CUPUMA

Kamis, 02 Mei 2019

Menhan Amerika Siapkan Semua Opsi agar Maduro Mundur

Pengunjuk rasa Oposisi terlibat bentrok dengan Pasukan Keamanan di dekat Generalisimo Francisco de Miranda Airbase La Carlota di Caracas, Venezuela, 30 April 2019. REUTERS/Carlos Garcia Rawlins

CB, Washington – Menteri Pertahanan interim Amerika Serikat, Patrick Shanahan mengatakan negaranya membuat perencanaan menyeluruh mengenai Venezuela.

Pemerintah AS telah menyiapkan berbagai rencana darurat untuk skenario berbeda. Saat ini, fokus utama pemerintah adalah tekanan diplomatik dan ekonomi. AS mendesak Presiden Venezuela, Nicolas Maduro, untuk mundur.
“Kami mengerjakan ini sebagai pemerintahan menyeluruh dan ketika orang-orang mengatakan ada semua opsi di meja, memang seperti itu. Tapi kami bekerja untuk mengenakan tekanan diplomatik dan ekonomi,” kata Shnahan di DPR AS seperti dilansir Reuters pada Rabu, 1 Mei 2019.

Shanahan mengatakan pemerintah AS telah membuat perencanaan menyeluruh,”Sehingga tidak ada situasi atau skenario yang tidak ada rencana daruratnya.”
Seperti dilansir Channel News Asia, tokoh oposisi Venezuela, Juan Guaido, menyerukan aksi unjuk rasa ke jalan pada peringatan Hari Buruh pada 1 Mei 2019 untuk menjatuhkan Presiden Nicolas Maduro, yang dianggap curang pada pemilu 2018.

Guaido telah menobatkan dirinya sebagai Presiden interim Venezuela pada Januari 2018. Dia mendesak agar militer meninggalkan Maduro dan bergabung dengan gerakannya.
Upaya Guaido menyerukan aksi massa untuk menekan Maduro mundur pada 1 Mei 2019 dinilai kurang berhasil. Dia mengatakan akan terus menggerakkan massa pada keesokan harinya untuk menekan Maduro mundur. Maduro membantah ada kudeta militer dan menyebut Guaido bekerja atas arahan AS.

Credit tempo.co

Rusia Peringatkan AS: Intervensi di Venezuela Punya Konsekuensi Serius

MOSKOW - Rusia memperingatkan Amerika Serikat (AS) bahwa langkah agresif Washington terhadap Venezuela penuh dengan konsekuensi serius. Peringatan itu disampaikan Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov kepada koleganya dari AS, Mike Pompeo.
"Hanya rakyat Venezuela yang memiliki hak untuk menentukan nasib mereka, yang diperlukan dialog antara semua kekuatan politik di negara itu, dan pemerintah Venezuela telah lama menyerukan hal itu," kata Lavrov, menurut pernyataan yang dipublikasikan di situs Kementerian Luar Negeri Rusia.

"Tekanan destruktif dari luar, terutama kekuatan, tidak ada hubungannya dengan proses demokrasi," sambung pernyataan itu seperti dikutip dari Sputnik, Kamis (2/5/2019).

Lavrov melakukan pembicaraan dengan Pompeo melalui telepon pada Rabu, sehari setelah pemimpun oposisi Venezuela Juan Guaido mengumumkan awal dari 'fase terakhir' upaya oposisi untuk merebut kekuasaan dari tangan Presiden Nicolas Maduro.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mengatakan sementara AS lebih suka melihat transisi damai di Venezuela, Washington tidak akan mengambil opsi militer.

"Tindakan militer adalah mungkin. Jika itu yang diperlukan, itulah yang akan dilakukan Amerika Serikat," kata Pompeo.

Sebelumnya, kementerian luar negeri Rusia menolak klaim Pompeo bahwa Moskow meyakinkan Presiden Nicolas Maduro untuk tidak melarikan diri dari negaranya ke Kuba. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova menyebut klaim itu 'palsu' yang hanya bagian dari perang informasi AS yang ditujukan terhadap negara Amerika Latin itu.

Para pejabat Venezuela juga menolak klaim Pompeo itu sebagai "berita palsu," dan menambahkan dengan menunjukkan gagalnya aksi demonstrasi sebagai upaya kudeta yang didukung oleh AS.

Pada hari Selasa, oposisi Venezuela berkumpul di Caracas, menyerukan militer untuk bergabung dengan mereka untuk "tahap akhir" kampanye "Operasi Kebebasan" untuk menggulingkan pemerintah Maduro. Bentrokan antara oposisi dan pasukan keamanan menyebabkan setidaknya 69 orang terluka, dan mendorong Presiden Maduro untuk mengumumkan di televisi bahwa ia telah menunjuk jaksa penuntut untuk menyelidiki percobaan kudeta di negara itu.

Anggota parlemen Majelis Nasional Juan Guaido menyatakan dirinya sebagai presiden sementara Venezuela pada 23 Januari, dua minggu setelah pelantikan Presiden Maduro untuk masa jabatan kedua setelah pemilihan umum pada Mei 2018. Guaido segera diakui oleh AS dan sekutu-sekutu Amerika Latin dan Eropa, serta Kanada. Sementara Rusia, China, dan puluhan negara lain menyuarakan dukungan mereka untuk Maduro, atau mendesak tidak campur tangan dalam urusan internal Venezuela.

Credit sindonews.com

AS Siap Ambil Tindakan Militer atas Krisis Venezuela

Menlu Mike Pompeo menyatakan bahwa pemerintahan Presiden Donald Trump siap untuk mengambil tindakan militer demi mencegah krisis terjadi di Venezuela. (Reuters/Joshua Roberts)

Jakarta, CB -- Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo menyatakan bahwa pemerintahan Presiden Donald Trump siap untuk mengambil tindakan militer demi mencegah krisis terjadi di Venezuela.

"Presiden sangat jelas dan konsisten. Tindakan militer mungkin dilakukan. Jika itu yang diperlukan, itulah yang akan dilakukan Amerika Serikat," katanya kepada Fox Business Network, Rabu (1/5).

Sementara, menurut Penasihat Keamanan Nasional Gedung Putih John Bolton, Pompeo sendiri telah dijadwalkan untuk berbicara dengan rekannya dari Rusia di tengah ketegangan atas situasi politik di Venezuela.

Pompeo sebelumnya menuduh Rusia melakukan intervensi ketika Presiden Venezuela Nicolas Maduro siap untuk meninggalkan negara itu dalam menghadapi seruan atas pemberontakan pemimpin oposisi Juan Guaido, pada Selasa (30/4).

Bolton mengatakan kepada CNN dan Fox News bahwa Pompeo berencana untuk berbicara dengan Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov.

Di Venezuela sendiri, ribuan masyarakat turun ke jalan seperti yang dikatakan Guaido sebagai demo terbesar dalam sejarah negara itu, sehari setelah ia menyerukan agar militer menggulingkan Presiden Nicolas Maduro.

Dalam upaya mendapatkan dukungan dari angkatan bersenjata, Guaido muncul pada Selasa (30/4) pagi di luar pangkalan angkatan udara Caracas dengan lusinan anggota Garda Nasional. Hal itu sempat memicu protes keras selama satu hari dan menyebabkan lebih dari 100 orang terluka.

Namun menurut laporan AFP, tak ada tanda-tanda pembelotan nyata dari pimpinan angkatan bersenjata.

"Hari ini kita lanjutkan," kata Guaido dalam sebuah unggahan di Twitter Rabu pagi. "Kami akan terus berjalan dengan kekuatan lebih dari sebelumnya, Venezuela."

Ketegangan di Venezuela yang dilanda krisis semakin memuncak dan memasuki titik kritis pada tahun ini usai Guaido mengatakan pada Januari lalu bahwa ia adalah presiden di bawah konstitusi. Sebelum pengumuman itu, ia adalah ketua Majelis Nasional yang dikuasai oleh oposisi.

Guaido mengatakan Maduro kembali menjadi presiden dengan cara yang curang pada pemilu tahun lalu.

Kepemimpinan Maduro menghasilkan krisis pada Venezuela dalam beberapa tahun terakhir hingga kekacauan di penjuru negeri akibat kegagalan menyediakan pasokan medis dan kebutuhan dasar sebagian besar penduduknya.

Seiring dengan pernyataan Guaido yang menyebut angkatan bersenjata telah merapatkan barisan kepadanya, pemerintah Venezuela bersumpah akan membatalkan apa pun tindakan yang disebut sebagai upaya kudeta.

Posisi Guaido sendiri diakui oleh Amerika Serikat dan sekitar 50 pemerintahan negara lainnya. Namun Moskow, bersama China, berada di sisi Maduro.

Selain menyebut Juan Guaido mengobarkan kekerasan dan meminta ada perundingan, Rusia juga menyebut Amerika Serikat memiliki niat khusus berupa pergantian rezim di Venezuela.

Credit cnnindonesia.com

Erdogan Kutuk Kudeta di Venezuela yang Dipimpin Guaido

ANKARA - Presiden Turki mengutuk pemberontakan di Venezuela yang dipimpin oleh tokoh oposisi Juan Guaido. Erdogan pun membagikan pengalamannya dengan mengatakan Turki telah mengalami konsekuensi negatif yang disebabkan oleh kudeta.

Erdogan, sekutu dari Presiden Venezuela Nicolas Maduro, mengungkapkan bagaimana Turki secara historis berjuang menghadapi kudeta dan memperingatkan konsekuensi negatif dari pemberontakan tersebut. Pernyataan itu muncul setelah video rekaman kendaraan militer menghantam para demonstran.

"Seluruh dunia harus menghormati pilihan demokratis rakyat di Venezuela," tulisnya di Twitter, menambahkan bahwa Turki dengan tegas mengutuk kudeta seperti dikutip dari Russia Today, Rabu (1/5/2019).

Maduro, pemimpin dunia pertama yang menyatakan dukungan untuk Erdogan setelah upaya kudeta Turki pada tahun 2016 gagal, terpilih kembali sebagai presiden Venezuela pada tahun 2018. Namun beberapa bulan kemudian pemimpin oposisi yang didukung Amerika Serikat (AS) Juan Guaido menyebut kepresidenannya tidak sah, dan pada hari Selasa pagi menyatakan ia memiliki dukungan militer dalam "tahap akhir" dari langkahnya untuk menggulingkan pemimpin negara itu.

Sekitar 50 negara termasuk AS dan Brazil, serta beberapa negara Eropa, mengakui Guaido sebagai presiden sementara negara Amerika Latin itu. Di tengah adegan bentrokan yang tersebar luas di Caracas pada hari Selasa, Presiden Bolivia Evo Morales menegaskan kembali dukungannya untuk Maduro, sementara pemimpin Kolombia Ivan Duque mendesak Venezuela untuk mendukung Guaido. Rusia, China, dan Iran sebelumnya juga mendukung suksesor Hugo Chavez itu.

Credit sindonews.com

Kudeta Pecah di Venezuela, Guaido Serukan Tentara Usir Maduro

CARACAS - Pemimpin oposisi Venezuela, Juan Guaido, merilis sebuah video yang mendesak tentara untuk bergabung dengan aksi protes untuk menggulingkan Presiden Nicolas Maduro.

Dalam rekaman itu, Guaido dikelilingi oleh orang-orang berseragam militer. Sosok yang memproklamirkan diri sebagai presiden sementara Venezuela itu mengklaim telah mendapatkan dukungan dari militer Venezuela. Ia akan menyerukan "tahap akhir" dari aksi protes.

Rekaman itu menunjukkan Guaido, dikelilingi oleh orang-orang berseragam militer, mengklaim bahwa ia telah menerima dukungan dari Tentara Venezuela, yang akan menyerukan "tahap akhir" dari protes.

Guadio menekankan bahwa rakyat Venezuela akan bertempur dalam perjuangan tanpa kekerasan untuk mengasumsikan kompetensi pemerintah.

Menariknya, Guaido mengaku merekam video itu di Pangkalan Udara La Carlota. Namun, kantor berita Reuters melaporkan ia terlihat di jalan raya Caracas di sebelah pangkalan militer seperti dikutip dari Sputnik, Rabu (1/5/2019).

Guaido terakhir kali mengeluarkan seruan kepada rakyat Venezuela adalah tepat sebelum pemadaman listrik besar-besaran terjadi di negara itu. Pihak pemerintah Venezuela mengatakan pemadaman terjadi akibat sabotase terhadap sebuah pembangkit listrik terbesar di negara itu.

Seperti diwartakan sebelumnya, upaya kudeta oleh massa oposisi sedang berlangsung di Venezuela, Selasa (30/4/2019) waktu setempat. Beberapa kendaraan lapis baja bermunculan di jalan di Caracas dan salah satunya menabrak para demonstran oposisi yang dianggap sebagai perusuh.

Belum jelas apakah insiden tersebut mengakibatkan korban jiwa atau tidak. Setidaknya satu orang terbaring di jalan setelah insiden tersebut. Tidak jelas juga, siapa sebenarnya yang berada di belakang kemudi kendaraan militer tersebut.

Insiden itu terjadi di tengah laporan adanya bentrok antar-kelompok yang berseteru di Garda Nasional Venezuela di Caracas.

Credit sindonews.com

Mantan agen CIA mengaku bersalah jadi mata-mata China

Puluhan Mata-Mata CIA Telah Terbunuh Di China (Antara)

Washington (CB) - Seorang mantan perwira CIA mengaku bersalah telah berkonspirasi untuk membocorkan rahasia intelijen dan pertahanan Amerika Serikat kepada China, ungkap Departemen Kehakiman pada Rabu.

Kasus tersebut menjadi yang ketiga dalam kurun waktu kurang dari setahun.

Jerry Chun Shing Lee, pada 2010 dihubungi oleh dua agen intelijen China, yang menawarkan pembayaran 100.000 dolar AS kepadanya. Ia juga akan diberikan perlindungan "seumur hidup" sebagai imbalan atas informasi yang ia berikan sebagai agen CIA, demikian pernyataan Departemen Kehakiman.

Lee meninggalkan CIA pada 2017 dan pindah ke Hong Kong.

Ratusan ribu dolar AS pun mengalir ke rekening pribadi pria berusia 54 tahun tersebut sejak 2010 hingga 2013.

Pernyataan kementerian menyebutkan bahwa Lee telah menyimpan data berisikan informasi rahasia tentang aktivitas, lokasi serta jadwal operasi rahasia CIA di komputer miliknya.

Penggeledahan FBI pada 2012 di kamar hotel Honolulu, yang dipesan atas nama Lee, juga menemukan catatan tangan milik Lee. Catatan tersebut menjelaskan pekerjaannya sebagai agen CIA sebelum 2004.

"Catatan ini mencakup intelijen dari aset CIA, nama asli aset, lokasi rapat operasional, nomor telepon serta informasi tentang fasilitas rahasia," kata pernyataan itu.

Credit antaranews.com

Perwira Militer Arab Saudi akan Mendapat Pelatihan di Jerman

Tentara Arab Saudi berjaga di pos perbatasan dengan Yaman, Senin (6/4).

Foto: Reuters/Faisal Al Nasser

Tahun lalu Jerman hentikan sementara ekspor senjata dan program pelatihan Arab Saudi.

Jerman akan kembali melanjutkan kerja sama militer dengan Arab Saudi berupa pelatihan militer di Jerman, kata kantor berita Jerman DPA. Lima tentara Saudi menurut rencana akan memulai kursus pelatihan perwira bulan Juli di Bundeswehr.

Sementara dua perwira lain akan menerima pelatihan dengan angkatan udara Jerman. Tujuh prajurit Saudi lainnya akan mendapat kursus bahasa Jerman untuk persiapan memulai pelatihan perwira pada tahun 2020.

Pelatihan ini merupakan bagian dari perjanjian kerja sama yang dibuat pada 2016 selama kunjungan resmi Menteri Pertahanan Jerman Ursula von der Leyen ke Riyadh. Tahun lalu, Jerman menghentikan untuk sementara ekspor senjata ke Arab Saudi dan program pelatihan.

Hal ini menyusul pembunuhan terhadap jurnalis Saudi Jamal Khashoggi di konsluat Arab Saudi di Turki. Namun Jerman baru-baru ini mencabut embargo untuk komponen militer tertentu setelah tekanan Prancis dan Inggris.

Memalukan

Jerman empat tahun lalu juga pernah menghentikan ekspor senjata ke Arab Saudi. Kala itu Arab Saudi dan Uni Emirat Arab melibatkan diri dalam perang brutal di Yaman, yang berlangsung hingga saat ini. PBB menyebut perang di Yaman sebagai "bencana kemanusiaan terbesar dunia saat ini."

Karena itu, kalangan oposisi di parlemen menyebut kebijakan pemerintah Jerman untuk melanjutkan kerja sama militer dengan Arab Saudi sebagai "permainan yang memalukan".

Secara keseluruhan, Jerman tahun 2018 mengekspor lebih sedikit senjata ke seluruh dunia dibandingkan tahun sebelumnya. Tetapi ekspor senjata ke Arab Saudi dan Turki meningkat, antara lain karena ada kesepakatan penjualan senjata ke Arab Saudi yang telah ditandatangani tahun sebelumnya.

Credit republika.co.id

Jaksa Agung AS Tolak Bersaksi soal Laporan Intervensi Rusia

Jaksa Agung AS, Bill Barr, menolak bersaksi di hadapan Dewan Perwakilan terkait laporan penyelidik khusus dugaan intervensi Rusia dalam pemilihan umum 2016, Robert Mueller. (Reuters/Aaron P. Bernstein)

Jakarta, CB -- Jaksa Agung Amerika Serikat, Bill Barr, menolak memberikan kesaksian di hadapan Dewan Perwakilan terkait laporan penyelidik khusus dugaan intervensi Rusia dalam pemilihan umum 2016, Robert Mueller.

Ketua Komite Kehakiman Dewan Perwakilan AS, Jerry Nadler, mengatakan bahwa Barr menolak bersaksi jika komite pimpinannya memasukkan sejumlah pengacara ke dalam tim yang bakal mendengar keterangannya.

"Dia takut harus menghadapi jaksa yang berpengalaman," ujar Nadler sebagaimana dikutip AFP.

Kementerian Kehakiman AS kemudian menyatakan bahwa Barr menolak hadir di hadapan Dewan Perwakilan setelah Nadler mengizinkan para pengacara itu untuk melontarkan pertanyaan.

"Sayangnya, setelah jaksa agung bersedia memberikan kesaksian, Nadler memberikan sejumlah syarat dalam sidang Komite Kehakiman yang tidak perlu," ujar juru bicara Kementerian Kehakiman AS, Kerri Kupec.

Namun, Kupec kemudian menyatakan, "Jaksa agung masih mau terlibat langsung dengan anggota [dewan] terkait pertanyaan mereka soal laporan itu dan bersedia bekerja sama dengan komite untuk permintaan pemeriksaan lebih lanjut."

Selain menolak bersaksi, Barr juga tak mau merilis laporan penuh Mueller. Nadler pun mengancam bakal merilis panggilan resmi atas Barr.

Barr diminta memberikan keterangan di hadapan Dewan Perwakilan setelah ia bersaksi di Senat. Dalam sesi dengar pendapat tersebut, Barr dituduh "mencuci" laporan Mueller dan berupaya mengelabui para pembuat kebijakan.

Barr memang dikecam karena hanya memberikan rangkuman hasil laporan penyelidikan Mueller. Dalam ringkasan yang ia tulis sendiri itu, Barr menjelaskan bahwa Mueller tak menemukan bukti kolusi antara Presiden Donald Trump dan Rusia.

Mueller juga tak memiliki bukti cukup untuk membuktikan Trump berupaya menghalangi proses investigasi.

Namun, Mueller menekankan bahwa walau tak ada bukti cukup, bukan berarti Trump terbebas dari segala tuduhan soal menghalangi upaya penyelidikan.

Sejumlah pihak, terutama kubu Partai Demokrat, lantas meminta Barr merilis hasil laporan penuh Mueller karena ringkasan saja tidak cukup.

Laporan lengkap itu kini sudah dirilis dan masih didalami oleh sejumlah pihak.

Credit cnnindonesia.com

Rusuh Peringatan May Day di Paris dan St Petersburg

Petugas polisi berusaha mengamankan peserta aksi May Day 2019 di Paris, 1 Mei 2019. (REUTERS/Philippe Wojazer)

Jakarta, CB -- Peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) di sejumlah negara diwarnai kerusuhan.

Salah satunya di Rusia di mana sekitar dua ribuan demonstran di kota Saint Petersburg dibubarkan dan puluhan di antaranya diamankan polisi setelah meneriakkan slogan-slogan kritis terhadap Presiden Rusia Vladimir Putin.

Seperti dikutip dari AFP, setidaknya sebanyak 60 orang demonstran di kota tersebut ditahan polisi. Di antara dua ribuan demonstran May Day itu, salah satunya adalah pendukung pemimpin oposisi Alexei Navalny.

Selama pawai, demonstran anti-Kremlin ini mengangkat potret Putin dan meneriakkan kata-kata seperti 'Putin pencuri!' serta 'Ini kota kami! di tengah kehadiran polisi yang semakin ketat.

"Mereka melindungi si bandit Putin," kata Galina Onishchenko, 70 tahun, sambil menunjuk mobil tahanan.

Kerasnya slogan-slogan anti-Putin selama unjuk rasa, membuat beberapa dari mereka akhirnya ditahan polisi.

Peringatan May Day pun terjadi di ibu kota Rusia, Moskow. Di mana para demonstran menyuarakan ketidakpuasan atas berlangsungnya pemerintahan selama beberapa tahun terakhir.

Tidak hanya di Rusia, kerusuhan selama aksi May Day pun terjadi di Paris, Perancis. Berdasarkan laporan AFP, Polisi anti huru-hara terlibat bentrok dengan pengunjuk rasa antikapitalis dan menembakkan gas air mata untuk membubarkan ribuan orang yang berkumpul demi pawai May Day di selatan kota.

Para demonstran yang menggunakan hoodie dan rompi kuning membalas polisi antihuru-hara itu dengan melempar puing atau benda apapun ke arah petugas.

Bentrokan memuncak saat ratusan aktivis yang disebut 'blok hitam' mendorong ke depan kerumunan yang berkumpul di Montparnasse Boulevard, sekitar 90 menit sebelum pawai May Day dimulai.

Credit cnnindonesia.com

Indonesia-Vietnam perlu "rules of engagement" untuk hindari konflik

KRI Tjiptadi-318 saat diprovokasi oleh kapal pengawas Vietnam yang terjadi pada Sabtu (27/4/2019) di Laut Natuna Utara dalam wilayah ZEE Indonesia (ANTARA/dokumentasi video/aa)

Jakarta (CB) - Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI) Hikmahanto Juwana mengatakan pemerintah Indonesia dan Vietnam harus membuat aturan-aturan bila otoritas saling berhadapan atau rules of engagement untuk menghindari insiden yang mungkin terjadi di wilayah Laut Natuna Utara.

"Insiden yang terjadi di Wilayah Laut Natuna Utara karena adanya klaim tumpang tindih antara Indonesia dengan Vietnam atas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE)," ujar Hikmahanto melaui pesan singkat di Jakarta, Senin.

Pendapat tersebut disampaikan terkait insiden yang terjadi di Laut Natuna Utara antara kapal TNI AU KRI Tjiptadi 381 dan kapal otoritas perikanan Vietnam pada Sabtu (27/4).

Hikmahanto berpendapat bahwa kejadian itu terjadi karena TNI AU merasa berwenang melakukan penangkapan terhadap kapal nelayan Vietnam, namun di sisi lain otoritas Vietnam dengan kapal penjaga pantainya merasa KRI Tjiptadi 381 tidak berwenang melakukan penangkapan.

Dari klaim tumpang tindih itu kedua otoritas menyatakan diri berwenang yang kemudian menyebabkan insiden penabrakan oleh kapal penjaga pantai Vietnam yang ingin membebaskan kapal nelayannya dari penangkapan oleh KRI Tjiptadi 381.

Untuk menghindari kejadian seperti ini berulang, pemerintah yang memiliki klaim tumpang tindih harus membuat aturan-aturan bila otoritas saling berhadapan.

"Sayangnya, aturan seperti demikian belum ada di antara negara ASEAN yang memiliki klaim tumpang tindih," ujar Hikmahanto.

Pakar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay)

Ia mengatakan ZEE bukanlah laut teritorial dimana berada di bawah kedaulatan negara (state sovereignty). ZEE merupakan laut lepas dimana negara pantai mempunyai hak berdaulat (sovereign right) atas sumber daya alam yang ada di dalam kolom laut.

Hingga saat ini, kedua negara belum memiliki perjanjian batas ZEE. Akibatnya, nelayan Vietnam bisa menangkap di wilayah tumpang tindih dan akan dianggap sebagai penangkapan secara ilegal oleh otoritas Indonesia. Demikian pula sebaliknya.

"Beruntung, awak KRI Tjiptadi 381 tidak terprovokasi untuk memuntahkan peluru," kata Hikmahanto.

Dalam hukum internasional terlepas dari siapa yang benar atau yang salah, pihak yang memuntahkan peluru terlebih dahulu akan dianggap melakukan tindakan agresi.

"Dalam insiden ini, pemerintah Indonesia melalui Kemlu dapat melakukan protes dengan cara memanggil Duta Besar Vietnam. Protes bukan atas pelanggaran masuknya kapal nelayan dan kapal otoritas Vietnam ke ZEE Indonesia mengingat wilayah tersebut masih disengketakan. Protes dilakukan atas cara kapal coast guard Vietnam yang hendak menghentikan KRI Tjiptadi 381 dengan cara penabrakan," ujar dia.

Hikmahanto mengungkapkan penyelesaian atas insiden ini harus dilakukan melalui saluran diplomatik antara kedua negara dan tidak perlu dibawa ke Lembaga Peradilan Internasional.

"Membawa ke Lembaga Peradilan Internasional memiliki kompleksitas. Pertama akan sangat memakan biaya yang akan melebihi biaya yang diderita oleh KRI Tjitadi 381, terlebih antarnegara ASEAN sudah seharusnya menyelesaikan sengketa dengan mengedepankan cara-cara musyawarah untuk mufakat," kata dia.

Credit antaranews.com

Senin, 29 April 2019

Profesor Oxford University Klaim Alien dan Manusia Kawin Silang?

Seorang profesor dari Oxford University mengklaim manusia dan alien atau mahluk luar angkasa dari planet lain telah kawin dan menghasilkan spesies hibrida yang sangat cerdas. Mirror/YouTube

CB, Oxford – Seorang profesor dari Oxford University mengklaim mahluk luar angkasa atau alien telah melakukan perkawinan silang dengan spesies manusia untuk menghasilkan ras persilangan. Ras ini dianggap memiliki tingkat kecerdasan yang tinggi sehingga mampu menyelesaikan masalah perubahan iklim dunia.

Dr Young-hae Chi, yang merupakan seorang instruktur Korea di Oxford’s Oriental Institute, meyakini spesier baru hibrida hasil persilangan ini bisa membantu ras manusia dari ancaman pemanasan global.
“Dr Chi mengatakan ada korelasi kuat antara perubahan iklim dengan penculikan oleh alien,” begitu dilansir media Oxford Student dan dikutip Mirror pada Sabtu, 27 April 2019.

Dr Chi menerbitkan sebuah buku berjudul “Alien Visitation and the End of Humanity”. Buku ini berisi hipotesanya bahwa mahluk luar angkasa berkembang biak di dalam sistem biologi yang dikembangkan sendiri dan tidak bisa terlihat oleh manusia. Ini terjadi karena manusia memiliki keterbatasan fungsi organ untuk mengetahui ini.
Dia menyebut alien memiliki empat tipe berbeda yaitu kecil, tinggi dan pemberani, bersisik dengan mata seperti ular, dan berbentuk serangga. Menurut Dr Chi, alien dari jenis berbentuk seperti serangga kemungkinan bakal menjadi pemimpin dan memberi instruksi kepada jenis lainnya.

Pada 2012, Chi berceramah dengan judul “Alien Abduction and the Environmental Crisis”. Isinya bercerita mengenai adanya dunia yang dihuni mahluk luar angkasa, yang tidak terdeteksi oleh kebanyakan manusia. “Dia memulai pernyataannya dengan mengatakan,’Mungkin peradaban manusia bakal segera berakhir’.”

Chi mengutip pernyataan seorang peneliti mengenai alien di Amerika Serikat yang mengklaim bahwa alien dan manusia kawin untuk menghasilkan spesies hibrida, yang memiliki tingkat kecerdasan tinggi. Spesies ini mampu menyelesaikan masalah besar di Planet Bumi.

“Jadi mereka datang bukan untuk kebaikan kita tapi untuk kepentingan mereka, upaya mereka untuk bertahan hidup. Namun, keberhasilan mereka bertahan hidup merupakan keberhasilan kita juga – keberhasilan bertahan hidup seluruh biosfer atau lingkungan hidup,” kata Chi. Dan alien ini hanya muncul jika ada masalah besar seperti ancaman perang nuklir.

Credit tempo.co

Bos Pentagon Bilang Program Jet Tempur Siluman F-35 Kacau

WASHINGTON - Pelaksana Tugas (Plt) Menteri Pertahanan Amerika Serikat (AS) Patrick Shanahan memicu penyelidikan setelah menyebut program pesawat jet tempur siluman F-35 Lockheed Martin kacau. Menurut laporan media Amerika Serikat, bos Pentagon ini menjelek-jelekan Lockheed Martin dan membanggakan Boeing, yang pernah menjadi majikannya.

Penyelidikan oleh Inspektur Jenderal Departemen Pertahanan dimulai setelah serangkaian laporan media, termasuk Politico, yang mengatakan Shanahan dalam sebuah pertemuan pribadi menyebut F-35 "fucked up" atau "kacau".

"Lockheed Martin tidak tahu bagaimana menjalankan Program," tulis media tersebut mengutip komentar Shanahan. Komentar negatif itu hampir bersamaan dengan laporan Bloomberg bahwa keputusan awal Pentagon untuk membeli pesawat Boeing F-15X berasal dari kepemimpinan puncak atas dorongan dari Shanahan.

Tindakan bos Pentagon ini diduga melanggar perjanjian etika, di mana dia mempromosikan Boeing dengan menjelek-jelekkan Lokcheed Martin.

Departemen Pertananan AS sudah merilis laporan awal penyelidikan tersebut. Menurut laporan itu, yang dikritik Shanahan adalah program jet tempur siluman F-35 bukan pesawat itu sendiri. Dia tetap mengaggumi jet tempur generasi kelima Amerika tersebut.

Laporan tersebut pada akhirnya membersihkan Shanahan dari tuduhan atau kesalahan terkait komentar negatifnya. Komentarnya tentang program F-35 itu dinyatakan substantif, yakni terkait dengan kinerja program, dan konsisten dengan komentar tentang program F-35 yang dibuat oleh pejabat senior pemerintah lainnya.

"Shanahan memberi tahu kami bahwa dia tidak mengatakan pesawat F-35 kacau. Dia memberi tahu kami bahwa pesawat F-35 luar biasa," kata laporan penyelidikan. "Shanahan mengatakan kepada kami bahwa dia mengatakan program F-35 sudah selesai."

"Dia menambahkan bahwa komentar-komentar itu selalu relatif terhadap tingkat kinerja, dan jumlah kategori di mana Anda memiliki masalah mendasar," lanjut laporan penyelidikan tersebut, seperti dikutip dari CNN, Minggu (28/4/2019).

"Kritik keseluruhan Shanahan terhadap program F-35 didasarkan pada berbagai masalah, termasuk suku cadang yang tidak mencukupi dalam inventaris dan biaya per jam penerbangan tidak berkurang cukup cepat."

Namun penilaiannya yang meresahkan terhadap keadaan program F-35, khususnya tentang kurangnya suku cadang pesawat, telah diperkuat oleh laporan terpisah yang dirilis Kamis dari Kantor Akuntabilitas Pemerintah (GAO) AS.

Laporan GAO mengtakan hampir 30 persen dari jet tempur siluman F-35 militer AS tidak dapat terbang selama periode beberapa bulan pada tahun lalu karena kekurangan suku cadang.

"Pesawat F-35 tidak dapat menerbangkan hampir 30 persen dari periode Mei-November 2018 karena kekurangan suku cadang," bunyi laporan GAO, yang mencatat bahwa Departemen Pertahanan memperbaiki backlog sekitar 4.300 bagian F-35.

Credit sindonews.com

Trump Minta Uang Via Telepon, Raja Arab Saudi Marah-marah

WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengungkap reaksi kemarahan Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz al-Saud ketika dihubungi via telepon. Pemicu kemarahan karena pemimpin Gedung Putih itu meminta uang untuk Amerika sebagai imbalan dukungan keamanan Washington kepada Riyadh.

Raja Salman marah ketika Trump mengeluh Amerika kehilangan USD4,5 miliar per tahun untuk melindungi Arab Saudi. Pemimpin Amerika itu mengungkapkan kemarahan Raja Salman dalam sebuah pertemuan umum "Make America Great Again" (MAGA) dengan para pendukungnya di Green Bay, Wisconsin, hari Sabtu waktu setempat.

"Kami kehilangan USD4,5 miliar pada sebuah negara untuk membela mereka, dan mereka kaya," kata Trump di hadapan kerumunan pendukung.

"Jadi saya bilang pada mereka. Saya bilang; dengarkan, tidak baik. Mereka dalam keadaan terkejut karena mereka tidak pernah mendapat panggilan seperti ini dalam 25 tahun, kan," katanya ketika kerumunan bersorak.

Trump melanjutkan; "Saya katakan kami kehilangan USD4,5 miliar setiap tahun, kami tidak bisa melakukan ini lagi. Ini gila. Dia (Raja Salman) menjadi marah, sangat marah, mengatakan 'Ini tidak adil'. Saya katakan, tentu saja Ini adil. Dia bilang 'Kami (Saudi) akan memberi Anda USD500 juta lebih'...Saya bilang saya ingin lebih. Kami berdebat. Jadi mereka membayar kami lebih dari USD500 juta untuk satu panggilan telepon, saya mengambil satu panggilan telepon."

Trump mengatakan Raja Salman kemudian bertanya kepadanya mengapa dia memanggil via telepon." Karena tidak ada yang membuat panggilan seperti itu," kata Trump mengutip keluhan Raja Salman.

"Itu karena mereka bodoh!," imbuh Trump yang disambut para pendukungnya.

Pemimpin Amerika ini blakblakan tidak ingin kehilangan Arab Saudi karena negara itu merupakan pembeli produk perusahaan-perusahaan AS. Dia menegaskan dukungan keamanan Washington untuk Riyadh.

"Mereka tidak punya apa-apa selain uang tunai, kan?" katanya. "Mereka membeli banyak dari kita, USD450 miliar yang mereka beli," ujarnya.

"Anda memiliki orang-orang yang ingin memotong Arab Saudi...Saya tidak ingin kehilangan mereka," imbuh dia, seperti dikutip Al Jazeera, Senin (29/4/2019).

Tidak jelas dari mana Trump mengutip angka USD450 miliar itu. PolitiFact, sebuah situs web pengecekan fakta, menilai klaim tersebut sebagai "Pants on Fire".

Hubungan AS-Saudi telah menghadapi cobaan sejak pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi di Konsulat Saudi di Istanbul pada Oktober lalu.

Khashoggi, orang dalam kerajaan yang telah berubah menjadi kritikus Putra Mahkota Mohammed bin Salman (MBS), terbunuh dan tubuhnya dimutilasi oleh tim Saudi.

Pembunuhan itu memicu protes global, di mana beberapa negara memberlakukan embargo senjata terhadap kerajaan. Namun, Trump berdiri membela kepemimpinan Saudi.

Pada saat pembunuhan Khashoggi jadi pemberitaan media internasional, Trump berkata: "Jika kita dengan bodohnya membatalkan kontrak-kontrak ini, Rusia dan China akan menjadi penerima manfaat yang sangat besar, dan sangat senang memperoleh semua bisnis yang baru ditemukan ini."

Credit sindonews.com

Kelompok bersenjata di Nigeria culik pekerja minyak asing

Peta Nigeria

Yenagoa, Nigeria (CB) - Kelompok bersenjata menculik tiga pekerja asal Kanada, Skotlandia dan Nigeria di wilayah Delta Nigeria pada Sabtu, kata sejumlah pejabat, tindakan yang menjadi penculikan kedua di daerah tersebut dalam waktu kurang dari sepekan.

Para penyerang menyerbu tempat pengeboran minyak milik Niger Delta Petroleum Resources di Ogbele, Negara Bagian River sekitar pukul 8 pagi, kata juru bicara operasi militer di daerah tersebut, Mayor Ibrahim Abubakar.

Kelompok tersebut mencari rawa di sekelilingnya, kata dia. Polisi pun langsung meningkatkan keamanan di jalan timur-barat, lokasi kelompok bersenjata menyerang warga sipil dalam beberapa pekan terakhir.

Niger Delta memproduksi sebagian besar minyak mentah Nigeria. Namun, aktivitas produksi dikacaukan oleh sejumlah geng kriminal dan kelompok bersenjata, yang meminta "jatah" lebih besar dari hasil pendapatan minyak daerah tersebut.

Pada Kamis, dua pekerja Royal Dutch Shell diculik dan polisi yang mengawal mereka tewas di Negara Bagian River, saat kembali setelah melakukan perjalanan.

Credit antaranews.com

Militer dan Oposisi Sudan Bentuk Pemerintahan Sementara

Tentara mengawal aksi demonstrasi di Khartoum, Sudan, 11 April. (AFP PHOTO)

Jakarta, CB -- Dewan Militer dan sejumlah tokoh oposisi Sudan menyatakan sepakat membentuk pemerintah gabungan sementara untuk meredakan ketegangan di antara masyarakat. Mereka menyatakan hal itu dilakukan untuk mempersiapkan masa peralihan, setelah tiga dasawarsa berada dalam pemerintahan otokrasi Omar al-Bashir yang digulingkan dengan kudeta.

Kesepakatan itu dibuat di depan para pengunjuk rasa yang berhari-hari berada di depan gedung Kementerian Pertahanan di Ibu Kota Khartoum. Mereka menuntut penyerahan kekuasaan kepada kalangan sipil, dan menolak rezim militer kembali berkuasa, seperti dilansir The Guardian, Minggu (28/4).

"Kami sepakat membentuk dewan gabungan militer-sipil. Kami sedang berunding berapa persentase keterwakilan sipil dan militer," kata seorang tokoh pegiat sipil Sudan, Ahmed al-Rabie.

Akan tetapi, kedua pihak ternyata belum menyetujui sebesar apa kewenangan masing-masing kubu guna menghindari pertikaian di kemudian hari.

Dewan Gabungan itu terdiri dari sejumlah tokoh sipil dan militer. Kelompok oposisi mendesak lembaga itu berisi 15 orang, dan meminta jatah 8 kursi bagi sipil. Namun, nampaknya militer Sudan belum sepakat dengan hal itu.

Mereka menyatakan akan menjadi lembaga yang berdaulat penuh, sebelum pemerintahan peralihan terbentuk.

Dalam perundingan dengan para tokoh politik dan sipil pada Rabu lalu, tiga anggota Dewan Militer Sudan memilih mundur. Mereka adalah Letjen Omar Zain al-Abdin, Letjen Jalaluddin Al-Sheikh dan Letjen Al-Tayieb Babikir.

Salah satu tokoh gerakan sipil Sudan, Siddiq Farouk, menyatakan akan menggelar aksi mogok nasional jika pemerintahan sipil tak kunjung terbentuk. Dia juga menyatakan jutaan rakyat Sudan siap turun ke jalan.

Unjuk rasa besar-besaran dimulai pada 19 Desember 2018, ketika Omar al-Bashir memutuskan menaikkan harga roti tiga kali lipat. Gelombang unjuk rasa lantas menyebar ke penjuru Sudan dan mendesaknya mundur setelah tiga dasawarsa berkuasa.

Mereka khawatir bakal bernasib seperti Mesir, di mana revolusi untuk menumbangkan rezim Husni Mubarak kini terlihat semu. Sebab, militer kembali melakukan kudeta terhadap pemerintahan Muhammad Mursi, dan kini mantan menterinya, Abdel Fattah Saeed Hussein Khalil El-Sisi, dikhawatirkan meneruskan jejak Mubarak menjadi diktator.

Credit cnnindonesia.com

Presiden Xi Klaim 150 Negara Ikut Belt and Road Initiative

CB, Jakarta - Presiden Cina Xi Jinping mengklaim sudah 150 negara menandatangani keikutsertaan mereka dalam KTT Belt and Road Initiative. Klaim itu disampaikan dalam Belt and Road Forum untuk kedua kalinya di Beijing selama 3 hari, 25-27.
Sejauh ini Amerika Serikat merupakan satu-satunya negara yang secara terbuka menolak ide Xi tentang Belt and Road Initiative yang digulirkan pada tahun 2013.

Xi membuat kebijakan untuk membangun global infrastruktur dengan membangun pelabuhan, jalan dan rel kereta untuk menciptakan koridor dagang baru yang menghubungkan Cina, Afrika, dan Eropa.

Sejak diluncurkan hingga pada tengah semester 2019, jumlah pinjaman luar negeri untuk proyek ini telah lebih dari US$ 90 miliar.
Pinjaman dengan jumlah yang sangat besar dikritik akan membebani negara-negara miskin sehingga jika utang tak dapat dilunasi, maka Beijing mendapatkan keuntungan diplomatik atau keuntungan komersial.
Wakil presiden AS, Mike Pence bahkan mengecam Beijing dengan menyebutnya sebagai diplomasi utang pada Oktober lalu.

"Syarat pinjaman itu setidaknya buram, dan manfaatnya mengalir sangat banyak ke Beijing," ujar Pence.
Para akademisi Universitas Harvard merilis laporan pada tahun 2018 yang menyebutkan Cina memberlakukan tingkat utang yang tinggi untuk negara-negara Asia Pasifik dengan tujuan memperoleh aset strategis atau pengaruh politik dari negara-negara pengutang.
Meski sorotan tajam telah dimunculkan, forum Belt and Road Initiative kedua di Beijing dihadiri 5 ribu peserta dari lebih dari 150 negara.
Menurut rilis Menteri Luar Negeri Cina Wang Yi, untuk pertama kali para peserta merupakan pemimpin negara-negara Asia dan Eropa yang menghadiri forum Belt and Road Initiative kedua.

Para pemimpin yang hadiri di antaranya Wakil presiden Jusuf Kalla, Presiden Filipina Rodrigo Duterte, Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong, Menteri Luar Negeri Myanmar Aung San Suu Kyi, Perdana Menteri Pakistan Imran Khan, Kanselor Austria Sebastian Kurz, dan Perdana Menteri Italia Giuseppe Conte.
Adapun Amerika Serikat dan sekutu dekatnya, Australia, Selandia Baru dan Kanada tidak hadir. Sedangkan Jepang hanya mengirikan utusan khusus. IMF juga disebut menghadiri forum ini.
Menurut Beijing, jika pada forum pertama tahun 2017 dihadiri 29 pemimpin negara, maka di forum Belt and Road Initiative kedua ini dihadiri 37 pemimpin negara.

Credit tempo.co

AS Kembali Kirim 2 Kapal Perang ke Selat Taiwan meski Ditentang China

WASHINGTON - Militer Amerika Serikat (AS) kembali mengirim dua kapal perang Angkatan Laut ke Selat Taiwan pada hari Minggu. Kapal-kapal Pentagon masih nekat melintasi jalur perairan strategis itu meski ditentang China.

"Transit kapal-kapal melalui Selat Taiwan menunjukkan komitmen AS untuk Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka," kata Armada Pasifik AS dalam sebuah pernyataan yang dikutip Reuters, Senin (29/4/2019).

Kedua kapal perang tipe perusak itu diidentifikasi bernama USS William P. Lawrence dan USS Stethem.

Pada bulan Maret lalu Angkatan Laut AS telah mengirim kapal perang tipe perusak, USS Curtis Wilbur, dan kapal cutter Coast Guard (USGC) Bertholf melintasi Selat Taiwan untuk menunjukkan komitmen AS terhadap operasi kebebasan navigasi di wilayah tersebut.

Angkatan Laut AS terus melakukan operasi kebebasan navigasi di perairan Laut China Selatan yang disengketakan, yang oleh pemerintah China dianggap sebagai provokasi.

Tiongkok atau juga dikenal sebagai China Daratan telah berulang kali meminta AS untuk menghindari selat sepanjang 110 mil tersebut karena khawatir Washington memberikan dukungan militer kepada Taiwan.

Taiwan merupakan pulau itu telah menjadi negara yang memerintah sendiri sejak tahun 1949. Namun, China terus-menerus memandang Taiwan sebagai provinsinya yang harus kembali ke pangkuannya.

Selat Taiwan memisahkan Taiwan dari China. Hubungan antara kedua belah pihak terputus pada 1949 setelah sisa-sisa pasukan Chiang Kai-shek melarikan diri ke pulau itu karena kalah dalam perang saudara. Sebagian ikatan sudah dipulihkan pada 1980-an.

Credit sindonews.com

Pesawat Nirawak Iran Rekam Kapal Induk AS dari Jarak Dekat

TEHERAN - Sebuah unmanned aerial vehicle (UAV) atau kendaraan udara nirawak berani mendekati kelompok tempur kapal induk Amerika Serikat di Teluk Persia untuk merekam kapal-kapal tersebut dalam jarak dekat. Gambar-gambar rekaman itu telah dirilis kantor berita Tasnim.

Video klip tidak bertanggal, yang dirilis oleh Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) Iran, menunjukkan UAV atau drone Ababail-3 buatan dalam negeri lepas landas dari lapangan terbang Iran dengan iringan musik dari lagu epik.

Menurut media Iran, drone itu berhasil mengambil gambar jarak dekat dari kapal induk USS Dwight D. Eisenhower. Saking dekatnya jarak pengambilan gambar, angka-angka pada sayap pesawat pengintai E-2C dan jet tempur F-18 di dek kapal induk mudah dibedakan.

Desainer grafis Iran bahkan menuliskan beberapa pesawat dalam video tersebut.

USS Dwight D. Eisenhower adalah kapal induk dari Carrier Strike Group (CSG) 10, yang juga termasuk kapal dengan rudal jelajah terpandu USS Monterey, USS San Jacinto dan USS Vella Gulf. Sayap udara dari kapal induk sepanjang 333 meter itu terdiri dari sekitar 90 pesawat dan helikopter.

Pentagon maupun pemerintah AS belum berkomentar terkait rilis video aksi drone Teheran mendekati kelompok tempur kapal induk Washington.

Pada 8 April lalu, Presiden AS Donald Trump mengumumkan bahwa Washington menunjuk IRGC sebagai organisasi teroris asing. Bagi AS, itu adalah tindakan pertama kali dalam sejarah untuk menyebut militer negara lain sebagai kelompok teroris.

Menanggapi pengumuman Trump itu, Dewan Keamanan Nasional Tertinggi (SNSC) Iran membalas dengan mengumumkan AS sebagai sponsor negara terorisme dan menyatakan Komando Pusat (CENTCOM) militer AS sebagai kelompok teroris.

Credit sindonews.com

PM: Palestina takkan terima berlanjutnya status quo

Perdana Menteri Mohammad Shtayyeh selama pertemuan dengan utusan khusus Norwegia Untuk Proses Perdamaian Timur Tengah Tor Wennesland di kantornya di Ramallah, Tepi Barat Sungai Jordan. (WAFA Images) (WAFA - Palestina)

Ramallah (CB) - Perdana Menteri Palestina Mohammed Shtayyeh mengatakan pemimpin Palestina takkan menerima berlanjutnya status quo dan akan mempertimbangkan kembali hubungan politik, hukum, ekonomi dan keamanan dengan Israel.

Selama pertemuan dengan Utusan Khusus Norwegia untuk Proses Perdamaian Timur Tengah Tor Wennesland di Ramallah, Tepi Barat Sungai Jordan, Shtayyeh membahas agenda konferensi donor --yang dijadwalkan diselenggarakan di Brussels pada akhir Mei.

Shtayyeh, sebagaimana dilaporkan Kantor Berita Palestina, WAFA --yang dipantau Antara di Jakarta, Senin pagi, menekankan perlunya aliansi internasional guna menghadapi rencana AS yang disebut "Kesepakatan Abad ini". Aliansi tersebut juga dimaksudkan untuk memperlihatkan posisi politik yang jelas guna menegaskan bahwa tak ada pilihan selain penyelesaian dua-negara dan berdirinya negara Palestina, dengan perbatasan 1967 dan Al-Quds (Jerusalem) Timur sebagai ibu kotanya.

Credit antaranews.com

Pakar: UU Negara Bangsa Israel Sama dengan Apartheid

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu melambaikan tangan ke pendukungnya setelah pemilu berakhir di Tel Aviv, Israel, Rabu (10/4).

Foto: AP Photo/Ariel Schalit

Pakar Inggris menyebut UU Negara Bangsa Israel sama dengan kebijakan apartheid

CB, LONDON -- Para pakar mengatakan Undang-undang Negara Bangsa Israel menjadi cikal bakal kebijakan apartheid terhadap warga Palestina yang tinggal di Israel. Warga Palestina di Israel akan semakin tertindas setelah Benjamin Netanyahu yang berasal dari sayap kanan kembali terpilih sebagai perdana menteri.

Ia menetapkan fase baru proyek bersejarah mengakhiri 'ancaman demografis' yang ditimbulkan warga Palestina di Israel. Menurutnya warga Palestina menjadi ancaman untuk mayoritas warga Yahudi.

Di London, Inggris para pakar menggelar konferensi yang mengeksplorasi tantangan 1,8 juta warga Palestina di Israel. Warga Palestina 20 persen dari total populasi Israel tapi kini mereka menghadapi diskriminasi yang semakin parah.

Kepada Aljazirah, pada Ahad (28/4), penulis terkemuka tentang Palestina, Jonathan Cook mengatakan Undang-undang Negara Bangsa yang disahkan pada 2018 lalu pada dasarnya meningkatkan kebijakan 'apartheid yang komprehensif'. Mencerminkan ketakutan politisi Israel kepada warga Palestina.

Cook mengatakan para politisi Israel melihat warga Palestina sebagai 'kuda Trojan' yang mengancam. Penulis yang berdomisili di Nazareth itu mengatakan undang-undang yang membuat warga Palestina menjadi warga kelas dunia atau membuat Israel menjadi negara apartheid bisa menjadi jebakan.

"Ini menunjukan Israel negara demokrasi liberal gaya Barat yang normal dihadapan hukum, tapi hukum berubah sedikit: Israel didirikan sebagai negara apartheid," katanya.

Acara yang digelar oleh Middle East Monitor itu menghadirkan para akademisi dan penulis terkenal dari seluruh dunia. Mereka sepakat kini Israel memiliki karakteristik negara apartheid.

Warga Palestina di Israel semakin diperhatikan sejak Undang-undang Negara Bangsa yang mendeklarasikan Israel sebagai 'tanah air historis orang Yahudi' disahkan pada musim panas tahun lalu. Serta ketika Netanyahu kembali terpilih lagi menjadi perdana menteri. Ia berjanji kembali mencaplok sebagai Tepi Barat.

"Undang-undang Negara Yahudi tidak memiliki visi negara, akan ada aneksaksi dan itu bisa kami lihat dengan apa yang terjadi di lapangan," kata pengacara hak asasi manusia dari Legal Centre for Arab Minority Rights, Suhab Bishara.

Cook mengatakan Zionis Israel berupaya untuk menutup-nutupi perlakukan buruk mereka terhadap warga Palestina dengan bahasa demokrasi liberal. "Undang-undang itu mungkin membantu kami, memperjelas seperti apa sebenarnya negara Israel itu," katanya.

Para pembicara membahas kebijakan apartheid yang mendiskriminasi warga Palestina melalui berbagai aspek mulai dari isu sosial, ekonomi, hukum dan geografi. Dibawah undang-undang 1950 banyak dari warga Palestina yang dinyatakan sebagai 'Present Absentees' yang membuat mereka dapat memiliki tanah dan properti.

Professor dari Ben-Gurion University Oren Yiftachel membandingkan antara apartheid Israel dengan apartheid Afrika Selatan. Pemerintah apartheid Afrika Selatan membuka bantustans yang menjadi wilayah Kulit Hitam. Sementara Undang-undang Negara Bangsa membuka tahapan baru bagi Israel memproses 'pemukiman kolonial, yang mana menurut Yiftachel akan 'memperdalam apartheid'.

"Apartheid, tentu, ilegal, ini kejahatan perang, ini kejahatan terhadap kemanusiaan," kata Yiftachel.

Ia memetakan proses 'Yahudisasi', dimana pemerintah Israel mengambilalih tanah leluhur orang Palestina. Ia mengatakan Undang-undang Negara Bangsa ini membuat Yahudisasi legal di mata hukum dan menciptakan hierarki warga negara seperti apartheid yang terjadi di Afrika Selatan.

Mazen Masri dari City University mengeksplorasi strategi hukum Israel yang kini tercantum di undang-undang yang mendiskriminasi warga Palestina. Ia mengatakan berbagai strategi hukum yang diskriminatif sudah ada sebelumnya.

"Masalah utama dalam Undang-undang Negara Bangsa sebenarnya bukan pada etnoreligius dan prinsip-prinsip ekslusif yang inheren dan juga bukan pada pengukuhan sifat dan kebijakan kolonial Israel, masalah utamanya adalah ini tindakan yang menunjukan Israel lebih dekat pada apartheid daripada demokrasi," kata Masri.

Credit republika.co.id

Merasa Bosan, Pria Ini Meretas NASA

Chris Roberts dijuluki peretas pesawat mengaku meretas sistem NASA karena dirinya sudah bosan. [Daily Sabah]

CB, Jakarta - Pria bernama Chris Roberts yang dijuluki peretas pesawat mengaku telah meretas badan ruang angkasa Amerika Serikat, NASA. Peretasan itu semata-mata dia lakukan karena merasa bosan.
Roberts menjelaskan itu kepada Anadolu Agency dalam KTT Digital Age di Istanbul bahwa dia menikmati peretasan itu dan mengekspos celah keamanan siber dalam struktur raksasa seperti NASA.

"Kami telah menemukan bahwa keamanan komunikasi antara satelit dan sistem di tanah tidak dienksripsi dengan baik. Kami dapat mengakses sistem dengan melewati langkah-langah pengendalian akses Stasiun Luar Angkasa Internasional NASA," kata Roberts.

Menurut Roberts, tidak ada sistem yang tidak dapat diretas. Sehingga jaringan transportasi global harus mendekatkan isu keamanan siber secara serius dan harus mengisi celah yang diekspos oleh para peretas yang baik.

FBI pada tahun 2015 menyelidiki Roberts atas dugaan meretas sistem komputer pesawat melalui internet nirkable dalam pesawat.
FBI kemudian mengajukan surat perintah penangkapan Roberts ke pengadilan New York. FBI mengatakan, dari tahun 2011 - 2014, Roberts telah meretas sistem hiburan dalam pesawat sebanyak 15 hingga 20 kali.
Roberts menegaskan, dia meretas sistem komputer yang digunakan maskapai internasional untuk menunjukkan kerentanan utama sistem itu.

Credit tempo.co

AS 'Tampar' Pakistan dengan Sanksi Visa

WASHINGTON - Amerika Serikat (AS) dilaporkan menampar Pakistan dengan sanksi visa. AS menjatuhkan sanksi terhadap Pakistan atas dasar Bagian 243 Undang-Undang Keimigrasian dan Kebangsaan AS.

Bagian 243 Undang-Undang Keimigrasian dan Kebangsaan mengatur penghentian penerbitan visa sebagai hukuman bagi negara-negara yang menolak atau menunda tanpa alasan untuk menerima warga negara mereka yang dideportasi. AS telah memberlakukan pembatasan visa pada Ghana, Guyana, Gambia, Kamboja, Eritrea, Guinea, Sierra Leone, Myanmar dan Laos.

"Operasi konsuler di Pakistan tetap tidak berubah. Ini adalah masalah bilateral dari diskusi yang sedang berlangsung antara AS dan pemerintah Pakistan dan kami tidak akan membahas secara spesifik pada saat ini," kata Kementerian Luar Negeri AS.

Menurut pemberitahuan daftar federal Kementerian Luar Negeri AS, untuk beberapa negara sanksi dimulai dengan menargetkan pejabat yang bekerja di kementerian yang bertanggung jawab untuk mengurusi penerimaan kembali warga yang dideportasi oleh AS.

"Dengan skenario eskalasi yang menargetkan anggota keluarga pejabat tersebut dan berpotensi pejabat dari kementerian lain dan kemudian kategori pelamar visa lain jika sanksi awal tidak terbukti efektif dalam mendorong kerja sama yang lebih besar dengan pemerintah yang ditargetkan," ucapnya, seperti dilansir Sputnik pada Minggu (28/4).

Mantan Duta Besar Pakistan untuk ASm Hussain Haqqani telah menekankan bahwa penolakan Islamabad untuk menerima warganya yang dideportasi dari AS bukanlah hal baru. Tetapi sanksi akan menciptakan hambatan bagi warga Pakistan yang ingin melakukan perjalanan ke Amerika Serikat.

"Langkah ini akan menciptakan kesulitan bagi warga Pakistan yang ingin atau perlu melakukan perjalanan ke AS dan bisa dihindari jika pihak berwenang Pakistan tidak mengabaikan permintaan AS untuk menghormati persyaratan hukum mereka untuk deportasi," katanya.

Credit sindonews.com

Pelaku Penembakan Sinagog Diduga Pernah Bakar Masjid di California

CALIFORNIA - Pelaku penembakan sinagog di California, Amerika Serikat, diduga turut terlibat dalam pembakaran sebuah masjid di California Selatan. Pelaku dilaporkan telah menyerahkan diri, tidak lama setelah melancarkan serangan.

Pelaku diidentifikasi sebagai John Earnest (19) dari San Diego. Dia penulis nyata dari "manifesto" yang mengklaim telah membakar masjid di dekat rumahnya bulan lalu dan mengaku mendapat inspirasi dari pria bersenjata yang menewaskan hampir 50 orang di dua masjid di Selandia Baru.

"Polisi dan FBI sedang menyelidiki kemungkinan keterlibatan Earnest dalam kebakaran tanggal 24 Maret di Islamic Center of Escondido," ucap Sheriff County San Diego, Bill Gore, seperti dilansir Reuters pada Minggu (28/4). Gore kemudian mengatakan, Earnest tidak memiliki catatan kriminal sebelumnya.

Sebelumnya diwartakan, Earnest menembaki umat Yahudi yang sedang melakukan ibadah, sebagai tanda berakhirnya pekan Paskah.Serangan itu menewaskan satu orang dan melukai tiga lainnya, termasuk seorang rabi.

“Selama penembakan, empat orang terluka dan diangkut ke rumah sakit Palimar. Satu meninggal karena luka-luka mereka. Tiga lainnya dalam kondisi stabil,” kata Gore dan menambahkan korban yang terluka adalah seorang remaja wanita dan dua pria dewasa.

Penembakan ini sendiri terjadi tepat enam bulan setelah seorang supremasi kulit putih menembak mati 11 orang di sinagog Tree of Life di Pittsburgh. Serangan Pittsburgh adalah serangan paling mematikan terhadap komunitas Yahudi dalam sejarah AS.

Credit sindonews.com

Tanggapi Insiden Sinagoge, Trump Kutuk Aksi Antisemitisme

Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, menyampaikan simpati atas insiden yang terjadi di sebuah sinagoge di Poway, California, Amerika Serikat, Sabtu (27/4). (Foto: Reuters/Joshua Roberts)

Jakarta, CB -- Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengatakan pemerintahannya akan melindungi komunitas Yahudi usai insiden penembakan di sebuah sinagoge di Poway, California, Amerika Serikat, Sabtu (27/4).

Mengutip AFP, Minggu (28/4), Trump menuturkan masyarakat Amerika Serikat berduka akibat insiden tersebut. Insiden penembakan itu mengakibatkan seorang tewas dan tiga lainnya terluka.

"Seluruh warga negara Amerika Serikat berdoa dan berdiri bersama komunitas Yahudi di Amerika Serikat. Kami mengutuk segala tindakan yang mencerminkan sikap Antisemitisme, dan hal tersebut (antisemitisme) harus dikalahkan," ujar Trump.

Sebelumnya Sheriff San Diego, Bill Gore, menuturkan korban yang terluka adalah seorang remaja putri dan dua pria dewasa. Sementara korban tewas adalah seorang wanita dewasa.

Ia juga menyebut seorang pria berusia 19 tahun dari San Diego telah ditahan atas penembakan itu.

"Kami memiliki salinan unggahan media sosialnya dan surat terbukanya dan kami akan mengkajinya untuk menentukan keabsahannya dan bagaimana hasilnya dalam penyelidikan," tutur dia.

Pihaknya sendiri diminta ke lokasi jelang pukul 11.30 waktu setempat, atau tak lama setelah pelaku memasuki sinagoge dan melepaskan tembakan dengan senapan serbu tipe AR-15. Senapan jenis ini diketahui digunakan dalam banyak penembakan massal di Amerika Serikat.

Sementara itu Kepala Polisi San Diego, David Nisleit, mengatakan pelaku akhirnya ditangkap oleh seorang perwira unit K-9.

"Dia [perwira K-9] jelas melihat kendaraan tersangka, tersangka melompat keluar dengan kedua tangan di atas kepalanya dan segera ditahan oleh departemen kepolisian San Diego," ujar dia.

"Ketika petugas menempatkan pria 19 tahun ini ke dalam tahanan, dia jelas melihat senapan di kursi penumpang depan kendaraan tersangka. Tersangka dibawa ke tahanan tanpa insiden lebih lanjut," Nisleit menambahkan.

Credit cnnindonesia.com

Penembakan di Sinagoge AS, Satu Tewas dan Tiga Luka

Ilustrasi penembakan. (Istockphoto/emmy-images)

Jakarta, CB -- Seorang pria bersenjata menembaki jemaah ibadah hari terakhir Paskah Yahudi di sebuah sinagoge di Poway, California, Amerika Serikat, Sabtu (27/4). Akibatnya, satu orang tewas dan tiga lainnya, termasuk rabi, terluka.

"Selama penembakan itu, empat orang terluka dan diangkut ke rumah sakit Palimar. Satu meninggal karena luka-luka. Tiga lainnya dalam kondisi stabil," kata Sheriff San Diego, Bill Gore, dalam konferensi pers, dikutip dari AFP.

Enam bulan sebelumnya, seorang penganut supremasi kulit putih menembak mati 11 orang di sinagoge Tree of Life, Pittsburgh, AS. Hal itu merupakan serangan paling mematikan terhadap komunitas Yahudi dalam sejarah Amerika Serikat.

Gore menambahkan yang terluka adalah seorang remaja putri dan dua pria dewasa. Sementara, korban tewas adalah seorang wanita dewasa.

Ia juga menyebut seorang pria berusia 19 tahun dari San Diego telah ditahan atas penembakan itu. Para penyelidik, katanya, mendalami aktivitas media sosialnya.

Ilustrasi sinagoge. (Reuters)

"Kami memiliki salinan unggahan media sosialnya dan surat terbukanya dan kami akan mengkajinya untuk menentukan keabsahannya dan bagaimana hasilnya dalam penyelidikan," tutur dia.

Pihaknya sendiri diminta ke lokasi jelang pukul 11.30 waktu setempat, atau tak lama setelah pelaku memasuki sinagoge dan melepaskan tembakan dengan senapan serbu tipe AR-15. Senapan jenis ini diketahui digunakan dalam banyak penembakan massal di Amerika Serikat.

Menurut Gore, saat kejadian ada seorang petugas patroli perbatasan yang sedang tidak bertugas. Dia, katanya, sempat menembaki pelaku yang kemudian melarikan diri dan menabrak mobilnya.

Kepala Polisi San Diego David Nisleit mengatakan pelaku akhirnya ditangkap oleh seorang perwira unit K-9.

"Dia [perwira K-9] jelas melihat kendaraan tersangka, tersangka melompat keluar dengan kedua tangan di atas kepalanya dan segera ditahan oleh departemen kepolisian San Diego," ujar dia.

"Ketika petugas menempatkan pria 19 tahun ini ke dalam tahanan, dia jelas melihat senapan di kursi penumpang depan kendaraan tersangka. Tersangka dibawa ke tahanan tanpa insiden lebih lanjut," Nisleit menambahkan.

Ungkapan duka cita terhadap para korban penembakag sinagoge Tree of Life synagogue, AS, tahun lalu. (Reuters/Cathal McNaughton)

Walikota Steve Vaus sebelumnya mengatakan kepada MSNBC bahwa rabi di sinagoge Chabad di Poway tertembak di bagian tangan.

"Lantaran terjadi setelah akhir Paskah Yahudi, sepekan setelah Paskah, [peristiwa] ini mengerikan," katanya.

Di Gedung Putih, Presiden AS Donald Trump menyampaikan "simpati terdalamnya."

"Pada saat ini kelihatannya seperti kejahatan karena kebencian, tetapi simpati saya yang terdalam untuk semua yang terkena dampak," katanya.

Salah satu kerabat korban, Minoo Anvari, mengatakan kepada CNN bahwa suaminya ada di dalam sinagog selama penembakan.

"Hanya satu pesan dari kita semua dari jemaat bahwa kita berdiri bersama," katanya. "Kami kuat. Anda tidak bisa menghancurkan kami. Kami semua bersama."

Anggota Kongres dari Partai Demokrat Alexandria Ocasio-Cortez mengatakan dia "hatinya hancur" oleh berita penembakan itu.

Kami memiliki tanggung jawab untuk mencintai dan melindungi tetangga kami, "katanya.

"Kebencian dan kekerasan harus dihentikan," tambah anggota Kongres dari California Mike Levin.

Credit cnnindonesia.com

PBB Tuntut Perlucutan Senjata Hizbullah

NEW YORK - Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, memperingatkan pemeliharaan kapasitas militer Hizbullah yang cukup besar dan canggih. Ia juga meminta pemerintah dan tentara Lebanon untuk mengambil semua langkah yang diperlukan untuk mencegah kelompok yang didukung Iran itu memiliki senjata dan upaya untuk membuatnya menjadi partai politik sipil.

Tuntutan Guterres muncul dalam laporan tengah tahunan tentang implementasi resolusi Dewan Keamanan 1559, yang pertama kali diadopsi pada 2 September 2004 seperti dikutip dari Asharq Al-Awsat, Sabtu (27/4/2019).

Laporan itu juga muncul di tengah laporan yang mengatakan Pengadilan Khusus untuk Lebanon, yang sedang mempertimbangkan kasus pembunuhan terhadap mantan Perdana Menteri Lebanon Rafik Hariri pada 2005, harus segera mengeluarkan putusan dalam kasus tersebut yang mencakup dakwaan terhadap pejabat dan aktivis Hizbullah.

Para diplomat di Dewan Keamanan mengatakan bahwa Amerika Serikat (AS) tidak puas dengan laporan Sekjen PBB terakhir tentang implementasi Resolusi Dewan Keamanan 1701 dan kepatuhan Hizbullah terhadap embargo senjata, disiapkan oleh Koordinator Khusus PBB untuk Lebanon, Jan Kubis.

Seorang diplomat yang akhir-akhir ini menghadiri pertemuan Dewan Keamanan tempat Kubis berbicara tentang laporannya, mengatakan bahwa penjabat Duta Besar AS untuk PBB, Jonathan Cohen, berulang kali mengkritik cara laporan PBB menangani penerapan embargo senjata dan informasi tentang aliran senjata yang terus-menerus ke tangan Hizbullah.

Diplomat percaya bahwa Washington tidak berusaha untuk mengubah atau mengamandemen mandat Pasukan Sementara PBB di Libanon (UNIFIL), mirip dengan klaim yang diluncurkan oleh beberapa pihak Lebanon.

Alih-alih, kata diplomat itu, AS menuntut implementasi Resolusi 1701 yang efektif, yang menetapkan penetapan antara Garis Biru dan Sungai Litani di wilayah yang bebas dari personil, aset, dan senjata apa pun kecuali Pemerintah Lebanon dan UNIFIL.

Dalam laporan semi-tahunan baru tentang Resolusi 1559 yang diterima oleh Asharq Al-Awsat, Gueterres menekankan pada komitmen Lebanon terhadap kebijakan disasosiasi.

Ia mencatat bahwa keterlibatan Hizbullah dalam konflik di Suriah melanggar kebijakan ini.

Dalam laporannya, Guterres menyambut baik pembentukan kabinet baru dan ia meminta Presiden Michel Aoun untuk mengembangkan strategi pertahanan nasional yang mampu mengatasi kebutuhan untuk mencapai monopoli Negara atas kepemilikan dan penggunaan senjata.

Credit sindonews.com

4 Fakta Menarik Soal Negara Pemilik Senjata Nuklir

Senjata nuklir dimiliki sejumlah negara besar dengan total kepemilikan hulu ledak mencapai sekitar 15.000 hulu ledak. Armscontrol.org

CB, Jakarta - Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, melontarkan ide perlunya perjanjian internasinal untuk mengontrol produksi berbagai senjata termasuk senjata nuklir dan rudal. Dia menilai AS, Rusia, Cina dan sejumlah negara besar lain menghabiskan uang terlalu banyak untuk memproduksi senjata pemusnah massal ini.

“Akan lebih baik jika dana itu digunakan untuk kepentingan lain,” kata Trump seperti dilansir Reuters beberapa waktu lalu.

Situs armscontrol.org melansir jumlah hulu ledak nuklir, yang dipasang pada kepala rudal balistik, mencapai sekitar 15 ribu buah pada 2018. Berikut beberapa poin menarik soal senjata nuklir global saat ini:

Dua Teratas --- Rusia dan AS menempati urutan teratas sebagai negara pemilik senjata nuklir dengan masing-masing 6.850 dan 6.550 hulu ledak. Dari jumlah itu, Rusia telah menonaktifkan sebanyak 2.500 hulu ledak. Sedangkan AS telah menonaktifkan seanyak 2.550 hulu ledak.

Negara Nuklir lain --- Prancis, Cina, dan Inggris memiliki masing-masing 300, 280 dan 215 hulu ledak. Pakistan, India, Israel dan Korea Utara, masing-masing, memiliki 145, 135, 80 dan 15 hulu ledak.

Teknologi --- Teknologi senjata nuklir ini awalnya dikuasai oleh AS. Namun kemudian menyebar dengan cepat. AS sempat menjatuhkan dua bom atom di Kota Hiroshima dan Nagasaki pada Agustus 1945. Uni Sovyet menggelar uji coba pertama bom nuklir 1949. Inggris melakukannya pada 1952, dan Prancis pada 1960. Cina mengikuti melakukan uji coba ini pada 1964.

NPT --- Pada 1964, AS dan sejumlah negara mencoba mencegah penyebaran teknologi nuklir ini dengan Nonproliferation Treaty. Ini diikuti dengan pelarangan total uji coba senjata nuklir pada 1996 yang disebut Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty. Korea Utara menarik diri dari NPT ini pada Januari 2003 dan melanjutkan uji coba bom nuklir. Sedangkan India, Israel dan Pakistan tidak pernah menandatangani NPT.

Credit tempo.co

Iran Pertimbangkan Keluar dari Kesepakatan Nuklir 2015

Menteri Luar Negeri Iran, Mohammad Javad Zarif.

Foto: The Guardian

Iran menyebut tengah mempertimbangkan opsi keluar dari Kesepakatan Nuklir 2015.

CB, TEHERAN -- Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif mengatakan keluar dari kesepakatan nuklir 2015 menjadi salah satu opsi dalam mengatasi sanksi ekonomi yang dijatuhkan Amerika Serikat (AS). Kesepakatan nuklir 2015 dirancang agar Iran tidak menyalahgunakan teknologi nuklir yang mereka miliki.

Ketegangan antara Washington dan Teheran semakin memanas setelah Presiden AS Donald Trump menarik negaranya dari kesepakatan tahun 2015 lalu. Trump kemudian memberlakukan kembali sanksi ekonomi terhadap negara Timur Tengah itu.

Pada awal bulan ini, AS memasukkan Garda Revolusi Iran ke dalam daftar kelompok teroris. Mereka juga mencabut keringanan beberapa importir minyak Iran sehingga negara-negara yang sebelumnya masih diperbolehkan membeli minyak Iran tidak bisa lagi mendapatkan pasokan minyak dari negara itu sejak awal Mei mendatang atau mereka akan mendapatkan sanksi.

"Republik Islam (Iran) memiliki banyak pilihan dan pihak berwenangan negara ini mempertimbangkannya, dan meninggalkan Perjanjian Nonproliferasi Nuklir (NPT) menjadi salah satu di antaranya," kata Zarif di situs stasiun televisi IRIB, Ahad (28/4).

Sebelumnya, Iran juga pernah mengancam akan meninggalkan NPT. Ketika itu, Trump menarik AS dari kesepakatan tahun 2015 yang ditandatangani enam kekuatan dunia, yakni AS, Rusia, Cina, Jerman, Inggris dan Prancis.

Iran juga mengancam akan menarik diri dari kesepakatan tahun 2015 kecuali jika negara-negara besar Eropa dapat memastikan Iran mendapatkan manfaat ekonomi dari kesepakatan itu. Eropa mengatakan mereka akan membantu perusahaan-perusahaan untuk berbisnis dengan Iran dengan syarat Iran tetap mematuhi kesepakatan perjanjian nuklir tahun 2015.

Tapi Iran mengkritik upaya lambat Eropa dalam menciptakan mekanime pembayaran baru yang menjadi solusi untuk perdagangan Eropa-Iran.

"Eropa punya waktu satu tahun tapi sayangnya mereka sama sekali tidak melakukan langkah yang praktis, harapan kami kepada mereka untuk menunjukannya tidak terlihat, dan saya pikir mereka tidak punya waktu lagi," kata Zarif kepada IRIB.

Credit republika.co.id

Pejabat: Rusia akan terbuka bagi perjanjian kendali senjata baru

MPCV (Multi-Purpose Combat Vehicle) berbasis Sherpa dengan sistem senjata peluncur peluru kendali darat-udara anti serangan udara jarak pendek Mistral (Rheinmetal/MBDA) yang dapat dioperasikan dimana saja. Ini merupakan kendaraan tempur pengadaan paling baru di lingkungan Angkatan Darat. (ANTARA Photo/Reuter)

"Pertama, apa yang sudah ada (melalui perjanjian kendali senjata) perlu dihormati," kata Ushakov.

Moskow (CB) - Pembantu Kremlin Yuri Ushakov, yang memberikan komentar mengenai laporan media bahwa Presiden Amerika Serikat Donald Trump menginginkan perjanjian kendali senjata yang baru dengan Moskow dan Beijing, mengatakan Rusia terbuka bagi kemungkinan pembuatan perjanjian senjata yang baru, tetapi sejauh ini belum ada pembicaraan mengenai hal itu.

Dengan mengutip sejumlah pejabat pemerintah, harian The Washington Post melaporkan pada Kamis bahwa Trump telah memerintahkan pemerintahannya untuk menyiapkan dorongan bagi pembuatan perjanjian senjata baru dengan Rusia dan China karena alasan peningkatan biaya dari perlombaan senjata nuklir abad ke-21.

Ushakov, dalam keterangannya kepada TV negara Rusia yang disiarkan pada Ahad, mengatakan Moskow siap mengadakan pembicaraan mengenai perihal tersebut.

"Pertama, apa yang sudah ada (melalui perjanjian kendali senjata) perlu dihormati," kata Ushakov. "Kami juga siap untuk membicarakan perjanjian-perjanjian yang baru, tetapi diperlukan perundingan yang serius dan sayangnya belum ada pihak yang memulai."

Kata-kata Ushakov lebih menunjukkan optimisme daripada apa yang disampaikan seorang juru bicara Kremlin yang pada Sabtu menepis proposal Trump mengenai perlucutan senjata nuklir "tak serius."

Hubungan antara Moskow dan Washington terganggu dan kedua negara telah menyatakan mereka meninggalkan Perjanjian Senjata Nuklir (INF) jangkauan menengah, menimbulkan ketakutan akan perlombaan senjata yang lebih besar.

Credit antaranews.com