis aliran Renaissance. Surat-surat itu hilang sekitar 20 tahun lalu.

Juru bicara Vatikan Pastor Frederico Lombardi mengatakan kardinal yang bertanggung jawab pada pengelolaan gereja St Peter menerima telepon dari seseorang baru-baru ini. Si penelepon mengaku akan mengembalikan dokumen Michelangelo asalkan diberi uang tebusan sebesar 100 ribu euro atau setara Rp 1,4 miliar.

Seperti dikutip dari ABC, 9 Maret 2015, Vatikan menolak membayar tebusan yang diminta orang tak dikenal itu. "Kardinal menolaknya karena dokumen itu dicuri," kata Lombardi.
Dua surat Michelangelo yang dicuri itu salah satunya berupa disain untuk melukis Kapel Sistine dan pahatan patung David dan Peter yang belum dipublikasikan hingga sekarang. Michelangelo menandatangani surat itu berkisar pada tahun 1475-1564.

Vatikan belum pernah mempublikasikan hilangya dokumen Michelangelo itu hingga munculnya tuntutan uang tebusan untuk mengembalikannya baru-baru ini.

Hilangnya dokumen itu, menurut Lombardi, telah disampaikan secara resmi oleh seorang biarawati yang bertugas di arsip Vatikan pada tahun 1997.

Polisi Vatikan bersama polisi Italia akan menyelidiki hilangnya surat berharga itu. Pembangunan kompleks Gereja St Peter dan Basilicia menghabiskan waktu 100 tahun.


Credit  TEMPO.CO

Kronologi 16 WNI yang Hilang di Turki

www.turkishairlines.com

CB, Jakarta -Kementerian Luar Negeri masih mencari 16 warga negara Indonesia yang hilang di Turki. Pencarian melibatkan aparat keamanan Turki. Adapun Kepolisian RI dilibatkan dalam pelacakan latar belakang para pelawat yang berasal dari Surakarta dan Surabaya itu.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri, Arrmanatha Nasir, menjelaskan warga yang hilang ini pada awalnya tergabung dalam rombongan yang berjumlah 25 orang. Rombongan berangkat dari Jakarta pada 24 Februari lalu, dipandu seorang pemimpin tur yang disediakan biro perjalanan Smailing Tour.

Mereka menumpang maskapai Turkish Airlines TK-67 dan mendarat di Bandara Turkish Internasional Ataturk, Istanbul. “Setelah mendarat, 16 turis asal Indonesia itu pamit kepada pemimpin rombongan,” ujar Arrmanatha di Jakarta, kemarin.

Menurut dia, anggota rombongan yang memisahkan diri itu berjanji akan bergabung kembali pada 26 Februari di Kota Pamukkale, Turki. Pada tanggal yang dijanjikan, mereka tak muncul. Menurut Arrmanatha, pemimpin rombongan berusaha menghubungi mereka melalui pesan pendek. “Mereka menjawab tidak akan bergabung dengan rombongan dan akan memberi tahu kapan waktu yang tepat mereka akan kembali,” katanya.

Hingga jadwal kepulangan, 4 Maret 2015, keenam belas orang tersebut tidak juga memberikan kabar. Rombongan yang tersisa kembali ke Tanah Air menggunakan pesawat Turkish Airlines TK-66.

Arrmanatha enggan menyimpulkan penyebab hilangnya mereka karena kasus ini masih dalam penyelidikan. Namun Badan Intelijen Negara pada Selasa lalu mencurigai belasan turis Indonesia itu menghilang untuk bergabung sebagai milisi Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS).


Credit  TEMPO.CO

Jenderal AS Sambangi Kapal Induk Prancis Penyerang ISIS

Komandan militer AS menyambangi kapal induk Prancis yang sedang menjalankan misi menyerang ISIS. Foto: Reuters.

 

 

WASHINGTON (CB) - Komandan militer Amerika Serikat (AS), Jenderal Martin Dempsey, menyambangi kapal induk Charles De Gaulle milik Prancis yang berada di Teluk untuk misi menyerang ISIS.

Militer AS menyebut kunjungan ke kapal induk Prancis itu sebagai kunjungan luar biasa. ”Saya pikir itu mendorong Perancis bahwa mereka akan mengerahkan kemampuan yang langka dan berharga dalam perang ini,” ujar Jenderal Dempsey saat dalam perjalanan menuju Teluk.

”Ini adalah refleksi dari betapa pentingnya (misi ini) untuk mereka,” lanjut dia. Kapal induk De Gaulle berangkat dari markasnya di Toulon pada 13 Januari 2015 untuk menjalankan misi perang melawan kelompok Islamic State Iraq and Syria (ISIS) selama lima bulan.

Kapal induk Prancis itu akan bekerjasama dengan kepal perang AS, USS Carl Vinson. Kapal induk Prancis yang tiba di Teluk bulan lalu, membawa 12 pesawat tempur Rafale dan sembilan pesawat jet tempur super Etendard.

Perancis sendiri juga memiliki pesawat jet tempur yang bermarkas di sebuah lapangan udara di Uni Emirat Arab dan Yordania ketika ikut misi menyerang Irak beberapa tahun silam. Jenderal Dempsey mengatakan penyebaran kapal induk yang memerangi ISIS itu operasinya di bawah komando militer AS.

”Fakta bahwa kita memiliki koalisi dan mereka (kelompok ISIS) memiliki ideologi radikal ini, yang pada akhirnya akan menjadi kehancuran bagi mereka,” ujar Dempsey.


Credit  SINDOnews

Terungkap, Baterai Kotak Hitam MH370 Habis Sebelum Kecelakaan

Baterai kotak hitam MH370 dilaporkan habis satu tahun sebelum kecelakaan. Foto: Reuters

 

KUALA LUMPUR (CB) - Laporan komprehensif pertama insiden kecelakaan pesawat Malaysia Airlines MH370 akhirnya dirilis bertepatan dengan satu tahun insiden tersebut. Dalam laporan tersebut, muncul beberapa fakta baru yang cukup mengejutkan.

Melansir Guardian, Minggu (8/3/2015), salah satu fakta yang mengejutkan adalah mengenai pinger locator yang menempel di kotak hitam pesawat nahas tersebut. Dalam laporan itu disebutkan, bahwa baterai pinger locator, yang menjadi acuan pencarian, sudah habis satu tahun sebelum kecelakaan itu terjadi.

Selain mengenai pinger locator, dalam laporan itu juga disebutkan beberapa detail terbaru mengenai kecelakaan pesawat yang membawa lebih dari 200 penumpang itu. Namun, menurut tim investigasi, laporan ini dirilis bukan untuk menyalahkan salah satu pihak, tapi untuk memberikan pelajaran bukan hanya bagi Malaysia Airlines, tapi juga untuk maskapai lainnya.

"Satu-satunya tujuan dari penyelidikan adalah pencegahan kecelakaan atau insiden serupa di masa depan, dan bukan ditujukan untuk menyalahkan atau meminta pertanggung jawaban dari beberapa pihak," tulis tim investigasi dalam laporan yang dirilis di Kuala Lumpur tersebut.

Sementara itu, baik pemerintah China, Malaysia ataupun Australia menegaska,n mereka tidak akan menghentikan pencarian pesawat nahas tersebut. Pencarian ini akan terus dilakukan demi keluarga penumpang pesawat tersebut.


Credit  SINDOnews

PT Pindad Uji Coba Munisi 105 MM Howitzer

Granat meriam Howitzer 105 mm produk PT Pindad, Turen, Kabupaten Malang (sumber: Suara Pembaruan/Aries Sudiono)

 

Lumajang (CB)- Pabrik munisi (amunisi) organik PT Pindad, Turen, Kabupaten Malang, Provinsi Jatim, mengelar uji coba produk Munisi Kaliber Besar (MKB) untuk Meriam 105 milimeter (mm) Howitzer di Lapangan Tembak Dinas Penelitian dan Pengembangan (Ditlitbang) TNI AU di tepian pantai, Desa Pandawangi, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang, Jatim, Jumat (6/3).
Terdapat tiga jenis amunisi atau biasa disebut pula dengan granat meriam Howitzer 105 mm yang diuji coba, yakni jenis Practice Cadtrige, Smoke Hell, dan High Explosice (HE).
Uji coba Munisi Arteleri Medan (MAM) jenis 105 Howitzer tersebut dihadiri petinggi TNI AD di antaranya, Wakasad Log Brigjen TNI Jani, Dirpalad Brigjend TNI Basuki Abdulla dan Danpusenarmed Brigjen TNI Sonhaji, guna melihat langsung dari dekat kehebatan amunisi karya putra-putra terbaik bangsa. "Kita ingin mengetahui kemampuan dari 105 Howitzer,' ujar Brigjen TNI Jani kepada wartawan.
Menurut dia, 105 Howitzer adalah produk anak negeri yang tidak kalah hebatnya dengan amunisi dari luar. Selain murah dan sangat efektif, karena mampu diproduksi sendiri, maka sangat membantu dalam pertempuran dan operasi militer. "Kita sudah pernah coba dan terus kita tingkatkan kemampuan efektif dari 105 Howitzer," ujarnya.
Sementara itu, Kadiv Munisi PT Pindad Malang, I Wayan Sutaman mengaku, pengembangan munisi terus dilakukan guna membantu TNI, sehingga alutsista (alat utama sistem pertahanan) TNI tidak kalah dengan luar negeri. 105 Howitzer yang diujicobakan tersebut memang khusus dirancang untuk memenuhi kebutuhan Armed dan Marinir, tandas I Wayan Sutaman.

Lebih hebat
Sesuai hasil uji coba, kemampuan dari 105 Howitzer bisa meluncur sejauh 11 kilometer dengan dampak ledakan 25 meter persegi. Munisi Howitzer membantu pergerakan prajurit dalam operasi militer guna memasuki markas musuh. Granat Meriam adalah salah satu alutsista MKB yang digunakan oleh TNI Angkatan Darat dalam rangka menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Menurut Sutaman, granat meriam atau munisi meriam, terdiri dari beberapa bagian seperti, bagian selongsong, bagian propelan sebagai pendorong, serta bagian hulu ledak. Teknologi yang digunakan adalah teknologi dari Swedia. Kapasitas dari filling atau pengisian TNT ataupun campuran TNT ke dalam hulu ledak granat meriam ini sendiri mencapai 1.200 kg per shift, dan di dalam hulu ledak granat meriam 105 berisi 2 kg TNT. Itu berarti dalam sehari PT Pindad mampu melakukan pengisian hulu ledak granat meriam sebanyak 600 hulu ledak.
Granat meriam itu sendiri dimasukkan ke dalam laras meriam (loading), dan titik jatuhnya, tergantung dari elevasi atau sudut dari loading yang diinginkan. Penggunaan granat meriam di TNI AD itu sendiri sudah sejak perang dunia ke dua (PD II) hingga selesai. TNI AD yang di waktu-waktu sebelumnya masih menggunakan granat meriam produk luar negeri, kini sudah mulai menggunakan produk PT Pindad.
PT Pindad di Turen, Kabupaten Malang sudah memproduksi granat meriam. Fasilitas untuk produksi granat meriam yang disebut dengan filling plant (khusus bagian hulu ledak) itu sendiri sudah dimiliki sejak 1991. Unit filling plant yang dimiliki PT Pindad tersebut merupakan yang terbesar se-Asia Tenggara. Bahkan, beberapa negara tetangga belum memiliki filling plant sebagaimana dimiliki PT Pindad.



Credit  Beritasatu

Satu Tersangka Kasus Pembunuhan Oposisi Rusia Ledakkan Diri

 

Petugas kepolisian memeriksa mayat Boris Nemtsov. (CNN Indonesia/Reuters/Pavel Bednyakov)

 

Jakarta, CB -- Otoritas Rusia sudah menangkap lima orang tersangka dalam kasus pembunuhan tokoh oposisi Boris Nemtsov. Tersangka keenam diduga membunuh dirinya sendiri saat hendak ditangkap polisi di ibu kota Republik Chechen.

Beslan Shavanov, nama tersangka itu, dikepung di sebuah bangunan di Grozny, pada Sabtu (7/3) sore. Seperti dilaporkan Rusia 24, polisi mencoba menangkap Shavanov. Tapi dia disebut melemparkan granat ke arah polisi, sebelum akhirnya meledakkan dirinya sendiri.

Ini terjadi tak lama setelah Rusia mengumumkan telah melakukan lima penangkapan terkait pembunuhan terhadap Nemtsov yang terjadi pada akhir Februari lalu. Salah satu tersangka mengaku punya alibi.

“Pada saat pembunuhan saya sedang bekerja sebagaimana biasanya, ada banyak orang, kolega, siapa yang akan mengkonfirmasi ini,” kata salah seorang tersangka bernama Tamerlan Eskerkanov,

Dua berkas tersangka secara resmi telah dilimpahkan dan tiga orang masih dalam status tersangka. Begitu kata juru bicara pengadilan, Anna Fadeyeva.

Nemtsov, salah seorang pengkritik Presiden Rusia Vladimir Putin tewas ditembak di punggungnya di sebuah jembatan di Moskow, ketika berjalan dengan teman wanitanya dekat Kremlin. Video pengamatan memperlihatkan seseorang berjalan cepat dari bahu jalan dan masuk ke dalam sebuah mobil.

Seperti dilansir CNN dari laporan Sputnik News, dua dari tersangka itu adalah Anzor Gubashev dan Zaur Dadayev. Yang lain adalah Ramzan Bakhayev dan Shagit Gubashev, adik bungsu Anzor.

Dadayev sebelumnya bekerja sebagai petugas polisi di Batalion kepolisian Chechen dan pernah jadi wakil komandan grup di Kementerian Dalam Negeri Republik Chechen. Sedangkan Gubashev bekerja di sebuah perusahaan keamanan di Moskow.

Gubashev ditangkap di antara kota Malgobek dan desa Voznesenovskaya. Sementara Dadayev diciduk di Kota Magas.

Credit  CNN Indonesia

Peran AS dalam serangan gagal Filipina diselidiki

Presiden Filipina Benigno S. Aquino III (ANTARA FOTO/Widodo S Jusuf)

 

Manila (CB) - Serangan jadi bencana terhadap tersangka pegaris keras memicu kegentingan politik terburuk bagi Presiden Filipina Benigno Aquino dan pertanyaan tentang sejauh mana peran Amerika Serikat dalam gerakan itu memperdalam kesulitannya.

Beberapa anggota parlemen Filipina bertanya apakah tentara Amerika Serikat memainkan peran utama dalam gerakan pada Januari itu, yang berakhir dengan 44 polisi khusus tewas di ladang di bagian selatan negara tersebut.

Mereka menunjuk laporan bahwa pesawat nirawak Amerika Serikat menerbangi daerah tersebut saat itu dan dikatakan memancarkan kembali seketika gambar kepada komandan negara adidaya tersebut saat kegagalan itu terjadi.

Ketua Senat Franklin Drilon, anggota kuat dari Partai Liberal berkuasa, adalah satu dari sedikit-dikitnya lima senator, yang mengangkat persoalan tentang apa yang Amerika Serikat tahu.

"Apakah FBI (Biro Penyelidikan Pusat) tahu sebelumnya tentang gerakan itu?" kata Drilon bertanya kepada kepala satuan polisi khusus Getulio Napenas, yang kehilangan jabatannya akibat peristiwa itu, dalam satu sidang.

"Atau ada tentara Amerika Serikat? Apakah mereka tahu tentang gerakan?" katanya.

Menurut ketentuan penempatan pelatihan antiterorisme, Amerika Serikat tidak diizinkan terlibat dalam pertempuran di Filipina.

Pejabat pemerintah Amerika Serikat kepada AFP menyatakan pasukannya membantu pengungsian korban, tapi gerakan itu direncanakan dan dilaksanakan pejabat Filipina, dan menolak menanggapi lebih lanjut.

Menteri Luar Negeri Filipina Albert del Rosario menolak memberikan jawaban langsung ketika ditanya tentang peran Amerika Serikat. Ia hanya berbicara secara umum tentang bantuan Amerika Serikat kepada Manila dalam menekan militansi.

"Dengan Amerika Serikat, kami memiliki kerjasama sangat erat kontraterorisme," kata del Rosario kepada AFP melalui pesan tertulis.

Ia berulang kali mengatakan di tempat lain bahwa gerakan itu dipimpin pejabat Filipina.

Serangan prafajar oleh pasukan polisi khusus di desa pertanian terpencil dikuasai pemberontak Moro di selatan itu direncanakan sebagai serangan mendadak untuk menangkap atau membunuh dua orang di daftar "teroris" paling dicari pemerintah Amerika Serikat.

Meskipun salah satu tersangka pejuang itu dilaporkan tewas, ratusan pemberontak dengan cepat mengalahkan jumlah polisi, menjebak kelompok besar di ladang jagung dan membantai 44 polisi khusus itu dalam pertempuran sepanjang hari.

Credit ANTARA News

Perempuan pejuang Jerman tewas saat perangi ISIS

Pejuang Unit Perlindungan Rakyat Kurdi (YPG)di Tel Jumaa, utara kota Tel Tamr, Suriah (REUTERS/Rodi Said)

 

Beirut (CB) - Seorang perempuan muda Jerman terbunuh saat berperang bersama pasukan Kurdi dalam menghadapi militan ISIS di Suriah timur laut, umum Observatorium Suriah untuk HAM seperti dikutip AFP.

Kepala Observatorium Rami Abdel Rahman mengatakan perempuan yang masih berusia 20-an itu tewas dalam beberapa jam terakhir dalam sebuah pertempuran sejak Sabtu untuk mempertahankan kota Tal Tamr di provinsi Hasakeh.

Perempuan Jerman yang namanya belum diumumkan itu menjadi orang Barat ketiga yang terbunuh sewaktu berperang bersama Kurdi di Suriah.

Warga Inggris Konstandinos Erik Scurfield dan penduduk Australia Ashley Johnston sudah lebih dulu tewas di Hasakeh.

Paling tidak 40 pejuang Kurdi dan militan ISIS terbunuh dalam pertempuran di Tal Tamr, kata Observatorium HAM Suriah.

Kabar kematian perempuan Jerman yang belum dipastikan Berlin itu terjadi bertepatan dengan Hari Perempuan Internasional.

Perempuan mencapai 35 persen dari total pasukan Unit Pelindung Rakyat Kurdi (YPG) atau sekitar 7.000 orang.  Perempuan-perempuan ini menerima latihan tempur dari rekan-rekan pria seperjuangan mereka, demikian AFP.

Credit  ANTARA News

Saat Tiba di Banda Aceh, Jokowi Disambut Prosesi Adat "Peusijuek"

 

TRIBUN MEDAN / RISKI CAHYADI Ilustrasi: Presiden Joko Widodo (Jokowi)

BANDA ACEH, CB -- Presiden Joko Widodo tiba di Banda Aceh dalam kunjungan kerjanya, Minggu (8/3/2015) malam. Rencananya, Jokowi dijadwalkan meninjau pembangunan waduk di Paya Bakong, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh, Senin besok. Ini merupakan kunjungan Joko Widodo pertama ke Propinsi Aceh pasca terpilihnya ia menjadi presiden.
Rombongan presiden tiba di Bandara Lanud Iskandar Muda disambut hujan lebat. Setiba di Lanud Iskandar Muda, Jokowi akan disambut dengan tradisi peusijeuk oleh Wali Nanggroe Malik Mahmud Al Haythar dan pemuka adat lainnya. Tradisi peusijuek umum dilakukan di semua kegiatan adat dalam kehidupan masyarakat di Aceh, termasuk dalam menyambut tamu.
Setelah tiba, rombongan langsung menuju tempat istirahat di Hermes Hotel. "Pak Presiden dan rombongan akan beristirahat dulu di Banda Aceh, sebelum melakukan kunjungan kerja ke daerah pada esok hari," kata Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) Letkol Inf Machfud, Minggu (8/3/2015).
Disebutkan Kapendam, Presiden Jokowi akan berada di Aceh selama dua hari. Di Kabupaten Aceh Utara, Jokowi yang juga didampingi istrinya, Iriana, akan melakukan peletakan batu pertama pengerjaan proyek bendungan Keureuto di Kecamatan Paya Bakong. Proyek ini merupakan proyek yang didanai APBN senilai Rp1,7 triliun.
"Presiden akan bertolak ke Aceh Utara dengan menumpangi pesawat CN-295 dari Lanud Blang Bintang menuju Bandara Malikussaleh, Lhokseumawe," ujarnya.
Sebelum menuju bendungan, tambah Kapendam, Presiden akan mampir ke Guest House PT Arun untuk mendengarkan presentasi PT Perta Arun Gas mengenai proyek regasifikasi di bekas eks kilang PT Arun.
"Kemungkinan juga akan melihat langsung lokasi bekas pabrik kilang arun yang kini dipakai PT Perta Arun Gas. Baru setelah itu, Presiden naik helikopter ke lokasi waduk," katanya.
Sementara untuk keesokan harinya pada Selasa, Presiden Jokowi akan menuju Sabang. Di pulau ini Jokowi akan meninjau proyek bendungan Paya Seunara, Kecamatan Sukakarya, Sabang.
“Pak Presiden juga akan berkunjung ke tugu 0 kilometer Indonesia untuk meluncurkan logo Hari Ulang Tahun (HUT) RI ke 70," ucap Letkol Inf Machfud.

Pengamanan ketat
Kunjungan Presiden selama tiga hari di Aceh mendapat pengamanan ketat. Kapendam Iskandar Muda, Letkol Macfud mengatakan sebanyak 4.117 pasukan gabungan dari TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Kepolisian Republik Indonesia, akan mengamankan kunjungan tersebut.
“Pasukan itu ditempatkan disemua daerah yang akan dikunjungi, yaitu di Aceh Utara, Lhokseumawe, Banda Aceh, dan Sabang, termasuk angkatan laut dan angkatan udara,” ujar Letkol Mahfud.

Credit  KOMPAS.com

Pemprov Papua Berencana Gugat Pt Freeport Indonesia

JAYAPURA, CB – Pemerintah Provinsi Papua berencana menggugat PT Freeport Indonesia (PTFI). Sebab, perusahaan tambang emas dan tembaga yang beroperasi di Kabupaten Mimika, Papua, itu tak membayar retribusi pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan sesuai Peraturan Daerah yang berlaku.

Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Papua, Bangun S Manurung, mengatakan, sejak tahun 1990, PTFI tak mematuhi kewajiban membayar retribusi sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Irian Jaya Nomor 5 Tahun 1990 tentang pengendalian dan pengambilan air bawah tanah, air permukaan dan pembuangan limbah.

Bangun menjelaskan, berdasarkan Perda tersebut, seharusnya PTFI setiap tahun wajib membayar retribusi kepada Pemerintah Provinsi Papua sebesar Rp 360 miliar. Namun kenyataannya, PTFI hanya membayar Rp 1,5 miliar.

“Jelas-jelas itu kewajiban yang harus diselesaikan karena Perda sudah berlaku sejak tahun 1990, saat itu Provinsi Papua masih bernama Irian Jaya. Sementara PTFI baru memperbaharui kontrak karya pada tahun 1991. Pemerintah Provinsi Papua berencana membawa kasus ini ke Pengadilan Perpajakan,” jelas Bangun saat menghadiri peluncuran buku Menggugat Freeport di Abepura, Jayapura, Sabtu (7/3/2015).

Aturan tentang pengendalian pengambilan air bawah tanah dan air permukaan serta pembuangan limbah telah diatur Pemerintah Provinsi Papua melalui Peraturan Daerah dalam Perda Provinsi Irian Jaya Nomor 5 Tahun 1990. Peraturan daerah ini kemudian dibuat spesifik sesuai permintaan Kementrian Dalam Negeri untuk mengatur tersendiri pengambilan air bawah tanah dan air permukaan, melalui Perda Provinsi Irian Jaya Nomor 22 tahun 1995.

Dalam perkembangannya, Pemerintah Provinsi Papua sudah beberapa kali melakukan revisi terhadap aturan pengambilan air bawah tanah dan air permukaan dan mempertegas sebagai pajak daerah melalui Perda Provinsi Papua Nomor 4 tahun 2011. Dalam Perda ini, Pemprov Papua menetapkan tarif pajak air permukaan sebesar 10 persen dari volume air bawah tanah atau air permukaan yang diambil dan dimanfaatkan.

Pembayaran pajak ini dilakukan setiap bulan dan jika wajib pajak lalai akan dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 25 persen dari pokok pajak, ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga 2 persen setiap bulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar.

Juru bicara PTFI, Daisy Primayanti, yang dikonfirmasi melalui surat elektronik, belum memberikan tanggapan terkait tudingan perusahaan tambang tersebut melakukan kelalaian tak membayar retribusi pajak air sesuai aturan berlaku.


Credit  KOMPAS.com

Pengamat: Indonesia Berdaulat Tentukan Eksekusi Mati

Perdana Menteri Australia, Tony Abbott.

Advertisement

CB, SEMARANG -- Pengamat hubungan internasional Universitas Wahid Hasyim Semarang Anna Yulia Hartati menegaskan Indonesia berdaulat menentukan perundangan sendiri, termasuk melaksanakan eksekusi mati.

"Eksekusi mati terhadap dua terpidana narkotika asal Australia, Andrew Chan dan Myuran Sukumaran, tidak akan menyebabkan putusnya hubungan diplomatik Indonesia dengan Australia," katanya di Semarang, Kamis (5/3).

Ketegangan, lanjut dia, memang akan terjadi antarkedua negara jika eksekusi terhadap dua terpidana narkotika itu dilakukan. Akan tetapi, yang paling parah akan menyebabkan rasa tidak nyaman untuk saling berinteraksi.

Menurut dia, pemutusan hubungan diplomasi dan kerja sama antarnegara tidaklah semudah membalikkan telapak tangan sebab ada hubungan antarwarga negara yang tidak bisa diputus oleh masing-masing negara.

"Seperti ketegangan antara Thailand dan Myanmar yang terjadi beberapa waktu lalu.

Ternyata tidak membuat warga dari kedua negara itu untuk berhenti berinteraksi," katanya.

Ia menjelaskan hubungan internasional diatur dalam Konvensi Wina tahun 1961 mengenai Hubungan Diplomatik. Yang intinya sebenarnya adalah saling menghormati kedaulatan masing-masing negara.

Permintaan Perdana Menteri (PM) Australia Tony Abbott kepada pemerintah Indonesia agar membatalkan hukuman mati terhadap duo "Bali Nine", yakni Andrew dan Myuran, kata dia, merupakan hal yang wajar.

Namun, kata dia, Pemerintah Indonesia yang sudah menyatakan perang melawan narkotika harus tegas dan berkomitmen dengan kebijakannya.

"Kapasitas Abbott adalah pemimpin negara yang berkewajiban melindungi warga negaranya. Sama halnya dengan Presiden Indonesia yang meminta pembatalan hukuman mati bagi WNI di luar negeri yang divonis mati," katanya.

Berkaitan dengan keberatan yang disampaikan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terhadap hukuman mati di Indonesia, dia juga menilainya sebagai kewajaran karena dasar keberatan PBB adalah tercabutnya hak hidup yang dijamin hak asasi manusia (HAM).

Akan tetapi, kata Anna, PBB tidak melihat kesalahan apa yang dilakukan manusia tersebut.

"Pemerintah Indonesia sudah bertindak benar dengan meratifikasi beberapa peraturan internasional terkait dengan HAM. Akan tetapi, Indonesia mempunyai kedaulatan untuk menentukan peraturan perundang-undangannya sendiri," katanya.

Credit  REPUBLIKA.CO.ID

Australia Protes Perlakuan Indonesia terhadap Duo Bali Nine

 

Andrew Chan dan Myuran Sukumaran (AFP) 

 

Canberra (CB) - Pemerintah Australia mengeluhkan perlakuan dua narapidana Bali Nine yang hendak dieksekusi mati. Secara resmi, pemerintah Australia akan mengajukan protes resmi kepada Indonesia terkait hal tersebut.

Protes diajukan Australia setelah beberapa foto beredar yang menunjukkan seorang polisi Indonesia dengan duo Bali Nine, Myuran Sukumaran dan Andrew Chan di dalam pesawat, saat mereka dipindahkan ke LP Nusakambangan. Padahal pengamanan pemindahan dua narapidana sangat ketat.

Yang dipermasalahkan Australia, sang polisi tampak tersenyum di dalam foto tersebut. Media-media Australia memberitakan foto tersebut dan memicu kemarahan publik di Australia.

"DFAT (Departemen Luar Negeri dan Perdagangan) telah berbicara dengan Duta Besar Indonesia dan mengajukan protes soal perlakuan tersebut -- tidak hanya masalah foto, tapi perlakuan secara keseluruhan terhadap keduanya," ujar juru bicara kantor Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop, seperti dilansir Reuters, Jumat (6/3/2015).

"Menlu akan segera bertemu dengan Duta Besar Indonesia," imbuhnya, sembari menambahkan belum ada jadwal pasti pertemuan tersebut.

Menlu Bishop sebelumnya mengusulkan pertukaran tahanan antara kedua negara, sebagai upaya untuk menyelamatkan Myuran dan Andrew dari eksekusi mati. Bishop tidak menyebut lebih rinci tahanan WNI yang akan ditukarkan.

Namun media Australia, Sydney Morning Herald pada Kamis (5/3), menyebut ketiga WNI itu merupakan tahanan kasus penyelundupan narkoba tahun 1998 lalu. Mereka adalah Kristito Mandagi, Saud Siregar dan Ismunandar yang ditangkap karena menyelundupkan 390 kg heroin dengan kapal.

Atas tawaran Menlu Bishop itu, Presiden Jokowi telah menyatakan penolakannya. Indonesia menegaskan, tidak ada dasar hukum untuk pertukaran tahanan antara pihaknya dengan Australia.


Credit  Detiknews