Korea Selatan - Korea Utara Sepakati Zona Larangan Terbang

Pesawat mata-mata Amerika Serikat yang terkenal, U-2 Dragon Lady tiba di Pangkalan Udara Osan, Pyeongtaek, Korea Selatan, 4 Desember 2017. Dragon Lady akan mengikuti latihan besar-besaran Angkatan Udara Amerika Serikat dan Korea Selatan, Vigilant Ace. AP/Ahn Young-joon

CB, Jakarta - Korea Selatan dan Korea Utara sepakat untuk memberlakukan zona larangan terbang di perbatasan kedua negara. Namun rencana zona larangan terbang ini ditentang oleh Amerika Serikat.
Kesepakatan militer, yang diteken Korea Utara dan Korea Selatan pada pertemuan puncak bulan lalu di Pyongyang, adalah salah satu perjanjian konkret antara dua negara tahun ini. Namun para pejabat AS khawatir bahwa hal itu dapat merusak kemajuan substansial dalam denuklirisasi Korut.

Dilaporkan Reuters, 18 Oktober 2018, salah satu kesepakat militer keduanya termasuk penghentian semua tindakan bermusuhan, zona larangan terbang di sekitar perbatasan dan pembersihan ranjau darat dan pos penjaga secara bertahap di Zona Demiliterisasi.

Kepala delegasi Korea Utara, Ri Son Gwon, berjabat tangan dengan mitra Korea Selatan, Cho Myoung-gyon, ketika mereka bertukar dokumen setelah pertemuan mereka di desa Panmunjom di zona demiliterisasi yang memisahkan kedua Korea, Korea Selatan, 9 Januari 2018. [REUTERS / Korea Pool]
Menteri Luar Negeri AS Pompeo menyatakan ketidakpuasannya dengan perjanjian kedua Korea selama panggilan telepon dengan Menteri Luar Negeri Korea Selatan, Kang Kyung-wha, pekan lalu.
Amerika Serikat tidak mungkin secara terbuka memprotes prakarsa antar-Korea, kata pejabat Seoul, tetapi keterlibatan mendalam dalam penegakan sanksi dan operasi militer memberikannya pengaruh untuk menunda atau mengubah kebijakan.
Sementara Komandan tertinggi Angkatan Darat Korea Selatan mengatakan pasukan garis depan akan terus mencermati Korea Utara terlepas dari kesepakatan antar-Korea baru-baru ini untuk mengurangi ketegangan perbatasan.

Jenderal Kim Yong-woo, kepala staf Angkatan Darat, menanggapi kekhawatiran anggota parlemen tentang keamanan perbatasan, setelah kedua Korea sepakat bulan lalu untuk menciptakan zona larangan terbang di atas Zona Demiliterisasi (DMZ), seperti dilansir dari Yonhap News Agency.
Zona larangan terbang adalah titik kunci untuk AS karena akan secara efektif mencegah latihan udara jarak dekat, kata sumber itu, dan menambahkan bahwa Pompeo mengangkat masalah ini selama telepon dengan Kang.

Presiden Korea Selatan Moon Jae-in bergandengan tangan dengan pemimpin Korea Utara, Kim Jong Un, setelah menonton pertandingan massal The Glorious Country di Stadion May Day, Pyongyang, Korea Utara, 19 September 2018. (Pyongyang Press Corps Pool via AP, File)
Zona larangan terbang akan berlaku efektif pada 1 November, di sepanjang garis 40 kilometer utara dan selatan dari Garis Demarkasi Militer di Timur dan 20 kilometer di Barat untuk pesawat sayap tetap.
Kesepakatan itu juga melarang latihan langsung yang melibatkan pesawat sayap tetap dan peluru kendali dari udara ke darat di area larangan terbang.

Korea Selatan dan Amerika Serikat telah mengadakan latihan seperti itu secara teratur sampai menghentikan latihan bersama pada bulan Juni.
Ada pembatasan yang berbeda pada helikopter, pesawat tak berawak dan balon, dengan pengecualian untuk operasi komersial dan non-militer seperti medis, bencana dan penggunaan pertanian.




Dua pesawat tempur generasi kelima Amerika Serikat, F-35A Lightning IIs (kiri dan tengah) di Pangkalan Udara Kunsan, Korea Selatan, 3 Desember 2017. F-35A akan mengikuti latihan besar-besara Amerika Serikat dan Korea Selatan, Vigilant Ace. Senior Airman Colby L. Hardin/U.S. Air Force photo via AP
Dalam operasi udara jarak dekat, pesawat menyediakan senjata bagi pasukan yang mungkin beroperasi di dekat pasukan musuh. Sebagian besar jet tempur yang dioperasikan pasukan AS di Korea Selatan, seperti F-16, dapat memainkan operasi tersebut.

Juru bicara Pentagon, Letnan Kolonel Christopher Logan menolak berkomentar mengenai perjanjian itu tetapi mengatakan Departemen Pertahanan mendukung upaya untuk mengurangi ketegangan militer.
Departemen Pertahanan AS menyatakan tetap mendukung penuh para diplomat AS saat mereka bekerja untuk mencapai denuklirisasi dari Korea Utara sebagaimana disetujui oleh Kim Jong Un.

Credit  tempo.co

Panas Dingin Relasi Indonesia-Australia

Ilustrasi (Istockphoto/Studiocasper)

Jakarta, CB -- Rencana Australia untuk memindahkan kedutaan di Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem menuai reaksi keras dari Indonesia. Pertimbangan kepindahan ini dilontarkan oleh Menteri Australia, Scott Morisson, Selasa (16/10).

Pengumuman ini dilakukan bertepatan dengan Indonesia yang tengah menjamu kedatangan Menteri Luar Negeri Palestina Riad Al Malki di Jakarta.

Dalam pernyataannya, Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi menyebut Australia akan menyalahi aturan internasional jika pemindahan itu dilakukan.


"Kami juga meminta Australia dan negara lain tidak mengambil langkah yang dapat mengancam proses perdamaian dan stabilitas keamanan dunia," tambahnya.

Perpindahan kedutaan ini menjadi hal penting karena berarti Australia mengakui Yerusalem sebagai ibukota Israel.

Padahal kota itu masih dalam sengketa antara Israel dan Palestina yang sama-sama ingin menjadikannya sebagai ibukota. Langkah Australia ini juga mengikuti langkah AS yang sudah lebih dulu memindahkan kedutaannya ke Yerusalem.

Meski demikian, Australia menyebut bahwa pihaknya belum memutuskan secara resmi mengenai hal tersebut.

Ini bukanlah kali pertama Indonesia mengalami ketegangan dengan Australia. Dalam beberapa tahun belakangan, dua negara ini telah beberapa kali berselisih.

Suaka, penyadapan, dan narkoba

Ilustrasi narkoba. Dua orang penjual dan pengedar narkoba yang menamakan diri sebagai Bali Nine dihukum mati di Indonesia dan sempat menimbulkan reaksi keras Australia (REUTERS/Jason Reed)

Hubungan Indonesia-Australia sempat mengalami ketegangan pada 2006. Saat itu Australia memberikan suaka politik sementara kepada warga Papua yang berlayar ke Australia.

Presiden SBY saat itu memberikan peringatan kepada Australia. Belakangan sebagian warga ini mengadu ke Komnasham bahwa mereka diancam dan ditipu oleh OPM sehingga melarikan diri ke Australia.

Pada 2012, Indonesia mencurigai Australia memberikan dukungan kepada Organisasi Papua Merdeka setelah sebuah toko di Perth memajang bendera OPM.


Pada 2009 hubungan kembali tegang setelah seorang intelijen Australia berusaha untuk menyadap telepon seluler presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono dan mendengarkan pembicaraannya selama 15 hari, seperti dilaporkan ABC.

Disebutkan juga bahwa intelijen ini juga memiliki data ponsel sejumlah pejabat lain. Penyadapan ini membuat spekulasi bahwa kedutaan Australia di Indonesia digunakan menjadi sarang mata-mata yang dipimpin AS.

Australia juga sempat berang kepada Indonesia pada 2015. Saat itu, Presiden Joko Widodo mengabaikan permohonan dari Australia untuk memberikan grasi kepada terpidana pedagang narkoba asal Australia Andrew Chan dan Myuran Sukumaran.

Mereka merupakan anggota kelompok pengedar narkoba asal Australia yang dikenal dengan julukan Bali Nine. Indonesia tetap melakukan eksekusi mati terhadap dua pengedar ini, sehingga Australia sempat memutuskan untuk menarik duta besarnya, demikian BBC.

Kasus sapi

Tak hanya isu separatisme, hubungan kedua negara juga sempat memanas gara-gara sapi. Pada 2011, warga Australia mendesak pemerintah menghentikan ekspor sapi ke Indonesia setelah sebuah tayangan ABC menunjukkan penjagalan dan penyiksaan sapi di Indonesia. Hal ini mendorong kemarahan publik dan meminta pemerintah untuk bertindak.

Untuk menekan pemerintah, Australia menghentikan ekspor ternak terhadap rumah jagal yang ditayangkan dalam program itu. Namun, pejabat Indonesia membantah adanya perlakuan kejam kepada hewan di rumah jagal mereka.

Biasanya, Australia mengekspor lebih dari 700.000 ternak setiap tahunnya. Namun, Australia sempat menahan 2.000 ternak yang akan diekspor ke Indonesia setelah kejadian ini.
Militer dan Keamanan

Hubungan militer dan keamanan kerap menjadi penyejuk hubungan Indonesia-Australia. Pada akhir 1990an, hubungan mereka membaik ketika Australia memimpin pasukan perdamaian internasional ke wilayah Indonesia timur saat itu, demikian dilansir CNN.

Pada 2002 ketika peristiwa bom bali melanda Indonesia dan menewskan 202 orang termasuk 88 warga Australia turut memperat kerjasama militer dan keamanan.

Serangan terorisme yang terjadi di kedutaan besar Australia di Jakarta juga memberikan reaksi hubungan baik Australia- Indonesia. Mereka bekerja sama untuk fokus terhadap keamanan dan memerangi terorisme regional.

Ilustrasi kedutaan Australia (Safir Makki)

Pada tahun yang sama, petugas kepolisian Indonesia juga menangkap sembilan orang atas dugaan ancaman teror setelah adanya informasi rahasia yang dilaporkan datang dari Kepolisian Federal Australia.

Sehingga, Australia-indonesia mulai sepakat untuk menandatangani nota kesepahaman anti-teror serta adanya kunjungan Perdana Menteri Australia, Malcolm Turnbull ke Jakarta dipandang sebagai usaha untuk mencarikan ketegangan.

Perdagangan

Selain militer dan keamanan, hubungan dagang juga kerap menjadi perekat kembali hubungan Indonesia-Australia. Misalnya yang terjadi pada Agustus lalu, ketika PM Australia, Scott Morrison mengunjungi Indonesia pertama kalinya setelah menjabat.

Pertemuan ini dikhususkan untuk bernegosiasi tentang Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia (IA-CEPA) yang telah berhasil disimpulkan dan akan ditandatangani pada akhir tahun.

Australia merupakan pembeli terbesar ke-14 ekspor Indonesia pada 2017, sementara Indonesia adalah mitra dagang terbesar ke-13 Australia, dengan Australia melakukan perdagangan dua arah sebesar 16,4 miliar dolar Australia atau setara Rp 177 triliun pada 2016-2017




Credit  cnnindonesia.com

Menlu Dapat 'Bocoran' Soal Pemindahan Kedutaan Australia

Menlu Retno Masurdi(ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal)

Jakarta, CB -- Juru bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Republik Indonesia, Arrmanatha Nasir menyebut bahwa Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi telah mendapat 'bocoran' terkait rencana Australia.
Rencana Australia untuk memindahkan kedutaan di Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem, 'bocor' beberapa jam sebelum Morrison mengumumkannya pada Selasa pagi (16/10).

"Komunkasi antara Menlu Retno dengan pihak Australia memang sudah terjalin sebelum ada pengumuman, Kami sudah mengetahui rencana Australia beberapa jam sebelum diumumkan," ujar Arrmanatha saat ditemui dalam jumpa pers di kantornya pada Kamis (18/10).


Ia menjelaskan bahwa kedua menteri telah melakukan komunikasi langsung sejak Senin malam, sebelum Australia mengumumkan rencana kontroversialnya.

"Sejak itu Menlu Retno memang langsung berkomunikasi dengan Menlu Australia (terkait rencana pemindahan kedutaan ke Yerusalem)," tambahnya.

Arrmanatha juga menjelaskan bahwa pemanggilan kembali Duta Besar Australia di Jakarta, Gary Quinlan, pada Rabu (17/10) petang memang terkait pemberitaan soal pesan singkat bernada marah Rento kepada Payne.

"(Pemanggilan) kemarin, terkait perkembangan berita 7News Sydney, Dubes Australia juga dipanggil kembali oleh Menlu Retno untuk menjelaskan berita yang beredar di Australia," katanya.

Relasi Jakarta dan Canberra kembali memanas akibat rencana Morrison memindahkan kedutaan Australia untuk Israel ke Yerusalem.

Pengumuman itu secara mengejutkan diumumkan Morriosn pada Selasa (16/10).

Sebagai salah satu pendukung Palestina, Indonesia melalui Retno telah "mengungkapkan keprihatinan yang sangat serius dan mempertanyakan" Australia terkait rencana relokasi kedutaan tersebut.

Di hari yang sama, Retno langsung memanggil Dubes Australia ke kantornya untuk menjelaskan rencana Canberra "secara lebih detail lagi."

"Dan sampai saat ini kami terus memantau dan mengikuti langkah atau tindak lanjut Australia terkait rencana PM Morrison tersebut. Saya yakin Australia paham betul posisi Indonesia terkait isu ini," ujar Arrmanatha.




Credit  cnnindonesia.com

Jelang Pemilu, Kekuasaan PM Scott Morrison Diujung Tanduk

PM Australia Scott Morrison (AAP/Mick Tsikas/via Reuters)

Jakarta, CB -- Pemilu Australia yang akan dilakukan akhir pekan ini akan menjadi faktor yang sangat menentukan nasib pemerintahan Scott Morrison. Namun, pemerintahan Morrison bisa jadi tengah berada di ujung tanduk. Pasalnya, pemerintahan sayap kanan tampaknya akan menggeser pemerintahan konservatif Morrison.

Keduanya memperebutkan satu kursi agar bisa memenangkan suara mayoritas. Para pemilih di wilayah pemukiman mewah di tepi pantai Sydney tampak tak akan mengunggulkan Morrison dalam pemilihan itu.

Jajak pendapat menunjukkan bahwa pemerintah akan kalah di Wentworth (wilayah di Sydney) pada Sabtu mendatang. Hal ini digambarkan sebagai pemilihan umum paling penting dalam sejarah Australia modern.

Kekalahan di kursi liberal tampaknya menjadi hal yang sangat berat bagi Morrison dan pemerintahannya. Ia pun mesti bekerja keras untuk lanjut ke pemilihan umum tahun depan. Selama dua bulan pemerintahannya, Australia telah diwarnai oleh krisis dan pertikaian antar partai.

"Ini merupakan saat terburuk bagi Scott Morrison karena terkadang memenangkan pemilihan mungkin tidak cukup untuk seorang pemimpin baru. Anda harus menang secara meyakinkan," kata Nick Economou, seorang pakar politik dari Universitas Monash kepada AFP.

Para pengamat yakin kerugian dan pemerintahan minoritas dapat mengagalkan agenda legislatif Partai Liberal. Hal ini membuat Morrison menjadi perdana menteri pecundan dan memicu mosi tidak percaya atas jabatannya.

Pemilihan umum dipicu akibat pengunduran diri Malcolm Turnbull, setelah dia digulingkan dari jabatan anggota parlemen. Sebelumnya Turnbull juga telah digulingkan dari jabatan perdana menteri dalam kudeta partai.

Pemerintahan Morrison yang baru berusia dua bulan terancam (REUTERS/David Gray/Pool)

"Sejak jatuhnya Turnbull, mereka benar-benar runtuh di depan mata kita. Mereka meninggalkan seluruh kebijakan yang buruk, adanya perombakan, dan kehilangan jalan mereka," kata Economou.

Morrison menaruh harapan besar dalam pemungutan suara ini. Dirinya juga muncul beberapa kali dengan kandidat partai liberal, Dave Sharma dan kebijakan luar negeri Australia untuk merayu pemilih Yahudi di Wentworth.

Morrison juga melontarkan ide untuk memindahkan kedutaan Australia di Israel ke Yerusalem. Hal ini membuat Palestina dan Indonesia marah.

Jajak pendapat mengatakan bahwa Sharma, seorang mantan duta besar Australia untuk Israel mendapat 10 poin mengikuti calon independen, Kerryn Phelps.

Politik yang menyedihkan

Turnbull telah absen dari jejak kampanye meskipun dirinya memenangkan kursi parlemen dengan selisih 18 poin. Namun, adanya kekhawatiran atas runtuhnya suara partai liberal membuat mantan Perdana Menteri, John Howard memohon kepada pemilih liberal untuk tidak meninggalkan partai mereka.

"Ini benar-benar politik yang menyedihkan," kata John Hewson, mantan pemimpin partai Liberal dan mantan anggota Wentworth kepada AFP.

"Mereka hanya ingin menang dengan segala cara, mereka tidak peduli apa yang mereka lakukan untuk melakukan itu, mereka mungkin juga akan memberikan makan kepada masyarakat yang tidak puas dengan pemerintah. Jadi itu adalah panggilan besar di pihak mereka untuk menjalankannya seperti itu," kata dia.

"Orang-orang yang kecewa tidak hanya mereka yang menjalankan itu dalam sektor ekonomi. Ini juga termasuk mereka yang merasa pandangan atau kepentingan mereka telah diabaikan. Beberapa kali pemerintah bergerak dari satu tujuan jangka pendek ke yang lain tanpa narasi yang jelas tentang di mana Australia berada dan di mana ini akan berlanjut," kata Joseph Camilleri, seorang profesor di Universitas La Trobe kepada AFP.

Phelps telah berkampanye mengenai isu-isu nasional seperti mengatasi perubahan iklim dan perlakuan Australia terhadap para pencari suaka.

Morrison berharap suara Wentworth tidak membuatnya menjadi korban berikutnya, karena menyingkirkan perdana menteri dianggap menjadi hal yang biasa di Australia.



Credit  cnnindonesia.com

Terkait Khashoggi, Perancis Tak Hadir Konferensi di Saudi

Ilustrasi (REUTERS/Murad Sezer)

Jakarta, CB -- Menteri Ekonomi Perancis Bruno Le Maire tak akan menghadiri konferensi investasi besar di Arab Saudi. Hal ini dilakukan terkait menghilangnya wartawan Saudi Jamal Khasshogi.

"Saya tidak akan datang ke Riyadh minggu depan ," jelas Le Maire kepada TV Public Senat di Perancis. "Situasi saat ini tidak memungkinkan saya untuk pergi ke Riyadh," tambahnya lagi.

Le Maire menambahkan bahwa Presiden Emmanuel Macron menyebutkan minggu lalu bahwa hilangnya Khashoggi adalah masalah yang sangat serius. 

"Hal yang sangat penting saat ini adalah kebenaran yang harus diungkap," jelasnya lagi.

Ia menjelaskan bahwa penarikan dirinya dari pertemuan ini telah diberitahukan kepada Saudi Rabu.

Khashoggi yang hidup sebagai pelarian di Amerika Serikat adalah kontributor bagi Washington Post. Ia menghilang setelah memasuki konsulat Saudi di Istanbul pada 2 Oktober. Wartawan ini kerap mengkritisi kebijakan Arab Saudi.

Otoritas Turki mengklaim bahwa Khashoggi telah dibunuh dan dicabik di dalam konsulat dengan tim pembunuh yang datang dari Riyadh menggunakan jet pribadi. Namun, pengutusan mereka ini disangkal oleh Saudi.

Keputusan Le Maire untuk keluar dari konferensi Future Investment Initiative pada 23-25 Oktober ini menyusul langkah ketua IMF Christine Lagarde yang juga batal datang. Konferensi ini disebut-sebut sebagai konferensi ekonomi "Davos" versi Timur Tengah.

IMF menyebut bahwa Legarde telah menunda perjalanannya ke Timur Tengah tanpa penjelasan. Semetara itu Meneteri Keuangan AS Steven Mnuchin menyebut akan memutuskan pada Kamis apakah akan menghadiri konferensi itu atau tidak.

Beberapa perusahaan raksasa dan media dari Barat juga telah membatalkan kunjungan mereka ke konferensi yang diadakan oleh Saudi itu.

Saudi adalah pembeli senjata kedua terbesar dari Perancis antara 2008-2017, setelah India. Negara ini telah menandatangani kesepakatan pembelian senjata senilai 12 miliar euro (Rp210 triliun) kepada Perancis.





Credit  cnnindonesia.com

Pompeo Disebut Telah Mendengar Rekaman Audio Pembunuhan Khashoggi

Menlu AS Mike Pompeo dan Menlu Turki Mevlut Cavusoglu. Foto/Istimewa

WASHINGTON - Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS), Mika Pompeo, dilaporkan telah mendengar rekaman audio dugaan pembunuhan kolumnis Washington Post, Jamal Khashoggi, di dalam konsulat Arab Saudi di Istanbul. Hal itu diungkapkan oleh seorang pejabat senior Turki.

Berbicara secara eksklusif dengan kondisi anonimitas kepada ABC News, Jumat (19/10/2018), pejabat itu mengklaim rekaman tersebut diputarkan dalam pertemuan di Turki pada Rabu lalu dan Pompeo telah diberikan transkip rekamannya.

Sebelumnya Presiden AS, Donald Trump, secara terbuka telah meminta untuk mendengar rekaman itu. Saat dalam perjalanan kembali dari Istanbul, Pompeo pun ditanya apakah ia telah mendegar rekaman audio tersebut.

"Saya tidak punya sesuatu untuk mengatakan tentang itu," katanya.

Pompeo bertemu dengan Presiden Trump di Gedung Putih pada Kamis pagi waktu setempat untuk menjelaskan tentang kunjungannya ke Turki dan Arab Saudi. Dalam lawatannya tersebut, Pompeo bertemu dengan Raja Arab Saudi dan Putra Mahkota Mohammed bin Salman.

Tidak diketahui apakah Pompeo memberikan transkip rekaman itu kepada Trump.

Awal pekan lalu, Trump mempertanyakan apakah ada rekaman audio atas dugaan pembunuhan Khashoggi dan memperingatkan untuk tidak menyalahkan Arab Saudi.

Terbaru, pemerintah AS membatalkan kunjungannya ke Arab Saudi dan Menteri Keuangan Steve Mnuchin untuk menghadiri konferensi investasi besar yang diselenggarakan oleh Pangeran Mahkota, yang kabarnya diklaim oleh para pejabat Turki berada di belakang pembunuhan Khashoggi. 

Credit  sindonews.com

Trump: Terlihat Jelas Jamal Khashoggi Sudah Tewas!

Presiden Amerika Serikat Donald John Trump. Foto/REUTERS

WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald John Trump untuk pertama kalinya mengakui bahwa wartawan pengkritik rezim Arab Saudi, Jamal Khashoggi, sudah tewas. Menurutnya, itu fakta yang sangat menyedihkan.

"Ini jelas terlihat seperti itu bagi saya," kata Trump kepada wartawan pada hari Kamis di Pangkalan Angkatan Udara Andrews ketika ditanya apakah Khashoggi sudah tewas. "Sangat menyedihkan," katanya lagi, yang dilansir Reuters, Jumat (19/10/2018).



Keyakinan Presiden Trump ini berdasarkan laporan intelijen yang menunjukkan peran pejabat tinggi Riyadh dalam dugaan pembunuhan jurnalis kritis asal Arab Saudi itu.

Dalam sebuah wawancara dengan New York Times, Trump mengatakan, bagaimanapun laporan intelijen itu masih agak dini untuk ditarik kesimpulan yang pasti tentang siapa dalang di balik dugaan pembunuhan wartawan tersebut.

Jamal Khashoggi hilang sejak 2 Otkober lalu setelah memasuki Konsulat Saudi di Istanbul, Turki. Sumber pemerintah Turki yang mendengar rekaman audio mengklaim bahwa wartawan itu dibunuh dan dimutilasi tim algojo Riyadh yang berjumlah sekitar 15 orang di dalam kantor konsulat.

Menteri Luar Negeri AS Michael Pompeo yang telah menemui Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman menolak berbagi fakta dari hasil pertemuan tersebut.

"Saya tidak ingin membicarakan tentang fakta apa pun," kata Pompeo ketika ditanya apakah orang-orang Saudi memberi tahu dia jika Khashoggi sudah meninggal atau masih hidup.

“Mereka (Saudi) juga tidak mau, karena mereka ingin memiliki kesempatan untuk menyelesaikan penyelidikan ini secara menyeluruh. Dan saya pikir itu hal yang wajar dilakukan agar memberi mereka kesempatan itu. Lalu kita semua akan dapat menilai. Kita semua akan mengevaluasi pekerjaan yang mereka lakukan," ujar Pompeo. 

Credit  sindonews.com

Pompeo Disebut Ultimatum Saudi Bereskan Kasus Khashoggi dalam 72 Jam

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Michael Pompeo. Foto/REUTERS

WASHINGTON - Menteri Luar Negeri (Menlu) Amerika Serikat (AS) Michael "Mike" Pompeo disebut-sebut mengultimatum Arab Saudi untuk menyelesaikan penyelidikan kasus dugaan pembunuhan Jamal Khashoggi dalam 72 jam. Jika tidak, Saudi berisiko merusak tempatnya di panggung internasional.

Laporan itu dirilis media AS, Axios. Ultimatum itu ditujukan kepada Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman (MBS) yang ditemui Pompeo pada hari Selasa lalu.

Jamal Khashoggi, wartawan Arab Saudi pengkritik rezim kerajaan, hilang sejak 2 Otkober lalu setelah memasuki Konsulat Saudi di Istanbul, Turki. Sumber pemerintah Turki yang mendengar rekaman audio mengklaim bahwa wartawan itu dibunuh dan dimutilasi tim algojo Riyadh di dalam kantor konsulat.

"Saya tidak ingin membicarakan tentang fakta apa pun," kata Pompeo ketika ditanya apakah orang-orang Saudi memberi tahu dia jika Khashoggi sudah meninggal atau masih hidup.

“Mereka (Saudi) juga tidak mau, karena mereka ingin memiliki kesempatan untuk menyelesaikan penyelidikan ini secara menyeluruh. Dan saya pikir itu hal yang wajar dilakukan agar memberi mereka kesempatan itu. Lalu kita semua akan dapat menilai. Kita semua akan mengevaluasi pekerjaan yang mereka lakukan," ujar Pompeo, seperti dikutip Reuters, Jumat (19/10/2018).

Pompeo sebelumnya telah menyatakan keyakinannya bahwa penyelidikan Saudi ke atas hilangnya Khashoggi akan menyeluruh, lengkap dan transparan. 

"Membela Saudi semakin tidak bisa ditawar oleh Trump pada hari ini, karena banjir laporan yang mendukung bahwa Khashoggi dibunuh dengan kejam di dalam Konsulat Saudi di Istanbul," tulis Axios dalam laporannya. "Meskipun semua foto tersenyum, sepertinya Pompeo memiliki percakapan yang cukup tegang dengan MBS." 

Credit  sindonews.com

Media Turki Rilis Rekaman Audio Pembunuhan Khashoggi

Jamal Khashoggi. Foto/Istimewa

ANKARA - Media Turki, Yeni Safak, merilis rincian dari rekaman audio dari penyelidikan atas kematian wartawan Arab Saudi Jamal Khashoggi. Rekaman tersebut diperoleh dari intelijen Turki.

Para pembunuh Khashoggi sedang menunggu ketika wartawan itu berjalan ke konsulat Arab Saudi di Istanbul pada 2 Oktober lalu. Mereka memoting jari-jarinya selama interogasi dan kemudian memenggal kepala dan memotong-motong tubuhnya sesuai dengan rekaman audio.



Dalam salah satu rekaman, Konsul Jenderal Muhammad Otaibi, yang melarikan diri ke Riyadh, mengatakan eksekusi harus dilakukan di luar konsulat.

“Lakukan ini (eksekusi) di luar. Anda akan menempatkan saya dalam masalah,” katanya dalam rekaman yang dipublikasikan seperti dikutip dari laman Telesur, Kamis (18/10/2018).

Sebuah tim yang terdiri dari 15 agen Saudi, beberapa memiliki hubungan dengan Putra Mahkota Mohammed bin Salman, sedang menunggu Khashoggi di dalam konsulat Saudi. Ketika dia tiba pukul 1:15 sore waktu setempat pada 2 Oktober, ia segera ditangkap saat memasuki kantor dan kemudian dipukuli serta disiksa sampai mati.

"Jika Anda ingin hidup ketika Anda kembali ke Arab, tutup mulut," kata salah satu agen, menurut laporan itu.

Seorang ahli forensik yang dibawa untuk memotong dan membuang jurnalis menyarankan orang lain untuk memakai headphone dan mendengarkan musik saat dia melakukan pembunuhan yang mengerikan.

Menurut laporan itu, teriakan sekarat Khashoggi bisa didengar sebelum dia disuntik dengan obat yang tidak diketahui dan kemudian terdiam.

Pada hari Selasa, Washington Post memindai salinan paspor dari 15 orang, yang tiba di Turki pada hari yang sama dengan Khashoggi dan telah dikaitkan dengan pembunuhannya. Menurut laporan itu, para pejabat Turki memberi mereka salinan dokumen.

Arab Saudi telah berulang kali membantah adanya kaitan dengan pembunuhan Khashoggi. Dilaporkan Selasa oleh CNN bahwa kerajaan akan mengakui peran mereka dalam kasus Khashoggi setelah penyelidikan.

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Mike Pompeo tiba di Arab Saudi pada Rabu kemarin dan sejak itu Putra Mahkota Mohammed bin Salman berulang kali membantah mengetahui tentang masalah ini.

Pada hari Rabu, Pompeo mengadakan pertemuan terpisah dengan Presiden Recep Tayyip Erdogan dan Menteri Luar Negeri Mevlut Cavusoglu, masing-masing selama sekitar 40 menit di Ankara, Ibu Kota Turki. Tidak ada pernyataan yang diberikan setelah pertemuan.

Pada penerbangan kemudian, Pompeo mengatakan Erdogan melaporkan, "Saudi telah bekerja sama dalam penyelidikan dengan Turki dan mereka akan berbagi informasi."

Polisi Turki menggeledah konsulat Saudi tetapi menemukan bahwa pembersih dan pelukis telah membersihkannya, sehingga menimbulkan spekulasi bahwa ada upaya untuk menutup-nutupi.

Penggeledahan tempat tinggal itu dilakukan setelah rekaman audio dari interogasi Khashoggi diterbitkan oleh surat kabar Turki. Dipercaya bahwa pencarian itu seharusnya dilakukan Selasa tetapi ditunda karena fakta bahwa keluarga konsul jenderal ada di tempat. Akhirnya penggeledahan itu dilakukan hari Rabu sebagai gantinya.

Khashoggi adalah warga dan kolumnis AS untuk Washington Post yang pergi ke pengasingan tahun lalu setelah dilaporkan diperingatkan oleh pejabat Saudi untuk berhenti mengkritik kebijakan putra mahkota. 

Credit  sindonews.com

Survei: Warga Saudi Dukung Kerajaan Hadapi Serangan Media

Survei Pusat Statistik Nasional Saudi

Foto: Alarabiya

Persentase dukungan mencapai 96 persen.

CB, RIYADH — Survei terbaru yang dilakukan Pusat Statistik Nasional di bawah Pusat King Abdul Aziz untuk Dialog Nasional merilis sikap warga negara Arab Saudi terhadap serangan bertubi-tubi yang digencarkan media terhadap pihak kerajaan terkait kasus dugaan pembunuhan atas jurnalis Saudi Jamal Khashoggi.


Survei ini terdiri dari beragam latar belakang partisipan yang jumlahnya mencapai 1.010 responden. Mereka berasal dari berbagai kawasan di Saudi. Sebanyak 59 persen kalangan pria, sementara 41 persennya adalah perempuan.

Seperti dilansir Alarabiya, Jumat (19/10), survei ini dilakukan selama 24 jam dengan metode ilmiah yang dijalankan melalui pembicaraan telepon secara langsung. Ada dua kesimpulan utama dari survei ini, yaitu:


Pertama, sebanyak 96 persen warga negara Saudi mendukung sikap Kerajaan atas agresi yang dilancarkan media massa terhadapnya.


Kedua, tingkat keaktifan warga Saudi di media sosial dalam rangka mendukung langkah Saudi secara umum sangat positif. Persentasenya mencapai 77 persen dengan nilai istimewa. Sedangkan, 15 persen berpendapat bagus dan 3 persen menilai keaktifan tersebut lemah. 

Credit  republika.co.id

Bakar Masjid di Texas, Pria AS Dibui 25 Tahun

Ilustrasi. (Reuters/Neil Hall)

Jakarta, CB -- Seorang pria dijatuhi hukuman 25 tahun penjara karena membakar sebuah masjid di Texas, Amerika Serikat.

Reuters melaporkan bahwa Marq Perez membakar masjid Victoria yang terletak sekitar 200 kilometer dari Houston pada 2017 lalu.

Ia divonis bersalah pada Juli lalu atas atas tuduhan kepemilikan senjata api dan melakukan tindak kejahatan menggunakan perangkat tersebut.


Kejahatan itu dianggap berbagai kelompok Islam sebagai bagian dari gelombang anti-Muslim yang kian berkembang di AS.


Saat membacakan hukuman, Hakim senior AS, John Rainey, mengatakan bahwa kejahatan kebencian itu merupakan penyakit bagi masyarakatnya dan perilaku ini tidak bisa ditoleransi dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam persidangan, asisten jaksa penuntut umum, John Gare, mengatakan bahwa tindakan ini sama saja menebarkan kebencian di lingkungan masyarakat.


"Terdakawa ini melakukan teror terhadap kominunitas muslim di Victoria. Semua orang di negara ini memiliki hak untuk beribadah dengan bebas tanpa takut adanya kekerasan," kata Gare.

Namun, pengacara Perez mengatakan bahwa kliennya tidak menyalakan api, dan dia sedang bersama putranya saat bangunan terbakar, seperti dikutip oleh San Antonio Express-News.

Kini, masjid itu telah dibangun kembali dengan menggunakan uang sumbangan dari penduduk. Kementerian Kehakiman menyatakan bahwa ketika mengetahui uang sudah terkumpul, Perez bertekad akan membakarnya kembali.



Credit  cnnindonesia.com

WNI Dipenjara 1,5 Tahun Akibat Miliki Konten ISIS di Ponsel

Ilustrasi (REUTERS/Olivia Harris)

Jakarta, CB -- Warga Negara Indonesia (WNI) di Malaysia divonis 18 bulan (1,5 tahun) penjara oleh Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. Vonis ini dijatuhkan kepada Muhammad Andi Pribadi alias Mohd Al-Arshy atas kepemilikan konten foto dan video yang berkaitan dengan kelompok teroris ISIS.

Pria 24 tahun itu berasal dari Jawa Timur. Andi yang menjadi pekerja konstruksi, kedapatan memiliki lima foto dan sembilan video yang berkaitan dengan ISIS di perangkatnya.

Kepolisian menjerat Andi dengan Pasal 130JB (1)(a) KUHP dengan hukuman maksimal tujuh tahun penjara.


Kepada CNNIndonesia.com, Duta Besar RI untuk Malaysia Rusdi Kirana membenarkan kabar tersebut. Rusdi menyebut saat ini Andi telah dipindahkan ke Penjara Kajang Lelaki, Selangor.

Rusdi mengatakan Andi ditangkap Unit E8M Departemen Pembeantasan Terorisme Kepolisian Diraja Malaysia (PDRM) pada 17 Januari 2018 di kawasan Brickfields, Kuala Lumpur.

Andi mengakui memiliki seluruh konten berbau terorisme tersebut. Rusdi memaparkan Andi juga mengaku bahwa dirinya memang memiliki simpati terhadap ISIS sejak 2017 lalu, demikian diberitakan The Star.

Rusdi memaparkan Andi bahkan mengaku cukup aktif terlibat di media sosial Facebook dan grup Whatsapp yang terkait kegiatan ISIS.

"Sejak itu, satgas Pelayanan WNI KBRI terus memonitor perkembangan proses hukum yang bersangkutan," kata Rusdi melalui pesan singkat pada Kamis (18/10).


Andi semula ditangkap dengan tuduhan merencanakan aksi teror terhadap markas besar PDRM Bukit Aman dan serangan terhadap Biksu Buddha di kawasan Jalan Pudu Kuala Lumpur dengan pisau pada Novemer 2017 lalu.

Jika terbukti bersalah, Andi terancam pidana maksimal 30 tahun penjara.

"Namun, Andi membantah melakukan rencana teror tersebut," ujar Rusdi 




Credit  cnnindonesia.com

49 Warisan Dunia Terancam Tenggelam, Termsuk Pisa

49 Warisan Dunia Terancam Tenggelam, Termsuk Pisa

ROMA - Sebanyak 49 situs warisan dunia, termasuk Venezia, Menara Pisa, dan Hagia Sophia, terancam tenggelam pada abad mendatang karena kenaikan permukaan air laut.

Sekitar 42 dari 49 warisan dunia versi UNESCO yang menjadi destinasi wisata kelas dunia juga akan mengalami kehancuran karena erosi air laut. Bahkan, tiga perempat atau 37 dari 49 warisan dunia berisiko diterjang banjir pada 2100. Sebagian besar mahakarya peradaban manusia itu memang berlokasi berdekatan dengan pantai.



Salah satu lokasi warisan dunia paling banyak terdapat di kawasan Mediterania. Banyak ikon bersejarah terletak di dekat pelabuhan dan pantai serta wilayah padat penduduk. Klaim risiko kehancuran 49 warisan dunia itu diungkapkan tim peneliti Universitas Kiel di Jerman yang dipimpin Lena Reimann.

Mereka menciptakan database risiko situs UNESCO menggunakan model matematika untuk memprediksi bagaimana kenaikan air laut yang akan berdampak pada legasi peradaban manusia. Mereka menemukan 49 situs warisan dunia yang berlokasi di sekitar Mediterania akan mengalami kebanjiran dan erosi laut pada 2100.

”Risiko kehancuran pantai karena banjir dan erosi disebabkan kenaikan permukaan air laut. Sejumlah situs warisan dunia akan terkena dampak bencana tersebut pada masa datang,” ungkap para peneliti tersebut. ”Ancaman terhadap peninggalan nilai universal yang berharga itu berpotensi merugikan ekonomi negara, di mana situs warisan dunia itu berada,” imbuh mereka.

Penelitian itu menganggap bencana itu akan terjadi sekitar ”100 tahun” mendatang. Hanya Menara Pisa yang berisiko mengalami banjir dan tidak mengalami erosi laut. Lebih banyak situs warisan dunia berisiko.

”Penelitian kita menyarankan perlunya penilaian, di mana perlu adaptasi yang sangat penting dilakukan,” ujar Reimann dilansir Daily Mail. ”Kita mendukung pembuat kebijakan untuk melakukan penelitian dalam skala lokal untuk menyusun strategi adaptasi masing-masing situs warisan dunia UNESCO tersebut,” imbuhnya.

Kawasan Mediterania merupakan konsentrasi di mana banyak warisan dunia UNESCO berada di dekat pantai. Kenaikan permukaan air laut menjadi ancaman utama.

”Informasi mengenai risiko pada tataran lokal diperlukan untuk rencana adaptasi yang akan dilakukan,” kata Reimann. Selain adaptasi, lebih lanjut Reimann menyarankan perlunya strategi untuk membangun kesadaran publik dan masyarakat untuk melindungi situs warisan dunia tersebut. 

”Relokasi juga perlu dipertimbangkan, khususnya jika risikonya terlalu tinggi,” ujarnya. Penelitian tersebut juga bisa diaplikasi di wilayah lain, di mana banyak situs warisan dunia yang terletak di dekat pantai dan menghadapi kemungkinan peningkatan permukaan air laut, seperti Asia Timur dan Asia Selatan. ”Kita menyarankan mitigasi skala global dalam beberapa tahun mendatang,” papar Reimann.

”Mitigasi diperlukan untuk melindungi warisan kita agar tidak hilang,” ujarnya. Dia menekankan tentang Venezia yang dihuni banyak penduduk sangat berisiko mengalami bencana alam dan harus mendapatkan perhatian dari banyak pihak.

Dalam beberapa penelitian terbaru tentang mencairnya es yang mengakibatkan kenaikan permukaan air laut, para peneliti meminta banyak pihak untuk melakukan konservasi. Bahkan Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim (IPCC) akan memublikasikan estimasi baru mereka pada September 2019. 

Credit  sindonews.com

Presiden Moreno Disebut Pembohong, Ekuador Usir Dubes Venezuela

Presiden Ekuador Lenin Moreno saat pidato di PBB. Foto/REUTERS

QUITO - Kementerian Luar Negeri Ekuador pada hari Kamis mengusir Duta Besar Venezuela untuk Quito, Carol Delgado. Diplomat itu diperintahkan pergi setelah seorang menteri Venezuela menyebut Presiden Lenin Moreno pembohong.

Ucapan yang dianggap menghina itu dilontarkan Menteri Komunikasi Venezuela Jorge Rodriguez dalam konferensi pers hari Rabu.



Menlu Rodriguez, seperti dikutip Reuters, Jumat (19/10/2018) mengatakan Moreno adalah seorang "pembohong". Rodriguez juga menuduh Presiden Moreno melebih-lebihkan jumlah migran Venezuela yang ada di negaranya ketika berpidato di PBB.

"Quito tidak akan mentoleransi setiap tanda tidak hormat terhadap pihak berwenang," bunyi pernyataan Kementerian Luar Negeri saat pengumuman pengusiran Dubes Delgado dirilis.

Kementerian itu menegaskan bahwa bantuan kepada para pengungsi Venezuela di luar negeri akan terus diberikan. Diplomat Ekuador di Caracas juga akan dipanggil pulang untuk konsultasi.

Rodríguez menyebut Moreno pembohong terkait pidatonya yang menyatakan bahwa setiap hari 6.000 orang Venezuela tiba di Ekuador karena melarikan diri dari krisis ekonomi di negara mereka. Rodriguez berpendapat angka itu mustahil.

"Dia pembohong, dan berani berbohong di podium PBB karena itulah yang diperintahkan kepadanya untuk meningkatkan kebohongan ini," kata Rodriguez dalam konferensi pers-nya.

Data PBB menyebut sekitar 1,9 juta orang Venezuela telah beremigrasi sejak 2015 karena melarikan diri dari krisis ekonomi. Gelombang pengungsi itu telah melanda negara-negara lain di kawasan itu, termasuk Ekuador.

Namun, Presiden Nicolas Maduro mengatakan tidak ada angka pengungsi lebih dari 600.000 orang dalam dua tahun terakhir. Stasiun televisi pemerintah bahkan menyuguhkan liputan harian soal program pemerintah yang menawarkan penerbangan gratis para migran untuk pulang ke Venezuela. 

Credit  sindonews.com

Mantan Wakil PM Malaysia Ditangkap

Mantan Wakil Perdana Menteri Malaysia Ahmad Zahid Hamidi (AFP PHOTO / ISHARA S.KODIKARA)

Jakarta, CB -- Mantan Wakil Perdana Menteri Malaysia Ahmad Zahid Hamidi ditangkap oleh Komisi Pemberantas Korupsi Malaysia, Kamis (18/10).

Ia ditangkap terkait beberapa tuduhan terkait dugaan penyelewengan dana dari Yayasan Akal Budi, yayasan kesejahteraan yang ia pimpin.

Zahid dikirimkan pemberitahuan pada Rabu yang meminta agar ia harus menyerahkan diri pukul 15.00 waktu setempat di kantor pusat KPK Malaysia di Puterajaya. 


Dr Ahmad Zahid, yang juga presiden partai Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO), telah dipanggil beberapa kali oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Malaysia (MACC) tahun ini. Dalam pemanggilan itu, Zahid dimintai keterangan oleh KPK.

Media lokal mengatakan bahwa dia diklaim telah menyalahgunakan sekitar RM800.000 (Rp2,9 miliar) dari dana yayasan untuk melunasi tagihan kartu kredit miliknya dan istri.

Ia menambahkan bahwa Zahid terjerat beberapa pasal dakwaan di bawah Undang-Undang Komisi Anti Korupsi Malaysia 2009 dan Anti Pencucian Uang, Pendanaan Anti-Terorisme, dan Hasil dari Kegiatan yang Melanggar Hukum tahun 2001.

Penangkapan ini telah menimbulkan kemarahan diantara para pendukung UMNO. Mereka menilai penangkapan Ketua Partai mereka merupakan "penganiayaan politik yang selektif," seperti dikutip The Strait Times.


Dilaporkan, ia akan diadili pada Jumat pukul 08:00 di Pengadilan Sesi Kuala Lumpur. Kantor berita Bernama mengatakan bahwa Dr Ahmad Zahid tersenyum dan melambai kepada media saat tiba di markas KPK Malaysia.

Laporan itu menambahkan bahwa sekitar 50 pendukung Zahid telah menunggu di pintu masuk gedung itu untuk menunjukkan solidaritas, seperti dilaporkan Channel News Asia.

Dr Ahmad Zahid malam ini akan ditahan di KPK Malaysia sebelum dibawa ke pengadilan besok, seperti dijelaskan sang istri kepada New Straits Times. Dia mengatakan kepada wartawan bahwa dia menolak saran dari pengacaranya untuk mengajukan jaminan.





Credit  cnnindonesia.com

Resmikan Ganja, Warga Kanada Antre Beli Ganja Sejak Dini Hari

Ganja (Chris Roussakis / AFP)

Jakarta, CB -- Ratusan orang mengantre sejak dini hari untuk membeli ganja saat hari pertama pemerintah Kanada resmi melegalkan peredaran ganja.

Pada Rabu (17/10), Juru Bicara Perdana Menteri Justin Trudeau menuliskan cuitan di Twitter bahwa hari itu merupakan hari yang menandai berakhirnya larangan kepemilikan ganja.

Akibat cuitan itu, pada Kamis (18/10) antrean pertama sudah terlihat pukul setengah 4 pagi di wilayah Montreal. Mereka mengantre untuk berlomba menjadi pembeli pertama yang mencetak sejarah kepemilikan ganja. Rata-rata pembeli yang mengantre hampir seluruhnya adalah laki-laki yang berusia 50 tahun.

"Saya mungkin tidak merokok. Saya hanya menyimpannya sebagai kenang-kenangan," kata Tonino Ruggiero, 64, salah satu pembeli yang mengantre.

"Ini adalah momen bersejarah. Ini lebih baik daripada olimpiade. Tidak sebagus Rolling Stone tapi hampir mirip," kata dia menambahkan.

Montreal memang terkenal sebagai salah satu kota dimana mariyuana dijual di toko-toko eceran.

Monbelli, 44, melakukan penerbangan dari Perancis ke Kanada untuk membeli ganja. Dirinya berjanji untuk mengirimkan obat-obatan itu kepada teman-temannya. Dia mengatakan bahwa pada hari itu ada sesuatu yang berbeda di Montreal, semua orang seperti sedang merayakan festival dengan berjalan dan menghisap ganja.

"Orang-orang melihatnya sebagai segelas anggur, setidaknya di Montreal," kata seorang pria lain, Ivan Akhtemiychuk.

Penjual yang melayani di berbagai toko juga terlihat sangat ramah dan rasanya sama seperti membeli obat di rumah sakit.

"Mereka benar-benar keren. Mereka bertanya apakah kita memiliki masalah kesehatan, atau jenis apa yang dibutuhkan jika ingin tidur, jika ingin makan, jika ingin berpikir dan jika ingin menjadi kreatif," kata François-Xavier Monbelli, pria berusia 44 tahun.

Di pasar gelap, beberapa penjual berbohong mengenai jenis yang mereka jual. Biasanya para penjual akan mengatakan nama yang sembarangan dan pembeli tidak bisa mengetahui jenis ganja yang mereka hisap sesuai dengan keinginan atau tidak.

Ilustrasi. Warga Kanada antre di toko fisik dan online untuk memiliki ganja di hari pertama dilegalkan di Kanada (Ian Willms/Getty Images/AFP)

Dijual online

Tidak hanya di Montreal, pembelian ganja juga berlaku di Ontario, yang merupakan provinsi terpadat di negara itu. Namun, penjualan ganja hanya tersedia melalui pesanan online dan paket pengiriman pos. Hal itu dikarenakan outlet pribadi yang diharapkan dapat dibuka di sana tidak mendapatkan lisensi hingga musim berikutnya.

Permintaan ganja yang tinggi menyebabkan gangguan teknis di beberapa situs web daring. Portal penjualan yang dikelola pemerintah dan dioperasikan secara pribadi ditayangkan pada pukul 12 pagi waktu setempat di Kanada. Hal ini membuat banyaknya permintaan melalui website di portal e-commerce Alberta.

Pada pukul 12 pagi waktu setempat, Alberta Liquor dan Gaming Commission menulis cuitan di twitter.

"Anda menyukai kami! Lalu lintas ke situs web kami sangat padat. Kami bekerja keras untuk membuat situs ini tetap berjalan," tulis dia.

Sebab, biasanya situs yang mengalami kelebihan beban lalu lintas seringkali macet layanannya. Juru bicara AGLC, Kaleigh Miller mengatakan situs itu sempat macet sesaat. Untuk menghindari situsnya macet, mereka lantas membuat sistem antrean.

"Jadi apa yang kami lakukan adalah memberikan antrean kepada orang-orang yang ingin membeli. Anda ditempatkan semacam di ruang tunggu sehingga bisa diproses. Pada satu titik, kami melihat lebih dari 11 ribu orang dalam antrean sekaligus," katanya.

"Setelah sekitar lima menit, situs memproses 200 pesanan setiap lima menit," kata dia menambahkan.

Pada pukul 8:30 pagi, terdapat lebih dari 40 ribu kunjungan ke situs tersebut. Beberapa barang yang dijual habis dalam hitungan jam.

Kepolisian siaga

Petugas kepolisian Calgary turun ke jalan untuk mengendalikan antrean di sebuah pasar yang akan membuka 420 toko eceran yang berjualan ganja.

Wakil Presiden Penjualan dan Pemasaran Perusahaan, Amber Craig mengatakan bahwa pembeli akan menemukan toko di Calgary menjadi pengalaman ritel kelas atas.

"Kami menghabiskan banyak waktu untuk desain dan branding kami. Jadi, kami benar-benar bangga dengan hal itu. Saya pikir orang akan terkejut ketika mereka masuk," kata dia.

Warga antre sejak pukul 3.30 waktu setempat untuk menjadi orang pertama yang memiliki ganja secara legal. (REUTERS/Chris Wattie)

Toko ritel lainnya yang dibuka di Calgary sejauh ini adalah Nova Cannabis, dimana saat toko itu buka pukul 10 pagi waktu setempat, sebanyak 200 pembeli langsung masuk dan mencari ganja.

Setidaknya 10 gerai ritel di Calgary telah disetujui oleh pemerintah dan sedang menunggu lampu hijau dari perusahaan Alberta Gaming, Liquor, dan Cannabis (AGLC).

Seluruh pelanggan yang ingin masuk ke dalam toko Cannabis NB akan diminta untuk menunjukkan kartu identitas foto di depan pintu.

Mereka yang tidak memiliki identitas foto akan ditolak untuk masuk.

"Ada dua pos pemeriksaan yang harus anda lalui sebelum anda masuk ke toko, mereka punya tiga orang yang akan mengawasi anda dan memastikan bahwa anda tidak akan masuk dan mencuri apapun dalam toko itu. Anak-anak juga tidak diizinkan masuk," kata seorang pelanggan.




Credit  cnnindonesia.com

Produsen vaksin China didenda Rp20 triliun dan kompensasi korban

Ilustrasi pemberian vaksin ( REUTERS/Jessica Rinaldi/Files)

Guangzhou (CB) - Changchun Changsheng Biotech Co, China, dikenai denda senilai 9,1 miliar RMB (Rp20,02 triliun) dan diwajibkan membayar kompensasi terhadap para korban atas skandal keamanan vaksin yang diproduksinya secara massal.

Lembaga Pengawasan Obat-obatan China (SDA) pada Selasa (16/10) juga memutuskan perusahaan besar yang berkedudukan di Changchun, Provinsi Jilin, itu juga diwajibkan membayar kompensasi kepada para korban.

Keluarga korban meninggal akibat mengonsumsi vaksin antirabies itu, masing-masing akan menerima kompensasi 650.000 RMB (Rp1,43 miliar), penderita cacat tetap 500.000 RMB (Rp1,1 miliar), dan luka ringan 200.000 RMB (Rp440 juta), demikian bunyi putusan yang dikutip media resmi setempat, Rabu.

SDA pada Juli lalu berhasil membongkar skandal vaksin yang diproduksi Changsheng dengan tuduhan memanipulasi data inspeksi produksi vaksin antirabies.

Kegiatan ilegal lainnya yang dilakukan Changsheng adalah menggunakan bahan baku kedaluwarsa, mengubah data produksi, memalsukan surat izin, dan memrusak barang bukti selama investigasi berlangsung.

SDA mencabut dokumen persetujuan vaksin antirabies dan sertifikat produksi sekaligus membayar denda sebesar 12,03 juta RMB (Rp26,4 miliar).

Pengawas Obat-obatan dan Makanan Provinsi Jilin (JFDA) juga mencabut lisensi produksi perusahaan farmasi itu dan menyita vaksin ilegal senilai 1,89 miliar RMB (Rp4,1 triliun) karena dianggap cacat produksi sekaligus denda sebesar 7,21 miliar RMB (Rp15,8 triliun).

Sebanyak 14 pejabat Changsheng, termasuk CEO Gao Junfang, dan beberapa orang yang dianggap bertanggung jawab atas skandal tersebut dilarang melakukan aktivitas berkaitan dengan produksi dan pemasaran obat-obatan seumur hidup.

SDA menyatakan bahwa para tersangka juga masih dikenai tuntutan hukum atas perbuatan pidana yang harus dipertanggungjawabkan di pengadilan.

Komisi Regulasi Sekuritas China (CSRC) juga mewajibkan Changsheng membayar denda sebesar 600.000 RMB dan mewajibkan empat pimpinan perusahaan masing-masing dengan denda 300.000 RMB.

Seperti diberitakan Antara sebelumnya, Kepolisian Changhun menangkap 18 pelaku pemalsuan vaksin rabies, termasuk seorang pimpinan perempuan bermarga Gao, pada 29 Juli 2018 atas skandal vaksin yang menimbulkan jatuhnya korban jiwa.

Credit  antaranews.com

Perempuan Pertama Pimpin Komando Militer Terbesar AS

Perempuan Pertama Pimpin Komando Militer Terbesar AS

FORT BRAGG - Laura J Richardson mencatatkan tinta emas dalam sejarah militer Amerika Serikat (AS) setelah diangkat menjadi pimpinan Komando Angkatan Bersenjata AS (FORSCOM).

Laura J Richardson bukan nama asing dalam urusan mencetak sejarah kemiliteran. Sebelum meng gantikan Jenderal Robert B Abrams sebagai ko mandan jenderal FORSCOM, dia terpilih sebagai wakil komandan perem puan pertama FORSCOM di Fort Bragg, North Carolina.


FORSCOM (US Army Forces Command) didirikan untuk melatih tentara dan mempersiapkan seluruh kebutuhan logistik selama perang, baik nasional ataupun di luar negeri. Laura akan menaungi sedikitnya 776.000 personel tentara dan 96.000 pegawai sipil di pusat komando terbesar di AS itu. Perempuan yang berasal dari Colorado tersebut memiliki pengalaman mumpuni di bidang militer.

Dia bergabung dengan tentara AS pada 1986. Hanya berselang 26 tahun, peraih penghargaan empat medali Legion of Merit itu menjadi perempuan pertama yang menjabat sebagai wakil komandan jenderal Divisi Kavaleri Pertama atau biasa dikenal dengan America First Team.

Pada 2017, Laura menjadi tangan kanan Abrams saat menjadi perempuan pertama yang menjadi wakil komandan jenderal FORSCOM yang bermarkas di Fort Bragg, North Carolina. Selasa (16/10) waktu setempat. Abrams mengumumkan meninggalkan jabatannya dan naik menjadi komandan Pasukan Bersenjata AS-Korea Selatan.

“Saya sangat terhormat dapat mengabdikan diri selama tiga tahun sebagai komandan jenderal di sini (FORSCOM),” ujar Abrams di Twitter.

Dia juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh tentara FORSCOM yang sudah meningkatkan kesiapan tentara AS di tiga komponen, mulai dari rentara reguler hingga cadangan. Laura juga berpengalaman menerbangkan helikopter Sikorsky UH-60 Black Hawk.

Dia sangat mencintai dunia penerbangan dan mendapatkan surat izin menerbangkan alat transportasi udara sejak berusia 16 tahun. Dia mengenyam ilmu psikologi di Metropolitan State College di Denver, Colorado. Dia masuk Tentara Angkatan Udara (AU) AS dengan jabatan letnan dua.

Pada 1988, dia naik pangkat menjadi letnan satu dengan berbagai tugas, mulai dari administratif hingga memimpin batalion satu resimen penerbangan ke-501. Setahun kemudian, dia dimutasi ke brigade penerbangan ke-17 sebagai asisten logistik.

“Saya meninggalkan jabatan ini kepada orang yang tepat dan hebat. Laura dan tim FORS-COM akan terus melakukan yang terbaik,” kata Abrams. Chief of Staff Tentara AS, Jenderal Mark A. Milley, juga memercayakan amanah ini kepada Laura. 

Dia mengaku pemilihan ini didasarkan pada pertimbangan yang amat matang. Perempuan diberi tempat yang cukup luas di industri militer AS. Beberapa waktu lalu, Kementerian Pertahanan AS membuka lebih dari 14.000 posisi baru khusus untuk perempuan.

Meski demikian, lebih dari 200.000 posisi masih didominasi laki-laki. Perempuan juga sangat jarang memegang jabatan militer yang amat tinggi.

“Kami masih memerlukan waktu untuk memastikan kesiapan dan layanan keamanan dan keselamatan terlaksana secara maksimal,” ungkap Kementerian Pertahanan AS seperti dilansir themuse.com.

Para kritikus menilai banyak orang yang tidak kuasa melihat perempuan bertarung di garis depan dan pulang di dalam body bag. Peran perempuan di dunia militer masih terbatas, tapi penting. 

Selama perang di Afghanistan, pasukan koalisi yang tidak dapat menggalang informasi dari wanita lokal juga mengirimkan tentara perempuan ke wilayah tersebut.

Selama Perang Dunia II, kaum Hawa juga berperan sebagai tenaga medis, koki, dan insinyur senjata. Tentara AU Kerajaan Inggris (RAF) pernah membuka semua posisi untuk kaum hawa, termasuk posisi yang membutuhkan kekuatan fisik.

Namun hal itu kurang direspons positif. Kolonel Richard Kemp menilai perempuan rata-rata lebih lemah dari laki-laki dan hanya sedikit yang tertarik bergabung de ngan divisi infanteri. Jumlah tentara perempuan di Inggris hanya sekitar 10%, begitu pun dengan di negara anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) lainnya.

Meski berbagai pendekatan sudah dilakukan, profesi tentara kurang diminati perempuan. RAF menyatakan hanya sekitar 4.000 perempuan yang tertarik melamar menjadi tentara.




Credit  sindonews.com

China Klaim Berhasil Uji Rudal Jelajah Supersonik HD-1

Produsen senjata China mengklaim berhasil menguji coba peluncuran rudal jelajah supersonik HD-1. Foto/Defence News

BEIJING - Produsen senjata China mengklaim telah berhasil menguji coba peluncuran rudal jelajah supersonik HD-1. Senjata yang akan dijual ke Pakistan ini akan menjadi pesaing rudal supersonik BrahMos India.

Guangdong Hongda Blasting Company mengumumkan pada 15 Oktober lalu bahwa uji peluncuran peluru kendali HD-1 berjalan sukses di sebuah lokasi rahasia di China utara.



"Semua parameter untuk penerbangan jelajah supersonik dari rudal HD-1 mencapai perkiraan tujuannya," bunyi pernyataan perusahaan tersebut yang dikutip Global Times, Kamis (18/10/2018).

Uji peluncuran senjata tersebut bertujuan untuk memverifikasi sistem peluncuran, daya, dan kontrol penerbangan HD-1. Perusahaan tidak mengungkapkan rincian tambahan tentang tes atau spesifikasi dari rudal supersonik itu.

Hongda mengklaim bahwa HD-1 menggunakan teknologi ramjet yang berbahan bakar padat canggih. Senjata itu diklaim akan tersedia untuk pelanggan internasional dalam varian peluncuran berbasis udara, darat, dan laut.

"Bahan bakar padat HD-1 yang canggih membutuhkan lebih sedikit bahan bakar dibandingkan pesaingnya, menjadikan rudal yang lebih ringan dapat terbang lebih cepat dan lebih jauh," kata Wei Dongxu, seorang analis militer yang berbasis di Beijing.

"Penerbangan menunjukkan bahwa komponen inti HD-1 sekarang telah matang, dengan desain aerodinamisnya, material dan struktur keseluruhan sudah terbukti layak," ujarnya.

Meski demikian, perusahaan itu masih membutuhkan lisensi ekspor oleh pemerintah China untuk menjual senjata tersebut dan melakukan produksi serial.

Analis militer China memuji HD-1 sebagai rival rudal jelajah supersonik BrahMos India. Senjata New Delhi itu sejatinya usaha patungan antara Organisasi Pengembangan Penelitian Pertahanan India dan biro desain roket Rusia NPO Mashinostroyeniya. 

"Rudal BrahMos adalah rudal jelajah supersonik yang lebih mahal dan kurang berguna yang dikembangkan oleh India dan Rusia," kata Wei Dongxu kepada Global Times.

"Pakistan dan negara-negara Timur Tengah kemungkinan akan menunjukkan minat karena potensi senjata ini untuk mematahkan sistem anti-rudal dengan kecepatan supersonik," imbuh dia.

Industri pertahanan China juga terus bekerja dalam pengembangan rudal jelajah supersonik lainnya yang dirancang khusus untuk ekspor, seperti CM-302 atau Chaoxun-1 (CX-1). 

Credit  sindonews.com

Dibayangi Sanksi AS, Indonesia Tetap Beli Sukhoi Rusia

Ilustrasi (ANTARA FOTO/Abriawan Abhe)

Jakarta, CB -- Duta Besar Rusia untuk Indonesia Lyudmila Georgievna Vorobieva mengatakan proses pembelian pesawat Sukhoi antara Rusia dan Indonesia tetap berjalan meski dibayangi sanksi Amerika Serikat.

"Negara-negara tidak takut (terhadap sanksi AS). Turki dan India masih membeli peralatan militer kita, begitu juga Indonesia," ucap Vorobieva dalam jumpa pers rutin di kantornya di Jakarta, Rabu (17/10).

Vorobieva mengatakan kesepakatan pembelian 11 jet Sukhoi SU-35 antara Rusia-Indonesia masih berlangsung, bahkan sudah melakukan penandatanganan kesepakatan. 


Meski begitu, dia mengatakan belasan jet tempur militer berteknologi canggih itu kemungkinan baru diterima Indonesia tahun depan, setidaknya sebelum akhir 2019.

"Kontrak (pembelian) memang sudah ditandatangani. Tapi pesawat-pesawatnya masih harus diproduksi sehingga butuh waktu untuk selesai," papar Vorobieva.

Selain itu, Vorobieva memaparkan Indonesia juga memerlukan waktu untuk melatih sejumlah pilot-pilotnya supaya bisa menerbangkan jet-jet tersebut.

"Selain itu, juga masih ada beberapa detil yang perlu difinalisasi antara kedua negara."

Wacana pembelian alat utama sistem persenjataan (alutsista) ini memicu kekhawatiran bahwa Jakarta akan terkena imbas embargo Negeri Paman Sam.

Seteru Rusia dan AS membuat negara Paman Sam itu kerap menjatuhkan sanksi kepada negara-negara yang memiliki relasi atau kerja sama pertahanan dengan musuh-musuhnya. Sebelumnya, AS sudah menjatuhi sanksi bagi China.




Indonesia juga pernah terkena embargo AS. Embargo ketika itu dijatuhkan lantaran Indonesia dianggap melanggar hak asasi manusia dengan menembaki demonstran di Dili, Timor Timur (kini Timor Leste), pada 12 November 1991.

Gedung Putih juga sempat menjatuhkan embargo militer untuk Indonesia pada pada 1995 sampai 2005. Paman Sam menyetop penjualan senjata dan suku cadang untuk meremajakan pesawat-pesawat TNI yang dibeli dari mereka.

Pada 2017 lalu, Presiden Donald Trump memberlakukan Undang-Undang Penerpan Sanksi untuk Melawan Musuh-Musuh AS (Countering America's Adversaries Through Sanctions Act/CAATSA).


UU tersebut melegalkan AS memberlakukan sanksi ekonomi terhadap negara-negara yang melakukan bisnis pertahanan dan intelijen dengan Rusia, Korea Utara, dan Iran.

September lalu, China terkena imbas CAATSA lantaran membeli senjata dari Rusia. Sementara itu, India juga disebut terancam sanksi AS tersebut lantaran sepakat membeli sistem pertahanan rudal senilai US$5 miliar dari Moskow.

"Tentu sanksi-sanksi tersebut adalah bentuk campur tangan AS terhadap urusan internal negara lain dan juga hubungan bilateral negara lain," tutur Vorobieva.

"Sanksi AS adalah ilegal. Di sisi lain, Rusia bisa menyediakan berbagai jenis peralatan militer apa pun yang dibutuhkan Indonesia dengan kualitas tinggi namun harga terjangkau.




Credit  cnnindonesia.com

Rusia Kirim Sistem Rudal S-400 ke India dalam Waktu 2 Tahun

Sistem pertahanan rudal S-400 Triumf Rusia. Foto/REUTERS/Vasily Fedosenko

SOCHI - Pengiriman pertama sistem rudal S-400 Triumf Rusia ke India akan berlangsung dalam waktu dua tahun. Hal itu disampaikan Kepala Layanan Federal Rusia untuk Kerja Sama Militer, Dmitry Shugaev.

"Pengiriman perdana diharapkan dalam dua tahun," katanya kepada wartawan yang dilansir TASS, Kamis (18/10/2018).

Rusia dan India sudah menyegel kesepakatan penyediaan sistem pertahanan udara S-400 pada awal bulan ini. New Delhi membeli lima unit senjata pertahanan itu dengan nilai kontrak sekitar USD5 miliar.

S-400 Triumf Rusia—oleh NATO dinamai SA-21 Growler—adalah sistem rudal antipesawat jarak jauh terbaru yang mulai digunakan pada tahun 2007. Senjata pertahanan ini dirancang untuk menghancurkan pesawat, sejumlah tipe rudal balistik, termasuk rudal jarak menengah, dan target di permukaan.

Rudal dari sistem ini dapat mencapai target aerodinamis pada kisaran hingga 400 kilometer (249 mil) dan target balistik taktis terbang dengan kecepatan 4,8 km/detik pada jarak hingga 60 kilometer.

Target tersebut termasuk rudal jelajah, pesawat taktis dan strategis serta hulu ledak rudal balistik. Radar sistem senjata itu diklaim mampu mendeteksi target udara pada jarak hingga 600 kilometer (373 mil). 

Penjualan global S-400 Rusia telah membuat Amerika Serikat (AS) kesal. China yang jadi negara pertama pembeli senjata itu telah dijatuhi sanksi oleh Washington. India juga terancam terkena sanksi.

Senjata termutakhir Moskow itu juga diminati sekutu-sekutu AS, seperti Turki, Arab Saudi dan Qatar. Turki sudah sepakat membeli beberapa unit S-400 Rusia yang pengiriman perdananya akan dilakukan akhir 2019. Sedangkan Saudi dan Qatar masih dalam tahap penjajakan. 

Credit  sindonews.com

Keliru Target, Dua Jet Tempur Koalisi AS Membom Pasukan Kurdi

Pesawat-pesawat jet tempur F-15 Angkatan Udara Amerika Serikat. Foto/REUTERS/Gleb Garanich

DAMASKUS - Dua pesawat jet tempur koalisi pimpinan Amerika Serikat (AS) membom pasukan Kurdi Suriah dalam insiden salah target. Insiden pada hari Rabu itu dilaporkan menewaskan enam orang pasukan Kurdi dan melukai 15 orang lainnya.

Sumber diplomatik dan militer di Suriah yang dikutip kantor berita RIA, Kamis (18/10/2018) mengatakan insiden itu terjadi karena kurangnya koordinasi dan profesionalisme AS.



Pasukan Kurdi yang menjadi bagian dari Pasukan Demokratik Suriah (SDF)—salah satu faksi pemberontak Suriah—sejatinya adalah sekutu AS dalam perang melawan kelompok Islamic State atau ISIS di Suriah.

Insiden keliru target itu terjadi di dekat kota Hajin di wilayah timur Provinsi Deir ez-Zor. Kejadian itu tidak hanya mengganggu operasi pasukan Kurdi, tetapi juga dilaporkan menyebabkan banyak pembelotan di jajaran SDF.

Menurut sumber yang dikutip RIA, lebih buruk lagi, insiden tersebut membuat para teroris berhasil merebut beberapa wilayah di daerah itu.

"Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa kebijakan AS di Suriah telah gagal sama seperti di negara tetangga Irak, karena tidak menyelesaikan masalah tetapi hanya menciptakan yang baru untuk seluruh wilayah," kata sumber itu.

Koalisi yang dipimpin AS belum berkomentar atas laporan pemboman oleh dua jet tempur F-15 tersebut. Pentagon juga belum merespons.

Pada hari Senin, Kementerian Pertahanan Rusia melaporkan bahwa militan ISIS telah menyerang sebuah kamp pengungsi di provinsi Deir ez-Zor dan telah menyandera ratusan orang. Sekitar 700 orang diculik dan dibawa ke Hajin, yang terletak di daerah sepanjang 20 kilometer di sepanjang timur tepi Sungai Eufrat. 

Credit  sindonews.com

PBB izinkan Palestina bersikap seperti anggota penuh pada 2019

Polisi Palestina yang setia kepada Hamas, menghalangi warga yang mencoba memblokir rombongan Sekjen PBB Antonio Guterres saat tiba dekat perbatasan Erez di wilayah utara Jalur Gaza, Rabu (30/8/2017). (REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa)

Perserikatan Bangsa-bangsa (CB) - Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang beranggotakan 193 negara, pada Selasa mengizinkan Palestina untuk bersikap sebagai negara anggota penuh PBB selama pertemuan pada 2019, yaitu ketika Palestina akan memimpin kelompok 77 negara berkembang.

Amerika Serikat, Israel dan Australia menyatakan tidak setuju dalam pemungutan suara soal izin tersebut, yang didukung 146 negara.

Sebanyak 15 negara menyatakan abstain dan 29 negara tidak memberikan suara pada pemungutan suara terhadap resolusi itu, demikian Reuters melaporkan.

Pada 2012, Majelis Umum PBB secara luas biasa menyetujui pengakuan `de facto` negara Palestina berdaulat ketika Majelis meningkatkan status Otoritas Palestina di PBB, dari pengamat menjadi status negara-bukan-anggota, seperti Vatikan.

Dengan peningkatan status itu, Palestina bisa berpartisipasi dalam pemungutan suara di Majelis Umum PBB serta bergabung dengan beberapa badan internasional.

Namun sebagai negara bukan anggota, Palestina tidak bisa berbicara dalam pertemuan sampai negara-negara anggota selesai berbicara, kata para diplomat.

Menurut resolusi yang dirancang Mesir, Palestina secara prosedural bbersikap seperti layaknya negara anggota ketika Palestina bertindak mewakili Kelompok 77 dan China, yaitu membuat pernyataan, menyampaikan dan ikut merancang proposal dan perubahan, memberikan hak untuk menanggapi serta menyampaikan pendapat.

Credit  antaranews.com

Intelijen Peringatkan Australia Isu Yerusalem Bisa Picu Ricuh

Ilustrasi bentrok di Jalur Gaza. (Reuters/Ibraheem Abu Mustafa)

Jakarta, CB -- Badan intelijen Australia memperingatkan pemerintahan Perdana Menteri Scott Morrison bahwa isu pertimbangan pemindahan kedutaan besar untuk Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem dapat memicu protes hingga kericuhan dan kekerasan.

Peringatan itu terangkum dalam buletin rahasia Asio yang diedarkan pada 15 Oktober, sehari sebelum Morrison mengumumkan kepada publik mengenai pertimbangan pemerintahannya tersebut.

"Kami memperkirakan pengumuman kemungkinan relokasi Kedutaan Besar Australia ke Yerusalem atau pertimbangan keputusan melawan Palestina di Perserikatan Bangsa-Bangsa dapat memicu protes, kerusuhan, dan mungkin beberapa kekerasan di Gaza dan Tepi Barat," demikian kutipan buletin tersebut.


Dalam buletin yang berhasil didapat oleh Guardian Australia itu, intelijen juga memperingatkan bahwa kepentingan Australia bisa menjadi target protes mengingat sejumlah "serangan dan protes keras" yang sudah terjadi sebelumnya.


Asio juga menggarisbawahi kemungkinan aksi protes di dalam negeri, meski tak berpotensi memicu kekerasan. Namun, intelijen tak mendeteksi potensi kekerasan terhadap orang Yahudi di Australia.

"Sementara sekelompok kecil orang di Australia memegang ideologi Islam ekstrem yang mengandung elemen anti-Semit yang kuat, kami tak mendeteksi ancaman teroris kredibel dan spesifik terhadap kepentingan Israel atau Yahudi di Australia," demikian tulisan dalam buletin itu.


Pernyataan Morrison ini memang memicu perdebatan luas karena selama ini Yerusalem berada di tengah pusaran konflik antara Israel dan Palestina. Kedua kubu memperebutkan Yerusalem sebagai ibu kota mereka kelak.

Secara politis, jika Australia memindahkan kedubesnya dari Tel Aviv, mereka berarti mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

Morrison mengatakan bahwa Australia mulai mempertimbangkan keputusan ini karena proses perdamaian antara Israel dan Palestina tak kunjung usai.

"Kami mendukung solusi dua negara, tapi sayangnya itu tak berjalan dengan baik, tak begitu banyak perkembangan, dan kalian tidak bisa melakukan hal yang sama terus menerus tapi mengharapkan hasil berbeda," ujar Morrison, dikutip AFP.


PM dari Partai Liberal itu mengatakan bahwa usul pemindahan kedubes ini sebenarnya adalah gagasan mantan Duta Besar Australia untuk Israel, Dave Sharma.

Sharma sendiri akan bertarung dalam pemilihan umum parlemen di Sydney, daerah konstituen berpopoulasi mayoritas Yahudi, pada akhir pekan ini.

Pernyataan ini pun dianggap sebagai cara Morrison mendulang suara bagi partainya yang terancam kehilangan satu kursi di parlemen.


Jika benar, sejumlah pengamat menganggap Morrison salah langkah karena pertimbangan ini justru membuat nama Australia tercoreng di mata internasional.

Indonesia sendiri menentang keras sikap Australia ini. Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno LP Marsudi, bahkan sudah dua kali memanggil Duta Besar Australia, Gary Quinlan, ke kantornya untuk meminta penjelasan mengenai sikap ini.

Tak lama setelah itu, salah satu stasiun televisi Australia, 7NewsSydney, melaporkan bahwa Retno mengirimkan pesan bernada marah kepada Menlu Marise Payne.

Beberapa pengamat khawatir ketegangan Indonesia dan Australia ini dapat memicu pembatalan pakta dagang IA-CEPA yang sudah digodok kedua negara selama lebih dari satu dekade.




Credit  cnnindonesia.com

Meski Indonesia Geram, Australia Tetap Akan Tanda Tangani Perjanjian Dagang Dengan Indonesia

Meski Indonesia Geram, Australia Tetap Akan Tanda Tangani Perjanjian Dagang Dengan Indonesia. picture-alliance/dpa/L. Coch

Perdana Menteri Australia Scott Morrison mengatakan perjanjian perdagangan bebas senilai miliaran dolar dengan Indonesia akan ditandatangani tahun ini, meski ada reaksi geram dari Indonesia terhadap langkah Canberra untuk mengakui Yerusalem sebagai Ibu kota Israel.

Pada hari Selasa (16/10) PM Australia Scott Morrison mengeluarkan pernyataan bahwa negaranya "terbuka” atas kemungkinan untuk memindahkan kedutaan Australia di Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem, meski tetap berkomitmen dengan solusi dua negara, terkait posisi Palestina.

Kesediaannya untuk membalikkan kebijakan luar negeri selama puluhan tahun dan mengikuti jejak Amerika Serikat telah menciptakan jarak antara Asutralia dengan tetangga Asia-nya yang memiliki kedekatan erat dengan Palestina.

Morrison, yang akan menjalani pemilu penting pada hari Sabtu untuk menentukan apakah pemerintahnya mempertahankan kursi mayoritas, mengatakan pemerintahnya yakin Indonesia akan menghormati komitmen terhadap kesepakatan senilai lebih dari 16 miliar Dolar Australia (Rp. 173 triliun).

"Sudah ada komunikasi langsung antara saya dan presiden (Indonesia) dan menteri luar negeri serta menteri perdagangan," kata Morrison kepada wartawan di Canberra.

"Menteri Perdagangan Indonesia telah menjelaskannya dengan sangat jelas dalam informasi yang disampaikan pada publik bahwa ini bukan hal yang menjadi masalah bagi mereka," katanya lebih lanjut.

Perjanjian kerjasama yang telah diproses hampir selama satu dekade itu menawarkan Australia sebuah kesempatan untuk meningkatkan ekspor pedesaan yang mendominasi perdagangan dua arah.

Indonesia merupakan importir utama gandum dan daging sapiyang membeli komoditas pertanian Australia senilai lebih dari tiga miliar Dollar Australia pada tahun 2017, demikian menurut data pemerintah.

Peringatan dari petani

Fiona Simson, Presiden Federasi Petani Nasional Australia yang mewakili sektor pedesaan, memperingatkan Morrison pada hari Rabu (17/10) untuk melawan setiap langkah yang akan mengancam sektor ekspor.

Meski terancam akan membuat marah pemilih di pedesaan, namun perubahan kebijakan Morrison yang potensial dapat membantu pemerintahnya mempertahankan mayoritas parlemen satu kursi.

Para pemilih di distrik pemilihan Sydney, Wentworth, akan memutuskan Sabtu mendatang, siapa yang akan menggantikan mantan perdana menteri Australia, Malcolm Turnbull, yang mengundurkan diri setelah digulingkan di partainya pada bulan Agustus lalu.

Dave Sharma, calon dari partai Liberal dalam pemilu sela nanti ikut memperebutkan kursi yang ditinggalkan mantan PM Malcolm Turnbull tersebut.

Diduga pernyataan Morrison dilontarkan untuk memperoleh dukungan komunitas Yahudi bagi Dave Sharma, mantan duta besar Australia untuk Israel. Di distrik terkaya di Sydney, Wentworth mayoritas penduduknya adalah Yahudi. Angka sensus menunjukkan 12,5 persen penduduk di Wentworth adalah orang Yahudi, lebih tinggi dari kawasan lain di Australia.

Jika Sharma kalah, maka pemerintahan Morisson akan kehilangan kekuatan di parlemen. Tapi apabila akhirnya Australia memutuskan memindahkan kedutaan besarnya ke Yerusalem, maka negara itu akan menjadi negara ketiga di dunia yang menempatkan negaranya di kawasan sengketa setelah Amerika Serikat dan Guatemala.

Status Yerusalem adalah salah satu rintangan dalam kesepakatan damai antara Israel dan Palestina. Keputusan Amerika Serikat untuk merelokasi kedutaan besarnya telah menyebabkan bentrokan antara warga Palestina dengan pasukan Israel di perbatasan Gaza.




Credit  sindonews.com/dw

TV Australia Sebut Menlu RI Kirim Pesan Marah Soal Yerusalem

Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi (AFP PHOTO / ROMEO GACAD)

Jakarta, CB -- Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi disebut mengirim pesan instan dengan nada marah kepada Menlu Australia Marise Payne. Pesan itu dikirimkan terkait rencana Canberra yang mempertimbangkan untuk merelokasi kedutaan besarnya untuk Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem.

Hal ini dilaporkan oleh satu stasiun televisi lokal Australia, 7News Sydney. Stasiun televisi swasta Australia berbasis di Sydney itu telah berdiri sejak 1954.

Menurut laporan mereka, pesan Whatsapp dari Menlu RI yang dikirim pada Senin (15/10) malam tersebut telah beredar di kalangan anggota kabinet Perdana Menteri Scott Morrison.


"Apakah (rencana) ini penting dilakukan (diumumkan) pada hari Selasa? Ini akan menjadi berita yang sangat-sangat besar," demikian bunyi pesan instan yang disebut dikirim Retno dalam bahasa Inggris kepada Payne.

"Ini akan menampar wajah Indonesia dalam isu Palestina. Ini bisa mempengaruhi hubungan bilateral (RI-Australia)."

Pesan itu dikirimkan Retno menanggapi rencana Perdana Menteri Scott Morrison yang ingin mengumumkan keputusannya untuk mempertimbangkan pemindahan kedutaan besar Australia untuk Israel di Tel Aviv ke Yerusalem.

Pernyataan itu diumumkan Morrison pada Selasa (16/10) pagi, ketika Indonesia tengah menjamu kedatangan Menlu Palestina Riad Al Malki.


Malki berada di Jakarta sejak Sabtu pekan lalu. Selain melakukan kunjungan kerja, kedatangan Riad juga untuk menghadiri pekan solidaritas Palestina yang digelar Kementerian Luar Negeri RI.

Hingga berita ini diturunkan, CNNIndonesia belum bisa mengonfirmasi kebenaran isi pesan tersebut. Kementerian Luar Negeri RI melalui juru bicaranya, Arrmanatha Nasir menolak memberikan komentar ketika ditemui langsung. Begitu juga Menlu Retno Marsudi belum memberikan tanggapan ketika ditanya melalui pesan singkat.

Relasi Jakarta-Canberra kembali memanas akibat isu ini. Sebagai salah satu pendukung Palestina, Indonesia melalui Retno telah "mengungkapkan keprihatinan yang sangat serius dan mempertanyakan" Australia terkait rencana relokasi kedutaan tersebut.





Credit  cnnindonesia.com

Rusia Tegaskan Sejalan dengan Indonesia Soal Palestina

Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Lyudmila Vorobieva, menyatakan bahwa Moskow memiliki posisi yang sama dengan Indonesia mengenai Palestina. Foto/Istimewa

JAKARTA - Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Lyudmila Vorobieva, menyatakan bahwa Moskow memiliki posisi yang sama dengan Indonesia mengenai Palestina. Vorobieva menuturkan, Rusia sangat mendukung solusi dua negara.

Berbicara saat menggelar briefing bulanan di kediamannya di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Vorobieva menyatakan bahwa Rusia tidak pernah memiliki niat memindahkan Kedutaannya di Israel ke Yerusalem dan sepenuhnya mendukung solusi dua negara.



"Kami tidak ada rencana untuk memindahkan kedutaan kami di Israel ke Yerusalem. Posisi kami tetap pada solusi dua negara, posisi kami sama dengan Indonesia," kata Vorovieva pada Rabu (17/10).

Terkait dengan rencana Australia memindahkan Kedutaan Besarnya di Israel ke Yerusalem, Vorobieva menyebut bahwa langkah itu sangat disayangkan. Menurutnya, rencana itu hanya akan memperburuk situasi.

"Kami berpikir keputusan semacam ini tidak akan membantu menyelesaikan masalah yang sangat rumit dan sensitif tersebut. Pernyataan tersebut juga tidak membantu menyelesaikan masalah Palestina," sambungnya.

Sebelumnya diwartakan, Perdana Menteri, Scott Morrison mengumkan bahwa dia mungkin akan memindahka kedutaan Australia di Israel ke Yerusalem. Dia lalu mengaku usulan untuk memindahkan kedutaan itu datang dari mantan Duta Besar Australia untuk Israel, Dave Sharma. 

Meski begitu, Morrison mengatakan, Australia tetap berkomitmen untuk mendukung solusi dua negara atas konflik Israel dengan Palestina.

Morrison juga mengumumkan bahwa Australia akan menentang resolusi PBB untuk mengakui Otoritas Palestina sebagai ketua Kelompok 77 negara berkembang dan akan meninjau perjanjian nuklir Iran yang berusia tiga tahun. 

Credit  sindonews.com