India Batalkan Pembelian Pesawat Tempur Rafale dari Prancis, Lirik Pesawat Rusia

CB - India mengumumkan pembelian 126 pesawat tempur multi-peran berukuran sedang (medium multi-role combat aircraft/MMRCA) dari perusahaan Prancis Dassault Aviation resmi dibatalkan.
Berdasarkan informasi dari situs Business Standard India, pembatalan itu dilatarbelakangi oleh tingginya biaya keseluruhan proyek pengadaan pesawat tersebut.

Tender global pengadaan 126 pesawat tempur ini merupakan tender pertama yang dibuka oleh Kementerian Pertahanan India untuk mencari pesawat tempur terbaik berdasarkan life cycle costing (LCC). Artinya, pemenang tender bukanlah pesawat yang paling murah, melainkan pesawat tempur yang memiliki perbandingan harga dan kualitas terbaik, pesawat berbiaya rendah yang ditargetkan dapat bertahan selama 30-40 tahun.
Berdasarkan perjanjian awal, 18 dari 126 pesawat Rafale seharusnya dibeli secara langsung dari Dassault, dan Hindustan Aeronautics Limited (HAL) akan memproduksi 108 sisanya dibawah lisensi dari Dassault, di fasilitas perakitan di kota Bangalore, India.
Namun, Dassault Aviaton menolak menyokong secara penuh pembuatan 108 pesawat yang akan dirakit di India. Hal itu otomatis meningkatkan biaya keseluruhan proyek ini.

Sebelumnya, pada Oktober 2014 lalu, Dubes Rusia untuk India Aleksander Kadakin dikejutkan oleh keputusan Angkatan Bersenjata India yang hendak membeli 126 pesawat tempur Rafale dari Prancis.
Menurut Kadakin, jika terjadi konflik, pesawat tempur Sukhoi buatan Tiongkok akan dengan mudah mengalahkan pesawat tempur buatan perusahaan Prancis Dassault Aviation tersebut.
Menteri Pertahanan India Manohar Parrikar menyampaikan, pesawat Sukhoi-30 MKI yang telah dibuat oleh Hindustan Aeronautics di Nashik dirasa dapat menggantikan pesawat Rafale, demikian tertulis dalam situs IndiaSpend.

Sukhoi-30 MKI saat ini merupakan pesawat tempur tercanggih yang dimiliki India. Pesawat ini menjadi tulang punggung pasukan tempur India. Harga pesawat tersebut jauh lebih murah, yakni separuh dari harga Rafale.
Angkatan Udara India pertama kali menandatangi pembelian delapan pesawat tempur Su-30K dan 32 pesawat multi-peran Su-30 MK dengan pemerintah Rusia pada 1996. AU India kemudian membeli sepuluh pesawat Su-30 MK tambahan pada Desember 1998.

Dubes Rusia untuk India: Rafale Prancis Akan Dijatuhkan Sukhoi Seperti Nyamuk

Dubes Rusia untuk India Aleksander Kadakin dikejutkan oleh keputusan Angkatan Bersenjata India yang hendak membeli 126 pesawat tempur Rafale dari Prancis.
Menurut Kadakin, jika terjadi konflik, pesawat tempur Sukhoi buatanTiongkok akan dengan mudah mengalahkan pesawat tempur buatan perusahaan Prancis Dassault Aviation tersebut, demikian dikabarkan media Rusia

Credit  RBTH Indonesia

Ini Beda RI dan Australia dalam Upaya Menyelamatkan Warganya

Jubir Kemlu, Arrmanantha Nassir menyebut Indonesia mencoba melakukan perlidungan warganya di luar negeri sejak awal kasus, bukan saat vonis sudah jatuh. Foto victor maulanasindonews

JAKARTA (CB) - Pemerintah Australia terus membandingkan sikap Indonesia seputar hukuman mati. Australia menyebut Indonesia selalu meminta negara lain untuk mengampuni warga Indonesia (WNI) yang terkena hukuman mati di luar negeri, sementara Indonesia sendiri tidak pernah memberikan keringanan kepada negara lain yang warganya dihukum mati di Indonesia.

Menanggapi hal tersebut, juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Arrmanantha Nasir, pada Selasa (17/2/2015) menyatakan, sudah kewajiban setiap negara untuk melindungi warganya di luar negeri. Namun, Indonesia melakukannya sejak awal kasus dimulai, bukan saat vonis sudah jatuh.

"Kita berusaha sebisa mungkin melindungi warga negara kita sesuai dengan koridor hukum negara tersebut. Tapi kembali lagi, kita melakukannya sejak awal," ucap pria yang kerap disapa Tata tersebut.

"Kita melakukannya sejak mengetahui WNI yang kena masalah hukum, kita langsung terlibat dengan mendatangi tempat tahanan mereka. Kita liat kondisi fisik dan mentalnya, kita diskusi soal apa yang terjadi sama mereka, kita terus ikuti prosesnya. Dan dalam beberapa kasus, kita berhasil membebaskan mereka dari hukuman mati," imbuhnya.

"Kita melakukan perlindungan bukan saat vonis sudah dijatuhkan, tapi saat masih proses pengadilan itu sendiri," tambahnya.

Australia sendiri hingga saat ini terus mendesak Indonesia mengampuni dua warganya yang jadi terpidana mati kasus narkoba, Andrew Chan dan Myuran Sukumaran. Kedua anggota sindikat narkoba Bali Nine itu bakal dieksekusi dalam waktu dekat.


Credit  SINDOnews

ISIS Bakar Hidup-hidup 45 Orang di Irak Barat

Para pendukung ISIS berkonvoi di Irak. ISIS dilaporkan membakar hidup-hidup 45 orang di Irak barat. Foto Independent.

AL BAGHDADI (CB) - Militan Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) dilaporkan telah membakar hidup-hidup 45 orang di wilayah Al-Baghdadi, Irak Barat. Hal itu disampaikan seorang kepala polisi daerah di Irak barat, Kolonel Qasim al-Obeidi.

Identitas 45 orang yang dieksekusi ISIS tidak jelas, begitu juga dengan kesalahan mereka. Namun, Obeidi meyakini para korban ISIS itu adalah anggota pasukan keamanan Irak.

Pekan lalu, ISIS menyerbu dan mengusai Al Baghdadi. Kelompok itu juga menyerang pangkalan udara did ekat Ain al-Asad, di mana ratuan marinir Amerika Serikat (AS) bermarkas di pangkalan itu.

Obeidi juga mengatakan, bahwa rumah keluarga personel keamanan lokal di Irak juga diserang kelompok itu. Menurut BBC, semalam (17/2/2015), Obeidi telah memohon bantuan dari pemerintah pusat Irak dan masyarakat internasional.

Juru bicara Pentagon, Laksamana John Kirby, mengatakan, bahwa unntuk pertama kalinya dalam beberapa bulan ISIS berhasil merebut wilayah baru di Irak.

Eksekusi kejam yang dilakukan ISIS dengan membakar sandera secara hidup-hidup pertama kali dilakukan terhadap pilot Yordania, Mouath al-Kasaesbeh. Akibat eksekusi itu, Yordania meluncurkan serangan balas dendam besar-besaran.

Credit  SINDOnews

Takut Agresi Rusia Meluas, Jerman Ubah Strategi Keamanan

Menteri Pertahanan Jerman, Ursula von der Leyen pihak akan mengubah strategi keamanan paska melihat kebijakan Rusia di Ukraina timur. Foto spiegel

BERLIN (CB) - Menteri Pertahanan Jerman, Ursula von der Leyen pihak akan mengubah strategi keamanan paska melihat kebijakan Rusia di Ukraina timur. Dirinya mengatakan, Rusia telah menggunakan kekuatan militer untuk menegaskan kepentingannya.

"Tindakan Rusia di Ukraina secara mendasar telah mengubah arsitektur keamanan di Eropa," kata von der Leyen saat ia membuka perdebatan tentang strategi keamanan baru yang akan diuraikan dalam "buku putih" yang akan diterbitkan tahun depan.

Melansir Reuters, Selasa (17/2/2015), dalam buku itu kelak akan dicantumkan prinsip-prinsip utama yang mendasari kebijakan Jerman untuk beberapa tahun mendatang.

Sementara itu, menurut von der Leyen, Jerman juga  harus terus melihat pergerakan Rusia sebelum membuat kebijakan keamanan baru. "Kebijakan baru Jerman harus memperhatikan upaya Kremlin untuk membangun politik kekuasaan geo-strategis dan kekuatan militer sebagai bentuk penegasan kepentingan mereka," ucapnya.

Dirinya menuturkan, Jerman dan banyak negara lain di Eropa sudah ketinggalan beberapa langkah dari Rusia terkait hal ini. Von der Leyen berujar, Rusia sudah mulai membangun kebijakan semacam ini jauh-jauh hari sebelum konflik di Ukraina pecah.

"Dalam strategi keamanan baru kelak, Jerman seharusnya sudah tidak terlalu fokus lagi pada misi jarak jauh, seperti mengirim pasukan ke Afghanistan atau Irak, tapi harus mulai memperhatikan misi jarak dekat, salah satunya dengan membantu memperkuat NATO," tambahnya.

Credit  SINDOnews

Rusia-Tiongkok Perkuat Kerjasama Nuklir

TRIBUNNEWS.COM/DANY PERMANA

Aktivis Greenpeace melakukan aksi unjuk rasa di Gedung Kementrian Riset dan Teknologi Indonesia, Jakarta, Senin (5/3/2012), menolak penggunaan tenaga nuklir untuk pembangkit listrik di Indonesia. Aktivis yang mengenakan baju anti radiasi, masker, dan payung tersebut juga memperingati satu tahun tragedi Fukushima, sekaligus memperingatkan pemerintah Republik Indonesia tentang kemungkinan bencana Fukushima terjadi di Indonesia. (TRIBUNNEWS/DANY PERMANA)

 

CB, MOSKOW - Rusia dan Tiongkok baru-baru ini mengadakan pertemuan intensif guna membahas pengembangan dan penguatan kerjasama di bidang nuklir yang telah terjalin sejak lama.
Pertemuan dilakukan di Moskow pada akhir pekan lalu antara Direktur Jenderal Rosatom, BUMN Nuklir asal Rusia, Sergey Kirienko, dan General Manager China National Nuclear Corporation (CNNC), Quian Zhimin.
Dalam pertemuan tersebut, Rosatom dan CNNC seacara spesifik membahas perkembangan rencana proyek pembangunan floating nuclear power plant, atau PLTN mengambang yang dibangun di atas kapal. PLTN mengambang ini akan dimanfaatkan untuk memasok kebutuhan listrik di wilayah kepulauan dan ladang-ladang eksplorasi hidrokarbon di Tiongkok.
Akhir Juni tahun lalu, Rusatom Overseas, bagian dari Rosatom yang membidangi kerjasama internasional, dan CNNC menandatangani memorandum terkait proyek pengembangan PLTN mengambang.
Kepada CNNC, Rosatom juga menyatakan kesiapannya untuk mengembangkan pembangunan PLTN di beberapa wilayah di China.
Hingga kini, Rosatom telah membangun dua unit tenaga pembangkit di Stasiun Tenaga Nuklir Tianwan di Provinsi Jiangsu. Stasiun Tianwan merupakan PLTN terbesar di wilayah Tiongkok daratan yang mulai beroperasi pada tahun 2006. Pada Agustus lalu, Rosatom telah menerima proposal pembangunan dua unit tenaga pembangkit nuklir tambahan di Tianwan, dan negosiasi lanjutan tengah berlangsung hingga kini di antara kedua negara.
Rusia dan Tiongkok memang secara aktif mengembangkan kerjasama mereka di bidang nuklir dalam waktu yang terbilang lama. Sebelumnya, Rosatom dan CNNC juga telah menandatangani protokol untuk memulai diskusi kemungkinan opsi kerjasama pada konstruksi PLTN di negara-negara berkembang.

Credit  TRIBUNNEWS.COM

Tawarkan Kerja Sama Industri Pertahanan dengan Sistem Ofset, Rusia Beri Indonesia “Lampu Hijau”

 CB - Rusia kembali menegaskan tawarannya ke Indonesia untuk memperluas kerja sama di bidang pertahanan. Hal ini dilakukan dalam upaya untuk memperkuat posisi Rusia di pasar industri pertahanan dunia.

Kementerian Pertahanan Indonesia mengatakan, rencana yang ditawarkan berpusat pada rancangan pengembangan pertahanan dengan sistem ofset yang mencakup transfer teknologi (transfer of technology/TOT), produksi komponen dan infrastruktur bersama, dan pembentukan pusat layanan pemeliharaan dan perbaikan di Indonesia.

Saat ini, semakin banyak negara yang hanya mau menandatangani kontrak pembelian senjata dengan sistem transaksi ofset. Ofset adalah sistem pembelian barang yang mewajibkan pabrik penghasil sebagai penjual untuk memberikan lisensi pembuatan sebagian komponennya pada industri di negara pembeli.

Dengan sistem transaksi ofset, negara-negara berkembang, seperti di Asia Tenggara, Amerika Latin, dan Afrika, yang mengimpor senjata dari Rusia tak hanya menerima ‘perangkat’ senjata, tapi juga mendapat hak untuk merakit, merancang, memodifikasi, serta memiliki lisensi untuk mengekspor kembali senjata hasil pengembangan mereka.

Kementerian Pertahanan mengatakan, Duta Besar Rusia untuk Indonesia Mikhail Galuzin telah menyampaikan tawaran ini kepada Menteri Pertahanan Indonesia Ryamizard Ryacudu pada 15 Januari 2015 lalu, demikian yang ditulis situs IHS Jane’s. Tawaran ini sekaligus menindaklanjuti usulan serupa yang diajukan Presiden Rusia Vladimir Putin kepada Presiden RI Joko Widodo dalam pertemuan antara kedua pemimpin negara tersebut di KTT APEC di Beijing, Tiongkok, pada November 2014 lalu.

Kremlin telah menyadari tren jual-beli senjata yang tengah berkembang. Dalam pertemuan Komisi Kerja Sama Militer Teknis yang diselenggarakan pada April 2014 lalu, Presiden Putin pun membahas pentingnya mempelajari penggunaan metode keuangan dan pemasaran modern, termasuk penggunaan sistem transaksi ofset.

Dalam 20 tahun terakhir, Indonesia telah membeli beberapa pesawat tempur multifungsi dari Rusia, yakni Su-27 dan Su-30, sepuluh helikopter Mi-35, 14 helikopter Mi-17, 17 kendaraan tempur infanteri BMP-3F, 48 kendaraan lapis baja BTR-80A, dan sembilan ribu senapan Kalashnikov AK-102. Pada Desember 2011, Rusia dan Indonesia telah menandatangani kontrak pengiriman enam pesawat tempur ke Indonesia seharga 500 juta dolar AS. Dapat dikatakan, kompleks industri pertahanan Rusia memiliki tempat yang kuat dalam perbendaharaan senjata Indonesia.

Credit  RBTH Indonesia

Hubungan Jangka Panjang Australia-Indonesia Bisa Memburuk

ABC
Praktisi hukum mulai dari hakim, jaksa dan pengacara di Melbourne, Australia, melakukan aksi mendukung pembatalan



CB - Bob Carr, mantan menteri luar negeri Australia dari Partai Buruh, mengingatkan pemerintahan koalisi Partai Liberal dan Nasional pimpinan PM Tony Abbott untuk tidak melakukan pembalasan jika Indonesia tetap menjalankan eksekusi terpidana mati "Bali Nine".

"Saya meminta Tony Abbott untuk berpikir lebih jernih lagi," kata Bob Carr kepada ABC, menanggapi reaksi balasan yang kemungkinan dilakukan Australia jika Indonesia tetap mengeksekusi dua gembong narkoba asal Australia itu.

Bob Carr mengakui, semua pihak di Australia sama-sama merasa ngeri terhadap apa yang akan terjadi terhadap Andrew Chan dan Myuran Sukumaran. "Kita semua bersatu dan berharap bahwa eksekusi ini tidak akan dijalankan," kata Bob Carr.

Namun jika Indonesia tetap melaksanakannya, Bob Carr mengingatkan pemerintah Australia untuk tidak terburu-buru melakukan aksi balasan.

Jika hal itu terjadi, menurut dia, tidak tertutup kemungkinan hubungan kedua negara akan memburuk untuk jangka panjang.

Sementara itu, sejumlah media lokal semakin mempertanyakan peranan Kepolisian Federal Australia (AFP) dalam penangkapan geng Bali Nine di tahun 2005.

Hari Rabu (18/2/2015) salah satu talk show radio di Melbourne misalnya mewawancarai Bob Myers, mantan pengacara keluarga Scott Rush, salah seorang anggota "Bali Nine".

Saat ditanya apakah ia menyesal memberitahu polisi AFP mengenai rencana penyelundupan heroin tersebut, Bob Myers mengatakan AFP tidak melakukan pencegahan di Australia, malah menyampaikan informasi ini kepada kepolisian Indonesia yang kemudian menindaklanjutinya.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop bersikukuh bahwa hukuman mati merupakan isu diplomatik bukan semata-mata isu penegakan hukum.

Sebelumnya Menlu Indonesia Retno Marsudi mengatakan eksekusi terpidana mati Bali Nine tidak ditujukan bagi negara tertentu karena merupakan isu penegakan hukum.

"Indonesia sendiri mengirim utusan kepada pemerintah negara lain untuk membatalkan eksekusi mati warga negara Indonesia yang dijatuhi hukuman mati di negara tersebut," kata Menlu Bishop.

"Setahu saya Menlu Indonesia juga pernah melakukan upaya seperti itu, jadi ketika Indonesia melakukannya, jelas ini merupakan isu kebijakan luar negeri karena melibatkan menlu," tambahnya.

Menlu Retno Marsudi Selasa malam menyatakan, "Meskipun kami memahami posisi pemerintah Australia, harus dipahami bahwa ini semata-mata merupakan isu penegakan hukum. Penegakan hukum melawan kejahatan luar biasa, penegakan hukum yang dijalankan oleh negara berdaulat," tegas Menlu Retno.

Dalam perkembangan lainnya di Melbourne pada Rabu pagi para praktisi hukum mulai dari hakim, jaksa dan pengacara turun ke jalan melakukan aksi damai mendukung pembatalan eksekusi terpidana mati Bali Nine.

Aksi di pusat kota Melbourne ini antara lain dihadiri Hakim Agung Negara Bagian Victoria, Lex Lasry, yang dalam tiga pekan terakhir menemui Chan dan Sukumaran di LP Kerobokan.

Kepada ratusan peserta aksi damai, Hakim Lasry mengatakan, mengeksekusi kedua orang ini setelah 9 tahun rehabilitasi, akan menjadi tragedi.

Aksi serupa yang melibatkan kalangan praktisi hukum juga dijadwalkan berlangsung di luar gedung Mahkamah Agung Negara Bagian Australia Selatan.

Sementara aksi damai lainnya yang dikoordinir Mercy Campaign dilakukan serentak di Sydney, Perth, dan Melbourne hari Rabu malam.



Credit   KOMPAS.com

Australia 'akan sangat kecewa' jika eksekusi mati tetap dilakukan

PM Abbott mengatakan "akan sangat kecewa" jika Chan dan Sukumaran tetap dieksekusi

CB - Perdana Menteri Australia Tony Abbott mengatakan ia akan merasa "sangat kecewa" jika Indonesia menghiraukan permintaan agar dua narapidana mati warga negara Australia diberikan pengampunan.

Dalam rangka meningkatkan tekanan atas Jakarta, ia mengatakan ia terus berusaha "menjadi suara pribadi yang terkuat" kepada Presiden Indonesia Joko Widodo dan memperingatkan adanya kemunduran diplomasi jika tidak didengarkan.

"Saya akan mengatakan kepada Indonesia dengan kata-kata yang luas bahwa kami merasa sangat kecewa," kata Abbott saat ditanya apa yang akan terjadi jika eksekusi Andrew Chan dan Myuran Sukumaran tetap lanjut.

"Saya tidak ingin memberikan penilaian yang buruk terhadap hubungan terbaik dengan seorang teman dan tetangga yang sangat penting.
"Tapi saya harus mengatakan kita tidak bisa mengabaikan hal seperti ini begitu saja... Jika usaha yang kami lakukan diabaikan oleh Indonesia."



Credit BBC Indonesia

Kesepakatan AS-Turki bantu perlawanan di Suriah

 Yang akan mendapat bantuan adalah kelompok pemberontak Suriah yang moderat.


 CB - Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mengatakan sudah mencapai kesepakatan prinsip dengan Turki untuk melatih dan mempersenjatai kelompok perlawanan yang moderat di Suriah.
Pemerintah Washington ingin melatih beberapa ribu pejuang Turki di lokasi-lokasi yang terletak di Turki dan di beberapa tempat lain di kawasan tersebut.
Kesepakatan ini dilaporkan sebagai perkembangan positif dalam hubungan Amerika Serikat dan Turki yang kadang kala diwarnai ketegangan.
Namun belum banyak rincian yang diungkapkan tentang kesepakatan tersebut.
"Seperti yang kami sudah umumkan sebelumnya, Turki sepakat menjadi salah satu tuan rumah untuk program melatih dan memberi peralatan kepada pasukan oposisi Suriah yang moderat,"juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Jen Psaki, menjelaskan kepada para wartawan.
"Kami mengharapkan untuk menyelesaikan dan menandatangani kesepakatan dengan Turki segera," katanya menambahkan
.
 

Turki ingin agar perlawanan ditujukan untuk menjatuhkan pemerintah Suriah.

Turki selama ini dilaporkan ingin agar operasi militer di Suriah dipusatkan untuk menggulingkan pemerintahan pimpinan Presiden Bashar al-Assad.
Namun Amerika Serikat melihat perang melawan kelompok militan yang menamakan diri Negara Islam atau ISIS -yang menguasai beberapa wilayah di Irak dan Suriah- sebagai prioritas.
Laporan-laporan menyebutkan program pelatihan kelompok perlanawan Suriah itu akan dimulai bulan depan.
Bulan lalu, Departemen Pertahanan AS mengatakan akan mengirimkan sekitar 1.000 pasukan ke Arab Saudi, Qatar, dan Turki sebagai bagian dari program tersebut.


Credit BBC Indonesia

Separatis Berulah, Ukraina Enggan Tarik Persenjataan Berat

Seorang pria menaiki tank baja di Tonenke, sekitar lima kilometer dari bandara Donetsk, Ukraina - AFP / Oleksandr Stashevskiy


CB, Kiev: Gencatan senjata terbaru di wilayah timur Ukraina berisiko gagal saat memasuki hari kedua, Senin (16/2/2015). Pasukan Ukraina menolak menarik mundur persenjataan berat.

"Kami belum bisa menarik persenjataan berat dari garis depan karena terus terjadinya serangan dari separatis pro Rusia," kata juru bicara militer Ukraina, Vladyslav Seleznyov, pada AFP.

Penarikan tank baja, artileri dan peluncur roket seharusnya sudah dilakukan sejak Senin dini hari. Walau intensitas pertempuran sudah jauh lebih berkurang, serangan mortir masih terjadi, terutama di sekitar kota Debaltseve.

Debaltseve masih diwarnai pertempuran, karena kota ini merupakan titik strategis bagi kedua kubu.

Suara mortir juga masih terdengar di Luhansk. Prajurit Ukraina yang bertugas di sana mengaku sempat merasakan keheningan pada malam hari. Namun menjelang pagi, suara mortir kembali terdengar.

Seorang pria lanjut usia dan satu perempuan meninggal dunia terkena misil tipe Grad di kota Popasna, Lugansk. Menurut Wali Kota Popasna Gennadiy Moskal, peristiwa terjadi sekitar 20 menit setelah gencatan senjata mulai diberlakukan pada dini hari.

Menteri Luar Negeri Jerman Frank-Walter Steinmeier mengingatkan akan adanya konsekuensi fatal jika perjanjian gencatan senjata ini berakhir gagal.

"Jika kita gagal dalam usaha ini, semua pihak yang terlibat akan membayar harga yang mahal," ujar Steinmeier, dalam kunjungannya di Lima, Peru.


Credit  Metrotvnews.com

Survei Gallup: Rusia Musuh Utama Warga Amerika

Presiden Rusia Vladimir Putin (kiri) dan Presiden AS Barack Obama (tengah), berbicara di sela-sela KTT APEC, Beijing, 11 November 2014. AP/RIA Novosti Presiden Press Service



CB, Jakarta - Di mata orang Amerika Serikat, Rusia telah menjadi musuh nomor satu. Hal itu terungkap dari hasil jajak pendapat terbaru yang dibuat lembaga survei Gallup. Dalam survei itu, setiap responden diberi pertanyaan terbuka, "Apa nama satu negara di dunia yang Anda anggap sebagai musuh terbesar Amerika Serikat hari ini?” demikian pertanyaan dari pembuat jajak pendapat terkemuka di AS itu.

Hasilnya, Rusia menjadi negara yang paling banyak dipilih warga Amerika. Rusia dipilih oleh 18 persen responden, sementara Korea Utara menduduki posisi kedua dengan perolehan 15 persen. Diikuti oleh Cina 12 persen dan Iran 9 persen.

Sikap bermusuhan warga Amerika Serikat terhadap Rusia melonjak drastis tahun ini. Tahun lalu, dalam jajak pendapat serupa, warga Amerika yang memilih Rusia sebagai musuh hanya 9 persen. Pada 2012 bahkan hanya 2 persen.

Jajak pendapat juga mengungkapkan bahwa 72 persen orang Amerika melihat Presiden Rusia Vladimir Putin sebagai sosok yang negatif. Hanya 13 persen warga Amerika yang menganggap Putin sebagai sosok baik.

”Peringkat Putin mirip dengan apa yang disurvei Gallup pada Maret tahun lalu, tapi turun sedikit sejak dia memimpin pemerintahan (Rusia) untuk periode kedua. Dan, jauh di bawah, ketika ia memimpin pemerintahan periode pertama,” bunyi pernyataan Gallup yang dilansir Moscow Times semalam.

Hampir setengah dari semua warga Amerika, yakni 49 persen, melihat pasukan militer Rusia sebagai ancaman penting untuk keamanan Amerika. Angka itu naik 32 persen dari tahun sebelumnya. “Meskipun peningkatan persepsi kekuatan militer Rusia sebagai ancaman kritis, ada masalah lain yang jadi tantangan internasional, seperti terorisme khususnya kelompok ISIS, dan pengembangan senjata nuklir Iran,” demikian pernyataan lembaga jajak pendapat AS itu.



Credit   TEMPO.CO

Rapat Soal KAA, Jokowi Singgung Dukungan Deklarasi Palestina

 

Dalam peringatan 60 tahun Konferensi Asia Afrika April mendatang akan dibahas formula-formula soal dukungan deklarasi kemerdekaan Palestina. (Antara Foto/Andika Wahyu/pd/15)

 

 

Bogor, CB -- Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas soal persiapan pelaksanaan peringatan 60 tahun Konferensi Asia Afrika (KAA). Dalam rapat tersebut, Presiden sempat menyinggung soal dukungan deklarasi kemerdekaan Palestina.

"Yang jelas tentu saja dukungan politik terhadap Palestina, juga dukungan-dukungan lainnya yang diberikan selama ini, termasuk capacity building," ujar Wakil Menteri Luar Negeri Abdurrahman Muhammad Fachir di kompleks Istana Kepresidenan Bogor, Selasa (17/2).

Fachir menyatakan, nantinya akan ada formula-formula yang akan dibahas antara negara-negara Asia Afrika soal dukungan deklarasi kemerdekaan Palestina ini.

"Nanti akan ada formula-formula. Itulah yang akan dibahas," kata dia. Fachir menyebutkan, dalam rapat tersebut Jokowi juga membahas soal Pesan Bandung mengenai sejauh mana kemajuan yang telah dicapai oleh negara-negara Asia Afrika selama 60 tahun terakhir.

"Pesan Bandung itu lebih menyeluruh, lebih kepada makro, lebih kepada sesuatu yang lebih visioner, yang konkret, kerja sama yang bisa dilakukan negara-negara Asia Afrika," kata Fachir.

Tak hanya itu, Fachir menyampaikan, Presiden juga mengangkat soal strategi kerja sama untuk memajukan negara-negara di Asia Afrika melalui New Asian African Strategic Partnership (NAASP).

Kegiatan peringatan KAA dan NAASP akan diselenggarakan pada April 2015. Kegiatan tersebut terdiri atas dua segmen besar. Segmen pertama adalah Konferensi Tingkat Tinggi Negara Asia-Afrika yang akan digelar di Jakarta pada 19-23 April 2015. Sedangkan segmen kedua, yaitu segmen peringatan yang akan dilakukan di Bandung pada 24 April 2015.

Credit   CNN Indonesia

Dicari Penduduk Bumi untuk Tinggal di Planet Mars

 

Manusia akan membentuk koloni di Planet Mars

 

Jakarta, CB -- Sebuah organisasi non-profit asal Belanda, Mars One, terus merealisasikan ide gilanya untuk membentuk koloni manusia pertama di Planet Mars. Sejauh ini, sudah ada 100 calon penduduk yang akan diadu.

Setelah beberapa tahun lalu membuka lowongan, proyek yang dipimpin oleh pengusaha Bas Lansdrop ini sudah menemukan 50 pria dan 50 wanita. Seperti halnya program reality show, mereka akan menjalani kompetisi untuk dikerucutkan menjadi 24 orang saja.

Bila sesuai Rencana, program yang sudah dibuat sejak tahun 2012 ini, memulai mengirimkan penduduk Bumi ke Planet Merah tersebut pada pertengahan 2024.
Tapi yang perlu diingat adalah mereka yang terpilih ke Planet Mars, tidak akan kembali ke Bumi dan terus tinggal di sana untuk membangun peradaban manusia. Dalam video iklan yang diunggah ke YouTube, mereka benar-benar mencari orang yang terpilih.

"Jika ada satu kandidat hebat yang terpilih, bukan berati secara otomatis mereka akan menjadi tim yang hebat. Kita lihat, apakah mereka akan bisa menyelesaikan sejumlah tantangan," ujar Chief Media Officer, Norbert Kraft, yang dikutip dari Tech Blog.

Semua kru yang terpilih menjalani misi ke Mars ini tentu saja akan terbang bersama dengan pesawat yang sudah didesain sedemikian rupa untuk ditinggali. Miliaran dolar tentu saja dibutuhkan, untuk mewujudkan ide ambisius ini.

"Mars One membutuhkan dana sekitar miliaran dolar untuk membentuk koloni di Mars termasuk pesawat rover yang rencananya akan diluncurkan pada tahun 2018 mendatang," katanya.

Membentuk koloni di Mars ini sempat menimbulkan kontroversi dari sejumlah ilmuwan. Perkumpulan doktor di Massachusetts Institute of Technology  (MIT).

Mereka meragukan bahwa pendaratan di Mars tanpa kembali ke Bumi tidak akan sukses dilakukan. Halangan yang paling dekat adalah mereka akan didera kelaparan hingga kematian.
Seperti dikutip Popular Science, dengan penelitian yang masih terbatas. Rasanya sulit menumbuhkan makanan dan sumber daya lainnya dari kondisi alam di Mars.

Credit  CNN Indonesia

Pertamina Siap Buka Tender Pembelian 862 Juta Barel Minyak

 

 Vice President ISC Pertamina yang juga Anggota Tim Reformasi Tata Kelola Migas Daniel Purba (kiri). (ANTARA FOTO/Retno Esnir)

 

Jakarta, CB -- Integrated Supply Chain (ISC), divisi pengadaan PT Pertamina (Persero) memperkirakan angka pembelian minyak mentah perseroan tahun ini mencapai 862,07 juta barel, atau mengalami peningkatan sebanyak 8,11 juta barel ketimbang pembelian minyak mentah tahun lalu yang berada di angka 853,96 juta barel.

Vice President ISC Pertamina, Daniel Purba mengungkapkan dari angka 862,07 juta barel tersebut, 64 persen diantaranya atau 555,43 juta barel dibeli dari produsen minyak mentah dalam negeri.

"Kalau untuk impor minyak mentah tahun ini rencananya mencapai 306,46 juta barel atau sekitar 36 persen," tutur Daniel di Jakarta, Selasa (17/2).

Selain minyak mentah, Daniel bilang, tahun ini ISC juga berencana mengimpor minyak produk kilang jenis premium sebesar 115 juta barel, dan solar sebanyak 32 juta barel. Dengan catatan tersebut, itu artinya Pertamina akan mengimpor minyak mentah sebanyak 9 juta barel per bulan, atau berkisar 336 ribu barel per hari. Sementara total minyak mentah dan BBM yang diperlukan impor tahun ini sebanyak 300 juta.

"Disamping itu, Pertamina juga menargetkan akan memproduksi premium (dari kilang sendiri) sekitar 128,048 juta barel, solar sebanyak 62,104 juta barel, pertamax sekitar 8,027 juta barel dan avtur mencapai 9,836 juta barel," tutur Daniel.

Kerjasama Produsen

Daniel mengungkapkan untuk menjamin ketersediaan minyak mentah, Pertamina telah bekerjasama dengan dua produsen minyak tetap yakni Sonangol EP dan Saudi Aramco. Selain itu, Pertamina juga kerap menggelar tender pengadaan minyak dengan mengundang sedikitnya 62 perusahaan baik itu produsen, trader hingga national oil company (NOC).

Untuk mekanisme tender minyak terakhir di 22 Januari kemarin, Pertamina diketahui memenangkan Vitol Group dan Socar dengan kapasitas minyak sebanyak 2x950 ribu barel medium oil dan 2x650 ribu barel heavy oil.

"Kami pastikan bahwa tender berlangsung transparan, akuntabel dan digelar di Indonesia mengacu dengan upaya transformasi yang ditujukan untuk ISC. Meski begitu, kami tidak bisa membuka harga karena ini memang etika bisnisnya," pungkas Daniel.


Credit   CNN Indonesia