CUPUMA

Rabu, 24 Oktober 2018

Belgia Dilaporkan Pilih Jet F-35 daripada Eurofighter Typhoon

BRUSSELS - Belgia dilaporkan lebih memilih pesawat jet tempur siluman F-35 produksi Lockheed Martin Amerika Serikat (AS) daripada Eurofighter Typhoon sebagai pesawat tempur generasi mendatang mereka.

Pilihan itu diungkap sejumlah sumber pemerintah pada Senin (22/10/2018) kepada media nasional setempat. Menurut para sumber di Brussels, F-35 telah diputuskan sebagai pemenang untuk proyek pengadaan pesawat tempur masa depan negara tersebut.

Mengutip laporan Reuters, Selasa (23/10/2018), Pemerintah Belgia secara resmi akan mengumumkan keputusannya sebelum 29 Oktober 2018.

Juru bicara Lockheed Martin, Mike Friedman, dalam pernyataan via email mengaku belum dapat memastikan apakah Belgia telah mengkomunikasikan pilihannya kepada perusahaan atau belum. Namun, dia yakin dengan penawaran dari Lockeed Martin.

"F-35 menawarkan kemampuan transformasional untuk Angkatan Udara Belgia dan, jika dipilih, akan menyelaraskan mereka dengan koalisi global yang mengoperasikan pesawat paling canggih di dunia," kata Friedman, sebagiamana dilansir Defense News.

"Program F-35 dibangun di atas kemitraan internasional yang kuat, dan proposal kami mencakup peluang industri yang signifikan bagi perusahaan Belgia untuk berkontribusi pada perusahaan F-35 global," ujarnya.

F-35 secara luas dianggap sebagai jet tempur favorit dalam kompetisi, yang mencakup Eurofighter—proyek kemitraan gabungan Inggris, Italia, Spanyol dan Jerman.

Pada musim panas ini, Belgia mengumumkan bahwa mereka juga akan mempertimbangkan dua opsi selain F-35 dan Eurofighter Typhoon. Opsi lain itu adalah Dassault Rafale dari Prancis atau meningkatkan armada F-16 yang ada daripada membeli pesawat tempur baru.

Raksasa aerospace AS Boeing dan Saab dari Swedia telah keluar dari kompetisi tahun lalu. Boeing mengklaim bahwa Belgia lebih menyukai F-35. Sedangkan Swedia menyatakan bahwa Saab tidak dapat memberikan dukungan operasional yang dibutuhkan oleh Komponen Udara Belgia.

Jika pilihan Belgi terhadap F-35 terkonfirmasi, maka akan semakin memperkuat dominasi jet tempur itu di antara sekutu AS di Eropa. Hal itu juga akan memberikan pukulan berat bagi ambisi Prancis dan Jerman dalam membangun kemampuan pertahanan generasi mendatang Eropa dengan Eurofighter Typhoon-nya .

Meski demikian, baik Rafale maupun Eurofighter telah memasang paket industri ekstensif ke Belgia dengan harapan memperkuat penawaran mereka.

Sumber industri AS mengatakan kepada Defense News pada musim panas ini bahwa mereka percaya bahwa retorika Presiden Donald Trump tentang pembelanjaan sekutu NATO dan pengenaan tarif atas baja dan aluminium mungkin telah mendorong Belgia untuk melihat lebih dekat pada penawaran Eropa. Sementara itu, para pejabat pertahanan dan ahli Eropa berulang kali menyerukan bahwa Belgia harus memilih pesawat Eropa.

Jurnal bisnis Prancis, La Tribune, dalam laporannya hari Senin mengatakan bahwa bagi Brussel, Ibu Kota Uni Eropa, memilih pesawat AS tidak lebih dari tindakan "pengkhianatan".

Credit sindonews.com

Pesawat Pembom Siluman AS Mendarat Darurat di Colorado

WASHINGTON - Sebuah pesawat pembom siluman Amerika Serikat (AS), B-2, melakukan pendaratan darurat di Bandara Colorado Springs. Pendaratan terpaksa dilakukan setelah pesawat itu mengalami keadaan darurat dalam penerbangannya.

Pesawat senilai USD1,2 miliar itu sedang dalam perjalanan ke Pangkalan Angkatan Udara Whiteman, Missouri. Menurut Angkatan Udara AS, dua pilot yang berada di pesawat dan kedua aviator tidak terluka, dan penyebab sebenarnya dari keadaan darurat dalam penerbangan itu sedang diselidiki.

"Penerbang kami sangat terampil; mereka dilatih untuk menangani berbagai macam keadaan darurat dalam penerbangan di salah satu pesawat paling canggih di dunia dan mereka dengan sempurna menunjukkan itu hari ini," kata Brigjen. Jendral John J. Nichols, Komando 509th Bomb Wing seperti dinukil dari CNN, Rabu (24/10/2018).

Insiden ini pertama kali dilaporkan oleh KOAA News, kantor berita yang berafiliasi dengan CNN.

Pesawat itu sendiri berbasis di Pangkalan Angkatan Udara Whiteman di Missouri dan ditugaskan ke Bom Wing 509.

Pesawat pembom B-2 diawaki oleh awak dua orang dan mampu mengirimkan muatan 40.000 pon, termasuk bom nuklir, menurut Angkatan Udara AS, yang memelihara 20 pesawat dalam armada pembom siluman.

Menurut kontraktor utama B-2 Northrop Grumman, B-2 dapat terbang 6.000 mil laut sebelum perlu diisi ulang.

Credit sindonews.com

Kasus Khashoggi, 21 Pejabat Arab Saudi Akan Dilarang Masuk AS

Jamal Khashoggi. (REUTERS/Beawiharta)

Jakarta, CB -- Amerika Serikat (AS) akan mencabut visa atau melarang masuk 21 orang warga Arab yang diyakini bertanggung jawab atas kematian Jamal Khashoggi.

Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo menjelaskan pihaknya telah mengidentifikasi beberapa pejabat Arab Saudi yang bertanggung jawab atas pembunuhan Khashoggi. Rencananya, pihaknya bakal mengambl tindakan, termasuk mencabut visa dan mengeksplorasi sanksi lainnya.

"Hukuman ini bukan yang terakhir dari AS. Kami memperjelas bahwa Amerika Serikat tidak menoleransi tindakan kejam semacam ini untuk membungkam Khashoggi," ujar Pompe, dikutip dari Reuters (23/10).

Sementara itu, Presiden AS Donald Trump menyebut upaya yang dilakukan Arab Saudi untuk menutupi pembunuhan Jamal Khashoggi merupakan yang terburuk.

"Mereka memiliki rencana yang sangat buruk. Itu dilakukan dengan buruk, dan upaya menutup-nutupi yang dilakukan mereka salah satu yang terburuk dalam sejara," jelas Trump.

Khashoggi adalah kolumnis di Washingn Post yang kini telah menjadi warga AS. Ia kerap mengkritik Putra Mahkota Saudi Mohammad bin Salman.

Riyadh awalnya membantah mengetahui nasib Khashoggi. Namun, Arab Saudi akhirnya mengaku bahwa Khashoggi meninggal dalam perkelahian di kantor konsulat tersebut.

Media pemerintah Saudi mengatakan pada hari Sabtu, Raja Salman memecat lima pejabat atas pembunuhan yang dilakukan oleh 15 orang anggota tim. Pemecatan dilakukan antara lain pada Saud al-Qahtani, seorang pembantu utama yang menjalankan media sosial untuk Pangeran Mohammed.

Menurut dua sumber intelijen, Qahtani menjalankan pembunuhan Khashoggi dengan memberi perintah melalui Skype.

Para pejabat Turki mencurigai Khashoggi terbunuh dan dipotong-potong di dalam konsulat oleh agen Saudi.

"Pemerintah Saudi telah mengambil langkah penting dengan mengakui pembunuhan itu. Mulai sekarang, kami mengharapkan mereka untuk mengungkap semua yang bertanggung jawab atas masalah ini dari atas ke bawah dan membuat mereka menghadapi hukuman yang diperlukan," kata Erdogan dalam sebuah pidato di parlemen. .

Sumber-sumber Reuters, Turki mengatakan bahwa pihak berwenang memiliki rekaman audio yang konon mendokumentasikan pembunuhan itu. Namun, Erdogan tidak membuat referensi untuk rekaman audio apa pun.

Raja Salman mengatakan Riyadh akan bertanggung jawab atas mereka yang bertanggung jawab atas pembunuhan itu.

Credit cnnindonesia.com

Raja Salman Disebut Menjauh dari Putra Mahkotanya

Raja Salman (REUTERS/Beawiharta)

Jakarta, CB -- Beberapa sumber terdekat kerajaan mengatakan bahwa Raja Salman (82) semakin menjauh dari keputusan yang diambil oleh Putra Makhota Arab Saudi Mohammed bin Salman (MbS).

"Ia telah hidup di gelembung buatan (yang diciptakan MbS)," jelas salah satu sumber seperti diberitakan Reuters, Senin (22/10).

Bahkan sumber itu menyebut kalau akhir-akhir ini para penasihat raja menjadi frustrasi dan mulai memperingatkan Raja mengenai resiko jika ia membiarkan putra mahkota itu dengan kekuasaannya tanpa kendali.

"Orang-orang disekitarnya mulai memberitahu Raja agar terbangun dan menyadari apa yang terjadi," jelasnya.

Salah satu bukti adanya pertentangan antara putusan Raja dengan MbS adalah usaha Raja Salman untuk menangguhkan rencana perusahaan minyak nasional Saudi, Aramco yang merupakan gagasan dari MbS.

Raja Salman pun melakukan koreksi Ketika MbS memberi kesan bahwa Saudi mendukung rencana perdamaian Timur Tengah, termasuk pengakuan AS atas Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Ia tidak setuju dengan hal itu, serta menegaskan kembali komitmen Saudi terhadap identitas Arab dan muslim di kota itu.

Salah perhitungan

CCTV menampilkan ketika Khashoggi memasuki kosulat Arab Saudi di Turki (Courtesy TRT World/Handout via Reuters REUTERS)

Menurut sumber lainnya, putra mahkota dan staf terdekat awalnya memperkirakan bahwa krisis ini akan berlalu dengan cepat. Tetapi mereka salah perhitungan.

"Ketika situasi menjadi tidak terkendali dan ada kehebohan di AS, MbS memberitahu ayahnya bahwa ada masalah dan mereka harus menghadapinya," kata sumber lain.

Sejak 2015, raja menyerahkan pemerintahan Arab Saudi kepada anaknya Putra Mahkota, Mohammed bin Salman (MbS). Namun, kasus ini sepertinya mengurangi pengaruh MbS di kerajaan dan menjatuhkan kekuatannya sebagai calon pemimpin.

Selain itu ada intervensi terbaru yang berkembang di beberapa anggota kerajaan mengenai kepemimpinan MbS. Kasus hilangnya Khashoggi dianggap telah menodai reputasi putra mahkota, bahkan menimbulkan pertanyaan di antara sekutu Barat dan beberapa orang Saudi soal kepemimpinannya.

"Bahkan jika dia adalah putra kesayangannya, raja harus memiliki pandangan yang komprehensif untuk kelangsungan hidupnya dan kerajaan," kata seorang sumber.

Perubahan sikap Arab Saudi

Sikap Saudi terhadap kasus Khashoggi berubah setelah Raja Salman mengetahui krisis yang mendera negaranya itu (CNN Indonesia/Andry Novelino)

Sebelum adanya campur tangan raja, pihak berwenang Saudi telah mengancam balik akan membalas dengan tindakan yang jauh lebih besar jika AS dan negara lain memberlakukan sanksi atas hilangnya Khashoggi.

"Reaksi dan ancaman terhadap sanksi yang munkin dikenakan (kepada Saudi) pada 24 jam terakhir masih (berasal) dari putra mahkota," jelas pebisnis yang dekat dengan lingkaran pusat kekuasaan Arab Saudi, Senin (22/10).

"Raja sekarang memegang file (kasus) ini sendiri [...] dan nada (penanganannya) sangat berbeda," kata seorang sumber kerajaan.

Raja Salman (82) telah menghabiskan beberapa dekade sebagai bagian dari lingkaran dalam dinasti Al Saud, yang telah lama berkuasa di Saudi berdasarkan konsensus.

Selama empat dasawarsa menjabat sebagai gubernur Riyadh, ia memperoleh reputasi sebagai penegak aturan kerajaan yang tak segan menjatuhi hukuman kepada para pangeran yang melewati batas.

Masih belum jelas apakah Raja Salman akan melanjutkan reputasi itu dalam krisis ini atau tidak, seperti diungkap orang dalam istana. Satu sumber yang terkait dengan istana mengatakan raja sangat memperhatikan MbS dan pada akhirnya akan melindunginya. Namun, ada preseden untuk intervensi keputusan raja.

Raja Salman juga telah berbicara langsung dengan Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan dan Presiden AS, Donald Trump dalam beberapa hari terakhir.

Ia bahkan mengutus puteranya sendiri Pangeran Khaled al-Faisal untuk berbicara dengan Erdogan mengenai masalah ini. Penunjukkan Khaled sebagai anggota kerajaan senior dan merupakan tangan kanan Raja Salman menunjukkan ikatannya yang kuat antara Saudi dengan Erdogan, jelas lima sumber yang terkait dengan kerajaan Saudi.

Credit cnnindonesia.com

Parlemen Spanyol Setuju Jual Senjata ke Arab Saudi

MADRID - Parlemen Spanyol melalui pemungutan suara setuju untuk mendukung penjualan senjata ke Arab Saudi. Keputusan ini diambil di tengah tekanan internasional yang meningkat untuk menghukum Riyadh atas pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi.

Pemerintah sosialis Spanyol pada akhir pekan lalu mengatakan mereka kecewa dengan kematian kolumnis Washington Post itu. Namun, mereka memutuskan untuk bergabung dengan partai oposisi utama, Partai Rakyat konservatif, untuk mengalahkan gerakan parlemen yang meminta pemerintah menghentikan perdagangan tersebut seperti dilansir dari Reuters, Rabu (24/10/2018).

Penjualan senjata Spanyol ke Arab Saudi sudah menjadi sorotan bulan lalu ketika pemerintah Spanyol mengumumkan akan menghentikan penjualan 400 bom yang dipandu laser ke Riyadh hanya untuk kemudian membatalkan keputusannya beberapa hari kemudian.

Menurut media Spanyol, Arab Saudi mengancam akan membatalkan kontrak senilai USD2 miliar dengan Spanyol untuk membeli kapal perang jika penjualan bom itu dibatalkan.

Arab Saudi akhir pekan lalu mengakui jika jurnalis Jamal Khashoggi telah tewas. Pria berusia 59 tahun itu tewas akibat perkelahian di konsulat Arab Saudi yang ada di Istanbul, Turki.

Sebelumnya Arab Saudi mengaku tidak mengetahui apa yang terjadi pada Khashoggi. Khashoggi menghilang sejak 2 Oktober setelah ia memasuki Konsulat Arab Saudi di Istanbul, Turki, guna mengurus dokumen untuk kepentingan pernikahannya.

Credit sindonews.com

Kanada siap bekukan kesepakatan penjualan persenjataan Arab Saudi

Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau menjawan pertanyaan dari media di Montreal, Quebec, Kanada, Rabu (8/8/2018). (REUTERS/Christinne Muschi/cfo/18)

Ottawa (CB) - Kanada siap membekukan kesepakatan penjualan persenjataan bernilai besar dengan Arab Saudi jika pemerintah Kerajaan itu dianggap telah menyalahgunakan senjata, kata Perdana Menteri Justin Trudeau, Senin (22/10), seperti dilaporkan Reuters.

Trudeau mengeluarkan pernyataan tersebut di tengah peningkatan tekanan untuk menghukum Riyadh atas terbunuhnya wartawan Saudi, Jamal Khashoggi.

Pernyataannya itu menyiratkan bahwa Ottawa kemungkinan akan menghentikan kontrak yang ditandatangani pada 2014 yang dimenangi unit perusahaan pembuatan senjata Amerika Serikat di Kanada, General Dynamics Corp, untuk memasok kendaraan-kendaraan berlapis baja ringan. Kesepakatan itu bernilai hingga 13 miliar dolar AS (lebih dari Rp197 triliun).

"Kami menuntut keras dan sangat berharap bahwa ekspor-ekspor Kanada digunakan dengan cara yang menghormati hak asasi manusia," kata Trudeau di Parlemen.

"Kami sudah membekukan izin ekspor sebelumnya, yaitu ketika kami khawatir soal kemungkinan mereka melakukan penyalahgunaan dan kami tidak akan ragu untuk melakukannya lagi."

Partai oposisi Demokrat Baru yang akan bersaing dengan Trudeau memperebutkan suara dari kalangan yang sama seperti pada pemilihan 2019, mengatakan Kanada hendaknya jangan mempersenjatai Saudi ketika mereka menyerangi kalangan warga sipil di Yaman.

Trudeau mengutuk kasus kematian Khashoggi dan mengatakan bahwa Menteri Luar Negeri Chrystia Freeland sudah berbicara dengan sekutu-sekutu Kanada untuk membahas langkah-langkah berikutnya.

Pada Senin, Trudeau menggelar pertemuan khusus para menteri dan pejabat pemerintahan untuk membicarakan masalah itu, kata kantornya dalam pernyataan pers.

Kanselir Jerman Angela Merkel, Senin, menganggap ganjil pembunuhan Khashoggi dan berjanji akan menghentikan ekspor persenjataan Jerman ke Arab Saudi sampai kasus itu ditangani secara penuh.

Freeland, Sabtu, mengatakan bahwa penjelasan yang diberikan Kerajaan Arab Saudi soal kematian Khashoggi di Konsulat Saudi di Istanbul, Turki, kurang bisa dipercaya.

Ketika ditanya apakah Ottawa akan meneruskan kesepakatan persenjataan dengan melihat kejadian baru-baru ini, Freeland menjawab, "Itu pertanyaan yang sangat bagus." Tapi dia menolak untuk berkomentar lebih lanjut.

Hubungan antara Kanada dan Riyadh telah menegang sejak perselisihan diplomatik soal hak asasi manusia tahun ini.

Pada Agustus lalu, Arab Saudi membekukan hubungan dengan Ottawa setelah Kanada mendesak Saudi untuk membebaskan para pegiat HAM yang ditahan pihak Kerajaan.

Credit antaranews.com

Rusia: Kami akan Merespon Jika AS Kembangkan Rudal Baru

MOSKOW - Kremlin menyatakan, Rusia akan memberikan respon yang cepat dan kuat jika Amerika Serikat (AS) memutuskan untuk mengembangkan rudal jarak menengah baru, terlebih jika rudal itu dirancang untuk dapat membawa hulu ledak nuklir.

Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov mengatakan, bahwa langkah AS mundur dari perjanjian Intermediate-Range Nuclear Forces (INF) akan membuat dunia menjadi tempat yang lebih berbahaya.

Dia lalu mengatakan, Rusia akan dipaksa bertindak untuk mengembalikan keseimbangan kekuatan militer, jika Washington benar-benar keluar dari perjanjian itu dan mulai mengembangkan rudal baru.

“Ini adalah pertanyaan mengenai keamanan strategis. Langkah-langkah tersebut dapat membuat dunia menjadi lebih berbahaya,” kata Peskov dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Reuters pada Senin (22/10).

Dia lalu menuturkan, Presiden Rusia, Vladimir Putin telah berulang kali mengatakan bahwa runtuhnya perjanjian itu akan memaksa Rusia untuk mengambil langkah-langkah spesifik untuk melindungi keamanannya sendiri.

"Ini berarti bahwa AS tidak diam-diam, tetapi secara terbuka mulai mengembangkan sistem ini di masa depan, dan jika sistem ini sedang dikembangkan, maka tindakan diperlukan dari negara lain, dalam hal ini Rusia, untuk memulihkan keseimbangan dalam lingkup ini," ungkapnya.

"Ada periode enam bulan bagi AS untuk menarik diri dari perjanjian setelah Washington memberikan pemberitahuan resmi bahwa mereka akan keluar dari perjanjian itu," tukasnya.

Credit sindonews.com

Menteri Pertahanan Israel: Tidak Ada Pilihan Selain Perang

TEL AVIV - Menteri Pertahanan Israel, Avigdor Lieberman, mengancam Israel tidak punya pilihan selain melepaskan aksi militer terhadap militan Hamas. Ucapan permusuhan itu muncul di tengah laporan IDF, pasukan pertahanan Israel, tengah mengumpulkan tank di sepanjang perbatasan Gaza.

"Perang hanya dilakukan ketika tidak ada pilihan, dan sekarang tidak ada pilihan," kata Lieberman kepada parlemen seperti dikutip dari Russia Today, Rabu (24/10/2018).

Tampaknya apa pun yang kurang dari tanggapan terberat untuk Hamas tidak dianggap sebagai Tel Aviv telah kehabisan pilihan lain.

Spekulasi tentang serangan potensial di Gaza telah muncul selama beberapa hari, karena IDF menempatkan sekitar 60 tank dan pengangkut personel lapis baja di dekat perbatasan Palestina dalam apa yang mungkin merupakan penempatan militer terbesar sejak Operation Protective Edge 2014.

Itu setelah terjadi baku tembak pekan lalu, di mana sebuah roket dari Gaza menghantam kota Beersheba di Israel selatan, merusak sebuah rumah, sementara yang lain jatuh ke laut dekat Tel Aviv.

Angkatan Udara Israel membalas, menewaskan satu orang Palestina dan melukai beberapa lainnya.

Lieberman menyalahkan Hamas, faksi militan yang memerintah Gaza, atas eskalasi yang terjadi. Ia mengklaim tidak ada pemberontakan populer di Gaza dan warga Palestina yang ambil bagian dalam aksi protes besar-besaran adalah tentara bayaran Hamas.

Namun Palestina mengatakan mereka melakukan aksi sebagai bentuk keinginan untuk merdeka, melawan penindasan Israel.

Lebih dari 200 warga Palestina telah tewas, termasuk petugas medis dan wartawan, dan lebih dari 22.000 orang terluka sejak protes perbatasan - The Great March Return - dimulai pada bulan Maret.

Israel juga telah mengintensifkan pembongkaran desa-desa Palestina di Tepi Barat untuk membuka jalan bagi perluasan permukiman ilegal Yahudi.

Credit sindonews.com

Israel Bebaskan Kepala Intelijen Palestina

Penjara/ilustrasi

Foto: pixabay

Penangkapan Ghaith dan al-Faqih telah membuat PLO geram.

CB, RAMALLAH -- Otoritas Israel membebaskan kepala badan intelijen Palestina Jihad al-Faqih pada Senin (22/10). Al-Faqih ditangkap Israel pada Sabtu pekan lalu karena berupaya mempublikasikan nama-nama yang terlibat dalam proses penjualan rumah untuk para pemukim Yahudi di lingkungan Muslim di Yerusalem.

Seperti dilaporkan laman kantor berita Palestina WAFA, kepala unit hukum di Palestinian Prisoner’s Society Jawad Boulos mengatakan, al-Faqih dibebaskan setelah otoritas Palestina mengajukan permohonan pembebasan. Berdasarkan keputusan pengadilan Israel, al-Faqih seharusnya dibebaskan pada Rabu (24/10).

Pada Sabtu pekan lalu, Israel tidak hanya menangkap al-Faqih. Mereka juga menahan gubernur Palestina di Yerusalem Adnan Ghaith. Ghaith ditahan karena alasan serupa dengan al-Faqih. Hingga Senin malam kemarin, Ghaith masih belum dibebaskan otoritas Israel.

Penangkapan Ghaith dan al-Faqih telah membuat Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) geram. Menurut Sekretaris Komite Eksekutif PLO Saeb Erekat penangkapan kedua pejabat Palestina itu adalah upaya Israel untuk mengintimidasi pemerintahan Otoritas Palestina.
“Penculikan ini adalah bagian kecil dari serangkaian pelanggaran dan praktik oleh Israel, termasuk pemindahan paksa, pembongkaran rumah, dan perluasan sistem permukiman kolonial dalam rangka mencapai rencananya menghilangkan solusi dua negara berdasarkan perbatasan 1967 dan untuk memaksakan pemerintahan Israel yang lebih besar sebagai gantinya,” kata Erekat.

Perundingan solusi dua negara antara Palestina dan Israel telah terhenti sejak 2014. Prospek keberhasilan solusi dua negara pun terancam saat Amerika Serikat (AS) mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel pada Desember tahun lalu.

Setelah pengakuan itu, Palestina memutuskan mengundurkan diri dari perundingan damai dengan Israel yang dimediasi AS. Hal itu dilakukan karena Palestina menilai AS tidak lagi menjadi mediator yang netral karena terbukti membela kepentingan politik Israel. Padahal AS mengetahui bahwa Palestina mendambakan Yerusalem Timur menjadi ibu kota masa depan untuk negara mereka.

Credit republika.co.id

Akan Rebut Tanahnya dari Israel, Raja Yordania Tuai Pujian

AMMAN - Raja Yordania Abdullah II akan merebut kembali dua wilayah negaranya yang disewakan kepada Israel di bawah perjanjian damai tahun 1994. Keputusan sang raja dipuji para aktivis dan analis politik.

Sebagai bagian dari perjanjian damai itu menyatakan bahwa Israel menyewa sekitar 405 hektare lahan pertanian milik Yordania yang bernama al-Ghumar dan al-Baqura.

Dua wilayah yang subur itu dibudidayakan oleh para petani Israel dengan konsep sewa lahan selama 25 tahun. Batas akhir untuk memperbarui sewa dua wilayah secara periodik itu adalah Kamis, 25 Oktober.

"Kami telah memberi tahu Israel untuk mengakhiri penerapan perjanjian damai mengenai al-Baqura dan al-Ghumar," kata Raja Abdullah II pada hari Minggu.

"Al-Baqura dan al-Ghumar selalu berada di atas prioritas saya. Keputusan kami adalah untuk mengakhiri lampiran perjanjian damai berdasarkan pada keinginan kami untuk mengambil semua yang diperlukan untuk pemerintah dan rakyat Yordania," lanjut dia.

"Al-Baqura dan al-Ghumar adalah tanah Yordania dan akan tetap menjadi milik Yordania," imbuh dia.

Setelah pengumuman Raja Abdullah II, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan bahwa Israel akan bernegosiasi dengan Yordania untuk perpanjangan sewa, yang berakhir tahun depan.

"Kami akan melakukan negosiasi dengan (Yordania) untuk opsi perpanjangan dari perjanjian sewa guna usaha yang ada," katanya.

Tidak jelas bagaimana dan kapan dua wilayah itu akan dikembalikan kepada Yordania. Kedua wilayah tersebut telah berada di bawah kendali Israel sejak 1948.

Yordania hanyalah salah satu dari dua negara Arab yang menandatangani perjanjian damai dengan Israel. Negara lainnya adalah Mesir.

Para analis politik dan aktivis memuji keputusan Raja Yordania. Keputusan itu muncul seminggu setelah 85 anggota parlemen Yordania menandatangani petisi yang mendesak raja ikut campur guna mengakhiri sewa dua wilayah tersebut.

"Selama lebih dari setahun, kami telah menuntut penghapusan perjanjian ini yang tidak untuk kepentingan Yordania atau rakyat Yordania," kata Khalil Atiyeh, analis politik dan anggota parlemen Yordania, kepada Al Jazeera, Senin (22/10/2018).

Oraib al-Rantawi, seorang analis politik di Amman, mengatakan, "Raja melihat penolakan secara populer terhadap perjanjian ini dengan Israel, terutama dalam beberapa bulan terakhir di mana penurunan ekonomi di negara itu telah menyebabkan protes massa, dan dia dengan bijak memutuskan untuk menentangnya".

Ribuan warga Yordania yang marah telah turun ke jalan pada bulan Juni lalu untuk memprotes kenaikan harga, RUU reformasi pajak penghasilan dan korupsi. Protes itu juga dipicu masalah kemiskinan secara nasional dan tingkat pengangguran yang mencapai sekitar 20 persen.

Aktivis politik Hussam Abdallat memuji keputusan raja sebagai "salah satu yang akan membuatnya disayangi oleh publik".

Sufyan al-Tell, seorang mantan pejabat lingkungan PBB dan kritikus perjanjian damai Israel-Yordania, mengatakan kepada Al Jazeera bahwa pengumuman raja tepat waktu dan mencerminkan kehendak rakyat Yordania.

Sentimen publik di Yordania terhadap Israel kuat karena pendudukan terus-menerus wilayah Palestina dan perlakuannya terhadap rakyat Palestina.

Credit sindonews.com

Jembatan Hong Kong-Makau-Zhuhai terpanjang di dunia dibuka untuk umum

Jembatan sepanjang 55 kilometer yang menghubungkan Hong Kong-Makau-Zhuhai diresmikan Presiden China Xi Jinping, Selasa (23/10/2018) dan terbuka untuk umum mulai Rabu (24/10/2018) (Xinhua)

Beijing (CB) - Jembatan sepanjang 55 kilometer yang menghubungkan Zhuhai-Makau-Hong Kong (HZMB) mulai dibuka untuk umum setelah diresmikan oleh Presiden China Xi Jinping, Selasa.

Presiden Xi bersama para pejabat Pemerintah Provinsi Guangdong, Kepala? Pemerintah Daerah Khusus Hong Kong Carrie Lam, dan Pemerintah Daerah Khusus Makau membuka jembatan tersebut dari gedung pemeriksaan penumpang terpadu di Zhuhai, Provinsi Guangdong, menurut laporan media setempat.

Teknisi dan karyawan yang mewakili 50 ribu pekerja konstruksi dari China, Makau, dan Hong Kong, termasuk perancang hadir dalam peresmian tersebut.

Juga hadir operator dari ketiga kota, para petugas imigrasi dan bea cukai terpadu HZMB.

Perpaduan jembatan, terowongan, dan pulau buatan yang totalnya mencapai 55 kilometer itu diklaim oleh media China dan Hong Kong sebagai terpanjang di dunia.

Rentang jembatan di atas laut itu juga menghubungkan tepi barat dan timur Sungai Mutiara.

Studi kelayakan jembatan tersebut memakan waktu selama lima tahun dan konstruksinya membutuhkan waktu sembilan tahun.

Jembatan mampu menghubungkan secara fisik penduduk Hong Kong, Makau, dan Provinsi Guangdong dalam waktu kurang dari satu jam.

HZMB diharapkan bisa memperkuat relasi perdagangan, keuangan, logistik, dan pariwisata di ketiga wilayah, demikian dilaporkan China Daily.

Pembangunan konstruksi jembatan dimulai pada 2009 dan semula akan dibuka pada 2016.

Kritikus menjuluki jembatan itu sebagai "gajah putih" dan "proyek penuh darah dan keringat" karena telah menewaskan sembilan pekerja dan melukai 400 lainnya selama tahap konstruksi di bagian Hong Kong, menurut South China Morning Post.

Namun, serikat pekerja konstruksi menganggap jumlah korban lebih banyak daripada data yang dilansir pemerintah tersebut.

Hasil studi kelayakan 2008 menyebutkan bahwa pada 2030 jembatan itu akan dilalui 33.100 kendaraan dan 171.800 penumpang.

Perkiraan tersebut lebih rendah menjadi 29.100 kendaraan dan 126.000 penumpang sesuai studi kelayakan pada 2016.

Credit antaranews.com

Amnesty Sambut Baik Sanksi ke Pejabat Militer Myanmar

Suasana kamp pengungsi Rohingya Balukhali, Bangladesh,

Foto: Altaf Qadri/AP

Lima Jenderal itu dituding bertanggung jawab atas pelanggaran HAM di Rakhine.

CB, CANBERRA -- Koordinator Kampanye Hak Asasi Manusia (HAM) di Amnesty International Australia Diana Sayed menyambut keputusan Pemerintah Australia menjatuhkan sanksi ekonomi dan larangan perjalanan terhadap lima pejabat militer Myanmar pada Selasa (23/10). Kelima pejabat militer Myanmar itu dinyatakan terlibat dalam pembersihan etnis Rohingya di negara bagian Rakhine.

Sayed menilai, langkah Australia menjatuhkan sanksi kepada lima pejabat militer Myanmar sangat tepat dilakukan. “Pemerintah Australia hari ini menanggapi penelitian dan kampanye Amnesty International yang menyerukan agar dikenakan sanksi terhadap para pelaku utama kekerasan terhadap orang-orang Rohingya,” katanya, dikutip dari laman resmi Amnesty International.

Kelima pejabat militer Myanmar yang baru saja dikenakan sanksi oleh Australia, kata Sayed, masuk dalam daftar 13 tokoh yang terlibat dalam kekerasan terhadap Rohingya. Daftar itu dicantumkan dalam laporan Amnesty International yang dirilis pada 27 Juni lalu. Laporan itu berjudul ’We Will Destroy Everything’: Military Responsibility for Crimes against Humanity in Rakhine State, Myanmar”.

Ia mengatakan, kekerasan, pemerkosaan, penyiksaan, pembunuhan, dan pembakaran permukiman Rohingya tidak dilakukan secara tiba-tiba atau tanpa perencanaan. “Ada banyak bukti bahwa itu adalah bagian dari serangan yang sangat teratur dan sistematis terhadap penduduk Rohingya,” ujar Sayed.

“Pemerintah (Australia) sekarang harus memperluas jaring sanksi untuk memasukkan ke-13 yang disebutkan dalam laporan itu dan mendorong sanksi multilateral yang komprehensif di forum seperti Dewan Keamanan PBB dan KTT ASEAN November mendatang,” kata Sayed.
Ia berpendapat, memang dibutuhkan upaya internasional untuk memberlakukan sanksi ekonomi terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab atas kekerasan dan pelanggaran HAM terhadap Rohingya. Namun hanya dengan cara itu keadilan dapat diberikan kepada orang-orang Rohingya.

Pembersihan Etnis Rohingya

Menteri Luar Negeri Australia Marise Payne telah mengumumkan penerapan sanksi ekonomi dan larangan perjalanan terhadap lima pejabat militer Myanmar pada Selasa. “Saya sekarang telah memberlakukan sanksi keuangan yang ditargetkan dan larangan perjalanan terhadap lima perwira militer Myanmar yang bertanggung jawab atas pelanggaran HAM yang dilakukan oleh unit di bawah komando mereka,” katanya.

Kelima perwira militer itu adalah Aung Aung, Than Oo, Khin Maung Soe, Maung Maung Soe, dan Aung Kyaw Zaw. Dua perwira terakhir, yakni Maung Maung Soe dan Aung Kyaw Zaw dilaporkan telah tidak menjadi anggota militer Myanmar.

Maung Maung Soe dipecat dari jabatannya sebagai komandan Biro Operasi Khsusus pada Juni lalu, tepatnya setelah Uni Eropa menjatuhkan sanksi kepadanya. Kemudian Aung Kyaw Zaw, yakni kepala Komando Barat, diizinkan mengundurkan diri pada Mei.

Dewan Keamanan PBB dijadwalkan menggelar pertemuan khusus bulan ini guna membahas laporan terkait dugaan genosida yang dilakukan militer Myanmar terhadap etnis Rohingya. Pertemuan itu diminta oleh sembilan negara anggota Dewan Keamanan, antara lain Prancis, Amerika Serikat (AS), dan Inggris.

Credit republika.co.id

Australia Jatuhkan Sanksi ke Lima Jenderal Myanmar

Suasana kamp pengungsi Rohingya Balukhali, Bangladesh,

Foto: Altaf Qadri/AP

Lima Jenderal itu dituding bertanggung jawab atas pelanggaran HAM di Rakhine.

CB, CANBERRA -- Pemerintah Australia menjatuhkan sanksi ekonomi terhadap lima jenderal militer Myanmar, Selasa (23/10). Kelima petinggi militer itu dituduh sebagai dalang atas kekerasan terhadap etnis minoritas Rohingya di Rakhine.

Menteri Luar Negeri Australia Marise Payne menyebut, para petinggi di Myanmar, seperti Aung Kyaw Zaw, Maung Maung Soe, Aung Aung, Than Oo dan Khin Maung Soe, bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh unit di bawah komando mereka.

"Dari kelima jenderal, beberapa di antaranya diyakini telah mengundurkan diri dari jabatannya. Mereka juga akan dilarang bepergian ke Australia," ujar Payne seperti dikutip laman South Cina Morning Post, Selasa.

Sekitar 700 ribu warga Rohingya meninggalkan dari rumah mereka di negara bagian Rakhine, di Myanmar barat daya, sejak 2016.

Krisis kemanusiaan di Rohingya ditandai maraknya pembunuhan di luar proses hukum, perkosaan massal dan pembakaran desa oleh pasukan keamanan. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyebut operasi tersebut mengarah ke "pembersihan etnis" terhadap Rohingya.

Namun Myanmar mengklaim operasi di Rakhine semata untuk memburu kelompok militan Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA) yang dinilai bertanggung jawab atas serangan ke sejumlah pos polisi.

Pada akhir Agustus lalu, Tim Misi Pencari Fakta Independen PBB telah menerbitkan laporan tentang krisis Rohingya yang terjadi di Rakhine. Dalam laporan itu, disebut bahwa apa yang dilakukan militer Myanmar terhadap etnis Rohingya mengarah pada tindakan genosida.

Laporan tersebut menyerukan agar para pejabat tinggi militer Myanmar, termasuk panglima tertinggi militer Jenderal Min Aung Hlaing, diadili di Mahkamah Pidana Internasional (ICC).

Dalam laporan tersebut pula, Dewan Keamanan diserukan memberlakukan embargo senjata terhadap Myanmar, menjatuhkan sanksi kepada individu-individu yang bertanggung jawab, dan membentuk pengadilan ad hoc untuk menyeret mereka ke ICC.

Kebijakan Australia juga senada dengan keputusan Amerika Serikat (AS) dan Uni Eropa. Australia mengumumkan akan membekukan aset kelima jenderal termasuk seorang letnan jenderal yang memerintahkan kelompok operasi khusus yang diyakini berada di balik kekejaman itu.

Credit republika.co.id

Erdogan: Saudi Harus Buru Dalang Pembunuhan Khashoggi

ANKARA - Presiden Turki Recep Tayyep Erdogan menepis upaya Arab Saudi untuk menyalahkan pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi pada operasi jahat. Erdogan menyebutnya sebagai pembunuhan keji yang direncanakan dan menuntut Riyadh menghukum mereka yang bertanggung jawab, tidak peduli seberapa tinggi posisi mereka.

Namun, Erdogan tidak menyebutkan nama Putra Mahkota Mohammed bin Salman, penguasa de facto yang berkuasa di Arab Saudi yang dicurigai beberapa anggota parlemen Amerika Serikat (AS) memerintahkan pembunuhan kolumnis Washington Post, Jamal Khashoggi.

Erdogan mengatakan orang yang mengatur pembunuhan itu harus "diperhitungkan". Komentarnya adalah yang paling eksplisit namun dalam kasus yang telah memicu kemarahan global.

Para pejabat Turki mencurigai Khashoggi, seorang warga AS dan kritikus putra mahkota, tewas dan dipotong-potong di dalam konsulat oleh agen Saudi pada 2 Oktober. Sumber-sumber Turki mengatakan pihak berwenang memiliki rekaman audio yang konon mendokumentasikan pembunuhan itu. Namun Erdogan tidak membuat referensi untuk rekaman audio apa pun.

"Institusi keamanan dan intelijen memiliki bukti yang menunjukkan pembunuhan itu direncanakan," kata Erdogan kepada anggota Partai AK-nya di parlemen.

"Menyematkan kasus semacam itu pada beberapa anggota keamanan dan intelijen tidak akan memuaskan kami atau masyarakat internasional," imbuhnya.

“Pemerintah Saudi telah mengambil langkah penting dengan mengakui pembunuhan itu. Mulai sekarang, kami mengharapkan mereka untuk mengungkap semua yang bertanggung jawab atas masalah ini dari atas ke bawah dan membuat mereka menghadapi hukuman yang diperlukan,” ujar Erdogan.

"Dari orang yang memberi perintah, kepada orang yang membawanya keluar, mereka semua harus dibawa untuk mempertanggungjawabkan," tukasnya seperti dikutip dari laman Reuters, Rabu (24/10/2018).

Riyadh awalnya menolak mengetahui tentang nasib Khashoggi sebelum mengatakan dia terbunuh dalam perkelahian di konsulat, reaksi yang berujung pada skeptisisme oleh beberapa pemerintah Barat, menekankan hubungan mereka dengan eksportir minyak terbesar dunia.

Saudi itu telah mengubah bagian-bagian dari narasi resminya tentang pembunuhan itu, yang semakin memperdalam perhatian internasional. Sejumlah eksekutif dan pemerintah Barat telah menarik diri dari pertemuan puncak investasi Saudi yang dimulai pada hari Selasa kemarin.

Sebuah pertemuan kabinet Saudi yang diketuai oleh Raja Salman mengatakan Riyadh akan menahan mereka yang bertanggung jawab atas pembunuhan itu dan mereka yang gagal dalam tugas mereka, siapa pun mereka.

Credit sindonews.com

Erdogan Tolak Pengakuan Saudi tentang Pembunuhan Khashoggi

ANKARA - Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, secara terbuka menolak klaim Arab Saudi bahwa jurnalis pembangkang Jamal Khashoggi meninggal dalam perkelahian di konsulat negara itu di Istanbul. Penolakan Erdogan ini memunculkan tuduhan baru bahwa pembunuhan biadab telah direncanakan dan menyerukan penyelidikan independen di Turki.

Dalam pidatonya di parlemen Turki, Erdogan mengaku tidak puas dengan pengakuan Riyadh yang menyatakan pembunuhan itu adalah operasi ekstradisi nakal yang salah. Ia pun menyerukan pemimpin dari mereka yang bertanggung jawab untuk dibawa ke pengadilan.

"Intelijen dan lembaga keamanan memiliki bukti yang menunjukkan pembunuhan itu direncanakan. Menyematkan kasus seperti itu pada beberapa anggota keamanan dan intelijen tidak akan memuaskan kita atau masyarakat internasional," kata Erdogan.

"Dari orang yang memberi perintah, kepada orang yang membawanya keluar, mereka semua harus dibawa ke pengadilan," tegasnya seperti dikutip dari The Guardian, Selasa (23/10/2018).

Pernyataan Erdogan ini secara tidak resmi mengungkap keberadaan bukti audio dan video yang diduga dimiliki oleh Turki.

Erdogan mengungkapkan bahwa beberapa hari sebelum Khashoggi terbunuh, agen Saudi tiba di Istanbul dan mulai mencari lokasi, termasuk Belgrad Forest dekat Ankara dan kota Yalova di selatannya. Polisi telah menggeledah kedua wilayah itu untuk mencari bukti keberadaan jasad Khashoggi.

Menyimpulkan tuduhan baru yang dilakukan oleh para pejabat Saudi di daerah pedesaan di luar Istanbul sehari sebelum pembunuhan Khashoggi, Erdogan mengatakan penyelidikan Turki sedang berlangsung.

"Arab Saudi telah mengambil langkah penting dengan mengakui pembunuhan itu," kata Erdogan.

"Mulai sekarang kami mengharapkan mereka untuk secara terang-terangan mengungkap siapa yang bertanggung jawab - dari peringkat tertinggi hingga terendah - dan untuk membawa mereka ke pengadilan," sambungnya.

Erdogan tidak menyebutkan putra mahkota Saudi, Mohammed bin Salman, yang diduga mungkin mengetahui dan mungkin bahkan memerintahkan pembungkaman kritiknya yang terkemuka. Namun para pengamat sedikit ragu dengan siapa yang disebut berulang-ulang dari pemimpin yang dimaksud.

Erdogan berbicara tentang "kesungguhan" Raja Salman dari Arab Saudi dalam penyelidikan sejauh ini tetapi tidak menyebutkan putranya, putra mahkota.

"Arab Saudi harus melepaskan kendali atas penyelidikan atas pembunuhan "politik" itu ke Turki yang independen dan tidak bias di Istanbul," tegas Erdogan.

Ia pun mengkritik pernyataan tidak konsisten Arab Saudi dalam kasus tersebut dan menuntut pihak kerajaan mengidentifikasi "kolaborator lokal" yang diduga membuang jasad Khashoggi.

Riyadh mengatakan Khashoggi tidak sengaja tercekik selama upaya eksekusi yang salah, dan tubuhnya digulung dengan karpet dan diberikan kepada pihak ketiga.

Para penyelidik Turki, bagaimanapun, telah dengan mantap membocorkan bukti kepada media yang diduga membuktikan bahwa jurnalis itu disiksa, dibunuh dan tubuhnya dipotong-potong di dalam gedung konsulat. Rekaman CCTV memperlihatkan tubuh yang mengenakan pakaian Khashoggi meninggalkan konsulat dan melakukan tur ke tempat-tempat wisata di Istanbul, menghancurkan gagasan bahwa tim yang menginterogasi Khashoggi bermaksud untuk menghidupkannya kembali.

Seperti yang dilaporkan oleh Observer pada hari Minggu, para penyelidik Turki mungkin telah menyadap komunikasi tim pembunuh. Reuters mengatakan pada hari Senin bahwa Saud al-Qahtani, seorang penasihat yang berpengaruh kepada Bin Salman, berpartisipasi dalam panggilan Skype ke ruangan di konsulat tempat Khashoggi diperiksa, mengatakan kepada tim pembunuh untuk "membawa saya kepala anjing".

Qahtani dan beberapa pejabat senior lainnya telah dipecat dari posisi pemerintahan mereka. Erdogan mengatakan bahwa dari 18 orang yang ditangkap oleh Arab Saudi dalam penyelidikan, 15 orang yang telah diidentifikasi oleh polisi Turki sebagai anggota pasukan pembunuh yang terbang masuk dan keluar dari Istanbul pada hari yang sama Khashoggi terbunuh.

"Para tersangka harus segera diekstradisi untuk membantu penyelidikan Turki," tegasnya.

Pihak-pihak lain, seperti keluarga Khashoggi, telah meminta penyelidikan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Mereka khawatir kasus ini akan tunduk pada intrik geopolitik.

Credit sindonews.com

Temui Menlu Retno, Menlu Saudi Bicara Kasus Khashoggi

JAKARTA - Menteri Luar Negeri (Menlu) Arab Saudi Adel al-Jubeir buka suara soal kasus pembunuhan wartawan pengkritik kerajaan Saudi, Jamal Khashoggi, saat menemui Menlu Indonesia Retno Marsudi, Selasa (23/10/2018). Menurutnya, penyelidikan kasus pembunuhan tersebut masih dalam proses.

Khashoggi dibunuh di Konsulat Saudi di Istanbul pada 2 Oktober 2018. Pernyataan awal pemerintah Riyadh disebutkan bahwa wartawan tersebut tewas setelah berkelahi dengan sejumlah orang di konsulat. Dia mendatangi konsulat untuk memperoleh dokumen perceraian dengan mantan istrinya karena dia ingin menikah dengan perempuan Turki.

Riyadh, kata Jubeir, akan menyampaikan kepada publik setiap ada informasi baru terkait perkembangan penyelidikan.

Diplomat Arab Saudi itu menyatakan sejak kasus ini muncul, Raja Salman bin Abdulaziz al-Saud telah memerintahkan penyelidikan secara menyeluruh.

Raja Salman juga telah berbicara dengan Presiden Turki Tayyip Erdogan dan mengirim tim investigasi ke Turki. Berdasarkan penyelidikan awal, fakta yang ditemukan di lapangan berbeda dengan apa yang dilaporkan.

"Sebagai konsekuensinya, 18 orang ditahan dan diinterogasi dan enam pejabat senior pemerintah dipecat dari jabatan mereka. Jaksa penuntut umum telah menyatakan ini adalah langkah pertama dari sebuah proses yang panjang," kata Jubeir.

"Mereka (jaksa) menyatakan komitmen Raja Salman dan Putra Mahkota Mohammed bin Salman bahwa penyelidikan akan terus dilakukan dan diselesaikan sampai kebenaran terungkap," paparnya.

"Mereka yang bertanggungjawab akan dimintai pertanggungjawaban. Prosedur dan mekanisme diberlakukan untuk memastikan bahwa hal seperti ini tidak terjadi lagi. Kami akan memberi Anda informasi tentang perkembangan kasus ini melalui kantor jaksa penuntut umum," imbuh Menlu Jubeir.

Sebelumnya Retno menyatakan keprihatinan atas kasus pembunuhan Khashoggi. Dia mendesak penyelidikan yang transparan. Retno juga ikut berdukacita kepada keluarga dan kerabat Jamal Khashoggi.

Credit sindonews.com

NASA Temukan Gunung Es Berbentuk Persegi Panjang

Gunung es berbentuk persegi panjang yang mengambang di Laut Weddell di lepas pantai Antartika.

Foto: NASA

Para ahli memperkirakan ukuran bongkahan es mungkin lebih panjang dari 1,6 kilometer.

CB, WASHINGTON -- Badan Antariksa Amerika Serikat NASA merilis foto mencolok gunung es berbentuk persegi panjang yang mengambang di Laut Weddell di lepas pantai Antartika, Selasa (23/10) waktu setempat. NASA menyatakan, sudut tajam objek dan permukaan datar pada gunung es tersebut menunjukkan bahwa bongkahan itu baru-saja pecah dari sebuah gugusan es.

"Ujung-ujungnya masih runcing, dan belum pernah luntur oleh gelombang lautan," kata Kelly Brunt, Ahli Glasiologi NASA sekaligus peneliti Universitas Maryland, dilansir dari BBC, Rabu (24/10).

Ia mengatakan, gambar tersebut diambil pada pekan lalu oleh para ilmuwan di pesawat penelitian NASA. Objek-objek semacam itu, Kelly mengatakan, dapat disebut sebagai tabular icebergs. "Ini datar dan panjang dan terbentuk dengan memisahkan diri dari tepi rak es. Mereka sering berbentuk geometris," katanya.

Hanya saja, Kelly mengatakan, hal yang membuat temuan itu tak biasa karena bentuk es yang persis seperti persegi panjang. Sulit untuk mengetahui dengan tepat seberapa besar ukuran gunung es dari foto tersebut.

Bongkahan es itu berasal dari lempengan es Larsen C yang runtuh di Semenanjung Antartika. Namun, sulit untuk mengetahui berapa sebenarnya ukuran es tersebut. Para ahli memperkirakan ukuran mungkin lebih panjang dari 1,6 kilometer.

Di sisi lain, seperti halnya semua gunung es, bagian yang terlihat di permukaan biasanya hanya merupakan sebagian kecil dari ukuran yang sebenarnya. Kelly mengatakan, es yang terlihat di permukaan rata-rata hanya 10 persen dari ukuran aslinya.

Credit republika.co.id

Senin, 22 Oktober 2018

Mesir Kembali Berlakukan Keadaan Darurat Tiga Bulan ke Depan

Seorang demonstran Mesir menari seraya melambaikan bendera negaranya dalam unjuk rasa di Tahrir Square, Kairo.

Foto: AP

Mesir pertama kali memberlakukan keadaan darurat pada April 2017

CB, KAIRO -- Parlemen Mesir pada Ahad (21/10) setuju memperpanjang keadaan darurat di negara itu selama tiga bulan. Keputusan ini akan memperpanjang kemampuan pihak berwenang menggunakan kekuatan hingga 2019.

Mesir pertama kali memberlakukan keadaan darurat pada April 2017 sesudah dua pemboman gereja menewaskan sedikit-dikitnya 45 orang. Sejak itu otoritas Mesir memperpanjang keadaan darurat ini setiap tiga bulan.

Pembaruan itu dimulai pada 15 Oktober dan diterbitkan di lembaran resmi pada pekan lalu serta memerlukan persetujuan parlemen dalam tujuh hari. Aturan itu memungkinkan pasukan keamanan mengambil tindakan untuk menghadapi bahaya dan pendanaan terorisme serta melindungi keamanan di semua bagian negara itu, kata lembaran tersebut.

Keadaan darurat memberikan kewenangan kepada pihak berwenang, yang memungkinkan mereka melakukan penangkapan dan menindak yang mereka sebut musuh negara.

Perdana Menteri Mostafa Madbouly mengatakan kepada parlemen menjelang pemungutan suara pada Ahad itu bahwa keamanan negara perlu diimbangi perlindungan kebebasan umum. Pasukan keamanan Mesir memerangi pemberontakan terpusat di Sinai Utara dan melancarkan gerakan besar di wilayah terpencil pada Februari.

Credit republika.co.id

ISIS Bebaskan Sandera Druze dengan Tebusan Rp405 Miliar

Dua perempuan dan empat anak-anak kelompok minoritas Druze dibebaskan ISIS setelah pemerintah Suriah sepakat membayar uang tebusan. (Ilustrasi perempuan Druze/AFP/Menahem Kahana)

Jakarta, CB -- Negara Islam Irak dan Suriah atau ISIS membebaskan dua perempuan dan empat anak dari kelompok minoritas Druze yang disandera setelah pemerintah Suriah setuju membayar uang tebusan bernilai US$27 juta atau sekitar Rp405 miliar.

Warga yang dibebaskan Sabtu (20/10) ini adalah bagian dari 27 sandera yang ditangkap ketika ISIS melakukan serangan mematikan pada Juli lalu di provinsi Sweida, Suriah selatan.

Stasiun televisi Suriah menyiarkan gambar enam warga yang dibebaskan itu tiba di Sweida dan mereka dengan gembira berkumpul kembali dengan keluarga mereka.

"Saya tidak bisa menggambarkan perasaan gembira ini," ujar Rasmia Abu Amar kepada stasiun televisi setelah bertemu kembali dengan suaminya.

"Tetapi ini belum selesai, putera saya masih belum dibebaskan," ujarnya.

Perempuan kedua tampil dengan empat anaknya yang memakai baju kotor setelah tiga bulan disandera, sementara rambut puteranya dicukur habis.

Kelompok Syrian Observatory for Human Rights mengatakan pembebasan sandera ini adalah bagian pertama dari setidaknya 60 tahanan ISIS yang akan dibebaskan dengan imbalan uang tebusan itu.

Ketika perundingan untuk membebaskan para sandera ini tengah berlangsung, keluarga korban sempat melakukan serangkaian aksi protes yang mendesak agar pemerintah Suriah mengambil tindakan lebih agar keluarga mereka dibebaskan.

Kepala Observatory Rami Abdel Rahman mengatakan kepada AFP bahwa keenam sandera itu dibebaskan pada Jumat (19/10) malam dan sandera lain diperkirakan akan dibebaskan "dalam beberapa hari atau beberapa jam mendatang".

Sebagai imbalan pembebasan sandera itu, katanya, pemerintah Suriah sepakat membebaskan 60 anggota ISIS yang ditahan dan membayar uang tebusan sebesar US$27 juta.

"Sembilan perempuan dan tujuh anak yang ditahan oleh pemerintah Suriah telah diserahkan ke ISIS," kata Abdel Rahman.

Dalam serangan yang terkoordinasi pada 25 Juli lalu, ISIS melancarkan serangan bom bunuh diri, penembakan dan penusukan yang menyebabkan lebih dari 250 orang tewas.

Populasi kelompok minoritas Druze, yang tinggal di Provinsi Sweida, sendiri mencapai tiga persen dari populasi Suriah sebelum perang atau sekitar 700 ribu orang.

Pengikut ajaran Druze dianggap sebagai bid'ah oleh pengikut ISIS.

Kelompok jihadis ini mengeksekusi sandera yang merupakan mahasiswa berusia 19 tahun pada Agustus dan awal Oktober ISIS kembali mengeksekusi seorang perempuan berusia 25 tahun, sementara seorang sandera perempuan berusia 65 tahu meninggal karena sakit.

Uang Tebusan

Perundingan pembebasan para sandera antara pemerintah Suriah dan ISIS sempat terhenti, namun putaran perundingan setelahnya berhasil mencapai kesepakatan meski dengan nilai yang tinggi.

Kelompok Observatory mengatakan ISIS juga menuntut penghentian serangan terhadap mereka di provinsi Sweida.

Pasukan pemerintah Suriah terlibat pertempuran dengan ISIS di dataran tinggi Tulul al-Safa di Sweida timur.

Abdel Rahman mengatakan Pasukan Demokrasi Suriah (SDF), aliansi pimpinan suku Kurdi yang menguasai wilayah Suriah Utara dan Timur Laut dengan bantuan AS "juga membebaskan sejumlah anggota ISIS yang ditahan" namun dia tidak menyebut jumlah pasti.

SDF sendiri belum mengeluarkan pernyataan terkait informasi ini. SDF terlibat pertempuran hebat dengan ISIS di sekitar kota Hajin di lembah Efrat yang merupakan kantung wilayah terakhir ISIS.

SDF melancarkan serangan besar ke wilayah yang diperkirakan diduduki oleh tiga ribu jihadis pada 10 September. Ratusan pejuang ISIS tewas, namun sejumlah besar pejuang SDF juga tewas dalam pertempuran ini.

ISIS mengklaim mendirikan Kalifah di Iran dan Suriah pada 2014 namun kini porak poranda setelah diserang oleh berbagai pihak termasuk jet Rusia yang membantu pemerintah Bashar al-Assad (Reuters/Ministry of Defence of the Russian Federation)

Kelompok Observatory mengatakan bahwa serangan udara koalisi pada Kamis (18/10) dan Jumat ke sasaran ISIS di sekitar kantung wilayah Hajin menewaskan setidaknya 41 warga sipil.

Perang saudara Suriah telah menewaskan lebih dari 360 ribu warga sipil sejak aksi anti-pemerintah Suriah ditekan dengan keras oleh pasukan Presiden Bashar al-Assad.

Khalifah yang diproklamirkan oleh ISIS di wilayah Suriah dan Irak pada 2014 hancur akibat serangan dari berbagai sudut, meski demikian kelompok ini masih memiliki kekuatan yang berbahaya.

Credit cnnindonesia.com

Amerika Serikat dukung inisiatif "Our Eyes" lawan terorisme

Menteri Pertahanan, Jenderal TNI (Purnawirawan) Ryamizard Ryacudu, menghadiri Pertemuan ke-12 Menteri Pertahanan ASEAN atau ADMM 2018, di Hotel Shangri-la, Singapura, Jumat (19/10/2018). (Puskom Publik Kementerian Pertahanan)

... pertukaran intelijen pada level strategis, operasional, dan taktis akan menciptakan kapabilitas yang kuat, lintas batas, sehingga plot-plot teroris akan berhasil dinetralisasi sejak dini...

Jakarta (CB) - Menteri Pertahanan, Ryamizard Ryacudu, mengatakan, Amerika Serikat, Selandia Baru, dan Jepang telah mengekspresikan dukungan untuk bergabung dengan inisiatif Mata Kita Bersama atau Our Eyes Initiative (OEI) dan berjanji memberikan dukungan termasuk bantuan untuk membangun OEI.

"Walaupun OEI secara informal telah beroperasi sejak 2017 dan secara formal bertukar informasi sejak Januari 2018, fase selanjutnya adalah membangun arsitektur federasi," kata dia, dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Minggu.

Sebagai negara-negara pendiri, Indonesia, Filipina, Malaysia, Singapura, Brunei dan Thailand berkolaborasi dalam OEI sejak Januari 2018.

Selanjutnya, pada pertemuan ke-12 menteri pertahanan ASEAN (ADMM), di Singapura pada 19 Oktober 2018, para menteri pertahanan dari 10 negara ASEAN menyepakati mengadopsi Inisiatif Mata Bersama (OEI) yang diinisiasi Ryacudu.

Delapan mitra ASEAN pun mengakui pijakan ini, yang merupakan wadah pertukaran informasi strategis di antara negara-negara ASEAN dalam mengatasi terorisme, radikalisme, dan ekstremisme kekerasan, serta ancaman non-tradisional lain di wilayah ASEAN.

Setelah pengambilalihan Marawi pada bulan Mei 2017, Ryacudu mengembangkan OEI untuk mendukung pemerintah regional melawan landskap ancaman ISIS ataupun yang berafiliasi ke sana.

Indonesia juga berkolaborasi dengan Filipina dan Malaysia untuk mengamankan perairan Sulu dengan meluncurkan sebuah Perjanjian Kerjasama Trilateral (Trilateral Cooperative Agreement/TCA) 2017, melalui patroli maritim yang diluncurkan pada Juni, patroli udara pada Oktober, dan pelatihan angkatan darat pada November, serta integrasi bertahap Singapura dan Brunei sebagai negara-negara pengamat.

Namun, dalam pertemuan menteri pertahanan ASEAN atau ADMM Plus yang juga diikuti delapan negara mitra ASEAN pada Sabtu (20/10), di Singapura mengakui kerja sama internasional, terutama dalam hal pertukaran dan pembagian infolrmasi, merupakan elemen penting dalam melawan terorisme.

Menurut Ryacudu, peningkatan ancaman dari nukleus ISIS di Filipina beserta ancaman kombatan asing yang kembali dari teater di Timur Tengah, Afrika, dan Asia, menyebabkan kebutuhan untuk bekerja bersama dalam bidang pertahanan, militer, dan penegakkan hukum serta intelijen menjadi jauh lebih penting daripada sebelumnya.

"Pertukaran informasi biasanya terjadi pada basis bilateral, dimana terjadi pertukaran informasi yang relevan di antara kedua negara tersebut," kata dia.

Namun, lanjut purnawirawan jenderal TNI AD ini, komunitas Five Eyes, yang merupakan pijakan pertukaran intelijen antara Amerika Serikat, Inggris, Australia, Kanada, dan Selandia Baru, dimana agensi dari negara-negara tersebut bekerja sama jauh melebihi batas tradisional geografis.

OEI adalah kemitraan yang berfokus pada masa depan yang akan merevolusikan kemampuan negara-negara Asia Tengara untuk melawan ancaman terorisme, terutama dalam hal kombatan asing.

"Aksi seperti patroli gabungan di Laut Sulu-Sulawesi telah memitigasi resiko terorisme di wilayah itu," kata dia.

OEI merupakan respon kritis terhadap meningkatnya ancaman ektremisme dan terorisme regional, setelah ekspansi IS di wilayah ini.

Menurut dia, akan ada tantangan-tantangan untuk bekerja sama, namun keinginan dari para pemimpin pemerintahan untuk mengatasi hambatan tradisional dan memperluas kerja sama operasional internasional, mempunyai potensi untuk mengubah landskap kontra terorisme di Asia, dengan mencegah insiden seperti Marawi terjadi lagi.

OEI merepresentasikan waktu yang unik untuk berekspansi di luar kerjasama pertahanan dan militer, menjadi koloborasi dengan penegak hukum dan agensi keamanan nasional.

"Kerja sama dalam hal patroli bersama dan pertukaran informasi regular merupakan hal yang penting, tetapi hal yang sama pentingnya adalah koordinasi efektif dan pertukaran informasi dalam bidang intelijen kontra terorisme dan penegakan hukum," katanya.

Ia menambahkan, hanya dengan menjalin kerja sama pada level intelijen dan penegakkan hukum, negara-negara anggota akan mempunyai kemampuan untuk secara proaktif mengidentifikasi dan mengganggu aktivitas ekstremisme dan terorisme, sebelum kegiatan-kegiatan tersebut menjadi ancaman, atau merengut nyawa.

"Adapun pertukaran intelijen pada level strategis, operasional, dan taktis akan menciptakan kapabilitas yang kuat, lintas batas, sehingga plot-plot teroris akan berhasil dinetralisasi sejak dini," tuturnya.

Ia menyebutkan, mengintegrasikan kapabilitas yang besar dari agensi intelijen dan otoritas penegakkan hukum akan memungkinkan pencegahan aksi terorisme pada berbagai tahap, dari mulai rekrutmen dan radikalisasi anggota sampai pelatihan dan perencanaan serangan, serta pendanaan teroris, perjalanan internasional, dan terjadinya serangan tersebut.

"Dengan melibatkan spektrum penuh respon kontra-terorisme, intelijen, penegakkan hukum, pertahanan, dan militer, OEI akan menjadi usaha kontra-terorisme internasional pertama di dunia yang akan membuat setiap negara anggota, dan Asia Tenggara, menjadi tempat yang lebih aman dan stabil," tutur Ryamizard.

Dengan petunjuk dari kementrian tiap negara dan ahli kontra-terorisme internasional, Our Eyes Initiative akan memperkuat hubungan regional dan pada saat yang bersamaan, melawan ancaman terorisme yang semakin meningkat.

Credit antaranews.com

Pimpinan ISIS Dikabarkan Membunuh Para Pengikutnya

Abu Bakar al-Baghdadi

Abu Bakr al-Baghdadi mengeluarkan perintah untuk membunuh para tokoh terkemuka ISIS

CB, ANBAR -- Pasukan keamanan Irak menemukan delapan jenazah militan ISIS pada Ahad (21/10). Pihak berwenang di Irak mengatakan, delapan orang militan tersebut diyakini telah dibunuh oleh pimpinan militan ISIS, Abu Bakr al-Baghdadi.

"Mayat-mayat itu ditemukan dengan luka tembak di bagian kepala di daerah antara Haditha dan Distrik Hit di Anbar," kata aparat keamanan kepada Shafaq News, dilansir dari Iraqi News, Ahad (21/10).

Aparat keamanan mencatat, delapan orang militan ISIS yang terbunuh diyakini ada dalam daftar sasaran yang dikeluarkan oleh al-Baghdadi dua pekan yang lalu. Berdasarkan laporan intelijen Irak belum lama ini, al-Baghdadi sebagai pimpinan militan ISIS telah mengeluarkan perintah untuk membunuh ratusan pengikutnya.

Al-Baghdadi memerintahkan untuk membunuh tokoh-tokoh terkemuka kelompok ISIS di Irak dan Suriah atas ketidaksetiaan mereka kepada ISIS. Laporan dari intelijen datang pada saat masa kritis ketika kelompok militan ISIS kehilangan sekitar 90 persen wilayah yang dikuasai di Irak dan Suriah.

Sumber-sumber intelijen Irak mengatakan, al-Baghdadi orang paling dicari di dunia mengeluarkan perintah untuk membunuh 320 pengikutnya. Sebab para pengikutnya telah melakukan pengkhianatan terhadap ISIS. Para pengikutnya juga dinilai telah berbuat ceroboh sehingga menimbulkan kerugian besar terhadap kelompok ISIS di Irak dan Suriah.

Menurut sumber-sumber keamanan dan itelijen, ada komandan berpangkat tinggi dalam daftar target al-Baghdadi. Di dalam daftar tersebut ada nama-nama seperti Abu al-Baraa al-Anshari, Sief al-Din al-Iraqi, Abu Otham al-Tal Afari, Abu Iman al-Mowahed dan Marawan Hadid al-Suri.

Credit republika.co.id

Masjid di Suriah Jadi Target Serangan Udara Pasukan Koalisi

Jet tempur Prancis Rafale menggempur ISIS di Suriah, Jumat (9/10).

Foto: AP

Masjid yang diserang diklaim jadi markas ISIS sehingga status perlindungannya hilang.

CB, DOHA -- Pasukan koalisi yang dipimpin pasukan Amerika Serikat (AS) untuk melawan kelompok Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) melakukan serangan udara terhadap sebuah masjid di Suriah. Pasukan koalisi menyatakan bahwa masjid tersebut telah menjadi pusat komando dan kontrol para militan ISIS.

Dilansir dari Arab News, Ahad (21/10), pasukan koalisi juga menyatakan serangan udara tersebut telah membunuh belasan militan ISIS di masjid. Mereka mengakui adanya hukum perang yang melindungi bangunan masjid sebagai tempat ibadah. Tapi masjid yang diserang menjadi markas ISIS sehingga status perlindungannya hilang.

Pasukan Koalisi mengatakan, ISIS memang sengaja memilih masjid untuk merencanakan dan mengoordinasikan serangan terhadap Pasukan Demokrat Suriah (Syrian Democratic Forces-SDF) yang didukung AS. ISIS berulang kali menggunakan masjid.

Sementara, Media Pemerintah Suriah bersama Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia (HAM) yang berbasis di Inggris pada pekan lalu mengatakan, serangan pasukan koalisi di Sousa dekat perbatasan Irak telah membunuh belasan orang. Termasuk militan ISIS dan warga sipil. Wilayah Sousa merupakan tempat terakhir militan-militan ISIS di Suriah.

Sebelumnya, Observatorium Suriah untuk HAM menyampaikan, serangan yang didukung pasukan pendukung AS telah membunuh 35 militan ISIS pada Sabtu (20/10). Sebanyak 28 militan ISIS terbunuh oleh serangan udara yang dipimpin pasukan AS di Kota Hajjin. Sementara, tujuh militan lainnya terbunuh dalam pertempuran darat dengan Pasukan Demokrasi Suriah.

Observatorium Suriah untuk HAM juga menyampaikan, serangan udara pasukan koalisi di tempat lain pada Kamis dan Jumat lalu juga menargetkan militan ISIS. Serangan tersebut membuat 41 warga sipil dan sepuluh anak-anak di antaranya meninggal dunia.

Credit republika.co.id

Hapus Sanksi Beli S-400 Rusia, AS Paksa India Boyong F-16

NEW DELHI - Amerika Serikat (AS) menekan India untuk membeli pesawat tempur F-16 agar tidak terkena sanksi atas pembelian sistem rudal S-400 dari Rusia. Demikian laporan media setempat.

"Dengan India menandatangani perjanjian dengan Rusia untuk membeli sistem pertahanan rudal S-400, Washington telah secara informal menyampaikan kepada Delhi bahwa ia dapat menghindari sanksi di bawah Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act (CAATSA) jika India memberi jaminan bahwa negara itu akan membeli pesawat tempur F-16 dari Amerika Serikat,” tulis The Indian Express yang dilansir Dawn, Minggu (21/10/2018).

Koran-koran lain melaporkan diskusi serupa, yang terjadi antara Menteri Pertahanan India Nirmala Sitharaman dan rekannya asal AS James Mattis di Singapura pada Jumat lalu.

Laporan-laporan itu mengatakan India tidak tertarik untuk membeli pesawat yang sudah dioperasionalkan Pakistan, dan telah menolak memberikan jaminan seperti itu hingga saat ini.

Sitharaman dijadwalkan untuk melakukan kunjungan bilateral pertamanya ke AS sebagai Menteri Pertahanan pada pertengahan Desember nanti.

"Tetapi tidak jelas apakah Mattis akan tetap menjadi bagian dari administrasi Trump saat itu," tulis The Express.

Mattis telah menjadi pendukung yang vokal atas pembebasan sanksi berdasarkan undang-undang CAATSA untuk India, dengan kuat memperdebatkan pengesampingan sebelum Kongres AS. Tetapi proses pembebasan sanksi akan diputuskan oleh Presiden Trump, yang minggu lalu mengatakan bahwa India akan mencari tahu jawabannya lebih cepat dari yang Anda kira.

Menurut laporan lokal yang mengutip pejabat Departemen Luar Negeri AS ada tidak ada pembebasan sanksi yang akan dikeluarkan untuk satu negara.

"Dan setiap pengabaian di bawah CAATSA akan membutuhkan, antara lain, negara-negara untuk secara signifikan mengurangi ketergantungan mereka pada senjata Rusia," ujar pejabat tersebut.

Sanksi di bawah CAATSA akan dimulai setelah New Delhi melakukan pembayaran untuk peralatan Rusia. India kemungkinan akan melakukan pembayaran sebagian dari kesepakatan senilai USD4,5 miliar dengan Rusia pada tahun keuangan ini, bunyi laporan-laporan itu.

Credit sindonews.com

Dihantui Sanksi AS, RI Tolak Mundur dari Kesepakatan Jet Su-35 Rusia

SINGAPURA - Indonesia menolak mundur dari kesepakatan pembelian 11 pesawat jet tempur Su-35 Rusia meskipun dihantui sanksi dari Amerika Serikat (AS). Pembelian jet tempur dengan nilai kontrak sekitar USD1,154 miliar itu sudah tercapai dan sedang dalam proses pengiriman.

Washington telah memberlakukan undang-undang (UU) bernama Countering America's Adversaries Through Sanctions Act (CAATSA). Dalam UU itu, AS merasa berhak menjatuhkan sanksi terhadap negara mana saja yang membeli persenjataan Rusia.

Sejauh ini, China menjadi negara pertama yang terkena sanksi CAATSA karena membeli sejumlah jet tempur Su-35 dan sistem pertahanan rudal S-400 Rusia. Beijing memprotes keras penjatuhan sanksi tersebut.

Sikap pemerintah Indonesia yang menolak mundur dari kesepakatan pembelian jet tempur Moskow itu disampaikan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu dalam sebuah pernyataan di sela-sela forum ASEAN Defense Ministers' Meeting (Pertemuan Para Menteri Pertahanan ASEAN).

"Indonesia sangat menantikan untuk menerima jet tempur itu segera, kami sangat tertarik dengan ini," kata Menhan Ryamizard, Sabtu (20/10/2018).

Ryamizard menambahkan bahwa kementeriannya saat ini sedang mengerjakan perincian tentang prosedur pembayaran dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Perdagangan.

AS mengklaim CAATSA sejatinya hanya ditargetkan pada Rusia, Iran dan Korea Utara. Khusus terhadap Moskow, Washington memberlakukan CAATSA dengan berbagai alasan, termasuk tuduhan intervensi krisis Ukraina, krisis Suriah dan ikut campur pemilu Amerika tahun 2016.

Menteri Pertahanan AS James Mattis sudah meminta para anggota Kongres pada bulan Agustus lalu untuk memberikan pengabaian kepada India, Indonesia dan Vietnam yang memungkinkan ketiga negara tersebut untuk membuat kesepakatan dengan Rusia tanpa ancaman sanksi Amerika.

Sejauh ini Washington belum memberikan jaminan bahwa ketiga negara ini tidak akan menghadapi sanksi Washington.

Credit sindonews.com

Koalisi Pemerintah Australia Kalah Mayoritas Kursi di Parlemen

CB, Sydney – Pemerintah Australia bakal kehilangan satu kursi yang membuatnya mayoritas di parlemen, setelah kalah untuk pemilu sela di daerah Wentworth, Sydney, Australia, pada Sabtu, 20 Oktober 2018.

yang awalnya dikuasai Partai Liberal direbut oleh seorang kandidat independen. Ini terjadi pada pemilu sela yang berlangsung pada Sabtu, 20 Oktober 2018.
Kekalahan ini membuat koalisi partai yang berkuasa kekurangan satu kursi untuk menguasai mayoritas parlemen dengan total 150 kursi. Koalisi partai pemerintah bakal membutuhkan satu dukungan dari kalangan independen untuk terus memerintah.
“Kemenangan pada malam ini menjadi sinyal kembalinya kepantasan, integritas dan kemanusiaan bagi pemerintah Australia,” kata Kerryn Phelps, yang merupakan kandidat independen, kepada para pendukungnya seperti dilansir Reuters pada Sabtu, 20 Oktober 2018.

Phelps, yang merupakan seorang dokter, berkampanye mengenai isu politik Australia yang cenderung fluktuatif dengan menyoroti jatuhnya PM Turnbull pada Agustus 2018 oleh desakan internal Partai Liberal. Turnbull menjadi PM keempat yang dijatuhkan dari posisinya oleh partainya sendiri sejak 2010.
Satu kursi di parlemen ini tadinya dimenangkan oleh Malcolm Turnbull, yang sempat menjadi Pedana Menteri Australia selama sekitar tiga tahun namun dijatuhkan internal partai beberapa bulan lalu.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menerima kunjungan kenegaraan Perdana Menteri Australia Scott Morrison (kiri) di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat, 31 Agustus 2018. (Mast Irham/Pool Photo via AP)
Turnbull lalu menyatakan diri berhenti berpolitik sehingga satu kursi parlemen di Wentworth menjadi kosong dan diperebutkan lewat pemilu sela.

Soal kekalahan ini, PM Scott Morrison,mengakuinya dan berjanji akan terus berjuang untuk memenangkan pemilu nasional pada 2019.
“Kita akan terus berjuang untuk keyakinan kita hingga bel berbunyi. Dan bel belum berbunyi Liberal, bel belum berbunyi,” kata Morrison kepada pendukungnya pasca pemilu sela kemarin.

Jika koalisi partai pemerintah gagal mendapatkan satu dukungan kursi di parlemen maka pemilu nasional Australia bisa dipercepat.

Soal ini, profesor bidang ilmu politik di Flinders University di Australia Selatan, Haydon Manning, mengatakan kemungkinan pemerintahan Morrison tidak bakal bisa berlanjut hingga Mei 2019.
“Hasil malam ini menunjukkan mereka menghadapi tantangan untuk bisa menghindari kekalahan pada pemilu federal berikutnya,” kata dia.
Namun, ada juga kemungkinan Morrison bisa mempertahankan pemerintahan dengan mendapat dukungan salah satu dari lima tokoh parlemen independen.

Salah satu tokoh independen mensyaratkan bantuan program revitalisasi pembangunan pertanian jika Morrison mau mendapatkan dukungannya.
Sydney Morning Herald melansir anggota parlemen Craig Laundy mengatakan hasil pemilu sela merupakan cerminan internal Partai Liberal. “Saat Anda menyerang Malcolm Turnbull, ini yang terjadi,” kata dia.

Credit tempo.co

700 Ribu Warga Inggris Gelar Demo Menolak Brexit

Pengunjuk rasa berpartisipasi dalam demonstrasi anti-Brexit berbaris melalui pusat kota London, Inggris, Sabtu, 20 Oktober 2018. REUTERS/Henry Nicholls

TEMPO.CO, London – Ratusan ribu warga Inggris menggelar unjuk rasa di ibu kota London untuk mendukung integrasi dengan Uni Eropa. Mereka mendesak pemerintah Inggris menggelar pemungutan suara publik kedua mengenai Brexit atau British Exit, yang merupakan istilah yang merujuk keluarnya Inggris dan UE.

Para pengunjuk rasa, yang berjumlah sekitar 700 ribu orang menurut klaim dari panitia, mengibarkan bendera UE yang berwarna emas dan biru. Jumlah ini menjadikan unjuk rasa ini menjadi yang terbesar pasca unjuk rasa menentang invasi sekutu ke Irak pada 2003. Sebagian memegang spanduk atau kertas bertuliskan “Bollocks to Brexit” yang artinya Brexit itu bodoh. Laiinnya melambaikan kertas bertuliskan “Saatnya kembali ke EU” dan “Orang Eropa dan Bangga”.

“Orang-orang berpikir proses negosiasi Brexit berlangsung kacau. Mereka tidak percaya pemerintah akan memenuhi janji-janji yang dibuat, terutama karena mereka memang tidak memenuhi janjinya,” kata James McGrory, panitia unjuk rasa ini, seperti dilansir Reuters pada Sabtu, 20 Oktober 2018 waktu setempat.

Unjuk rasa besar-besaran ini digelar setelah pemerintahan PM Theresa May mengalami gejolak. Ini terjadi setelah dia gagal menyepakati kesepakatan perceraian dengan pemimpin UE di Brussel, Belgia, yang menjadi markas UE. May juga memicu kemarahan sebagian anggota partai konservatif karena dinilai memberikan konsesi tambahan kepada UE.
Proses Brexit ini bakal kelar dalam lima bulan lagi namun hingga kini belum ada kesepakatan yang jelas antara Inggris dengan EU. Ini dipersulit sikap sebagian anggota Partai Konservatif, yang mengancam akan menolak jika May membuat kesepakatan tertentu dengan EU.

Para pengunjuk rasa berkumpul di Hyde Park lalu bergerak melewati Downing Street, yang menjadi lokasi kantor PM Inggris. Mereka lalu berkumpul di depan gedung parlemen untuk mendengarkan berbagai orasi dari berbagai partai politik.

Philip May, suami Perdana Menteri Inggris Theresa May, bekerja untuk sebuah perusahaan senjata, yang harga sahamnya naik saat terjadi serangan militer Inggris ke Suriah. Sumber [REUTERS]

Unjuk rasa ini terkesan berupaya membalik hasil jajak pendapat pada 2016, yang dimenangkan para pendukung Brexit dengan jumlah suara 52 perse. Dua tahun terakhir situasi berkembang dan memanas karena pemerintah Inggris belum juga menyetujui kesepakatan apapun dengan UE pasca Brexit. Ada kekhawatiran Brexit bakal terjadi tanpa Inggris dan UE membuat kesepakatan kerja sama.

Media The Sun melansir PM Theresa May mendapat peringatan dari elit Partai Konservatif bahwa posisinya terancam jika tidak segera membuat kesepakatan Brexit dengan UE sebelum Natal 2018. Sebagian anggota partai menulis surat meminta pemungutan suara terkait tingkat kepercayaan anggota partai terhadap kepemimpinan May. “Belum ada upaya untuk menggantinya. Tapi ada ketidak-puasan di mana-mana di partai,” kata dia.

Credit tempo.co