Credit republika.co.id
Rabu, 27 Maret 2019
Warga Suriah Protes Trump Akui Dataran Tinggi Golan Milik Israel
QUNEITRA
- Puluhan warga Suriah pada hari Selasa waktu setempat berkumpul di
kota al-Baath, Quneitra selatan, untuk memprotes pengakuan Amerika
Serikat (AS) atas Dataran Tinggi Golan Suriah sebagai bagian dari
Israel.
Mengibarkan bendera Suriah, para warga meneriakkan slogan-slogan yang menekankan bahwa Dataran Tinggi Golan adalah bagian dari wilayah Suriah dan membawa spanduk bertuliskan "Kita semua untuk Golan" dan "Golan adalah daerah Suriah."
Kemarahan itu datang terhadap keputusan Presiden AS Donald Trump untuk mengakui Dataran Tinggi Golan sebagai wilayah Israel.
Mengibarkan bendera Suriah, para warga meneriakkan slogan-slogan yang menekankan bahwa Dataran Tinggi Golan adalah bagian dari wilayah Suriah dan membawa spanduk bertuliskan "Kita semua untuk Golan" dan "Golan adalah daerah Suriah."
Kemarahan itu datang terhadap keputusan Presiden AS Donald Trump untuk mengakui Dataran Tinggi Golan sebagai wilayah Israel.
"Tanah ini memiliki pemilik dan tidak terkait dengan cara apa pun dengan entitas Zionis (Israel). Itu dibentengi oleh rakyatnya dan suatu hari nanti pasti akan dibebaskan," ucapnya.
Quneitra berbatasan dengan Dataran Tinggi Golan dan ada persimpangan antara Quneitra dan Dataran Tinggi Golan yang dijalankan oleh Pasukan Pengamat PBB, UNDOF.
Persimpangan itu telah ditutup selama bertahun-tahun selama krisis Suriah tetapi dibuka kembali pada Oktober tahun lalu.
Penyeberangan Quneitra adalah satu-satunya penyeberangan bagi warga Suriah di Dataran Tinggi Golan yang diduduki Israel untuk memasuki Suriah, tetapi orang-orang di pihak Suriah tidak diizinkan memasuki Dataran Tinggi Golan.
Siswa-siswa Suriah dari Dataran Tinggi Golan menggunakan persimpangan sebelum krisis Suriah untuk belajar di Suriah.
Juga, ada pernikahan antara warga Suriah di Golan dan Quneitra di masa lalu.
Pasukan UNDOF pertama kali dikerahkan antara Suriah dan Dataran Tinggi Golan pada tahun 1974 untuk memisahkan pasukan Suriah dan Israel setelah negara Zionis itu menduduki Dataran Tinggi Golan selama perang 1967.
Sehari sebelumnya, Kementerian Luar Negeri Suriah mengutuk pengakuan Trump atas Dataran Tinggi Golan Suriah sebagai wilayah Israel.
Kementerian itu mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa langkah Trump adalah pelanggaran mencolok terhadap kedaulatan Suriah, menambahkan bahwa pemerintah Suriah sepenuhnya menolak keputusan itu dan Dataran Tinggi Golan akan selalu tetap sebagai wilayah Suriah.
"Trump tidak memiliki hak hukum untuk melegitimasi pendudukan tanah orang lain dengan paksa," kata kementerian itu.
Mengakui kedaulatan Israel atas Dataran Tinggi Golan telah menjadi tuntutan baru-baru ini oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, yang terjadi beberapa bulan setelah pemerintahan Trump memindahkan kedutaan AS di Israel dari Tel Aviv ke kota Yerusalem yang diperebutkan.
Credit sindonews.com
Yaman Merugi Rp 700 Triliun Akibat Perang
CB, Jakarta - Yaman menderita kerugian US$ 50 miliar atau Rp 708 triliun sejak perang Yaman pecah pada wal 2015 silam.
Menteri Perencanaan dan Kerja Sama Internasional Yaman, Najib Al Awaj, mengungkapkan hal ini saat pidato dalam acara rekonstruksi dan pemulihan ekonomi untuk 2019-2020, di Aden, dikutip dari Middle East Monitor, 26 Maret 2019.
Seminar tersebut dihadiri oleh Kepala Delegasi UE untuk Yaman, Antonia Calvo, perwakilan dari Pusat Bantuan Kemanusiaan King Salman, Bulan Sabit Merah Emirates dan pihak donor lainnya.
Al Awaj juga menambahkan bahwa ratusan ribu karyawan sektor swasta kehilangan pekerjaan sebagai akibat dari penurunan produksi.
"Penurunan produksi menyebabkan warga kehilangan sekitar dua pertiga dari pendapatan mereka karena inflasi tinggi, devaluasi mata uang nasional, dan peningkatan tingkat kemiskinan hingga sekitar 78 persen dari populasi. Juga, sekitar 60 persen populasi menderita kekurangan makanan," katanya.
Dalam foto 25 Agustus 2018 ini, bayi yang kekurangan gizi, Zahra, digendong oleh ibunya, di desa al-Mashraqah, Aslam, Haji, Yaman. Perang saudara Yaman telah menghancurkan kemampuan negara yang sudah rapuh itu untuk memberi makan penduduknya. Sekitar 2,9 juta wanita dan anak-anak mengalami kekurangan gizi akut, 400.000 anak lainnya berjuang untuk hidup dari kelaparan. (Foto AP / Hammadi Issa)
Al Awaj menjelaskan ada penurunan tajam pada sistem layanan kebutuhan dasar, terutama air minum, kesehatan, listrik, dan pendidikan. Selain itu, 22 juta orang membutuhkan bantuan kemanusiaan, termasuk sekitar 3 juta orang terlantar di dalam negeri.
Gulftimes melaporkan, mengutip data yang dipaparkan Al Awaj, bahwa ada peningkatan tingkat kemiskinan hingga sekitar 78 persen dari populasi dan sekitar 60 persen populasi kekurangan makanan.
Selama hampir lima tahun, Yaman dilanda perang saudara antara pasukan pro pemerintah dan militan Houthi, yang telah mengendalikan provinsi, termasuk ibu kota Sana'a, sejak September 2014.
Menteri Perencanaan dan Kerja Sama Internasional Yaman, Najib Al Awaj, mengungkapkan hal ini saat pidato dalam acara rekonstruksi dan pemulihan ekonomi untuk 2019-2020, di Aden, dikutip dari Middle East Monitor, 26 Maret 2019.
Seminar tersebut dihadiri oleh Kepala Delegasi UE untuk Yaman, Antonia Calvo, perwakilan dari Pusat Bantuan Kemanusiaan King Salman, Bulan Sabit Merah Emirates dan pihak donor lainnya.
Al Awaj juga menambahkan bahwa ratusan ribu karyawan sektor swasta kehilangan pekerjaan sebagai akibat dari penurunan produksi.
"Penurunan produksi menyebabkan warga kehilangan sekitar dua pertiga dari pendapatan mereka karena inflasi tinggi, devaluasi mata uang nasional, dan peningkatan tingkat kemiskinan hingga sekitar 78 persen dari populasi. Juga, sekitar 60 persen populasi menderita kekurangan makanan," katanya.
Dalam foto 25 Agustus 2018 ini, bayi yang kekurangan gizi, Zahra, digendong oleh ibunya, di desa al-Mashraqah, Aslam, Haji, Yaman. Perang saudara Yaman telah menghancurkan kemampuan negara yang sudah rapuh itu untuk memberi makan penduduknya. Sekitar 2,9 juta wanita dan anak-anak mengalami kekurangan gizi akut, 400.000 anak lainnya berjuang untuk hidup dari kelaparan. (Foto AP / Hammadi Issa)
Al Awaj menjelaskan ada penurunan tajam pada sistem layanan kebutuhan dasar, terutama air minum, kesehatan, listrik, dan pendidikan. Selain itu, 22 juta orang membutuhkan bantuan kemanusiaan, termasuk sekitar 3 juta orang terlantar di dalam negeri.
Gulftimes melaporkan, mengutip data yang dipaparkan Al Awaj, bahwa ada peningkatan tingkat kemiskinan hingga sekitar 78 persen dari populasi dan sekitar 60 persen populasi kekurangan makanan.
Selama hampir lima tahun, Yaman dilanda perang saudara antara pasukan pro pemerintah dan militan Houthi, yang telah mengendalikan provinsi, termasuk ibu kota Sana'a, sejak September 2014.
Credit tempo.co
Senat Amerika Serikat Ingin Tingkatkan Hubungan dengan Taiwan
CB, Jakarta - Anggota
senat Amerika Serikat dari Partai Republik dan Partai Demokrat sepakat
merancang undang-undang yang akan meningkatkan hubungan bilateral
Amerika Serikat dengan Taiwan. Rencana senat Amerika Serikat ini, dikhawatirkan akan membuat ketegangan dengan Cina.
Dikutip dari reuters.com, Rabu, 27 Maret 2019, anggota senat Bob Menendez, yang berasal dari Partai Demokrat dan berpengaruh di Komite Hubungan Luar Negeri, bersama Tom Cotton anggota senat Partai Republik dan Ted Cruz serta senat dari partai Demokrat Catherine Cortez Masto dan Chris Coons, kompak mengajukan rancangan undang-undang Taiwan.
Michael McCaul politikus Partai Republik di Komite Hubungan Luar Negeri berencana memperkenalkan langkah-langkah untuk mendukung rancangan undang-undang ini ke DPR. Melalui rancangan undang-undang ini, maka Presiden Amerika Serikat Donald Trump akan diberikan mandat untuk mengevaluasi hubungan Amerika Serikat dengan Taiwan, berkoordinasi dengan Kementerian Pertahanan Amerika Serikat untuk melakukan latihan militer gabungan dengan Taiwan dan dukungan bagi penjualan senjata ke Taiwan.
"Legislasi ini akan memperdalam keamanan Amerika Serikat - Taiwan,
ekonomi dan hubungan di bidang budaya. Pada saat yang sama, mengirimkan
sebuah pesan kalau sikap agresif Cina ke Taiwan tidak akan ditoleransi,"
kata Cotton.
Agar rancangan undang-undang ini bisa berkekuatan hukum, maka rancangan undang-undang ini harus disahkan oleh Senat dan DPR serta ditanda-tangani oleh Presiden Trump. Rangkaian proses ini kemungkinan akan membuat Beijing kecewa dan mengancam kesepakatan perang dagang antara kedua negara dengan menaikkan tarif impor.
Taiwan adalah salah satu wilayah Cina yang berkembang paling pesat. Beijing sebelumnya sudah kecewa dengan Amerika Serikat yang melakukan patroli di Laut Cina Selatan, sebuah wilayah laut yang masih dipersengketakan oleh Cina dan sejumlah negara ASEAN.
Washington tidak memiliki hubungan resmi dengan Taiwan. Hubungan keduanya hanya diikat oleh hukum untuk memperkuat Taiwan dan memasok senjata ke wilayah itu. Catatan Pentagon memperlihatkan, Washington sejak 2010 sudah menjual senjata lebih dari US$15 miliar atau Rp 213 triliun ke Taiwan.
Dikutip dari reuters.com, Rabu, 27 Maret 2019, anggota senat Bob Menendez, yang berasal dari Partai Demokrat dan berpengaruh di Komite Hubungan Luar Negeri, bersama Tom Cotton anggota senat Partai Republik dan Ted Cruz serta senat dari partai Demokrat Catherine Cortez Masto dan Chris Coons, kompak mengajukan rancangan undang-undang Taiwan.
Michael McCaul politikus Partai Republik di Komite Hubungan Luar Negeri berencana memperkenalkan langkah-langkah untuk mendukung rancangan undang-undang ini ke DPR. Melalui rancangan undang-undang ini, maka Presiden Amerika Serikat Donald Trump akan diberikan mandat untuk mengevaluasi hubungan Amerika Serikat dengan Taiwan, berkoordinasi dengan Kementerian Pertahanan Amerika Serikat untuk melakukan latihan militer gabungan dengan Taiwan dan dukungan bagi penjualan senjata ke Taiwan.
Agar rancangan undang-undang ini bisa berkekuatan hukum, maka rancangan undang-undang ini harus disahkan oleh Senat dan DPR serta ditanda-tangani oleh Presiden Trump. Rangkaian proses ini kemungkinan akan membuat Beijing kecewa dan mengancam kesepakatan perang dagang antara kedua negara dengan menaikkan tarif impor.
Taiwan adalah salah satu wilayah Cina yang berkembang paling pesat. Beijing sebelumnya sudah kecewa dengan Amerika Serikat yang melakukan patroli di Laut Cina Selatan, sebuah wilayah laut yang masih dipersengketakan oleh Cina dan sejumlah negara ASEAN.
Washington tidak memiliki hubungan resmi dengan Taiwan. Hubungan keduanya hanya diikat oleh hukum untuk memperkuat Taiwan dan memasok senjata ke wilayah itu. Catatan Pentagon memperlihatkan, Washington sejak 2010 sudah menjual senjata lebih dari US$15 miliar atau Rp 213 triliun ke Taiwan.
Credit tempo.co
Korban Tewas Pembantaian Muslim Mali Naik Jadi 157
BAMAKO
- Seorang juru bicara pemerintah Mali mengatakan korban tewas dalam
serangan terhadap penduduk desa di Mali tengah pada hari Sabtu oleh
orang-orang bersenjata tak dikenal telah meningkat menjadi 157. Ia juga
membenarkan serangan tersebut sebagai salah satu kekejaman terbaru di
negara yang dilanda oleh kekerasan etnis itu.
Serangan tersebut terjadi ketika misi Dewan Keamanan PBB mengunjungi negara penghasil emas Afrika Barat itu untuk mencari solusi bagi kekerasan yang telah menewaskan ratusan warga sipil tahun lalu dan menyebar ke seluruh wilayah Sahel di Afrika Barat.
Seorang pejabat dari kota terdekat mengatakan pada hari Sabtu bahwa orang-orang bersenjata, berpakaian tradisional seperti suku pemburu Donzo, menyerang desa-desa yang dihuni oleh suku penggembala Fulani. Banyak dari mereka mencurigai suku Fulani menyembunyikan para ekstrimis Islam, tuduhan yang disangkal oleh Fulani.
Serangan tersebut terjadi ketika misi Dewan Keamanan PBB mengunjungi negara penghasil emas Afrika Barat itu untuk mencari solusi bagi kekerasan yang telah menewaskan ratusan warga sipil tahun lalu dan menyebar ke seluruh wilayah Sahel di Afrika Barat.
Seorang pejabat dari kota terdekat mengatakan pada hari Sabtu bahwa orang-orang bersenjata, berpakaian tradisional seperti suku pemburu Donzo, menyerang desa-desa yang dihuni oleh suku penggembala Fulani. Banyak dari mereka mencurigai suku Fulani menyembunyikan para ekstrimis Islam, tuduhan yang disangkal oleh Fulani.
Pasukan Prancis melakukan intervensi di Mali, bekas koloninya pada 2013 untuk mendorong mundur gerakan kelompok-kelompok ekstrimis itu dari gurun utara. Tetapi gerilyawan sejak itu telah berkumpul kembali dan memperluas kehadiran mereka ke Mali tengah dan negara-negara tetangga.
Sekitar 4.500 tentara Prancis tetap bermarkas di Sahel yang lebih luas, kebanyakan dari mereka di Mali. Amerika Serikat (AS) juga memiliki ratusan tentara di wilayah tersebut.
Credit sindonews.com
Penyerangan Kedubes Korut, Spanyol Keluarkan Surat Penangkapan Internasional
MADRID
- Hakim Pengadilan Nasional Spanyol, Jose de la Mata, mengeluarkan
surat perintah penangkapan internasional untuk dua tersangka pelaku
serangan terhadap kedutaan Korea Utara (Korut) di Madrid pada Februari
lalu. Hal itu dikatakan dinas pers pengadilan.
Tujuh anggota geng beranggotakan 10 orang yang menyerang kedutaan Korut pada 22 Februari telah diadili. Hakim menuntut mereka dengan penahanan ilegal, perampokan dengan kekerasan dan intimidasi, dan keanggotaan dalam geng kriminal di antara tuntutan kejahatan lainnya.
"Dua surat perintah penangkapan internasional telah dikeluarkan, termasuk satu untuk pemimpin geng," pejabat itu menjelaskan seperti dikutip dari Sputnik, Rabu (27/3/2019).
Tujuh anggota geng beranggotakan 10 orang yang menyerang kedutaan Korut pada 22 Februari telah diadili. Hakim menuntut mereka dengan penahanan ilegal, perampokan dengan kekerasan dan intimidasi, dan keanggotaan dalam geng kriminal di antara tuntutan kejahatan lainnya.
"Dua surat perintah penangkapan internasional telah dikeluarkan, termasuk satu untuk pemimpin geng," pejabat itu menjelaskan seperti dikutip dari Sputnik, Rabu (27/3/2019).
Credit sindonews.com
Enam Kota di Jerman Terima Ancaman Bom
MAINZ
- Polisi di Jerman mengevakuasi beberapa bangunan di enam kota pada
hari Selasa (26/3/2019) setelah sebuah ancaman bom dikirimkan ke email
seorang pejabat. Namun, setelah menggeledah bangunan, polisi di
setidaknya empat kota mengatakan mereka tidak menemukan sesuatu yang
mencurigakan.
"Para pejabat di Kaiserslautern, Chemnitz, Rendsburg, Augsburg, Gottingen dan Neunkirchen menerima ancaman bom ke kotak masuk email umum mereka," kata polisi seperti dikutip dari NBC News.
Di Gottingen, para pejabat menggeledah bangunan dan membuka kembali jalan-jalan di daerah itu sekitar dua jam kemudian. Balai kota tetap ditutup untuk hari itu, polisi mengumumkan dalam sebuah tweet.
"Para pejabat di Kaiserslautern, Chemnitz, Rendsburg, Augsburg, Gottingen dan Neunkirchen menerima ancaman bom ke kotak masuk email umum mereka," kata polisi seperti dikutip dari NBC News.
Di Gottingen, para pejabat menggeledah bangunan dan membuka kembali jalan-jalan di daerah itu sekitar dua jam kemudian. Balai kota tetap ditutup untuk hari itu, polisi mengumumkan dalam sebuah tweet.
Di kota Rendsburg, Jerman utara, balai kota setempat juga dievakuasi pagi ini setelah menerima email, kata polisi.
Harian Bild Jerman mengutip seorang polisi mengatakan tingkat ancaman tidak berubah. Pada bulan Januari, pengadilan di tiga kota Jerman menerima ancaman bom tetapi tidak ada ledakan yang terjadi.
Credit sindonews.com
Pentagon Sangkal Opsi Militer di Venezuela
WASHINGTON
- Amerika Serikat (AS) tidak berusaha untuk menyelesaikan krisis
Venezuela secara militer. Hal itu dikatakan oleh penjabat Menteri
Pertahanan AS Patrick Shanahan dalam sidang kongres pada 26 Maret.
"Bukan itu pemahaman saya", kata Shanahan ketika ditanya apakah pemerintahan Trump bermaksud untuk mencapai resolusi militer dari krisis di Venezuela seperti dikutip dari Sputnik, Rabu (27/3/2019).
Sebelumnya Presiden AS Donald Trump menegaskan bahwa ia belum mengesampingkan potensi penggunaan kekuatan militer untuk melengserkan Presiden Venezuela Nicolas Maduro dari kekuasaan jika perlu.
"Bukan itu pemahaman saya", kata Shanahan ketika ditanya apakah pemerintahan Trump bermaksud untuk mencapai resolusi militer dari krisis di Venezuela seperti dikutip dari Sputnik, Rabu (27/3/2019).
Sebelumnya Presiden AS Donald Trump menegaskan bahwa ia belum mengesampingkan potensi penggunaan kekuatan militer untuk melengserkan Presiden Venezuela Nicolas Maduro dari kekuasaan jika perlu.
Credit sindonews.com
AS Kecam Kehadiran Pasukan Rusia di Venezuela
Ilustrasi demonstrasi di Venezuela. (REUTERS/Carlos Garcia Rawlins)
Jakarta, CB -- Pemerintah Amerika Serikat mencurigai niat Rusia yang mengirim dua pesawat dan sejumlah orang yang diduga adalah tentara serta beberapa perangkat ke Venezuela.
Mereka menuduh Presiden Venezuela, Nicolas Maduro, justru mengingkari
janji dengan melibatkan pihak luar dalam menangani krisis politik di
negara itu.
"AS mengecam pengerahan pesawat dan prajurit Rusia ke Caracas, yang merupakan kontradiksi Nicolas Maduro dan Rusia untuk tidak mencampuri urusan Venezuela dan ini malah meningkatkan ketegangan situasi," demikian pernyataan seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri AS, seperti dilansir Reuters, Selasa (26/3).
Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo, menyatakan sudah mengontak Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, dan menyatakan mereka tidak akan tinggal diam melihat situasi di Venezuela.
Lavrov menuduh AS merencanakan kudeta untuk menggulingkan Maduro. Pernyataan Lavrov itu disampaikan sehari setelah Rusia dilaporkan menurunkan sedikitnya seratus personel militernya ke Venezuela, termasuk Kepala Staf Pasukan Lapangan, Vasily Tonkoshkurov. Rusia juga mengerahkan 35 ton peralatan menggunakan pesawat kargo Antonov AN-124 ke Caracas.
"AS mengecam pengerahan pesawat dan prajurit Rusia ke Caracas, yang merupakan kontradiksi Nicolas Maduro dan Rusia untuk tidak mencampuri urusan Venezuela dan ini malah meningkatkan ketegangan situasi," demikian pernyataan seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri AS, seperti dilansir Reuters, Selasa (26/3).
Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo, menyatakan sudah mengontak Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, dan menyatakan mereka tidak akan tinggal diam melihat situasi di Venezuela.
Lavrov menuduh AS merencanakan kudeta untuk menggulingkan Maduro. Pernyataan Lavrov itu disampaikan sehari setelah Rusia dilaporkan menurunkan sedikitnya seratus personel militernya ke Venezuela, termasuk Kepala Staf Pasukan Lapangan, Vasily Tonkoshkurov. Rusia juga mengerahkan 35 ton peralatan menggunakan pesawat kargo Antonov AN-124 ke Caracas.
Menurut seorang juru bicara Komando Selatan Angkatan Bersenjata AS,
Armando Hernandez, keberadaan tentara Rusia di Venezuela sama saja
menghambat aspirasi warga setempat yang mengharapkan demokrasi.
"Rezim saat ini dibantu dan didukung oleh negara-negara seperti Kuba dan Rusia, untuk terus menekan pelaku demokrasi di Venezuela," kata Hernandez.
Menurut sumber di Kementerian Penerangan Venezuela, kehadiran sejumlah prajurit Rusia hanya untuk membantu perawatan alat utama sistem persenjataan yang dibeli dari negara itu.
"Rezim saat ini dibantu dan didukung oleh negara-negara seperti Kuba dan Rusia, untuk terus menekan pelaku demokrasi di Venezuela," kata Hernandez.
Menurut sumber di Kementerian Penerangan Venezuela, kehadiran sejumlah prajurit Rusia hanya untuk membantu perawatan alat utama sistem persenjataan yang dibeli dari negara itu.
Sedangkan
Menteri Luar Negeri Venezuela, Jorge Arreaza, menyatakan negara asing
tidak bisa mengatur dengan siapa mereka harus bekerja sama.
"Sinisme memang bagian dari Amerika Serikat. Dengan anggaran pertahanan ratusan miliar dolar, mereka mencoba ikut campur terkait kerja sama teknis antara Rusia dan Venezuela," cuit Arreaza melalui akun Twitter.
Sejak Venezuela masuk dalam pusaran krisis, Maduro mencari bantuan kepada China, Kuba, dan Rusia.
Krisis Venezuela terus memburuk terutama setelah pemimpin oposisi, Juan Guaido, mendeklarasikan diri sebagai presiden interim pada Januari lalu. Deklarasi itu dilakukan Guaido selaku Ketua Majelis Nasional Venezuela, sebagai bentuk penentangan terhadap kepemimpinan Maduro.
"Sinisme memang bagian dari Amerika Serikat. Dengan anggaran pertahanan ratusan miliar dolar, mereka mencoba ikut campur terkait kerja sama teknis antara Rusia dan Venezuela," cuit Arreaza melalui akun Twitter.
Sejak Venezuela masuk dalam pusaran krisis, Maduro mencari bantuan kepada China, Kuba, dan Rusia.
Krisis Venezuela terus memburuk terutama setelah pemimpin oposisi, Juan Guaido, mendeklarasikan diri sebagai presiden interim pada Januari lalu. Deklarasi itu dilakukan Guaido selaku Ketua Majelis Nasional Venezuela, sebagai bentuk penentangan terhadap kepemimpinan Maduro.
Langkah Guaido itu langsung didukung sedikitnya 50 negara, termasuk Amerika Serikat dan Uni Eropa.
Credit cnnindonesia.com
AS: Rusia kerahkan ahli siber ke Venezuela
Presiden Venezuela Nicolas Maduro
berpartisipasi dalam sebuah konferensi video dengan anggota pemerintahan
dan anggota komando tinggi militer di Karakas, Venezuela, Jumat
(15/3/2019). ANTARA FOTO/Miraflores Palace/Handout via REUTERS/cfo
(REUTERS/HANDOUT)
Washington (CB) - Kontingen militer Rusia yang tiba di Venezuela selama akhir pekan menuai kecaman Amerika Serikat.
Pengerahan tersebut diyakini menyelundupkan pasukan khusus, termasuk "personel keamanan siber", kata pejabat AS kepada Reuters, Selasa.
Pejabat, yang meminta namanya dirahasiakan, mengatakan Amerika Serikat masih mengevaluasi pengerahan pasukan Rusia, yang Washington sebut sebagai "eskalasi sembrono" dalam situasi di Venezuela.
Dua pesawat angkatan udara Rusia yang mengangkut hampir 100 pasukan mendarat di luar Karakas pada Sabtu, menurut laporan media setempat. Mereka datang dua bulan setelah pemerintahan Trump mencabut dukungan bagi Presiden Nicolas Maduro.
Pemerintahan Trump mengakui pemimpin oposisi Juan Guaido sebagai presiden Venezuela yang sah dan meminta Maduro untuk mundur dari kursi kepresidenan. Rusia melihat sikap tersebut sebagai kudeta dukungan AS terhadap pemerintah sosialis Venezuela.
Penafsiran AS, bahwa kontingen Rusia beranggotakan ahli keamanan siber dan ahli-ahli "bidang terkait", menunjukkan bahwa kontingen tersebut kemungkinan bermaksud membantu loyalis Maduro melakukan pengawasan serta perlindungan infrastruktur siber pemerintah.
Pengerahan tersebut diyakini menyelundupkan pasukan khusus, termasuk "personel keamanan siber", kata pejabat AS kepada Reuters, Selasa.
Pejabat, yang meminta namanya dirahasiakan, mengatakan Amerika Serikat masih mengevaluasi pengerahan pasukan Rusia, yang Washington sebut sebagai "eskalasi sembrono" dalam situasi di Venezuela.
Dua pesawat angkatan udara Rusia yang mengangkut hampir 100 pasukan mendarat di luar Karakas pada Sabtu, menurut laporan media setempat. Mereka datang dua bulan setelah pemerintahan Trump mencabut dukungan bagi Presiden Nicolas Maduro.
Pemerintahan Trump mengakui pemimpin oposisi Juan Guaido sebagai presiden Venezuela yang sah dan meminta Maduro untuk mundur dari kursi kepresidenan. Rusia melihat sikap tersebut sebagai kudeta dukungan AS terhadap pemerintah sosialis Venezuela.
Penafsiran AS, bahwa kontingen Rusia beranggotakan ahli keamanan siber dan ahli-ahli "bidang terkait", menunjukkan bahwa kontingen tersebut kemungkinan bermaksud membantu loyalis Maduro melakukan pengawasan serta perlindungan infrastruktur siber pemerintah.
Credit antaranews.com
Listrik padam di Venezuela membuat jalanan lengang
Presiden Venezuela Nicolas Maduro
berpartisipasi dalam sebuah konferensi video dengan anggota pemerintahan
dan anggota komando tinggi militer di Caracas, Venezuela, Jumat
(15/3/2019). (REUTERS/HANDOUT)
"Bagaimana saya bisa tahu, jika tak ada
listrik dan tak ada Internet?" demikian pertanyaan seorang asisten
dokter gigi Yolanda Gonzalez (50). Ia sedang menunggu bus di dekat plaza
Caracas. "Pasokan listrik akan bertambah parah, lihat saja!"
Venezuela telah dirundung krisis politik dan ekonomi yang makin dalam. Pemerintah Sosialis di bawah Presiden Nicolas Maduro, yang menyalahkan Amerika Serikat dan oposisi sebagai penyebab listrik padam sebelumnya, sekarang menuduh "serangan" terhadap sistem kelistrikan sebagai penyebab pemadaman yang pertama terjadi pada Senin (25/3).
Pemadaman listrik tersebut mengguncang kegiatan usaha, menjerumuskan bandar udara utama di Caracas ke dalam kegelapan dan membuat pelaju terdampar di Caracas.
Listrik padam itu terjadi di tengah ketegangan dengan Amerika Serikat sehubungan dengan kedatangan pesawat militer Rusia pada akhir pekan, yang membuat Washington menuduh Moskow "meningkatkan ketegangan" di Venezuela.
Rusia, yang memiliki penanaman modal besar di sektor energi di Venezuela, negara anggota OPEC, tetap menjadi sekutu kuat Presiden Maduro, kata Reuters --yang dipantau Antara di Jakarta, Selasa malam. Sementara itu Amerika Serikat dan kebanyakan negara lain Barat telah mengesahkan pemimpin oposisi Juan Guaido.
Dengan mengutip undang-undang dasar, Guaido pada Januari mengumumkan diri sebagai presiden sementara. Ia mengatakan terpilihnya kembali Maduro tahun lalu adalah kecurangan. Sementara itu Maduro mengatakan Guaido adalah boneka AS yang berusaha memimpin kudeta terhadap dia dan telah menuding sanksi yang diberlakukan oleh Washington sebagai penyebab memburuknya kesulitan ekonomi.
Pasokan listrik pulih untuk sebagian besar wilayah negeri itu pada Senin malam, tapi padam lagi selama malam hari.
Banyak orang di jalanan Caracas pergi ke tempat kerja karena mereka tidak mengetahui pemerintah meliburkan kerja, yang diumumkan oleh kantor pers presiden di dalam cuitan pada pukul 04.00 waktu setempat (15.00 WIB).
"Bagaimana saya bisa tahu, jika tak ada listrik dan tak ada Internet?" demikian pertanyaan seorang asisten dokter gigi Yolanda Gonzalez (50). Ia sedang menunggu bus di dekat plaza Caracas. "Pasokan listrik akan bertambah parah, lihat saja!"
Menteri Penerangan Jorge Rodriguez pada Senin mengatakan pemadaman yang mulai terjadi pada siang hari adalah akibat dari serangan terhadap pembangkit listrik tenaga air utama Venezuela di Bendungan Guri, sehingga mempengaruhi tiga saluran utama.
Rodriguez tak secara terbuka menuduh pemadaman listrik pada Senin pada kelompok atau individu tertentu. Tapi ia mengatakan, "Keinginan kelompok sayap-kanan Venezuela ialah menyerang, menyebarkan kecemasan dan penderitaan, untuk merebut kekuasaan dan mencuri semua sumber daya kita."
Negara tersebut mengalami pemadaman listrik paling buruk mulai 7 Maret. Selama hampir satu pekan, kondisi itu membuat jutaan orang berjuang untuk memperoleh makanan dan air dan rumah sakit tak memiliki listrik untuk merawat orang sakit. Penjarahan di Negara Bagian Zulia di Venezuela Barat menghancurkan ratusan tempat usaha.
Banyak ahli listrik mengatakan pemadaman tersebut adalah akibat dari pemeliharaan yang tidak memadai dan ketiakmampuan penanganan pembangkit listrik sejak mendiang presiden Hugo Chavez menasionalkan sektor listrik pada 2007.
Rusia, yang telah memperingatkan Washington agar tidak melakukan campur tangan militer di Venezuela, pada Selasa tak bersedia mengomentari kedatangan pesawatnya atau menanggapi tuduhan dari Departemen Luar Negeri AS.
Wakil Presiden Partai Sosialis Venezuela Diaodado Cabello menegaskan dua pesawat telah terbang ke negeri itu dari Rusia selama akhir pekan, tapi ia tidak menjelaskan alasan atau mengatakan apakah pesawat tersebut membawa tentara.
Pada 2017, Presiden AS Donald Trump mengatakan "pilihan militer" tersedia berkaitan dengan Venezuela, sehingga memicu reaksi keras dari para pemimpin regional --yang khawatir tentara AS akan dikerahkan ke negara Amerika Latin tersebut.
Credit antaranews.com
Australia Ancam Bui Bos Medsos Terkait Teror Selandia Baru
Proses pemakaman korban penembakan di Christchurch, Selandia Baru. (REUTERS/Jorge Silva)
Jakarta, CB -- Australia mengancam akan memenjarakan bos perusahaan teknologi dan media sosial yang gagal memblokir konten atau materi terkait penembakan di dua masjid Christchurch, Selandia Baru, pada platform mereka.
Peringatan itu diutarakan Jaksa Agung Australia, Christian Porter, setelah bertemu dengan sejumlah petinggi perusahaan teknologi termasuk Facebook, Twitter, dan Google pada Selasa (26/3).
Porter mengatakan tanggapan dari para petinggi perusahaan teknologi itu "benar-benar mengecewakan" dalam pertemuan tersebut.
"Isu utama yang sebenarnya kami ingin diskusikan adalah bagaimana Anda (perusahaan) merespons situasi seperti itu lebih cepat lagi atau bahkan mencegah agar siaran langsung dan penyebaran konten-konten seperti itu tidak terjadi. Dan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu tidak terlalu memuaskan," papar Porter di Canberra.
Peringatan itu diutarakan Jaksa Agung Australia, Christian Porter, setelah bertemu dengan sejumlah petinggi perusahaan teknologi termasuk Facebook, Twitter, dan Google pada Selasa (26/3).
Porter mengatakan tanggapan dari para petinggi perusahaan teknologi itu "benar-benar mengecewakan" dalam pertemuan tersebut.
"Isu utama yang sebenarnya kami ingin diskusikan adalah bagaimana Anda (perusahaan) merespons situasi seperti itu lebih cepat lagi atau bahkan mencegah agar siaran langsung dan penyebaran konten-konten seperti itu tidak terjadi. Dan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu tidak terlalu memuaskan," papar Porter di Canberra.
Porter mengatakan Australia mempertimbangkan kemungkinan untuk memberi
sanksi penjara bagi para petinggi yang dinilai lalai dalam undang-undang
baru yang tengah digodok pemerintah.
Dia memperingatkan undang-undang tersebut memiliki "jangkauan ekstra-teritorial" di mana pun perusahaan itu berada.
Meski begitu, ahli keamanan dunia maya dari Universitas New South Wales, Nigel Phair, meragukan kemampuan UU tersebut untuk menjerat perusahaan teknologi yang sebagian besar berbasis di luar Australia.
Pertemuan itu juga dihadiri Perdana Menteri, Scott Morrison, yang ingin mengetahui rencana setiap perusahaan untuk menjaga platform mereka digunakan sebagai "senjata" para teroris dan kelompok ekstremis.
Dia memperingatkan undang-undang tersebut memiliki "jangkauan ekstra-teritorial" di mana pun perusahaan itu berada.
Meski begitu, ahli keamanan dunia maya dari Universitas New South Wales, Nigel Phair, meragukan kemampuan UU tersebut untuk menjerat perusahaan teknologi yang sebagian besar berbasis di luar Australia.
Pertemuan itu juga dihadiri Perdana Menteri, Scott Morrison, yang ingin mengetahui rencana setiap perusahaan untuk menjaga platform mereka digunakan sebagai "senjata" para teroris dan kelompok ekstremis.
"Platform
media sosial bisa mengirimkan iklan kepada Anda dalam waktu setengah
detik. Mereka harus dapat menarik seluruh konten dan material yang
berbau terorisme dan sejenisnya yang juga sangat berbahaya dalam waktu
yang sama," ucap Morrison sebelum pertemuan berlangsung di Canberra
seperti dikutip AFP.
"Mereka juga harus bisa menerapkan kapasitas besar mereka untuk menghadapi tantangan nyata ini demi menjaga keamanan warga Australia."
Facebook menyatakan telah menghapus sedikitnya 1,5 juta video yang sempat beredar terkait penembakan Christchurch "dengan cepat".
Sebelumnya, rekaman video selama 17 menit marak beredar di media sosial tak lama setelah penembakan terjadi. Video itu memperlihatkan Brenton Tarrant, pelaku penembakan, melancarkan terornya.
"Mereka juga harus bisa menerapkan kapasitas besar mereka untuk menghadapi tantangan nyata ini demi menjaga keamanan warga Australia."
Facebook menyatakan telah menghapus sedikitnya 1,5 juta video yang sempat beredar terkait penembakan Christchurch "dengan cepat".
Sebelumnya, rekaman video selama 17 menit marak beredar di media sosial tak lama setelah penembakan terjadi. Video itu memperlihatkan Brenton Tarrant, pelaku penembakan, melancarkan terornya.
Tarrant, warga Australia, menyiarkan aksi kejamnya itu secara langsung melalui Facebook Live. Ia juga sempat mengunggah sejumlah manifesto berisikan motivasinya melakukan penembakan itu di akun Twitternya.
Walaupun saat ini cuplikan video Tarrant tersebut telah ditarik seluruh media sosial dan portal berita, sejumlah ahli menganggap rekaman-rekaman itu bisa diunduh dengan mudah oleh pengguna internet bahkan beberapa jam setelah kejadian berlangsung.
Credit cnnindonesia.com
Pemerintah Palestina kutuk serangan Israel ke Jalur Gaza
Dua warga duduk bersebelahan di
Quneitra, dekat Dataran Tinggi Golan yang diduduki Israel, di Suriah,
26/3/2019. (REUTERS/OMAR SANADIKI)
Ramallah, Palestina (CB) - Pemerintah sementara Palestina di
bawah Perdana Menteri Rami Hamdallah, Selasa, mengutuk serangan Israel
terhadap Jalur Gaza, dan menekankan bahwa serangan itu merupakan perang
terbuka berlanjut oleh Israel melawan rakyat Palestina di daerah kantung
yang terkepung tersebut.
Juru Bicara Pemerintah Palestina Yousef al-Mahmoud dalam satu pernyataan mengingatkan masyarakat internasional agar tak berdiam diri mengenai serangan udara Israel ke Jalur Gaza. Ia menekankan bahwa daerah kantung Palestina itu telah dikepung selama 12 tahun.
Ia mendesak masyarakat internasional agar melakukan tindakan segera untuk melindungi hukum yang berlaku.
Pesawat tempur Israel menyerang sedikitnya 15 sasaran di dalam Jalur Gaza termasuk menghancurkan kantor pemimpin politik HAMAS Ismail Haniyeh, yang dikatakan militer Israel "telah berfungsi sebagai kantor bagi banyak pertemuan militer".
Haniyeh mengeluarkan satu pernyataan yang memperingatkan Israel mengenai pembalasan besar. Ia mengatakan rakyat Palestina "takkan menyerah" dan faksi militannya "akan mencegah musuh jika musuh melewati garis merah".
Sementara itu Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, yang mempersingkat kunjungan empat-hari ke AS untuk pulang guna mengadakan pertemuan keamanan darurat, pada Selasa pagi saat ia naik pesawat untuk kembali ke Tel Aviv berikrar negaranya takkan ragu memasuki Jalur Gaza dan melakukan "semua tindakan yang perlu".
Netanyahu sebelumnya, dalam pertemuan di Gedung Putih, telah memperingatkan bahwa Israel "takkan menoleransi" penembakan roket dari Jalur Gaza.
Presiden AS Donald Trump menandatangani pengumuman kontroversial yang mengakui kedaulatan Israel atas Dataran Tinggi Golan, yang diduduki Israel.
Keputusan Trump untuk mengakui kedaulatan Israel atas Dataran Tinggi Golan itu bertentangan dengan kebijakan AS selama beberapa dasawarsa dan konsensus internasional mengenai daerah tersebut, sehingga meningkatkan ketegangan di Timur Tengah.
Israel merebut Dataran Tinggi Golan dari Suriah selama Perang Timur Tengah 1967. Pencaplokan de facto Israel telah dinyatakan tidak sah oleh PBB dan tidak diakui oleh lembaga internasional seperti Uni Eropa.
Juru Bicara Pemerintah Palestina Yousef al-Mahmoud dalam satu pernyataan mengingatkan masyarakat internasional agar tak berdiam diri mengenai serangan udara Israel ke Jalur Gaza. Ia menekankan bahwa daerah kantung Palestina itu telah dikepung selama 12 tahun.
Ia mendesak masyarakat internasional agar melakukan tindakan segera untuk melindungi hukum yang berlaku.
Pesawat tempur Israel menyerang sedikitnya 15 sasaran di dalam Jalur Gaza termasuk menghancurkan kantor pemimpin politik HAMAS Ismail Haniyeh, yang dikatakan militer Israel "telah berfungsi sebagai kantor bagi banyak pertemuan militer".
Haniyeh mengeluarkan satu pernyataan yang memperingatkan Israel mengenai pembalasan besar. Ia mengatakan rakyat Palestina "takkan menyerah" dan faksi militannya "akan mencegah musuh jika musuh melewati garis merah".
Sementara itu Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, yang mempersingkat kunjungan empat-hari ke AS untuk pulang guna mengadakan pertemuan keamanan darurat, pada Selasa pagi saat ia naik pesawat untuk kembali ke Tel Aviv berikrar negaranya takkan ragu memasuki Jalur Gaza dan melakukan "semua tindakan yang perlu".
Netanyahu sebelumnya, dalam pertemuan di Gedung Putih, telah memperingatkan bahwa Israel "takkan menoleransi" penembakan roket dari Jalur Gaza.
Presiden AS Donald Trump menandatangani pengumuman kontroversial yang mengakui kedaulatan Israel atas Dataran Tinggi Golan, yang diduduki Israel.
Keputusan Trump untuk mengakui kedaulatan Israel atas Dataran Tinggi Golan itu bertentangan dengan kebijakan AS selama beberapa dasawarsa dan konsensus internasional mengenai daerah tersebut, sehingga meningkatkan ketegangan di Timur Tengah.
Israel merebut Dataran Tinggi Golan dari Suriah selama Perang Timur Tengah 1967. Pencaplokan de facto Israel telah dinyatakan tidak sah oleh PBB dan tidak diakui oleh lembaga internasional seperti Uni Eropa.
Credit antaranews.com
Menteri: agresi Israel baru-baru ini ke Jalur Gaza hancurkan 30 rumah
Warga Palestina memeriksa bangunan yang
hancur setelah serangan udara Israel di Kota Gaza, Selasa (26/3/2019).
ANTARA FOTO/REUTERS/Mohammed Salem?/djo
Kota Gaza, Palestina (CB) - Menteri Urusan Perumahan dan
Pekerjaan Umum Mufid Al-Hasayneh mengatakan agresi terhadap Jalur Gaza
mengakibatkan kerusakan total sebanyak 30 rumah, dan membuat 500 rumah
lagi rusak sebagian.
Hasayneh mengatakan di dalam satu pernyataan pada Selasa malam bahwa staf insinyur dan pekerja teknisi di kementerian tersebut telah mulai bekerja sejak dini hari untuk memastikan kerusakan yang disebabkan oleh agresi tersebut dan membuka kembali jalan yang tertimbun puing.
Sebagaimana dilaporkan Kantor Berita Palestina, WAFA --yang dipantau Antara di Jakarta, Rabu pagi, ia menegaskan bahwa kementeriannya melancarkan segala upaya yang mungkin melalui kerja sama dengan lembaga dan badan internasional guna meringankan penderitaan warga dan menyelesaikan proyek pembangunan kembali.
Hasayneh mengatakan di dalam satu pernyataan pada Selasa malam bahwa staf insinyur dan pekerja teknisi di kementerian tersebut telah mulai bekerja sejak dini hari untuk memastikan kerusakan yang disebabkan oleh agresi tersebut dan membuka kembali jalan yang tertimbun puing.
Sebagaimana dilaporkan Kantor Berita Palestina, WAFA --yang dipantau Antara di Jakarta, Rabu pagi, ia menegaskan bahwa kementeriannya melancarkan segala upaya yang mungkin melalui kerja sama dengan lembaga dan badan internasional guna meringankan penderitaan warga dan menyelesaikan proyek pembangunan kembali.
Credit antaranews.com
ISIS Kalah, Ribuan Keluarga Militan Asing Terdampar di Suriah
Ilustrasi keluarga militan ISIS di Suriah. (Delil SOULEIMAN / AFP)
Jakarta, CB -- Lebih dari 9.000 anggota keluarga pejuang ISIS dilaporkan masih berada di kamp penampungan Al-Hol, timur laut Suriah, menyusul kekalahan kelompok teroris pimpinan Abu Bakr Al Baghdadi itu di Timur Tengah.
Juru bicara pasukan Kurdi, Luqman Ahmi, mengatakan sedikitnya 6.500 orang yang ada di kamp tersebut merupakan anak-anak.
Ahmi menuturkan jumlah itu didapat sepekan lalu sebelum Pasukan Demokratik Suriah (SDF) mengumumkan kekalahan ISIS di Desa Baghouz, pada Sabtu pekan lalu.
Dikutip AFP, puluhan ribu orang melarikan diri dari Baghouz dan wilayah-wilayah lainnya yang masih dikuasai ISIS dalam beberapa bulan terakhir.
Juru bicara pasukan Kurdi, Luqman Ahmi, mengatakan sedikitnya 6.500 orang yang ada di kamp tersebut merupakan anak-anak.
Ahmi menuturkan jumlah itu didapat sepekan lalu sebelum Pasukan Demokratik Suriah (SDF) mengumumkan kekalahan ISIS di Desa Baghouz, pada Sabtu pekan lalu.
Dikutip AFP, puluhan ribu orang melarikan diri dari Baghouz dan wilayah-wilayah lainnya yang masih dikuasai ISIS dalam beberapa bulan terakhir.
Sebagian besar militan dan pejuang ISIS telah dimusnahkan dan sisanya ditahan. Lusinan militan ISIS juga berbondong-bondong menyerahkan diri kepada pasukan koalisi AS sejak akhir pekan lalu.
Menurut SDF, sebanyak 66 ribu orang meninggalkan wilayah ISIS sejak Januari lalu, termasuk 5.000 pejuangnya dan 24 ribu keluarga mereka.
Sebagian dari mereka berhasil kabur, sementara beberapa pejuang teroris asing memilih untuk bertahan sampai mati atau menyerahkan diri kepada pasukan koalisi AS.
Seorang wartawan AFP melihat lusinan orang yang sebagian besar merupakan pria keluar dari kamp-kamp teroris yang hancur di desa-desa terpencil di Baghouz yang berbatasan dengan Irak.
"Mereka adalah pejuang ISIS yang keluar dari terowongan dan menyerah hari ini. Beberapa lainnya masih mungkin bersembunyi di dalam," papar juru biara pasukan Kurdi lainnya, Jiaker Amed.
Beberapa dari para militan itu memiliki perawakan berjanggut tebal dan mengenakan kaftan wol panjang seperti jubah berwarna gelap.
Sementara itu, kaum perempuan dan anak-anak diangkut dengan truk ke sejumlah kamp yang dikuasai pasukan Kurdi dan koalisi Amerika Serikat lainnya.
Seorang pejabat urusan luar negeri Kurdi, Abdel Karim Omar, memperingatkan anggota ISIS termasuk keluarganya ini masih menimbulkan ancaman.
"Ada ribuan pejuang, anak-anak, dan perempuan, dari setidaknya 54 negara, tidak termasuk Irak dan Suriah, yang merupakan bahaya serius dan bahaya bagi kami juga bagi masyarakat internasional," Omar.
"Jumlahnya meningkat secara besar-besaran selama 20 hari terakhir terutama dari operasi di Baghouz."
Selain
itu, Omar juga memperingatkan meski kekhalifahan ISIS telah kalah,
sel-sel tidur kelompok itu masih menyimpan bahaya yang signifikan.
SDF memastikan akan terus melakukan operasi untuk menyisir dan membersihkan daerah sisa-sisa ISIS untuk memastikan keamanan jangka panjang di wilayah tersebut.
SDF memastikan akan terus melakukan operasi untuk menyisir dan membersihkan daerah sisa-sisa ISIS untuk memastikan keamanan jangka panjang di wilayah tersebut.
Credit cnnindonesia.com
EU dukung proses perdamaian milik Afghanistan
Presiden Afghanistan Ashraf Ghani dalam taklimat bersama Kepala Kebijakan Luar Negeri EU Federica Mogherini. (Anadolu)
Kabul, Afghanistan (CB) - Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa
(EU) pada Selasa, selama kunjungannya ke Ibu Kota Afghanistan, Kabul,
menyampaikan dukungan penuh organisasi regional itu buat proses
perdamaian milik Afghanistan.
Federica Mogherini bertemu dengan Presiden Afghanistan Ashraf Ghani di Arg (Istana Presiden Afghanistan).
Dalam taklimat bersama dengan Ghani, Mogherini mengumumkan EU siap menjadi penjamin kesepakatan perdamaian di negara yang dicabik perang tersebut, kata Kantor Berita Turki, Anadolu --yang dipantau Antara di Jakarta, Selasa malam. Wanita pejabat itu menegaskan kerangka kerja konstitusional harus ditegakkan untuk mewujudkan perdamaian yang berkelanjutan.
"Yang pertama dan utama, proses tersebut milik rakyat Afghanistan dan lembaga Afghanistan dan tak ada langkah mundur ketika sampai pada demokrasi, susunan lembaga dan terutama hak asasi manusia, ketentuan hukum dan semua pencapaian yang telah diwujudkan terutama buat perempuan Afghanistan, buat anak-anak dan kelompok minoritas di negeri ini," kata Ketua Kebijakan Luar Negeri EU tersebut.
Pada gilirannya, Presiden Afghanistan Ashraf Ghani mengatakan Afghanistan berada di jantung Asia, dan ketakstabilan di Afghanistan akan memiliki dampak pada seluruh wilayah itu.
"Kestabilan tak bisa diwujudkan dengan intimidasi atau dengan kekuatan dan senjata yang hanya akan memulai era baru ketakstabilan," demikian peringatan Presiden Afghanistan tersebut.
Pernyataan itu dikeluarkan saat milisi Taliban dan AS dijadwalkan melanjutkan pembicaraan pada April di Doha, Qatar. Pemerintah Afghanistan makin merasa disisihkan di meja perundingan. Taliban tak bersedia berbicara dengan Pemerintah Afghanistan, sehingga mengakibatkan kebuntuan.
Saat menyerukan gencatan senjata segera dan dilanjutkannya pembicaraan perdamaian di negara yang diporakporandakan perang tersebut, Mogherini mengatakan EU akan selalu memihak rakyat Afghanistan.
Federica Mogherini bertemu dengan Presiden Afghanistan Ashraf Ghani di Arg (Istana Presiden Afghanistan).
Dalam taklimat bersama dengan Ghani, Mogherini mengumumkan EU siap menjadi penjamin kesepakatan perdamaian di negara yang dicabik perang tersebut, kata Kantor Berita Turki, Anadolu --yang dipantau Antara di Jakarta, Selasa malam. Wanita pejabat itu menegaskan kerangka kerja konstitusional harus ditegakkan untuk mewujudkan perdamaian yang berkelanjutan.
"Yang pertama dan utama, proses tersebut milik rakyat Afghanistan dan lembaga Afghanistan dan tak ada langkah mundur ketika sampai pada demokrasi, susunan lembaga dan terutama hak asasi manusia, ketentuan hukum dan semua pencapaian yang telah diwujudkan terutama buat perempuan Afghanistan, buat anak-anak dan kelompok minoritas di negeri ini," kata Ketua Kebijakan Luar Negeri EU tersebut.
Pada gilirannya, Presiden Afghanistan Ashraf Ghani mengatakan Afghanistan berada di jantung Asia, dan ketakstabilan di Afghanistan akan memiliki dampak pada seluruh wilayah itu.
"Kestabilan tak bisa diwujudkan dengan intimidasi atau dengan kekuatan dan senjata yang hanya akan memulai era baru ketakstabilan," demikian peringatan Presiden Afghanistan tersebut.
Pernyataan itu dikeluarkan saat milisi Taliban dan AS dijadwalkan melanjutkan pembicaraan pada April di Doha, Qatar. Pemerintah Afghanistan makin merasa disisihkan di meja perundingan. Taliban tak bersedia berbicara dengan Pemerintah Afghanistan, sehingga mengakibatkan kebuntuan.
Saat menyerukan gencatan senjata segera dan dilanjutkannya pembicaraan perdamaian di negara yang diporakporandakan perang tersebut, Mogherini mengatakan EU akan selalu memihak rakyat Afghanistan.
Credit antaranews.com
Banjir Besar Redam Wilayah Iran, Puluhan Tewas
TEHERAN
- Layanan darurat Iran menuturkan, korban tewas akibat banjir besar
yang merendam sebagian wilayah Iran terus meningkat. Saat ini, lanjut
layanan darurat Teheran, korban tewas telah mencapai 21 orang.
Bencana itu, yang menurut Menteri Enegeri disebabkan oleh perubahan iklim, melanda di tengah liburan Tahun Baru Iran, dengan banyak pekerja bantuan sedang berlibur.
"19 orang tewas dan 98 lainnya luka-luka di kota selatan Shiraz, sementara satu orang tewas di provinsi barat Kermanshah dan seorang lainnya di Lorestan," kata layanan darurat Iran, seperti dilansir Al Arabiya pada Rabu (27/3).
Bencana itu, yang menurut Menteri Enegeri disebabkan oleh perubahan iklim, melanda di tengah liburan Tahun Baru Iran, dengan banyak pekerja bantuan sedang berlibur.
"19 orang tewas dan 98 lainnya luka-luka di kota selatan Shiraz, sementara satu orang tewas di provinsi barat Kermanshah dan seorang lainnya di Lorestan," kata layanan darurat Iran, seperti dilansir Al Arabiya pada Rabu (27/3).
Credit sindonews.com
AS 'Hukum' Perusahaan Terkait Korps Pengawal Revolusi Iran
Menteri Keuangan Steven Mnuchin. (Andrew H. Walker/Getty Images for City Harvest/AFP)
Jakarta, CB -- Amerika Serikat (AS) pada Selasa (26/3) memberlakukan sanksi baru pada jaringan perusahaan dan orang-orang di Iran, Turki, dan Uni Emirat Arab. Setidaknya ada 25 orang dan entitas yang masuk dalam daftar hitam AS dan terkena sanksi.
Mereka yang masuk antara lain perusahaan yang terkait dengan Korps Pengawal Revolusi Islam Iran (IRGC) dan Kementerian Pertahanan dan Logistik Angkatan Bersenjata, atau MODAFL.
Selain itu, sanksi juga menyasar Ansar Bank, Atlas Exchange, Iranian Atlas Company.
Sanksi diberlakukan karena mereka dituduh AS telah mentransfer uang miliaran dolar dan euro ke Pengawal Revolusi Elit Iran.
Mereka yang masuk antara lain perusahaan yang terkait dengan Korps Pengawal Revolusi Islam Iran (IRGC) dan Kementerian Pertahanan dan Logistik Angkatan Bersenjata, atau MODAFL.
Selain itu, sanksi juga menyasar Ansar Bank, Atlas Exchange, Iranian Atlas Company.
Sanksi diberlakukan karena mereka dituduh AS telah mentransfer uang miliaran dolar dan euro ke Pengawal Revolusi Elit Iran.
"Kami menyasar jaringan perusahaan dan
individu yang berlokasi di Iran, Turki, dan UEA. Kebijakan dilakukan
untuk mengganggu skema yang digunakan rezim Iran untuk memindahkan dana
lebih dari US$1 miliar secara ilegal," kata Menteri Keuangan Steven
Mnuchin seperti dikutip dari Reuters, Selasa (26/3).
Tapi sayang, ia tak menjelaskan secara rinci sanksi yang dimaksud.
Tapi sayang, ia tak menjelaskan secara rinci sanksi yang dimaksud.
Utusan khusus AS untuk Iran Brian Hook
merinci kesalahan yang dilakukan oleh Ansar sehingga mereka terkena
sanksi. Ia menyebut Ansar merupakan bankir Pengawal Revolusi Iran yang
operasinya di luar negeri dijalankan oleh Quds Force.
Menurutnya, perusahaan Ansar telah mengumpulkan $ 800 juta selama satu setengah tahun terakhir untuk membeli kendaraan militer dan untuk mendanai IRGC dan operasi Pasukan Quds.
"Mereka menciptakan perusahaan-perusahaan terdepan untuk mengakses sistem keuangan AS sendiri," kata Hook.
Menurutnya, perusahaan Ansar telah mengumpulkan $ 800 juta selama satu setengah tahun terakhir untuk membeli kendaraan militer dan untuk mendanai IRGC dan operasi Pasukan Quds.
"Mereka menciptakan perusahaan-perusahaan terdepan untuk mengakses sistem keuangan AS sendiri," kata Hook.
Sementara itu untuk Kementerian Pertahanan Iran, sanksi dan label
hitam diberikan karena AS menganggap mereka sebagai organisasi teroris. Kementerian itu sebenarnya sudah masuk daftar hitam pada 2007 karena perannya dalam persenjataan pemusnah massal.
Credit cnnindonesia.com
AS Tidak Pernah Berniat Kurangi Sanksi Korut
WASHINGTON
- Amerika Serikat (AS) menuturkan mereka tidak pernah memiliki niat
mengurangi sanksi kepada Korea Utara (Korut). Washington menegaskan,
sanksi hanya akan dikurangi jika Pyongyang telah merampungkan proses
denuklirisasi.
Wakil Menteri Luar Negeri AS untuk Keamanan Internasional dan Nonproliferasi, Christopher Ford mengatakan, Korut tidak akan melihat adanya bantuan sanksi yang signifikan sampai Korut sepenuhnya dan dapat diverfikiasi pemusnahan senjata nuklir mereka.
"Kami serius ketika mengatakan, bahwa denuklirisasi Korut yang final dan terverifikasi sepenuhnya, seperti yang dijanjikan oleh Presiden AS (Donald) Trump dan pemimpin Korut Kim (Jong-un) di Singapura, adalah tujuan kami," ucap Ford, seperti dilansir Sputnik pada Rabu (27/3).
Wakil Menteri Luar Negeri AS untuk Keamanan Internasional dan Nonproliferasi, Christopher Ford mengatakan, Korut tidak akan melihat adanya bantuan sanksi yang signifikan sampai Korut sepenuhnya dan dapat diverfikiasi pemusnahan senjata nuklir mereka.
"Kami serius ketika mengatakan, bahwa denuklirisasi Korut yang final dan terverifikasi sepenuhnya, seperti yang dijanjikan oleh Presiden AS (Donald) Trump dan pemimpin Korut Kim (Jong-un) di Singapura, adalah tujuan kami," ucap Ford, seperti dilansir Sputnik pada Rabu (27/3).
Credit sindonews.com
Sebulan KTT Trump-Kim Jong-un, Utusan AS untuk Korut ke China
Utusan khusus AS untuk Korut, Stephen Biegun,
berkunjung ke China, Selasa (26/3), sebulan setelah pertemuan kedua
Donald Trump dan Kim Jong-un yang tak menghasilkan kesepakatan. (Andrew
Harnik/Pool via Reuters)
Jakarta, CB -- Utusan khusus Amerika Serikat untuk Korea Utara, Stephen Biegun, dikabarkan mengunjungi China
pada Selasa (26/3), sebulan setelah pertemuan kedua Presiden Donald
Trump dan Kim Jong-un di Vietnam tak menghasilkan kesepakatan apa pun.
Kedutaan AS di Beijing melaporkan bahwa lawatan Biegun dilakukan untuk mengoordinasikan kebijakan dengan China terkait Korut.
"Stephen Biegun, Utusan AS untuk Korut, berada di sini untuk melanjutkan koordinasi AS-China mengenai kebijakan yang berkaitan dengan Korut," ucap seorang juru bicara kedubes AS kepada AFP.
Jubir tersebut menolak memberikan rincian lebih lanjut perihal kedatangan Biegun.
Kedutaan AS di Beijing melaporkan bahwa lawatan Biegun dilakukan untuk mengoordinasikan kebijakan dengan China terkait Korut.
"Stephen Biegun, Utusan AS untuk Korut, berada di sini untuk melanjutkan koordinasi AS-China mengenai kebijakan yang berkaitan dengan Korut," ucap seorang juru bicara kedubes AS kepada AFP.
Jubir tersebut menolak memberikan rincian lebih lanjut perihal kedatangan Biegun.
Kantor berita Korsel, Yonhap, melaporkan lawatan Biegun bersamaan dengan kedatangan seorang pejabat tinggi Korut yang disambut oleh pejabat pemerintah China dan utusan Pyongyang di Beijing.
Meski begitu, belum jelas lawatan Biegun dan pejabat tinggi Korut itu saling berkaitan atau tidak.
Lawatan Biegun berlangsung sebulan setelah pertemuan Trump dan Kim Jong-un digelar untuk kedua kalinya di Hanoi, Vietnam, pada 27-28 Maret lalu.
Kedua pemimpin gagal menyepakati dokumen bersama soal denuklirisasi di Semenanjung Korea. Masalah sanksi menjadi salah satu ganjalan Trump dan Kim Jong-un mencapai kesepakatan dalam pertemuan di Hanoi.
Korut ingin AS mencabut sanksi secara bertahap sembari Pyongyang melakukan denuklirisasi. Namun, AS berkeras tidak akan mencabut sanksi sebelum Korut benar-benar melucuti senjata nuklirnya.
Meski begitu, Trump dan Kim Jong-un berkomitmen melanjutkan dialog meski pertemuan selanjutnya belum direncanakan.
China sebagai sekutu Korut cukup banyak membantu proses dialog antara Washington dan Pyongyang. Beijing meminjamkan pesawat untuk dipakai Kim Jong-un ke Singapura dalam KTT perdana AS-Korut pada Juni 2018 lalu.
Januari lalu, Beijing juga menjamu Kim Jong-un untuk keempat kalinya sebelum KTT Hanoi. Selama ini, Kim memang kerap mengunjungi China untuk bertemu Presiden Xi Jinping sebelum dan setelah pertemuannya dengan Trump atau Presiden Korea Selatan, Moon Jae-in.
China sebagai sekutu Korut cukup banyak membantu proses dialog antara Washington dan Pyongyang. Beijing meminjamkan pesawat untuk dipakai Kim Jong-un ke Singapura dalam KTT perdana AS-Korut pada Juni 2018 lalu.
Januari lalu, Beijing juga menjamu Kim Jong-un untuk keempat kalinya sebelum KTT Hanoi. Selama ini, Kim memang kerap mengunjungi China untuk bertemu Presiden Xi Jinping sebelum dan setelah pertemuannya dengan Trump atau Presiden Korea Selatan, Moon Jae-in.
Credit cnnindonesia.com
Pemantau: Kampanye pemilihan Thailand "sangat condong" ke Junta
Perdana Menteri Thailand Prayuth
Chan-ocha memasukan kertas suara pada pemilihan umum Bangkok, Thailand,
Minggu (24/3/2019). (REUTERS/ATHIT PERAWONGMETHA)
antara
Kebingungan atas hasil-hasil pemilu dua hari setelah pemungutan suara pada Ahad telah menghapus harapan-harapan bahwa pemilihan pertama sejak kudeta militer tahun 2014 akan mengakhiri pergolakan politik hampir selama 15 tahun di kekuatan ekonomi terbesar kedua di Asia Tenggara itu.
Hasil-hasil resmi belum diumumkan, tapi "fron demokrasi" yang beroposisi mengatakan pihaknya telah menarik cukup mitra koalisi untuk membentuk pemerintahan, sementara partai pro-tentara juga menyatakan kemenangan dan mengatakan tidak akan menerima seseorang selain pemimpin junta Prayuth Chan-ocha sebagai perdana menteri.
Asian Network for Free Elections (ANFREL) yang berkantor di Bangkok belum mengumumkan penilaiannya apakah terjadi kecurangan dalam pemilihan. Dua pihak tersebut mengaku meraih kemenangan dalam pemungutan suara.
Namun ketika ditanya apakah pemilu itu berlangsung jujur dan adil, seorang pejabat ANFREL menolak mengomentari langsung, hanya mengatakan, "Lingkungan sangat condong menguntungkan junta militer."
"Begitu banyak hal yang harus dipertimbangkan bersama," kata Rohana Nishanta Hettiarachchie, ketua misinya. "Tak adil untuk ambil simpulan seluruh proses berjalan jujur dan adil atau tidak."
Komisi Pemilihan Thailand belum segera bersedia memberi komentar. Komisi itu sebelumnya menolak menanggapi tuduhan-tuduhan mengenai kecurangan.
Credit antaranews.com
Mahkamah Agung Myanmar Terima Banding Wartawan Reuters
NAYPYITAW
- Mahkahmah Agung Myanmar memutuskan untuk menerima banding yang
diajukan oleh pengacara dua wartawan Reuters yang dijatuhi hukuman tujuh
tahun penjara karena melaporkan tindakan keras brutal Myamar terhadap
Muslim Rohingya.
Wartawan Reuters, Wa Lone dan Kyaw Soe Oo, tetap berada di Penjara Insein sementara pengacara mereka menghadiri sidang pertama pengadilan tentang permohonan mereka di Ibu Kota Myanmar, Naypyitaw. Istri keduanya juga datang ke persidangan, membawa anak-anak mereka.
Vonis kepada para wartawan karena melanggar Undang-undang Rahasia Resmi negara itu telah dikecam oleh kelompok-kelompok hak asasi pemerintah Barat dan asosiasi pers global. Mereka juga telah menyoroti masalah kebebasan berekspresi di Myanmar, bahkan setelah transisi dari pemerintahan militer ke pemerintah terpilih di bawah peraih Nobel Perdamaian Aung San Suu Kyi.
Wartawan Reuters, Wa Lone dan Kyaw Soe Oo, tetap berada di Penjara Insein sementara pengacara mereka menghadiri sidang pertama pengadilan tentang permohonan mereka di Ibu Kota Myanmar, Naypyitaw. Istri keduanya juga datang ke persidangan, membawa anak-anak mereka.
Vonis kepada para wartawan karena melanggar Undang-undang Rahasia Resmi negara itu telah dikecam oleh kelompok-kelompok hak asasi pemerintah Barat dan asosiasi pers global. Mereka juga telah menyoroti masalah kebebasan berekspresi di Myanmar, bahkan setelah transisi dari pemerintahan militer ke pemerintah terpilih di bawah peraih Nobel Perdamaian Aung San Suu Kyi.
Belum diputuskan tanggal untuk sidang banding lanjutan.
"Hari ini, kami berharap bersama untuk yang terbaik dan percaya bahwa keluarga kami bisa bersatu sesegera mungkin," kata Chit Su Win, istri Kyaw Soe Oo, seperti dikutip dari ABC News.go.com, Rabu (27/3/2019).
Pan Ei Mon, istri Wa Lone, mengatakan dia yakin hakim akan memutuskan berdasarkan alasan atas dasar argumen yang diajukan oleh pengacara.
"Aku tidak begitu mengerti tentang peradilan," katanya.
"Tapi aku hanya ingin bersatu dengan suamiku dan aku ingin mereka berdua pulang secepat mungkin," tukasnya.
Credit sindonews.com
China Beli 300 Pesawat Airbus dengan Total Harga USD34 Miliar
PARIS
- Airbus menandatangani kesepakatan penjualan 300 pesawat senilai USD34
miliar (Rp482,22 triliun) pada China. Itu bertepatan dengan kunjungan
Presiden China Xi Jinping ke Prancis. Kesepakatan itu menjadikan Airbus
mampu mengimbangi rival utamanya dari Amerika Serikat (AS) Boeing dalam
pencatatan rekor penjualan pesawat.
Perjanjian penjualan antara Airbus dan agen pembelian Pemerintah China, Aviation Supplies Holding Company, termasuk pembelian 290 A320 dan 10 pesawat berbadan besar A350. Para pejabat Prancis menyatakan nilai transaksi 30 miliar euro sesuai dengan harga katalog. China diperkirakan akan mendapatkan diskon besar. Transaksi itu lebih besar dibandingkan perkiraan sebelumnya.
Saat Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump berkunjung ke China pada 2017, China memesan 300 pesawat Boeing. Tapi, perang dagang antara Beijing dan Washington memengaruhi hubungan bilateral kedua negara. Memang tidak ada bukti keterkaitan langsung antara kesepakatan Airbus dengan ketegangan AS-China serta permasalahan armada Boeing.
Perjanjian penjualan antara Airbus dan agen pembelian Pemerintah China, Aviation Supplies Holding Company, termasuk pembelian 290 A320 dan 10 pesawat berbadan besar A350. Para pejabat Prancis menyatakan nilai transaksi 30 miliar euro sesuai dengan harga katalog. China diperkirakan akan mendapatkan diskon besar. Transaksi itu lebih besar dibandingkan perkiraan sebelumnya.
Saat Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump berkunjung ke China pada 2017, China memesan 300 pesawat Boeing. Tapi, perang dagang antara Beijing dan Washington memengaruhi hubungan bilateral kedua negara. Memang tidak ada bukti keterkaitan langsung antara kesepakatan Airbus dengan ketegangan AS-China serta permasalahan armada Boeing.
Sumber industri menyatakan, penundaan negosiasi Airbus karena faktor perang dagang. Ditambah lagi tuntutan pertumbuhan ekonomi China semakin pesat. Ditambah dengan skandal Boeing 737 MAX yang menyisakan pertanyaan dan misteri karena terkait kecelakaan Lion Air dan Ethopian Airlines. Boeing pun mulai ditinggalkan.
China merupakan negara pertama yang mengandangkan pesawat Boeing 737 pada bulan ini menyusul kecelakaan Ethiopian Airlines. Langkah itu diikuti berbagai regulator penerbangan di seluruh dunia. “Airbus memiliki pesawat A320 yang memiliki model sama seperti Boeing 737 MAX,” ujar Ellis Taylor, pengamat dari firma intelijen penerbangan FlightGlobal dilansir CNN.
“Sebagian besar maskapai memesan MAX akan tetap melanjutkan pembelian. Namun, mereka harus berinvestasi dalam infrastruktur dan pelatihan untuk mendukung jet tersebut. Jika mereka harus mengalihkan pembelian ke Airbus, mereka harus membutuhkan biaya yang besar,” kata Taylor.
Sayangnya, tidak jelas maskapai China yang memesan Airbus. Biasanya maskapai yang dimiliki pemerintah, yakni Air China dan China Southern Airlines. Namun, sulit melacak maskapai yang membeli pesawat Airbus. “Pesanan tersebut umumnya diumumkan selama kunjungan kenegaraan,” kata Taylor. “Pengumuman yang sama juga dilakukan saat kunjungan kenegaraan AS,” ujarnya.
Pembelian Airbus oleh China, menurut Taylor, juga dipengaruhi hubungan Boeing dan China. “Isu 737 MAX akan menekan penjualan Boeing,” tuturnya. China masih menjadi pasar yang besar bagi Airbus dan Boeing. China diperkirakan membutuhkan 7.400 pesawat baru dan kargo hingga 2037. “Pada suatu hari nanti China akan membutuhkan Boeing dan Airbus. Itu hanya masalah waktu saja,” kata Taylor.
Sementara itu, saham Airbus kemarin naik tajam sekitar 1,9% setelah pengumuman transaksi dengan China. Sebelumnya, pada Februari lalu, Airbus akan menghentikan produksi pesawat superjumbo A380 karena penurunan pesanan dari banyak maskapai. Pesawat terbesar di dunia yang memiliki dua dek kabin yang menampung 544 penumpang dengan desain standar memang didesain untuk menantang pesawat legendaris Boeing 747.
A380 terakhir akan dikirim ke maskapai pada 2021. Hingga 2021, Airbus hanya akan memproduksi 17 A380, termasuk 14 untuk Emirates dan tiga untuk maskapai ANA dari Jepang. Untuk menjamin pelanggan Airbus dari Asia hingga Eropa, Airbus akan tetap mendukung pelayanan A380 ke depannya.
Kabar tak terduga dari Airbus itu setelah Emirates memutuskan mengurangi pesanan pesawat superjumbo yang ikonik itu. Emirates memutuskan tidak mengandalkan A380, tetapi beralih membeli 30 pesawat A350 dan 40 A330neo yang berukuran lebih kecil. Itu dilakukan dalam restrukturisasi. Emirates yang memiliki 100 pesawat superjumbo A380 mengungkapkan kekecewaan dengan penghentian produksi tersebut.
Credit sindonews.com
DPR AS Gagal 'Bendung' Veto Trump Terkait Tembok Perbatasan
Ilustrasi. (Anthony DELANOIX via Unsplash)
Jakarta, CB -- Dewan Perwakilan Amerika Serikat (AS) gagal untuk membatalkan rencana veto pertama Presiden Donald Trump. Kegagalan terjadi setelah dalam voting yang digelar Selasa (26/3), kubu Demokrat,
yang sebenarnya mengendalikan DPR AS, tidak mampu meraih dukungan penuh
dari Republik untuk mendapatkan dua per tiga suara yang diperlukan
untuk membatalkan veto Trump.
Demokrat hanya mampu mendapatkan dukungan 14 suara dari kubu Republik agar veto bisa dibatalkan. Kegagalan tersebut membuat rencana mereka membatalkan penetapan status 'darurat nasional' yang dilakukan Trump karena keinginannya untuk membangun tembok di perbatasan Meksiko tidak dipenuhi parlemen, kian sulit.
Dengan hasil perolehan suara 248 berbanding 181, Trump sekarang kemungkinan akan terus mencari cara agar dana US$5,7 miliar yang dibutuhkan untuk pembangunan tembok perbatasan AS dengan Meksiko bisa dipenuhi.
Namun, kekalahan tersebut tidak membuat Ketua DPR AS Nancy Pelosi surut. Ia berjanji anggota parlemen akan terus mencoba untuk memblokir langkah Trump melalui proses kongres reguler untuk mengalokasikan dana, serta meninjau deklarasi daruratnya lagi dalam waktu enam bulan dari sekarang.
Demokrat hanya mampu mendapatkan dukungan 14 suara dari kubu Republik agar veto bisa dibatalkan. Kegagalan tersebut membuat rencana mereka membatalkan penetapan status 'darurat nasional' yang dilakukan Trump karena keinginannya untuk membangun tembok di perbatasan Meksiko tidak dipenuhi parlemen, kian sulit.
Dengan hasil perolehan suara 248 berbanding 181, Trump sekarang kemungkinan akan terus mencari cara agar dana US$5,7 miliar yang dibutuhkan untuk pembangunan tembok perbatasan AS dengan Meksiko bisa dipenuhi.
Namun, kekalahan tersebut tidak membuat Ketua DPR AS Nancy Pelosi surut. Ia berjanji anggota parlemen akan terus mencoba untuk memblokir langkah Trump melalui proses kongres reguler untuk mengalokasikan dana, serta meninjau deklarasi daruratnya lagi dalam waktu enam bulan dari sekarang.
Pelosi berpendapat Trump telah melampaui wewenangnya. DPR merasa
legislatif memiliki kekuatan untuk mengontrol pengeluaran di bawah
Konstitusi AS.
"Karena kami bersumpah pada Konstitusi, bukan kepada presiden Amerika Serikat, "kata Pelosi seperti dikutip dari Reuters, Rabu (27/3).
Tetapi tuduhan Demokrat tersebut dibantah oleh Republik. Mereka menegaskan Trump telah bertindak secara hukum di bawah undang-undang 1976 yang dikenal sebagai Undang-Undang Keadaan Darurat Nasional
"Presiden memiliki wewenang untuk bertindak. Presiden menggunakan wewenang yang diberikan Kongres kepadanya," kata Perwakilan Republik Sam Graves.
"Karena kami bersumpah pada Konstitusi, bukan kepada presiden Amerika Serikat, "kata Pelosi seperti dikutip dari Reuters, Rabu (27/3).
Tetapi tuduhan Demokrat tersebut dibantah oleh Republik. Mereka menegaskan Trump telah bertindak secara hukum di bawah undang-undang 1976 yang dikenal sebagai Undang-Undang Keadaan Darurat Nasional
"Presiden memiliki wewenang untuk bertindak. Presiden menggunakan wewenang yang diberikan Kongres kepadanya," kata Perwakilan Republik Sam Graves.
Sebagai informasi Trump pada 15 Februari lalu mengumumkan keadaan
'darurat nasional' dalam upaya untuk meminta Kongres memindahkan dana
pembayar pajak untuk membangun tembok pembatas AS dengan Meksiko.
Status ditetapkan karena permintaan dana yang diajukannya untuk membangun tembok perbatasan antara AS dengan Meksiko tidak dipenuhi. Penetapan status itu pun dipermasalahkan tidak hanya oleh DPR AS, tapi juga negara bagian.
Koalisi 16 negara bagian AS bahkan menggugat penetapan tersebut ke pengadilan.
Status ditetapkan karena permintaan dana yang diajukannya untuk membangun tembok perbatasan antara AS dengan Meksiko tidak dipenuhi. Penetapan status itu pun dipermasalahkan tidak hanya oleh DPR AS, tapi juga negara bagian.
Koalisi 16 negara bagian AS bahkan menggugat penetapan tersebut ke pengadilan.
Credit cnnindonesia.com
Langganan:
Postingan (Atom)