CUPUMA

Senin, 13 Mei 2019

Kelompok Nasionalis Wales Desak Kemerdekaan dari Inggris

Ilustrasi pendukung kesebelasan Wales yang memegang bendera negeri dalam Piala Dunia 2018. (REUTERS/Carl Recine)

Jakarta, CB -- Ribuan orang dari kelompok nasional berunjuk rasa di Cardiff mendesak Wales merdeka. Namun, dari hasil jajak pendapat terkini, hanya 12 persen penduduk setempat yang menghendaki berpisah dari Kerajaan Inggris.

Seperti dilansir The Guardian, Minggu (12/5), dalam unjuk rasa itu para demonstran menyanyikan lagu kebangsaan Wales, Hen Wlad Fy Nhadau. Beberapa dari mereka menyatakan adalah pendukung kemerdekaan dari Inggris sejak lama.

Lainnya menyatakan mereka mendukung ide itu karena polemik Brexit dan sepakat dengan penghematan anggaran. Menurut Ketua Partai Plaid Cymru, Adam Price, selama ini pemerintah Inggris tidak memperhatikan rakyat Wales.

"Selama puluhan tahun Westminster (pusat pemerintahan Inggris) mengabaikan kami yang berujung kepada kemiskinan dan permodalan yang minim. Sepertiga anak-anak kami hidup relatif miskin dan kalian hanya mengurus kemelut Brexit yang memperlihatkan mereka tidak cakap memerintah atau mewakili Wales," kata Price.

"Selama bertahun-tahun, angan-angan kami untuk merdeka seperti makin jauh. Namun, kami melihat gelombang itu berbalik, gerakan semakin tumbuh dan aspirasi kami semakin keras," ujar Price.

Wales adalah sebuah negeri di sebelah barat daya yang menjadi bagian dari Inggris. Lebih dari 500 ribu penduduknya adalah penutur bahasa ganda, Inggris dan Wales.

Llywelyn ap Gwilym, juru bicara gerakan nasionalis Wales, All Under One Banner Cymru, menyatakan perdebatan seputar masa depan Wales semakin gencar sejak mereka jajak pendapat Brexit.

"Sejumlah kelompok meyakini Wales dan seluruh penduduknya harus mempunyai masa depan yang lebih baik sebagai bangsa merdeka di luar Inggris. Desakan tentang kemerdekaan itu wajar," kata Llywelyn.

Credit cnnindonesia.com

Usai Serangan Anti-Muslim, Kota Sri Lanka Terapkan Jam Malam

Kepolisian Sri Lanka menerapkan jam malam di Chilaw setelah terjadi serangan anti-Muslim di kota yang terletak 80 kilometer dari Colombo itu, Minggu (12/5). (/Dinuka Liyanawatte)

Jakarta, CB -- Kepolisian Sri Lanka menerapkan jam malam di Chilaw setelah terjadi serangan anti-Muslim di kota yang terletak 80 kilometer dari Colombo tersebut pada Minggu (12/5).

Juru bicara kepolisian Sri Lanka, Ruwan Gunasekara, mengatakan bahwa jam malam ini perlu dilakukan setelah sekelompok pria menyerang pusat-pusat bisnis milik warga Muslim di Chilaw.

Menurut Gunasekara, bentrokan itu terjadi setelah seorang warga salah memahami maksud satu unggahan di Facebook yang ia anggap ancaman terhadap umat Kristen.

Gunasekara mengatakan bahwa pria yang melontarkan komentar itu di Facebook kini sudah ditahan.

Bentrokan ini merupakan gelombang kekerasan teranyar yang terjadi setelah tragedi bom beruntun di sejumlah gereja dan hotel mewah pada Hari Paskah lalu.

Rangkaian bom yang menewaskan lebih dari 200 orang itu diklaim oleh kelompok militan ISIS. Sentimen anti-Muslim di Sri Lanka pun meningkat.

Pada awal Mei lalu, bentrok antara umat Kristen dan Muslim pecah di Negombo, di mana terdapat salah satu gereja yang menjadi target serangan bom pada Paskah lalu.

Aparat setempat melaporkan bahwa minuman beralkohol sangat mempengaruhi emosi pihak-pihak yang terlibat dalam bentrokan tersebut. Gereja Katolik Sri Lanka pun meminta pemerintah untuk melarang alkohol.

Islam sendiri merupakan agama mayoritas kedua di Sri Lanka setelah Buddha. Sementara itu, Kristen menjadi minoritas dengan jumlah penganut hanya 7,6 persen dari keseluruhan penduduk.

Namun, di Negombo dan Chilaw, Kristen menjadi mayoritas. Kebanyakan warga merasa khawatir dengan kehadiran Muslim di tengah komunitas mereka.

Credit cnnindonesia.com

Belgia Pertimbangkan Tangguhkan Penjualan Senjata ke Saudi

BRUSSEL - Para pemimpin Belgia sedang mempertimbangkan penangguhan penjualan senjata ke Arab Saudi. Hal itu dilakukan setelah sebuah laporan menyatakan senjata asal Belgia digunakan dalam peperangan di Yaman.

"Saya pikir akan baik untuk menangguhkan pengiriman senjata ke Arab Saudi jika terbukti mereka telah digunakan dalam konflik yang sedang berlangsung, seperti di Yaman," ujar Menteri Luar Negeri Belgia Didier Reynders seperti dikutip dari Channel News Asia, Minggu (12/5/2019).

Dalam hal ini, Reynders mengatakan, pemerintah regional Walloonia yang harus mengambil keputusan itu.

Konstitusi Belgia menempatkan tanggung jawab untuk keputusan seperti itu ada di wilayah produsen, dalam hal ini Wallonia, yang memiliki pabrik senjata FN Herstal.

Presiden regional Willy Borsus mengatakan bahwa bisa menangguhkan lisensi ekspor senjata yang ada jika kondisi di mana mereka berikan telah dilanggar.

Surat kabar Belgia Le Soir pada Rabu lalu melaporkan sebuah penyelidikan menunjukkan Arab Saudi telah menggunakan senjata dan teknologi Belgia dalam operasi melawan pemberontak Houthi di Yaman, lokasi pertempuran lebih dari empat tahun yang telah menewaskan puluhan ribu orang, kata lembaga bantuan.

Pertempuran itu telah memicu apa yang PBB deskripsikan sebagai krisis kemanusiaan terburuk di dunia, dengan 3,3 juta orang masih terlantar dan 24,1 juta - lebih dari dua pertiga populasi - membutuhkan bantuan.

Masalah penjualan senjata ke Saudi telah memecah belah pemerintah Eropa, dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron membela penjualan tersebut sebagai bagian dari perang melawan terorisme.

Namun Jerman menangguhkan penjualan senjata ke Riyadh setelah pembunuhan pembangkang Arab Saudi Jamal Khashoggi di Istanbul pada tahun lalu. Pembunuhan ini menimbulkan masalah bagi mitra Eropa karena dapat mempengaruhi senjata yang diproduksi bersama.

Satu sumber diplomatik mengatakan masalah itu akan dibahas Senin oleh para menteri luar negeri Uni Eropa di Brussels, karena Arab Saudi juga mendukung pemimpin pemberontak Libya Khalifa Haftar dalam upayanya untuk menggulingkan pemerintah di Tripoli yang mendapat dukungan Uni Eropa.

Uni Eropa telah berkomitmen untuk menegakkan embargo senjata PBB di Libya.

Credit sindonews.com

8 Senjata Perang dan Pasukan AS Penggertak Iran

MANAMA - Dalam beberapa hari terakhir, Amerika Serikat (AS) telah mengumumkan penyebaran kekuatan militer ke Timur Tengah sebagai penggertak Iran setelah rezim Teheran dituduh akan menyerang pasukan Washington dan kepentingannya di Timur Tengah.

Pada hari Jumat, Departemen Pertahanan AS menyetujui penambahan kapal USS Arlington dan baterai sistem rudal Patriot untuk Komando Pusat AS yang telah diminta minggu lalu. Pasukan tambahan datang ketika ketegangan dengan Iran meningkat dan AS telah memperingatkan Iran bahwa setiap serangan oleh pasukan Iran atau proksinya akan ditanggapi dengan pembalasan yang tak henti-hentinya.

Berikut ini daftar pasukan dan peralatan perang yang telah dikerahkan AS di Timur Tengah, sebagaimana diulas Jerusalem Post, 12 Mei.

1. Kapal USS Arlington

Kapal berbobot 24.000 ton dan panjang 207 meter ini mulai ditugaskan untuk layanan militer pada tahun 2013. USS Arlington adalah kapal transportasi amfibi kelas San-Antonio. Kapal ini dirancang untuk mengangkut marinir AS, kendaraan dan pesawat terbang yang akan digunakan untuk mendukung serangan amfibi. Sebanyak 800 tentara dan selusin kendaraan dapat diangkut dengan kapak ini. USS bagian dari Armada ke-6 AS yang beroperasi di Atlantik dan Mediterania, dan diperintahkan untuk bergabung dengan kelompok tempur lain yang disebarkan di dekat Iran.

2. Unit Ekspedisi Kelautan ke-22

Elemen-elemen dari Unit Ekspedisi Kelautan (MEU) ke-22 juga dikirim. Mereka transit di Selat Hormuz dengan kapal amfibi Kearsarge.

3. Kapal ARG Kearsarge

Kelompok siap amfibi (ARG) yang dipimpin oleh kapal Kearsarge memasuki wilayah operasi Armada ke-6 pada bulan Desember dengan MEU dan selama beberapa bulan terakhir telah dikerahkan ke Teluk Persia. Kapal ini memiliki hingga 4.500 pelaut dan marinir di berbagai unitnya. Bagian dari unit tersebut, menurut Naval Today antara lain USS Arlington yang disebutkan di atas, kapal pendaratan dermaga USS Fort McHenry, skuadron helikopter, skuadron udara taktis dan kelompok naval beach.

4. USS McFaul dan USNS Alan Shepard

Kapal perusak USS McFaul dan kapal amunisi USNS Alan Shepard terdeteksi sudah berada di Selat Hormuz pada 7 Mei. Mereka sebelumnya berada di Laut Merah pada bulan April.

5. Pesawat Pengebom B-52

Dua pesawat B-52 mendarat di Qatar hari Kamis. Keduanya adalah bagian dari empat B-52 yang dikirim ke wilayah tersebut. Mereka terbang dari Pangkalan Angkatan Udara Barksdale di Louisiana dan didukung oleh dua KC-10 dari McGuire-Dix-Lakehurst di New Jersey. Mereka membentuk bagian dari gugus tugas pengeom Skuadron Bom ke-20 Barksdale.

6. Kapal Induk USS Abraham Lincoln

Kapal induk USS Abraham Lincoln dan kelompok tempurnya melewati Terusan Suez pekan lalu dalam perjalanan ke Teluk Persia. Bagian dari kelompok tempurnya adalah kapal USS Leyte Gulf dan sejumlah kapal perusak.

7. Sistem Rudal Patriot

Menteri Pertahanan AS Patrick Shanahan juga mengirim baterai sistem rudal Patriot untuk mendukung Komando Pusat AS di Timur Tengah.

8 Jet Tempur Siluman F-35

Pada pertengahan April, AS mengirim beberapa F-35 ke Uni Emirat Arab. Ini termasuk unit perawatan dan dukungan dari Fighter Wing 388 dan Air Force Fighter Wing 419.

Credit sindonews.com

Iran Klaim Sudah Siap Serang Armada AS di Teluk

Ilustrasi Korps Garda Revolusi Iran. (AFP/Chavosh Homavandi)

Jakarta, CB -- Pasukan elite Iran, Korps Garda Revolusi, menyatakan siap meladeni gertakan Amerika Serikat yang mengirim armada tempur dan kapal induk ke kawasan Teluk. Mereka bahkan bakal menyerang jika AS mulai melakukan tindakan yang memprovokasi.

"Jika (AS) bergerak, kami akan serang mereka tepat di kepala," kata Kepala Divisi Ruang Angkasa Garda Revolusi Iran, Amirali Hajizadeh, seperti dilansir Reuters, Minggu (12/5).

Hajizadeh menyatakan keberadaan armada tempur AS di kawasan Teluk justru kesempatan besar untuk dimanfaatkan. Menurut mereka, di masa lalu kekuatan itu memang menjadi ancaman.

"Sebuah kapal induk bisa membawa 40 sampai 50 pesawat tempur dan 6000 pasukan yang menjadi ancaman di masa lalu, tetapi hal itu kini berubah menjadi kesempatan," ujar Hajizadeh.

Sedangkan Israel juga cemas dengan tensi ketegangan yang terus meningkat antara Iran dan AS. Mereka menyatakan Iran bisa saja menyerang Iran secara langsung atau melalui perpanjangan tangan (proxy) jika perseteruan itu tidak juga menemukan jalan keluar.

"Jika ada gesekan antara Iran dan AS, atau Iran dan negara tetangganya, kemungkinan mereka akan meminta Hizbullah di Libanon dan Jihad Islam di Jalur Gaza sebagai perpanjangan tangan untuk menyerang Israel," kata Menteri Energi Israel, Yuval Steinitz.

Iran mendukung penuh kelompok Hizbullah dan Jihad Islam. Israel sampai saat ini masih menyembunyikan strategi mereka jika Iran mulai bergerak.

Sumber pejabat AS mereka berniat mengirim pesawat pembom jarak jauh B-52 ke Timur Tengah. Di samping itu, mereka juga mempertimbangkan menempatkan perangkat rudal darat ke udara, MIM-104 atau dijuluki Patriot, ke kawasan itu.

Menurut informasi yang didapat AS, militer Iran tengah melengkapi sejumlah kapal angkatan laut mereka dengan rudal dan ditempatkan di lepas pantai. Tindakan itu dianggap AS sebagai persiapan Iran untuk menyerang.

Pemerintah Iran menganggap langkah Amerika Serikat keliru dengan memutuskan mengirim armada kapal induk dan pesawat pembom ke Timur Tengah. Mereka menyatakan alasan yang digunakan dengan menyatakan Iran seolah-olah mengancam keberadaan pasukan AS dan sekutunya di kawasan itu tidak tepat.

Penasihat Keamanan Nasional Amerika Serikat, John Bolton, mengklaim hal itu dilakukan untuk menekan Iran supaya tidak macam-macam dengan pasukan dan sekutu AS di Timur Tengah, jika tidak ingin diserbu.

Hal ini semakin memperuncing perseteruan di antara kedua negara.

Presiden AS, Donald Trump, tahun lalu memutuskan membatalkan sepihak kesepakatan nuklir dengan Iran. Dia berdalih Iran tetap mengembangkan program persenjataan peluru kendali mereka.

Trump juga memasukkan Korps Garda Revolusi Iran ke dalam daftar kelompok teroris. Beberapa waktu lalu Trump juga menerapkan sanksi kepada negara-negara yang masih membeli minyak dari Iran.

Iran menyatakan tidak bersedia tunduk atas permintaan AS untuk menghentikan program pengembangan peluru kendali. Akan tetapi, diperkirakan perekonomian mereka akan kembali terpukul dengan penerapan sanksi pembelian minyak.

Credit cnnindonesia.com

Pompeo: AS Tidak Ingin Perang dengan Iran

WASHINGTON - Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS), Mike Pompeo mengatakan, Washington tidak ingin berperang dengan Iran. Pompeo mengatakan, AS menyambut kesempatan untuk bernegosiasi dengan Teheran.

Berbicara saat melakukan wawancara dengan CNBC, Pompeo mencatat bahwa ia melihat peningkatan ancaman dari Iran dan bahwa pemerintahan Presiden Donald Trump memperkuat kapasitasnya untuk menanggapi setiap tindakan ofensif dari Iran. Untuk itulah, lanjut Pompeo, mengapa AS memutuskan untuk mengerahkan kelompok kapal induk dan satuan tugas pembom ke Timur Tengah.

"Kami telah melakukan semua hal yang benar untuk meningkatkan postur keamanan kami, semampu kami," kata Pompeo dalam wawancara tersebut, seperti dilansir Sputnik pada Minggu (12/5).

"Tetapi, kami juga ingin memastikan bahwa kami memiliki pasukan pencegah di tempat, sehingga jika Iran memutuskan untuk datang setelah kepentingan Amerika, apakah itu di Irak, atau Afghanistan, atau Yaman, atau tempat mana pun di Timur Tengah, kami siap untuk menanggapi mereka dengan cara yang tepat," sambungnya.

Pada saat yang sama, Pompeo berpendapat, bahwa meskipun kehadiran militer lebih besar di AS di Timur Tengah, Washington tidak mencari perang dengan Teheran.

"Kami tidak akan salah perhitungan, tujuan kami bukan perang, tujuan kami adalah perubahan perilaku kepemimpinan Iran. Kami berharap rakyat Iran akan mendapatkan apa yang akhirnya mereka inginkan, dan apa yang pantas mereka dapatkan. Pasukan yang kami siapkan, pasukan yang pernah kami miliki di wilayah ini sebelumnya. Anda tahu, kami sering memiliki kapal induk di Teluk Persia - tetapi presiden ingin memastikan bahwa, jika terjadi sesuatu, kami siap untuk menanggapinya dengan cara yang tepat," ungkapnya.

Pompeo menyoroti bahwa ia juga menyiapkan pendekatan diplomatik, sehingga Trump memiliki pilihan jika Iran membuat keputusan yang buruk. Namun, resolusi diplomatik tampaknya bukan satu-satunya pilihan.

"Serangan terhadap kepentingan AS dari pasukan yang dipimpin Iran, apakah itu milik Iran atau entitas yang dikendalikan oleh Iran, kami akan meminta pertanggungjawaban pihak yang bertanggung jawab. Trump telah sangat jelas tentang hal itu, tanggapan kami akan sesuai. Iran adalah pengaruh destabilisasi utama di Timur Tengah, dan kami bertujuan untuk memperbaikinya," tukasnya.

Credit sindonews.com

Komandan IRGC: AS mulai jalankan perang urat saraf

Kapal induk Nimitz USS Abraham Lincoln (CVN 72) melakukan transit di Selat Gibraltar, masuk ke Laut Mediterania saat melanjutkan operasi Armada ke-6 di daerah yang menjadi tanggung jawabnya dalam foto tanggal 13 April 2019 yang disediakan oleh Angkatan Laut Amerika Serikat. ANTARA FOTO/U.S. Navy/Mass Communication Specialist 2nd Class Clint Davis/Handout via REUTERS/wsj/cfo

Jenewa (CB) - Amerika Serikat mulai melancarkan perang urat saraf di kawasan Timur Tengah, kata komandan pasukan elit Pengawal Revolusi Iran (IRGC) dalam sidang parlemen Minggu.

Hal tersebut disampaikan oleh juru bicara parlemen.

Militer AS telah mengirim pasukan, termasuk kapal induk dan sejumlah pembom B-52 ke Timur Tengah guna memerangi apa yang menurut pemerintah Presiden Donald Trump sebagai "indikasi jelas" ancaman dari Iran untuk pasukan AS di wilayah tersebut.

Kapal induk USS Abraham Lincoln menggantikan kapal induk lain yang pergi meninggalkan Teluk bulan lalu.

"Komandan Salami, yang mencurahkan perhatiannya pada situasi di kawasan ini, memberikan analisis bahwa pihak Amerika mulai menjalankan perang urat saraf karena baginya kedatangan dan kepulangan militer mereka adalah hal biasa," kata juru bicara pimpinan parlemen Behrouz Nemati, menyimpulkan komentar komandan Pengawal, dalam situs berita ICANA.

Mayor Jenderal Hossein Salami bulan lalu ditunjuk sebagai kepala Pengawal Revolusi Iran.

Credit antaranews.com

Setelah Kapal Induk, AS akan Kerahkan Rudal Patriot ke Timur Tengah

WASHINGTON - Kementerian Pertahanan Amerika Serikat (AS) mengatakan, Menteri Pertahanan sementara AS, Patrick Shanahan telah menyetujui pengerahan rudal Patriot baru ke Timur Tengah. Ini adalah langkah terbaru AS, setelah sebelumnya mengerahkan kapal induk dan bomber ke kawasan itu, untuk menghalau ancaman Iran.

"Menteri Pertahanan sementara telah menyetujui pergerakan USS Arlington (LPD-24) dan rudal Patriot ke Komando Sentral AS (CENTCOM) sebagai bagian dari permintaan asli pasukan tersebut untuk pasukan mulai awal pekan ini," kata kementerian itu, seperti dilansir Al Arabiya pada Minggu (12/5).

USS Arlington adalah kapal kelas San Antonio yang mengangkut Marinir AS, kendaraan amfibi, pesawat pendarat konvensional dengan kemampuan untuk mendukung serangan amfibi, operasi khusus, atau misi perang ekspedisi.

"Aset-aset ini akan bergabung dengan Grup Serangan Kapal Induk Abraham Lincoln dan satuan tugas pembom Angkatan Udara AS di kawasan Timur Tengah sebagai tanggapan atas indikasi kesiapan Iran yang meningkat untuk melakukan operasi ofensif terhadap pasukan AS dan kepentingan kami," sambungnya.

Kementerian itu kemudian mengatakan bahwa mereka akan terus memantau dengan cermat kegiatan rezim Iran, militer dan proksi mereka. Mereka mengatakan karena keamanan operasional, pihaknya tidak akan membahas jadwal atau lokasi penempatan pasukan AS di Timur Tengah.

"AS tidak mencari konflik dengan Iran, tetapi kami bersikap dan siap untuk membela pasukan dan kepentingan AS di wilayah tersebut," tukasnya.

Credit sindonews.com

Israel: Jika Ketegangan AS-Iran Meningkat, Tel Aviv Bisa Terdampak

TEL AVIV - Menteri Energi Israel, Yuval Steinitz memperingatkan kemungkinan adanya serangan langsung atau yang dilakukan proksi Iran terhadap Israel, jika pertikaian antara Teheran dan Washington meningkat. Ketegangan antara Amerika Serikat (AS) dan Iran meningkat, setelah Washington mengerahkan kapal induk dan bomber ke Timur Tengah.

Berbicara saat melakukan wawancara dengan televisi Israel, Ynet, Steinitz, seperti dilansir Reuters pada Minggu (12/5), ia mengatakan situasi di Teluk saat ini terus memanas dan bisa meledak kapan pun.

"Jika ada semacam konflik besar antara Iran dan AS, antara Iran dan tetangga-tetangganya, saya tidak mengesampingkan bahwa mereka akan mengaktifkan Hizbullah dan Jihad Islam dari Gaza, atau bahkan bahwa mereka akan mencoba langsung menembakkan rudal dari Iran ke Israel," ucap Steinitz.

Terkait dengan Iran dan AS, sebelumnya Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo mengatakan, Washington tidak ingin berperang dengan Iran. Pompeo mengatakan, AS menyambut kesempatan untuk bernegosiasi dengan Teheran.

Pompeo mencatat bahwa ia melihat peningkatan ancaman dari Iran dan bahwa pemerintahan Presiden Donald Trump memperkuat kapasitasnya untuk menanggapi setiap tindakan ofensif dari Iran. Untuk itulah, lanjut Pompeo, mengapa AS memutuskan untuk mengerahkan kelompok kapal induk dan satuan tugas pembom ke Timur Tengah.

Pada saat yang sama, Pompeo berpendapat, bahwa meskipun kehadiran militer lebih besar di AS di Timur Tengah, Washington tidak mencari perang dengan Teheran.

"Kami tidak akan salah perhitungan, tujuan kami bukan perang, tujuan kami adalah perubahan perilaku kepemimpinan Iran. Kami berharap rakyat Iran akan mendapatkan apa yang akhirnya mereka inginkan, dan apa yang pantas mereka dapatkan. Pasukan yang kami siapkan, pasukan yang pernah kami miliki di wilayah ini sebelumnya. Anda tahu, kami sering memiliki kapal induk di Teluk Persia - tetapi presiden ingin memastikan bahwa, jika terjadi sesuatu, kami siap untuk menanggapinya dengan cara yang tepat," ungkapnya.

Credit sindonews.com

Israel Tetapkan Lokasi Daerah Golan yang Akan Dinamai 'Trump'

PM Israel, Benjamin Netanyahu, sudah menentukan lokasi di Dataran Tinggi Golan yang akan diberi nama Donald Trump sebagai penghormatan bagi sang Presiden AS. (/Ronen Zvulun)

Jakarta, CB -- Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, mengaku sudah menentukan lokasi daerah di Dataran Tinggi Golan yang akan diberi nama Donald Trump sebagai tanda penghormatan bagi sang Presiden Amerika Serikat.

"Saya berjanji kami akan membuat satu komunitas dengan nama Trump. Saya ingin menginformasikan bahwa kami sudah memilih satu situs di Dataran Tinggi Golan di mana komunitasnya akan dibentuk dan proses sudah dimulai," ujar Netanyahu sebagaimana dikutip AFP, Minggu (12/5).

Netanyahu mengumumkan rencana mengabadikan nama Trump di salah satu daerah di Dataran Tinggi Golan pada bulan lalu. Rencana ini disusun untuk memberi penghormatan bagi Trump karena sudah mengakui Golan sebagai wilayah kekuasaan Israel.

Dengan keputusan yang diambil pada 25 Maret itu, Trump menghancurkan konsensus internasional karena sebelumnya, Dataran Tinggi Golan merupakan daerah sengketa antara Israel dan Suriah.

Israel menyita dataran di perbatasan kedua negara itu dari Suriah saat Perang Enam Hari yang pecah pada 1967 silam. Mereka kemudian mencaplok Dataran Tinggi Golan dari Suriah pada 1991.

Namun, masih ada sekitar 18 ribu warga Suriah dari sekte Druze di Dataran Tinggi Golan yang menolak kewarganegaraan Israel. Mereka bertekad tetap mempertahankan tanahnya.

Keputusan Netanyahu untuk memberikan nama Trump di salah satu daerah di Golan itu pun membuat geram para anggota sekte Druze.

Ini merupakan keputusan kontroversial kedua Trump terkait klaim wilayah Israel. Sebelumnya, Trump juga menuai kecaman dunia karena mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

Selama ini, Yerusalem merupakan salah satu isu besar dalam pusaran konflik antara Israel dan Palestina. Kedua belah pihak memperebutkan Yerusalem sebagai ibu kota mereka kelak.

Credit cnnindonesia.com

Palestina Tuding AS Coba Delegitimasi Mahmoud Abbas

RAMALLAH - Sekretaris Jenderal Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), Saeb Erekat mengatakan, pemerintah Amerika Serikat (AS) sedang berusaha untuk medelegitimasi Presiden Palestina, Mahmoud Abbas.

"AS telah berperang melawan Abbas dengan segala cara, karena Abbas menolak apa pun yang bertentangan dengan hukum internasional yang berkaitan dengan Palestina," ucap Erekat dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Xinhua pada Minggu (12/5).

Pernyataan itu muncul setelah utusan khusus AS untuk Timur Tengah, Jason Greenblatt menuduh Palestina berusaha "membunuh" rencana perdamaian AS, atau kesepakatan abad ini, sebelum itu diumumkan.

"Rencana itu dapat menawarkan kepada mereka (Palestina) sesuatu yang sangat menarik dan dapat mengubah situasi mereka saat ini. Mereka harus duduk rapat dan menahan "tembakan" mereka sampai rencana itu keluar," kata Greenblatt.

Terkait dengan hal ini, Erekat mengatakan, AS tidak menunjukkan rencana itu kepada pihak Palestina. Palestina, lanjut Erekat, sejauh ini hanya melihat pengakuan AS atas Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel, penutupankantor PLO di Washington dan legitimasinya atas pemukiman Yahudi di wilayah Palestina, yang semuanya melanggar hukum internasional.

Erekat mengkritik langkah-langkah AS ini, karena menurutnya Washington mencoba menguji kesabaran orang-orang Palestina dan memaksa orang-orang Palestina untuk bergabung dalam perundingan.

Credit sindonews.com

Israel Buka Perbatasan Gaza Usai Bentrok dengan Hamas

Ilustrasi perbatasan Israel. (REUTERS/ Amir Cohen)

Jakarta, CB -- Pemerintah Israel membuka kembali dua perbatasan dengan Jalur Gaza, Palestina, pada Minggu (12/5). Hal ini dilakukan setelah Negeri Zionis itu dan faksi perjuangan yang menguasai Jalur Gaza, Hamas, terlibat saling serang pada awal Ramadan.

Seperti dilansir AFP, Badan Penjaga Perbatasan Israel (COGAT) menyatakan dua pos perlintasan di Erez dan Kerem Shalom mulai dibuka kembali untuk arus penduduk dan pengiriman barang. Namun, kedua pos itu bisa ditutup kembali jika perseteruan kembali memanas.

Bentrokan antara militan di Jalur Gaza, Palestina dan militer Israel pada awal Ramadan tahun ini membuat khawatir karena bisa menjurus kepada perang besar seperti lima tahun silam. Indonesia sebagai pendukung perdamaian di antara kedua belah pihak mengecam dan mendesak supaya tindakan saling serang segera diakhiri.

Jumlah korban meninggal akibat bentrokan itu dilaporkan sudah mencapai 23 orang. Yakni empat warga Israel meninggal dan 19 penduduk Palestina tewas.

Senada dengan RI, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres, turut mengecam konflik yang kembali memanas di Jalur Gaza. Dia meminta semua pihak berhenti menyerang dan mengambil langkah meredakan ketegangan serta menahan diri.

Akibat bentrokan ini, Israel sempat menutup perbatasan dan melarang pengiriman bantuan ke Jalur Gaza. Yakni bahan bakar dari Qatar untuk pembangkit listrik tenaga diesel.

Jika pasokan bahan bakar langka, maka dikhawatirkan bakal memicu krisis listrik di Jalur Gaza.

Ismail Haniyah, pemimpin partai politik dan milisi yang menguasai Jalur Gaza, Hamas, menyatakan tidak berminat memulai peperangan baru dengan Israel. Dia menyatakan akan meminta anak buahnya menghentikan serangan dan meredakan ketegangan hanya jika Israel menghentikan serangan.

Credit cnnindonesia.com

Hamas Ancam Hentikan Gencatan Senjata dengan Israel

Asap membubung tinggi akibat serangan roket Israel ke Kota Gaza

Foto: AP Photo/Hatem Moussa

Israel diminta untuk mematuhi kesepakatan gencatan senjata yang telah tercapai.

CB, GAZA -- Kelompok Hamas dan Jihad Islam mengancam akan mengakhiri perdamaian di Jalur Gaza jika Israel tak mematuhi kesepakatan gencatan senjata yang tercapai dengan bantuan mediasi Mesir.

Anggota Politbiro Hamas Khalil al-Hayya mengatakan, wilayah itu tidak akan menikmati perdamaian selama Israel menduduki Palestina dan memblokade Gaza. Hamas, kata dia, tak akan membiarkan dan menerima pengepungan terhadap Gaza dilanjutkan.

“Hari ini kita merebut hak kita dengan tangan kita sendiri, senjata kita, dan keinginan kita,” ujar al-Hayya, dilaporkan laman Asharq Al-Awsat pada Ahad (12/5).

Sementara anggota Politbiro Jihad Isam Khaled al-Batsh memperingatkan agar Israel tak memanipulasi kesepakatan gencatan senjata. Selain itu, dia menegaskan bahwa aksi Great March of Return akan dilanjutkan hingga tuntutan rakyat Palestina terpenuhi.

Pekan lalu, Hamas dan Jihad Islam terlibat pertempuran dengan militer Israel. Peperangan itu disebut merupakan yang terburuk sejak konflik Gaza pada 2014 yang menyebabkan ribuan warga Palestina tewas.

Hamas dan Jihad Islam meluncurkan ratusan roket ke wilayah Israel. Tel Aviv membalasnya dengan melancarkan serangan udara ke Gaza. Sebanyak 25 warga Palestina dan empat warga Israel tewas dalam pertempuran terbaru.

Kedua belah pihak menghentikan pertempuran setelah Mesir melakukan mediasi guna mencapai gencatan senjata. Kendati perundingan dilaporkan berlangsung alot, namun kesepakatan dapat tercapai.

Sejak Maret 2018, situasi di Gaza, khususnya di dekat perbatasan dengan Israel telah memanas. Hal itu dipicu oleh digelarnya aksi Great March of Return oleh warga Palestina di sana. Dalam aksi itu mereka menuntut Israel mengembalikan lahan dan tanah yang didudukinya pasca Perang 1967 kepada para pengungsi Palestina. Selain itu warga Palestina juga menyuarakan protes atas keputusan AS memindahkan kedutaan besarnya ke Yerusalem.

Namun aksi demonstrasi yang berlangsung di sepanjang perbatasan Gaza-Israel itu direspons secara represif oleh Israel. Mereka menembaki para demonstran dengan peluru tajam. Lebih dari 200 warga Palestina telah tewas selama aksi Great March of Return dilaksanakan. Sekitar 6.016 lainnya mengalami luka ringan dan berat. PBB telah menyatakan bahwa tindakan Israel terhadap para demonstran Great March of Return merupakan kejahatan perang.

Credit republika.co.id

Pasukan Israel Geruduk Masjid Al-Aqsha

Komplek Masjid Al-Aqsha di Baitul Maqdis, Palestina.

Foto: alaqsa-mosque.blogspot.com

Itu bukan pertama kalinya Israel menutup akses menuju Masjid Al-Aqsha.

CB, YERUSALEM -- Pasukan Israel menggeruduk Masjid Al-Aqsha pada Ahad (12/5) dini hari waktu setempat. Mereka kemudian mengusir jamaah Muslim yang sedang berada di dalam dan di sekitar area masjid.

Dilaporkan laman Ma’an News Agency, seorang saksi mata mengungkapkan, pasukan dan polisi Israel bersenjata lengkap menyerbu Al-Aqsha sekitar setengah jam setelah berakhirnya salat tarawih. Sekitar 50 jamaah yang masih berada di kompleks masjid dipaksa keluar.

Menurut saksi tersebut, pasukan Israel juga sempat melontarkan ancaman bahwa para jamaah akan dilarang memasuki kompleks Al-Aqsha dalam rentang waktu yang lama. Pelarangan itu akan dilakukan jika mereka menolak hengkang dari masjid.

Ketegangan di sekitar kompleks Masjid Al-Aqsha memang kerap terjadi. Pada Februari lalu, misalnya, situasi di sana memanas setelah pasukan Israel memutuskan menutup semua gerbang menuju situs suci ketiga umat Islam tersebut.

Tak hanya menutup akses, pasukan Israel pun sempat menyerang sejumlah Muslim yang sedang menunaikan salat di masjid. Kejadian itu dikecam oleh Palestina. Namun otoritas Israel tak memberi keterangan resmi tentang alasan di balik tindakannya.

Itu bukan pertama kalinya Israel menutup akses menuju Masjid Al-Aqsha. Tahun lalu Israel tercatat beberapa kali melakukan hal yang sama dengan dalih keamanan. Pada Juli 2017, Israel bahkan sempat memasang detektor logam di gerbang menuju kompleks Al-Aqsha.

Hal itu dilakukan setelah terjadi aksi penikaman oleh tiga warga Palestina terhadap dua personel polisi Israel hingga tewas. Ketiga warga Palestina itu pun akhirnya meninggal setelah ditembak pasukan Israel.

Pemasangan detektor logam di Masjid Al-Aqsha diprotes keras oleh warga Palestina. Mereka menilai tindakan Israel itu jelas telah mengintervensi kegiatan peribadahan umat Muslim. Mereka pun menolak untuk memasuki Masjid Al-Aqsha. Sebagai bentuk perlawanan terhadap Israel, umat Muslim di sana melaksanakan shalat di luar kompleks Al-Aqsha.

Credit republika.co.id

Oposisi Inggris: Dunia Tak Boleh Diam Melihat Penderitaan Palestina

LONDON - Pemimpin Partai Buruh Inggris, Jeremy Corbyn menyatakan dukungan terhadap Palestina. Pemimpin partai oposisi Inggris itu mengatakan, sudah saatnya bagi dunia untuk tak lagi bersikap diam dalam melihat penderitaan yang dialami oleh masyarakat Palestina.

"Kami tidak bisa berdiri atau tetap diam pada penolakan terus-menerus atas hak dan keadilan kepada rakyat Palestina," kata Corbyn dalam sebuah pernyataan di akun Twitternya, seperti dilansir Anadolu Agency pada Minggu (12/5).

Pernyataan Corbyn ini sendiri adalah bentuk dukungan dia terhadap aksi bela Palestina yang digelar di London. Aksi yang dihadiri oleh ribuan orang ini menuntut diakhirinya pendudukan Israel atas tanah Palestina dan blokade di Gaza.

Aksi itu dimulai di Portland Place dan pengunjuk rasa berbaris melalui Oxford Circus dan Trafalgar Square untuk mencapai Downing Street, di mana kantor-kantor pemerintah berada. Teriakan "Bebaskan Palestina", dan "Akhiri Pengepungan di Gaza" mewarnai aksi ini.

Allison Pierce, salah satu orang yang terlibat dalam aksi itu mengatakan alasan dia terlibat dalam aksi itu, karena dirinya benar-benar terkejut dengan apa yang terjadi pada orang-orang Palestina.

"Apakah Anda ingin tahu mengapa saya di sini hari ini? Saya benar-benar terkejut dengan apa yang terjadi pada orang-orang Palestina. Saya pikir ini adalah genosida dan saya pikir itu adalah pembunuhan. Itu tidak manusiawi dan ini adalah sebuah tragedi dan saya benar-benar terkejut. Itulah sebabnya saya di sini, saya di sini untuk rakyat Palestina, mereka adalah bangsa dan mereka harus memiliki negara mereka kembali," kata Pierce.

Aksi yang diprakarsai oleh Kampanye Solidaritas Palestina dan Koalisi Hentikan Perang, ini sendiri turut dihadiri oleh ikon perlawanan Palestina, Ahed al-Tamimi. Di aksi tersebut, Tamimi menegaskan bahwa warga Palestina akan terus melanjutkan perlawanan.

Credit sindonews.com

Dipimpin Indonesia, Pertemuan 'Anti-Israel' DK PBB Dikecam AS

NEW YORK - Utusan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk negosiasi internasional, Jason Greenblatt, melakukan kunjungan mendadak ke PBB pada hari Kamis. Dia datang ketika Dewan Keamanan (DK) PBB yang dipimpin Indonesia mengadakan pertemuan informal yang dia sebut "anti-Israel" karena diadakan untuk mengutuk permukiman Israel.

Greenblatt mengecam pertemuan pada hari Kamis (9/5/2019) waktu New York itu dengan menyebutnya sebagai forum yang "membingungkan dan mengecewakan”.

Selain Indonesia, Afrika Selatan dan Kuwait adalah anggota DK PBB yang mengorganisir pertemuan tersebut. Menteri Luar Negeri Palestina Riyad al-Maliki dan pengkritik Israel lainnya diundang untuk berbicara.

Maliki memuji Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas atas kerjanya sebagai pembawa damai. Dia mengutuk Israel sebagai rezim Zionis yang tidak lagi bersembunyi di balik sifat kolonial sejati dan niatnya untuk mencaplok tanah Palestina. Maliki mengatakan bahwa kolonialisme Israel merupakan pelanggaran terhadap Piagam PBB.

Indonesia, yang menjadi Presiden DK PBB untuk bulan ini, mengirim Menteri Luar Negeri Retno Lestari Priansari Marsudi untuk memimpin pertemuan tersebut.

Menlu Retno mengatakan masalah pemukiman pantas mendapat perhatian penuh DK PBB. "Terus berlangsungnya pembangunan pemukiman ilegal oleh Israel di wilayah pendudukan Palestina tidak dapat diterima,” katanya.

"Masyarakat internasional perlu memastikan akuntabilitas dan penghormatan terhadap hukum internasional," kata diplomat top Indonesia itu mengacu pada pendudukan oleh Israel yang mengabaikan hukum internasional.

Dia juga menyerukan lebih banyak tekanan publik dari masyarakat internasional untuk mengakhiri pembangunan permukiman Israel di tanah Palestina. Menurutnya, hari solidaritas internasional dibutuhkan untuk korban dari permukiman ilegal.

Namun, pertemuan tersebut tidak disukai AS. Washington dan Tel Aviv selama ini menilai DK PBB bias terhadap Israel.

"(Pertemuan) ini membingungkan dan mengecewakan untuk melihat bias anti-Israel yang jelas dan terus-menerus di PBB," kata Greenblatt.

Menyinggung serangan roket Hamas, diplomat Amerika kesal karena kelompok yang berkuasa di Gaza itu tidak dikecam.

"Sangat memalukan bahwa di aula ini terdapat hampir 700 resolusi yang mengecam tindakan Israel, satu-satunya negara demokrasi yang sesungguhnya, namun tidak ada yang mengecam serangan Hamas terhadap Israel.

Greenblatt mengkritik keputusan untuk tidak mengundang Israel ke pertemuan DK PBB. Dia menyebutnya sebagai keputusan mengejutkan dan tidak adil. Dia meminta anggota DK PBB melakukan upaya nyata untuk membawa perdamaian ke wilayah tersebut.

Pemerintahan Trump sendiri diperkirakan akan mengungkapkan rencananya untuk perdamaian di Timur Tengah tahun ini.

"Kami berharap dapat segera menyajikan visi kami," kata Greenblatt. "Sementara itu, kami akan terus berbicara kebenaran, bahkan ketika itu tidak diterima."

Greenblatt membidik gagasan bahwa permukiman Israel harus disalahkan karena kurangnya kesepakatan damai."Mari kita berhenti berpura-pura bahwa permukiman adalah apa yang dipelihara dari solusi damai yang dinegosiasikan. Fokus lelucon dan obsesif pada satu aspek konflik yang rumit ini tidak membantu siapa pun," katanya, seperti dikutip Fox News, Jumat (10/5/2019).

Credit sindonews.com

Menteri Pemerintah Yaman ragukan penarikan pasukan Houthi

PBB dorong pihak berseteru bahas penarikan Pasukan dari Pelabuhan Hudaidah, Yaman (Antaranews)

Aden (CB) - Seorang menteri dalam pemerintahan Yaman dukungan Arab Saudi pada Sabtu meragukan penarikan pasukan oleh gerakan Houthi dari Kota Pelabuhan Laut Merah Hudaidah dan menyebutnya "pertunjukan" yang bermaksud "menyiarkan informasi yang menyesatkan masyarakat internasional".

"Apa yang terjadi hari ini ialah pertunjukan menyolok, sekelompok dari pasukan milisi (Houthi) meninggalkan (kota itu) dan mereka digantikan oleh yang lain dengan berseragam polisi penjaga pantai," kata Menteri Informasi Muammar al-Iryani kepada Reuters.

Pihak Houthi mengatakan pada Sabtu mulai menarik pasukan dari Pelabuhan Saleef di Hudaidah berdasarkan perjanjian yang ditaja PBB yang telah macet selama berbulan-bulan, kata seorang saksi mata Reuters, yang sangat mengharapkan usaha-usaha perdamaian untuk mengakhiri perang empat tahun di Yaman.

"Ini usaha menyampaikan informasi salah untuk membingungkan masyarakat internasional," kata Al-Iryani.

Dari Jenewa, Reuters melaporkan, kelompok Al-Houthi di Yaman pada Sabtu akan mulai memindahkan pasukannya secara sepihak dari tiga pelabuhan, kata Perserikatan Bangsa-Bangsa dan seorang juru bicara Al-Houthi, suatu langkah untuk memuluskan perundingan-perundingan politik guna mengakhiri perang empat tahun di Yaman.

Pernyataan dari Komite Koordinasi Penarikan PBB (RCC) menyebutkan pihak Al-Houthi akan melakukan "pemindahan sepihak awal" antara 11-14 Mei dari Pelabuhan Saleef, yang digunakan untuk biji-bijian, Pelabuhan Ras Isa --yang digunakan untuk minyak, dan Pelabuhan Utama Hudaidah.

Penarikan tersebut akan mulai berlangsung pada 11 Mei pukul 10.00 waktu setempat, cuit Kepala Komite Revolusi Agung Al-Houthi Mohammed Ali al-Houthi, di Twitter pada Sabtu.

Komite RCC, yang dipimpin Letnan Jenderal Denmark, Michael Lollesgaard, Kepala Tim Pengamat PBB di Hudaidah, menyusun rencana pemindahan itu berdasarkan perjanjian yang disepakati Desember lalu di Stocholm, Swedia, terobosan besar pertama dalam usaha-usaha perdamaian untuk mengakhiri perang yang telah menewaskan puluhan ribu orang dan membawa Yaman ke jurang kelaparan.

Di Stockholm, diharapkan pemindahan pasukan akan berlangsung pada Januari, tetapi pelaksanaannya telah berkali-kali gagal karena ketiadaan kepercayaan di antara pihak: Al-Houthi yang bersekutu dengan Iran dan pemerintah Yaman yang diakui internasional dengan dukungan koalisi pimpinan Arab Saudi dan pasukan lain.

Al-Houthi mengatakan pada Sabtu niat kelompoknya untuk memindahkan pasukan secara sepihak dari pelabuihan-pelabuhan itu sebagai akibat dari penolakan koalisi untuk melaksanakan perjanjian Stockholm.

Misi PBB itu akan memantau pemindahan tersebut, sebagai langkah pertama untuk merampungkan perjanjian perdamaian, menurut pernyataan PBB, dengan menambahkan hal itu harus ditindaklanjuti oleh "tindakan transparan, berkomitmen dan berkelanjutan dari para pihak untuk memenuhi sepenuhnya kewajiban-kewajiban mereka".

Pemerintah Yaman, yang didukung Arab Saudi, tidak menyatakan apakah pihaknya akan mengambil langkah serupa.

Mereka juga diperkirakan akan meninggalkan posisi-posisi di sekitar pinggiran Hudaidah dalam pemindahan awal, sebelum fase kedua yang kedua pihak menarik pasukannya lebuh lanjut.

Juru bicara delegasi pemerintah Yaman ke RCC, Sadiq Dweid, mencuit di Twitter bahwa penarikan anggota Al-Houthi merupakan "langkah pertama dari tahap pertama. Kami mendukung pelaksanaan perjanjian itu."

Credit antaranews.com

Pengadilan Mesir Vonis Mati 2 Pelaku Serangan Gereja di Kairo

Ilustrasi serangan teror di gereja di Kairo, Mesir. (Reuters/Amr Abdallah Dalsh).

Jakarta, CB -- Pengadilan Mesir pada Minggu (12/5) memvonis mati dua terdakwa terkait serangan gereja dan sebuah toko milik orang Kristen di Kairo. Sementara delapan terdakwa lainnya dihukum tiga tahun hingga penjara seumur hidup terkait serangan yang menewaskan 10 orang pada 2017 silam tersebut.

Dikutip Reuters, Senin (13/5), pengadilan keamanan darurat memvonis mati tersangka utama, yang mendekam di penjara dan satu tersangka lain yang masih buron.

Dua terdakwa lain dijatuhi hukuman seumur hidup. Empat orang divonis empat tahun penjara dan dua lainnya tiga tahun penjara. Sementara itu, satu tersangka dibebaskan dan dua tersangka lagi masih buron.

Pihak berwenang menuturkan pria yang dilengkapi senjata itu mengalami luka akibat serangan, yang diklaim oleh ISIS.

Insiden berdarah itu terjadi pada Desember 2017 ketika satu dari sekelompok pria bersenjata memberondong peluru ke arah warga di sebuah toko di pinggiran Helwan, Kairo Selatan, dan menewaskan dua orang. Sebelumnya ia lebih dulu menembaki pintu masuk Gereja Mar Mina di dekat toko, dan membunuh tujuh orang serta seorang polisi.

Sejak penggulingan mantan presiden Mesir, Mohamed Mursi pada 2014 lalu, ratusan perwira polisi, tentara, dan warga sipil tewas dalam serangan jihadis.

Pada November 2017, tersangka militan ISIS membunuh lebih dari 300 jamaah muslim dalam serangan senjata dan bom di sebuah masjid di Semenanjung Sinai.

Tentara Mesir pun melakukan operasi besar-besaran yang difokuskan pada Sinai yang bertujuan untuk melawan ISIS.

Pada April 2018 lalu, pengadilan militer menjatuhkan hukuman mati kepada 36 orang karena serangan bom gereja.

Umat Kristen Koptik Mesir, yang merupakan 10 persen dari seluruh penduduk Mesir, menjadi sasaran gerilyawan garis keras dalam beberapa tahun belakangan.

Credit cnnindonesia.com

Pertama Kalinya, ISIS Klaim Dirikan Provinsi di India

NEW DELHI - Negara Islam atau ISIS untuk pertama kalinya mengklaim mereka telah mendirikan provinsi di India. Klaim itu muncul setelah bentrokan antara gerilyawan dan pasukan keamanan di wilayah Kashmir yang diperebutkan, menewaskan seorang militan yang diduga terkait dengan kelompok itu.

Kantor Berita ISIS, Amaq, mengumumkan provisi baru itu, yang disebut Wilayah Hind, dalam sebuah pernyataan. Amaq juga mengklaim ISIS telah menimbulkan korban pada tentara India di kota Amshipora di distrik Shopian, Kashmir.

Pernyataan ISIS sesuai dengan pernyataan polisi India pada hari Jumat bahwa seorang militan bernama Ishfaq Ahmad Sofi terbunuh dalam sebuah pertemuan di Shopian.

Sofi telah terlibat dalam beberapa kelompok militan di Kashmir selama lebih dari satu dekade sebelum berjanji setia kepada ISIS, menurut seorang pejabat militer dan sebuah wawancara yang diberikan oleh Sofi kepada sebuah majalah berbasis di Srinagar yang bersimpati kepada ISIS.

Ia dicurigai melakukan beberapa serangan granat terhadap pasukan keamanan di wilayah tersebut, kata sumber polisi dan militer.

"Itu adalah operasi yang bersih dan tidak ada kerusakan terjadi selama baku tembak," kata seorang juru bicara polisi dalam pernyataan.

Pejabat militer itu mengatakan, mungkin saja Sofi adalah satu-satunya militan yang tersisa di Kashmir yang terkait dengan ISIS.

Pernyataan ISIS yang menetapkan provinsi baru tampaknya dirancang untuk meningkatkan posisinya setelah kelompok itu diusir dari "kekhalifahannya" sendiri di Irak dan Suriah pada bulan April, di mana pada satu titik ia mengendalikan ribuan mil wilayah.

ISIS telah meningkatkan serangan hit n run serta serangan bunuh diri, termasuk mengambil tanggung jawab atas pemboman Minggu Paskah di Sri Lanka yang menewaskan sedikitnya 253 orang.

"Pembentukan 'provinsi' di wilayah yang tidak memiliki tata pemerintahan yang sebenarnya tidak masuk akal, tetapi tidak boleh dihapuskan," kata Rita Katz, direktur SITE Intel Group yang melacak ekstrimis Islam.

"Dunia mungkin mengarahkan pandangannya pada perkembangan-perkembangan ini, tetapi bagi para jihadis di wilayah-wilayah yang rentan ini, ini adalah isyarat yang signifikan untuk membantu meletakkan dasar dalam membangun kembali peta 'kekhalifahan' ISIS," imbuhnya seperti dikutip dari Reuters, Minggu (12/5/2019).

Separatis telah puluhan tahun berjuang dalam konflik bersenjata melawan pemerintahan India di Kashmir yang mayoritas penduduknya Muslim. Mayoritas dari kelompok-kelompok ini menginginkan kemerdekaan untuk Kashmir atau bergabung dengan musuh bebuyutan India, Pakistan. Mereka belum, seperti ISIS, berusaha mendirikan kerajaan di seluruh dunia Muslim.

Kekuatan nuklir India dan Pakistan telah berperang dua kali atas Kashmir, dan mencapai sepertiga di awal tahun ini setelah serangan bunuh diri oleh kelompok militan yang bermarkas di Pakistan menewaskan sedikitnya 40 polisi paramiliter di bagian yang dikuasai India di wilayah tersebut.

Seorang juru bicara kementerian dalam negeri India, yang bertanggung jawab atas keamanan di Kashmir, tidak menanggapi permintaan komentar.

Credit sindonews.com

Rakyat India beri suara dalam fase terakhir dari Pemilu tujuh putaran

Pendukung Partai Bharatiya Janata (BJP) mengikuti reli kampanye pemilu dengan pembicara Perdana Menteri India Narendra Modi di New Delhi, India, Rabu (8/5/2019). (REUTERS/ADNAN ABIDI)

New Delhi (CB) - Para pemilih di India bagian utara antri pada Minggu pagi untuk memberikan suara dalam putaran kedua hingga terakhir dari pemilihan umum tujuh fase, dengan Perdana Menteri Narendra Modi menghadapi beragam kelompok partai oposisi yang berusaha merintangi dia agar tidak terpilih untuk kedua kali.

Lebih 100 juta orang di tujuh negara bagian berhak memberikan suara dalam fase keenam dari pemungutan suara selama 39 hari, yang Modi mulai pada 11 April sebagai calon terkuat setelah peningkatan ketegangan dengan Pakistan, tetangga India.

Tetapi partai-partai oposisi baru-baru ini melihat tanda-tanda suara yang diraih Bharatiya Janata Party (BJP), partai nasionalis Hindu - pimpinan Modi akan mengalami penurunan dan memulai perundingan-perundingan untuk melakukan aliansi pascapemilihan bahkan sebelum pemungutan suara berakhir pada 19 Mei. Suara akan dihitung pada 23 Mei.

Presiden Congress Party, partai oposisi utama, Rahul Gandhi, mengatakan isu-isu utama dalam pemilihan tersebut ialah pengangguran, kesusahan di pedesaan, penarikan dalam peredaran uang kertas dan pajak penjualan baru.

"Ini pertarungan yang bagus," kata Gandhi setelah memberikan suaranya. "Narendra Modi menggunakan kebencian, kami gunakan cinta. Dan saya pikir cinta akan menang."

Kekurangan pekerjaan baru - kendati pertumbuhan ekonomi tahunan mencapai sekitar 7 persen - dan nasib para petani yang berjuang mengatasi kejatuhan harga hasil panen telah menjadi kecemasan-kecemasan bagi para pemilih.

Credit antaranews.com

Kapal Korut yang Ditangkap Indonesia Dibawa AS ke Samoa Amerika

PAGO PAGO - Sebuah kapal kargo Korea Utara (Korut) yang ditangkap Indonesia dan disita atau direbut oleh Amerika Serikat (AS) telah tiba di Samoa Amerika. Di negara kepulauan di Samudra Pasifik inilah kapal tersebut akan menjalani inspeksi.

Kapal kargo The Wise Honest ditangkap otoritas berwenang Indonesia karena dicurigai digunakan untuk melanggar sanksi internasional. The Wise Honest telah ditarik ke pelabuhan Pago Pago pada Sabtu pagi dan berlabuh di bagian dermaga utama pelabuhan pada sore hari.

Perjalanan dari Indonesia ke kepulauan itu memakan waktu sekitar tiga minggu. "(Samoa) dipilih karena lokasi strategis," kata petugas urusan publik Coast Guard AS, Amanda Wyrick.

"Kami juga memiliki hubungan yang kuat dan kemitraan yang baik dengan pemerintah Samoa Amerika," kata Wyrick lagi. "Dengan demikian dikatakan, kita juga sudah memiliki sumber daya yang mampu menjamin keamanan kapal tetapi yang terpenting Pelabuhan Pago Pago."

Kapal itu ditahan pada April 2018 saat melakukan perjalanan ke Indonesia. Pejabat Departemen Kehakiman AS mengumumkan pada Kamis lalu bahwa AS telah merebut kapal itu.

Wyrick mengatakan Departemen Kehakiman AS memimpin penyelidikan sehingga mereka akan melakukan itu. "Setelah penyelidikan disimpulkan, kapal akan dipindahkan," ujarnya. Namun dia mengaku tak tahu tujuan kapal selanjutnya.

"Saya tahu bahwa Departemen Kehakiman akan melakukan penyelidikan secepat mungkin," imbuh Wyrick.

Dia mengatakan bahwa pihaknya tidak memiliki jumlah personel Coast Guard AS yang memadai atau orang-orang dari agen federal lainnya yang telah melakukan perjalanan ke Samoa Amerika untuk penyelidikan.

"Kami memiliki tim keamanan laut dan keamanan di sini dari Honolulu," kata Wyrick. "Kami sedang melakukan patroli acak, juga melakukan inspeksi kapal Pelabuhan Pago Pago, mengawasi hal-hal seperti pelanggaran keamanan atau vandalisasi kapal itu sendiri."

Menurutnya, para pejabat juga memastikan pelabuhan itu dilindungi.

"Kami terutama di Coast Guard, kami memahami pentingnya pelabuhan. Ini adalah penyelamat dalam membawa barang ke pulau-pulau," kata Wyrick. "Jadi kami ingin memastikan bahwa kami melakukan semua yang kami bisa, untuk memastikan bahwa sama sekali tidak ada gangguan pada arus perdagangan masuk dan keluar," paparnya, seperti dikutip Fox News, Senin (13/5/2019).

Wyrick melanjutkan, pemerintah AS mengirim tim inspeksi ke kapal sebelum merapat di Pago Pago. Dia mencatat ada pemeriksaan yang dilakukan sebelum meninggalkan Indonesia."Dan, karena kapal telah melaut selama tiga minggu, itu tergantung pada unsur-unsurnya," ujarnya.

"Pemeriksaan kapal sebelum memasuki pelabuhan adalah untuk memastikan integritas struktur kapal masih utuh. Dengan cara itu, begitu kita mengangkat ibu jari, dan lampu hijau, dan inspektur menganggapnya aman, maka itu akan masuk ke pelabuhan," kata Wyrick.

Pejabat AS membuat pengumuman penyitaan kapal beberapa jam setelah Korea Utara menembakkan dua rudal jarak pendek ke laut. Uji tembak rudal itu merupakan peluncuran senjata kedua dalam lima hari dan menjadi sinyal bahwa perundingan mengenai program senjata nuklirnya sedang dalam masalah.

Credit sindonews.com

Korut Desak Korsel Buka Kembali Kawasan Industri Kaesong

Buruh Korea Utara di Kawasan Industri Kaesong. (Reuters/Kim Hong-Ji/Files)

Jakarta, CB -- Pemerintah Korea Utara melalui media massa mereka, DPRK Today, mendesak Korea Selatan untuk membuka kembali kawasan indsutri bersama yang telah ditutup di kawasan perbatasan, Kaesong, pada Minggu (12/5). Korut mengklaim pembukaan itu tak perlu mendapat persetujuan Amerika Serikat.

Korea Selatan berharap pembukaan kembali Kawasan Industri Kaesong dan kelanjutan program wisata di Gunung Utara Kumgang yang lama tertunda bisa membantu proses perdamaian dengan Korut. Namun, hal itu belum dapat dilakukan akibat sanksi internasional yang masih diberlakukan terhadap seteru mereka.

DPRK Today menyatakan hal itu sebenarnya tergantung pada Korea Selatan, bukan AS, dalam menentukan membuka kembali kawasan pabrik.

"Dimulai kembalinya operasi di kompleks bukan masalah yang membutuhkan persetujuan Washington. Korsel memberikan alasan bagi pasukan asing untuk campur tangan dalam proyek kerja sama dengan berbicara tentang sanksi dan persetujuan," tulis DPRK Today seperti dilansir Yonhap News pada Minggu (12/5).

DPRK Today berulang kali menyatakan kelanjutan proyek hanya permasalahan keputusan pihak berwenang Korea Selatan.

"Penundaan oleh Korea Selatan dalam membuka kembali zona pabrik menunjukkan negara itu tidak memiliki niatan baik dalam meningkatkan hubungan kedua Korea," tulis DPRK Today.

Korsel menutup kawasan industri pada Februari 2016 setelah Korea Utara melakukan uji coba nuklir serta rudal jarak jauh.

Ketegangan masih terjadi antara Korut dan AS setelah pemimpin tertinggi Korut Kim Jong-un dan Presiden AS Donald Trump tak menghasilkan kesepakatan denuklirisasi dalam KTT Hanoi pada Februari lalu.

Tiga bulan setelah itu, Korut kembali melakukan uji coba rudal. Dua uji coba sudah dilakukan dalam sepekan terakhir dan diawasi langsung Kim Jong-un. Uji coba disebut bukan langkah provokasi melainkan disebut normal dan bentuk 'jaga diri'.

Credit cnnindonesia.com

Tujuh Anak Tewas Akibat Ranjau Darat di Afghanistan

KABUL - Persenjataan perang kembali merenggut nyawa warga sipil di Afghanistan. Kali ini korbannya adalah anak-anak.

Sebuah ranjau darat meledak dan menewaskan tujuh anak serta melukai dua lainnya di provinsi Ghazni, selatan Ibu Kota Kabul. Ranjau tersebut meledak setelah anak-anak itu menginjaknya ketika tengah main.

"Ranjau itu ditanam oleh Taliban di jalan utama untuk menimbulkan korban pada pasukan keamanan," kata juru bicara provinsi Aref Noori seperti dikutip dari AFP, Sabtu (11/5/2019).

Kelompok Taliban tidak segera menanggapi permintaan komentar.

Gerilyawan Taliban sering menggunakan bom pinggir jalan dan ranjau darat untuk menargetkan pasukan keamanan Afghanistan. Tetapi senjata mematikan itu juga menimbulkan korban pada warga sipil.

Amanullah Kamrani, seorang anggota dewan provinsi Ghazni, mengatakan anak-anak yang menjadi korban berusia antara tujuh dan sembilan tahun serta setidaknya empat dari mereka berasal dari satu keluarga.

Konflik selama bertahun-tahun membuat Afghanistan dipenuhi ranjau darat, mortir yang tidak meledak, roket dan bom rakitan. Banyak dari benda-benda berbahaya itu diambil oleh anak-anak yang penasaran.

Bulan lalu, tujuh anak tewas dan 10 lainnya luka-luka di provinsi Laghman timur Afghanistan ketika sebuah mortir meledak ketika mereka sedang memainkannya.

Menurut PBB, 3.804 warga sipil - termasuk lebih dari 900 anak-anak - tewas di Afghanistan pada 2018, dengan 7.000 lainnya terluka. Itu adalah tahun paling mematikan hingga saat ini bagi warga sipil dalam konflik Afghanistan.

Credit sindonews.com

Demonstran Lempar Bom ke Kantor PM Albania

Demonstran melemparkan bom ke kantor PM Albania. (REUTERS/Stringer)

Jakarta, CB -- Pengunjuk rasa oposisi Albania melempari pintu masuk kantor Perdana Menteri Edi Rama dengan bom bensin, Sabtu (11/5) kemarin.

Hal itu dilakukan setelah aksi mereka meminta PM Edi Rama mengundurkan diri karena dugaan penipuan dan korupsi Pemilu selama tiga bulan belakangan tak membuahkan hasil.

Para pengunjuk rasa meneriakkan "Kami menginginkan Albania Eropa" sebagai slogan pedemo pro-demokrasi. Pedemo menggunakan topeng dan melemparkan bom bensin, petasan, dan mengecat pintu masuk pemerintah dan parlemen.

Belasan polisi dan beberapa pengunjuk rasa sampai terluka karena aksi itu.

Riuh pedemo juga terlihat di dekat gedung parlemen. Sekelompok demonstran melempar bom bensin dan petasan, yang dibalas dengan gas air mata oleh para aparat kepolisian.

Setelah empat jam berunjuk rasa, pedemo berpindah ke kantor polisi Tirana untuk memprotes penangkapan pejabat Partai Demokrat.

Pemimpin oposisi Partai Demokrat Lulzim Basha mengatakan mereka bertekad terus melancarkan serangan yang lebih besar jika pemerintah terus menjauhkan Albania dari Eropa.

"Kami di sini dengan misi membebaskan Albania dari kejahatan dan korupsi. Mengembalikan Albania dengan bagian Eropa lainnya," kata Basha seperti dilansir Reuters, Minggu (12/5).

Komisi Eropa merekomendasikan Albania memulai pembicaraan tahun lalu, namun Dewan Eropa menunda keputusan pada Juni tahun ini karena Albania merombak peradilannya guna mengeluarkan hakim yang korupsi.

PM Edi Rama berkomentar atas aksi itu. Katanya, "api tidak akan melukai pemerintahannya melainkan negaranya." Ia turut sedih ketika mendengar pemimpin oposisi memohon pemerintah mundur.

Uni Eropa dan Amerika Serikat telah menyebut pemerintahan Rama sah dan mendesak oposisi kmbali ke parlemen dan mengikuti pemilihan lokal pada 30 Juni.

"Tujuan oposisi membuat demokrasi Albania lebih kuat bertentangan dengan kekerasan yang saat ini dilakukan pengunjuk rasa," kata Kedutaan besar Amerika Serikat melalui keterangan resmi.

Credit cnnindonesia.com

Kamis, 09 Mei 2019

AS Siap Kerahkan Lebih Banyak Aset Militer ke Timur Tengah

WASHINGTON - Para pejabat mengatakan Amerika Serikat (AS) siap untuk memindahkan lebih banyak aset militer ke Timur Tengah sebagai tanggapan atas ancaman dari Iran.

Dikutip dari AP, Kamis (9/5/2019), para pejabat itu mengatakan dua pesawat pembom tambahan diharapkan akan dikerahkan ke wilayah tersebut. Seorang pejabat lain mengatakan ada diskusi yang tengah berlangsung untuk memindahkan beberapa baterai rudal Patriot kembali ke Timur Tengah.

Belum ada keputusan akhir tentang pengerahan rudal Patriot. Langkah itu bisa bergantung pada apakah AS percaya Iran akan mengambil tindakan untuk mengurangi ancaman.

Pemerintah AS sendiri belum memberikan rincia yang dimaksud, namun para pejabat mengatakan satu elemen ancaman yang dimaksud melibatkan penempatan rudal Iran di kapal-kapal kecil di lepas pantainya. Tindakan ini memicu kekhawatiran bahwa Teheran mungkin bersiap untuk menyerang pasukan atau kepentingan AS di wilayah Timur Tengah.

AS menarik baterai rudal Patriot dari Bahrain, Kuwait, dan Yordania pada akhir tahun lalu. Tidak jelas apakah baterai-baterai itu akan kembali ditempatkan ke negara-negara tersebut. Para pejabat berbicara dengan syarat anonim untuk membahas pertimbangan perencanaan internal.

Credit sindonews.com

Israel akan Izinkan 30 juta Dolar dari Qatar Masuki Gaza

Asap tebal terlihat di Gaza, Palestina, Ahad (5/5), setelah dihantan roket Israel.

Foto: AP Photo/Khalil Hamra

Sebelumnya sebesar 20 juta dolar AS telah ditransfer ke Gaza.

CB, YERUSALEM -- Israel bakal mengizinkan pengiriman dana sebesar 30 juta dolar AS yang merupakan bantuan keuangan dari Qatar ke Jalur Gaza. Pemberian izin ini sebagai bagian dari perjanjian gencatan senjata dengan kelompok perlawanan Palestina Hamas.

Laporan kantor berita Turki, Anadolu Agency, Rabu (8/5), menyebut pada November lalu, Hamas dan Israel menyepakati gencatan senjata yang meliputi pengiriman 50 juta dolar dari Qatar ke Gaza dalam transfer berkala. Sebesar 20 juta dolar AS telah ditransfer.

Namun militer Israel menghantam daerah kantong pantai pada akhir pekan lalu dengan serangan udara dan artileri. Sementara kelompok pejuang Palestina yang berbasis di Gaza merespons dengan menembakkan roket ke arah Israel selatan.

Kekerasan berakhir saat fajar pada Senin lalu, dalam gencatan senjata. Meski begitu setidaknya 27 warga Palestina tewas dalam peristiwa itu dan puluhan lainnya cedera. Sementara empat warga Israel tewas berdasarkan laporan media Israel.

Peningkatan itu dimulai Jumat lalu ketika empat warga Palestina terbunuh oleh serangan militer Israel. Diketahui bahwa empat warga tersebut berada di posisi-posisi yang berafiliasi dengan kelompok perlawanan Hamas di Gaza.

Gencatan senjata terlaksana berkat mediasi yang dilakukan oleh Mesir. Namun, militer Israel enggan mengonfirmasi kabar tersebut. Mereka hanya mengatakan, semua pembatasan perlindungan di garis depan pertempuran akan ditarik, menyiratkan bahwa konfrontasi telah berakhir. Mesir dan PBB telah berusaha menengahi gencatan senjata.

Credit republika.co.id

Rusia dan Eropa Diminta Ambil Tindakan Atas Aksi Israel

Dr Riyad H Mansour (file)

Foto: palestineun.org

Dubes Palestina untuk PBB meminta Uni Eropa dan Rusia segera ambil tindakan

CB, WASHINGTON -- Uni Eropa dan Rusia dinilai harus mengambil tindakan untuk menyelamatkan solusi atas konflik Israel dan Palestina. Tindakan tersebut harus segera dilakukan jika rencana perdamaian AS tidak memihak pada kedua negara.

Hal itu disampaikan oleh Duta Besar Palestina untuk PBB Riyadh Mansour sebagaimana dikutip dari kantor berita Turki, Anadolu Agency, Rabu (8/5). Menurut dia, dukungan untuk solusi kedua negara itu memang dihargai, tapi itu saja tidak cukup. "Mereka harus mengambil tindakan," kata dia.

Mansour menambahkan, Uni Eropa juga harus menjadi tuan rumah konferensi internasional. Uni Eropa dapat menyerukan konferensi internasional berdasarkan konsensus global yang mendukung solusi dua negara. Rusia juga dapat menjadi tuan rumah konferensi internasional di Moskow, karena berada di Dewan Keamanan PBB dan Palestina sudah dalam pembicaraan dengan Moskow.

Menurut Mansour, jika rencana AS tidak berakhir dengan dua negara merdeka, yakni Palestina dan Israel, maka Uni Eropa harus mengambil tindakan menentangnya untuk menyelamatkan kedua negara. Negara-negara Eropa seperti Prancis, Italia, Spanyol, Portugal, Irlandia, Belgia dan Luksemburg dianggap bisa mengakui negara Palestina.

Seperti diketahui, bulan lalu, penasihat senior dan menantu Presiden AS Donald Trump, Jared Kushner, mengatakan rencana perdamaian Timur Tengah dan AS, yang disebut sebagai 'Kesepakatan Abad Ini', akan terungkap setelah bulan suci Ramadhan.

Kushner mengakui, akan ada kompromi yang berat bagi kedua belah pihak. Para menteri luar negeri dari Liga Arab telah menolak rencana AS dengan mengatakan bahwa tanpa memberikan hak hukum kepada warga Palestina, rencana semacam itu tidak akan pernah membawa perdamaian komprehensif dan abadi di Timur Tengah.

Di tahun lalu, AS memangkas semua pendanaannya untuk Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina di Timur Dekat (UNRWA), yang menyediakan bantuan penting bagi para pengungsi Palestina.

Selain itu juga secara sepihak mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan menutup kantor Washington Liberation Organization di Palestina, yang berfungsi sebagai kedutaan besar Palestina secara de-facto di AS.

Credit republika.co.id

Rusia Usir Dua Diplomat Swedia

STOCKHOLM - Rusia telah mengusir dua diplomat Swedia dari Moskow sebagai bagian dari langkah timbal balik melawan Stockholm. Hubungan antara kedua negara telah jatuh ke titik nadir dalam beberapa tahun terakhir atas tindakan Rusia di Ukraina dan kericuhan di Baltik.

"Swedia sebelumnya telah membuat keputusan bahwa seorang diplomat Rusia tidak akan diperpanjang visanya dan setelah itu, kami telah menolak aplikasi Rusia untuk visa diplomatik," kata seorang juru bicara kementerian luar negeri Swedia.

"Rusia telah menjawab dengan meminta dua diplomat Swedia untuk meninggalkan Rusia," imbuhnya seperti dikutip dari Reuters, Rabu (8/5/2019).

Juru bicara itu menolak memberikan rincian lebih lanjut.

Kementerian Luar Negeri Swedia mengatakan pada Desember lalu Moskow telah meminta salah satu diplomatnya untuk meninggalkan Rusia setelah Stockholm menolak dua permohonan Rusia untuk visa diplomatik.

Saat ditanya apakah Kremlin telah mengusir dua diplomat Swedia sebagai tanggapan atas penolakan visa Stockholm, juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova mengatakan pihaknya tidak mempunyai keharusan untuk mengomentarinya.

"Tanpa merinci, saya dapat mengatakan bahwa jawabannya ada dalam pertanyaan," kata Zakharove seperti dikutip kantor berita TASS.

"Saya berbicara tentang frasa 'sebagai respons'," katanya, menolak untuk memberikan rincian lebih lanjut.

Pada bulan Februari, Swedia menangkap seorang pria karena dicurigai memata-matai dan telah direkrut sebagai agen oleh perwira intelijen Rusia yang bekerja di bawah perlindungan diplomatik di Swedia.

Diplomat itu masih berada di Swedia pada bulan Maret dan Kementerian Luar Negeri Swedia memanggil duta besar Rusia untuk meminta diplomat itu pergi. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Swedia tidak dapat mengkonfirmasi apakah diplomat tersebut telah pergi.

Swedia adalah salah satu negara yang mengusir seorang diplomat Rusia setelah serangan racun di Salisbury, Inggris pada Maret tahun lalu, yang oleh Uni Eropa ditimpakan kesalahan itu kepada Moskow. Namun Rusia membantah tuduhan itu.

Credit sindonews.com

Hacker Curi Bitcoin Rp 586 Miliar dari Perusahaan Cryptocurrency

CB, Jakarta - Hacker mencuri bitcoin senilai US$ 41 juta atau lebih Rp 586 miliar dari salah satu perusahaan pertukaran cryptocurrency terbesar di dunia, Binance.
"Tujuh ribu bitcoin itu dicuri oleh peretas menggunakan berbagai macam cara, yakni menggunakan phising, virus, dan serangan lainnya," kata CEO Binance, Zhao Changpeng, dikutip dari Reuters, Rabu 8 Mei 2019.

Zhao mengatakan dana pengguna tidak akan terpengaruh karena perusahaan akan menggunakan modal pengamanan aset pengguna untuk menutupi kerugian.

Logo Binance terlihat pada stand pameran mereka di Delta Summit, acara Blockchain dan Digital Innovation resmi Malta yang mempromosikan cryptocurrency, di St Julian's, Malta 4 Oktober 2018. [REUTERS / Darrin Zammit Lupi]

Harga bitcoin sempat anjlok ke 4,2 persen saat pembukaan perdagangan Asia karena berita peretasan namun kemudian berangsur pulih sebagian.
Zhao mengungkapkan melalui akun Twitter, bursa kripto lain termasuk Coinbase, telah memblokir deposito dari alamat yang terhubung dengan peretas.

Bursa di Jepang dan Korea Selatan menyumbang 58 persen dari kasus pencurian tahun lalu.Dilansir dari laman Binance, Zhao mengatakan semua setoran dan penarikan dari bursa bitcoin akan tetap ditangguhkan sementara karena perusahaan cryptocurrency itu sedang melakukan peninjauan keamanan secara menyeluruh, diperkirakan akan memakan waktu seminggu.

Credit tempo.co