Credit republika.co.id
Selasa, 06 November 2018
Suriah Deteksi Tak Ada Serangan Israel sejak Dipasok S-300 Rusia
DAMASKUS
- Militer Suriah telah mendeteksi tak ada serangan dari Angkatan Udara
Israel (IAF) sejak Damaskus dipasok 49 unit sistem rudal canggih S-300
Rusia. Senjata pertahanan itu dipasok Moskow setelah pesawat
mata-matanya, Il-20, tak sengaja ditembak jatuh sistem rudal S-200
Suriah saat merespons serangan jet-jet tempur F-16 Tel Aviv.
Klaim militer Damaskus ini sekaligus sebagai bantahan terhadap klaim pejabat militer Tel Aviv bahwa IAF telah meluncurkan serangan terhadap wilayah Suriah sejak insiden jatuhnya pesawat Il-20 Rusia di Latakia 17 September 2018 lalu.
Surat kabar Al-Masdar News mengutip sumber militer rezim Suriah mengatakan IAF tidak menyerang Suriah sejak Rusia mengirim sistem pertahanan udara S-300 kepada pasukan pemerintah Suriah.
Sumber itu menambahkan bahwa IAF tidak melanggar wilayah udara Suriah baik dari Dataran Tinggi Golan yang disengketakan atau pun dari Lebanon, meskipun telah terbang di dekat perbatasan.
Militer Moskow, lanjut laporan itu, masih melatih unit pertahanan udara Suriah untuk menggunakan S-300 di Provinsi Latakia dan Hama.
Pada 29 Oktober, Reuters mengutip seorang pejabat senior Israel mengatakan bahwa IAF telah menyerang wilayah Suriah lagi, termasuk setelah jatuhnya pesawat Rusia. Media Israel, Channel 1, melaporkan bahwa salah satu serangan itu menargetkan pengiriman peralatan Iran untuk Hizbullah Lebanon. Namun, klaim Tel Aviv ini tak disertai bukti kuat.
Pengiriman 49 unit S-300 selesai pada awal Oktober 2018. Pengiriman senjata pertahanan tersebut telah diprotes Israel dan Amerika Serikat dengan alasan akan menambah kekacauan dalam konflik Suriah.
Klaim militer Damaskus ini sekaligus sebagai bantahan terhadap klaim pejabat militer Tel Aviv bahwa IAF telah meluncurkan serangan terhadap wilayah Suriah sejak insiden jatuhnya pesawat Il-20 Rusia di Latakia 17 September 2018 lalu.
Surat kabar Al-Masdar News mengutip sumber militer rezim Suriah mengatakan IAF tidak menyerang Suriah sejak Rusia mengirim sistem pertahanan udara S-300 kepada pasukan pemerintah Suriah.
Sumber itu menambahkan bahwa IAF tidak melanggar wilayah udara Suriah baik dari Dataran Tinggi Golan yang disengketakan atau pun dari Lebanon, meskipun telah terbang di dekat perbatasan.
Militer Moskow, lanjut laporan itu, masih melatih unit pertahanan udara Suriah untuk menggunakan S-300 di Provinsi Latakia dan Hama.
Pada 29 Oktober, Reuters mengutip seorang pejabat senior Israel mengatakan bahwa IAF telah menyerang wilayah Suriah lagi, termasuk setelah jatuhnya pesawat Rusia. Media Israel, Channel 1, melaporkan bahwa salah satu serangan itu menargetkan pengiriman peralatan Iran untuk Hizbullah Lebanon. Namun, klaim Tel Aviv ini tak disertai bukti kuat.
Pengiriman 49 unit S-300 selesai pada awal Oktober 2018. Pengiriman senjata pertahanan tersebut telah diprotes Israel dan Amerika Serikat dengan alasan akan menambah kekacauan dalam konflik Suriah.
Dalam
insiden jatuhnya pesawat Il-20, militer Rusia menyalahkan Tel Aviv,
karena pilot jet tempur Israel menggunakan pesawat Moskow itu sebagai
perisai terhadap serangan sistem pertahanan S-200 Suriah. Insiden itu
menewaskan 15 tentara Rusia.
Israel membantah tuduhan tersebut dan mengklaim bahwa militernya telah memperingatkan Moskow terlebih dahulu sebelum jet-jet tempurnya melakukan serangan udara di wilayah Suriah untuk menargetkan aset-aset militer Iran.
Israel membantah tuduhan tersebut dan mengklaim bahwa militernya telah memperingatkan Moskow terlebih dahulu sebelum jet-jet tempurnya melakukan serangan udara di wilayah Suriah untuk menargetkan aset-aset militer Iran.
Credit sindonews.com
Trump Sebut Pasukan Saudi di Yaman Tak Bisa Pakai Senjata
Presiden Donald Trump mengatakan bahwa pasukan
Arab Saudi di Yaman tak bisa menggunakan senjata sehingga terjadi
serangan ke bus sekolah dan menewaskan 40 anak. (Reuters/Carlos Barria)
"Itu terjadi pada dasarnya karena orang-orang yang tidak tahu bagaimana menggunakan senjata," ujar Trump kepada Axios, sebagaimana dikutip The Guardian, Minggu (4/11).
"Saya akan berbicara tentang banyak hal dengan Arab Saudi, tapi tentu saya tidak kepada orang-orang yang tidak tahu cara menggunakan senjata yang menembak bus berisi anak-anak."
Pada Agustus lalu, koalisi Arab Saudi melakukan serangan udara yang juga menerjang bus sekolah di Yaman. Setidaknya 51 orang tewas dalam insiden itu, termasuk 40 anak-anak yang sebagian besar berusia enam hingga 11 tahun.
Pada September lalu, koalisi pimpinan Arab Saudi di Yaman mengakui serangan udara yang menghantam bus sekolah itu. Saudi juga berjanji untuk meminta pertanggungjawaban pada siapa pun yang berkontribusi dalam serangan itu.
Tekanan internasional disebut menjadi salah satu pemicu Saudi mengakui serangan tersebut. Para sekutu Saudi sendiri meminta negara itu tak lagi membuat korban sipil tewas dalam serangan mereka di Yaman.
Sekitar 10 ribu warga sipil tewas dalam serangan koalisi Saudi yang menargetkan kelompok pemberontak Houthi di Yaman selama tigak setengah tahun belakangan.
Kini, Saudi semakin tertekan setelah sejumlah negara mengancam akan menghentikan penjualan senjata ke Riyadh, di tengah penyelidikan kasus kematian wartawan Jamal Khashoggi di Istanbul pada Oktober lalu.
Credit cnnindonesia.com
Saudi Mulai Bangun Reaktor Riset Nuklir Pertama
Arab Saudi mulai pembangunan reaktor riset
nuklir pertama dengan upacara peletakan batu pertama oleh Putra Mahkota,
Pangeran Mohammed bin Salman, Senin (6/11). (Bandar Algaloud/Courtesy
of Saudi Royal Court/Handout via Reuters)
Badan Pers Saudi (SPA) melaporkan bahwa reaktor ini adalah salah satu dari tujuh proyek yang diluncurkan oleh Mohammed dalam kunjungannya ke King Abdulaziz City for Science and Technology.
Namun, SPA tak menjabarkan lebih lanjut mengenai lokasi pasti dan dana pembangunan reaktor riset tersebut.
Sebagaimana dilansir AFP, reaktor tanpa daya ini biasanya digunakan untuk penelitian, pembangunan, dan tujuan pendidikan lainnya.
Kini, Saudi masih bergantung pada minyak dan gas alam untuk memenuhi kebutuhan daya yang meningkat pesat, juga desalinasi air.
Saudi sendiri berencana membangun 16 reaktor nuklir dalam kurun waktu dua dekade mendatang dengan total biaya US$80 miliar, di tengah kekhawatiran mengenai proliferasi nuklir di Timur Tengah.
Pada Maret lalu, Mohammed mengatakan bahwa jika Iran membangun senjata nuklir, maka Saudi akan melakukan hal serupa.
Dalam wawancara dengan CBS, ia menyamakan pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Khomenei, dengan Adolf Hitler karena "ingin menciptakan proyek sendiri di Timur Tengah."
Riyadh pun sangat berhati-hati dengan perjanjian nuklir Iran dengan sejumlah negara Barat yang disepakati pada 2015 lalu.
Melalui perjanjian itu, semua negara terkait sepakat untuk meringankan sanksi atas Iran dengan timbal balik Teheran membatasi produksi uranium hingga batas tak dapat mengembangkan senjata nuklir.
Saudi pun memuji keputusan Presiden Donald Trump untuk menarik Amerika Serikat dari kesepakatan tersebut pada Mei lalu karena menganggap Iran tak memenuhi persyaratan dalam perjanjian itu.
Dengan keputusan tersebut, Trump pun mulai menjatuhkan kembali sanksi atas Iran pada Senin (5/11).
Credit cnnindonesia.com
Korsel-AS Lanjutkan Latihan Perang yang Sempat Ditunda
Ilustrasi latihan perang Amerika Serikat-Korea Selatan. (Kim Hong-Ji)
Kementerian Pertahanan Korsel mengatakan Korean Marine Exchange Programme (KMEP), badan yang terdiri dari 500 personel AL AS-Korsel, akan menggelar latihan selama dua pekan. Latihan dimulai awal pekan ini di selatan Kota Pohang.
Latihan angkatan laut itu merupakan satu di antara beberapa latihan militer lainnya yang ditunda setelah Trump berjanji kepada Kim menghentikan latihan bersama dengan Korsel.
"Kami sebelumnya mengatakan bahwa kami akan melakukan pelatihan gabungan AS-Korsel tingkat atau dalam skala kecil sesuai yang telah direncanakan," ucap jubir Kemhan Korsel, Choi Hyun-soo kepada wartawan di Seoul, Senin (5/11).
Rencana gelaran latihan gabungan ini muncul beberapa hari sebelum Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo dijadwalkan bertemu dengan Menlu Korut Ri Yong-ho di New York.
Pertemuan keduanya dilangsungkan guna melanjutkan progres denuklirisasi di Semenanjung Korea dan mempersiapkan pertemuan kedua Trump dan Kim Jong-un.
AS menempatkan sekitar 28.500 pasukan di Negeri Ginseng dari ancaman nuklir Korut.
Kedua negara telah lama menggelar latihan militer bersama yang disebut AS dan Korsel sebagai latihan pertahanan. Namun, Korut memandang latihan bersama itu sebagai bentuk invasi terhadap negaranya.
Dikutip AFP, selain latihan angkatan laut, AS dan Korsel juga menangguhkan pelatihan untuk pasukan Ulchi Freedom Guardian pada Agustus lalu. Latihan itu melibatkan puluhan ribu personel dari kedua negara.
Kedua negara juga menangguhkan latihan angkatan udara Vigilant Ace yang dijadwalkan berlangsung bulan depan.
Meski ketegangan antara AS-Korut terus mereda, pada pekan lalu Pyongyang melalui kementerian luar negeri mengancam akan melanjutkan pembangunan nuklirnya jika Washington tak segera mengakhiri sanksi.
Sementara itu, AS menegaskan bahwa sanksi akan tetap berlaku bagi Korut sampai negara terisolasi itu benar-benar memenuhi janji Kim Jong-un kepada Trump saat keduanya bertemu untuk melucuti senjata nuklir sepenuhnya.
Credit cnnindonesia.com
Kapal Perang China Sampaikan 'Good Morning' ke Kapal Induk Jepang
BEIJING - Awak kapal perang China mengirim ucapan "good morning
(selamat pagi)" kepada para pelaut Jepang yang ada di atas sebuah kapal
induk pembawa helikopter ketika berada di kawasan Laut China Selatan.
Media Jepang, NHK, melaporkan interaksi dua kapal itu terjadi akhir bulan lalu. Kapal perang Beijing pengirim pesan itu adalah kapal perang Lanzhou kelas Luyang II. Sedangkan kapal induk pembawa helikopter Tokyo adalah kapal Kaga.
"Saat melihat kapal lain, awak Lanzhou mengirim pesan radio, 'good morning, senang melihat Anda'," bunyi laporan media Jepang tersebut.
"Pertemuan itu menyiratkan bahwa pemanasan keseluruhan dalam hubungan China-Jepang membuat militer kedua negara bisa saling berhubungan satu sama lain," kata Song Zhongping, komentator militer untuk Phoenix Television di Hong Kong, Senin (5/11/2018).
"(Tapi) angkatan laut China hanya mengirim pesan ramah karena kapal perang Jepang (karena) tidak berada di daerah sensitif dan tidak provokatif," ujarnya.
Song juga mengatakan bahwa seringnya pertemuan antara kapal perang China dan Jepang di Laut China Selatan menunjukkan betapa dekatnya Beijing melihat sekutu Amerika Serikat di wilayah tersebut.
Laporan NHK muncul hanya beberapa hari setelah Nippon News Network Jepang menyiarkan sebuah dokumenter tentang operasi kapal induk Kaga di Laut China Selatan pada bulan September, di mana kapal itu dimonitor oleh Hengshui, sebuah kapal fregat China yang dipersenjatai rudal.
Ahli angkatan laut, Li Jie, mengatakan Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) China akan terus mengawasi dengan ketat kapal militer Jepang di wilayah tersebut meski interaksi kedua militer sejauh ini ramah.
"Sangat jelas bahwa perasaan China-Jepang saat ini terjadi di tengah deretan perdagangan yang sedang berlangsung antara Beijing dan Washington, dan (Perdana Menteri Shinzo) Abe mungkin menggunakan itu untuk menciptakan posisi tawar yang lebih kuat untuk dirinya sendiri dengan saudara laki-lakinya di Amerika," ujarnya mengacu pada pemimpin Amerika.
Media Jepang, NHK, melaporkan interaksi dua kapal itu terjadi akhir bulan lalu. Kapal perang Beijing pengirim pesan itu adalah kapal perang Lanzhou kelas Luyang II. Sedangkan kapal induk pembawa helikopter Tokyo adalah kapal Kaga.
"Saat melihat kapal lain, awak Lanzhou mengirim pesan radio, 'good morning, senang melihat Anda'," bunyi laporan media Jepang tersebut.
"Pertemuan itu menyiratkan bahwa pemanasan keseluruhan dalam hubungan China-Jepang membuat militer kedua negara bisa saling berhubungan satu sama lain," kata Song Zhongping, komentator militer untuk Phoenix Television di Hong Kong, Senin (5/11/2018).
"(Tapi) angkatan laut China hanya mengirim pesan ramah karena kapal perang Jepang (karena) tidak berada di daerah sensitif dan tidak provokatif," ujarnya.
Song juga mengatakan bahwa seringnya pertemuan antara kapal perang China dan Jepang di Laut China Selatan menunjukkan betapa dekatnya Beijing melihat sekutu Amerika Serikat di wilayah tersebut.
Laporan NHK muncul hanya beberapa hari setelah Nippon News Network Jepang menyiarkan sebuah dokumenter tentang operasi kapal induk Kaga di Laut China Selatan pada bulan September, di mana kapal itu dimonitor oleh Hengshui, sebuah kapal fregat China yang dipersenjatai rudal.
Ahli angkatan laut, Li Jie, mengatakan Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) China akan terus mengawasi dengan ketat kapal militer Jepang di wilayah tersebut meski interaksi kedua militer sejauh ini ramah.
"Sangat jelas bahwa perasaan China-Jepang saat ini terjadi di tengah deretan perdagangan yang sedang berlangsung antara Beijing dan Washington, dan (Perdana Menteri Shinzo) Abe mungkin menggunakan itu untuk menciptakan posisi tawar yang lebih kuat untuk dirinya sendiri dengan saudara laki-lakinya di Amerika," ujarnya mengacu pada pemimpin Amerika.
"Hubungan
bilateral yang mencair antara China dan Jepang didorong oleh
kepentingan ekonomi Tokyo, bukan ketulusan," kata Li. "Beijing memahami
bahwa kehadiran militer (Angkatan Laut Jepang) dimaksudkan sebagai
pertunjukan signifikansi geopolitiknya di kawasan Asia-Pasifik."
China telah mengklaim hampir seluruh wilayah Laut China Selatan dan bersengketa dengan Taiwan, Filipina, Vietnam, Brunei, dan Malaysia. Jepang dan Amerika Serikat tidak terlibat dalam sengketa, namun menghendaki kebebasan bernavigasi di kawasan internasional di wilayah tersebut.
Beijing dan Tokyo bersengketa atas kepulauan di Laut China Timur. China mengklaim kepulauan yang mereka namai Diaoyu. Sedangkan Jepang mengklaim dengan nama Kepulauan Senkaku.
China telah mengklaim hampir seluruh wilayah Laut China Selatan dan bersengketa dengan Taiwan, Filipina, Vietnam, Brunei, dan Malaysia. Jepang dan Amerika Serikat tidak terlibat dalam sengketa, namun menghendaki kebebasan bernavigasi di kawasan internasional di wilayah tersebut.
Beijing dan Tokyo bersengketa atas kepulauan di Laut China Timur. China mengklaim kepulauan yang mereka namai Diaoyu. Sedangkan Jepang mengklaim dengan nama Kepulauan Senkaku.
Credit sindonews.com
Begini Ancaman Beijing saat Kapal Perang China-AS Nyaris Tabrakan
HONG KONG
- Kapal perang China dan kapal perang Amerika Serikat nyaris
bertabrakan di Laut China Selatan akhir September lalu. Kapal perang
Washington terpaksa mengubah jalur setelah dapat ancaman keras dari kru
kapal perang Beijing.
Ancaman itu terungkap dari Sebuah transkrip komunikasi radio antar-kru kedua kapal perang yang dirilis South China Morning Post, Senin (5/11/2018). Transkrip itu diperoleh dari Kementerian Pertahanan Inggris.
Kapal perang 052C destroyer kelas Luyang II Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) China menantang kapal perang USS Decatur kelas Arleigh Burke Angkatan Laut AS yang sedang patroli kebebasan navigasi di dekat Kepulauan Spratly. Saat itu, kapal perang Beijing mendekat dalam jarak 45 yard atau sekitar 41 meter dari kapal Amerika dan bisa bertabrakan jika kapal Amerika tak mengubah jalur.
"Kapal China mendekati USS Decatur dalam manuver tidak aman dan tidak profesional di sekitar Gaven Reef di Laut China Selatan, di mana ia terlibat dalam serangkaian manuver yang semakin agresif disertai dengan peringatan terhadap Decatur untuk pergi," kata Armada Pasifik AS dalam sebuah pernyataan. Pernyataan itu membenarkan bahwa USS Decatur terpaksa mengubah arah untuk menghindari tabrakan.
Sedangkan transkrip komunikasi radio antara kru kedua dua kapal perang berisi ancaman keras dari kru Angkatan Laut Beijing.
"Anda berada di jalur yang berbahaya," kata kru kapal perang China dalam rekaman tersebut. "Jika Anda tidak mengubah arah, (Anda) akan menderita konsekuensi."
"Kami sedang melakukan perjalanan yang tidak bersalah," jawab kru kapal USS Decatur.
Dalam sebuah video tentang insiden itu, seorang pelaut Angkatan Laut AS yang tidak dikenal terdengar mengatakan, "Kapal China sedang berusaha mendorong kita keluar dari jalur."
Collin Koh, seorang peneliti di S. Rajaratnam School of International Studies mengatakan video tentang insiden kedua kapal perang itu kurang jelas. Namun, kata dia, ada fender kapal yang dikerahkan dari dek. "Spatbor dirancang untuk mengurangi dampak kinetik tabrakan, penyebaran (fender) jelas merupakan indikasi kesiapan untuk kemungkinan semacam itu," ujarnya.
Ancaman itu terungkap dari Sebuah transkrip komunikasi radio antar-kru kedua kapal perang yang dirilis South China Morning Post, Senin (5/11/2018). Transkrip itu diperoleh dari Kementerian Pertahanan Inggris.
Kapal perang 052C destroyer kelas Luyang II Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) China menantang kapal perang USS Decatur kelas Arleigh Burke Angkatan Laut AS yang sedang patroli kebebasan navigasi di dekat Kepulauan Spratly. Saat itu, kapal perang Beijing mendekat dalam jarak 45 yard atau sekitar 41 meter dari kapal Amerika dan bisa bertabrakan jika kapal Amerika tak mengubah jalur.
"Kapal China mendekati USS Decatur dalam manuver tidak aman dan tidak profesional di sekitar Gaven Reef di Laut China Selatan, di mana ia terlibat dalam serangkaian manuver yang semakin agresif disertai dengan peringatan terhadap Decatur untuk pergi," kata Armada Pasifik AS dalam sebuah pernyataan. Pernyataan itu membenarkan bahwa USS Decatur terpaksa mengubah arah untuk menghindari tabrakan.
Sedangkan transkrip komunikasi radio antara kru kedua dua kapal perang berisi ancaman keras dari kru Angkatan Laut Beijing.
"Anda berada di jalur yang berbahaya," kata kru kapal perang China dalam rekaman tersebut. "Jika Anda tidak mengubah arah, (Anda) akan menderita konsekuensi."
"Kami sedang melakukan perjalanan yang tidak bersalah," jawab kru kapal USS Decatur.
Dalam sebuah video tentang insiden itu, seorang pelaut Angkatan Laut AS yang tidak dikenal terdengar mengatakan, "Kapal China sedang berusaha mendorong kita keluar dari jalur."
Collin Koh, seorang peneliti di S. Rajaratnam School of International Studies mengatakan video tentang insiden kedua kapal perang itu kurang jelas. Namun, kata dia, ada fender kapal yang dikerahkan dari dek. "Spatbor dirancang untuk mengurangi dampak kinetik tabrakan, penyebaran (fender) jelas merupakan indikasi kesiapan untuk kemungkinan semacam itu," ujarnya.
Ankit Panda, seorang ahli kebijakan luar negeri yang merupakan editor senior di The Diplomat,
menyebut insiden itu sebagai upaya paling langsung dan berbahaya
Angkatan Laut PLA untuk mengganggu navigasi Angkatan Laut AS yang sah di
Laut China Selatan hingga saat ini.
Pertemuan yang tidak aman atau tidak profesional antara Angkatan Laut kedua negara itu sudah tercatat belasan kali sejak dua tahun lalu. "Kami telah menemukan catatan 19 interaksi tidak aman dan/atau tidak profesional dengan China dan Rusia sejak 2016 (18 dengan China dan satu dengan Rusia)," kata Nate Christensen, juru bicara Armada Pasifik AS, baru-baru ini kepada CNN.
Pertemuan yang tidak aman atau tidak profesional antara Angkatan Laut kedua negara itu sudah tercatat belasan kali sejak dua tahun lalu. "Kami telah menemukan catatan 19 interaksi tidak aman dan/atau tidak profesional dengan China dan Rusia sejak 2016 (18 dengan China dan satu dengan Rusia)," kata Nate Christensen, juru bicara Armada Pasifik AS, baru-baru ini kepada CNN.
Credit sindonews.com
Hasil pemilihan sela di Myanmar "pelajaran" bagi partai Suu Kyi
Penasehat Negara Myanmar Aung San Suu
Kyi berdiri di sebelah bendera nasional Australia dan Myanmar di Gedung
Parlemen di Canberra, Australia, Senin (19/3/2018). (AAP/Mick Tsikas/via
REUTERS)
Yangon (CB) - Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) pimpinan
Aung San Suu Kyi diperkirakan meraih hanya tujuh dari 13 kursi dalam
pemilihan sela, kata juru bicara pada Ahad.
Juru bicara tersebut juga mengakui bahwa partai berkuasa di Myanmar itu perlu berbuat lebih banyak bagi pemilih dari kelompok suku kecil.
Pemungutan suara itu, yang diselenggarakan pada Sabtu, tidak akan mengubah keseimbangan kekuasaan tetapi dipandang sebagai ujian awal menjelang pemilihan umum pada 2020, menurut Reuters melaporkan.
Peraih Hadiah Nobel Suu Kyi berjanji mengakhiri konflik etnis, yang telah berlangsung beberapa dasawarsa, sebagai prioritas utama pemerintahannya, tetapi pembicaraan perdamaian terhenti dan pertempuran meningkat.
Juru bicara tersebut juga mengakui bahwa partai berkuasa di Myanmar itu perlu berbuat lebih banyak bagi pemilih dari kelompok suku kecil.
Pemungutan suara itu, yang diselenggarakan pada Sabtu, tidak akan mengubah keseimbangan kekuasaan tetapi dipandang sebagai ujian awal menjelang pemilihan umum pada 2020, menurut Reuters melaporkan.
Peraih Hadiah Nobel Suu Kyi berjanji mengakhiri konflik etnis, yang telah berlangsung beberapa dasawarsa, sebagai prioritas utama pemerintahannya, tetapi pembicaraan perdamaian terhenti dan pertempuran meningkat.
"Kami kehilangan lima dari enam kursi di kawasan suku. Orang di kawasan itu tidak puas dengan kinerja kami mengenai proses perdamaian," kata juru bicara NLD Myo Nyut, yang berbagi pemahaman tentang hasil yang diraih partai itu menjelang pengumuman resmi komisi pemilihan.
"Hasil ini adalah pelajaran bagi kami, Kami akan membuat strategi untuk masing-masing daerah pemilihan pada pemilihan mendatang."
Suu Kyi memimpin pemerintahan sipil Myanmar sejak menang dengan suara mayoritas di majelis rendah dan tinggi parlemen dalam pemilihan tahun 2015 yang mengakhiri kekuasaan militer selama beberapa dekade.
Tetapi dia harus berbagai kekuasaan dengan tentara, yang secara otomatis menguasai 25 persen kursi parlemen berdasarkan konstitusi yang dirancang militer.
Pemungutan suara pada Sabtu termasuk kursi-kursi di badan legislatif negara dan regional, dan juga parlemen nasional di ibu kota Myanmar, Naypyitaw.
NLD menang di sebagian besar wilayah tengah, tempat etnis Bamar penganut Buddha sebagai mayoritas, dalam pemungutan suara pada Sabtu.
Di negara bagian Kachin, Myanmar utara, NLD berada di posisi ketiga dalam pemilihan suara Majelis Tinggi yang telah dimenanginya tahun 2015.
Pada Sabtu, kursi di ibu kota negara bagian Myitkyina dimenangi Uni Solidaritas yang bersekutu dengan militer dan Partai Pembangunan, dengan beberapa partai etnis Kachin yang sebelumnya ingin memisahkan diri memberikan dukungan kepada Partai Pembangunan Kachin (KDP), yang berada di posisi kedua.
Gumgrawng Awng Hkam, calon KDP, kepada Reuters mengatakan prihatin bahwa sejumlah besar suara dari daerah yang berada di bawah kendali militer di kota itu tampaknya mendukung partai saingannya, yang didukung militer.
Credit antaranews.com
Trump Buka Peluang 'Ubah' Kabinetnya
Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump
menyatakan negaranya akan mengajukan calon duta besar baru untuk PBB. Ia
juga menyatakan membuka ruang merombak kabinetnya. (REUTERS/Carlos
Barria)
Trump mengatakan pengumuman nama yang akan dicalonkan tersebut kemungkinan akan dilakukan pekan ini.
"Akhir pekan ini," katanya seperti dikutip dari Reuters, Selasa (6/11).
Selain akan mengumumkan calon duta besar tersebut, Trump juga membuka kemungkinan akan melakukan perombakan terhadap susunan kabinetnya. Ia tidak menjelaskan secara rinci, kapan perombakan tersebut akan dilakukan.
"Tidak ada batasan waktu," katanya.
Trump mengatakan sebenarnya sangat suka atas sebagian besar anggota kabinet yang dimilikinya. Menurutnya, banyak anggota kabinet yang dipimpinnya memiliki bakat dan kemampuan baik.
Credit cnnindonesia.com
Jelang Pemilihan Kongres AS, Obama-Trump Saling Serang
Ilustrasi pemilihan umum di Amerika Serikat. (REUTERS/Jonathan Drake)
Selama akhir pekan kemarin, Trump menggembar-gemborkan prestasi Partai Republik, dalam membantu mendorong perekonomian Negeri Paman Sam selama setahun terakhir. Hal itu dilakukan dalam kampanye di Georgia dan Tennessee.
Trump juga turut menyerang Partai Demokrat dengan menyampaikan kekhawatiran soal keberlangsungan program pengawasan ketat terhadap wilayah perbatasan mereka dan para pendatang.
Dia juga kembali mengangkat isu imigrasi, salah satu fokusnya sejak kampanye pemilihan presiden 2016 lalu. Dalam kampanye-kampanyenya beberapa hari terakhir, Trump kembali menyatakan ratusan ribu imigran yang berada di perbatasan AS-Meksiko merupakan ancaman bagi Negeri Paman Sam.
"Kalian lihat pagar kawat berduri telah dipasang. Itu kawat berduri, ya, kita punya pagar kawat berduri (di perbatasan). Kalian tahu kenapa? Karena kami tidak akan membiarkan orang-orang itu (imigran) menyerang negara kita," kata Trump.
Presiden AS ke-45 itu juga mengklaim Partai Demokrat memaksa para imigran yang mayoritas berasal dari negara Amerika Tengah itu datang ke perbatasan AS merujuk pada teori konspirasi tentang kelompok imigran.
"Tanyakan pada diri Anda sendiri, bagaimana menurut Anda semua mereka (gelombang imigran) bisa terbentuk?"
Trump dikabarkan berfokus memenangkan Partai Republik di negara-negara bagian yang merupakan lumbung suaranya pada pilpres 2016 lalu. Setelah Georgia dan Tennessee, Trump juga akan mengunjungi Ohio, Indiana, dan Missouri.
Sementara itu, dalam kampanyenya di Indiana dan Illinois, Obama mengecam Partai Republik karena berulang kali berdusta tentang upaya menghapus Obama Care, Undang-Undang Perlindungan Pasien dan Biaya Kesehatan Terjangkau.
Obama juga menuduh Trump berupaya memicu ketakutan di antara para pendatang, terutama yang tengah berupaya masuk AS melalui perbatasan dengan Meksiko.
Presiden AS Ke-44 itu bahkan menuding Trump dan mayoritas anggota Kongres dari Partai Republik adalah orang-orang yang korup.
"Amerika saat ini tengah berada dalam persimpangan," kata Obama di Indiana seperti dikutip CNN. "Karakter bangsa kita dipertaruhkan di kotak suara (besok)."
Dalam kampanyenya tersebut, dia juga merespons retorika Trump selama ini terkait imigran dengan menganggap Partai Republik telah memicu ketakutan terkait wabah Ebola pada pemilihan Kongres 2014 lalu.
"Karena ketika mereka (Partai Republik) mencoba mengalihkan perhatian Anda dengan semua hal ini, mereka merampok Anda di tengah kebutaan," kata Obama kepada para pendukungnya di Gary.
"Mereka akan seperti: Lihat, Lihat! Karavan (imigran). Dan mereka akan memberlakukan pemotongan pajak kepada rekan-rekan jutawan mereka. Mereka juga akan seperti: 'Lihat, Lihat! Apa pun hal itu adalah menakutkan!' dan mereka akan menyabotase Anda. Anda tidak boleh lengah."
Credit cnnindonesia.com
Lebanon tak buat kemajuan ke arah diakhirinya krisis pembentukan pemerintah
Bintang film Salma Hayek bertemu dengan
para pengungsi Suriah saat ia berkunjung bersama UNICEF ke kamp
pengungsian di Lembah Bekaa, Lebanon, Sabtu (25/4). (REUTERS/Sebastian
Rich/UNICEF/)
Beirut, Lebanon (CB) - Upaya untuk menembus krisis
berbulan-bulan mengenai pembentukan pemerintah di Lebanon melambat pada
Ahad (4/11), kata saluran televisi Channel NBN.
"Tidak jelas apakah akan ada kemajuan mengenai ini atau tidak dengan tak-adanya calon Perdana Menteri Saaf Al-Hariri --yang pergi ke Paris untuk alasan pribadi," katanya.
Saad Al-Hariri telah menghadapi bermacam rintangan dalam upayanya membentuk pemerintah persatuan nasional 30-anggota akibat pertikaian di kalangan politisi mengenai perwakilan Partai Kristen utama dan sekte Druze.
Beberapa hari lalu, Lebanon mampu membersihkan penghalang utama setelah pemimpin Pasukan Lebanon (LF) Samir Geagea mengatakan ia menerima tawaran Saad untuk menjamin empat kursi buat LF.
Sementara itu, perwakilan Druze akan diselesaikan dengan memberi dua portofolio kepada Partai Sosialis Progresif (PSP), yang dipimpin oleh Anggota Parlemen Walid Jublatt dan satu menteri ketiga Druze akan memperoleh dukungan secara konsensus.
Namun, satu penghalang masih ada.
"Tidak jelas apakah akan ada kemajuan mengenai ini atau tidak dengan tak-adanya calon Perdana Menteri Saaf Al-Hariri --yang pergi ke Paris untuk alasan pribadi," katanya.
Saad Al-Hariri telah menghadapi bermacam rintangan dalam upayanya membentuk pemerintah persatuan nasional 30-anggota akibat pertikaian di kalangan politisi mengenai perwakilan Partai Kristen utama dan sekte Druze.
Beberapa hari lalu, Lebanon mampu membersihkan penghalang utama setelah pemimpin Pasukan Lebanon (LF) Samir Geagea mengatakan ia menerima tawaran Saad untuk menjamin empat kursi buat LF.
Sementara itu, perwakilan Druze akan diselesaikan dengan memberi dua portofolio kepada Partai Sosialis Progresif (PSP), yang dipimpin oleh Anggota Parlemen Walid Jublatt dan satu menteri ketiga Druze akan memperoleh dukungan secara konsensus.
Namun, satu penghalang masih ada.
Anggota Parlemen dari kubu Sunni dari luar Gerakan Masa Depan, yang dipimpin Saad, telah menuntut untuk memiliki wakil setidaknya satu kursi di pemerintah, namun Saad menolak tuntutan tersebut sedangkan Hizbullah telah berkeras agar itu diterima.
Penyelesaian belum ditemukan mengenai masalah tersebut.
Credit antaranews.com
'Bapak Taliban' Dimakamkan, Jalan di Pakistan bak Lautan Pelayat
ISLAMABAD
- Ulama terkenal Pakistan Maulana Samiul Haq yang dijuluki sebagai
"Bapak Taliban" telah dimakamkan hari Minggu setelah dibunuh 2 November
lalu. Puluhan ribu pelayat membanjir jalan-jalan di Akhora Khattak,
barat laut Islamabad, untuk menghadiri pemakaman ulama tersebut.
Maulana Samiul Haq ditikam hingga tewas di rumahnya di Rawalpindi. Laporan lain menyebut, dia ditembak mati orang tak dikenal saat sopir yang juga pengawalnya sedang keluar rumah.
"Dia sedang beristirahat di kamarnya saat Asar, ketika sopir sekaligus pengawalnya keluar selama 15 menit," kata putra korban, Maulana Hamid ul-Haq yang dikutip Geo TV.
Ketika pengawal pulang, dia menemukan ulama itu sudah berada dalam genangan darah. Sedangkan keponakan korban, Mohammad Bilal mengatakan kepada Reuters bahwa pamannya ditemukan dengan luka tikaman dan tembak.
Para pendukung yang sebagian besar berpakaian putih dijaga oleh polisi bersenjata ketika peti jenazahnya dibawa melewati kerumunan besar untuk pemakaman. Laporan media setempat menyebut jumlah pelayat yang memenuhi jalan mencapai puluhan ribu orang.
Murid-murid korban, termasuk anggota Taliban Afghanistan dan warga lokal ikut membanjiri jalan-jalan untuk bisa sedekat mungkin dengan tubuh korban sebelum dimakamkan.
Menurut BBC, unit penjinak bom telah mensterilkan kuburan sebelum Haq dimakamkan di kampung halamannya di Akora Khattak. Para pembunuh masih bebas karena tidak ada kelompok yang mengklaim bertanggung jawab atas serangan itu.
Ulama 80 tahun itu tercatat sebagai tokoh terkemuka. Dia menjadi andalan pemerintah Afghanistan untuk membujuk kelompok Taliban melakukan pembicaraan damai.
Haq juga dikenal sebagai tokoh politik dan agama terkemuka di Pakistan. Dia pernah menjadi anggota Senat Pakistan periode 1985 hingga 1991 dan periode 1991 hingga 1997.
Maulana Samiul Haq ditikam hingga tewas di rumahnya di Rawalpindi. Laporan lain menyebut, dia ditembak mati orang tak dikenal saat sopir yang juga pengawalnya sedang keluar rumah.
"Dia sedang beristirahat di kamarnya saat Asar, ketika sopir sekaligus pengawalnya keluar selama 15 menit," kata putra korban, Maulana Hamid ul-Haq yang dikutip Geo TV.
Ketika pengawal pulang, dia menemukan ulama itu sudah berada dalam genangan darah. Sedangkan keponakan korban, Mohammad Bilal mengatakan kepada Reuters bahwa pamannya ditemukan dengan luka tikaman dan tembak.
Para pendukung yang sebagian besar berpakaian putih dijaga oleh polisi bersenjata ketika peti jenazahnya dibawa melewati kerumunan besar untuk pemakaman. Laporan media setempat menyebut jumlah pelayat yang memenuhi jalan mencapai puluhan ribu orang.
Murid-murid korban, termasuk anggota Taliban Afghanistan dan warga lokal ikut membanjiri jalan-jalan untuk bisa sedekat mungkin dengan tubuh korban sebelum dimakamkan.
Menurut BBC, unit penjinak bom telah mensterilkan kuburan sebelum Haq dimakamkan di kampung halamannya di Akora Khattak. Para pembunuh masih bebas karena tidak ada kelompok yang mengklaim bertanggung jawab atas serangan itu.
Ulama 80 tahun itu tercatat sebagai tokoh terkemuka. Dia menjadi andalan pemerintah Afghanistan untuk membujuk kelompok Taliban melakukan pembicaraan damai.
Haq juga dikenal sebagai tokoh politik dan agama terkemuka di Pakistan. Dia pernah menjadi anggota Senat Pakistan periode 1985 hingga 1991 dan periode 1991 hingga 1997.
Selain
itu dia adalah kepala Darul Uloom Haqqania, salah satu madrasah
(seminari) terbesar dan paling berpengaruh di Pakistan yang berlokasi di
Akora Khattak, Khyber Pakhtunkhwa. Di madrasah itulah, pendiri Taliban;
Mullah Omar, pernah bersekolah.
Kematiannya terjadi di tengah protes nasional oleh kelompok-kelompok Islamis yang marah oleh putusan Mahkamah Agung karena membebaskan wanita non-Muslim; Asia Bibi, atas tuduhan penistaan agama Islam.
Kematiannya terjadi di tengah protes nasional oleh kelompok-kelompok Islamis yang marah oleh putusan Mahkamah Agung karena membebaskan wanita non-Muslim; Asia Bibi, atas tuduhan penistaan agama Islam.
Credit sindonews.com
Ulama Pakistan yang Dijuluki 'Bapak Taliban' Dibunuh
ISLAMABAD
- Ulama Pakistan, Maulana Sami ul-Haq, yang dijuluki sebagai "Bapak
Taliban" tewas dibunuh di Kota Rawalpindi. Dia sejatinya tokoh yang
diandalkan pemerintah Afghanistan untuk membujuk Taliban untuk bersedia
berunding damai.
Ada dua laporan yang berbeda terkait kematian Haq. Anggota keluarganya mengatakan bahwa ulama itu ditikam beberapa kali hingga tewas. Laporan lainnya menyatakan korban ditembak mati.
Belum ada pihak maupun kelompok yang mengklaim bertanggung jawab atas pembunuhan "Bapak Taliban" ini. Motif serangan juga belum jelas.
Haq adalah kepala madrasah Haqqania di utara Pakistan, di mana banyak anggota Taliban—termasuk pendiri kelompok itu; Mullah Omar—telah belajar di sana.
Putra korban, Maulana Hamid ul-Haq mengatakan bahwa ayahnya ditikam beberapa kali di rumah yang dimilikinya di Rawalpindi.
"Dia sedang beristirahat di kamarnya selama waktu Ashar ketika sopir sekaligus pengawalnya keluar selama 15 menit," kata Hamid seperti dikutip Geo TV, Sabtu (3/11/2018).
"Ketika dia kembali, dia menemukan Maulana Sami ul-Haq tewas di tempat tidurnya dan tubuhnya berlumuran darah," ujarnya.
Sementara itu, keponakan Haq, Mohammad Bilal mengatakan pada Reuters bahwa pamannya ditemukan dengan luka tikaman dan tembakan di rumahnya di pinggiran Islamabad.
Para pejabat Afghanistan baru-baru ini meminta ulama yang diyakini berusia 80-an tahun itu untuk membantu meyakinkan Taliban agar memulai perundingan damai.
Korban adalah mantan senator yang menjalankan faksi partai Jamiat Ulama-e-Islam dan dekat dengan partai pendukung Perdana Menteri Imran Khan.
Ada dua laporan yang berbeda terkait kematian Haq. Anggota keluarganya mengatakan bahwa ulama itu ditikam beberapa kali hingga tewas. Laporan lainnya menyatakan korban ditembak mati.
Belum ada pihak maupun kelompok yang mengklaim bertanggung jawab atas pembunuhan "Bapak Taliban" ini. Motif serangan juga belum jelas.
Haq adalah kepala madrasah Haqqania di utara Pakistan, di mana banyak anggota Taliban—termasuk pendiri kelompok itu; Mullah Omar—telah belajar di sana.
Putra korban, Maulana Hamid ul-Haq mengatakan bahwa ayahnya ditikam beberapa kali di rumah yang dimilikinya di Rawalpindi.
"Dia sedang beristirahat di kamarnya selama waktu Ashar ketika sopir sekaligus pengawalnya keluar selama 15 menit," kata Hamid seperti dikutip Geo TV, Sabtu (3/11/2018).
"Ketika dia kembali, dia menemukan Maulana Sami ul-Haq tewas di tempat tidurnya dan tubuhnya berlumuran darah," ujarnya.
Sementara itu, keponakan Haq, Mohammad Bilal mengatakan pada Reuters bahwa pamannya ditemukan dengan luka tikaman dan tembakan di rumahnya di pinggiran Islamabad.
Para pejabat Afghanistan baru-baru ini meminta ulama yang diyakini berusia 80-an tahun itu untuk membantu meyakinkan Taliban agar memulai perundingan damai.
Korban adalah mantan senator yang menjalankan faksi partai Jamiat Ulama-e-Islam dan dekat dengan partai pendukung Perdana Menteri Imran Khan.
Khan
saat ini sedang melakukan kunjungan resmi ke Beijing, tetapi kantornya
mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa dia mengutuk pembunuhan itu dan
telah memerintahkan penyelidikan.
Pembunuhan terhadap ulama terjadi pada saat kekacauan terjadi di Pakistan, di mana protes pecah di sejumlah kota setelah pembebasan Asia Bibi, seorang wanita Kristen yang dijatuhi hukuman mati atas tuduhan penistaan agama.
Pembunuhan terhadap ulama terjadi pada saat kekacauan terjadi di Pakistan, di mana protes pecah di sejumlah kota setelah pembebasan Asia Bibi, seorang wanita Kristen yang dijatuhi hukuman mati atas tuduhan penistaan agama.
Credit sindonews.com
Referendum Kaledonia Baru, Kelompok Pro Kemerdekaan Kalah
Unjuk rasa kelompok pro kemerdekaan di Kaledonia Baru. (AFP Photo/Fred Payet)
Dilansir CNN, Senin (5/11), hasil jajak pendapat memperlihatkan 56 persen warga memilih tetap berada di bawa kendali Prancis. Sedangkan 44 persen penduduk ingin merdeka.
Jumlah peserta referendum mencapai 175 ribu orang. Mereka yang menolak adalah warga yang bermukim di Provinsi Utara dan Kepulauan Kesetiaan. Sedangkan warga di Provinsi Selatan, yang kebanyakan merupakan orang Eropa memilih tetap berada di bawah pemerintahan Prancis. Namun, mereka diberi kesempatan mengulang referendum dua tahun lagi jika disetujui oleh pemerintah setempat.
Presiden Prancis Emmanuel Macron menyatakan menghormati hasil jajak pendapat di Kaledonia Baru. Dia lega karena sebagian besar penduduk masih memilih untuk bergabung dengan Prancis.
"Ini adalah tanda mereka masih yakin dengan Prancis, baik dalam soal nilai-nilai dan masa depan. Semua orang bisa merasakan dan berbagi kebanggaan ini," kata Macron.
Hal ini juga menunjukkan perjuangan dan propaganda kemerdekaan selalu digaungkan oleh kelompok etnis Kanak belum berhasil meyakinkan suku lain. Padahal mereka selalu menyandarkan perjuangannya berdasarkan sejarah.
Sempat terjadi aksi perusakan selepas referendum digelar. Namun, kejadian itu dapat diredam aparat setempat.
Kelompok Front Pembebasan Nasional dan Sosialis Kanak (FLNKS) sempat terlibat perang dengan pasukan pemerintah Prancis. Namun, kedua belah pihak meneken perjanjian untuk menggelar tiga referendum. Kesempatan jajak pendapat yang tersisa tersedia pada 2020 dan 2022. FLNKS adalah salah satu kelompok yang mendukung gerakan Organisasi Papua Merdeka (OPM).
Jika Kaledonia Baru merdeka, kemungkinan akan berdampak kepada sejumlah kepulauan lain di kawasan Pasifik. Antara lain Samoa Amerika Serikat, Polynesia Prancis, Guam (AS), Pitcairn (Inggris) dan Tokelau (Selandia Baru). Semua daerah itu masuk dalam daftar Kawasan Tanpa Pemerintahan Mandiri Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Credit cnnindonesia.com
Sudan terima penengahan Sudan Selatan di wilayah perbatasan
Wakil Presiden Sudan Hassabo Mohamed Abdul-Rahman. (SUNA)
Khartoum (CB) - Sudan untuk pertama kali menerima
penengahan pemimpin Sudan Selatan dalam pembicaraan perdamaian atas
daerah perbatasan begolak Sudan di Kordofan Selatan dan Nil Biru, kata
pejabat Sudan pada Minggu.
Sudan sebelumnya menuduh tetangga selatannya memicu kerusuhan di dua wilayah itu, tempat pemberontak terus melawan pemerintahan Khartoum bahkan sesudah sebagian besar wilayah tempat mereka berjuang beberapa dasawarsa menjadi Sudan Selatan merdeka pada 2011.
Pemerintah Sudan mengumumkan gencatan senjata sepihak di kedua wilayah itu serta di wilayah Darfur, Sudan barat, yang bermasalah sejak 2015 dan pertempuran telah surut. demikian Reuters melaporkan.
Ibrahim al-Sadiq, juru bicara partai berkuasa di Sudan, menyatakan Presiden Sudan Selatan, Salva Kiir, memulai pembicaraan dengan unsur dari Gerakan Pembebasan Rakyat Sudan (SPLM) di Kordofan Selatan dan Nil Biru untuk penyelesaian secara damai.
Sudan sebelumnya menuduh tetangga selatannya memicu kerusuhan di dua wilayah itu, tempat pemberontak terus melawan pemerintahan Khartoum bahkan sesudah sebagian besar wilayah tempat mereka berjuang beberapa dasawarsa menjadi Sudan Selatan merdeka pada 2011.
Pemerintah Sudan mengumumkan gencatan senjata sepihak di kedua wilayah itu serta di wilayah Darfur, Sudan barat, yang bermasalah sejak 2015 dan pertempuran telah surut. demikian Reuters melaporkan.
Ibrahim al-Sadiq, juru bicara partai berkuasa di Sudan, menyatakan Presiden Sudan Selatan, Salva Kiir, memulai pembicaraan dengan unsur dari Gerakan Pembebasan Rakyat Sudan (SPLM) di Kordofan Selatan dan Nil Biru untuk penyelesaian secara damai.
Pembicaraan perdamaian di bawah perlindungan Afrika Bersatu diperkirakan berlangsung di ibukota Ethiopia, Addis Ababa, pada pertengahan Desember, katanya.
"Perdamaian adalah pilihan strategis bagi pemerintah Sudan dan karena itu, pemerintah menyetujui penengahan Presiden Sudan Selatan Salva Kiir," kata Sadiq.
Ribuan orang tewas dalam perang saudara di Sudan, termasuk di Darfur, tempat pemberontak berperang melawan pemerintahan Presiden Omar Hassan al-Bashir sejak 2003.
Pemerintah Kiir dan kelompok utama pemberontak Sudan Selatan menandatangani kesepakatan perdamaian pada September di Khartoum untuk mengakhiri perang saudara di negara itu sesudah 2013.
Credit antaranews.com
Wali Kota AS Tewas dalam Serangan di Afghanistan
Ilustrasi pasukan AS di Afghanistan. (Reuters/Goran Tomasevic)
Seorang perwakilan dari militer AS di Afghanistan, Spencer Cox, mengonfirmasi kabar ini melalui akun Twitter dan Facebook pribadinya, Minggu (4/11).
"Saya benci ini. Saya tak bisa berkata apa-apa. Saya cinta Wali Kota Taylor, istrinya yang hebat, Jennie, dan ketujuh anaknya yang manis. Utah berduka untuknya hari ini," tulisnya.
Berdasarkan keterangan dalam situs kota North Ogden, Taylor mengambil cuti untuk mengabdi dalam Garda Nasional Utah.
"Dia adalah pria terbaik dengan kemampuan melihat potensi dan kemungkinan dari segala sesuatu di sekitarnya. Dia patriotis hingga akar dan menjadi contoh bersinar dari apa yang seharusnya ada pada politikus Amerika," demikian pernyataan dalam situs tersebut.
Juru bicara NATO di Afghanistan, Debra Richardson, mengatakan bahwa pelaku penembakan pada Sabtu itu diduga adalah anggota Pasukan Pertahanan dan Keamanan Nasional Afghanistan.
"Pelaku langsung dibunuh oleh pasukan Afghanistan lainnya," ujar Richardson sebagaimana dikutip New York Times.
Serangan semacam ini sudah dua kali terjadi dalam kurun waktu kurang dari dua pekan. Pada 22 Oktober lalu, seorang anggota komando Afghanistan menembak anggota koalisi NATO pimpinan AS di Provinsi Herat, menewaskan satu orang dan melukai dua lainnya.
Serangan dari lingkaran dalam ini sudah lama menjadi problematika dalam pasukan koalisi di Afghanistan. Puncak dari serangan ini terjadi pada 2012, ketika 61 tentara koalisi tewas akibat serangan semacam ini.
Gempuran pada akhir pekan ini pun menambah ketidakpercayaan AS terhadap sekutu di Afghanistan.
Credit cnnindonesia.com
Pejabat keamanan Libya lolos dari upaya pembunuhan
Seorang anggota keamanan memeriksa
lokasi serangan bunuh diri di komisi elektoral di Tripoli, Libya, Rabu
(2/5/2018). (REUTERS/Ismail Zitouny/)
Tripoli, Libya (CB) - Wakil Komandan Pasukan Keamanan Kota
Sirte, Libya, Ali Erfeda, pada Ahad (4/11) menderita luka parah dalam
upaya pembunuhan oleh beberapa pria tak dikenal yang bersenjata di Kota
Khoms di bagian barat Libya.
Taha Hadid, Juru BIcara Pasukan Keamanan, mengatakan wakil komandan itu segera dibawa ke rumah sakit.
Hadid membenarkan bahwa dinas keamanan Khoms segera memulai penyelidikan mengenai peristiwa tersebut guna menemukan orang yang bertanggung-jawab, kata Xinhua --yang dipantau Antara di Jakarta, Senin pagi.
Pemerintah yang didukung PBB membentuk Pasukan Keamanan Sirte untuk memerangi gerilyawan IS di Kota Sirte, yang terletak sekitar 450 kilometer di sebelah timur Ibu Kota Libya, Tripoli.
Pasukan pemerintah menguasai kota pantai itu dan mengalahkan gerilyawan pada Desember 2016, setelah hampir delapan bulan pertempuran sengit.
Taha Hadid, Juru BIcara Pasukan Keamanan, mengatakan wakil komandan itu segera dibawa ke rumah sakit.
Hadid membenarkan bahwa dinas keamanan Khoms segera memulai penyelidikan mengenai peristiwa tersebut guna menemukan orang yang bertanggung-jawab, kata Xinhua --yang dipantau Antara di Jakarta, Senin pagi.
Pemerintah yang didukung PBB membentuk Pasukan Keamanan Sirte untuk memerangi gerilyawan IS di Kota Sirte, yang terletak sekitar 450 kilometer di sebelah timur Ibu Kota Libya, Tripoli.
Pasukan pemerintah menguasai kota pantai itu dan mengalahkan gerilyawan pada Desember 2016, setelah hampir delapan bulan pertempuran sengit.
Credit antaranews.com
Israel Senang Iran Dihajar Sanksi Terdahsyat AS
TEL AVIV
- Pada hari Senin (5/11/2018), putaran kedua sanksi Amerika Serikat
(AS) terhadap Iran resmi berlaku. Israel menyambut dengan senang hati
sanksi Washington yang sejauh ini jadi sanksi terdahsyat terhadap
Teheran.
Sektor energi, ekpedisi, pembangunan kapal dan keuangan Iran menjadi target sanksi.
Menteri Pertahanan Israel Avigdor Lieberman menyambut paket baru sanksi anti-Teheran yang diperkenalkan oleh pemerintahan Presiden Donald Trump. Dia menggambarkan kebijakan Trump itu sebagai "pukulan kritis" terhadap posisi Republik Islam di Timur Tengah.
"Keputusan berani Presiden Trump adalah sea-change yang telah ditunggu-tunggu oleh Timur Tengah. Dalam satu langkah, Amerika Serikat sedang berurusan dengan pukulan kritis terhadap pertahanan Iran di Suriah, Lebanon, Gaza, Irak dan Yaman. Presiden Trump, Anda telah melakukannya lagi! Terima kasih," kata Lieberman.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu juga menyatakan terima kasih kepada Trump. Sedangkan Noam Katz, yang menjabat sebagai Wakil Direktur Jenderal dan Kepala Diplomasi Publik di Kementerian Luar Negeri Israel, meminta negara lain untuk mendukung sanksi Washington.
"Israel mendukung sanksi AS terhadap Iran, negara-negara lain harus mendukungnya juga untuk mencegah ancaman Iran," kata Katz kepada wartawan, seperti dikutip Sputnik.
Israel prihatin dengan apa yang mereka sebut sebagai kehadiran militer Iran yang meningkat di Suriah. Para pejabat tinggi Tel Aviv juga khawatir terhadap pengaruh Teheran yang semakin meningkat di wilayah tersebut.
Republik Islam (nama resmi Iran) telah berkali-kali menepis tuduhan Israel tersebut. Teheran mengklaim hanya mengirim penasihat militer untuk melatih pasukan loyalis Presiden Suriah Bashar al-Assad yang sedang berperang melawan kelompok-kelompok teroris di negara itu.
Amerika Serikat memberlakukan sanksi baru terhadap sektor minyak Iran pada tanggal 5 November, dengan tujuan lain untuk mengurangi ekspornya menjadi nol. Pada saat yang sama, pemerintah AS telah memutuskan untuk memberikan keringanan kepada delapan negara yang akan memungkinkan mereka untuk tetap mengimpor minyak Iran jika mereka secara signifikan memangkas pembeliannya.
Sanksi baru Washington kali ini menargetkan lebih dari 700 entitas dan individu Iran. Kebijakan Trump ini tak lepas keluarnya AS dari kesepakatan nuklir internasional yang bernama resmi Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) 2015.
Sektor energi, ekpedisi, pembangunan kapal dan keuangan Iran menjadi target sanksi.
Menteri Pertahanan Israel Avigdor Lieberman menyambut paket baru sanksi anti-Teheran yang diperkenalkan oleh pemerintahan Presiden Donald Trump. Dia menggambarkan kebijakan Trump itu sebagai "pukulan kritis" terhadap posisi Republik Islam di Timur Tengah.
"Keputusan berani Presiden Trump adalah sea-change yang telah ditunggu-tunggu oleh Timur Tengah. Dalam satu langkah, Amerika Serikat sedang berurusan dengan pukulan kritis terhadap pertahanan Iran di Suriah, Lebanon, Gaza, Irak dan Yaman. Presiden Trump, Anda telah melakukannya lagi! Terima kasih," kata Lieberman.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu juga menyatakan terima kasih kepada Trump. Sedangkan Noam Katz, yang menjabat sebagai Wakil Direktur Jenderal dan Kepala Diplomasi Publik di Kementerian Luar Negeri Israel, meminta negara lain untuk mendukung sanksi Washington.
"Israel mendukung sanksi AS terhadap Iran, negara-negara lain harus mendukungnya juga untuk mencegah ancaman Iran," kata Katz kepada wartawan, seperti dikutip Sputnik.
Israel prihatin dengan apa yang mereka sebut sebagai kehadiran militer Iran yang meningkat di Suriah. Para pejabat tinggi Tel Aviv juga khawatir terhadap pengaruh Teheran yang semakin meningkat di wilayah tersebut.
Republik Islam (nama resmi Iran) telah berkali-kali menepis tuduhan Israel tersebut. Teheran mengklaim hanya mengirim penasihat militer untuk melatih pasukan loyalis Presiden Suriah Bashar al-Assad yang sedang berperang melawan kelompok-kelompok teroris di negara itu.
Amerika Serikat memberlakukan sanksi baru terhadap sektor minyak Iran pada tanggal 5 November, dengan tujuan lain untuk mengurangi ekspornya menjadi nol. Pada saat yang sama, pemerintah AS telah memutuskan untuk memberikan keringanan kepada delapan negara yang akan memungkinkan mereka untuk tetap mengimpor minyak Iran jika mereka secara signifikan memangkas pembeliannya.
Sanksi baru Washington kali ini menargetkan lebih dari 700 entitas dan individu Iran. Kebijakan Trump ini tak lepas keluarnya AS dari kesepakatan nuklir internasional yang bernama resmi Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) 2015.
Sekadar
diketahui, Iran dan enam kekuatan dunia (AS, Rusia, Prancis, Inggris,
Jerman dan China) menandatangani kesepakatan JCPOA pada 2015. Saat itu
AS dipimpin Presiden Barack Obama.
Dalam perjanjian JCPOA 2015, Iran bersedia mengekang program nuklirnya dengan imbalan pencabutan sanksi internasional.
Namun, sejak Trump menggantikan Obama kebijakan AS berubah drastis. Trump nekat menarik AS keluar dari JCPOA 2015 dan akan memberlakukan seluruh sanksi terhadap Iran yang telah dicabut.
Dalam perjanjian JCPOA 2015, Iran bersedia mengekang program nuklirnya dengan imbalan pencabutan sanksi internasional.
Namun, sejak Trump menggantikan Obama kebijakan AS berubah drastis. Trump nekat menarik AS keluar dari JCPOA 2015 dan akan memberlakukan seluruh sanksi terhadap Iran yang telah dicabut.
Credit sindonews.com
China Sesalkan Keputusan AS Pulihkan Sanksi Terhadap Iran
BEIJING
- Kementerian Luar Negeri China menyatakan penyelesalan atas keputusan
Amerika Serikat (AS) untuk memulihkan semua sanksi terhadap Iran yang
sebelumnya dicabut di bawah kesepakatan nuklir 2015.
"Kerja sama perdagangan yang sah dengan Iran harus dihormati dan kami menyesalkan, bahwa AS memberlakukan kembali sanksi terhadap Iran," kata kemlu China dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Reuters pada Senin (5/11).
Sementara itu, juru bicara Kemlu CHina, Hua Chunying dalam sebuah wawancara dengan media setempat tidak secara langsung mengomentari apakah China telah diberikan pengecualian dari sanksi Iran oleh AS.
Seperti diketahui, Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo menyatakan, pihaknya akan memberikan keringanan kepada delapan negara terkait dengan sanksi kepada Iran. Namun, tidak ada satupun dari negara Uni Eropa (UE) dalam daftar delapan negara itu.
Pompeo menyatakan, keringanan itu adalah AS akan tetap membiarkan delapan negara itu membeli minyak dari Iran. Beberapa negara yang mendapat keringanan adalah Korea Selatan (Korsel), Jepang, dan India.
"Kerja sama perdagangan yang sah dengan Iran harus dihormati dan kami menyesalkan, bahwa AS memberlakukan kembali sanksi terhadap Iran," kata kemlu China dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Reuters pada Senin (5/11).
Sementara itu, juru bicara Kemlu CHina, Hua Chunying dalam sebuah wawancara dengan media setempat tidak secara langsung mengomentari apakah China telah diberikan pengecualian dari sanksi Iran oleh AS.
Seperti diketahui, Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo menyatakan, pihaknya akan memberikan keringanan kepada delapan negara terkait dengan sanksi kepada Iran. Namun, tidak ada satupun dari negara Uni Eropa (UE) dalam daftar delapan negara itu.
Pompeo menyatakan, keringanan itu adalah AS akan tetap membiarkan delapan negara itu membeli minyak dari Iran. Beberapa negara yang mendapat keringanan adalah Korea Selatan (Korsel), Jepang, dan India.
"Mereka
yang menerima keringanan telah membuat langkah penting menuju ke nol
impor minyak mentah. Dua negara telah sepakat untuk mengurangi impor ke
nol sementara enam negara lainnya akan mengimpor pada tingkat yang
sangat kecil. Negosiasi ini masih berlangsung," ucapnya.
Credit sindonews.com
Rouhani: Iran Akan Abaikan Sanksi AS dengan Bangga
Presiden Hassan Rouhani mengatakan Iran akan
dengan bangga mengabaikan sanksi yang kembali diterapkan AS dan mulai
berlaku secara resmi pada Senin (5/11). (Reuters/Danish)
"Saya menyatakan bahwa Iran dengan bangga akan mengabaikan sanksi-sanksi Anda (AS) yang ilegal dan tidak adil karena itu semua menyalahi aturan internasional," ucap Rouhani di Teheran dalam pidatonya yang disiarkan di televisi nasional.
Dalam kesempatan itu, Rouhani menyebut Iran tengah dirundung sanksi-sanksi AS. Sanksi itu kembali dijatuhkan Gedung Putih setelah Presiden Donald Trump menarik AS keluar dari perjanjian nuklir Iran 2015 pada Mei lalu.
Di bawah perjanjian ini, negara yang bersepakat bakal mencabut sanksi atas Iran dengan timbal balik Teheran membatasi produksi uranium hingga tak dapat membuat senjata nuklir.
Trump mengklaim keputusan itu dilakukan karena menganggap Iran terus mengembangkan program senjata sehingga menyalahi kewajibannya yang tertuang dalam Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) tersebut.
"Kita sedang berada di tengah perang ekonomi, menghadapi negara besar perundung (pem-bully). Saya tidak pernah berpikir bahwa dalam sejarah Amerika, seseorang yang sangat bertentangan dengan hukum dan konvensi internasional bisa memasuki Gedung Putih," kata Rouhani seperti dikutip AFP.
Selain Rouhani, dalam pidatonya pada Sabtu lalu, Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Khamenei mengatakan bahwa sanksi AS tersebut tidak akan berhasil karena ditentang oleh dunia.
"Tujuan Amerika adalah ingin menghadirkan kembali dominasi yang mereka punya (sebelum 1979), tapi mereka gagal. Amerika sudah dikalahkan oleh Republik Iran selama 40 tahun belakangan," kata Khamenei.
Komandan Garda Revolusi Iran, Mohammad Ali Jafari, mengatakan bahwa negaranya akan melawan segala bentuk "perang psikologis" AS melalui penerapan kembali sanksi ini.
"Amerika meluncurkan perang ekonomi dan psikologi dengan langkah belakangan ini. Namun, plot Amerika dan rencana mereka menerapkan sanksi lagi akan dikalahkan melalui perlawanan terus-menerus," ucap Jafari sebagaimana dikutip Reuters.
Tak hanya pejabat negara, warga Iran juga turut memprotes penjatuhan sanksi AS tersebut. Pada Minggu (4/11), ribuan warga Iran berdemo memprotes penjatuhan sanksi tersebut.
Para pengunjuk rasa berteriak "Matilah Amerika!" dalam demo yang juga dilakukan guna memperingati gerakan Revolusi Islam 1979 itu.
Dalam siaran langsung di televisi nasional Iran, ribuan siswa terlihat membakar bendera AS, serta sosok Paman Sam dan foto Presiden Donald Trump di depan bekas Kedutaan Besar AS di Teheran.
Unjuk rasa dengan pekik "Matilah Amerika" seperti ini memang rutin dilakukan warga setiap tahun. Namun kali ini, massa lebih bergemuruh, terutama menjelang sanksi AS yang mulai berlaku lagi.
Credit cnnindonesia.com
Pompeo Yakin Iran Tidak Akan Mulai Kembali Program Nuklir
WASHINGTON
- Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS), Mike Pompeo menuturkan, dia
yakin Iran tidak akan memulai kembali program nuklirnya, meskipun AS
telah menerapkan kembali semua sanksi kepada Teheran.
Berbicara saat melakukan wawancara dalam program "Face the Nation" CBS News, Pompeo ditanya apakah dia tidak khawatir Iran akan menghidupkan kembali program nuklir sebagai respon atas sanksi. Pompeo menyebut, dia yakin Iran tidak akan memulihkan program nuklirnya.
"Kami yakin bahwa Iran tidak akan membuat keputusan itu," kata Pompeo dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Reuters pada Senin (5/11).
Mantan bos CIA itu kemudian menuturkan dia yakin sanksi baru akan langsung berdampak pada Iran. "Sanksi itu akan memiliki dampak seperti yang kami harapkan, dan akan mengubah sikap Iran," ungkapnya.
Sementara itu, sebelumnya pemberlakukan sanksi Washington ini disambut militer Iran dengan menggelar latihan pertahanan rudal udara yang akan berlangsung hingga Selasa besok. Manuver militer tersebut berpotensi meningkatkan ketegangan di Timur Tengah.
Berbicara saat melakukan wawancara dalam program "Face the Nation" CBS News, Pompeo ditanya apakah dia tidak khawatir Iran akan menghidupkan kembali program nuklir sebagai respon atas sanksi. Pompeo menyebut, dia yakin Iran tidak akan memulihkan program nuklirnya.
"Kami yakin bahwa Iran tidak akan membuat keputusan itu," kata Pompeo dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Reuters pada Senin (5/11).
Mantan bos CIA itu kemudian menuturkan dia yakin sanksi baru akan langsung berdampak pada Iran. "Sanksi itu akan memiliki dampak seperti yang kami harapkan, dan akan mengubah sikap Iran," ungkapnya.
Sementara itu, sebelumnya pemberlakukan sanksi Washington ini disambut militer Iran dengan menggelar latihan pertahanan rudal udara yang akan berlangsung hingga Selasa besok. Manuver militer tersebut berpotensi meningkatkan ketegangan di Timur Tengah.
Stasiun
televisi pemerintah Iran menyiarkan rekaman latihan militer yang
melibatkan sistem pertahanan udara. Pejabat militer Iran, Jenderal
Habibillah Sayyari, mengatakan bahwa baik tentara nasional dan Garda
Revolusi mengambil bagian dalam latihan militer ini.
Presiden Iran, Hassan Rouhani kemudian berjanji kepada pejabat pemerintah bahwa pemerintahannya akan mengatasi sanksi terdahsyat dari musuh Teheran tersebut.
Presiden Iran, Hassan Rouhani kemudian berjanji kepada pejabat pemerintah bahwa pemerintahannya akan mengatasi sanksi terdahsyat dari musuh Teheran tersebut.
Credit sindonews.com
Dianggap Kurang Tegas Terhadap Iran, Pompeo Kesal
WASHINGTON
- Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS), Mike Pompeo, tersinggung
oleh kritik yang menyebut sanksi terbaru terhadap Iran tidak berjalan
sejauh yang seharusnya. Pompeo menyatakan, sanksi terbaru terhadap
Teheran akan berhasil mengubah perilaku Iran.
Reaksi Pompeo muncul setelah Senator Republik Tom Cotton, Ted Cruz dan Marco Rubio menyarankan bahwa administrasi Trump harus mengambil langkah lebih keras terhadap Iran. Ketiganya dilaporkan mempersiapkan undang-undang baru untuk memotong Iran dari jaringan transfer perbankan global, SWIFT.
“Saya sudah lama berada di sini. Tidak ada yang akan membantah bahwa Pompeo tidak keras pada Iran, dan tidak ada yang akan membantah bahwa Presiden Donald Trump tidak melakukan hal yang sama,” kata Pompeo, seperti dilansir Sputnik pada Minggu (5/11).
Pompeo berjanji bahwa bank-bank Iran terlibat dalam apa yang dianggap Gedung Putih sebagai perilaku buruk akan turut dijatuhi sanksi oleh Departemen Keuangan AS.
Dia menyatakan bahwa dia sangat yakin bahwa sanksi yang berlaku hari ini akan mengubah kebijakan Iran, mencatat bahwa anggota parlemen domestik dan internasional telah menyatakan skeptisisme tentang pendekatan administrasi di masa lalu.
Reaksi Pompeo muncul setelah Senator Republik Tom Cotton, Ted Cruz dan Marco Rubio menyarankan bahwa administrasi Trump harus mengambil langkah lebih keras terhadap Iran. Ketiganya dilaporkan mempersiapkan undang-undang baru untuk memotong Iran dari jaringan transfer perbankan global, SWIFT.
“Saya sudah lama berada di sini. Tidak ada yang akan membantah bahwa Pompeo tidak keras pada Iran, dan tidak ada yang akan membantah bahwa Presiden Donald Trump tidak melakukan hal yang sama,” kata Pompeo, seperti dilansir Sputnik pada Minggu (5/11).
Pompeo berjanji bahwa bank-bank Iran terlibat dalam apa yang dianggap Gedung Putih sebagai perilaku buruk akan turut dijatuhi sanksi oleh Departemen Keuangan AS.
Dia menyatakan bahwa dia sangat yakin bahwa sanksi yang berlaku hari ini akan mengubah kebijakan Iran, mencatat bahwa anggota parlemen domestik dan internasional telah menyatakan skeptisisme tentang pendekatan administrasi di masa lalu.
“Ada
banyak ahli yang mengatakan kebijakan Trump tidak akan berdampak apa
pun karena itu hanya AS, dan negara-negara lain tidak berpartisipasi.
Faktanya, kami telah membangun koalisi besar untuk menjaga dunia ini
tetap aman,” pungkas Pompeo.
Credit sindonews.com
Sejuta Petisi Dunia Desak RI Stop Perdagangan Anjing untuk Konsumsi
SYDNEY
- Konsul Jenderal Indonesia di Sydney pada hari Senin (5/11/2018)
dikirimi petisi berisi 1 juta tanda tangan dari masyarakat seluruh
dunia. Petisi itu menyerukan agar Indonesia menghentikan perdagangan
anjing dan kucing untuk konsumsi.
Petisi diserahkan para juru kampanye koalisi Dog-Meat Free Indonesia kepada Konsul Jenderal Heru Hartanto Subolo di Konsulat Indonesia di Maroubra, di timur Sydney sekitar pukul 11.00 pagi.
Dalam petisi itu disebutkan bahwa lebih dari 1 juta ekor anjing dan ratusan ribu ekor kucing diperkirakan dibunuh di Indonesia setiap tahun untuk konsumsi manusia.
Lebih dari 90 selebriti Indonesia dan internasional seperti Cameron Diaz, Chelsea Islan, Jane Goodall, Simon Cowell dan Ellen DeGeneres ikut menandatangani petisi tersebut.
Koalisi itu terdiri dari kelompok kesejahteraan hewan lokal dan internasional seperti Animal Friends Jogja, Jakarta Animal Aid Network, Four Paws, Change For Animals Foundation, Animals Asia Foundation dan Humane Society International (HSI).
"Konsulat sangat ramah dan memberi kami waktu untuk duduk dan membahas masalah ini," kata juru bicara HSI, Georgie Dolphin, seperti dikutip Sydney Morning Herald.
Permohonan serupa akan diserahkan ke Kedutaan Indonesia di London, Washington, DC, dan Istana Kepresidenan di Jakarta.
Meskipun daging anjing dan kucing hanya dikonsumsi oleh kelompok minoritas yang jumlahnya kecil di Indonesia, namun perdagangan hewan-hewan itu memengaruhi seluruh komunitas yang berada pada peningkatan risiko penyakit seperti rabies.
Pada bulan Februari tahun ini, para pejabat dari kantor wali Kota Tomohon, di Provinsi Sulawesi Utara, bertemu dengan perwakilan koalisi dan berjanji akan bekerja untuk mengakhiri penjualan dan pembantaian anjing dan kucing di lokasi yang dijuluki sebagai "pasar ekstrem" di kota Tomohon.
Kemudian, pada bulan Agustus, pada pertemuan luar biasa antara Kementerian Pertanian Indonesia dan koalisi Dog-Meat Free Indonesia di Bogor, pejabat pemerintah mengatakan mereka akan mendukung larangan perdagangan, dan menolak sertifikasi veteriner untuk daging anjing dan kucing.
Saat itu, HSI melaporkan bahwa para pejabat publik veteriner terkemuka menegaskan perdagangan daging anjing merupakan ancaman serius bagi kesehatan masyarakat. Selain itu, praktik itu juga jadi masalah terhadap kesejahteraan hewan dan masalah substansial bagi industri pariwisata Indonesia yang berkembang.
Pada pertemuan bulan Agustus, direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner Dr Syamsul Ma'arif mengakui perdagangan seperti itu adalah "penyiksaan pada hewan".
Namun, pada bulan September, koalisi Dog-Meat Free Indonesia memfilmkan adegan baru yang mengejutkan di mana anjing dan kucing dipukul di atas kepala dan dibakar sampai mati di pasar yang ekstrem di Tomohon.
Kepala koalisi, Lola Webber, mengatakan; "Setiap anjing dan kucing yang kami lihat di pasar Tomohon yang ekstrem dibakar ketika jelas-jelas masih hidup."
Petisi diserahkan para juru kampanye koalisi Dog-Meat Free Indonesia kepada Konsul Jenderal Heru Hartanto Subolo di Konsulat Indonesia di Maroubra, di timur Sydney sekitar pukul 11.00 pagi.
Dalam petisi itu disebutkan bahwa lebih dari 1 juta ekor anjing dan ratusan ribu ekor kucing diperkirakan dibunuh di Indonesia setiap tahun untuk konsumsi manusia.
Lebih dari 90 selebriti Indonesia dan internasional seperti Cameron Diaz, Chelsea Islan, Jane Goodall, Simon Cowell dan Ellen DeGeneres ikut menandatangani petisi tersebut.
Koalisi itu terdiri dari kelompok kesejahteraan hewan lokal dan internasional seperti Animal Friends Jogja, Jakarta Animal Aid Network, Four Paws, Change For Animals Foundation, Animals Asia Foundation dan Humane Society International (HSI).
"Konsulat sangat ramah dan memberi kami waktu untuk duduk dan membahas masalah ini," kata juru bicara HSI, Georgie Dolphin, seperti dikutip Sydney Morning Herald.
Permohonan serupa akan diserahkan ke Kedutaan Indonesia di London, Washington, DC, dan Istana Kepresidenan di Jakarta.
Meskipun daging anjing dan kucing hanya dikonsumsi oleh kelompok minoritas yang jumlahnya kecil di Indonesia, namun perdagangan hewan-hewan itu memengaruhi seluruh komunitas yang berada pada peningkatan risiko penyakit seperti rabies.
Pada bulan Februari tahun ini, para pejabat dari kantor wali Kota Tomohon, di Provinsi Sulawesi Utara, bertemu dengan perwakilan koalisi dan berjanji akan bekerja untuk mengakhiri penjualan dan pembantaian anjing dan kucing di lokasi yang dijuluki sebagai "pasar ekstrem" di kota Tomohon.
Kemudian, pada bulan Agustus, pada pertemuan luar biasa antara Kementerian Pertanian Indonesia dan koalisi Dog-Meat Free Indonesia di Bogor, pejabat pemerintah mengatakan mereka akan mendukung larangan perdagangan, dan menolak sertifikasi veteriner untuk daging anjing dan kucing.
Saat itu, HSI melaporkan bahwa para pejabat publik veteriner terkemuka menegaskan perdagangan daging anjing merupakan ancaman serius bagi kesehatan masyarakat. Selain itu, praktik itu juga jadi masalah terhadap kesejahteraan hewan dan masalah substansial bagi industri pariwisata Indonesia yang berkembang.
Pada pertemuan bulan Agustus, direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner Dr Syamsul Ma'arif mengakui perdagangan seperti itu adalah "penyiksaan pada hewan".
Namun, pada bulan September, koalisi Dog-Meat Free Indonesia memfilmkan adegan baru yang mengejutkan di mana anjing dan kucing dipukul di atas kepala dan dibakar sampai mati di pasar yang ekstrem di Tomohon.
Kepala koalisi, Lola Webber, mengatakan; "Setiap anjing dan kucing yang kami lihat di pasar Tomohon yang ekstrem dibakar ketika jelas-jelas masih hidup."
"Ini
adalah kekejaman paling mengerikan yang telah kami saksikan sejauh ini
dalam kampanye kami untuk menutup perdagangan mengerikan ini, dan itu
semua dilakukan dalam pandangan penuh anak-anak yang sangat muda,"
katanya.
"Pada akhir syuting kami, kami semua tercecer dengan darah dan materi otak, menunjukkan betapa mudahnya bagi pelanggan dan turis untuk terinfeksi penyakit seperti rabies, dan, faktanya, dua dari tim kami benar-benar sakit setelah kunjungan ke pasar," ujarnya.
"Kami benar-benar bersyukur bahwa kekejaman yang mengerikan dan berrisiko pada kesehatan manusia dari perdagangan yang mengerikan ini telah diakui secara umum oleh pemerintah Indonesia, tetapi bukti terbaru kami dengan jelas menunjukkan perlunya larangan langsung tidak dapat dilakukan, diabaikan. Ini adalah situasi mendesak yang memerlukan tindakan segera," paparnya.
"Pada akhir syuting kami, kami semua tercecer dengan darah dan materi otak, menunjukkan betapa mudahnya bagi pelanggan dan turis untuk terinfeksi penyakit seperti rabies, dan, faktanya, dua dari tim kami benar-benar sakit setelah kunjungan ke pasar," ujarnya.
"Kami benar-benar bersyukur bahwa kekejaman yang mengerikan dan berrisiko pada kesehatan manusia dari perdagangan yang mengerikan ini telah diakui secara umum oleh pemerintah Indonesia, tetapi bukti terbaru kami dengan jelas menunjukkan perlunya larangan langsung tidak dapat dilakukan, diabaikan. Ini adalah situasi mendesak yang memerlukan tindakan segera," paparnya.
Credit sindonews.com
Senin, 05 November 2018
Kepala Roscosmos: Rusia Akan Memiliki Pangkalan Permanen di Bulan
MOSKOW
- Rencana Rusia untuk mengeksplorasi bulan akan diperbarui dalam waktu
dua minggu, tetapi Moskow masih ingin memiliki pangkalan permanen di
permukaannya. Hal itu diungkapkan kepala badan antariksa Rusia,
Roscosmos, Dmitry Rogozin.
Rogozin, yang ditunjuk sebagai kepala ruang angkasa Rusia pada bulan Mei, mengumumkan perubahan rencana terkait bulan dalam sebuah wawancara dengan RIA Novosti. Saat itu dia menguraikan rencananya untuk perbaikan besar-besaran industri luar angkasa.
“Kami berharap usulan membentuk Akademi Ilmu Pengetahuan dan Dewan Sains dan Teknologi Roscosmos segera terwujud. Dalam waktu dua minggu mereka diharapkan mempresentasikan visi mereka untuk menjelajahi Bulan,” katanya seperti dikutip dari Russia Today, Sabtu (3/11/2018).
Ia tidak memberikan rincian lebih lanjut tentang bagaimana program terkait bulan itu dapat berubah, tetapi mengatakan rencana untuk pangkalan permukaan akan tetap ada di dalamnya.
Rencana bulan Rusia saat ini adalah untuk mengembangkan kendaraan peluncur baru selama dekade berikutnya dan menggunakannya untuk menciptakan basis permanen di permukaan bulan sekitar tahun 2030-an.
Roscosmos juga berkolaborasi dengan badan antariksa lain di Lunar Orbital Platform-Gateway, sebuah proyek untuk membangun stasiun luar angkasa berawak yang mengorbit di Bulan, yang akan berfungsi sebagai titik relai untuk misi ke satelit dan di luarnya, di mana pesawat ruang angkasa bisa mengisi bahan bakar seperlunya.
Rusia rencananya menyediakan beberapa modul untuk stasiun. Tetapi pada bulan September Rogozin membuat rencana itu dipertanyakan, ketika ia mengeluh bahwa Amerika Serikat (AS) ingin Rusia "memainkan perang orang kedua" dalam proyek tersebut.
Rogozin, yang ditunjuk sebagai kepala ruang angkasa Rusia pada bulan Mei, mengumumkan perubahan rencana terkait bulan dalam sebuah wawancara dengan RIA Novosti. Saat itu dia menguraikan rencananya untuk perbaikan besar-besaran industri luar angkasa.
“Kami berharap usulan membentuk Akademi Ilmu Pengetahuan dan Dewan Sains dan Teknologi Roscosmos segera terwujud. Dalam waktu dua minggu mereka diharapkan mempresentasikan visi mereka untuk menjelajahi Bulan,” katanya seperti dikutip dari Russia Today, Sabtu (3/11/2018).
Ia tidak memberikan rincian lebih lanjut tentang bagaimana program terkait bulan itu dapat berubah, tetapi mengatakan rencana untuk pangkalan permukaan akan tetap ada di dalamnya.
Rencana bulan Rusia saat ini adalah untuk mengembangkan kendaraan peluncur baru selama dekade berikutnya dan menggunakannya untuk menciptakan basis permanen di permukaan bulan sekitar tahun 2030-an.
Roscosmos juga berkolaborasi dengan badan antariksa lain di Lunar Orbital Platform-Gateway, sebuah proyek untuk membangun stasiun luar angkasa berawak yang mengorbit di Bulan, yang akan berfungsi sebagai titik relai untuk misi ke satelit dan di luarnya, di mana pesawat ruang angkasa bisa mengisi bahan bakar seperlunya.
Rusia rencananya menyediakan beberapa modul untuk stasiun. Tetapi pada bulan September Rogozin membuat rencana itu dipertanyakan, ketika ia mengeluh bahwa Amerika Serikat (AS) ingin Rusia "memainkan perang orang kedua" dalam proyek tersebut.
Dalam
wawancara, Rogozin menjelaskan rencananya untuk mengintegrasikan
berbagai produsen industri luar angkasa Rusia ke dalam tiga perusahaan
raksasa, yang akan bertanggung jawab untuk mesin roket, lambung roket
dan instrumentasi.
Dia juga berjanji untuk menggandakan jumlah peluncuran ruang angkasa tahun depan dibandingkan tahun 2018 dan memberikan laporan kemajuan proyek roket, termasuk roket Soyuz-5 dan keluarga roket Angara.
Dia juga berjanji untuk menggandakan jumlah peluncuran ruang angkasa tahun depan dibandingkan tahun 2018 dan memberikan laporan kemajuan proyek roket, termasuk roket Soyuz-5 dan keluarga roket Angara.
Credit sindonews.com
Dugaan Pelanggaran HAM, Aktivis Minta PBB Tekan Cina
CB, Jakarta - Sejumlah aktivis menyerukan kepada PBB agar memberikan tekanan kepada Cina karena dugaan pelanggaran HAM yang
semakin merosot di negara itu, termasuk penahanan massal terhadap satu
juta umat muslim Uighurs yang ada di wilayah barat Provinsi Xinjiang.
“Dalam lima tahun terakhir, secara umum pelanggaran HAM di Cina semakin memburuk, khususnya di wilayah timur Turkestan (Xinjiang) dan Tibet. Di wilayah itu kemerosotan situasi sangat tak terbayangkan. Untuk itu lah, kami berharap negara-negara anggota PBB untuk berbicara dengan lantang dan keras,” kata Dolkun Isa, Presiden Kongres Uighur Dunia, seperti dikutip dari Reuters, Senin, 5 November 2018.
Dia menceritakan Xinjiang telah menjadi sebuah negara polisi, dimana ibunya meninggal di sebuah kamp penahanan pada Mei 2018. Jarang ada yang keluar dari kamp penahanan dalam keadaan hidup.
Sharon Hom, Direktur Eksekutif HAM di Cina, mengatakan penahanan terhadap lebih dari satu juta penduduk etnis Uighur adalah titik balik bagi komunitas internasional. Sebab hal ini sama sekali tidak bisa dikesampingkan.
Sejumlah muslim Uighurs berasal dari wilayah barat jauh dari Cina wilayah Xinjiang, saat mereka berada di penampungan sementara setelah mereka ditahan di kantor pusat regional imigrasi Thailand di dekat perbatasan Malaysia-di Hat Yai, Songkla (14/3). REUTERS/Athit Perawongmetha
Rencananya Dewan HAM PBB akan mengevaluasi catatan pelanggaran HAM Cina pada Selasa, 6 November 2018 atau pertama kalinya sejak 2013. Evaluasi kali ini diharapkan bisa fokus pada perlakuan yang diterima etnis-etnis minoritas di Cina, khususnya etnis Uighurs dan Tibet.
Menjawab tuduhan pelanggaran HAM terhadap etnis minoritas ini, Beijing mengatakan Xinjiang menghadapi sebuah ancaman dari militan dan separatis Islam. Beijing pun menyangkal tuduhan adanya penganiayaan di suatu area, dimana ratusan orang diyakini terbunuh dalam kerusuhan antara penduduk etnis Uighurs dan etnis Han yang merupakan kelompok mayoritas di Cina.
Beijing juga menyangkal tuduhan pelanggaran HAM dengan penahanan sewenang-wenang dan reedukasi politik diseluruh jaringan kamp-kamp rahasia di Cina.
“Dalam lima tahun terakhir, secara umum pelanggaran HAM di Cina semakin memburuk, khususnya di wilayah timur Turkestan (Xinjiang) dan Tibet. Di wilayah itu kemerosotan situasi sangat tak terbayangkan. Untuk itu lah, kami berharap negara-negara anggota PBB untuk berbicara dengan lantang dan keras,” kata Dolkun Isa, Presiden Kongres Uighur Dunia, seperti dikutip dari Reuters, Senin, 5 November 2018.
Dia menceritakan Xinjiang telah menjadi sebuah negara polisi, dimana ibunya meninggal di sebuah kamp penahanan pada Mei 2018. Jarang ada yang keluar dari kamp penahanan dalam keadaan hidup.
Sharon Hom, Direktur Eksekutif HAM di Cina, mengatakan penahanan terhadap lebih dari satu juta penduduk etnis Uighur adalah titik balik bagi komunitas internasional. Sebab hal ini sama sekali tidak bisa dikesampingkan.
Sejumlah muslim Uighurs berasal dari wilayah barat jauh dari Cina wilayah Xinjiang, saat mereka berada di penampungan sementara setelah mereka ditahan di kantor pusat regional imigrasi Thailand di dekat perbatasan Malaysia-di Hat Yai, Songkla (14/3). REUTERS/Athit Perawongmetha
Rencananya Dewan HAM PBB akan mengevaluasi catatan pelanggaran HAM Cina pada Selasa, 6 November 2018 atau pertama kalinya sejak 2013. Evaluasi kali ini diharapkan bisa fokus pada perlakuan yang diterima etnis-etnis minoritas di Cina, khususnya etnis Uighurs dan Tibet.
Menjawab tuduhan pelanggaran HAM terhadap etnis minoritas ini, Beijing mengatakan Xinjiang menghadapi sebuah ancaman dari militan dan separatis Islam. Beijing pun menyangkal tuduhan adanya penganiayaan di suatu area, dimana ratusan orang diyakini terbunuh dalam kerusuhan antara penduduk etnis Uighurs dan etnis Han yang merupakan kelompok mayoritas di Cina.
Beijing juga menyangkal tuduhan pelanggaran HAM dengan penahanan sewenang-wenang dan reedukasi politik diseluruh jaringan kamp-kamp rahasia di Cina.
Credit tempo.co
China: Pembicaraan lebih lanjut dibutuhkan untuk bantu Pakistan
Imran Khan, ketua partai politik oposisi
Tehreek-e-Insaf (PTI), yang terpilih menjadi perdana menteri baru
Pakistan. (REUTERS/Akhtar Soomro )
Beijing (CB) - China akan menyediakan bantuan ekonomi
kepada Pakistan tetapi pembicaraan lebih lanjut akan dilakukan untuk
membahas rinciannya, kata diplomat senior China, setelah Perdana Menteri
Pakistan Imran Khan bertemu dengan Perdana Menteri China Li Keqiang
pada Sabtu.
Cadangan devisa Pakistan menyusut 42 persen sejak awal tahun ini dan sekarang tersisa 8 miliar dolar AS, atau kurang dari dua bulan untuk menutup impor.
Pada bulan lalu, Pakistan menerima paket bantuan 6 miliar dolar dari Arab Saudi, tetapi pejabat mengatakan itu belum cukup dan negara tersebut masih mencari dana talangan dari Dana Moneter Internasional (IMF) untuk menghindari krisis neraca pembayaran, demikian Reuters melaporkan.
Itu akan menjadi paket bantuan ke-13 Pakistan dari peminjam multilateral tersebut sejak akhir tahun 1980-an.
Cadangan devisa Pakistan menyusut 42 persen sejak awal tahun ini dan sekarang tersisa 8 miliar dolar AS, atau kurang dari dua bulan untuk menutup impor.
Pada bulan lalu, Pakistan menerima paket bantuan 6 miliar dolar dari Arab Saudi, tetapi pejabat mengatakan itu belum cukup dan negara tersebut masih mencari dana talangan dari Dana Moneter Internasional (IMF) untuk menghindari krisis neraca pembayaran, demikian Reuters melaporkan.
Itu akan menjadi paket bantuan ke-13 Pakistan dari peminjam multilateral tersebut sejak akhir tahun 1980-an.
Ketika berbicara kepada wartawan di Balai Rakyat di Beijing setelah pembicaraan Khan dan Li, Wakil Menlu China Kong Xuanyou mengatakan negaranya akan membantu.
"Dalam kunjungan ini kedua pihak telah menjelaskan pada prinsipnya pemerintah China akan berikan dukungan dan bantuan yang perlu kepada Pakistan untuk mengatasi kesulitan-kesulitan ekonomi yang sedang dihadapinya saat ini," kata Kong.
Menurut dia, pihak-pihak terkait dari kedua negara akan membahas lebih rinci langkah-langkah khusus yang akan diambil.
Khan mengatakan kepada Presiden China Xi Jinping sehari sebelumnya bahwa ia mewarisi "keadaan ekonomi sangat sulit" di dalam negerinya.
Credit antaranews.com
Langganan:
Postingan (Atom)