CUPUMA

Selasa, 09 April 2019

Menlu RI, Korsel diskusikan perlindungan pekerja migran Indonesia

Ilustrasi - Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menyoroti isu perlindungan pekerja migran Indonesia dalam Sidang Komisi Bersama (JCM) ke-3 dengan Menteri Luar Negeri Korea Selatan Kang Kyung-Wha di Jakarta,

Jakarta (CB) - Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menyoroti isu perlindungan pekerja migran Indonesia dalam Sidang Komisi Bersama (JCM) ke-3 dengan Menteri Luar Negeri Korea Selatan Kang Kyung-Wha di Jakarta, Senin.

“Saya menegaskan kembali pentingnya perlindungan bagi lebih dari 36 ribu pekerja migran Indonesia di Republik Korea Selatan,” kata Menlu Retno.

Secara khusus kedua menlu membahas upaya yang dapat dilakukan guna meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan pekerja migran Indonesia di Korsel, utamanya bagi mereka yang bekerja di sektor perikanan.

Pemerintah Indonesia berharap dapat menyelesaikan negosiasi rancangan MoU tentang sistem izin kerja (employment permit system/EPS) yang belum menaungi pekerja Indonesia yang bekerja di sektor perikanan di Korsel.

“Saya meminta perhatian khusus diberikan kepada para pelaut Indonesia, yang tidak termasuk dalam skema EPS,” tutur Menlu Retno.

Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kemlu RI Desra Percaya menjelaskan bahwa pekerja di sektor perikanan dalam skema EPS tidak menikmati kondisi kerja yang sama dengan pekerja di sektor lain seperti jam kerja yang tidak tepat, tidak ada uang lembur, dan hari libur tidak menentu.

Hal ini diatur oleh UU Korsel mengenai pekerja sektor perikanan, sehingga perlu upaya besar untuk mengubah kondisi kerja tersebut.

Pemerintah Indonesia mengusulkan diaktifkannya kelompok kerja bersama (joint working group) sebagai forum untuk membahas persoalan pekerja migran Indonesia di Korsel.

Selain itu, pemerintah Indonesia juga menilai pentingnya membentuk kelompok kerja bersama untuk membahas peningkatan perlindungan dan kesejahteraan para WNI yang menjadi anak buah kapal, yang juga belum dijamin dalam skema EPS.

“Pihak Korsel kesulitan untuk mengakomodasi sektor ini dalam EPS karena memang bukan bagian dari tupoksi yang menjadi mandat Kementerian Ketenagakerjaan setempat,” kata Desra.

Sejak 2004, Korsel menerima pekerja migran berketerampilan rendah dari 16 negara melalui skema EPS, untuk menanggapi kurangnya tenaga kerja di sektor pertanian, perikanan, serta UMKM di negara tersebut.

Jumlah pekerja asing yang mengikuti skema EPS di Korsel meningkat secara bertahap sejak 2014, dan mencapai puncaknya pada 2016 dengan 58 ribu pekerja.

Pekerja asing yang masuk ke Korsel melalui skema EPS dapat menggunakan hak-hak dasar dan menerima manfaat yang sama dengan pekerja lokal.

Menlu Korsel Kang Kyung-Wha memastikan bahwa pemerintahnya bekerja sangat keras untuk memastikan hak-hak, kesejahteraan, dan keselamatan WNI yang bekerja di bawah skema EPS.

“Kami melindungi mereka yang mendapat manfaat dari skema EPS maupun mereka yang bekerja di sektor perikanan,” tutur Kang.

Credit antaranews.com

Kemlu Berupaya Pulangkan Heri dan Jenazah Hariadin dari Filipina

JAKARTA - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Indonesia sedang berupaya memulangkan jenazah Hariadin dari Filipina. Warga negara Indonesia (WNI) itu meninggal saat melarikan diri dari kelompok bersenjata yang menyanderanya.

Hariadin meninggal ketika mengarungi laut dalam pelariannya Jumat pekan lalu. Hariadin bersama sandera asal Indonesia lainnya, Heri Ardiansyah, berusaha berenang ke Pulau Bangalao guna menghindari serangan angkatan bersenjata Filipina terhadap kelompok bersenjata.

Juru bicara Kemlu Indonesia Arrmanatha Christiawan Nasir mengatakan Kemlu juga akan memulangkan Heri yang berhasil selamat saat melarikan diri. Heri diselamatkan oleh militer Filipina.

"Kita sedang berupaya memulangkan jenazah saudara Hariadin dan juga Heri yang saat ini dalam kondisi sehat. Kita akan pulangkan secepat mungkin, harapan kita dalam dua hari ke depan bisa segera kembali ke Indonesia," ucap Arrmanatha, Senin (8/4/2019).

Menurutnya, kondisi kesehatan Heri sangat baik. Setelah diselamatkan, Heri langsung mendapatkan peratawan dari dokter di Filipina.

"Heri kondisinya dalam keadaan baik. Setelah sampai Zamboanga, dia sudah mendapat perawatan kesehatan dari dokter dan sudah di-briefing dan dari info yang kita terima kondisinya dalam keadaan sehat. Kita sedang siapkan dokumen administrasi sehingga dia bisa kembali ke Indonesia," ujarnya.

Heri dan Hariadin diculik bersama seorang warga negara Malaysia, Jari Abdullah, di Perairan Kinabatangan, Sandakan, Malaysia, pada 5 Desember 2018 lalu. Ketiganya diculik oleh kelompok bersenjata di Flipina selatan saat sedang bekerja di kapal penangkap ikan SN259/4/AF.

Arrmanatha mengatakan saat ini sudah tidak ada WNI yang menjadi sandera kelompok bersenjata di Filipina. "Jadi 2016 itu ada 36 sandera yang ada di Filipina, perlahan kita bebaskan dan ini yang terakhir terbebas dan dari 36 ada satu meninggal," katanya, merujuk pada Hariadin.

Credit sindonews.com

Paus Francis: AS dan Eropa Penyebab Kehancuran Timur Tengah

MILAN - Pemimimpin spiritual Vatikan, Paus Franciskus mengatakan, Amerika Serikat (AS) dan Eropa merupakan penyebab kehancuran dan kematian banyak orang, termasuk anak-anak, di tempat-tempat seperti Yaman, Suriah, dan Afghanistan. Paus Francis menyebut, senjata dari Eropa dan AS banyak mengambil nyawa di kawasan itu.

AS dan negara-negara Eropa, seperti Inggris dan Prancis, telah menjual banyak senjata ke Arab Saudi dan sekutunya, yang telah melakukan operasi militer di Yaman sejak Maret 2015 lalu.

"Orang kaya Eropa dan Amerika menjual senjata, digunakan untuk membunuh anak-anak dan membunuh orang," kata Paus Francis, ketika berbicara kepada para siswa dan guru di San Carlo Institute di Milan, Italia.

Dia mengatakan negara-negara yang dilanda kekerasan seperti Yaman, Suriah, dan Afghanistan tidak akan menyaksikan perang jika bukan karena adanya senjata-senjata, yang sebagian besar berasal dari AS dan Eropa.

"Sebuah negara yang memproduksi dan menjual senjata, berdasarkan nurani, bertanggung jawab kematian setiap anak dan kehancuran setiap keluarga," ungkapnya, seperti dilansir Arab News pada Senin (8/4).

Dia juga berbicara tentang perlunya negara-negara menyambut para migran. Di mana, Paus Francis menegaskan, dia menolak hubungan apa pun antara integrasi migran dan peningkatan angka kejahatan di sebuah negara.

"Orang asing bukanlah sumber dari sebagian besar kejahatan. Kita juga banyak memiliki pencari suaka di Italia. Mafia bukan diciptakan oleh orang Nigeria. Mafia adalah milik kita dan semua dari kita memiliki kemungkinan menjadi penjahat. Migran membawa kita kekayaan karena Eropa telah dibuat oleh para migran," tukasnya.

Credit sindonews.com

Oposisi Turki: Komisi pemilu berisiko merusak keamanan kotak suara

Muharrem Ince, calon presiden oposisi utama Partai Rakyat Republik (CHP), menyapa pendukungnya saat reli pemilihan di Istanbul, Turki, Minggu (3/6/2018). (REUTERS/Huseyin Aldemir)

Istanbul (CB) - Ketua oposisi utama Turki dari Partai Rakyat Republik atau Republican People's Party (CHP) pada Senin mengatakan bahwa Komisi Pemilihan Tinggi, yang menyetujui penghitungan ulang sebagian suara di pemilihan lokal di Istanbul, memasuki satu proses yang merusak keamanan kotak suara.

Partai AK, pimpinan Presiden Tayyip Erdogan pada Minggu menuntut penghitungan ulang semua suara di Istanbul setelah calon wali kota dari kubu mereka kalah tipis pada 31 Maret. Penghitungan ulang suara tidak sah di sejumlah distrik di Istanbul dan penghitungan ulang penuh di daerah lainnnya selama sepekan terakhir berselisih tipis di antara kedua calon.

Kemal Kilicdaroglu dari partai CHP mengatakan dewan juri harus bersikap netral dan penghitungan ulang secara menyeluruh diperlukan justifikasi yang masuk akal.

Pihaknya juga menuturkan bahwa dengan 92,3 persen dari penghitungan ulang sebagian suara di Istanbul selesai, calon dari kubu oposisi utama, Ekrem Imamoglu unggul dengan selisih 15.722 suara.

Credit antaranews.com

Senin, 08 April 2019

Hamas Ancam Serang Kota-kota Besar Israel Jika Perangi Gaza

Seorang tentara Israel berjalan di samping deretan tank yang diterjunkan di dekat perbatasan dengan Gaza, di Israel selatan 28 Maret 2019. Militer Israel menerjunkan sejumlah tank militer miliknya ke dekat Jalur Gaza guna mengamankan menjelang dilakukannya aksi demo warga Palestina, "Pawai Akbar Kepulangan" atau "Great March of Return". REUTERS/Amir Cohen

CB, Jakarta - Hamas mengancam pemerintah Israel akan terpaksa mengevakuasi warganya di Tel Aviv dan kota besar Israel lain jika memutuskan berperang dengan Gaza.
Pemimpin Hamas di Jalur Gaza, Yahya Sinwar, bersumpah jika perang pecah, maka Hamas akan memaksa Israel bukan hanya mengungsikan penduduknya di perbatasan tetapi juga di kota besar mereka seperti Ashdod, Ashkelon, Negev dan Tel Aviv.

"Camkan sumpah ini. Jari-jari perlawanan di Jalur Gaza sedang berada di pematuknya. Hari ini kami sepuluh kali lebih kuat daripada kami pada 2014 (Perang Gaza 2014)," katanya, dikutip dari Sputnik, 7 April 2019.

Tentara Israel berdiri di dekatn sebuah tank yang dikerahkan di dekat perbatasan dengan Gaza, di Israel selatan 29 Maret 2019. Pawai Akbar Kepulangan dimulai pada 30 Maret 2018, untuk mengenang pembunuhan enam pengunjuk rasa oleh aparat keamanan Israel pada saat protes penyitaan tanah pada tahun 1976 lalu. REUTERS/Amir Cohen
Sinwar juga menegaskan Israel hanya akan menderita jika memicu perang di Jalur Gaza. Dia berjanji Hamas akan bertindak sebagai pedang dan tameng bagi rakyat Gaza.
Dalam beberapa bulan terakhir, Israel telah menyerang posisi Hamas di Gaza sebagai balasan serangan roket ke Israel. Serangan roket Hamas terakhir menghantam ibu kota Israel, Tel Aviv, yang dibalas dengan serangan udara oleh IDF pada dini hari.

Sudah setahun perbatasan Israel didemo oleh warga Gaza memperingati Great March of Return atau "Pawai Akbar Kepulangan" yang telah menyebabkan ratusan orang meninggal.
Palestina di Gaza mengklaim demonstrasi ditujukan terhadap pendudukan Israel, sementara Israel menyebut demonstrasi diorganisir oleh Hamas.
Menurut militer Israel, Hamas menggunakan demonstrasi di perbatasan Gaza untuk menyusup menyerang warga Israel.

Credit tempo.co

Pasukan Pemerintah Libya Siapkan Serangan Balik

Pandangan udara menunjukkan kendaraan militer di jalan di Libya, 4 April 2019.[TV Reuters/REUTERS]

CB, Tripoli -- Pasukan pemerintah Libya yang didukung Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mengumumkan serangan balik terhadap pasukan Jenderal Khalifa Haftar, untuk mengamankan ibu kota Tripoli.

Kolonel Mohamed Gnounou mengatakan serangan balik dengan nama “Gunung Murka” ini ditujukan untuk menghentikan semua serangan agresi terhadap Tripoli oleh pasukan ilegal pimpinan Haftar.

Kepala pemerintahan Libya, yang didukung PBB, juga menuding Haftar sebagai pengkhianat karena menyerang Tripoli.
“Kami telah mengulurkan tangan untuk perdamaian. Tapi setelah agresi yang dilakukan pasukan Haftar dan deklarasi perang terhadap kota dan ibu kota kami, dia akan menghadapi kekuatan dan keteguhan pasukan kami,” kata Fayez al-Sarraj, yang merupakan kepala pemerintahan Kesepakatan Nasional dukungan PBB seperti dilansir Al Jazeera pada Ahad, 7 April 2019.

Pejabat PBB melansir Al-Sarraj dan Haftar menggelar pertemuan di Abu Dhabi pada akhir Februari 2019, yang merupakan pertemuan lanjutan setelah November 2018. Keduanya bersepakat perlunya digelar pemilihan umum.
“Saat itu, keduanya juga menyepakati cara-cara untuk menjaga stabilitas negara dan kesatuan institusinya,” cuit pejabat misi PBB di Libya lewat Twitter pasca pertemuan Abu Dhabi.
Pasukan dari Government of National Accord atau GNA, yang didukung PBB, melancarkan serangan udara terhadap agresi pasukan Libyan National Army atau LNA pimpinan Haftar sekitar 50 kilometer di sebelah selatan dari Tripoli pada Sabtu akhir pekan lalu.

Secara terpisah, pemerintah Amerika Serikat meminta pasukan Haftar untuk menghentikan serangan terhadap Tripoli.
“Serangan militer sepihak terhadap Tripoli membahayakan warga sipil dan melemahkan prospek untuk masa depan lebih baik bagi semua warga Libya,” kata Pompeo seperti dilansir Al Jazzera pada Senin, 8 April 2019.

Jenderal Khalifa Haftar dari Kota Benghazi, bekas anak buah pemimpin Libya, Moammar Gaddafi. Middle East Monitor

Pompeo mendesak semua pihak untuk melakukan deeskalasi konflik dengan mengatakan tidak ada solusi militer terhadap kondisi di Libya. Semua pihak agar kembali ke meja perundingan.

“Kami telah menegaskan bahwa kami menolak serangan militer oleh pasukan Khalifa Haftar dan mendesak serangan militer terhadap Tripoli Libya segera diakhiri,” kata Pompeo.

Credit tempo.co

Amerika Menolak Serangan Terhadap Tripoli Libya

Pasukan keamanan berjaga di sekitar gedung kementerian luar negeri Libya setelah penyerang bom bunuh diri di Tripoli, Libya 25 Desember 2018. REUTERS/Hani Amara

CB, Washington – Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Mike Pompeo meminta semua pihak menahan diri dan melakukan deeskalasi ketegangan di Libya khususnya ibu kota Tripoli.

Pernyataan Pompeo ini keluar terkait serangan pasukan Jenderal Khalifa Haftar ke Tripoli, yang telah menewaskan sebelas warga dan 23 orang lainnya terluka.
Sebanyak total 35 orang termasuk tentara telah tewas dari kedua pihak pasca pasukan Haftar melancarkan serangan empat hari lalu.

“Serangan militer sepihak terhadap Tripoli membahayakan warga sipil dan melemahkan prospek untuk masa depan lebih baik bagi semua warga Libya,” kata Pompeo seperti dilansir Al Jazzera pada Senin, 8 April 2019.
Pompeo mendesak semua pihak untuk melakukan deeskalasi konflik dengan mengatakan tidak ada solusi militer terhadap kondisi di Libya. Semua pihak agar kembali ke meja perundingan.
“Kami telah menegaskan bahwa kami menolak serangan militer oleh pasukan Khalifa Haftar dan mendesak serangan militer terhadap Tripoli segera diakhiri,” kata Pompeo.

Secara terpisah, militer Amerika Serikat menarik psukan dari Libya pada Ahad, 7 April 2019 di tengah meningkatnya perang di sana.
“Kondisi keamanan di Libya semakin kompleks dan tidak bisa diprediksi,” kata Jenderal Korps Marinir, Thomas Waldhauser, yang menjadi komandan pasukan AS di Afrika, seperti dilansir CNN pada Ahad, 7 April 2019.
Menurut dia, pasukan AS mengalami penyesuaian dan akan terus mendukung strategi AS di Libya. Selama ini, pasukan AS bertugas menjaga misi diplomasi, kontra-terorisme, dan keamanan regional.
Kolonel Chris Karns, juru bicara komando AS di Afrika, mengatakan perubahan posisi pasukan AS tidak berdampak pada kemampuan pasukan merespon ancaman dan target.

“Saya tidak akan menunjukkan kemana pasukan ini akan dipindahkan untuk alasan keamanan,” kata Karns. Saat ini, pasukan AS masih berperang dengan simpatisan pasukan ISIS di sana.
Saat ini, kondisi keamanan di Libya memburuk pasca serangan oleh pasukan Jenderal Khalifa Haftar, yang berupaya menguasai ibu kota Tripoli.
Pada Ahad, pasukan yang disebut Libyan National Army telah meluncurkan serangan udara untuk menyerang pasukan pemerintah Libya yang didukung PBB di Tripoli bagian selatan.

Jenderal Khalifa Haftar dari Kota Benghazi, bekas anak buah pemimpin Libya, Moammar Gaddafi. Middle East Monitor

Misi PBB ke Libya atau UNSMIL meminta adanya gencatan kemanusiaan untuk kemanusiaan dari pukul 4 – 6 sore pada Ahad kemarin di sebelas selatan ibu kota Tripoli. Ini untuk memungkinkan pasukan ambulance mengevakuasi warga sipil yang terluka.

Selama delapan tahun sejak jatuhnya pemimpin otoriter Libya, Moammar Gaddafi, Haftar merupakan beberapa orang yang mengambil keuntungan dari kekacauan yang terjadi di sana.
Selama ini, Haftar berbasis di Kota Benghazi, yang menguasai Libya bagian timur. Dia sekarang berusaha menguasai Tripoli.

Credit tempo.co

Situasi Berbahaya, AS Perintahkan Pasukannya Tinggalkan Libya

WASHINGTON - Departemen Pertahanan Amerika Serikat (AS) atau Pentagon memerintahkan pasukannya untuk meninggalkan Libya. Alasannya, situasi di negara itu terlalu berbahaya bagi keamanan tentara Amerika jika tetap bertahan di sana.

Pasukan Amerika dikerahkan di negara Afrika itu dengan misi menciptakan kestabilan. Namun, Libya saat ini berubah menjadi zona pertempuran bebas untuk semua pihak.

Komando Afrika AS (AFRICOM) mengumumkan pada hari Minggu bahwa pihaknya sedang menarik kontingen kecil yang dikerahkan di Libya sejak beberapa tahun yang lalu. Menurut AFRICOM, keberadaan pasukan Amerika di sana untuk membantu serangan udara terhadap pasukan yang loyal kepada kelompok teroris Islamic State atau ISIS.

Langkah penarikan pasukan Amerika ini dilakukan sebagai respons terhadap eskalasi kekerasan terbaru di Libya.

"Karena meningkatnya kerusuhan di Libya, sebuah kontingen pasukan AS yang mendukung Komando Afrika AS sementara dipindahkan sebagai tanggapan terhadap kondisi keamanan di lapangan," kata AFRICOM dalam sebuah pernyataan, yang dikutip Senin (8/4/2019).

"Kami akan terus memantau kondisi di lapangan dan menilai kelayakan untuk kehadiran militer AS yang diperbarui, sebagaimana layaknya," imbuh juru bicara AFRICOM Nate Herring.

Libya menjadi negara kacau sejak pemberontakan militan yang didukung NATO menggulingkan Muammar Gaddafi pada 2011. Pesawat tempur Inggris dan Prancis terlibat dalam sebagian besar pemboman di negara itu. Sedangkan AS berkontribusi pada pengumpulan data intelijen dan pengisian bahan bakar udara.

Saat ini ada dua pemerintah utama yang bersaing di Libya. Pertama, Pemerintah Kesepakatan Nasional (GNA) yang diakui oleh PBB dan berbasis di Ibu Kota Linya. Kedua atau rivalnya adalah Pemerintah Nasional Libya (LNA) yang berkuasa kota timur Tobruk.

Jenderal Khalifa Haftar, seorang komandan militer Libya, adalah pemimpin pasukan LNA. Dia telah memerintahkan pasukannya untuk melancarkan operasi militer di sekitar Tripoli dengan alasan membasmi teroris dan ekstrimis. Pemerintah di Tripoli memang disokong sejumlah kelompok militan.

Pasukan LNA dilaporkan telah mengambil kendali atas beberapa daerah di sekitar ibu kota, seperti Bandara Internasional Tripoli yang sudah mati. Namun, mereka belum bergerak ke arah pusat kota.

Credit sindonews.com

Serangan Udara ke Arah Tripoli, PBB Serukan Gencatan Senjata

Sekjen PBB Antonio Guterres menemui pemimpin Pasukan Nasional Libya (LNA), Jenderal Khalifa Haftar. REUTERS

CB, Jakarta - Pasukan di wilayah timur Libya yang didukung pasukan jenderal Khalifa Haftar melancarkan serangan udara di ke arah selatan Tripoli hari Minggu, 7 April 2019. Serangan udara yang ditujukan untuk menguasai Tripoli, ibu kota Libya yang diakui masyarakat internasional, terjadi saat PBB menyerukan gencatan senjata.
Serangan bertubi-tubi dari arah timur dan selatan oleh pasukan Haftar untuk menguasai Tripoli berlangsung sejak pekan lalu.

Situasi yang semakin mengkhawatirkan keselamatan warga sipil membuat Misi PBB di Libya, UNSMIL menyerukan gencatan senjata selama 2 jam untuk mengevakuasi warga sipil dan yang terluka.

Memburuknya situasi juga ditandai dengan evakuasi pasukan AS yang mendukung pasukan Komando Afrika AS di Libya demi alasan keamanan.
Pasukan sekutu pemerintah Tripoli mengumumkan operasi militer yang diberi nama Volcano of Anger untuk melindungi Tripoli, menurut laporan seorang juru bicara pemerintah.

Kelompok-kelompok bersenjata sekutu pemerintah Tripoli telah memindahkan perlengkapan perang mereka ke Tripoli untuk bersiap menghadapi pasukan Haftar.
Serangan bertubi-tubi pasukan Haftar untuk menguasai Tripoli telah mengagetkan PBB yang sedang merancang kesepakatan tentang peta jalan pemilu yang bertujuan menyelesaikan ketidastabilan situasi di Libya, menetapkan lokasi sementara para pengungsi dan imigran yang melintasi Sahara dan Laut Mediterania ke arah utara menuju Eropa.

Credit tempo.co

Eks Presiden Afrika Selatan Sembunyikan Uang Gaddafi Rp 423,5 M?

Presiden Afrika Selatan Jacob Zuma (kanan) berjabat tangan dengan Gaddafi pada saat kedatangannya di Tripoli, Libya, 10 April 2011. Ntswe Mokoena

CB, Jakarta - Mantan presiden Afrika Selatan Jacob Zuma disebut-sebut telah menyembunyikan ke luar negeri uang milik Muammar Gaddafi senilai US$ 30 juta atau setara dengan Rp 423,5 miliar.
Mengutip The South African.com, Minggu, 7 April 2019, Gaddafi sebelum tewas dibunuh pada 20 Oktober 2011 menitipkan uang itu kepada Zuma. Zuma dikabarkan menyimpan uang Gaddafi di bunker di wisma Nkandla yang berhalaman luas.

Uang ini bagian dari miliaran uang Gaddafi yang hilang dan uang itu telah disimpan di berbagai tempat persembunyian selama beberapa tahun. Sebagian uang milik Libya juga dilaporkan disembuyikan di Pretoria dan Johannesburg dalam satu dekade ini.

Zuma diduga belakangan menyembunyikan uang itu di luar negeri.
Dilansir dari news24.com, militer Libya telah meminta presiden Cyril Ramaphosa yang menggantikan Zuma untuk membantu membawa pulang uang Gaddafi yang diyakini saat ini berada di tangan Raja Mswati III di Eswatini, dulu negara ini bernama Swaziland.
Raja Mswati III memang telah menjelaskan kepada Ramaphosa bahwa uang senilai US$ 30 juta ada padanya. Penjelasan itu disampaikan saat keduanya bertemu di bandara internasional Tambo.
Laporan tentang Zuma telah menyimpan uang Gaddafi dan memindahkannya ke Eswatini pertama kali dipublikasi oleh the Sunday Times. Zuma dilaporkan secara diam-diam memindahkan uang Gaddafi yang disimpan di wisma Nkandla ke Eswatini awal tahun ini.
Menurut sumber Sunday Times, Zuma berkunjung ke Libya pada tahun 2011 didampingi Menteri Intelijen Siyabonga Cwele untuk menawarkan Gaddafi tempat aman menyimpan harta kekayaannya di Afrika Selatan saat pasukan pemberontak semakin mendekat untuk membunuhnya.

Gaddafi memberikan uang tunai kepada Zuma. Dia kemudian menitip pesan, jika dirinya tertangkap, Zuma harus mendapatkan seorang pengacara yang baik untuk membantunya di Pengadilan Kriminal Internasional di Den Haag.
Juru bicara Ramaphosa, Khusela Diko membenarkan bahwa presiden Afrika Selatan telah berkunjung ke Eswatini Maret lalu. Namun tidak ada penjelasan resmi apakah kunjungan itu terkait dengan uang Gaddafi yang disembunyikan Zuma.
Dua tahun setelah kematian Gaddafi, Jacob Zuma di hadapan Majelis Nasional menyatakan selama 42 tahun sebagai presiden dirinya tidak mengetahui tentang miliaran dollar uang Gaddafi dan keluarganya disimpan di Afrika Selatan.

Credit tempo.co

Ulama Muslim India Bersatu, Bangun Barisan Lawan BJP

Pendukung Partai BJP (Bharatiya Janata Party).

Foto: Reuters/Ahmad Masood

Pertemuan dihadiri oleh berbagai ulama dari Suni, Tabglih, Syiah hingga Wahabi.

CB, MUMBAI -- Sekitar 700 ulama dan cendekiawan Muslim dari daerah pemilihan North-West, India berkumpul. Mereka berasal dari Andheri, Jogeshwari, dan Goregaon berkumpul untuk menentukan arah dukungan komunitas Muslim dalam pemilihan umum (pemilu).

Seperti dilansir di Times of India pada Sabtu (6/4), pertemuan berbagai komunitas Muslim seperti, Suni, Tablighi, Syiah, Bohra, Wahhabi, Deobandi Barelvi sangat jarang terjadi. Pertemuan itu menekankan pentingnya mengalahkan Partai Bharatiya Janata (BJP), yang saat ini berkuasa.

Karena itu, komunitas Muslim sepakat memilih partai-partai sekuler untuk mempertahankan hak-hak minoritas, seperti yang dijamin oleh Konstitusi India.

Organisasi Khidmad menjadi penyelenggara pertemuan yang berlangsung di Jogeshwari. Organisasi Khidmat didirikan mantan anggota Kongres Mohsin Haider dan istrinya, Maher.

“Ini belum pernah terjadi sebelumnya, ulama dari semua sekte berkumpul dalam satu platform,” kata Haider.

Dia mengatakan, saat ini ada kebutuhan mendesak untuk memerangi kekuatan komunal yang menyebarkan gagasan palsu bahwa Muslim antinasional. BJP bersama aliansinya memenangi pemilihan umum pada 2014 lalu. Kemenangan BJP mengantarkan Narendra Mode menjadi perdana menteri.

Kandidat kongres untuk Majelis North-West Sanjay Nirupam memulai pidato dengan mengulangi pernyataan tidak menyenangkan dari anggota Parlemen BJP Sakshi Maharaj. Menurut dia, pernyataan itu mengatakan bahwa BJP tidak akan mengakui pemilihan atau menangguhkan konstitusi.

Karena itu, dia menekankan pemilihan umum menjadi jalan menyelamatkan bangsa. “Kita harus mengesampingkan semua perbedaan dan mencapai titik temu untuk menjaga nilai-nilai yang menjaga bangsa ini selama70 tahun,” ujar Nirupam.

Sementara ulama dan cendekiawan Muslim mengamini bahwa konsep kebangsaan dalam kondisi bahaya. “Tepat dari Ghadar (pemberontakan) 1857, para ulama kita syahid di jalan India. Mereka tidak berjuang untuk Muslim saja, mereka menumpahkan darah untuk semua orang India,” kata salah satu pembicara.

Credit republika.co.id

India Menjawab Tuduhan Pakistan Siapkan Agresi Baru

NEW DELHI - Pemerintah India menjawab tuduhan Pakistan bahwa militer New Delhi menyiapkan agresi baru yang akan berlangsung antara 16 dan 20 April mendatang. New Delhi mengatakan tuduhan itu tidak masuk akal dan membangkitkan histeria perang.

Jawaban New Delhi disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri Raveesh Kumar. "India menolak pernyataan Menteri Luar Negeri Pakistan yang tidak bertanggung jawab dan tidak masuk akal dengan tujuan yang jelas untuk membangkitkan histeria perang di wilayah tersebut," katanya, dikutip The Indian Express, Senin (8/4/2019).

"Gimmick publik ini tampaknya merupakan seruan kepada para teroris yang berbasis di Pakistan untuk melakukan serangan teror di India," lanjut dia.

"India memiliki hak untuk merespons dengan tegas terhadap serangan teroris lintas-perbatasan," imbuh Kumar.

Seperti diberitakan sebelumnya, Pakistan pada hari Minggu menuduh India sedang merencanakan agresi baru antara 16 dan 20 April. Islamabad memperingatkan New Delhi atas risiko terhadap setiap kesalahan yang diperbuat.

Tuduhan Pakistan disampaikan Menteri Luar Negeri Pakistan Shah Mahmood Qureshi dalam konferensi pers. "Pemerintah Pakistan memiliki (informasi) intelijen yang dapat dipercaya bahwa India sedang menyusun rencana baru," katanya.

"Sebuah insiden baru bisa dilakukan...dan tujuannya adalah untuk membenarkan tindakan ofensif mereka (India) terhadap Pakistan dan untuk meningkatkan tekanan diplomatik terhadap Islamabad," kata Qureshi.

“Jika itu terjadi, Anda bisa membayangkan dampak dari kejadian itu pada perdamaian dan stabilitas kawasan. Menurut informasi kami, tindakan tersebut dapat dilakukan antara 16 dan 20 April," lanjut Qureshi, seraya menambahkan bahwa Pakistan sedang bersiap untuk merespons.

Ketegangan kedua negara meningkat tajam setelah India melakukan serangan udara terhadap situs yang dianggap sebagai kamp kelompok militan Jaish-e-Mohammed di Pakistan pada 26 Februari 2019. Serangan itu dilancarkan beberapa hari setelah serangan teroris pada 14 Februari terhadap personel polisi paramiliter India (CRPF) di Pulwama Pada 27 Februari yang menewaskan lebih dari 40 personel.

Credit sindonews.com

Pakistan katakan India siapkan serangan lain bulan ini

Seorang tentara Pakistan mengikat bendera nasional terbalik di sebuah menara pengawas yang terlihat di seberang pagar perbatasan antara India dan Pakistan di sektor Ranbir Singh Pura dekat Jammu, Jumat (1/3/2019). (REUTERS/ADNAN ABIDI)

Karachi (CB) - Pakistan memiliki "intelijen terpercaya" bahwa India akan menyerang lagi bulan ini, kata Menteri Luar Negeri Shah Mahmood Qureshi pada Ahad, sementara ketegangan atas kebuntuan Februari antara dua negara tetangga pemilik senjata nuklir itu tampak mereda.

Serangan tersebut dapat terjadi antara 16 dan 20 April, katanya, dengan menambahkan bahwa Pakistan telah memberitahu lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB mengenai kecemasannya itu.

Pengeboman bunuh diri oleh militan yang berkedudukan di Pakistan di Kashmir yang dikuasai India membunuh sedikitnya 40 anggota polisi paramiliter India pada 14 Februari dan risiko konflik meningkat secara dramatis pada 27 Februari ketika India melancarkan serangan udara atas apa yang disebutnya pangkalan latihan militan.

Hari berikutnya Pakistan menembak jatuh satu pesawat tempur India dan menangkap pilotnya yang kemudian dibebaskan.

"Kami memiliki intelijen yang dapat dipercaya bahwa India berencana melancarkan serangan baru atas Pakistan. Sesuai dengan informasi yang kami peroleh ini bisa terjadi antara 16 dan 20 April," kata Qureshi kepada wartawan di Multan, kampung halamannya.

"Dia tidak menjelaskan mengenai apa bukti yang Pakistan miliki atau bagaimana dia dapat menyebut secara khusus waktunya, tapi dia mengatakan Perdana Menteri Imran Khan telah setuju berbagi informasi itu dengan negara itu.

Kantor Kementerian Luar Negeri India tidak segera menjawab surat elektronik yang dikirim untuk diminta komentar.

Khan menyalahkan Bharatiya Janata Party (BJP) yang berkuasa di India bagi "penyiapan histeria perang" atas klaim-klaim bahwa India menembak jatuh satu jet tempur F-16 Pakistan selama kebuntuan Februari.

India mengatakan pihaknya telah menembak sebuah pesawat Pakistan dan angkatan udaranya memperlihatkan keping-keping dari satu peluru kendali yang diktakannya telah ditembakkan oleh satu jet F-16 Pakistan yang ditembak jatuh.

Keberhasilan serangan-serangan India atas sebuah kamp kelompok militan Jaish-e-Mohammad di bagia baratlaut Pakistan juga menimbulkan keraguan setelah gambar-gambar satelit menunjukkan kerusakan sedikit.

Credit antaranews.com

Pakistan Tuding India Persiapkan Serangan Baru

ISLAMABAD - Menteri Luar Negeri Pakistan, Shah Mahmood Qureshi menuturkan, pihaknya memiliki intelijen yang dapat dipercaya bahwa India akan kembali melancarkan serangan pada bulan ini.

Qureshi mengatakan, serangan itu dapat terjadi antara pertengahan atau akhir bulan April. Pakistan, lanjut Qureshi, telah memberi tahu lima anggota tetap Dewan Keamanan (DK) PBB tentang kekhawatirannya.

"Kami memiliki intelijen yang andal bahwa India merencanakan serangan baru terhadap Pakistan. Sesuai informasi kami, ini bisa terjadi antara 16 dan 20 April," kata Qureshi, seperti dilansir Reuters pada Minggu (7/4).

Dia tidak menguraikan bukti apa yang dimiliki Pakistan atau bagaimana dia bisa begitu spesifik dengan waktunya, tetapi dia mengatakan Perdana Menteri Imran Khan telah setuju untuk berbagi informasi mengenai hal ini.

Sementara itu, sebelumnya Khan mengecam Partai Bharatiya Janata (BJP) yang berkuasa di India karena membangkitkan histeria perang atas klaim palsu bahwa India menembak jatuh F-16 Pakistan dalam pertempuran udara Februari lalu. Khan mengatakan akan kebenaran selalu menang.

Majalah Foreign Policy yang berbasis di Amerika Serikat (AS), mengutip para pejabat AS, mengatakan semua jet tempur F-16 Pakistan telah diperiksa dan bisa dipertanggungjawabkan. Penilaian Washington itu bertentangan dengan penilaian Angkatan Udara India (IAF) yang mengklaim jet tempur MiG-21-nya telah menembak jatuh salah satu jet tempur F-16 Pakistan.

"Kebenaran selalu menang dan selalu merupakan kebijakan terbaik. Upaya BJP untuk memenangkan pemilu melalui membangkitkan histeria perang dan klaim palsu menjatuhkan F-16 Pakistan telah menjadi bumerang, dengan para pejabat Pertahanan AS juga membenarkan bahwa tidak ada F-16 yang hilang dari armada Pakistan," ucap Khan.

Credit sindonews.com

Soal Klaim F-16, Pakistan Sebut India Bangkitkan Histeria Perang

KARACHI - Perdana Menteri Imran Khan mengecam Partai Bharatiya Janata (BJP) yang berkuasa di India karena membangkitkan histeria perang atas klaim palsu bahwa India menembak jatuh F-16 Pakistan dalam pertempuran udara Februari lalu. PM Khan mengatakan akan kebenaran selalu menang.

Majalah Foreign Policy yang berbasis di Amerika Serikat (AS), mengutip para pejabat AS, mengatakan semua jet tempur F-16 Pakistan telah diperiksa dan bisa dipertanggungjawabkan. Penilaian Washington itu bertentangan dengan penilaian Angkatan Udara India (IAF) yang mengklaim jet tempur MiG-21-nya telah menembak jatuh salah satu jet tempur F-16 Pakistan.

"Kebenaran selalu menang dan selalu merupakan kebijakan terbaik," kata PM Khan dalam sebuah tweet-nya, Sabtu (6/4/2019).

"Upaya BJP untuk memenangkan pemilu melalui membangkitkan histeria perang dan klaim palsu menjatuhkan F-16 Pakistan telah menjadi bumerang, dengan para pejabat Pertahanan AS juga membenarkan bahwa tidak ada F-16 yang hilang dari armada Pakistan," lanjut Khan.

Dua negara bersenjata nuklir itu terlibat dalam pertempuran udara atau dogfight di wilayah Kashmir yang disengketakan sehari setelah jet-jet tempur India menyeberang ke Pakistan untuk menyerang sebuah kamp yang diduga sebagai markas kelompok militan anti-India, Jaish-e-Mohammed (JeM).

India mengklaim mengklaim telah menembak jatuh sebuah pesawat jet tempur F-16 Pakistan dengan memperlihatkan puing-puing rudal yang disebut New Delhi telah ditembakkan oleh F-16 Pakistan sebelum jatuh. Rudal yang dimaksud itu adalah AIM-120 Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile atau AIM-120 AMRAAM buatan Amerika Serikat yang memang menjadi senjata F-16.

Foreign Policy mengatakan dalam sebuah laporan yang diterbitkan pada hari Kamis bahwa dua pejabat pertahanan AS yang memiliki pengetahuan langsung tentang masalah ini mengatakan bahwa personel AS telah melakukan penghitungan F-16 Pakistan dan tidak menemukan satu pun yang hilang.

Penilaian AS itu belum diberikan secara resmi kepada India dan Pakistan. Jika penilaian AS benar, maka itu akan menjadi pukulan lebih lanjut bagi Perdana Menteri India Narendra Modi, yang mengatakan bahwa India telah memberi pelajaran kepada Pakistan. PM Modi akan bersaing dalam pemilu pekan depan.

BJP, partainya Modi, telah berkampanye bahwa platform keamanan nasional India tangguh, terutama yang berkaitan dengan musuh utamanya, Pakistan. New Delhi menyalahkan Pakistan karena memicu pemberontakan 30 tahun di Kashmir yang mayoritas penduduknya Muslim. Namun, Islamabad membantah terlibat.

Juru bicara BJP Bizay Sonkar Shastri menolak anggapan Khan bahwa India membangkitkan histeria perang.

"Pertama, kebiasaan berbohong mereka (Pakistan) bukanlah rahasia bagi dunia. Kedua, ini benar-benar jelas bahwa akar terorisme terletak di Pakistan dan terorisme dikembangkan di Pakistan," katanya kepada Reuters, yang dilansir Minggu (7/4/2019).

Klaim keberhasilan serangan udara India terhadap sebuah kamp kelompok militan Jaish-e-Mohammed di Pakistan barat laut juga telah diragukan setelah gambar satelit menunjukkan tak ada tanda kerusakan sedikit pun di situs yang diklaim menjadi target pemboman udara.

Credit sindonews.com

Menteri Energi Amerika Kaji Kerja Sama Nuklir dengan Arab Saudi

CB, Washington - Menteri Energi Amerika Serikat, Rick Perry, mengatakan pemerintah Arab Saudi kemungkinan bakal bekerja sama dengan Rusia atau Cina untuk mengembangkan industri energi nuklir. Ini akan terjadi jika AS tidak bekerja sama dengan Saudi.

“Bisa saya yakinkan Anda bahwa dua negara itu tidak peduli sedikitpun mengenai non-proliferasi,” kata Perry seperti dilansir CNN pada Ahad, 7 April 2019.

Perry melanjutkan,”Itu sebabnya kami bekerja dengan hati-hati dengan negara-negara yang ingin mengembangkan teknologi nuklir ke dalam pengaruh AS karena kita berkomitmen pada non-proliferasi.”
Menurut Perry, kementerian Energi telah menyetujui sejumlah permohonan dari perusahaan AS untuk menjual teknologi energi nuklir dan memberikan bantuan teknis ke Arab Saudi. Namun, mereka tidak diizinkan untuk mentransfer material nuklir, peralatan ataupun komponen.

Soal ini, Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo, mengatakan negaranya tidak akan mengizinkan Saudi menjadi negara dengan kekuatan senjata nuklir. “Kami tidak mengizinkan itu untuk terjadi di negara manapun di dunia,” kata dia. Ini karena proliferasi teknologi nuklir untuk senjata berbahaya bagi perdamaian dunai. “Kami tidak akan menulis cek senilai US$150 juta ke Saudi dan menyerahkan mereka kapasitas untuk mengancam Israel dan AS dengan senjata nuklir. Tidak akan.”
Sebuah resolusi bipartisan di Senat pada Februari 2019 menyatakan penggunaan teknologi nuklir di Arab Saudi harus dilengkapi dengan penjagaan keamana dan memastikan tidak ada pengayaan uranium dan pemrosesan ulang sisa bahan bakar nuklir.

Kritik juga datang dari Iran yang berkeberatan dengan penjualan teknologi nuklir AS ke Saudi. Menlu Iran, Javad Zarif, mengatakan,”Hari demi hari semakin jelas bagi dunia mengenai hal yang selalu jelas bagi kami: isu HAM dann program nuklir bukan keprihatinan nyata bagi AS. Pertama ada jurnalis yang dibunuh, sekarang adanya rencana penjualan teknologi nuklir ke Arab Saudi yang terekspos.”

Soal penggunaan nuklir untuk senjata, Putra Mahkota Arab Saudi, Mohammed Bin Salman, mengatakan negaranya tidak bertujuan membuat bom nuklir. “Namun, jika Iran mengembangkan bom nuklir, kami juga akan mengikuti secepat mungkin,” kata dia pada 2018.
Arab Saudi berencana untuk memproduksi 17 gigawat energi listrik dari pembangkit nuklir hingga 2040. Ini setara 15 persen dari total kebutuhan energinya.

Credit tempo.co

Arab Saudi Mulai Garap Pembangunan Reaktor Nuklir

Salah satu sudut di dalam reaktor Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) yang akan dibongkar di Muelheim-Kaerlich, Jerman, 22 Mei 2017. REUTERS/Thilo Schmuelgen

CB, Riyadh – Pemerintah Arab Saudi sedang membangun sebuah kompleks untuk eksperimen pembangkit listrik tenaga nuklir di luar ibu kota Riyadh.

Sejumlah gambar satelit menunjukkan kegiatan konstruksi kompleks ini berjalan dengan relatif cepat.
Beberapa bangunan telah berdiri di dalam kompleks baru ini setelah tiga bulan lalu pemerintah Saudi mengumumkan rencana pengembangan energi listrik.

Saudi mulai melirik energi nuklir untuk mengurangi ketergantungan pembangkit listrik menggunakan tenaga minyak.

“Pembangunan reaktor nuklir eksperimental itu diperkirakan bakal kelar dalam sembilan hingga satu tahun lagi,” kata Robert Kelly, bekas direktur inspeksi nuklir di Lembaga Energi Nuklir Internasional IAEA, seperti dilansir CNN pada Ahad, 7 April 2019.
Pemerintah Saudi mengungkapkan keinginannya mengembangkan reaktor nuklir untuk memenuhi kebutuhan listrik di negara ini. IAEA juga telah mengirim tim ke Arab Saudi pada Juli 2018 untuk mengecek kesiapan rencana pembangunan.
Arab Saudi memang memiliki cadangan uranium untuk memproses sendiri bahan bakar nuklir ini. Sehingga, opsi untuk mengimpor bahan bakar nuklir atau nuclear fuel dari negara lain belum dipertimbangkan.

“Tidak alami bagi kami untuk mengimpor uranium yang telah diperkaya dari negara asing untuk bahan bakar reaktor-reaktor kami,” kata Khalid al Falih, menteri Energi Arab Saudi.
Rencana Saudi mengembangkan energi nuklir untuk tujuan damai telah diungkapkan sejak sembilan tahun lalu. Belakangan, rencana ini masuk dalam visi pembangunan 2030, yang digagas Putra Mahkota Mohammed Bin Salman. Ini bagian dari upaya meninggalkan ketergantungan pada energi minyak bumi dan melakukan diversifikasi ekonomi kerajaan.

Saat ini, Saudi mengkonsumsi seperempat dari produksi minyak domestik. Dan cetak biru Visi 2030 juga memasukkan diversifikasi sumber energi dari sinar matahari, dan angin untuk mengisi sepertiga energi dari sumber non-minyak.

Media Russia Today melansir, pemerintah Saudi berencana menggelar tender untuk pembangunan dua reaktor nuklir pertama pada 2020. Selain menjajaki pemasok teknologi nuklir dari AS, Saudi juga mencari pemasok dari sejumlah negara lain seperti Rusia, Korea Selatan, Cina dan Prancis.
“Pemerintah Saudi terus melanjutkan rencana pembangunan reaktor nuklir meskipun berjalan lebih lambat dari rencana awal,” kata seorang sumber seperti dilansir Russia Today.
Awalnya, Arab Saudi bakal memilih vendor teknologi nuklir pada akhir 2018. Namun rencana ini mundur pada 2019 dan sekarang baru akan digelar pada 2020.

Credit tempo.co

Malaysia-Singapura Capai Kesepakatan Terkait Sengketa Wilayah Udara

KUALA LUMPUR - Malaysia dan Singapura mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa wilayah udara setelah beberapa bulan negosiasi.

Menurut pernyataan Menteri Transportasi Malaysia Anthony Loke Siew Fook dan koleganya dari Singapura Khaw Boon Wan, Singapura akan mencabut prosedur Instrument Landing System (ILS) untuk Bandara Seletar. Sementara Malaysia akan menangguhkan tanpa batas Daerah Tetap (RA) permanennya di Pasir Gudang kota di negara bagian Johor, yang bertetangga dengan Singapura.

"Kedua menteri transportasi menyambut langkah-langkah positif ini dan berharap untuk lebih memperkuat kerja sama bilateral," tambah pernyataan itu seperti dikutip dari Xinhua, Minggu (7/4/2019).

Perjanjian tersebut juga akan melihat maskapai beranggaran rendah Malaysia Firefly melanjutkan penerbangannya setelah menangguhkan operasinya pada Desember tahun lalu.

Sengketa wilayah udara antara kedua belah pihak dimulai akhir tahun lalu ketika Singapura meminta Firefly untuk memindahkan penerbangannya dari Bandara Changi ke Bandara Seletar yang baru. Firefly pada awalnya setuju tetapi kemudian mengatakan tidak akan melakukannya karena regulator penerbangan sipil Malaysia tidak menyetujuinya.

Malaysia keberatan dengan langkah itu karena Singapura memasang ILS di Bandara Seletar yang bertetangga dengan kota Pasir Gudang. Singapura mengatakan sistem itu akan menghambat pengembangan kota.

Sebagai tanggapan, Malaysia mengumumkan zona terbatas di Pasir Gudang, yang memengaruhi jalur penerbangan dari dan ke Bandara Seletar.

Credit sindonews.com

Duterte Minta Pasukan Bersiap Hadapi Cina Terkait Pulau Thitu

Presiden Filipina, Rodrigo Duterte (kanan), dan Presiden Cina, Xi Jingping (kiri) menjelang penandatanganan di Beijing, Cina, pada Oktober 2016. Reuters

CB, Manila – Presiden Filipina, Rodrigo Duterte, mengatakan kepada pemerintah Cina agar menjauhi pulau yang dikuasai Manila di Laut Cina Selatan yaitu Pulau Pagasa atau Thitu.

Duterte mengatakan dia akan mengerahkan pasukan jika Beijing berani menyentuh pulau itu.
“Saya tidak akan memohon, tapi saya hanya mengatakan kepada Anda untuk menjauhi Pulau Pagasa karena saya kirim pasukan di sana. Jika Anda sentuh itu, maka ceritanya jadi lain. Saya akan katakan kepada para tentara agar bersiap 'melakukan misi bunuh diri' (prepare for suicide mission),” kata Duterte dalam pidato seperti dilansir SCMP dengan mengutip Reuters pada Jumat, 5 April 2019.

Duterte mengatakan pernyataannya itu bukanlah peringatan tapi lebih sebagai nasihat kepada seorang teman. Pernyataannya ini keluar menyusul pernyataan kemenlu Filipina yang memprotes kehadiran lebih dari 200 kapal Cina di dekat Pulau Thitu dan menyebutnya ilegal.

Selama ini, Duterte selalu mengatakan tidak akan berperang dengan Cina karena itu sama saja bunuh diri. Ini karena militer Cina memiliki teknologi senjata canggih yang tidak dimiliki militer Filipina. Pada pekan lalu, Duterte menyebut rudal jelajah Cina bisa menyasar Manila dalam waktu tujuh menit dan menghancurkan ibu kota negara itu.
Militer Filipina menduga pasukan kapal itu adalah milisi maritim yang dibentuk oleh militer Cina. Adakalanya kapal-kapal itu melakukan aktivitas menangkap ikan. Namun, kapal-kapal itu hanya mengapung tanpa melakukan aktivitas apapun.

“Tidakan-tindakan itu, jika tidak disangkal oleh pemerintah Cina, maka akan dianggap sebagai bagian kebijakan negara itu,” kata kemenlu Filipina dalam pernyataan keras yang jarang dilakukan terhadap Beijing.
Selama ini, Duterte berusaha membangun hubungan yang lebih hangat dengan Cina sejak memimpin Filipina pada 2016. Dia mengharapkan pinjaman lunak dan investasi miliaran dolar untuk pembangunan infrastruktur dan ekonomi negara itu. Meski begitu, dia mengatakan tidak akan mengizinkan Cina menduduki Pulau Thitu.
Menanggapi ini, juru bicara kemenlu Cina, Geng Shuang, mengatakan pembicaraan bilateral kedua negara mengenai Laut Cina Selatan pada Rabu pekan ini berjalan terbuka, bersahabat dan konstruktif. Kedua negara bersepakat menyelesaikan isu perbatasan wilayah LCS lewat jalur damai.

Credit tempo.co

Aksi Dukungan untuk Muslim Uighur Digelar di Washington

Muslim Uighur sedang bercengkerama.

Foto: Uttiek M Panji Astuti

Cina dianggap telah melakukan pelanggaran HAM kepada muslim Uighur.

CB, WASHINGTON -- Ratusan warga Amerika, Kanada, Australia, termasuk diaspora Uighur, menggelar aksi demonstrasi di Washington pada Sabtu (6/4). Mereka menyerukan Pemerintah Amerika Serikat (AS) mengambil tindakan terhadap Cina atas pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang dilakukannya terhadap Muslim Uighur di Provinsi Xinjiang.

Ketua Komite Eksekutif Kongres Uighur Dunia Omar Kanat berpartipasi dalam aksi demonstrasi di Washington. Dia mengucapkan terima kasih kepada massa yang telah hadir dan menyuarakan dukungannya terhadap Muslim Uighur.

"Kita dipersatukan oleh tuntutan kita untuk mengakhiri genosida yang dilakukan oleh Pemerintah Cina terhadap orang-orang Uighur dan Muslim Turki lainnya di Turkestan Timur," kata Kanat mengacu pada wilayah Xinjiang, dikutip laman Anadolu Ageny.

Menurut dia, perlakuan Pemerintah Cina terhadap etnis Uighur telah menyebabkan rasa sakit, kehancuran, bahkan kematian. "Kita di sini untuk memobilisasi dukungan politik bagi tindakan Amerika. Sekarang saatnya untuk tindakan nyata," ujarnya.

Presiden Kongres Uighur Dunia Dolkun Isa mengungkapkan ketika semua orang Uighur berbicara serentak dengan satu suara, mereka tak bisa dibungkam. "Kami adalah putra-putri yang tidak lagi dapat menghubungi orang tua kami. Dalam kasus saya, ibu saya meninggal di kamp," ucapnya.

Hal itu juga berdampak pada anak-anak mereka. "Kami adalah orang tua yang anak-anaknya tidak bisa tumbuh di tanah air mereka dan tidak dapat sepenuhnya menikmati budaya serta tradisi Uighur," kata Isa.

Oleh sebab itu, dia mendesak AS untuk menindak pelanggaran HAM yang dilakukan Pemerintah Cina terhadap Muslim Uighur. Menurutnya AS perlu bekerja sama dengan Uni Eropa dalam melakukan hal tersebut. "Kita harus bergerak melampaui kata-kata menjadi tindakan nyata sebelum terlambat," ujar Isa.

Esedullah, seorang warga Uighur yang tinggal di AS dan berpartisipasi dalam aksi di Washington mengatakan bahwa dia telah kehilangan kontak dengan keluarganya. "Ayah saya terkurung di kamp konsentrasi, saya kehilangan kontak dengan keluarga saya," katanya.

"Saya ingin mendengar suara orang tua saya dan sarapan bersama mereka. Saya tidak bisa memberitahu Anda betapa saya merindukan mereka," ujar Esedullah.

Menurut dia, aksi seperti di Washington memang harus diselenggarakan. "Dunia tidak tahu tentang apa yang terjadi di kamp (konsentrasi). Dengan berada di sini kami memberitahu Pemerintah Amerika dan dunia bahwa mereka dapat menghentikan genosida di Turkistan Timur," kata Esedullah.

"Saya berharap demonstrasi ini akan membantu mengentikan kamp konsentrasi dan membebaskan jutaan orang yang dipenjara di kamp-kamp. Saya berharap swmua warga Uighur dapat bersatu dengan keluarga mereka segera," ucap Esedullah.

Pada Rabu (3/4) lalu kelompok bipartisan parlemen (AS) mendesak pemerintahan Donald Trump untuk segera menjatuhkan sanksi kepada Ketua Partai Komunis Xinjiang Chen Quanguo. Dia dianggap terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di wilayah yang dipimpinnya.

Sebanyak 40 anggota parlemen yang dipimpin Senator Marco Rubio dan Perwakilan AS Chris Smith dari Partai Republik serta Senator Bob Menendez dan Perwakilan James McGovern dari Partai Demkorat, telah mengirim surat kepada pensihat utama Trump. Dalam surat tersebut mereka menyalahkan pemerintah karena sejauh ini gagal menjatuhkan sanksi kepada Cina atas dugaan pelanggaran HAM terhadap minoritas Muslim di Xinjiang.

“Kami kecewa dengan kegagalan pemerintah sejauh ini untuk menjatuhkan sanksi yang terkait dengan pelanggaran HAM sistemis dan mengerikan yang sedang berlangsung di Xinjiang,” kata mereka dalam suratnya.

Pemerintah Cina telah menghadapi tekanan internasional karena dituding menahan lebih dari 1 juta Muslim Uighur di kamp-kamp konsentrasi di Xinjiang. Tak hanya menahan, Beijing disebut melakukan indoktrinasi terhadap mereka agar mengultuskan Presiden Cina Xi Jinping dan Partai Komunis Cina.

Pemerintah Cina telah membantah tuduhan tersebut. Menurutnya, apa yang dibangun di Xinjiang adalah pusat reedukasi dan pelatihan vokasi. Cina mengklaim kehadiran pusat tersebut penting untuk menghapus kemiskinan di Xinjiang.

Credit republika.co.id

Rusia: Jika Moskow Dalangi Serangan Racun di Inggris, Semua Mati

LONDON - Korban racun saraf Novichok, Charlie Rowley mengatakan, dia diberitahu bahwa Rusia bukan sosok yang bertanggung jawab atas serangan di kota Salisbury, Inggris. Rowley menuturkan, informasi itu didapatnya saat bertemu dengan Duta Besar Rusia untuk Inggris, Alexander Yakovenko.

Rowley, yang bertemu Yakovenko untuk menanyakan kepadanya mengapa Moskow membunuh pacarnya, mengatakan, dalam pertemuan itu dia diberitahu bahwa jika Moskow berada dibalik serangan di Salisbury, maka tidak akan ada satupun yang selamat. Kekasihnya, Dawn Sturgess, meninggal tujuh hari pasca terpapar racun Novichok yang disimpan di dalam botol parfum pada 4 Juli 2018.

"Tapi, saya tidak benar-benar mendapatkan jawaban. Saya baru saja mendapat propaganda Rusia. Duta Besar terus mengatakan zat itu jelas bukan Novichok yang mereka buat. Sebab, jika itu, itu akan membunuh semua orang," ucap Rowley, seperti dilansir Reuters pada Senin (8/4).

Rowley kemudian mengatakan, menurut Yakovenko, Rusia hanya memiliki sedikit Novichok, karena mereka menggunakannya sebagai penawar racun dan tidak memproduksinya lagi. Berdasarkan informasi yang dia dapat dari Yakovenko, Rowley mengatakan negara yang memproduksi racun itu sekarang adalah Republik Ceko dan Amerika Serikat (AS).

"Saya bertanya apakah ia benar-benar berpikir Inggris telah melakukan serangan itu? Ia bilang tidak tahu, karena Pemerintah Inggris tidak akan memberitahunya apa pun, tetapi Amerika tempat yang menurutnya asal dari Novichok. Ia mengatakan, Porton Down (pangkalan pengujian militer Inggris) juga memilikinya," ungkapnya.

Dalam pertemuan tersebut, Yakovenko menyerahkan Charlie sebuah dokumen setebal 51 halaman berjudul Salisbury: Pertanyaan yang Belum Dijawab. Dokumen itu menuduh Inggris gagal memberikan informasi dan mengutip dugaan ketidakakuratan dan ketidakkonsistenan peristiwa versi Pemerintah Inggris. Dokumen itu juga mengucapkan belasungkawa yang tulus atas kematian tragis Dawn Sturgess, yang telah menjadi korban tidak bersalah dari permainan politik.

Credit sindonews.com

Turki Tak Mau Batalkan Pembelian S-400 ke Rusia

Sistem pertahanan udara Rusia S-400.[Sputniknews]

CB, Jakarta - Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu pada Kamis, 4 April 2019, memastikan pembelian sistem pertahanan rudal S-400 pada Rusia sudah dilakukan dalam sebuah kesepakatan bersama dan tidak akan dibatalkan. Pernyataan Cavusoglu itu dilontarkan setelah Washington kecewa dan membatalkan pengiriman komponen jet tempur F-35 ke Turki karena pembelian S-400 ke Rusia.
Dikutip dari reuters.com, Jumat, 5 April 2019, Cavusoglu mengatakan pihaknya tertarik membeli sistem rudal Patriot dari Amerika Serikat, namun hal itu tetap tidak akan membatalkan kesepakatan yang sudah Turki dibuat dengan Rusia.
“Kami sudah memberi tahu mereka (Washington) beberapa bulan sebelumnya atau beberapa tahun lalu bahwa kesepakatan ini (dengan Rusia) sudah dibuat. Jadi, kami tak bisa begitu saja membatalkannya,” kata Cavusoglu.

Peluncur rudal anti-udara S-400 palsu yang bertujuan untuk mengelabui musuh.[Ilya Pitalev / Sputnik]
Menurutnya, Turki sudah menerima penawaran baru pembelian sistem pertahanan rudal Patriot dari Amerika Serikat, termasuk harga dan tanggal pengiriman. Akan tetapi, hal ini akan dinegosiasikan ulang. Sebab Washington pun belum bisa menjamin bisa menjual sistem pertahanan rudal itu ke Ankara karena harus mendapat pengesahan dari Kongres Amerika Serikat.

Cavusoglu mengatakan pada Rabu, 3 April 2019, pihaknya sudah membentuk sebuah satuan kerja yang bekerja sama dengan pemerintah Amerika Serikat guna memastikan S-400 yang dibeli Turki dari Rusia ini tidak menimbulkan ancaman kepada Amerika Serikat atau peralatan militer NATO. Dia menilai pemerintahan Turki dan Washington sebaiknya menjelaskan ke Kongres Amerika Serikat mengapa Turki membeli sistem pertahanan rudal S-400 ke Rusia.
“Kami membuat keputusan ini sejak lama dan sekarang ini kami ingin membangun hubungan yang baik dengan semua pihak, kami perlu menciptakan keseimbangan. Kami tak perlu memilih antara ini dan itu, melainkan kami sudah membuat keputusan kami sendiri dan menjadi sekutu NATO,” kata Cavusoglu.
Turki dan Amerika Serikat berselisih faham atas keputusan Ankara membeli system pertahanan rudal S-400 dari Rusia, yang dinilai tidak selaras dengan sistem NATO. Washington pun memperingatkan keputusan Ankara ini akan membuat Amerika Serikat menjatuhkan sanksi.
Washington telah mendesak Turki agar membeli sistem pertahanan rudal Patriot dari Raytheon Co yang bermarkas di negara itu, dan bukannya membeli sistem pertahanan rudal S-400 dari Rusia. Ankara menegaskan meskipun kesepakatan semacam ini dibuat, itu hanya akan dilakukan jika seluruh persyaratan disetujui.

Credit tempo.co

Palestina-Turki Kecam Perdana Menteri Isarel Netanyahu

YERUSALEM - Pemimpin pemerintahan Palestina bereaksi keras dan mengecam Perdana Menteri (PM) Isarel Benjamin Netanyahu yang ingin menganeksasi Tepi Barat. Karena partainya terus tertekan, Netanyahu membuat janji demikian untuk menarik simpati rakyat Israel dalam pemilu parlemen mendatang. Partai Likud yang berhaluan kanan-keras dan mendukung Netanyahu memang selalu membuat kebijakan yang provokatif.

“Israel akan terus melanjutkan upaya melanggar hukum internasional selama komunitas internasional terus melanjutkan menghadiahi Israel dengan impunitas, khususnya dukungan pemerintahan Trump dan dukungan atas pelanggaran Israel terhadap hak asasi manusia (HAM) rakyat Palestina,” kata Saeb Erekat, kepala negosiator Palestina dan penasihat utama Presiden Palestina Mahmoud Abbas, seperti dilansir Reuters.

Di Gaza, pejabat Hamas Sami Abu Zuhri menyarankan pemerintahan Palestina yang didukung Barat untuk menghentikan kerja sama dengan Israel di wilayah pendudukan Tepi Barat. “Mimpi Netanyahu menganeksasi Tepi Barat tidak akan pernah tercapai dan kita tidak akan mengizinkan hal itu terjadi,” kata Sami. Dia mengungkapkan, saat ini adalah waktunya pemerintahan Palestina untuk bersatu menghadapi tantangan.

Upaya perlawanan Palestina juga didukung penuh Turki. Ankara mengkritik pernyataan tak bertanggung jawab PM Netanyahu jika dia menang pemilu. Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu mengatakan, Tepi Barat yang diduduki Israel pada Perang Timur Tengah 1967 merupakan wilayah Palestina. “Pernyataan tak bertanggung jawab Netanyahu hanya mencari suara sebelum Pemilu Israel. Itu tidak akan mengubah fakta,” ungkap Cavusoglu.

Bahkan juru bicara Presiden Turki Tayyip Erdogan, Ibrahim Kalin, juga mengungkapkan kemarahannya. “Akankah negara demokrasi Barat bereaksi atau mereka tetap tenang saja?” ujar Kalin. Dikarenakan program pembangunan permukiman Israel, kini lebih dari 400.000 warga Israel tinggal di Tepi Barat.

Di sisi lain 2,9 juta warga Palestina masih tinggal di tanah kelahiran mereka, sedangkan 212.000 warga Israel tinggal di permukiman ilegal di Yerusalem Timur. Palestina dan banyak negara tetap menganggap permukiman Israel ilegal sesuai dengan Konvensi Jenewa yang melarang pendirian permukiman di tanah pendudukan.

Dalam wawancara dengan stasiun Channel 12 News, Netanyahu mengungkapkan dirinya sedang mendiskusikan upaya aneksasi permukiman Tepi Barat seperti halnya Israel menduduki Dataran Tinggi Golan dan Yerusalem Timur. “Saya akan memperluas kedaulatan Israel,” katanya. Dia mengungkapkan dirinya tidak membeda-bedakan antara blok permukiman dan permukiman yang terisolasi.

Politikus sayap kanan itu mendominasi perpolitikan Israel cukup lama. Saat ini dia bersaing ketat dengan pensiunan jenderal Benny Gantz. Netanyahu menganggap Gantz sebagai pemimpin lemah yang membahayakan keamanan Israel dengan memberikan konsesi wilayah kepada Palestina.

Pemilu kali ini sangat berat bagi Netanyahu karena dia berada di bawah bayang-bayang tudingan korupsi. Partai Netanyahu, Likud, yang berhaluan kanan sedang bersaing ketat dengan aliansi partai kanan-tengah Biru dan Putih. Namun partai lainnya, yang beberapa di antaranya mendukung pencaplokan wilayah permukiman Tepi Barat, bisa menjadi penentu ketika mereka berusaha membentuk koalisi pemerintahan.

Sementara itu pemerintahan AS Donald Trump sedang bersiap-siap untuk mengungkap rencana perdamaian di Timur Tengah yang telah lama ditunggu-tunggu. Pejabat AS menyebut perundingan ini akan berlaku adil. Pemerintahan Trump telah melakukan serangkaian tindakan yang membuat marah Palestina dan secara umum memihak Israel.

Pada 2017 Trump mengumumkan bahwa AS mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel, yang kontradiktif dengan kebijakan resmi AS selama puluhan tahun. Menanggapi hal tersebut, Abbas memutuskan hubungan dengan AS dan mengatakan bahwa AS tidak bisa lagi menjadi perantara perdamaian.

Tahun lalu AS berhenti berkontribusi ke Agensi Pekerjaan dan Pemulihan PBB untuk Pengungsi Palestina di Timur Dekat (Unrwa) yang telah membantu para pengungsi Palestina sejak 1949. Parahnya, pada Maret lalu, Presiden Trump secara resmi mengakui kedaulatan Israel atas Dataran Tinggi Golan

Credit sindonews.com

Turki Protes Rencana Netanyahu Caplok Permukiman Tepi Barat

Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu.

Foto: Ronen Zvulun/Pool Photo via AP

Benjamin Netanyahu berjanji mencaplok permukiman Tepi Barat bila terpilih lagi

CB, ANKARA -- Pemerintah Turki mengkritik rencana Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menganeksasi permukiman Israel di Tepi Barat. Hal itu hendak dilakukannnya jika terpilih kembali sebagai perdana menteri dalam pemilu Israel yang dijadwalkan diselenggarakan pada Selasa (9/4).

Menteri Luar Negeri Turki Mavelut Cavusoglu mengatakan Tepi Barat merupakan wilayah Palestina yang diduduki Israel. Pendudukan yang telah berlangsung sejak 1967 melanggar hukum internasional.

Oleh sebab itu, Cavusoglu mengecam janji Netanyahu yang hendak mencaplok wilayah tersebut guna memenangkan pemilu Israel. “Pernyataan Perdana Menteri Netanyahu yang tidak bertanggung jawab untuk mencari suara sebelum pemilihan Israel tidak dapat dan tidak akan mengubah fakta ini (Tepi Barat sebagai wilayah pendudukan),” ujarnya pada Ahad (7/4).

Juru bicara Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, Ibrahim Kalin, menyampaikan protes serupa. Dia mengaku ingin mengetahui bagaiamana Barat akan bereaksi terhadap rencana Netanyahu. “Akankah demokrasi Barat bereaksi atau akan mereka terus menentramkan? Malu pada mereka semua!” kata Kalin melalui akun Twitter pribadinya.

Pada Sabtu (6/4), Netanyahu bertanya mengapa Israel tidak menyatakan kedaulatan atas sebagaian besar permukiman yang dibangun di Tepi Barat. Sebab hal itu dilakukan terhadap Yerusalem Timur dan Dataran Tinggi Golan.

Netanyahu mengaku telah mendiskusikan hal tersebut. “Saya akan memperpanjang kedaulatan (Israel) dan saya tidak membedakan antara blok permukiman dan permukiman terisolasi,” ujarnya.

Israel mulai menduduki Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur, setelah memenangkan perang melawan negara-negara Arab, yakni Yordania, Suriah, dan Mesir pada 1967. Tepi Barat berhasil direbut Tel Aviv dari kekuasaan Yordania.

Sejak saat itu, Israel mulai meluncurkan proyek pembangunan permukiman Yahudi di Tepi Barat. Namun karena hukum internasional memandang Tepi Barat dan Yerusalem Timur sebagai wilayah pendudukan, maka segala aktivitas Israel di sana dianggap ilegal.

Kendati demikian, hal itu tak menyurutkan Israel untuk menggencarkan pembangunan permukiman di sana. Saat ini terdapat lebih dari 100 permukiman ilegal Israel di Tepi Barat. Permukiman itu dihuni sekitar 650 ribu warga Yahudi Israel.

Masifnya pembangunan permukiman ilegal, termasuk di Yerusalem Timur, dinilai menjadi penghambat terbesar untuk mewujudkan solusi dua negara antara Israel dan Palestina. Sebab Palestina menginginkan Tepi Barat, Yerusalem Timur, dan Jalur Gaza menjadi bagian dari negaranya di masa depan.

Credit republika.co.id

Reaksi Palestina Saat Netanyahu Ingin Caplok Tepi Barat

Kota Qalqilya di Tepi Barat Sungai Yordan, Palestina.

Foto: Wikipedia

Netanyahu akan bersaing dalam pemilu Selasa (9/4) besok.

CB, YERUSALEM -- Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berjanji, dirinya akan mencaplok permukiman Israel di Tepi Barat jika menang dalam pemilihan umum (pemilu) yang akan dilangsungkan pada 9 April 2019. Keputusan tersebut langsung membuat para pemimpin Palestina beraksi dengan keras.

Kepala negosiator Palestina dan pembantu dekat Presiden Palestina Mahmoud Abbas, Saeb Erekat mengatakan, Israel tidak akan berhenti melanggar hukum internasional selama mendapatkan dukungan terutama dari Amerika Serikat (AS).

"Israel akan terus melanggar hukum internasional selama masyarakat internasional terus memberikan penghargaan kepada Israel, terutama dengan dukungan Administrasi Trump dan dukungan pelanggaran Israel terhadap hal nasional dan hak asasi manusia rakyat Palestina," ujar Erekat.

Pejabat Hamas, Sami Abu Zuhri mendesak Otoritas Palestina menghentikan kerja sama keamanannya dengan Israel di Tepi Barat yang diduduki. Dia menegaskan, Israel tidak akan pernah mencaplok wilayah permukiman Tepi Barat.

"Mimpi Netanyahu untuk mencaplok Tepi Barat tidak akan pernah tercapai, dan kami tidak akan membiarkan itu terjadi. Sudah waktunya untuk menghentikan koordinasi keamanan dengan pendudukan, dan bersatu dalam menghadapi tantangan," kata Abu Zuhri.

Permukiman merupakan salah satu masalah paling panas dalam upaya untuk memulai kembali perundingan damai Israel-Palestina. Setelah puluhan tahun membangun permukiman, lebih dari 400 ribu warga Israel kini tinggal di Tepi Barat. Sementara, menurut Biro Statistik Palestina, terdapat 2,9 juta warga Palestina yang juga tinggal di Tepi Barat.

Sementara itu, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Koordinasi Urusan Kemanusian menyebut sekitar 212 ribu permukiman Israel tinggal di Yerusalem Timur. Palestina dan banyak negara menyatakan, konvensi Jenewa melarang permukiman dibangun di atas tanah yang direbut dalam perang. Namun Israel membantah hal tersebut, mereka menyebut pembangunan permukiman untuk kebutuhan keamanan, historis, dan politis.

Pernyataan Netanyahu tersebut menyangkut dengan serangkaian pengumuman dan perubahan kebijakan oleh Presiden AS Donald Trump yang dianggap menguntungkan Israel. Pada Maret lalu, Trump memutuskan untuk mengakui kedaulatan Israel atas Dataran Tinggi Golan. Dataran Golan merupakan wilayah yang direbut Israel dari Suriah pada Perang 1967. Aneksasi Golan juga dilakukan Israel pada 1981, tetapi hal itu tidak akui secara internasional. Suriah meminta Israel mengembalikan wilayahnya.

Kemudian pada Desember 2017, AS mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan memindahkan kedutaan besarnya di kota tersebut. Kedua keputusan ini sangat menguntungkan Israel, dan membuat geram para pemimpin serta rakyat Palestina. Melalui langkah AS yang mengakui Yerusalem dan Dataran Tinggi Golan, maka Israel akan merasa semakin berani untuk mengadvokasi perluasan wilayah kedaulatan.

Departemen Luar Negeri AS enggan berkomentar terhadap pernyataan Netanyahu tersebut. Upaya Netanyahu ini disebut untuk menarik suara sayap kanan. Apalagi, selama masa kampanye pemilu, Netanyahu dituduh telah melakukan korupsi. Netanyahu membantah melakukan kesalahan dalam tiga kasus dugaan suap dan penipuan.

Credit republika.co.id

Netanyahu: Negara Palestina Merdeka Tidak Akan Pernah Terbentuk

TEL AVIV - Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu kembali menggunakan isu Palestina sebagai alat dalam kampanyenya. Netanyahu akan kembali bertarung dalam pemilihan pemilihan umum, yang dijadwalakan akan digelar pada pekan depan.

Dalam sebuah wawancara dengan Arutz 7, sebuah media berbahasa Ibrani, Netanyahu menegaskan bahwa jika terpilih kembali, dia tidak akan membiarkan pembentukan negara Palestina merdeka.

"Negara Palestina tidak akan dibentuk, tidak seperti yang dibicarakan orang. Itu tidak akan terjadi," kata Netanyahu dalam wawancara tersebut, seperti dilansir Spuntik pada Senin (8/4).

Sementara itu, sebelumnya, Netanyahu bersumpah untuk sepenuhnya mencaplok Tepi Barat, jika ia memenangkan pemilihan umum Israel. Dia mengatakan akan memberlakukan kedaulatan atas permukiman di Yudea dan Samaria di Tepi Barat, jika dia menang dalam pemilihan umum pekan depan.

Pria yang merupakan pemimpin partai sayap kanan Israel, Likud, mengatakan pemerintahannya berikutnya tidak akan memisahkan antara blok permukiman besar Israel dan pos-pos kecil di Tepi Barat.

"Bahkan tidak ada satu pemukiman pun yang akan dievakuasi dan wilayah lembah Yordania akan tetap berada di tangan kita," ungkapnya.

Credit sindonews.com

PM Israel Netanyahu Mau Caplok Tepi Barat Jika Terpilih Lagi

Presiden AS Donald Trump memberikan dekrit kepada PM Israel Benjamin Netanyahu, yang mengakui Dataran Tinggi Golan milik Israel, 25 Maret 2019.[REUTERS]

CB, Jakarta - PM Israel Benjamin Netanyahu mengatakan akan menganeksasi permukiman di Tepi Barat, Palestina, jika dia menang pemilu untuk masa jabatan kedua.
Dalam wawancara dengan Channel 21 pada Sabtu, Netanyahu menjanjikan pendudukan lebih luas wilayah Palestina tiga hari menjelang pemilu pada 9 April, seperti dikutip dari Reuters, 7 April 2019.
"Siapa bilang kami tidak akan melakukannya?" kata Netanyahu ketika ditanya kenapa tidak mencaplok Tepi Barat seperti Dataran Tinggi Golan.
"Kami sedang mengarah ke sana dan membahasnya," tambahnya.

"Anda bertanya apakah kami maju ke tahap berikutnya, jawabannya adalah ya, kami akan bergerak ke tahap berikutnya. Saya akan memperluas kedaulatan (Israel) dan saya tidak membedakan antara blok permukiman dan permukiman terisolasi."
Benjamin Netanyahu, tokoh politik senior sayap kanan Israel, ingin menancapkan kembali kekuasaannya dari saingan beratnya mantan petinggi jenderal Benny Gantz, yang maju dari kubu sentris.
Namun Netanyahu terjerat isu korupsi, berupaya meraup dukungan kubu garis keras dengan mengutamakan isu aneksasi.

Presiden Palestina Mahmoud Abbas (kiri), berjabat tangan dengan PM Israel Benjamin Netanyahu pada pemakaman Shimon Peres di Yerusalem, 30 September 2016. Pemakaman ini dihadiri oleh ribuan pengagum dan puluhan pejabat internasional. AP
Menanggapi rencana Netanyahu, juru runding Palestina sekaligus ajudan dekat Presiden Mahmoud Abbas mengatakan, "Israel akan kembali melanggar hukum internasional seiring komunitas internasional memberikan Israel kekebalan, terutama dari dukungan pemerintahan Trump."

Sementara pejabat Hamas di Gaza, Sami Abu Zuhri, menyarankan Abbas agar menghentikan kerja sama keamanan dengan Israel di Tepi Barat.
"Mimpi Netanyahu untuk menganeksasi Tepi Barat tidak akan pernah tercapai dan kami tidak akan membiarkannya terwujud," katanya.
Sami menyerukan agar Otoritas Palestina (Tepi Barat) bersatu dengan Gaza untuk menghadapi Israel.
Permukiman adalah bola panas dalam konflik Palestina-Israel sejak perundingan berakhir buntu pada 2014.

Kini ada lebih dari 400.000 permukiman Israel di Tepi Barat menurut data Israel, dan 2,9 juta Palestina menurut Biro Statistik Palestina. Sementara PBB mencatat ada 212.000 pemukim Israel tinggal di Yerusalem Timur.
Palestina dan banyak negara dunia mengatakan permukiman yang dibangun Israel melanggar Konvensi Jenewa, yang melarang pembangunan di tanah rampasan perang. Namun Israel menegaskan tanah Tepi Barat, Palestina, adalah hak mereka berdasarkan fakta kitab suci, isu keamanan, kilas sejarah dan hubungan politik di sana.

Credit tempo.co

Trump Beber Alasan Keputusan AS Akui Golan Wilayah Israel

Presiden AS Donald Trump. (REUTERS/Jim Young).

Jakarta, CB -- Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan dia membuat keputusan untuk mengakui dataran tinggi Golan merupakan bagian dari Israel tahun 1981 setelah mempelajari sejarah secara kilat.

Ketika berbicara dalam pertemuan Koalisi Yahudi Republik di Las Vegas, Trump mengatakan ia membuat keputusan cepat itu dalam diskusi dengan para penasehat perdamaian mengenai Timur Tengah, termasuk Duta Besar AS untuk Israel David Friedman, dan mantunya Jared Kushner.

"Saya katakan, Sobat berilah masukan tentang sejarah sedikit, cepat. Ingin bergerak cepat. Saya punya banyak tugas mengerjakan soal China, Korea Utara, Berilah saya dengan cepat," kata Trump yang mengundang tawa hadirin dalam pertemuan itu seperti dikutip dari Reuters, Minggu (7/4).

"Bagaimana Anda menyukai gagasan saya mengakui dengan tepat apa yang kita bicarakan," ujar Trump, menceritakan kembali pembicaraan tersebut.

Trump menyatakan keputusan itu sudah diambil dengan cepat. "Kami membuat keputusan cepat. Dan kami membuat keputusan-keputusan baik."

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sebelumnya mengunjungi Trump pada 25 Maret. Dalam pertemuan itu, Trump menandatangani pernyataan secara resmi atas pengakuan AS kepada Golan sebagai wilayah Israel.

Langkah yang diumumkan Trump lewat cuitan bebebrapa hari sebelumnya itu dinilai banyak pihak sebagai upaya AS untuk mendorong Netanyahu kembali terpilih dalam pemilihan pada 9 April.

Sekadar diketahui Israel menguasai Golan dalam perang Timur Tengah tahun 1967 dan mencaploknya tahun 1981 dalam suatu langkah yang tak diakui internasional.

Netanyahu sedang berjuang untuk keberlangsungan masa depan politiknya melawan Jenderal Benny Gantz, yang masih pemula di bidang politik.

Credit cnnindonesia.com