CUPUMA

Senin, 22 Oktober 2018

ISIS Bebaskan Sandera Druze dengan Tebusan Rp405 Miliar

Dua perempuan dan empat anak-anak kelompok minoritas Druze dibebaskan ISIS setelah pemerintah Suriah sepakat membayar uang tebusan. (Ilustrasi perempuan Druze/AFP/Menahem Kahana)

Jakarta, CB -- Negara Islam Irak dan Suriah atau ISIS membebaskan dua perempuan dan empat anak dari kelompok minoritas Druze yang disandera setelah pemerintah Suriah setuju membayar uang tebusan bernilai US$27 juta atau sekitar Rp405 miliar.

Warga yang dibebaskan Sabtu (20/10) ini adalah bagian dari 27 sandera yang ditangkap ketika ISIS melakukan serangan mematikan pada Juli lalu di provinsi Sweida, Suriah selatan.

Stasiun televisi Suriah menyiarkan gambar enam warga yang dibebaskan itu tiba di Sweida dan mereka dengan gembira berkumpul kembali dengan keluarga mereka.

"Saya tidak bisa menggambarkan perasaan gembira ini," ujar Rasmia Abu Amar kepada stasiun televisi setelah bertemu kembali dengan suaminya.

"Tetapi ini belum selesai, putera saya masih belum dibebaskan," ujarnya.

Perempuan kedua tampil dengan empat anaknya yang memakai baju kotor setelah tiga bulan disandera, sementara rambut puteranya dicukur habis.

Kelompok Syrian Observatory for Human Rights mengatakan pembebasan sandera ini adalah bagian pertama dari setidaknya 60 tahanan ISIS yang akan dibebaskan dengan imbalan uang tebusan itu.

Ketika perundingan untuk membebaskan para sandera ini tengah berlangsung, keluarga korban sempat melakukan serangkaian aksi protes yang mendesak agar pemerintah Suriah mengambil tindakan lebih agar keluarga mereka dibebaskan.

Kepala Observatory Rami Abdel Rahman mengatakan kepada AFP bahwa keenam sandera itu dibebaskan pada Jumat (19/10) malam dan sandera lain diperkirakan akan dibebaskan "dalam beberapa hari atau beberapa jam mendatang".

Sebagai imbalan pembebasan sandera itu, katanya, pemerintah Suriah sepakat membebaskan 60 anggota ISIS yang ditahan dan membayar uang tebusan sebesar US$27 juta.

"Sembilan perempuan dan tujuh anak yang ditahan oleh pemerintah Suriah telah diserahkan ke ISIS," kata Abdel Rahman.

Dalam serangan yang terkoordinasi pada 25 Juli lalu, ISIS melancarkan serangan bom bunuh diri, penembakan dan penusukan yang menyebabkan lebih dari 250 orang tewas.

Populasi kelompok minoritas Druze, yang tinggal di Provinsi Sweida, sendiri mencapai tiga persen dari populasi Suriah sebelum perang atau sekitar 700 ribu orang.

Pengikut ajaran Druze dianggap sebagai bid'ah oleh pengikut ISIS.

Kelompok jihadis ini mengeksekusi sandera yang merupakan mahasiswa berusia 19 tahun pada Agustus dan awal Oktober ISIS kembali mengeksekusi seorang perempuan berusia 25 tahun, sementara seorang sandera perempuan berusia 65 tahu meninggal karena sakit.

Uang Tebusan

Perundingan pembebasan para sandera antara pemerintah Suriah dan ISIS sempat terhenti, namun putaran perundingan setelahnya berhasil mencapai kesepakatan meski dengan nilai yang tinggi.

Kelompok Observatory mengatakan ISIS juga menuntut penghentian serangan terhadap mereka di provinsi Sweida.

Pasukan pemerintah Suriah terlibat pertempuran dengan ISIS di dataran tinggi Tulul al-Safa di Sweida timur.

Abdel Rahman mengatakan Pasukan Demokrasi Suriah (SDF), aliansi pimpinan suku Kurdi yang menguasai wilayah Suriah Utara dan Timur Laut dengan bantuan AS "juga membebaskan sejumlah anggota ISIS yang ditahan" namun dia tidak menyebut jumlah pasti.

SDF sendiri belum mengeluarkan pernyataan terkait informasi ini. SDF terlibat pertempuran hebat dengan ISIS di sekitar kota Hajin di lembah Efrat yang merupakan kantung wilayah terakhir ISIS.

SDF melancarkan serangan besar ke wilayah yang diperkirakan diduduki oleh tiga ribu jihadis pada 10 September. Ratusan pejuang ISIS tewas, namun sejumlah besar pejuang SDF juga tewas dalam pertempuran ini.

ISIS mengklaim mendirikan Kalifah di Iran dan Suriah pada 2014 namun kini porak poranda setelah diserang oleh berbagai pihak termasuk jet Rusia yang membantu pemerintah Bashar al-Assad (Reuters/Ministry of Defence of the Russian Federation)

Kelompok Observatory mengatakan bahwa serangan udara koalisi pada Kamis (18/10) dan Jumat ke sasaran ISIS di sekitar kantung wilayah Hajin menewaskan setidaknya 41 warga sipil.

Perang saudara Suriah telah menewaskan lebih dari 360 ribu warga sipil sejak aksi anti-pemerintah Suriah ditekan dengan keras oleh pasukan Presiden Bashar al-Assad.

Khalifah yang diproklamirkan oleh ISIS di wilayah Suriah dan Irak pada 2014 hancur akibat serangan dari berbagai sudut, meski demikian kelompok ini masih memiliki kekuatan yang berbahaya.

Credit cnnindonesia.com

Amerika Serikat dukung inisiatif "Our Eyes" lawan terorisme

Menteri Pertahanan, Jenderal TNI (Purnawirawan) Ryamizard Ryacudu, menghadiri Pertemuan ke-12 Menteri Pertahanan ASEAN atau ADMM 2018, di Hotel Shangri-la, Singapura, Jumat (19/10/2018). (Puskom Publik Kementerian Pertahanan)

... pertukaran intelijen pada level strategis, operasional, dan taktis akan menciptakan kapabilitas yang kuat, lintas batas, sehingga plot-plot teroris akan berhasil dinetralisasi sejak dini...

Jakarta (CB) - Menteri Pertahanan, Ryamizard Ryacudu, mengatakan, Amerika Serikat, Selandia Baru, dan Jepang telah mengekspresikan dukungan untuk bergabung dengan inisiatif Mata Kita Bersama atau Our Eyes Initiative (OEI) dan berjanji memberikan dukungan termasuk bantuan untuk membangun OEI.

"Walaupun OEI secara informal telah beroperasi sejak 2017 dan secara formal bertukar informasi sejak Januari 2018, fase selanjutnya adalah membangun arsitektur federasi," kata dia, dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Minggu.

Sebagai negara-negara pendiri, Indonesia, Filipina, Malaysia, Singapura, Brunei dan Thailand berkolaborasi dalam OEI sejak Januari 2018.

Selanjutnya, pada pertemuan ke-12 menteri pertahanan ASEAN (ADMM), di Singapura pada 19 Oktober 2018, para menteri pertahanan dari 10 negara ASEAN menyepakati mengadopsi Inisiatif Mata Bersama (OEI) yang diinisiasi Ryacudu.

Delapan mitra ASEAN pun mengakui pijakan ini, yang merupakan wadah pertukaran informasi strategis di antara negara-negara ASEAN dalam mengatasi terorisme, radikalisme, dan ekstremisme kekerasan, serta ancaman non-tradisional lain di wilayah ASEAN.

Setelah pengambilalihan Marawi pada bulan Mei 2017, Ryacudu mengembangkan OEI untuk mendukung pemerintah regional melawan landskap ancaman ISIS ataupun yang berafiliasi ke sana.

Indonesia juga berkolaborasi dengan Filipina dan Malaysia untuk mengamankan perairan Sulu dengan meluncurkan sebuah Perjanjian Kerjasama Trilateral (Trilateral Cooperative Agreement/TCA) 2017, melalui patroli maritim yang diluncurkan pada Juni, patroli udara pada Oktober, dan pelatihan angkatan darat pada November, serta integrasi bertahap Singapura dan Brunei sebagai negara-negara pengamat.

Namun, dalam pertemuan menteri pertahanan ASEAN atau ADMM Plus yang juga diikuti delapan negara mitra ASEAN pada Sabtu (20/10), di Singapura mengakui kerja sama internasional, terutama dalam hal pertukaran dan pembagian infolrmasi, merupakan elemen penting dalam melawan terorisme.

Menurut Ryacudu, peningkatan ancaman dari nukleus ISIS di Filipina beserta ancaman kombatan asing yang kembali dari teater di Timur Tengah, Afrika, dan Asia, menyebabkan kebutuhan untuk bekerja bersama dalam bidang pertahanan, militer, dan penegakkan hukum serta intelijen menjadi jauh lebih penting daripada sebelumnya.

"Pertukaran informasi biasanya terjadi pada basis bilateral, dimana terjadi pertukaran informasi yang relevan di antara kedua negara tersebut," kata dia.

Namun, lanjut purnawirawan jenderal TNI AD ini, komunitas Five Eyes, yang merupakan pijakan pertukaran intelijen antara Amerika Serikat, Inggris, Australia, Kanada, dan Selandia Baru, dimana agensi dari negara-negara tersebut bekerja sama jauh melebihi batas tradisional geografis.

OEI adalah kemitraan yang berfokus pada masa depan yang akan merevolusikan kemampuan negara-negara Asia Tengara untuk melawan ancaman terorisme, terutama dalam hal kombatan asing.

"Aksi seperti patroli gabungan di Laut Sulu-Sulawesi telah memitigasi resiko terorisme di wilayah itu," kata dia.

OEI merupakan respon kritis terhadap meningkatnya ancaman ektremisme dan terorisme regional, setelah ekspansi IS di wilayah ini.

Menurut dia, akan ada tantangan-tantangan untuk bekerja sama, namun keinginan dari para pemimpin pemerintahan untuk mengatasi hambatan tradisional dan memperluas kerja sama operasional internasional, mempunyai potensi untuk mengubah landskap kontra terorisme di Asia, dengan mencegah insiden seperti Marawi terjadi lagi.

OEI merepresentasikan waktu yang unik untuk berekspansi di luar kerjasama pertahanan dan militer, menjadi koloborasi dengan penegak hukum dan agensi keamanan nasional.

"Kerja sama dalam hal patroli bersama dan pertukaran informasi regular merupakan hal yang penting, tetapi hal yang sama pentingnya adalah koordinasi efektif dan pertukaran informasi dalam bidang intelijen kontra terorisme dan penegakan hukum," katanya.

Ia menambahkan, hanya dengan menjalin kerja sama pada level intelijen dan penegakkan hukum, negara-negara anggota akan mempunyai kemampuan untuk secara proaktif mengidentifikasi dan mengganggu aktivitas ekstremisme dan terorisme, sebelum kegiatan-kegiatan tersebut menjadi ancaman, atau merengut nyawa.

"Adapun pertukaran intelijen pada level strategis, operasional, dan taktis akan menciptakan kapabilitas yang kuat, lintas batas, sehingga plot-plot teroris akan berhasil dinetralisasi sejak dini," tuturnya.

Ia menyebutkan, mengintegrasikan kapabilitas yang besar dari agensi intelijen dan otoritas penegakkan hukum akan memungkinkan pencegahan aksi terorisme pada berbagai tahap, dari mulai rekrutmen dan radikalisasi anggota sampai pelatihan dan perencanaan serangan, serta pendanaan teroris, perjalanan internasional, dan terjadinya serangan tersebut.

"Dengan melibatkan spektrum penuh respon kontra-terorisme, intelijen, penegakkan hukum, pertahanan, dan militer, OEI akan menjadi usaha kontra-terorisme internasional pertama di dunia yang akan membuat setiap negara anggota, dan Asia Tenggara, menjadi tempat yang lebih aman dan stabil," tutur Ryamizard.

Dengan petunjuk dari kementrian tiap negara dan ahli kontra-terorisme internasional, Our Eyes Initiative akan memperkuat hubungan regional dan pada saat yang bersamaan, melawan ancaman terorisme yang semakin meningkat.

Credit antaranews.com

Pimpinan ISIS Dikabarkan Membunuh Para Pengikutnya

Abu Bakar al-Baghdadi

Abu Bakr al-Baghdadi mengeluarkan perintah untuk membunuh para tokoh terkemuka ISIS

CB, ANBAR -- Pasukan keamanan Irak menemukan delapan jenazah militan ISIS pada Ahad (21/10). Pihak berwenang di Irak mengatakan, delapan orang militan tersebut diyakini telah dibunuh oleh pimpinan militan ISIS, Abu Bakr al-Baghdadi.

"Mayat-mayat itu ditemukan dengan luka tembak di bagian kepala di daerah antara Haditha dan Distrik Hit di Anbar," kata aparat keamanan kepada Shafaq News, dilansir dari Iraqi News, Ahad (21/10).

Aparat keamanan mencatat, delapan orang militan ISIS yang terbunuh diyakini ada dalam daftar sasaran yang dikeluarkan oleh al-Baghdadi dua pekan yang lalu. Berdasarkan laporan intelijen Irak belum lama ini, al-Baghdadi sebagai pimpinan militan ISIS telah mengeluarkan perintah untuk membunuh ratusan pengikutnya.

Al-Baghdadi memerintahkan untuk membunuh tokoh-tokoh terkemuka kelompok ISIS di Irak dan Suriah atas ketidaksetiaan mereka kepada ISIS. Laporan dari intelijen datang pada saat masa kritis ketika kelompok militan ISIS kehilangan sekitar 90 persen wilayah yang dikuasai di Irak dan Suriah.

Sumber-sumber intelijen Irak mengatakan, al-Baghdadi orang paling dicari di dunia mengeluarkan perintah untuk membunuh 320 pengikutnya. Sebab para pengikutnya telah melakukan pengkhianatan terhadap ISIS. Para pengikutnya juga dinilai telah berbuat ceroboh sehingga menimbulkan kerugian besar terhadap kelompok ISIS di Irak dan Suriah.

Menurut sumber-sumber keamanan dan itelijen, ada komandan berpangkat tinggi dalam daftar target al-Baghdadi. Di dalam daftar tersebut ada nama-nama seperti Abu al-Baraa al-Anshari, Sief al-Din al-Iraqi, Abu Otham al-Tal Afari, Abu Iman al-Mowahed dan Marawan Hadid al-Suri.

Credit republika.co.id

Masjid di Suriah Jadi Target Serangan Udara Pasukan Koalisi

Jet tempur Prancis Rafale menggempur ISIS di Suriah, Jumat (9/10).

Foto: AP

Masjid yang diserang diklaim jadi markas ISIS sehingga status perlindungannya hilang.

CB, DOHA -- Pasukan koalisi yang dipimpin pasukan Amerika Serikat (AS) untuk melawan kelompok Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) melakukan serangan udara terhadap sebuah masjid di Suriah. Pasukan koalisi menyatakan bahwa masjid tersebut telah menjadi pusat komando dan kontrol para militan ISIS.

Dilansir dari Arab News, Ahad (21/10), pasukan koalisi juga menyatakan serangan udara tersebut telah membunuh belasan militan ISIS di masjid. Mereka mengakui adanya hukum perang yang melindungi bangunan masjid sebagai tempat ibadah. Tapi masjid yang diserang menjadi markas ISIS sehingga status perlindungannya hilang.

Pasukan Koalisi mengatakan, ISIS memang sengaja memilih masjid untuk merencanakan dan mengoordinasikan serangan terhadap Pasukan Demokrat Suriah (Syrian Democratic Forces-SDF) yang didukung AS. ISIS berulang kali menggunakan masjid.

Sementara, Media Pemerintah Suriah bersama Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia (HAM) yang berbasis di Inggris pada pekan lalu mengatakan, serangan pasukan koalisi di Sousa dekat perbatasan Irak telah membunuh belasan orang. Termasuk militan ISIS dan warga sipil. Wilayah Sousa merupakan tempat terakhir militan-militan ISIS di Suriah.

Sebelumnya, Observatorium Suriah untuk HAM menyampaikan, serangan yang didukung pasukan pendukung AS telah membunuh 35 militan ISIS pada Sabtu (20/10). Sebanyak 28 militan ISIS terbunuh oleh serangan udara yang dipimpin pasukan AS di Kota Hajjin. Sementara, tujuh militan lainnya terbunuh dalam pertempuran darat dengan Pasukan Demokrasi Suriah.

Observatorium Suriah untuk HAM juga menyampaikan, serangan udara pasukan koalisi di tempat lain pada Kamis dan Jumat lalu juga menargetkan militan ISIS. Serangan tersebut membuat 41 warga sipil dan sepuluh anak-anak di antaranya meninggal dunia.

Credit republika.co.id

Hapus Sanksi Beli S-400 Rusia, AS Paksa India Boyong F-16

NEW DELHI - Amerika Serikat (AS) menekan India untuk membeli pesawat tempur F-16 agar tidak terkena sanksi atas pembelian sistem rudal S-400 dari Rusia. Demikian laporan media setempat.

"Dengan India menandatangani perjanjian dengan Rusia untuk membeli sistem pertahanan rudal S-400, Washington telah secara informal menyampaikan kepada Delhi bahwa ia dapat menghindari sanksi di bawah Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act (CAATSA) jika India memberi jaminan bahwa negara itu akan membeli pesawat tempur F-16 dari Amerika Serikat,” tulis The Indian Express yang dilansir Dawn, Minggu (21/10/2018).

Koran-koran lain melaporkan diskusi serupa, yang terjadi antara Menteri Pertahanan India Nirmala Sitharaman dan rekannya asal AS James Mattis di Singapura pada Jumat lalu.

Laporan-laporan itu mengatakan India tidak tertarik untuk membeli pesawat yang sudah dioperasionalkan Pakistan, dan telah menolak memberikan jaminan seperti itu hingga saat ini.

Sitharaman dijadwalkan untuk melakukan kunjungan bilateral pertamanya ke AS sebagai Menteri Pertahanan pada pertengahan Desember nanti.

"Tetapi tidak jelas apakah Mattis akan tetap menjadi bagian dari administrasi Trump saat itu," tulis The Express.

Mattis telah menjadi pendukung yang vokal atas pembebasan sanksi berdasarkan undang-undang CAATSA untuk India, dengan kuat memperdebatkan pengesampingan sebelum Kongres AS. Tetapi proses pembebasan sanksi akan diputuskan oleh Presiden Trump, yang minggu lalu mengatakan bahwa India akan mencari tahu jawabannya lebih cepat dari yang Anda kira.

Menurut laporan lokal yang mengutip pejabat Departemen Luar Negeri AS ada tidak ada pembebasan sanksi yang akan dikeluarkan untuk satu negara.

"Dan setiap pengabaian di bawah CAATSA akan membutuhkan, antara lain, negara-negara untuk secara signifikan mengurangi ketergantungan mereka pada senjata Rusia," ujar pejabat tersebut.

Sanksi di bawah CAATSA akan dimulai setelah New Delhi melakukan pembayaran untuk peralatan Rusia. India kemungkinan akan melakukan pembayaran sebagian dari kesepakatan senilai USD4,5 miliar dengan Rusia pada tahun keuangan ini, bunyi laporan-laporan itu.

Credit sindonews.com

Dihantui Sanksi AS, RI Tolak Mundur dari Kesepakatan Jet Su-35 Rusia

SINGAPURA - Indonesia menolak mundur dari kesepakatan pembelian 11 pesawat jet tempur Su-35 Rusia meskipun dihantui sanksi dari Amerika Serikat (AS). Pembelian jet tempur dengan nilai kontrak sekitar USD1,154 miliar itu sudah tercapai dan sedang dalam proses pengiriman.

Washington telah memberlakukan undang-undang (UU) bernama Countering America's Adversaries Through Sanctions Act (CAATSA). Dalam UU itu, AS merasa berhak menjatuhkan sanksi terhadap negara mana saja yang membeli persenjataan Rusia.

Sejauh ini, China menjadi negara pertama yang terkena sanksi CAATSA karena membeli sejumlah jet tempur Su-35 dan sistem pertahanan rudal S-400 Rusia. Beijing memprotes keras penjatuhan sanksi tersebut.

Sikap pemerintah Indonesia yang menolak mundur dari kesepakatan pembelian jet tempur Moskow itu disampaikan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu dalam sebuah pernyataan di sela-sela forum ASEAN Defense Ministers' Meeting (Pertemuan Para Menteri Pertahanan ASEAN).

"Indonesia sangat menantikan untuk menerima jet tempur itu segera, kami sangat tertarik dengan ini," kata Menhan Ryamizard, Sabtu (20/10/2018).

Ryamizard menambahkan bahwa kementeriannya saat ini sedang mengerjakan perincian tentang prosedur pembayaran dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Perdagangan.

AS mengklaim CAATSA sejatinya hanya ditargetkan pada Rusia, Iran dan Korea Utara. Khusus terhadap Moskow, Washington memberlakukan CAATSA dengan berbagai alasan, termasuk tuduhan intervensi krisis Ukraina, krisis Suriah dan ikut campur pemilu Amerika tahun 2016.

Menteri Pertahanan AS James Mattis sudah meminta para anggota Kongres pada bulan Agustus lalu untuk memberikan pengabaian kepada India, Indonesia dan Vietnam yang memungkinkan ketiga negara tersebut untuk membuat kesepakatan dengan Rusia tanpa ancaman sanksi Amerika.

Sejauh ini Washington belum memberikan jaminan bahwa ketiga negara ini tidak akan menghadapi sanksi Washington.

Credit sindonews.com

Koalisi Pemerintah Australia Kalah Mayoritas Kursi di Parlemen

CB, Sydney – Pemerintah Australia bakal kehilangan satu kursi yang membuatnya mayoritas di parlemen, setelah kalah untuk pemilu sela di daerah Wentworth, Sydney, Australia, pada Sabtu, 20 Oktober 2018.

yang awalnya dikuasai Partai Liberal direbut oleh seorang kandidat independen. Ini terjadi pada pemilu sela yang berlangsung pada Sabtu, 20 Oktober 2018.
Kekalahan ini membuat koalisi partai yang berkuasa kekurangan satu kursi untuk menguasai mayoritas parlemen dengan total 150 kursi. Koalisi partai pemerintah bakal membutuhkan satu dukungan dari kalangan independen untuk terus memerintah.
“Kemenangan pada malam ini menjadi sinyal kembalinya kepantasan, integritas dan kemanusiaan bagi pemerintah Australia,” kata Kerryn Phelps, yang merupakan kandidat independen, kepada para pendukungnya seperti dilansir Reuters pada Sabtu, 20 Oktober 2018.

Phelps, yang merupakan seorang dokter, berkampanye mengenai isu politik Australia yang cenderung fluktuatif dengan menyoroti jatuhnya PM Turnbull pada Agustus 2018 oleh desakan internal Partai Liberal. Turnbull menjadi PM keempat yang dijatuhkan dari posisinya oleh partainya sendiri sejak 2010.
Satu kursi di parlemen ini tadinya dimenangkan oleh Malcolm Turnbull, yang sempat menjadi Pedana Menteri Australia selama sekitar tiga tahun namun dijatuhkan internal partai beberapa bulan lalu.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menerima kunjungan kenegaraan Perdana Menteri Australia Scott Morrison (kiri) di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat, 31 Agustus 2018. (Mast Irham/Pool Photo via AP)
Turnbull lalu menyatakan diri berhenti berpolitik sehingga satu kursi parlemen di Wentworth menjadi kosong dan diperebutkan lewat pemilu sela.

Soal kekalahan ini, PM Scott Morrison,mengakuinya dan berjanji akan terus berjuang untuk memenangkan pemilu nasional pada 2019.
“Kita akan terus berjuang untuk keyakinan kita hingga bel berbunyi. Dan bel belum berbunyi Liberal, bel belum berbunyi,” kata Morrison kepada pendukungnya pasca pemilu sela kemarin.

Jika koalisi partai pemerintah gagal mendapatkan satu dukungan kursi di parlemen maka pemilu nasional Australia bisa dipercepat.

Soal ini, profesor bidang ilmu politik di Flinders University di Australia Selatan, Haydon Manning, mengatakan kemungkinan pemerintahan Morrison tidak bakal bisa berlanjut hingga Mei 2019.
“Hasil malam ini menunjukkan mereka menghadapi tantangan untuk bisa menghindari kekalahan pada pemilu federal berikutnya,” kata dia.
Namun, ada juga kemungkinan Morrison bisa mempertahankan pemerintahan dengan mendapat dukungan salah satu dari lima tokoh parlemen independen.

Salah satu tokoh independen mensyaratkan bantuan program revitalisasi pembangunan pertanian jika Morrison mau mendapatkan dukungannya.
Sydney Morning Herald melansir anggota parlemen Craig Laundy mengatakan hasil pemilu sela merupakan cerminan internal Partai Liberal. “Saat Anda menyerang Malcolm Turnbull, ini yang terjadi,” kata dia.

Credit tempo.co

700 Ribu Warga Inggris Gelar Demo Menolak Brexit

Pengunjuk rasa berpartisipasi dalam demonstrasi anti-Brexit berbaris melalui pusat kota London, Inggris, Sabtu, 20 Oktober 2018. REUTERS/Henry Nicholls

TEMPO.CO, London – Ratusan ribu warga Inggris menggelar unjuk rasa di ibu kota London untuk mendukung integrasi dengan Uni Eropa. Mereka mendesak pemerintah Inggris menggelar pemungutan suara publik kedua mengenai Brexit atau British Exit, yang merupakan istilah yang merujuk keluarnya Inggris dan UE.

Para pengunjuk rasa, yang berjumlah sekitar 700 ribu orang menurut klaim dari panitia, mengibarkan bendera UE yang berwarna emas dan biru. Jumlah ini menjadikan unjuk rasa ini menjadi yang terbesar pasca unjuk rasa menentang invasi sekutu ke Irak pada 2003. Sebagian memegang spanduk atau kertas bertuliskan “Bollocks to Brexit” yang artinya Brexit itu bodoh. Laiinnya melambaikan kertas bertuliskan “Saatnya kembali ke EU” dan “Orang Eropa dan Bangga”.

“Orang-orang berpikir proses negosiasi Brexit berlangsung kacau. Mereka tidak percaya pemerintah akan memenuhi janji-janji yang dibuat, terutama karena mereka memang tidak memenuhi janjinya,” kata James McGrory, panitia unjuk rasa ini, seperti dilansir Reuters pada Sabtu, 20 Oktober 2018 waktu setempat.

Unjuk rasa besar-besaran ini digelar setelah pemerintahan PM Theresa May mengalami gejolak. Ini terjadi setelah dia gagal menyepakati kesepakatan perceraian dengan pemimpin UE di Brussel, Belgia, yang menjadi markas UE. May juga memicu kemarahan sebagian anggota partai konservatif karena dinilai memberikan konsesi tambahan kepada UE.
Proses Brexit ini bakal kelar dalam lima bulan lagi namun hingga kini belum ada kesepakatan yang jelas antara Inggris dengan EU. Ini dipersulit sikap sebagian anggota Partai Konservatif, yang mengancam akan menolak jika May membuat kesepakatan tertentu dengan EU.

Para pengunjuk rasa berkumpul di Hyde Park lalu bergerak melewati Downing Street, yang menjadi lokasi kantor PM Inggris. Mereka lalu berkumpul di depan gedung parlemen untuk mendengarkan berbagai orasi dari berbagai partai politik.

Philip May, suami Perdana Menteri Inggris Theresa May, bekerja untuk sebuah perusahaan senjata, yang harga sahamnya naik saat terjadi serangan militer Inggris ke Suriah. Sumber [REUTERS]

Unjuk rasa ini terkesan berupaya membalik hasil jajak pendapat pada 2016, yang dimenangkan para pendukung Brexit dengan jumlah suara 52 perse. Dua tahun terakhir situasi berkembang dan memanas karena pemerintah Inggris belum juga menyetujui kesepakatan apapun dengan UE pasca Brexit. Ada kekhawatiran Brexit bakal terjadi tanpa Inggris dan UE membuat kesepakatan kerja sama.

Media The Sun melansir PM Theresa May mendapat peringatan dari elit Partai Konservatif bahwa posisinya terancam jika tidak segera membuat kesepakatan Brexit dengan UE sebelum Natal 2018. Sebagian anggota partai menulis surat meminta pemungutan suara terkait tingkat kepercayaan anggota partai terhadap kepemimpinan May. “Belum ada upaya untuk menggantinya. Tapi ada ketidak-puasan di mana-mana di partai,” kata dia.

Credit tempo.co

Israel Tangkap Dua Pejabat Palestina

Ilustrasi Bendera Israel dan Palestina

Kedua pejabat itu dituduh membantu menculik seorang penduduk Yerusalem dua pekan lalu

CB, YERUSALEM -- Israel telah menangkap dua pejabat Otorita Palestina karena diduga membantu menculik seorang warga Palestina di Yerusalem. Dua pejabat itu adalah Adnan Gheith, yang memegang sebagian besar jabatan seremonial gubernur Yerusalem yang ditunjuk Palestina, dan Jihad Al-Faqeeh, kepala intelijen Palestina di kota itu.

Menurut pengacara mereka kedua pejabat itu dituduh membantu menculik seorang penduduk Yerusalem dua pekan lalu, yang sejak itu ditahan oleh Otorita Palestina di Tepi Barat yang diduduki. Namun kedua pejabat tersebut menyangkal tuduhan itu.

Polisi Israel hanya mengatakan bahwa keduanya telah ditahan hingga Selasa.

Otoritas Palestina mengutuk peristiwa penculikan dua pejabat Palestina ini. Tetapi pihak otoritas Palestina tidak mengomentari secara spesifik tuduhan tersebut. Pejabat senior Palestina, Saeb Erekat, menyerukan pembebasan kedua pejabat itu.

Israel mencaplok Yerusalem Timur setelah direbut dalam perang 1967. Israel menganggap seluruh kota sebagai ibukotanya. Palestina menginginkan Yerusalem Timur sebagai ibu kota negara masa depan.

Menurut sebuah laporan di televisi Israel Reshet 13, warga Palestina Yerusalem yang diculik dua pekan lalu itu memiliki kartu identitas Israel dan kewarganegaraan Amerika Serikat (AS).

Menurut laporan itu, dia dicari oleh Otoritas Palestina karena membantu menjual properti di kota tua Yerusalem kepada para pembeli Yahudi. "Kami menyadari laporan bahwa seorang warga negara AS telah ditahan oleh Otorita Palestina. Ketika seorang warga negara AS dipenjara atau ditahan di luar negeri, Departemen Luar Negeri bekerja untuk memberikan semua bantuan konsuler yang dibutuhkan," ujar seorang juru bicara kedutaan AS.

Juru bicara itu menolak untuk menjelaskan lebih lanjut.

Credit republika.co.id

Israel Bujuk Yordania untuk Tak Batalkan Sebagian Kesepakatan Damai

TEL AVIV - Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu menyatakan akan mencoba melakukan komunikasi dengan pihak Yordania untuk membicarakan mengenai rencana Amman membatatalkan sebagian dari kesepakatan damai kedua negara.

Salah satu poin dari perjanjian damai antara Israel dan Yordania adalah Amman akan menyewakan dua wilayah mereka, yang terdiri dari sebuah tanah seluas 405 hektar dan sebuah pulau kecil kepada Israel.

"Yordania ingin menerapkan opsi untuk mengakhiri sewa, dan Israel akan melakukan negosiasi mengenai kemungkinan memperpanjang pengaturan saat ini," kata Netanyahu, seperti dilansir Reuters pada Minggu (21/10).

Amman sendiri telah menegaskan mereka tidak akan memperpanjang perjanjian yang diteken seperempat abad lalu tersebut.

Seperti diwartakan sebelumnya, Raja Yordania, Abdullah II dalam pertemuan dengan tokoh-tokoh politik di istananya mengatakan, ia akan membatalkan perjanjian mengenai sewa wilayah Yordania oleh Israel. Dua wilayah yang dimaksud oleh Raja Abdullah adalah Pulau Perdamaian, yang berada di utara negara itu dan Tzofar, di selatan.

"Ini selalu menjadi prioritas utama kami dan keputusan kami untuk mundur dari (tempat) ini dalam perjanjian damai, berdasarkan keinginan kami untuk mengambil apa yang diperlukan untuk Yordania dan masyrakat Yordania," ucapnya.

Seperti diketahui, berdasarkan perjanjian, masing-masing pihak dapat mengumumkan penghentian pengaturan dengan pemberitahuan satu tahun sebelumnya.

Credit sindonews.com

Israel Tunda Pengusiran Warga Palestina dari Desa Badui

Suasana perdebatan antara pria Palestina dengan seorang tentara Israel yang akan menutup sekolah warga di dekat Nablus, Tepi Barat, Senin, 15 Oktober 2018. REUTERS/Mohamad Torokman

CB, Jakarta - Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menunda pengusiran warga Palestina yang bermukim di desa Khan al-Ahmar di Tepi Barat.
Netanyahu mengumumkan penundaan pembongkaran desa Badui itu pada hari Minggu, 21 Oktober 2018 usai bertemu Menteri Keuangan Amerika Serikat Steven Mnuchin.

–– ADVERTISEMENT ––

Namun Netanyahu menegaskan bahwa penundaan itu hanya berlangsung singkat. Putusan Mahkamah Agung Israel yang menolak banding warga atas pembongkaran desa Badui itu.

"Ini putusan pengadilan, ini kebijakan kami dan keputusan ini akan dilaksanakan," kata Netanyahu seperti dikutip dari Al Jazeera, Minggu, 21 Oktober 2018.
Penundaan pembongkaran desa dan pengusiran warga Palestina dari desa Khan al-Ahmar, menurut pernyataan pemerintah Israel adalah memberikan kesempatan untuk negosiasi dan tawaran dari beberapa lembaga.

Khan al-Ahmar berlokasi di timur laut Jerusalem Timur. Desa ini sudah beberapa kali diancam untuk dibongkar dalam beberapa bulan terakhir.
Letak desa ini berada di antara dua pemukiman terbesar Israel, yakni Maale Adumim dan Kfar Adumim. Israel bermaksud memperluas dua pemukiman ini dengan membangun pemukiman penghubung di sekeliling Yerusalem Timur.
Adapun Palestina tetap bertahan bahwa Yerusalem Timur sebagai ibukota negara masa depan.
Adapun Ketua penuntut Pengadilan Kriminal Internasional, ICC, pada hari Rabu lalu memperingatkan Israel bahwa rencana mengusir warga Palestina yang berjumlah 180 orang dari desa Khan al-Ahmar merupakan kejahatan perang. Israel merupakan salah satu negara yang menandatangani Statuta Roma mengenai ICC namun belum meratifikasinya.

Credit tempo.co

Yordania Batalkan Sebagian dari Kesepakatan Damai dengan Israel

AMMAN - Raja Yordania, Abdullah II dalam pertemuan dengan tokoh-tokoh politik di istananya mengatakan, ia akan membatalkan sebagian dari perjanjian damai antara Israel dan Yordania.

"Ini adalah tanah Yordania, dan mereka akan tetap seperti ini," kata Raja Abdullah tentang dua wilayah yang disewakan Yordania ke Israel di bawah perjanjian damai Israel dan Yordania, yang ditandatangani 24 tahun lalu.

Melansir Jerusalem Post pada Minggu (21/10), dua wilayah yang dimaksud oleh Raja Abdullah adalah Pulau Perdamaian, yang berada di utara negara itu dan Tzofar, di selatan.

"Ini selalu menjadi prioritas utama kami dan keputusan kami untuk mundur dari (tempat) ini dalam perjanjian damai, berdasarkan keinginan kami untuk mengambil apa yang diperlukan untuk Yordania dan masyarakat Yordania," ungkapnya.

Berdasarkan perjanjian, masing-masing pihak dapat mengumumkan penghentian pengaturan dengan pemberitahuan satu tahun sebelumnya.

Menurut Menteri Luar Negeri Yordania, Ayman Safadi di bawah perjanjian damai, kedua belah pihak sepakat bahwa wilayah tersebut akan berada di bawah kedaulatan Yordania sambil melindungi hak-hak pemilik tanah asal Israel. Hak-hak ini termasuk kebebasan bergerak untuk daerah-daerah ini dan para pemiliknya tidak tunduk pada hukum adat Yordania.

Sementara itu, menurut laporan Jordan Times, mungkin akan ada masalah dengan Naharayim, sebuah daerah di utara. Mantan Perdana Menteri Yordania, Abdelsalam al-Majali baru-baru ini mengatakan bahwa Yordania mungkin harus membeli tanah itu dari para pemiliknya, yakni warga Israel, atau berharap Israel akan mengembalikannya secara gratis.

Credit sindonews.com

Pejabat Rusia: keluarnya AS dari INF "pukulan" buat kestabilan global

Para tenaga ahli nuklir Rosatom tengah mengawasi pembangunan satu proyek reaktor nuklir mereka. (powertecrussia.com)

Moskow (CB) - Penarikan diri Washington dari Intermediate-Range Nuclear Forces (INF) Treaty akan menjadi pukulan keras bagi sistem global mengenai kestabilan strategis, kata seorang anggota Rusia pada Ahad.

"Dalan hal keluarnya AS, pukulan keras akan dialami oleh seluruh sistem kestabilan strategis di dunia," kata Alexey Pushkov, Kepala Komisi Sementara di Dewan Federasi Rusia mengenai Kebijakan Informasi dan Komunikasi, di akut Twitternya.

Amerika Serikat sekali lagi memulai penarikan diri dari kesepakatan itu, tambah Pushkov, sebagaimana dilaporkan Xinhua --yang dipantau Antara di Jakarta, Ahad siang. Ia menyebut keluarnya AS dari ABM (Anti-Ballistic Missile) Treaty pada 2001 sebagai pukulan pertama.

Pada Desember 2001, Pemerintah AS di bawah presiden George W. Bush mengumumkan penarikan diri dari ABM Treaty, yang ditandatangani oleh Amerika Serikat dan Uni Sovyet pada 1972, untuk membersihkan jalan bagi penerapan rencananya bagi pembangunan sistem Pertahanan Rudal Nasional.

Presiden AS Donald Trump mengatakan pada Sabtu (20/10) bahwa Washington akan keluar dari INF Treaty sebab Rusia melanggar ketentuan kesepakatan tersebut.

INF Treaty ditandatangani pada 1987 oleh pemimpin bekas Uni Sovyet Mikhail S. Gorbachev dan mantan presiden AS Ronald Reagan untuk melarangan pembuatan, penggelaran dan uji-coba rudal jelajah atau balistik yang diluncurkan dari darat dengan jarak jelajah antara 300 dan 3.400 mil (483 dan 5.472 kilometer).

Amerika Serikat mula-mula telah menuduh Rusia melanggar persyaratan dalam INF Treaty pada Juli 2014. Moskow membantah tuduhan itu, dan menyebutnya bagian dari aksi anti-Rusia yang dilancarkan oleh Washington sehubungan dengan krisis Ukraina. Sejak itu, Moskow dan Washington sudah berulang-kali saling menuduh bahwa masing-masing telah melanggar kesepakatan tersebut.

Credit antaranews.com

Inggris Dukung Trump Keluar dari Perjanjian Senjata Nuklir

LONDON - Menteri Pertahanan Inggris, Gavin Williamson mengatakan, negaranya berdiri bersama dengan Amerika Serikat (AS). Hal itu dikatakan Williamson setelah Presiden AS Donald Trump mengumumkan ia akan menarik Washington keluar dari perjanjian senjata nuklir yang sudah berusia puluhan tahun dengan Rusia.

Williamson menyalahkan Rusia karena membahayakan perjanjian Intermediate-Range Nuclear Forces (INF), yang disepakati oleh AS dan Uni Soviet pada 1987, dan meminta Kremlin untuk menghormati kesepakatan tersebut.

"Sekutu dekat dan jangka panjang kami tentu saja adalah Amerika Serikat dan kami akan benar-benar tegas dengan Amerika Serikat dalam menyampaikan pesan yang jelas bahwa Rusia perlu menghormati kewajiban perjanjian yang ditandatangani," katanya seperti dilansir The Guardian dari Financial Times, Minggu (21/10/2018).

Ia menuduh Rusia telah melanggar perjanjian, dengan mengatakan Moskow telah membuat "mengolok-olok" INF.

INF ditandatangani oleh Ronald Reagan dan Mikhail Gorbachev dan melarang kedua negara memiliki, memproduksi atau menguji coba rudal jelajah darat dengan kisaran antara 480-5.500 km.

Trump menuduh Moskow melanggar perjanjian selama bertahun-tahun dan memperingatkan bahwa kecuali Rusia dan China, yang bukan penandatangan INF, berhenti mengembangkan atau memiliki senjata maka AS akan memulai kembali programnya sendiri.

Rusia telah dituduh mengembangkan rudal baru yang bertentangan dengan INF beberapa kali dalam beberapa tahun terakhir.

"Kami tentu saja ingin melihat perjanjian ini terus ada tetapi itu membutuhkan dua pihak untuk berkomitmen untuk itu dan pada saat ini Anda memiliki satu pihak yang mengabaikannya," tutur Williamson.

"Ini adalah Rusia yang melanggar dan Rusia lah yang perlu kembali ke kesepakatan secara berurutan," imbuhnya.

Trump tidak merinci pelanggaran baru-baru ini terhadap pakta tersebut, meskipun pada 2017 pejabat keamanan nasional Gedung Putih mengatakan Rusia telah mengerahkan rudal jelajah yang melanggar perjanjian.

Kremlin juga dituduh melanggar perjanjian oleh pemerintahan mantan presiden Barack Obama.

"Kami tidak akan membiarkan mereka melanggar perjanjian nuklir dan pergi keluar dan membuat senjata dan kami tidak diizinkan," kata Trump.

"Kita harus mengembangkan senjata-senjata itu, kecuali Rusia datang kepada kita dan China datang kepada kita dan mereka semua datang kepada kita dan berkata, 'mari kita benar-benar menjadi pintar dan jangan sampai kita mengembangkan senjata itu', tetapi jika Rusia melakukannya dan jika China melakukannya, dan kami mematuhi perjanjian, itu tidak dapat diterima," tegas Trump.

Penasehat keamanan nasional Trump, John Bolton, akan bertemu dengan menteri luar negeri Rusia, Sergei Lavrov, dan sekretaris dewan keamanan Kremlin, Nikolai Patrushev, pada kunjungan ke Moskow pada akhir pekan.

Pertemuan ini sebagai kelanjutan dari diskusi yang dimulai ketika para pemimpin bertemu di Helsinki pada bulan Juli lalu.

Credit sindonews.com

Jerman Tolak Keputusan AS Mundur dari Perjanjian Senjata Nuklir

BERLIN - Jerman menyampaikan sikap tidak setuju atas keputusan Amerika Serikat (AS) mundur dari perjanjian Intermediate-Range Nuclear Forces (INF) dengan Rusia, yang diteken pada masa Perang Dingin itu.

Menteri Luar Negeri Jerman, Heiko Maas mengatakan, AS harus mempertimbangkan konsekuensinya untuk mundur dari perjanjian itu, baik untuk Eropa dan untuk upaya perlucutan senjata di masa depan.

"Perjanjian itu, telah selama 30 tahun menjadi pilar penting arsitektur keamanan Eropa kami," kata Maas dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Reuters pada Minggu (21/10).

"Kami sering mendesak Rusia untuk menanggapi tuduhan serius bahwa hal itu melanggar perjanjian. Kami sekarang mendesak AS untuk mempertimbangkan konsekuensi yang mungkin terjadi," sambungnya.

Sebelumnya, Rusia menyatakan keputusan AS untuk mundur dari perjanjian itu sebagai langkah yang berbahaya. Wakil Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Ryabkov menuturkan, perjanjian itu penting untuk memastikan keamanan dunia internasional dan memastikan dunia bebas dari senjata nuklir.

"Ini akan menjadi langkah yang sangat berbahaya yang, saya yakin, tidak hanya tidak akan dipahami oleh masyarakat internasional tetapi akan memancing kecaman serius. Perjanjian itu penting untuk keamanan dan keamanan internasional di bidang senjata nuklir, untuk pemeliharaan stabilitas strategis. Rusia mengutuk apa yang disebut upaya oleh AS untuk mendapatkan konsesi melalui metode pemerasan," ucap Ryabkov.

Credit sindonews.com

Trump: AS akan mundur dari perjanjian nuklir dengan Rusia

Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyampaikan pidatonya dalam pembukaan sesi Debat Umum Sidang Majelis Umum PBB ke-73 di markas besar PBB, New York, Selasa (25/9). (webtv.un.org)

Elko, Nevada (CB) - Presiden Donald Trump mengatakan pada Sabtu, Amerika Serikat akan keluar dari perjanjian nuklir masa Perang Dingin, langkah yang tampaknya akan membuat Rusia kesal.

Perjanjian itu, Intermediate-Range Nuclear Forces (INF) Treaty, memerintahkan penghapusan suatu jenis senjata nuklir.

Perjanjian INF, yang dirundingkan Presiden AS Ronald Reagan dan Presiden Rusia Mikhail Gorbachev serta disahkan Senat AS pada 1988, mengharuskan kedua negara menghapus senjata nuklir jarak pendek dan jarak menengah serta peluru kendali konvensional, demikian Reuters melaporkan.

"Sayangnya, Rusia belum menghormati perjanjian itu, jadi kita akan memutus perjanjian tersebut dan kita akan menarik diri," tegas Trump di depan para wartawan setelah ia menghadiri kampanye di Nevada.

Washington meyakini bahwa Moskow sedang mengembangkan sebuah sistem peluncur dari darat, yang merupakan pelanggaran terhadap perjanjian INF. Pengembangan itu memungkinkan Moskow melontarkan serangan ke Eropa dalam waktu singkat.

Rusia telah berkali-kali membantah bahwa pihaknya melakukan pelanggaran seperti itu.

Trump mengatakan Amerika Serikat akan mengembangkan persenjataan nuklir kecuali Rusia dan China setuju untuk menghentikan pengembangan.

China bukan merupakan pihak dalam perjanjian. Negara itu telah berinvestasi besar-besaran dalam pengembangan peluru kendali konvensional sebagai bagian dari strategi pertahanan. Sementara itu, perjanjian INF melarang AS memiliki rudal balistik yang diluncurkan dari darat atau rudal penjelajah, yang dapat menempuh jarak antara 500 kilometer hingga 5.500 kilometer.

Penasihat keamanan nasional Trump, John Bolton, akan berkunjung ke Moskow pekan depan.

Credit antaranews.com

Jerman diminta tangguhkan penjualan persenjataan ke Saudi terkait kematian Khashoggi

Kanselir Jerman Angela Merkel menempati kursi Perdana Menteri Inggris David Cameron (kanan) saat berbincang denga Menteri Keuangan Saudi Arabia Pangeran Ibrahim Al-Assaf sebelum dimulainya sidang kedua KTT G20 di St. Petersburg, Jumat (6/9). (REUTERS/Guido Bergmann/BPA via)

Berlin (CB) - Jerman jangan dulu menyetujui penjualan persenjataan ke Arab Saudi hingga penyelidikan atas kematian wartawan Saudi, Jamal Khashoggi, lengkap, kata Menteri Luar Negeri Heiko Maas, Sabtu.

Pernyataan Maas, yang menjadi kebalikan dari keputusan menjual sistem artileri ke Riyadh, muncul setelah ia dan Kanselir Jerman Angela Merkel menganggap penjelasan Arab Saudi soal kematian Khashoggi di konsulat Saudi di Istanbul, Turki, tidak memuaskan.

Dalam wawancara untuk acara televisi publik, Taghesthemen, Maas mengatakan bahwa Jerman jangan sampai melakukan penjualan persenjataan ke Kerajaan Arab Saudi hingga kematian Khashoggi terungkap jelas, demikian Reuters melaporkan.

"Sejauh penyelidikan masih berjalan, sejauh kita tidak tahu apa yang terjadi di sana, tidak ada alasan untuk mengambil keputusan positif soal ekspor persenjataan ke Arab Saudi," katanya.

Pada bulan lalu, keputusan mengizinkan penjualan tersebut, sebagai upaya memulihkan hubungan dengan Kerajaan, menuai perdebatan karena bertolak belakang dengan keputusan sebelumnya, yaitu tidak mengekspor senjata ke negara yang terlibat dalam perang Yaman.

Dalam tanggapan paling keras yang diberikan negara-negara Barat atas pengakuan Riyadh bahwa Khashoggi sebenarnya tewas di konsulat Saudi di Istanbul, Merkel dan Maas mengutuk kejadia itu. Mereka menuntut agar Riyadh menjelaskan apa yang telah terjadi.

"Kami mengutuk keras tindakan itu," kata pernyataan bersama, yang dikeluarkan Merkel dan Maas dan mengacu pada pembunuhan tersebut. Dalam pernyataan itu, mereka meminta Riyadh bersikap terbuka.

"Keterangan soal kejadian di konsulat Istanbul itu tidak cukup," kata pernyataan tersebut.

Merkel dan Maas menyampaikan pernyataan duka cita kepada rekan-rekan dan keluarga Khashoggi serta menegaskan bahwa pihak-pihak yang bertanggung jawab atas kematian wartawan tersebut harus diadili.

Ketika ditanya saat wawancara soal apakah pemimpin perusahaan Siemens, Joe Kaeser, perlu mengikuti langkah para pemimpin perusahaan internasional lainnya untuk membatalkan rencana menghadiri konferensi investasi di Arab Saudi, Maas mengatakan bahwa pembatalan kehadiran akan memberikan sinyal yang tepat.

"Saya pastinya tidak akan mau menghadiri acara di Riyadh pada saat ini," katanya, "Saya sangat bisa memaklumi keputusan mereka, yang membatalkan kehadirannya."

Credit antaranews.com

Prancis Serukan Penyelidikan Skala Penuh Ungkap Pembunuhan Kashoogi

PARIS - Prancis mengutuk dengan keras pembunuhan jurnalis Arab Saudi, Jamal Kashoogi. Paris kemudian mendesak digelarnya penyelidikan secara penuh untuk mengungkap pembunuhan jurnalis yang kerap mengkritik kerajaan Saudi tersebut.

Kecaman Prancis datang setelah adanya pengumuman pemerintah Saudi yang mengonfirmasi bahwa Khashoggi tewas setelah berkelahi dengan sejumlah orang yang ditemuinya di Konsulat Saudi di Istanbul pada 2 Oktober.

"Verifikasi bahwa Khashoggi terbunuh adalah langkah pertama untuk mengungkap kebenaran. Banyak pertanyaan yang masih belum terjawab," kata Kementerian Luar Negeri Prancis dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Anadolu Agency pada Minggu (21/10).

"Untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan yang tersisa, penyelidikan berskala besar dan mendesak harus dilakukan," sambungnya, dan mendesak pemerintah Saudi untuk lebih berusaha mengungkap pembunuhan ini.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres mengatakan bahwa dia sangat terganggu dengan pengakuan Saudi, bahwa Khashoggi memang tewas di dalam Konsulat Saudi di Istanbul, Turki.

"Sekretaris Jenderal sangat terganggu dengan konfirmasi kematian Jamal Khashoggi. Dia menyampaikan belasungkawa kepada keluarga dan teman-teman Khashoggi. Dia menekankan perlunya investigasi yang cepat, menyeluruh dan transparan tentang keadaan kematian Khashoggi dan pertanggungjawaban penuh bagi mereka yang bertanggung jawab," kata juru bicara Guterres, Stephane Dujarric.

Credit sindonews.com

Kutuk Kasus Khashoggi, Merkel Tuntut Saudi Transparan

Kanselir Jerman Angela Merkel, di Slovakia, 2016. (REUTERS/Leonhard Foeger)

Jakarta, CB -- Kanselir Jerman Angela Merkel mengutuk kasus dugaan pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi di konsulat Arab Saudi di Istanbul, Turki, sekaligus meminta transparansi dari kerajaan Arab Saudi.

"Kami mengutuk keras tindakan ini," kata dia dan Menteri Luar Negeri Heiko Maas dalam pernyataan bersama soal kasus itu, di Berlin, Sabtu (20/10) dikutip dari Reuters.

Merkel mengatakan orang-orang yang ada di belakang kematian Khashoggi harus dibawa ke pengadilan.

"Mereka yang bertanggung jawab harus bicara soal aksinya," imbuh dia.

"Kami mengharapkan transparansi dari Arab Saudi tentang keadaan kematiannya [Kashoggi]," katanya.

Bagi Jerman, penjelasan dari kerajaan Saudi soal kasus itu sejauh ini belum cukup.

"Laporan yang tersedia tentang apa yang terjadi di konsulat Istanbul tidak cukup," ungkap keduanya.

Diketahui, Arab Saudi sudah mengakui bahwa Khashoggi, yang merupakan kontrobutor Washington Post, meninggal di dalam konsulatnya di Istanbul.

Padahal sebelumnya, pihak kerajaan selalu menyangkal itu dan menyebut Khashoggi sudah keluar dari gedung konsulat.

Delapan belas warga Saudi telah ditangkap terkait dengan kasus itu, serta dua pembantu utama Putra Mahkota Mohammed bin Salman, dan tiga agen intelijen lainnya telah dipecat.

Terpisah, Menteri Kehakiman Arab Saudi, dalam sebuah pernyataannya kepada kantor berita negara SPA, akan dikaji oleh pihak pengadilan saat semua prosedur sudah rampung.

Kematian Khashoggi ini sendiri terjadi di konsulat Saudi di Istanbul yang masih termasuk wilayah kedaulatan kerajaan.

Credit cnnindonesia.com

Saudi Umumkan 18 Tersangka, Pecat Penasihat Kerajaan

Putera Mahkota Mohammed bin Salman (OSCAR DEL POZO / AFP)

Jakarta, CB -- Arab Saudi telah memecat beberapa tokoh lingkar dalam Putera Mahkota Mohammed bin Salman. Mereka adalah para penasihat kerajaan, pejabat negara, kepala deputi badan intelijen, dan sejumlah nama lain yang dianggap bertanggung jawab atas tewasnya jurnalis Jamal Khashoggi di Turki. Total terdapat 18 nama yang disalahkan atas kematian jurnalis itu.

Kepala Presidensial Intelijen dan penasihat Putra Mahkota Mohammed bin Salman, Ahmed Assiri, adalah salah satu yang dipecat dari jabatannya, Jumat (19/10). Sehari sebelumnya, The New York Times mengutip tiga sumber yang mengklaim bahwa Assiri kemungkinan akan disalahkan atas kematian Khashoggi.

"Kerajaan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengklarifikasi keadaan dalam kasus warga negara Saudi, Jamal Khashoggi; Kerajaan menegaskan bahwa semua yang terlibat akan dibawa ke pengadilan," kata pejabat resmi Saudi Press Agency mengutip sumber resmi.

Assiri dipercaya menjadi kepala perancang perang dengan Yaman. Sebelumnya ia menjadi juru bicara koalisi yang dipimpin Saudi terhadap kelompok Houti di Yaman. Menurut sumber CNN, ia memilih tim yang terlibat dalam pelenyapan Khashoggi.

Dua sumber memberitahukan kepada koran itu bahwa pemerintah Saudi akan mengklaim akan menyebut Assiri diperintahkan untuk menangkap dan menginterogasi Khashoggi, namun tak sengaja membunuh pria itu atau dengan sengaja melanggar perintah dan membunuhnya.

Penasihat kerajaan Saud al-Qahtani, Asisten Kepala Intelijen Umum Abdullah bin Khalifa al-Shayya dan Direktorat Jenderal Keamanan dan Perlindungan pada Presidensi Umum Intelijen Rashad bin Hamid al-Mahmadi juga dicopot dari jabatannya.

Menurut keterangan kantor Kejaksaan negara itu, pemerintah Arab Saudi juga telah menangkap belasan warga Saudi lainnya yang disebut terkait dengan kematian Khashoggi, demikian dilaporkan Al Ekhbariya, media milik pemerintah Saudi.

Wartawan berusia 60 tahun itu meninggalkan Saudi tahun lalu dan menjadi kontributor The Washington Post. Selama menjadi kontributor ia terus melontarkan kritikan terhadap pemerintah Saudi.

Kejaksaan setempat mengklaim bahwa Khashoggi terbunuh ketika terlibat perkelahian didalam gedung konsulat.

Selain itu, Raja Salman dilaporkan telah membentuk komite menteri yang dipimpin oleh Putra Mahkota Mohammed bin Salman untuk "merestrukturisasi Presidensi Intelejen Umum dan memperbarui aturan badan tersebut serta menentukan kekuasaannya secara tepat," seperti dikutip News Week.

Turki dan Arab Saudi sama-sama menyelidiki kematian Khashoggi. Namun pihak Saudi mencurigai ada kecurangan yang dilakukan Turki. Otoritas Turki telah menuduh bahwa 15 orang skuad Saudi membunuh dan memutilasi wartawan itu. Turki mengklaim bahwa beberapa pejabat mereka memiliki bukti audio dari pembunuhan itu.

Namun, Raja Salman dan Pangeran Mohammed terus membantah mengetahui apa yang terjadi pada Khashoggi. Pernyataan ini didukung oleh para sekutu Saudi termasuk Trump.

Credit cnnindonesia.com

Anti-China, Ribuan Orang Serukan Referendum Kemerdekaan Taiwan

TAIPEI - Ribuan orang berunjuk rasa di Ibu Kota Taiwan, Taipei, menyerukan referendum kemerdekaan. Dalam demo besar untuk pertama kalinya ini, massa menerikkan slogan-slogan anti-China.

Demo seruan referendum kemerdekaan ini muncul setelah pulau itu memerintah dirinya sendiri menjadi negara demokrasi lebih dari 20 tahun yang lalu.

Pawai besar pada hari Sabtu (20/10/2018) di Taipei terjadi ketika China meningkatkan klaimnya atas Taiwan. China menganggap Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya.

"Agresi China hanya dapat mendorong kami untuk membela diri," teriak seorang pengunjuk rasa perempuan kepada Al Jazeera. "Kami akan melindungi hak kami untuk menentukan nasib sendiri," katanya lagi.

Massa berkumpul di luar markas Partai Progresif Demokrat (DPP), partai yang berkuasa, di Taipei. Slogan-slogan anti-China yang diteriakkan seperti; "Inginkan referendum!" dan "Menentang aneksasi!".

China dan Taiwan telah diperintah secara terpisah sejak perang sipil di China daratan pada tahun 1949.

Taiwan menganggap dirinya sebagai negara berdaulat, dengan mata uang, sistem peradilan dan politik sendiri. Namun, Beijing mengancam akan menggunakan kekuatan untuk menyatukan kembali Taipei dengan China.

Dalam beberapa tahun terakhir, Beijing telah meningkatkan tekanan diplomatik, ekonomi dan militer pada pemerintah Presiden Taiwan Tsai Ing-wen dalam upaya untuk memaksanya menyetujui bahwa pulau itu adalah bagian dari "satu China".

Tekanan itu termasuk langkah perusahaan-perusahaan China yang mendaftarkan Taiwan sebagai bagian dari China di situs mereka.

Fan Yun, anggota Partai Sosial Demokrat, mengatakan kepada Al Jazeera bahwa referendum adalah cara demokratis untuk memberitahu China. "Dan untuk memberitahu seluruh dunia bahwa, sebenarnya, kami ingin menjadi negara yang merdeka," katanya, yang dilansir Minggu (21/10/2018).

Diselenggarakan oleh Aliansi Formosa, yang didukung oleh dua mantan presiden Taiwan yang mendukung kemerdekaan, demo itu merupakan tuntutan besar-besaran untuk pemilihan umum mengenai apakah akan secara resmi mengumumkan kemerdekaan Taiwan dari China atau tidak.

"Kami ingin memberitahu China untuk menghentikan bullying (terhadap) Taiwan," kata pemimpin Aliansi Formosa, Kuo Pei-horng, seperti diberitakan AFP.

"Orang Taiwan ingin menjadi tuan bagi diri sendiri," ujarnya.

Penyelenggara mengatakan bahwa lebih dari 100.000 orang turun ke jalan dan berbaris menyerukan referendum kemerdekaan. Namun, menurut polisi jumlah massa sekitar 10.000.

Sementara itu, DPP yang merupakan partai berkuasa secara terbuka melarang para pejabat dan kadernya menghadiri unjuk rasa pada hari Sabtu. Meski demikian, partai itu menggelar demo terhadap aneksasi China terhadap Taiwan di kota selatan Kaohsiung.

Credit sindonews.com

Ketua UMNO Dijerat 45 Dakwaan

KUALA LUMPUR - Mantan Deputi Perdana Menteri (PM) Malaysia Ahmad Zahid Hamidi didakwa dengan 45 kasus suap dan pencucian uang di tengah upaya keras pemerintahan PM Mahathir Mohamad memberantas korupsi.

Ahmad Zahid menjadi Presiden Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO), partai yang pernah berkuasa selama 60 tahun dan digulingkan pada pemilu Mei lalu. Dia menjadi pejabat UMNO terbaru yang didakwa kasus korupsi setelah mantan PM Najib Razak dijerat dengan puluhan kasus korupsi.

Total nilai uang skandal korupsi Ahmad Zahid mencapai USD27,4 juta (Rp416 miliar). Dia didakwa 10 dakwaan pelanggaran kepercayaan dan 8 kasus pelanggaran kekuasaan dengan nilai total korupsi USD10 juta.

Dia juga didakwa 27 skandal pencucian uang senilai USD17,3 juta. Namun, dia mengklaim dirinya tidak bersalah. Dia juga dituduh menyalahgunakan dana dari yayasan amal Akal Budi yang dikelola keluarganya.

“Saya siap menghadapi dakwaan yang dijatuhkan kepada saya,” kata Ahmad Zahid dilansir Channel News Asia. “Itu adalah ujian dari Allah,” ujarnya. Ahmad Zahid melawan akan menghadapi semua dakwaan di pengadilan.

“Ini bukan tempat bagi saya untuk memberikan penjelasan, tapi di pengadilan nanti,” ujarnya. Dari 45 dakwaan tersebut, Ahmad Zahid bisa dituntut penjara selama 20 tahun. Dia juga diprediksi akan didenda sebanyak lima kali dari transaksi pencucian uang dan penyalahgunaan kekuasaan yang di alamatkan kepadanya.

Melansir Reuters dari kantor berita Bernama, mantan menteri dalam negeri itu di tuduh menggunakan posisinya untuk menerima suap sebagai imbalan membantu perusahaan memenangkan kontrak proyek kementerian.

Pada salah satu kasus, dia dituduh menerima USD1,4 juta dari Datasonic Group Berhad untuk mengamankan kontrak pemerintah selama lima tahun untuk menyuplai 12,5 juta chip elektronik paspor Malaysia.

Saham Datasonic menurun hingga 43% di bursa saham Malaysia akibat pemberitaan tersebut. Datasonic menyatakan, perusahaan atau petinggi perusahaannya melakukan suap atau pembayaran uang ke pada Ahmad Zahidi.

Credit sindonews.com

Jumat, 19 Oktober 2018

China-ASEAN Gelar Latihan Militer di Laut China Selatan

Ilustrasi (Mandatory credit Kyodo/via REUTERS)

Jakarta, CB -- China dan sepuluh negara anggota ASEAN termasuk Indonesia akan menggelar latihan angkatan laut gabungan perdana di Laut China Selatan.

"Angkatan laut negara ASEAN sedang dalam perjalanan menuju Zhanjiang, China untuk memulai latihan maritim gabungan ASEAN-China," ucap Menteri Pertahanan Singapura Ng Eng Hen pada Jumat (19/10).

Kta Zhanjiang di selatan China merupakan pangkalan armada laut militer China. Latihan bersama itu diumumkan Ng Eng dalam pertemuan antar-menteri pertahanan ASEAN yang turut dihadiri Menhan Amerika Serikat James Mattis dan juga Menhan China Wei Fenghe.

Ng Eng mengatakan latihan bersama itu itu diharapkan mampu membantu "terbangunnya rasa saling percaya" antara ASEAN-China.

Selama ini, relasi kedua belah pihak bisa dibilang kompleks lantaran sengketa antara Beijing dan sejumlah negara Asia Tenggara terkait wilayah di Laut China Selatan.

Dikutip AFP, Laut China Selatan menjadi rawan konflik setelah Beijing megklaim hampir 90 persen perairan merupakan salah satu jalur perdagangan utama itu. Klaim Beijing tersebut bertabrakan dengan sejumlah negara seperti Vietnam, Filipina, Brunei, Malaysia, bahkan Taiwan.

Meski masih berkeras terhadap masing-masing klaim, China dan ASEAN berusaha meredakan ketegangan dan mengantisipasi potensi eskalasi militer di perairan tersebut.

Ng Eng mengatakan ASEAN juga berencana menggelar latihan bersama serupa dengan militer AS tahun depan.

Hal itu dilakukan guna membendung kekhawatiran AS terkait relasi Asia Tenggara yang semakin mendekat kepada China, khusus sejak AS berada di bawah kuasa Presiden Donald Trump.

AS telah lama mengungkapkan kekhawatiran terkait klaim China di Laut China Selatan yang dianggap Washington sebagai perairan internasional.

Sebab, meski klaim China telah dipatahkan Pengadilan Arbitrase Internasional pada pertengahan 2016 lalu, Pemerintahan Presiden Xi Jinping tetap melakukan sejumlah instalasi militer dan membangun pulau buatan di perairan itu.

Laut China Selatan merupakan salah satu jalur kapal terpadat dengan nilai perdagangan mencapai US$5 triliun (Rp75 quadriliun) setiap tahunnya. Selain itu, perairan itu juga disebut memiliki sumber daya alam dan mineral yang melimpah.

Credit cnnindonesia.com

Putin: Jika Dibom Nuklir, Rusia Membalas dan Kehidupan Bisa Tamat

SOCHI - Presiden Vladimir Putin kembali menyampaikan kebijakan pertahanan dan doktrin nuklir Rusia. Menurutnya, jika negaranya dibom nuklir lebih dulu maka Moskow pasti membalas dengan senjata pemusnah massal dan kehidupan di Bumi bisa tamat atau berakhir.

Pemimpin Kremlin itu menyampaikan doktrin nuklirnya dalam forum Valdai Discussion Club di Sochi pada hari Kamis (18/10/2018). Dia menjamin senjata nuklir Moskow tidak untuk serangan pre-emptive (pendahuluan), namun digunakan sebagai pembalasan terhadap negara agresor.

"Tentang apakah kita siap, apakah saya siap, untuk menggunakan senjata yang kita miliki, termasuk senjata pemusnah massal, untuk melindungi kepentingan kita. Saya akan mengingatkan Anda apa yang saya katakan, dan saya mengatakan bahwa dalam konsep senjata nuklir kami tidak ada gagasan serangan pre-emptive," katanya.

"Konsep kami adalah respons terhadap serangan pre-emptive. Bagi mereka yang tahu, tidak perlu menjelaskan apa itu, tetapi bagi yang belum tahu saya akan mengatakannya lagi. Ini berarti bahwa kami siap dan akan menggunakan senjata nuklir hanya ketika kami membuat yakin bahwa seseorang, calon agresor, serangan di Rusia, di wilayah kita," ujarnya.

"Agresor harus tahu bahwa pembalasan tidak dapat dihindarkan, bahwa itu akan dihancurkan. Dan kita, para korban agresi, akan pergi ke surga sebagai martir, sementara mereka hanya akan mati, karena mereka tak punya waktu untuk bertobat," paparnya, seperti dikutip Sputnik.

Doktrin nuklir Rusia ini berbeda dengan doktrin nuklir Amerika Serikat (AS). Dalam dokumen Nuclear Posture Review (NPR) terbaru Washington yang dirilis beberapa bulan lalu dinyatakan bahwa Washington bisa menggunakan senjata nuklir sebagai tanggapan atas serangan non-nuklir terhadap dirinya sendiri atau sekutu-sekutunya.

Serangan yang bisa memicu pembalasan bom nuklir AS itu masih samar-samar, sehingga memicu spekulasi bahwa serangan siber pun bisa memungkinkan respons senjata nuklir Amerika.

Presiden Putin menekankan bahwa Rusia tidak akan memulai perang nuklir karena akan menyebabkan malapetaka global.

Credit sindonews.com

Putin Sesumbar Senjata Hipersonik Rusia Segera Dikerahkan

MOSKOW - Presiden Vladimir Putin sesumbar senjata hipersonik terbaru Rusia segera dikerahkan untuk layanan militer. Menurutnya, pengerahan hulu ledak dengan sistem Avangard tersebut akan terjadi beberapa bulan lagi.

Dia mengklaim Rusia adalah negara pertama di dunia yang mengembangkan teknologi terobosan untuk peluncur hipersonik.

Peluncur hipersonik adalah jenis proyektil yang dapat terbang dan bermanuver di atas atmosfer dengan kecepatan di atas Mach 5. Kecepatan seperti itu membuatnya lebih sulit untuk dicegat atau diintersepsi sistem pertahanan musuh.

"Menanggapi perkembangan sistem anti-rudal balistik AS, kami meningkatkan kemampuan serangan kami. Beberapa sudah dalam layanan, yang lain akan segera dikerahkan," kata Putin dalam forum Valdai Discussion Club di Sochi pada hari Kamis (18/10/2018).

"Pengerahan Avangard akan terjadi dalam beberapa bulan," katanya lagi.

Rusia telah menerapkan teknologi seperti itu untuk mengembangkan rudal jelajah hipersonik yang diberi nama rudal Kinzhal. Rudal itu sudah digunakan militer Moskow.

Pengembangan rudal hipersonik Kinzhal ini dianggap sebagai respons terhadap beberapa armada kapal induk Amerika Serikat sebagai tulang punggung kemampuan Pentagon untuk memproyeksikan kekuatan militer di seluruh dunia.

Putin mengatakan Rusia lebih maju dari negara lain dalam hal pengembangan senjata hipersonik.

“Kami tahu pasti, ini adalah fakta yang jelas dan rekan kami menyadarinya, bahwa kami melampaui semua pesaing kami di bidang ini. Tidak ada yang memiliki senjata hipersonik yang tepat. Beberapa (dari mereka) berencana untuk mengujinya dalam 18 hingga 24 bulan. Kami sudah memiliki untuk layanan," katanya, seperti dikutip Russia Today, Jumat (19/10/2018).

Credit sindonews.com

Perusahaan Pemasok Apple Pindah dari Cina ke Vietnam

AirPods

Foto: Youtube

Perang dagang membuat perusahaan perakit Airpods Apple pindah ke Vietnam.

CB, BEIJING -- Perusahaan Cina yang merakit AirPods Apple akan memindahkan lokasi produksinya dari Cina ke Vietnam. Hal itu karena perang dagang antara Cina-AS meningkat menyusul keputusan AS menerapkan tarif lebih tinggi terhadap sekitar 250 miliar dolar AS barang-barang dari Cina.

Menurut laporan harian ekonomi Jepang Nikkei Asia Review, awal Oktober ini, GoerTek, sebuah perusahaan yang berbasis di provinsi Shandong (Cina) meminta kepada seluruh pemasoknya dalam membuat AirPod untuk mengapalkan seluruh komponen langsung ke Vietnam.

ABC sudah mendapatkan laporan semi tahunan Goertek untuk 2018 di mana presiden komisaris perusahaan tersebut Jiang Bin mengatakan keuntungan bersih perusahaannya turun 38,11 persen tahun ini turun sekitar 140 juta dolar Australia dibandingkan keuntungan tahun sebelumnya.

"Karena faktor makro ekonomi - seperti fluktuasi pasar dunia dan juga perang dagang AS-Cina, operasi dan manajemen perusahaan menjadi lebih sulit." kata Jiang dalam laporan tersebut.

Ini terjadi meski Presiden AS Donald Trump mengatakan bahwa tarif untuk produk teknologi tinggi seperti AirPod tidak termasuk dalam kenaikan tarif yang diumumkan akhir September.

Hari Selasa, GoerTek juga mengumumkan rencana untuk menanamkan modal 200 juta dolar Australia untuk memproduksi drone dan headphone pintar di Nanning di Cina selatan, yang lebih dekat dengan lokasi perusahaan di Vietnam sehingga pengiriman barang antar kedua lokasi lebih mudah dilakukan. GoerTek bukanlah satu-satunya perusahaan yang memindahkan operasinya karena perang dagang.

Awal bulan ini, pejabat Taiwan mengatakan bahwa hampir 30 perusahaan telah meninggalkan Cina dan beralih ke Taiwan, dengan alasan terkena dampak perang dagang.

Pendiri lembaga pemikir Taiwan GoldenRock, Jason Wu mengatakan banyak perusahaan Taiwan ini meninggalkan Cina, bukan saja karena perang dagang, juga karena situasi politik Cina yang semakin tegang di bawah kepemimpinan Presiden Xi Jinping.

"Banyak pengusaha Taiwan terus memantau situasi." kata Wu kepada ABC.

"Karena selain perang dagang, semakin ketatnya situasi politik dan ekonomi dan juga kesulitan keuangan yang ada di Cina menjadi masalah mengapa perusahaan Taiwan memikirkan untuk pindah ke tempat lain."

Jason Wu mengatakan Taiwan sudah memberi sumbangan besar bagi industri manufaktur Cina selama satu generasi terakhir khususnya di bidang elektronik dan manufaktur. Itu karena Cina memberikan kondisi yang bagus bagi kehadiran bisnis asal Taiwan.

Dari Made in Cina menjadi Made in South-East Asia

US President Donald Trump and China's President Xi Jinping

Photo: Presiden Cina Xi Jinping dan Presiden AS Donald Trump terlibat perang dagang antar kedua negara. (Reuters: Carlos Barria)

Perusahaan Jepang di Cina juga dilaporkan mengalami dampak atas meningkatnya perang dagang antara AS dan Cina. Di kota Suzhou, di Cina Timur di mana terdapat banyak perusahaan asing, sejumlah perusahaan Jepang telah menutup operasi secara permanen sejak tahun lalu, menurut media resmi pemerintah Cina 21st Century Business Herald.

Perusahaan manufaktur raksasa Jepang Omron, yang memproduksi layar LED untuk berbagai produk elektronik, mengumumkan penutupan perusahaannya di Suzhou tiga bulan setelah Samsung menutup pabriknya di Shenzhen, kawasan yang sudah lama dikenal sebagai pusat teknologi dan inovasi Cina.

Namun begitu, tampaknya para pemimpin Cina tidaklah terlalu mengkhawatirkan hal seperti ini, karena industri manufaktur di sana sekarang ini sedang melakukan upgrade dan mulai berpindah dari manufaktur yang mengandalkan tenaga manusia, ke produk yang berteknologi tinggi.

Industri elektronik Cina memiliki nilai sekitar 3,5 triliun dolar Australia pada 2017, dan diperkirakann akan terus meningkat, karena Cina sekarang sedang meluncurkan strategi Made in China 2025. Strategi akan menekankan manufaktur digital untuk memberikan nilai lebih bagi Cina di tengah perubahan ekonomi global.

Photo: China mulai beralih juga dari industri manufaktur menggunakan tenaga manusia ke industri digital teknologi tinggi. (Reuters: Bobby Yip)

Dalam beberapa kasus kota-kota di pedalaman seperti Chongqing dan Chengdu di provinsi Sichuan sudah mulai melakukan perakitan elektronik yang menggunakan tenaga kerja. Sementara perusahaan lainya memindahkan produksi ke negara-negara Asia Tenggara seperti Vietnam, Kamboja, dan Malaysia, dimana ongkos tenaga kerja lebih murah.

Credit republika.co.id

Cina dan Rusia Kembangkan Bulan Buatan untuk Terangi Bumi

Pemandangan permukaan bulan yang dipenuhi lubang, akibat hantaman meteorit dari luar angkasa. Foto menakjubkan karya Bartosz ini memperlihatkan kawah Tycho, kawasan di permukaan bulan yang ditemukan oleh astronom Denmark, saat mengamati kutub selatan bulan. Piekary Iskie, Polandia, 22 Mei 2015. Dailymail

CB, Jakarta - Cina dan Rusia berencana untuk mengembangkan program bulan buatan untuk penerangan tambahan ke bumi dan sebagai pangkalan bulan.
Ketua Institut Teknologi Sains dan Teknologi Sistem Mikroelektronika Chengdu (CASC), Wu Chunfeng, mengatakan bahwa Cina akan meluncurkan satelit penerangan dalam dua tahun ke depan, menurut People's Daily, dilansir dari Sputniknews, 18 Oktober 2018.

Satelit bulan tiruan ini dimaksudkan untuk melengkapi cahaya bulan dan akan dapat secara langsung menerangi area dengan diameter hingga 80 kilometer, tetapi akan menghasilkan 8 kali lebih banyak cahaya daripada satelit alami Bumi. Proyek CASC akan digunakan untuk menerangi jalan-jalan kota Chengdu.

Gambar Bumi terlihat terang saat malam hari yang diambil dari satelit NASA pada bulan April dan Oktober 2012. (AP Photo/NASA)
Dilansir dari The Independent, bulan buatan manusia ini akan memiliki lapisan yang dapat memantulkan cahaya dari matahari dengan sayap panel surya.
Sudut-sudut sayap ini dapat disesuaikan untuk memungkinkan cahaya agar fokus pada lokasi yang tepat.

Detail yang tepat dari pesawat ruang angkasa, tanggal peluncuran dan bagaimana bulan tiruan akan dioperasikan tidak diungkapkan.

Pejabat dari kota Chengdu mengatakan mereka berharap dapat menghemat uang untuk penerangan jalan dan juga meningkatkan pariwisata.Program luar angkasa Cina telah secara aktif berkembang dalam beberapa tahun terakhir. CASC baru-baru ini mengumumkan bahwa sebagai bagian dari pengembangan program bulan buatannya, Cina akan bekerja sama dalam pembangunan pangkalan bulan.
Kepala program luar angkasa Rusia, Dmitry Rogozin, juga menegaskan adanya rencana pembuatan bulan buatan bersama Cina.

Credit tempo.co