Credit republika.co.id
Kamis, 07 Juni 2018
Tak Takut Kena Sanksi AS, India Tetap Beli S-400 Rusia
NEW DELHI
- India akan melanjutkan pembelian sistem pertahanan rudal S-400 Rusia
meskipun ada kemungkinan dijatuhi sanksi oleh Amerika Serikat (AS).
Menteri Pertahanan India telah mengkonfirmasi hal itu, mengutip hubungan
New Delhi dan Moskow yang telah teruji waktu.
“Dalam semua keterlibatan kami dengan AS, kami telah dengan jelas menjelaskan bagaimana kerja sama pertahanan India dan Rusia telah berlangsung untuk waktu yang lama dan itu adalah hubungan yang telah teruji waktu," kata Nirmala Sitharaman pada konferensi pers.
"Kami telah menyebutkan bahwa CAATSA (Undang-undang Amerika Menghadapi Musuhnya dengan Sanksi) tidak dapat mempengaruhi kerja sama pertahanan India-Rusia,” imbuhnya seperti dikutip dari Russia Today, Kamis (7/6/2018).
Sitharaman merujuk pada CAATSA berkaitan dengan RUU federal AS yang diterapkan pada tahun 2017, menempatkan sanksi pada Rusia, Iran, dan Korea Utara (Korut). Ada kemungkinan bahwa pemerintah Trump dapat menghukum New Delhi karena melanggar sanksi yang ditempatkan atas Moskow, karena Washington telah mengeluarkan peringatan.
Sitharaman menambahkan bahwa India telah menerima banyak aset pertahanan dari Moskow dan bahwa kerja sama tersebut akan berlanjut dengan kesepakatan pembelian S-400 senilai USD5,5 miliar. Rusia adalah pemasok senjata terbesar India, yang menyumbang 62 persen dari penjualan senjata ke New Delhi selama lima tahun terakhir, menurut Institut Perdamaian Internasional Stockholm.
Mantan duta besar India untuk Turki dan Uzbekistan Melkulangara Bhadrakumar mengatakan keputusan India untuk membeli sistem anti-pesawat S-400 mungkin merupakan perubahan dalam kebijakan luar negeri, yang tampaknya pembaruan penekanan pada otonomi strategisnya.
“Harus dicatat bahwa S-400 adalah sistem senjata canggih dan hampir tidak mungkin bagi India untuk mendapatkan sistem yang sebanding dari negara lain," ujarnya.
"Namun, intinya adalah bahwa beberapa pergeseran yang dapat dilihat ada di dalam kebijakan luar negeri India akhir-akhir ini - orang mungkin mengatakan, memikirkan kembali atau koreksi saja,” imbuh Bhadrakumar.
Langkah untuk membeli S-400 juga dimaksudkan untuk mengirim pesan ke AS bahwa tidak ada yang dapat menekan negara itu untuk membeli atau tidak membeli peralatan militer tertentu, Aleksey Kupriyanov, peneliti senior di Institut Ekonomi Dunia dan Hubungan Internasional, meyakini.
“India berusaha untuk menjaga keseimbangan dalam pembelian senjata, untuk tidak membeli terlalu banyak dari AS atau Rusia. S-400 sangat cocok dengan skema tersebut, karena memungkinkan untuk memperbaiki kemiringan yang cukup baru terhadap persenjataan Amerika,” kata Kupriyanov.
Analis percaya bahwa tidak mungkin AS akan menampar negara dengan sanksi, karena akan sangat merusak hubungan bilateral.
Sementara itu, India bukan satu-satunya negara yang menolak untuk mundur ketika membeli unit S-400. Turki juga akan maju dengan pembelian sistem anti-pesawat, meskipun juru bicara Departemen Luar Negeri AS Heather Nauert menyatakan bahwa Washington memiliki keprihatinan serius tentang potensi akuisisi sistem pertahanan itu oleh Turki. Ia mengatakan bahwa, sebagai sesama anggota NATO, negara itu seharusnya hanya menggunakan sistem yang kompatibel dengan NATO.
Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo menegaskan kembali sikap Washington pekan lalu, mengatakan kepada Komite Hubungan Luar Negeri DPR bahwa AS sedang membuat upaya untuk menjaga Turki di tempat di mana mereka tidak akan pernah mendapatkan S-400.
“Dalam semua keterlibatan kami dengan AS, kami telah dengan jelas menjelaskan bagaimana kerja sama pertahanan India dan Rusia telah berlangsung untuk waktu yang lama dan itu adalah hubungan yang telah teruji waktu," kata Nirmala Sitharaman pada konferensi pers.
"Kami telah menyebutkan bahwa CAATSA (Undang-undang Amerika Menghadapi Musuhnya dengan Sanksi) tidak dapat mempengaruhi kerja sama pertahanan India-Rusia,” imbuhnya seperti dikutip dari Russia Today, Kamis (7/6/2018).
Sitharaman merujuk pada CAATSA berkaitan dengan RUU federal AS yang diterapkan pada tahun 2017, menempatkan sanksi pada Rusia, Iran, dan Korea Utara (Korut). Ada kemungkinan bahwa pemerintah Trump dapat menghukum New Delhi karena melanggar sanksi yang ditempatkan atas Moskow, karena Washington telah mengeluarkan peringatan.
Sitharaman menambahkan bahwa India telah menerima banyak aset pertahanan dari Moskow dan bahwa kerja sama tersebut akan berlanjut dengan kesepakatan pembelian S-400 senilai USD5,5 miliar. Rusia adalah pemasok senjata terbesar India, yang menyumbang 62 persen dari penjualan senjata ke New Delhi selama lima tahun terakhir, menurut Institut Perdamaian Internasional Stockholm.
Mantan duta besar India untuk Turki dan Uzbekistan Melkulangara Bhadrakumar mengatakan keputusan India untuk membeli sistem anti-pesawat S-400 mungkin merupakan perubahan dalam kebijakan luar negeri, yang tampaknya pembaruan penekanan pada otonomi strategisnya.
“Harus dicatat bahwa S-400 adalah sistem senjata canggih dan hampir tidak mungkin bagi India untuk mendapatkan sistem yang sebanding dari negara lain," ujarnya.
"Namun, intinya adalah bahwa beberapa pergeseran yang dapat dilihat ada di dalam kebijakan luar negeri India akhir-akhir ini - orang mungkin mengatakan, memikirkan kembali atau koreksi saja,” imbuh Bhadrakumar.
Langkah untuk membeli S-400 juga dimaksudkan untuk mengirim pesan ke AS bahwa tidak ada yang dapat menekan negara itu untuk membeli atau tidak membeli peralatan militer tertentu, Aleksey Kupriyanov, peneliti senior di Institut Ekonomi Dunia dan Hubungan Internasional, meyakini.
“India berusaha untuk menjaga keseimbangan dalam pembelian senjata, untuk tidak membeli terlalu banyak dari AS atau Rusia. S-400 sangat cocok dengan skema tersebut, karena memungkinkan untuk memperbaiki kemiringan yang cukup baru terhadap persenjataan Amerika,” kata Kupriyanov.
Analis percaya bahwa tidak mungkin AS akan menampar negara dengan sanksi, karena akan sangat merusak hubungan bilateral.
Sementara itu, India bukan satu-satunya negara yang menolak untuk mundur ketika membeli unit S-400. Turki juga akan maju dengan pembelian sistem anti-pesawat, meskipun juru bicara Departemen Luar Negeri AS Heather Nauert menyatakan bahwa Washington memiliki keprihatinan serius tentang potensi akuisisi sistem pertahanan itu oleh Turki. Ia mengatakan bahwa, sebagai sesama anggota NATO, negara itu seharusnya hanya menggunakan sistem yang kompatibel dengan NATO.
Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo menegaskan kembali sikap Washington pekan lalu, mengatakan kepada Komite Hubungan Luar Negeri DPR bahwa AS sedang membuat upaya untuk menjaga Turki di tempat di mana mereka tidak akan pernah mendapatkan S-400.
S-400 Triumf adalah perangkat pertahanan udara paling canggih di Rusia. Perangkat ini mampu menembakkan tiga jenis rudal untuk menciptakan pertahanan berlapis, dan mengintegrasikan radar multi-fungsi, deteksi otonom dan sistem penargetan, peluncur rudal, dan pos komando. Sistem ini dapat menjatuhkan pesawat dengan jangkauan hingga 400km.
Credit sindonews.com
Turki Ungkap Tanggal Pengiriman Pertama Jet Tempur F-35 AS
WASHINGTON
- Turki mengungkapkan tanggal pengiriman pertama pesawat jet tempur
siluman F-35 Amerika Serikat (AS) ke Ankara, yakni pada 21 Juni 2018.
Ankara berharap jet siluman tersebut dikirim sesuai perjanjian meski
Senat AS mengancam akan memblokir pengirimannya.
Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu pada hari Senin mengatakan perjanjian antara Ankara dan Washington soal tanggal pengiriman pesawat jet tempur siluman generasi kelima AS itu tetap berlaku.
"Kami mengatakan (ke Amerika Serikat) bahwa kami tidak merespon dengan baik terhadap ancaman. Tentang F-35, kami telah menandatangani kesepakatan," kata Cavusoglu kepada wartawan setelah pertemuannya dengan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Michael Pompeo di Washington.
"Pada 21 Juni, akan ada transfer untuk F-35. Tidak ada perkembangan negatif," ujar diplomat andalan Presiden Tayyip Erdogan tersebut, yang dikutip Sputnik, Selasa (5/6/2018).
Pada 24 Mei lalu, Komite Angkatan Bersenjata Senat AS merilis rincian tentang rancangan undang-undang (RUU) kebijakan pertahanan tahunannya. RUU tersebut, secara khusus, menyiratkan bahwa pengiriman jet F-35 AS ke Turki harus ditangguhkan sebagai tanggapan atas pembelian sistem antirudal S-400 Rusia oleh Ankara.
Pada bulan Desember 2017, Rusia dan Turki memang menandatangani kesepakatan pembelian sistem pertahanan S-400. Kesepakatan itu memicu perselisihan antara Ankara dan Washington, yang merupakan sekutu di keanggotaan NATO.
Pemerintah Donald Trump telah mengancam akan menjatuhkan sanksi terhadap Ankara. Washington menegaskan bahwa sistem rudal pertahanan S-400 Rusia tidak kompatibel dengan persenjataan NATO, sehingga Ankara harus membatalkan kesepakatan dengan Moskow.
Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu pada hari Senin mengatakan perjanjian antara Ankara dan Washington soal tanggal pengiriman pesawat jet tempur siluman generasi kelima AS itu tetap berlaku.
"Kami mengatakan (ke Amerika Serikat) bahwa kami tidak merespon dengan baik terhadap ancaman. Tentang F-35, kami telah menandatangani kesepakatan," kata Cavusoglu kepada wartawan setelah pertemuannya dengan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Michael Pompeo di Washington.
"Pada 21 Juni, akan ada transfer untuk F-35. Tidak ada perkembangan negatif," ujar diplomat andalan Presiden Tayyip Erdogan tersebut, yang dikutip Sputnik, Selasa (5/6/2018).
Pada 24 Mei lalu, Komite Angkatan Bersenjata Senat AS merilis rincian tentang rancangan undang-undang (RUU) kebijakan pertahanan tahunannya. RUU tersebut, secara khusus, menyiratkan bahwa pengiriman jet F-35 AS ke Turki harus ditangguhkan sebagai tanggapan atas pembelian sistem antirudal S-400 Rusia oleh Ankara.
Pada bulan Desember 2017, Rusia dan Turki memang menandatangani kesepakatan pembelian sistem pertahanan S-400. Kesepakatan itu memicu perselisihan antara Ankara dan Washington, yang merupakan sekutu di keanggotaan NATO.
Pemerintah Donald Trump telah mengancam akan menjatuhkan sanksi terhadap Ankara. Washington menegaskan bahwa sistem rudal pertahanan S-400 Rusia tidak kompatibel dengan persenjataan NATO, sehingga Ankara harus membatalkan kesepakatan dengan Moskow.
Credit sindonews.com
Putin Kritik Latihan Gabungan AS dan Korsel
MOSKOW
- Presiden Rusia, Vladimir Putin mengkritik latihan gabungan yang
dilakukan oleh Korea selatan (Korsel) dan Amerika Serikat (AS), di
sekitar Semenanjung Korea. Menurut Putin, latihan gabungan tidak
memperbaiki situasi di wilayah itu.
Berbicara dalam sebuah wawancara dengan China Media Group, Putin menyatakan bahwa Pyongyang telah mengambil langkah-langkah praktis menuju denuklirisasi, yang merupakan tujuan utama bersama.
"Ini (Korea Utara) telah mengumumkan penghentian uji coba nuklir dan rudalnya, pertama-tama. Selain itu, salah satu situs uji nuklir utamanya telah dibongkar. Ini adalah langkah praktis menuju denuklirisasi, yang merupakan tujuan bersama kami," kata Putin dalam wawancara itu, seperti dilansir Sputnik pada Rabu (6/6).
Putin mencatat bahwa tuntutan keamanan Pyongyang logis. Putin lalu menyatakan, langkah selanjutnya dalam penyelesaian masalah Korut adalah pengembangan jaminan keamanan oleh semua negara yang terlibat.
Namun, pemimpin Rusia menyesalkan bahwa AS dan Korsel tidak menghentikan latihan militer mereka yang tidak berkontribusi untuk mengurangi ketegangan di Semenanjung Korea,
"Kami menyesalkan bahwa mitra Barat kami, AS dan, sayangnya, Korsel, melanjutkan latihan militer dan manuver mereka, yang tidak berkontribusi untuk mengurangi ketegangan," ungkapnya.
Pada bulan Mei, juru bicara Kementerian Pertahanan Korsel, Choi Hyun-soo mengatakan bahwa Seoul telah mengesampingkan kemungkinan menghentikan atau mengurangi latihan militer gabungan tahunan dengan AS. Latihan militer bersama AS-Korea Selatan berikutnya, Ulchi-Freedom Guardian, dilaporkan akan diadakan pada bulan Agustus.
Berbicara dalam sebuah wawancara dengan China Media Group, Putin menyatakan bahwa Pyongyang telah mengambil langkah-langkah praktis menuju denuklirisasi, yang merupakan tujuan utama bersama.
"Ini (Korea Utara) telah mengumumkan penghentian uji coba nuklir dan rudalnya, pertama-tama. Selain itu, salah satu situs uji nuklir utamanya telah dibongkar. Ini adalah langkah praktis menuju denuklirisasi, yang merupakan tujuan bersama kami," kata Putin dalam wawancara itu, seperti dilansir Sputnik pada Rabu (6/6).
Putin mencatat bahwa tuntutan keamanan Pyongyang logis. Putin lalu menyatakan, langkah selanjutnya dalam penyelesaian masalah Korut adalah pengembangan jaminan keamanan oleh semua negara yang terlibat.
Namun, pemimpin Rusia menyesalkan bahwa AS dan Korsel tidak menghentikan latihan militer mereka yang tidak berkontribusi untuk mengurangi ketegangan di Semenanjung Korea,
"Kami menyesalkan bahwa mitra Barat kami, AS dan, sayangnya, Korsel, melanjutkan latihan militer dan manuver mereka, yang tidak berkontribusi untuk mengurangi ketegangan," ungkapnya.
Pada bulan Mei, juru bicara Kementerian Pertahanan Korsel, Choi Hyun-soo mengatakan bahwa Seoul telah mengesampingkan kemungkinan menghentikan atau mengurangi latihan militer gabungan tahunan dengan AS. Latihan militer bersama AS-Korea Selatan berikutnya, Ulchi-Freedom Guardian, dilaporkan akan diadakan pada bulan Agustus.
Credit sindonews.com
Beijing Diduga Copot Rudal di Laut China Selatan
Ilustrasi militerisasi Laut China Selatan. (REUTERS/CNES 2015)
Pengerahan sejumlah sistem rudal ke Kepulauan Spratly dan Paracel pada Mei lalu memicu kemarahan Washington atas "militerisasi" di laut yang hampir seluruhnya diklaim oleh China.
|
|
Peristiwa itu disusul penerbangan pengebom B-52 di atas Spratly pekan ini. Menurut AS, tindakan itu merupakan bagian dari "misi latihan rutin."
Perkembangan terkini, Rabu (6/6), sebuah analisis dari perusahaan intelijen Israel, ImageSat International (ISI) menyiratkan sistem rudal China mungkin sudah dicopot atau dipindahkan.
Dua pejabat pertahanan AS mengatakan kepada CNN bahwa China sepertinya tak mungkin mencopot sistem rudal itu secara penuh. Alih-alih, Amerika memantau negara tersebut kemungkinan besar menyembunyikannya di dalam bangunan.
Sebelumnya, Beijing menyatakan Amerika, bukan China, sebagai pihak yang memiliterisasi kawasan.
|
|
"Saya berharap AS bisa menjelaskan kepada semua pihak: bukankah militerisasi ketika Anda mengirim senjata penyerangan seperti pengebom B-52 ke Laut China Selatan?" kata Hua Chunying, juru bicara Kementerian Luar Negeri China.
"Apakah B-52 di sana untuk kebebasan navigasi dan penerbangan? Jika ada yang sering memamerkan kekuatan dekat rumah Anda, bukankah Anda mesti meningkatkan kewaspadaan dan menambah kemampuan pertahanan Anda?
"China tak akan terintimidasi oleh pesawat atau kapal. Kami hanya akan semakin tegas mengambil seluruh langkah yang diperlukan untuk menjaga kedaulatan dan keamanan juga mempertahankan kedamaian dan stabilitas di Laut China Selatan."
Credit cnnindonesia.com
Dua Bomber AS Lintasi LCS di Tengah Ketegangan dengan China
WASHINGTON
- Dua pesawat pembom B-52 Amerika Serikat (AS) terbang di sekitar
Kepulauan Spratly yang diperebutkan di Laut China Selatan. Demikian
pernyataan yang dikeluarkan Pasukan Udara Pasifik AS, yang mengawasi
operasi udara di wilayah tersebut.
Seorang pejabat pertahanan AS yang mengtahui tentang rencana penerbangan awal misi itu mengatakan, pihaknya menyerukan pesawat pengebom B-52 terbang sejauh 20 mil dari pulau-pulau itu.
Seorang juru bicara Pentagon mengatakan misi itu melibatkan pesawat pembom berbasis di Guam yang melakukan misi pelatihan rutin. Pesawat itu terbang dari Pangkalan Angkatan Udara Andersen di wilayah AS di Guam ke Fasilitas Dukungan Angkatan Laut di wilayah teroritorial Inggris, Diego Garcia, di Samudera Hindia .
"Pada hari Selasa, sejumlah pesawat pengebom terbang dari Diego Garcia dan melakukan "pelatihan" di sekitar Laut Cina Selatan, kembali ke Diego Garcia pada hari yang sama," menurut pernyataan dari Pasukan Udara Pasifik AS seperti dikutip dari CNN, Rabu (6/6/2018).
Kedua operasi penerbangan itu adalah bagian dari misi Continuous Bomber Presence (CBP) Komando Pasifik AS, yang menurut militer dimaksudkan untuk menjaga kesiapan pasukan AS.
"Misi CBP Komando Pasifik AS, yang telah secara rutin dilakukan sejak Maret 2004, diterbangkan sesuai dengan hukum internasional," kata Letnan Kolonel Chris Logan, seorang juru bicara Pentagon.
Penerbangan ini dilakukan beberapa hari setelah Menteri Pertahanan AS James Mattis menyerukan Beijing untuk menghentikan aksi militerisasi pulau-pulau di LCS, menuduh China melakukan intimidasi dan paksaan di Indo-Pasifik. Mattis juga menegaskan bahwa AS tiak berencana meninggalkan perannya di LCS.
"Jangan salah: Amerika ada di Indo-Pasifik untuk tinggal. Ini adalah teater prioritas kami," kata Mattis dalam pidatonya di Konferensi Keamanan Internasional Shangri-La di Singapura pada akhir pekan lalu.
Seorang pejabat pertahanan AS yang mengtahui tentang rencana penerbangan awal misi itu mengatakan, pihaknya menyerukan pesawat pengebom B-52 terbang sejauh 20 mil dari pulau-pulau itu.
Seorang juru bicara Pentagon mengatakan misi itu melibatkan pesawat pembom berbasis di Guam yang melakukan misi pelatihan rutin. Pesawat itu terbang dari Pangkalan Angkatan Udara Andersen di wilayah AS di Guam ke Fasilitas Dukungan Angkatan Laut di wilayah teroritorial Inggris, Diego Garcia, di Samudera Hindia .
"Pada hari Selasa, sejumlah pesawat pengebom terbang dari Diego Garcia dan melakukan "pelatihan" di sekitar Laut Cina Selatan, kembali ke Diego Garcia pada hari yang sama," menurut pernyataan dari Pasukan Udara Pasifik AS seperti dikutip dari CNN, Rabu (6/6/2018).
Kedua operasi penerbangan itu adalah bagian dari misi Continuous Bomber Presence (CBP) Komando Pasifik AS, yang menurut militer dimaksudkan untuk menjaga kesiapan pasukan AS.
"Misi CBP Komando Pasifik AS, yang telah secara rutin dilakukan sejak Maret 2004, diterbangkan sesuai dengan hukum internasional," kata Letnan Kolonel Chris Logan, seorang juru bicara Pentagon.
Penerbangan ini dilakukan beberapa hari setelah Menteri Pertahanan AS James Mattis menyerukan Beijing untuk menghentikan aksi militerisasi pulau-pulau di LCS, menuduh China melakukan intimidasi dan paksaan di Indo-Pasifik. Mattis juga menegaskan bahwa AS tiak berencana meninggalkan perannya di LCS.
"Jangan salah: Amerika ada di Indo-Pasifik untuk tinggal. Ini adalah teater prioritas kami," kata Mattis dalam pidatonya di Konferensi Keamanan Internasional Shangri-La di Singapura pada akhir pekan lalu.
Credit sindonews.com
China katakan tidak takut terhadap pesawat tempur Amerika Serikat
Pesawat tempur Amerika Serikat B-52
Stratofortress (kanan) terbang diatas Pangkalan Udara Osan, Pyeongtek,
Korea Selatan, Minggu (10/1). (REUTERS/Kim Hong-Ji )
Beijing (CB) - Tidak ada kapal perang atau pesawat tempur
bisa menakut-nakuti Beijing untuk mempertahankan wilayahnya, kata
Kementerian Luar Negeri China, Rabu, setelah dua pengebom B-52 Stratofortress Angakatan Udara Amerika Serikat dikabarkan terbang di wilayah sengketa Laut China Selatan.
CNN melaporkan dua pesawat pembom itu terbang di atas kepulauan Spratly, tempat China menguruk kawasan terumbu tersebut menjadi beberapa pulau dan membangun sejumlah sarana militer di atasnya, meski kepemilikannya masih disengketakan.
Amerika Serikat mengaku berniat membangun kerja sama "berorientasi hasil" dengan China, namun tindakan Beijing di Laut China Selatan sangat agresif dan Pentagon akan melawannya jika perlu, kata Menteri Pertahanan Amerika Serikat Jim Mattis pada Sabtu.
Amerika Serikat dan China sering bakutuding terkait siapa memiliterisasi Laut China Selatan, jalur perdagangan strategis dunia, yang juga disengketakan Taiwan, Vietnam, Malaysia, Brunei, dan Filipina.
Dalam pertemuan pers harian, juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Hua Chunying, mengatakan, dia berharap Amerika Serikat bisa mengklarifikasi apakah penerbangan pesawat militer ke Laut China Selatan bisa dikategorikan sebagai militerisasi.
Amerika Serikat harus berhenti membesar-besarkan masalah militerisasi dan memprovokasi masalah, kata dia. "Tindakan seperti ini sangat berbahaya," kata Hua, Rabu.
"China tidak akan takut terhadap kapal perang ataupun pesawat tempur. Kami bahkan justru semakin tegas dalam mengambil langkah yang diperlukan untuk mempertahankan kedaulatan dan keamanan negara, serta melindungi perdamaian dan stabilitas di kawasan Laut China Selatan," kata dia.
Pada bulan lalu, angkatan bersenjata udara China mendaratkan sejumlah pesawat pengebom di kepulauan sengketa di Laut China Selatan sebagai bagian dari latihan militer. Langkah tersebut langsung ditanggapi negatif Vietnam dan Filipina.
Sejumlah foto satelit, yang diambil pada 12 Mei, menunjukkan China menempatkan sejumlah truk membawa peluru kendali pertahanan udara dan anti-kapal perang di Pulau Woody, yang kepemilikannya masih dalam sengketa.
CNN melaporkan dua pesawat pembom itu terbang di atas kepulauan Spratly, tempat China menguruk kawasan terumbu tersebut menjadi beberapa pulau dan membangun sejumlah sarana militer di atasnya, meski kepemilikannya masih disengketakan.
Amerika Serikat mengaku berniat membangun kerja sama "berorientasi hasil" dengan China, namun tindakan Beijing di Laut China Selatan sangat agresif dan Pentagon akan melawannya jika perlu, kata Menteri Pertahanan Amerika Serikat Jim Mattis pada Sabtu.
Amerika Serikat dan China sering bakutuding terkait siapa memiliterisasi Laut China Selatan, jalur perdagangan strategis dunia, yang juga disengketakan Taiwan, Vietnam, Malaysia, Brunei, dan Filipina.
Dalam pertemuan pers harian, juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Hua Chunying, mengatakan, dia berharap Amerika Serikat bisa mengklarifikasi apakah penerbangan pesawat militer ke Laut China Selatan bisa dikategorikan sebagai militerisasi.
Amerika Serikat harus berhenti membesar-besarkan masalah militerisasi dan memprovokasi masalah, kata dia. "Tindakan seperti ini sangat berbahaya," kata Hua, Rabu.
"China tidak akan takut terhadap kapal perang ataupun pesawat tempur. Kami bahkan justru semakin tegas dalam mengambil langkah yang diperlukan untuk mempertahankan kedaulatan dan keamanan negara, serta melindungi perdamaian dan stabilitas di kawasan Laut China Selatan," kata dia.
Pada bulan lalu, angkatan bersenjata udara China mendaratkan sejumlah pesawat pengebom di kepulauan sengketa di Laut China Selatan sebagai bagian dari latihan militer. Langkah tersebut langsung ditanggapi negatif Vietnam dan Filipina.
Sejumlah foto satelit, yang diambil pada 12 Mei, menunjukkan China menempatkan sejumlah truk membawa peluru kendali pertahanan udara dan anti-kapal perang di Pulau Woody, yang kepemilikannya masih dalam sengketa.
Credit antaranews.com
Perdana menteri Tunisia pecat mendagri setelah kecelakaan kapal
Ilustrasi (www.wikipedia.org)
Tunis (CB) - Perdana Menteri Tunisia Youssef Chahed telah
memberhentikan Menteri Dalam Negeri Lotfi Brahem, demikian satu
pernyataan pada Rabu.
Pernyataan tersebut tak menyebutkan alasan mengapa keputusan itu dikeluarkan.
Sebelumnya Chahed mengatakan, pada akhir pekan pasukan keamanan telah gagal menghentikan sebuah kapal yang membawa 180 migran tenggelam di pesisir Tunisia. Sedikitnya 68 orang meninggal dalam kecelakaan kapal itu.
Dari Tunis dan Jenewa, Reuters melaporkan jumlah korban meninggal dalam sebuah kapal terbalik dan kemudian di lepas pantai Tunisia pada Ahad (3/6) telah meningkat jadi sedikitnya 60 orang, dengan puluhan orang masih hilang, demikian badan migrasi PBB.
Kapal yang penuh sesak dengan migran itu tenggelam dekat Pulau Kerkenna, di bagian selatan Tunisia. Sedikitnya 100 orang meninggal dan hilang, kata Organisasi Internasional bagi Migrasi (IOM).
"Di antara 60 korban dibawa ke bagian forensik di rumah sakit Habib Bourguiba di Sfax, 48 orang adalah warga Tunisia ... 12 orang bukan warga Tunisia, identifikasi sedang berlangsung," kata Lorena Lando, kepala misi IOM di Tunisia dalam pernyataan Senin malam.
Para penyelundup manusia menggunakan Tunisia sebagai lokasi bagi penyelundupan migran menuju Eropa sementara penjaga pantai Libya, yang dibantu kelompok-kelompok bersenjata, telah meningkatkan kendali.
Pihak berwenang Tunisia, yang pada Ahad mengatakan mereka telah menemukan 48 mayat, tidak memberikan angka-angka baru tapi mengatakan penjaga pantai itu mencari puluhan orang yang masih hilang.
Badan pengungsi PBB UNHCR mengatakan 52 orang terkonfirmasi meninggal dengan 60 orang hilang dan menyampaikan kekhawatiran mengenai insiden-insiden di sepanjang rute Mediterania tengah.
"Karena itu UNHCR menganjurkan rute-rute aman bagi para pengungsi untuk pergi sehingga kematian-kematian yang tak perlu ini tak terjadi.
Orang hendaknya dapat menemukan perlindungan dan pergi dengan cara legal dan aman," ujar juru bicara UNHCR Willian Spindler dalam jumpoa pers.
Negara-negara harus menawarkan kepada pengungsi "jalan-jalan legal" termasuk permukiman kembali, reunifikasi keluarga dan visa mahasiswa, ujarnya.
UNHCR memperkirakan sekitar 17.000 pengungsi di Afrika Utara sangat memerlukan permukiman kembali.
IOM mengatakan 68 orang telah diselamatkan setelah kapal itu tenggelam - 60 orang Tunisia, dua Maroko, satu Libya, satu Mali, satu Kamerun dan tiga Pantai Gading. Dikatakan, 1.910 migran Tunisia mencapai Italia antara 1 januari dan 30 April, termasuk 39 orang wanita dan 307 anak di bawah umur, 297 di antaranya tak ada pendampingnya.
Pejabat-pejabat keamanan mengatakan kapal itu berisi penuh dengan 180 migran, termasuk 80 orang dari negara-negara lain di Afrika.
Mereka yang selamat dalam insiden itu mengatakan kapten kapal itu telah meninggalkan kapal setelah mulai tenggelam dan kabur menghindari penangkapan penjaga pantai, demikian Reuters melaporkan.
Pernyataan tersebut tak menyebutkan alasan mengapa keputusan itu dikeluarkan.
Sebelumnya Chahed mengatakan, pada akhir pekan pasukan keamanan telah gagal menghentikan sebuah kapal yang membawa 180 migran tenggelam di pesisir Tunisia. Sedikitnya 68 orang meninggal dalam kecelakaan kapal itu.
Dari Tunis dan Jenewa, Reuters melaporkan jumlah korban meninggal dalam sebuah kapal terbalik dan kemudian di lepas pantai Tunisia pada Ahad (3/6) telah meningkat jadi sedikitnya 60 orang, dengan puluhan orang masih hilang, demikian badan migrasi PBB.
Kapal yang penuh sesak dengan migran itu tenggelam dekat Pulau Kerkenna, di bagian selatan Tunisia. Sedikitnya 100 orang meninggal dan hilang, kata Organisasi Internasional bagi Migrasi (IOM).
"Di antara 60 korban dibawa ke bagian forensik di rumah sakit Habib Bourguiba di Sfax, 48 orang adalah warga Tunisia ... 12 orang bukan warga Tunisia, identifikasi sedang berlangsung," kata Lorena Lando, kepala misi IOM di Tunisia dalam pernyataan Senin malam.
Para penyelundup manusia menggunakan Tunisia sebagai lokasi bagi penyelundupan migran menuju Eropa sementara penjaga pantai Libya, yang dibantu kelompok-kelompok bersenjata, telah meningkatkan kendali.
Pihak berwenang Tunisia, yang pada Ahad mengatakan mereka telah menemukan 48 mayat, tidak memberikan angka-angka baru tapi mengatakan penjaga pantai itu mencari puluhan orang yang masih hilang.
Badan pengungsi PBB UNHCR mengatakan 52 orang terkonfirmasi meninggal dengan 60 orang hilang dan menyampaikan kekhawatiran mengenai insiden-insiden di sepanjang rute Mediterania tengah.
"Karena itu UNHCR menganjurkan rute-rute aman bagi para pengungsi untuk pergi sehingga kematian-kematian yang tak perlu ini tak terjadi.
Orang hendaknya dapat menemukan perlindungan dan pergi dengan cara legal dan aman," ujar juru bicara UNHCR Willian Spindler dalam jumpoa pers.
Negara-negara harus menawarkan kepada pengungsi "jalan-jalan legal" termasuk permukiman kembali, reunifikasi keluarga dan visa mahasiswa, ujarnya.
UNHCR memperkirakan sekitar 17.000 pengungsi di Afrika Utara sangat memerlukan permukiman kembali.
IOM mengatakan 68 orang telah diselamatkan setelah kapal itu tenggelam - 60 orang Tunisia, dua Maroko, satu Libya, satu Mali, satu Kamerun dan tiga Pantai Gading. Dikatakan, 1.910 migran Tunisia mencapai Italia antara 1 januari dan 30 April, termasuk 39 orang wanita dan 307 anak di bawah umur, 297 di antaranya tak ada pendampingnya.
Pejabat-pejabat keamanan mengatakan kapal itu berisi penuh dengan 180 migran, termasuk 80 orang dari negara-negara lain di Afrika.
Mereka yang selamat dalam insiden itu mengatakan kapten kapal itu telah meninggalkan kapal setelah mulai tenggelam dan kabur menghindari penangkapan penjaga pantai, demikian Reuters melaporkan.
Credit antaranews.com
Myanmar Disebut Larang Menteri dan Parlemen Shan ke Indonesia
Presiden Myanmar,Win Myint dikabarkan melarang
sekelompok menteri dan anggota parlemen negara bagian Shan melakukan
studi ketahanan pangan di Indonesia. (REUTERS/Stringer)
Dilansir situs berita Radio Free Asia, Sekolah Politik Myanmar (MySoP) mengagendakan tiga menteri dan tujuh anggota parlemen dari negara bagian Shan bersama 16 lainnya dari 12 partai politik untuk berkunjung ke Indonesia pada 3-8 Juni.
Sekolah itu adalah program bersama Institut Belanda untuk Demokrasi Multipartai (NIMD) dan Partai Politik Finlandia untuk Demokrasi (Demo Finlandia). Tujuannya untuk memperkuat peran demokratis para politikus dan partai politik di tingkat regional dan negara bagian di Myanmar dan meningkatkan dialog multi-pihak.
Pelajaran yang diberikan antara lain retreat tiap hari, dan sesi akhir pekan tentang teori politik, penyusunan kebijakan, debat, menulis pidato, dan isu-isu spesifik di kawasan dan negara. bagian.
MySoP telah bekerja sama dengan banyak politikus dan partai politik di lima negara bagian dan wilayah timur Myanmar. Termasuk negara bagian Shan sejak 2014.
Namun pengumumkan dari Kantor Win Myint pada Senin (4/6), melarang para menteri dan anggota parlemen dari negara bagian Shan pergi ke Indonesia dengan alasan yang tidak jelas.
"Dikatakan bahwa kami tidak diizinkan bepergian ke Indonesia karena perjalanan itu tidak sesuai dengan prosedur tertentu, tetapi kami tidak tahu pelanggaran yang dimaksud," kata Yaw Thut, seorang menteri dari etnis Lahu, yang tidak diizinkan pergi.
"Pemerintah negara bagian Shan dan juru bicara parlemen mungkin memiliki pemberitahuan yang lebih rinci, tetapi kami tidak tahu detailnya."
Anggota parlemen Nyi Nat dari Kota Matman di Wilayah Khusus Wa negara bagian Shan utara mengatakan bahwa dia langsung pulang ke Kota Lashio setelah tahu tak boleh pergi.
"Enam belas orang dari 12 partai politik telah mendapat izin dan pergi ke sana, tetapi kemudian Kantor Keprisedenan mengumumkan pada menit-menit terakhir untuk melarang para menteri dan anggota parlemen (dari negara bagian Shan) untuk berangkat ke Indonesia," katanya.
Keputusan mendadak yang membatalkan rencana perjalanan tersebut membuat mereka berspekulasi. "Saya tidak tahu mengapa tepatnya, tapi mungkin ada beberapa alasan kami dilarang bepergian, seperti berhubungan dengan orang-orang dari Indonesia mengenai aplikasi perjalanan dan visa untuk perjalanan ini," kata Sai Hseng Tip Long, Menteri Keuangan negara bagian Shan.
"Sebagai contoh kami membutuhkan undangan dari rekan-rekan kami untuk kunjungan ke luar negeri," katanya. "Kami tidak bisa pergi ke negara asing tanpa menyelesaikan prosedur tertentu yang melalui Kementerian Luar Negeri. Kami harus menyerahkan dokumen kami ke kementrian, dan kami dapat melakukan perjalanan hanya setelah kami mendapatkan izin dari pemerintah Myanmar."
"Menurut saya, mungkin ada kesalahan dalam prosedur perjalanan mereka, itu sebabnya kami dilarang." Kata Menteri Keuangan negara bagian Shan. Kantor berita Radia Free Asia belum dapat menghubungi presiden untuk dimintai komentarnya. CNNIndonesia.com juga berusaha menghubungi Duta Besar Myanmar di Jakarta untuk meminta konfirmasi. Hingga berita diturunkan belum ada tanggapan.
Credit cnnindonesia.com
Ledakan Irak Kembali Telan Korban Luka dan Meninggal
ilustrasi. Foto: REUTERS/Essam Al-Sudani
Setidaknya satu orang tewas dan enam orang terluka ketika sebuah mobil yang diparkir meledak di distrik Kota Sadr di Baghdad, Rabu.
Kementerian dalam negeri mengatakan ada korban meninggal dan cedera. Namun, belum mau memberikan angka korban. Juru bicara kementerian dalam negeri Irak mengatakan ledakan tersebut agresi teroris terhadap warga sipil.
|
|
"Ledakan tersebut agresi teroris terhadap warga sipil dan menyebabkan para martir terluka," ujarnya dalam sebuah pernyataan yang dikutip Reuters.
Kota Sadr adalah basis kuat dari ulama nasionalis Moqtada al-Sadr, yang blok politiknya memenangkan pemilihan parlemen 12 Mei. Parlemen memerintahkan penghitungan suara nasional pada hari Rabu.
Pada bulan Mei, dua bom rakitan menyasar markas besar Partai Komunis Irak, yang merupakan bagian dari blok Sadr.
Sebelumnya, belum lama ini pun terjadi serangan bom di Bagdad, Irak. Sedikitnya 52 orang dan 78 orang lainnya terluka dalam serangan bom mobil di Kota Bagdad, Irak, hari Rabu (11/05) waktu setempat. Kelompok ISIS mengaku bertenggung jawab dalam serangan tersebut.
Credit cnnindonesia.com
AS Tidak Akan Izinkan Iran Kembangkan Senjata Nuklir
WASHINGTON
- Amerika Serikat (AS) sedang memantau laporan media tentang rencana
Iran untuk membangun kapasitas nuklirnya. Begitu pernyataan Menteri Luar
Negeri AS Mike Pompeo.
"Kami menyaksikan laporan bahwa Iran berencana untuk meningkatkan kapasitas pengayaannya," tulis Pompeo di sebuah postingan di akun Twitternya pada Rabu waktu setempat.
"Kami tidak akan mengizinkan Iran mengembangkan senjata nuklir. Iran sadar akan tekad kami," imbuhnya seperti dikutip dari Sputnik, Kamis (7/6/2018).
Media pemerintah Iran melaporkan pada hari sebelumnya bahwa pemerintah telah memerintahkan untuk memulai operasi untuk meningkatkan pengayaan uranium mengingat keputusan AS baru-baru ini untuk memberlakukan kembali sanksi terhadap Teheran.
Pompeo menyebut tindakan-tindakan Iran, representasi lain dari pengorbanan sumber daya Teheran yang bodoh. Karena itu, protes di negara itu tidak mengherankan, Menteri Luar Negeri AS itu menyimpulkan.
Presiden AS Donald Trump mengumumkan pada bulan Mei bahwa AS akan menarik diri dari Rencana Aksi Bersama Komprehensif (JCPOA), umumnya dikenal sebagai kesepakatan nuklir Iran.
Trump juga memutuskan untuk mengembalikan sanksi luas terhadap Iran, termasuk sanksi sekunder terhadap lembaga keuangan negara ketiga yang melakukan bisnis dengan Teheran.
JCPOA ditandatangani pada tahun 2015 oleh Iran, Uni Eropa dan kelompok negara P5 + 1 yaitu Cina, Jerman, Prancis, Rusia, Inggris dan Amerika Serikat.
Kesepakatan itu menetapkan pencabutan bertahap sanksi anti-Iran sebagai imbalan bagi Teheran yang menjaga sifat damai dari program nuklirnya.
"Kami menyaksikan laporan bahwa Iran berencana untuk meningkatkan kapasitas pengayaannya," tulis Pompeo di sebuah postingan di akun Twitternya pada Rabu waktu setempat.
"Kami tidak akan mengizinkan Iran mengembangkan senjata nuklir. Iran sadar akan tekad kami," imbuhnya seperti dikutip dari Sputnik, Kamis (7/6/2018).
Media pemerintah Iran melaporkan pada hari sebelumnya bahwa pemerintah telah memerintahkan untuk memulai operasi untuk meningkatkan pengayaan uranium mengingat keputusan AS baru-baru ini untuk memberlakukan kembali sanksi terhadap Teheran.
Pompeo menyebut tindakan-tindakan Iran, representasi lain dari pengorbanan sumber daya Teheran yang bodoh. Karena itu, protes di negara itu tidak mengherankan, Menteri Luar Negeri AS itu menyimpulkan.
Presiden AS Donald Trump mengumumkan pada bulan Mei bahwa AS akan menarik diri dari Rencana Aksi Bersama Komprehensif (JCPOA), umumnya dikenal sebagai kesepakatan nuklir Iran.
Trump juga memutuskan untuk mengembalikan sanksi luas terhadap Iran, termasuk sanksi sekunder terhadap lembaga keuangan negara ketiga yang melakukan bisnis dengan Teheran.
JCPOA ditandatangani pada tahun 2015 oleh Iran, Uni Eropa dan kelompok negara P5 + 1 yaitu Cina, Jerman, Prancis, Rusia, Inggris dan Amerika Serikat.
Kesepakatan itu menetapkan pencabutan bertahap sanksi anti-Iran sebagai imbalan bagi Teheran yang menjaga sifat damai dari program nuklirnya.
Credit sindonews.com
Trio Eropa Minta AS Tidak Jatuhkan Sanksi Sekunder Iran
WASHINGTON
- Prancis, Inggris dan Jerman memperingatkan pemerintahan Trump untuk
tidak menjatuhkan sanksi sekunder terhadap perusahaan mereka yang
melakukan bisnis dengan Iran. Peringatan itu tertuang dalam surat
sebagai sekutu dekat Amerika Serikat (AS).
"Kami sangat menyesalkan keputusan yang diambil oleh pemerintah AS untuk menarik diri dari kesepakatan nuklir Iran dan menerapkan kembali sanksi," kata tiga sekutu Eropa AS itu. Namun, kata mereka, mereka berharap bahwa Amerika Serikat akan menghormati keputusan politik mereka untuk tetap berada pada perjanjian itu sendiri seperti dikutip dari Washington Post, Kamis (7/6/2018).
Surat tertanggal hari Senin itu dikirim ke Menteri Keuangan Steven Mnuchin dan Menteri Luar Negeri Mike Pompeo. Surat itu datang ketika Trump bersiap untuk bertemu dengan para pemimpin dari tiga pemerintah Eropa, bersama dengan Kanada, Italia dan Jepang, pada KTT Kelompok Tujuh pada hari Jumat.
Surat yang dikirim minggu ini ditandatangani oleh menteri luar negeri dan keuangan dari ketiga negara, bersama dengan kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa Federica Mogherini.
"Sebagai sekutu, kami berharap bahwa Amerika Serikat akan menahan diri dari mengambil tindakan untuk merugikan kepentingan keamanan Eropa," katanya.
"Karena mereka tetap berkomitmen untuk upaya yang kuat untuk melanjutkan bantuan sanksi kepada Iran sesuai dengan perjanjian - dan pemantau internasional telah mensertifikasi bahwa Iran tidak melanggar kesepakatan - karenanya kami meminta jaminan Anda bahwa AS tidak akan mengambil tindakan yang mungkin melemahkan kemampuan untuk melakukan ini," sambung surat itu.
Tiga negara Eropa itu menegaskan bahwa perusahan Uni Eripa memulai atau mengakhiri kontrak dengan Iran setelah perjanjian tersebut dibebaskan dari sanksi AS. Sektor-sektor utama - termasuk farmasi, otomotif, energi dan pesawat udara - diberikan pengecualian dari segala sanksi sekunder; dan saluran pembiayaan dan perbankan yang ada juga dikecualikan.
Perusahaan-perusahaan Eropa yang memilih untuk meninggalkan Iran, kata surat itu, harus diizinkan periode perpanjangan untuk benar-benar menyimpulkan bisnis mereka di sana.
“Kami yakin bahwa, berdasarkan kerja sama kami yang teguh, kami akan berhasil menemukan solusi cepat dan efisien untuk masalah mendesak ini,” katanya.
Mengikuti pendekatan konstruktif dari Amerika Serikat, surat itu mengatakan: “Kami siap untuk terus bekerja sama dengan Anda dalam hal-hal yang menjadi perhatian bersama.”
"Kami sangat menyesalkan keputusan yang diambil oleh pemerintah AS untuk menarik diri dari kesepakatan nuklir Iran dan menerapkan kembali sanksi," kata tiga sekutu Eropa AS itu. Namun, kata mereka, mereka berharap bahwa Amerika Serikat akan menghormati keputusan politik mereka untuk tetap berada pada perjanjian itu sendiri seperti dikutip dari Washington Post, Kamis (7/6/2018).
Surat tertanggal hari Senin itu dikirim ke Menteri Keuangan Steven Mnuchin dan Menteri Luar Negeri Mike Pompeo. Surat itu datang ketika Trump bersiap untuk bertemu dengan para pemimpin dari tiga pemerintah Eropa, bersama dengan Kanada, Italia dan Jepang, pada KTT Kelompok Tujuh pada hari Jumat.
Surat yang dikirim minggu ini ditandatangani oleh menteri luar negeri dan keuangan dari ketiga negara, bersama dengan kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa Federica Mogherini.
"Sebagai sekutu, kami berharap bahwa Amerika Serikat akan menahan diri dari mengambil tindakan untuk merugikan kepentingan keamanan Eropa," katanya.
"Karena mereka tetap berkomitmen untuk upaya yang kuat untuk melanjutkan bantuan sanksi kepada Iran sesuai dengan perjanjian - dan pemantau internasional telah mensertifikasi bahwa Iran tidak melanggar kesepakatan - karenanya kami meminta jaminan Anda bahwa AS tidak akan mengambil tindakan yang mungkin melemahkan kemampuan untuk melakukan ini," sambung surat itu.
Tiga negara Eropa itu menegaskan bahwa perusahan Uni Eripa memulai atau mengakhiri kontrak dengan Iran setelah perjanjian tersebut dibebaskan dari sanksi AS. Sektor-sektor utama - termasuk farmasi, otomotif, energi dan pesawat udara - diberikan pengecualian dari segala sanksi sekunder; dan saluran pembiayaan dan perbankan yang ada juga dikecualikan.
Perusahaan-perusahaan Eropa yang memilih untuk meninggalkan Iran, kata surat itu, harus diizinkan periode perpanjangan untuk benar-benar menyimpulkan bisnis mereka di sana.
“Kami yakin bahwa, berdasarkan kerja sama kami yang teguh, kami akan berhasil menemukan solusi cepat dan efisien untuk masalah mendesak ini,” katanya.
Mengikuti pendekatan konstruktif dari Amerika Serikat, surat itu mengatakan: “Kami siap untuk terus bekerja sama dengan Anda dalam hal-hal yang menjadi perhatian bersama.”
Credit sindonews.com
Prancis Sebut Pengayaan Uranium Iran Dekati Garis Merah
PARIS
- Menteri Luar Negeri Prancis, Jean-Yves Le Drian menyatakan pengumuman
yang disampaikan Iran bahwa mereka akan meningkatkan kapasitas
pengayaan uranium. sudah berada di garis merah. Dia menyebut hal ini
sangat mengkhawatirkan.
"Pernyataan Iran bahwa mereka akan meningkatkan kapasitas pengayaan uraniumnya jika kesepakatan nuklir dengan kekuatan dunia runtuh, telah mendekati garis merah. Selalu berbahaya untuk bermain-main dengan garis merah," ucap Le Drian.
Namun, seperti dilansir Al Arabiya pada Rabu (6/6) Le Drian mengatakan rencana untuk menyelamatkan perjanjian nuklir tetap utuh saat ini tengah dijalankan.
Sebelumnya diwartakan, Khamenei pada awal pekan ini mengatakan bahwa Organisasi Energi Atom Iran (AEOI) harus segera mempersiapkan untuk memulai pengayaan uranium hingga tingkat 190.000 SWU yang saat ini masih dalam kerangka JCPOA.
AEOI kemudian pada hari ini mengumumkan dimulainya produksi uranium hexaflouride atau UF6 pada dengan meningkatkan kapasitas pengayaan uranium. Rencana Teheran ini disampaikan kepada Badan Energi Atom Internasional (IAEA).
UF6 merupakan uranium yang dibutuhkan untuk bahan bakar reaktor nuklir. Namun, ada laporan lain yang menyebut UF6 bisa digunakan untuk bahan senjata.
Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu kemudian mengatakan, Israel tidak terkejut dengan niat Iran tersebut. Dia kemudian menegaskan kembali sumpahnya untuk mencegah Iran memperoleh senjata nuklir.
"Pernyataan Iran bahwa mereka akan meningkatkan kapasitas pengayaan uraniumnya jika kesepakatan nuklir dengan kekuatan dunia runtuh, telah mendekati garis merah. Selalu berbahaya untuk bermain-main dengan garis merah," ucap Le Drian.
Namun, seperti dilansir Al Arabiya pada Rabu (6/6) Le Drian mengatakan rencana untuk menyelamatkan perjanjian nuklir tetap utuh saat ini tengah dijalankan.
Sebelumnya diwartakan, Khamenei pada awal pekan ini mengatakan bahwa Organisasi Energi Atom Iran (AEOI) harus segera mempersiapkan untuk memulai pengayaan uranium hingga tingkat 190.000 SWU yang saat ini masih dalam kerangka JCPOA.
AEOI kemudian pada hari ini mengumumkan dimulainya produksi uranium hexaflouride atau UF6 pada dengan meningkatkan kapasitas pengayaan uranium. Rencana Teheran ini disampaikan kepada Badan Energi Atom Internasional (IAEA).
UF6 merupakan uranium yang dibutuhkan untuk bahan bakar reaktor nuklir. Namun, ada laporan lain yang menyebut UF6 bisa digunakan untuk bahan senjata.
Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu kemudian mengatakan, Israel tidak terkejut dengan niat Iran tersebut. Dia kemudian menegaskan kembali sumpahnya untuk mencegah Iran memperoleh senjata nuklir.
Credit sindonews.com
Iran Bangun Sentrifugal Canggih untuk Pengayaan Uranium
BEIRUT
- Iran mulai membangun sentrifugal canggih di fasilitas Natanz dengan
tetap mematuhi kesepakatan nuklir 2015 dengan kekuatan dunia.
Direktur Organisasi Energi Atom Iran Ali Akbar Salehi mengungkapkan itu kemarin. Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei telah memerintahkan persiapan untuk meningkatkan kapasitas pengayaan uranium jika kesepakatan nuklir dibatalkan setelah Amerika Serikat (AS) mundur pada Mei. Keputusan AS mundur memicu keraguan tentang apakah negara-negara lain yang menandatanganinya akan tetap mendukung kesepakatan itu.
Menurut juru bicara badan nuklir Iran, Teheran akan menginformasi Badan Energi Atom Internasional (IAEA) di Wina bahwa negara itu telah memulai proses meningkatkan kapasitas pengayaan uranium.
Salehi menjelaskan, pembangunan infrastruktur untuk pembuatan sentrifugal canggih di fasilitas Natanz bergerak cepat. “Jika kami berjalan normal, akan membutuhkan enam atau tujuh tahun, tapi sekarang akan siap dalam beberapa pekan dan bulan,” kata Salehi, dikutip kantor berita Reuters.
Iran juga mengembangkan kapasitas memproduksi listrik di Natanz. Lokasi itu terletak sekitar 300 km selatan Teheran. Salehi menjelaskan, tak ada aktivitas nuklir Iran yang melanggar kesepakatan Teheran dengan kekuatan dunia yang membatasi kapasitas pengayaan uraniumnya. Sebagai imbalan, Iran menerima pemulihan dari berbagai sanksi yang sebagian besar dicabut pada Januari 2016.
Kesepakatan itu mengizinkan Iran melanjutkan pengayaan uranium 3,67%, jauh di bawah batas 90% yang dapat digunakan untuk membuat senjata nuklir. Sebelum kesepakatan tercapai, Teheran melakukan pengayaan uranium hingga kemurnian 20%.
Juru bicara Organisasi Energi Atom Iran Behrouz Kamalvandi menyatakan telah mengirim surat ke IAEA. “Dalam surat yang akan diserahkan pada IAEA, Iran akan mengumumkan proses peningkatan kapasitas untuk memproduksi uranium hexafluoride (UF6) akan dimulai pada Selasa (5/6),” kata Kamalvandi.
Dia menjelaskan, Iran memiliki kapasitas untuk mempercepat produksi sentrifugal yang digunakan untuk pengayaan uranium. UF6 merupakan bahan baku untuk sentrifugal. “Pemimpin (Khamenei) menyatakan kita harus mempercepat beberapa proses terkait kapasitas kerja nuklir kita untuk bergerak lebih cepat saat dibutuhkan,” ujar dia.
Sejak Presiden AS Donald Trump mengumumkan AS mundur dari kesepakatan nuklir 2015 pada 8 Mei lalu, para pemimpin Uni Eropa (UE) berjanji mempertahankan investasi dan perdagangan minyak Iran. Namun UE mengakui tidak mudah untuk melakukannya karena AS kini kembali menerapkan sanksi pada Iran.
Iran menyatakan jika negara-negara Eropa gagal mempertahankan kesepakatan nuklir, Teheran memiliki beberapa pilihan termasuk kembali melakukan pengayaan uranium 20%.
Direktur Organisasi Energi Atom Iran Ali Akbar Salehi mengungkapkan itu kemarin. Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei telah memerintahkan persiapan untuk meningkatkan kapasitas pengayaan uranium jika kesepakatan nuklir dibatalkan setelah Amerika Serikat (AS) mundur pada Mei. Keputusan AS mundur memicu keraguan tentang apakah negara-negara lain yang menandatanganinya akan tetap mendukung kesepakatan itu.
Menurut juru bicara badan nuklir Iran, Teheran akan menginformasi Badan Energi Atom Internasional (IAEA) di Wina bahwa negara itu telah memulai proses meningkatkan kapasitas pengayaan uranium.
Salehi menjelaskan, pembangunan infrastruktur untuk pembuatan sentrifugal canggih di fasilitas Natanz bergerak cepat. “Jika kami berjalan normal, akan membutuhkan enam atau tujuh tahun, tapi sekarang akan siap dalam beberapa pekan dan bulan,” kata Salehi, dikutip kantor berita Reuters.
Iran juga mengembangkan kapasitas memproduksi listrik di Natanz. Lokasi itu terletak sekitar 300 km selatan Teheran. Salehi menjelaskan, tak ada aktivitas nuklir Iran yang melanggar kesepakatan Teheran dengan kekuatan dunia yang membatasi kapasitas pengayaan uraniumnya. Sebagai imbalan, Iran menerima pemulihan dari berbagai sanksi yang sebagian besar dicabut pada Januari 2016.
Kesepakatan itu mengizinkan Iran melanjutkan pengayaan uranium 3,67%, jauh di bawah batas 90% yang dapat digunakan untuk membuat senjata nuklir. Sebelum kesepakatan tercapai, Teheran melakukan pengayaan uranium hingga kemurnian 20%.
Juru bicara Organisasi Energi Atom Iran Behrouz Kamalvandi menyatakan telah mengirim surat ke IAEA. “Dalam surat yang akan diserahkan pada IAEA, Iran akan mengumumkan proses peningkatan kapasitas untuk memproduksi uranium hexafluoride (UF6) akan dimulai pada Selasa (5/6),” kata Kamalvandi.
Dia menjelaskan, Iran memiliki kapasitas untuk mempercepat produksi sentrifugal yang digunakan untuk pengayaan uranium. UF6 merupakan bahan baku untuk sentrifugal. “Pemimpin (Khamenei) menyatakan kita harus mempercepat beberapa proses terkait kapasitas kerja nuklir kita untuk bergerak lebih cepat saat dibutuhkan,” ujar dia.
Sejak Presiden AS Donald Trump mengumumkan AS mundur dari kesepakatan nuklir 2015 pada 8 Mei lalu, para pemimpin Uni Eropa (UE) berjanji mempertahankan investasi dan perdagangan minyak Iran. Namun UE mengakui tidak mudah untuk melakukannya karena AS kini kembali menerapkan sanksi pada Iran.
Iran menyatakan jika negara-negara Eropa gagal mempertahankan kesepakatan nuklir, Teheran memiliki beberapa pilihan termasuk kembali melakukan pengayaan uranium 20%.
Credit sindonews.com
Macron kepada Netanyahu: Prancis setia pada pakta nuklir Iran
Presiden Prancis Emmanuel Macron. (REUTERS)
Paris (CB) - Presiden Prancis Emmanuel Macron, Selasa waktu
setempat, mengatakan kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu
yang sedang mengunjunginya bahwa kesepakatan nuklir 2015 mesti
dipelihara atau keamanan Israel terancam.
"Saya kembali menyampaikan kepada perdana menteri mengenai keyakinan saya yang mendalam yang dipegang oleh mitra Eropa kami bahwa kesepakatan 2015 mesti dipertahankan untuk memantau kegiatan nuklir," kata Macron kepada wartawan.
"Tapi itu tak pernah dianggap oleh Prancis sebagai memadai atau sepenuhnya memuaskan," kata Macron sebagaimana dikutip Xinhua, Rabu. Ia menyatakan "kesepakatan nuklir 2015 adalah satu langkah yang perlu dilengkapi dengan kegiatan lain pasca-2015".
Macron menyeru semua sekutu dan mitranya untuk "memusatkan perhatian (dalam mendorong) kestabilan wilayah dengan mempertahankan kesepakatan nuklir itu, yang telah memungkinkan pemantauan kegiatan nuklir Iran".
Kesepakatan yang secara resmi dikenal dengan nama Rencana Aksi Menyeluruh Bersama (JCPOA) itu mencabut sanksi atas Iran sebagai imbalan atas langkah Teheran membatasi program nuklirnya.
Presiden AS Donald Trump memutuskan keluar dari kesepakatan itu, yang dicapai oleh pendahulunya pemerintahan Barack Obama, dengan dalih tidak menangani program rudal balistik Iran, kegiatan nuklirnya setelah 2025 atau perannya dalam konflik di Yaman serta Suriah.
Teheran telah mengancam jika kesepakatan nuklir tersebut tak bisa memelihara kepentingan Iran, maka Iran akan keluar dari kesepakatan tersebut dan melanjutkan kegiatan nuklirnya dengan kecepatan penuh.
Presiden Prancis menyeru "semua pihak menjaga kestabilan keadaan dan tidak menyerah pada peningkatan ini, yang akan mengarah kepada satu hal: konflik". Sedangkan Perdana Menteri Israel mengatakan, "Sudah tiba waktunya untuk menerapkan langkah atas Iran sehingga negara tersebut tak bisa bergerak maju". Sebabnya ialah "ancaman besar buat dunia hari ini adalah senjata nuklir di tangah rejim radikal seperti Iran".
"Saya kembali menyampaikan kepada perdana menteri mengenai keyakinan saya yang mendalam yang dipegang oleh mitra Eropa kami bahwa kesepakatan 2015 mesti dipertahankan untuk memantau kegiatan nuklir," kata Macron kepada wartawan.
"Tapi itu tak pernah dianggap oleh Prancis sebagai memadai atau sepenuhnya memuaskan," kata Macron sebagaimana dikutip Xinhua, Rabu. Ia menyatakan "kesepakatan nuklir 2015 adalah satu langkah yang perlu dilengkapi dengan kegiatan lain pasca-2015".
Macron menyeru semua sekutu dan mitranya untuk "memusatkan perhatian (dalam mendorong) kestabilan wilayah dengan mempertahankan kesepakatan nuklir itu, yang telah memungkinkan pemantauan kegiatan nuklir Iran".
Kesepakatan yang secara resmi dikenal dengan nama Rencana Aksi Menyeluruh Bersama (JCPOA) itu mencabut sanksi atas Iran sebagai imbalan atas langkah Teheran membatasi program nuklirnya.
Presiden AS Donald Trump memutuskan keluar dari kesepakatan itu, yang dicapai oleh pendahulunya pemerintahan Barack Obama, dengan dalih tidak menangani program rudal balistik Iran, kegiatan nuklirnya setelah 2025 atau perannya dalam konflik di Yaman serta Suriah.
Teheran telah mengancam jika kesepakatan nuklir tersebut tak bisa memelihara kepentingan Iran, maka Iran akan keluar dari kesepakatan tersebut dan melanjutkan kegiatan nuklirnya dengan kecepatan penuh.
Presiden Prancis menyeru "semua pihak menjaga kestabilan keadaan dan tidak menyerah pada peningkatan ini, yang akan mengarah kepada satu hal: konflik". Sedangkan Perdana Menteri Israel mengatakan, "Sudah tiba waktunya untuk menerapkan langkah atas Iran sehingga negara tersebut tak bisa bergerak maju". Sebabnya ialah "ancaman besar buat dunia hari ini adalah senjata nuklir di tangah rejim radikal seperti Iran".
Credit antaranews.com
Indonesia siap ikuti pemilihan anggota tidak tetap DK PBB
Arsip Foto. Menteri Luar Negeri Retno
Marsudi saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR di kompleks
Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (31/1/2018). (ANTARA/Sigid Kurniawan)
Jakarta (CB) - Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi
menyatakan kesiapan Indonesia mengikuti pemilihan anggota tidak tetap
Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) periode 2019-2020
dalam resepsi diplomatik pencalonan Indonesia di Markas Besar PBB di New
York, Amerika Serikat.
Saat menyampaikan sambutan dalam acara itu, Menteri Luar Negeri meyakinkan para duta besar dan diplomat negara sahabat mengenai komitmen Indonesia berkontribusi untuk perdamaian dan kestabilan dunia.
"Sebagai kandidat Anggota Tidak Tetap DK PBB, Indonesia akan meyuarakan harapan dan pandangan negara-negara jika terpilih sebagai anggota non-permanen DK PBB, dan menjadi bridge-builder dalam mewujudkan kesamaan cita-cita perdamaian dan kesejahteraan dunia," katanya dalam siaran pers Kementerian Luar Negeri, Rabu.
Ia mengatakan Indonesia mencalonkan diri menjadi anggota tidak tetap DK PBB karena memiliki rekam jejak yang baik dalam upaya perdamaian, kemanusiaan dan kesejahteraan global lewat berbagai aksi dan kontribusi dalam beberapa dekade.
Untuk memenangi kursi anggota tidak tetap DK PBB melalui proses pemilihan di Majelis Umum PBB pada 8 Juni, Indonesia harus bersaing dengan Maladewa dan mendapatkan dukungan dari setidaknya 2/3 anggota PBB. Jika terpilih, Indonesia akan resmi mengisi kursi mulai 1 Januari 2019.
Kampanye Indonesia untuk DK PBB telah dimulai sejak peluncurannya pada 2016 di New York. Dalam kampanye, Indonesia mengusung prioritas untuk menciptakan ekosistem perdamaian dan stabilitas global; memastikan sinergi antara melanggengkan perdamaian dan agenda pembangunan berkelanjutan; serta memerangi terorisme, radikalisme, dan ekstremisme.
Indonesia pernah menjadi anggota tidak tetap DK PBB pada periode 1973-1974, 1995-1996, dan 2007-2008.
Saat menyampaikan sambutan dalam acara itu, Menteri Luar Negeri meyakinkan para duta besar dan diplomat negara sahabat mengenai komitmen Indonesia berkontribusi untuk perdamaian dan kestabilan dunia.
"Sebagai kandidat Anggota Tidak Tetap DK PBB, Indonesia akan meyuarakan harapan dan pandangan negara-negara jika terpilih sebagai anggota non-permanen DK PBB, dan menjadi bridge-builder dalam mewujudkan kesamaan cita-cita perdamaian dan kesejahteraan dunia," katanya dalam siaran pers Kementerian Luar Negeri, Rabu.
Ia mengatakan Indonesia mencalonkan diri menjadi anggota tidak tetap DK PBB karena memiliki rekam jejak yang baik dalam upaya perdamaian, kemanusiaan dan kesejahteraan global lewat berbagai aksi dan kontribusi dalam beberapa dekade.
Untuk memenangi kursi anggota tidak tetap DK PBB melalui proses pemilihan di Majelis Umum PBB pada 8 Juni, Indonesia harus bersaing dengan Maladewa dan mendapatkan dukungan dari setidaknya 2/3 anggota PBB. Jika terpilih, Indonesia akan resmi mengisi kursi mulai 1 Januari 2019.
Kampanye Indonesia untuk DK PBB telah dimulai sejak peluncurannya pada 2016 di New York. Dalam kampanye, Indonesia mengusung prioritas untuk menciptakan ekosistem perdamaian dan stabilitas global; memastikan sinergi antara melanggengkan perdamaian dan agenda pembangunan berkelanjutan; serta memerangi terorisme, radikalisme, dan ekstremisme.
Indonesia pernah menjadi anggota tidak tetap DK PBB pada periode 1973-1974, 1995-1996, dan 2007-2008.
Credit antaranews.com
Gubernur bank sentral Malaysia mengundurkan diri
Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad (REUTERS/Reuters TV)
Kuala Lumpur (CB) - Perdana Menteri Malaysia Mahathir
Mohamad menyatakan telah menerima pengunduran diri gubernur bank sentral
Muhammad Ibrahim, tetapi belum mengumumkan penggantinya.
"Kami belum memutuskan penggantinya karena kami perlu mendapatkan persetujuan Yang Dipertuan Agong terlebih dahulu sebelum kami bisa mengumumkannya," kata Mahathir dalam jumpa pers seperti dikutip Reuters.
Mahathir menyatakan akan segera bertemu dengan Raja Malaysia itu.
Lulusan Universitas Harvard, Muhammad ditunjuk menjadi gubernur bank sentral pada Mei 2016 menyusul pengunduran diri gubernur sebelumnya Zeti Akhtar Aziz.
Muhammad sendiri sudah bergabung dengan bank sentral pada 1984 dan menjadi wakil gubernur bank sentral pada 2010 sebelum memimpin lembaga itu.
Pengunduran diri dia terjadi setelah Menteri Keuanngan Lim Guan Eng bulan lalu mengatakan bahwa dana dari penjualan lahan yang dibeli pemerintah untuk bank sentral sebesar 2 miliar ringgit (Rp6,97 triliun) telah digunakan untuk membayar surat utang badan dana 1Malaysia Development Berhad (1MDB) yang terkena skandal ini.
Muhammad membela keputusannya membeli tanah itu dengan menyatakan transaksi itu sudah sesuai dengan aturan pemerintah.
Mantan deputi gubernur Nor Shamsiah Mohd Yunus yang mundur pada November 2016 menjadi salah satu kandidat pemimpin bank sentral Malaysia, demikian Reuters.
"Kami belum memutuskan penggantinya karena kami perlu mendapatkan persetujuan Yang Dipertuan Agong terlebih dahulu sebelum kami bisa mengumumkannya," kata Mahathir dalam jumpa pers seperti dikutip Reuters.
Mahathir menyatakan akan segera bertemu dengan Raja Malaysia itu.
Lulusan Universitas Harvard, Muhammad ditunjuk menjadi gubernur bank sentral pada Mei 2016 menyusul pengunduran diri gubernur sebelumnya Zeti Akhtar Aziz.
Muhammad sendiri sudah bergabung dengan bank sentral pada 1984 dan menjadi wakil gubernur bank sentral pada 2010 sebelum memimpin lembaga itu.
Pengunduran diri dia terjadi setelah Menteri Keuanngan Lim Guan Eng bulan lalu mengatakan bahwa dana dari penjualan lahan yang dibeli pemerintah untuk bank sentral sebesar 2 miliar ringgit (Rp6,97 triliun) telah digunakan untuk membayar surat utang badan dana 1Malaysia Development Berhad (1MDB) yang terkena skandal ini.
Muhammad membela keputusannya membeli tanah itu dengan menyatakan transaksi itu sudah sesuai dengan aturan pemerintah.
Mantan deputi gubernur Nor Shamsiah Mohd Yunus yang mundur pada November 2016 menjadi salah satu kandidat pemimpin bank sentral Malaysia, demikian Reuters.
Credit antaranews.com
Rabu, 06 Juni 2018
Setahun Terkucil, Qatar Nyatakan Ingin Gabung NATO
Ilustrasi. (REUTERS/Thomas White)
Bertepatan dengan setahun Qatar dikucilkan para sekutunya di kawasan Teluk, Khalid bin Mohamed al-Attiyah mengatakan negaranya ingin jadi anggota tetap aliansi 29 negara itu.
"Qatar hari ini menjadi salah satu negara paling penting di kawasan dalam hal kualitas persenjataan," kata Attiyah dalam laporan Altalaya yang dikutip AFP pada Rabu (6/6).
"Terkait keanggotaan, kami adalah sekutu utama dari luar NATO. Ambisi kami adalah keanggotaan penuh jika kemitraan kami dengan NATO berkembang dan visi kami jelas."
Dia juga mengatakan ada perkembangan hubungan baik antara Qatar dan aliansi tersebut. Menurutnya, Doha bisa menaungi "unit-unit NATO atau salah satu pusat terspesialisasinya."
Pernyataan itu dilontarkan di tengah keaadaan politik sensitif di kawasan.
Satu tahun lalu, 5 Juni 2017, sekelompok negara, termasuk Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain dan Mesir, tiba-tiba memutus hubungan dengan Qatar atas tudingan mendukung terorisme dan Iran.
Satu tahun terakhir, Doha diisolasi oleh negara-negara tetangganya itu. Satu-satunya perbatasan darat Qatar, yakni dengan Arab Saudi, ditutup sementara para warganya diusir.
Qatar mengklaim perselisihan ini merupakan serangan terhadap kedaulatan dan dilakukan karena Doha mencoba menerapkan kebijakan luar negeri yang independen.
Upaya diplomatik sejauh ini tak menghasilkan apa-apa dan krisi ini berisiko merusak salah satu negara paling stabil di dunia Arab.
Meski tidak ada konflik langsung, bayangan aksi militer semakin memperkeruh suasana.
Awal bulan ini, para pemimpin Saudi mengancam akan melakukan tindakan militer dan meminta Presiden Emmanuel Macron untuk mengintervensi pengajuan pembelian sistem pertahanan rudal S-400 dari Qatar kepada Rusia.
Credit cnnindonesia.com
Jurnalis Incaran Rusia: Tak Ada Tempat untuk Bersembunyi
Ilustrasi bendera Rusia. (REUTERS/Gleb Garanich)
Ukraina menyebut Ganapolsky adalah satu dari 47 orang dalam daftar sasaran pembunuhan Rusia. Selain ia, ada pula Yevgeny Kiselyov, pembawa berita veteran yang terkenal di televisi Rusia di era 1990-an.
Pihak berwenang Ukraina mengatakan daftar itu didapatkan setelah memalsukan pembunuhan Arkady Babchenko untuk menggagalkan upaya rencana Moskow menghabisi wartawan yang kerap mengkritik Presiden Rusia Vladimir Putin itu.
Babchenko mendadak tampil setelah dikabarkan meninggal, belum lama ini. Tak lama kemudian, Ganapolsky (64) mendapat perlindungan pemerintah setelah diberi tahu bahwa ia juga termasuk dalam daftar incaran Rusia.
|
|
Melarikan diri ke luar negeri tak akan membantu, kata dia, sebagaimana ditunjukkan dalam serangan racun terhadap mantan agen ganda Rusia Sergei Skripal di Inggris Maret lalu.
"Keluarga Skripal diracun di Inggris," ujarnya dalam wawancara dengan Reuters.
"Mengirim orang untuk membunuh seseorang cuma jadi masalah harga tiket pesawat. Dan sekarang, di musim sepi, tiket dijual dengan diskon. Dan lebih lagi ada banyak maskapai murah belakangan ini. Karena itu faktor geografi tak jadi masalah."
Lahir di Ukraina barat, Ganapolsky pindah ke Moskow pada 1973 dan, setelah kejatuhan Uni Soviet pada 1991, mulai terkenal sebagai wartawan yang kerap mengkritik korupsi di penegak hukum Rusia maupun pembatasan hak berbicara.
|
|
Dia akhirnya kembali ke Ukraina menyusul pencaplokan Crimea pada 2014 dan mendapatkan status warga negara dari Presiden Petro Poroshenko.
Dia dan Kiselyov mengatakan telah dihubungi oleh pihak berwenang Ukraina usai pembunuhan palsu Babchenko.
Kiselyov, salah satu jurnalis liberal paling terkemuka pasca-Soviet yang ikut mendirikan stasiun NTV, datang ke Ukraina pada 2008 setelah mengaku tersisihkan media arus utama.
"Saya benci Putin. Saya tidak takut padanya," kata Kiselyov kepada Reuters dalam wawancara. "Saya tidak mengatakan saya tak pernah takut kehilangan nyawa, atau keluarga atau teman dan saudara, tapi perasaan yang saya miliki adalah .. . rasa hina."
|
|
Kiselyov mendukung Ukraina dalam perseteruan dengan Rusia terkait Crimea dan penyebaran separatis dukungan Moskow dalam pemberontakan di timur negaranya.
"Jika anda wartawan politik, pemberi komentar, dan Anda memilih pihak dalam perang ini, saya memilih Ukraina, meski itu mempunyai risiko tersendiri."
Ukraina mendapatkan pujian dan kritik karena memalsukan kematian Babchenko. Sejumlah pihak menyebut insiden itu, yang melibatkan penyebaran gambaran palsu nan seram atas penembakannya, tidak pantas dilakukan dan memicu duka yang tak seharusnya serta kebencian terhadap Rusia.
Untuk Ganapolsky, lebih baik meyakini ancaman itu nyata daripada tak mempercayainya. "...Babchenko meyakininya dan mungkin itu menyelamatkan nyawanya."
Credit cnnindonesia.com
PBB Sebut Serangan Terhadap Dewan Ulama Afghanistan Kejahatan Perang
KABUL
- Misi Bantuan PBB di Afghanistan atau UNAMA melemparkan kecaman keras
atas serangan bom bunuh diri yang menargetkan pertemuan Dewan Ulama
Afghanistan. UNAMA menyebut serangan semacam itu masuk dalam kategori
kejahatan perang.
"PBB mengutuk serangan terhadap para ulama yang berkumpul di Kabul untuk mempromosikan perdamaian di Afghanistan," kata UNAMA dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Sputnik pada Selasa (5/6).
"Serangan terhadap warga sipil adalah kejahatan perang. Serangan semacam itu tidak boleh menghalangi keputusan bersama untuk masa depan yang damai bagi semua warga Afghanistan," sambungnya.
Kecaman serupa sebelumnya disampaikan oleh Presiden Afghanistan, Ashraf Ghani. Dia mengatakan serangan terhadap pertemuan ulama dan juga serangan bom bunuh diri lainnya, sama dengan serangan terhadap ajaran Islam.
Pemimpin Afghanistan itu kemudian menegaskan bahwa mendukung fatwa mereka terhadap serangan bunuh diri. Ghani menegaskan serangan bom bunuh diri tidak sesuai dengan ajaran Islam.
Sebelumnya diwartakan, polisi Afghanistan menuturkan, serangan bom bunuh diri mengguncang kantor Dewan Ulama negara tersebut. Setidaknya 14 orang tewas dalam serangan terbaru yang mengguncang Afganistan.
Serangan itu terjadi kurang dari satu jam setelah Ghofranullah Murad, seorang anggota dewan, membacakan fatwa tertulis dari pertemuan yang mengatakan bahwa pria, wanita dan anak-anak Afghanistan yang tidak bersalah adalah korban perang yang sesungguhnya.
Fatwa Dewan Ulama Muslim itu juga mengatakan bahwa membunuh orang dengan cara apa pun, seperti bom dan serangan bunuh diri, serta tindakan kekerasan, termasuk perampokan dan penculikan, dianggap sebagai tindakan haram atau berdosa dalam Islam.
"PBB mengutuk serangan terhadap para ulama yang berkumpul di Kabul untuk mempromosikan perdamaian di Afghanistan," kata UNAMA dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Sputnik pada Selasa (5/6).
"Serangan terhadap warga sipil adalah kejahatan perang. Serangan semacam itu tidak boleh menghalangi keputusan bersama untuk masa depan yang damai bagi semua warga Afghanistan," sambungnya.
Kecaman serupa sebelumnya disampaikan oleh Presiden Afghanistan, Ashraf Ghani. Dia mengatakan serangan terhadap pertemuan ulama dan juga serangan bom bunuh diri lainnya, sama dengan serangan terhadap ajaran Islam.
Pemimpin Afghanistan itu kemudian menegaskan bahwa mendukung fatwa mereka terhadap serangan bunuh diri. Ghani menegaskan serangan bom bunuh diri tidak sesuai dengan ajaran Islam.
Sebelumnya diwartakan, polisi Afghanistan menuturkan, serangan bom bunuh diri mengguncang kantor Dewan Ulama negara tersebut. Setidaknya 14 orang tewas dalam serangan terbaru yang mengguncang Afganistan.
Serangan itu terjadi kurang dari satu jam setelah Ghofranullah Murad, seorang anggota dewan, membacakan fatwa tertulis dari pertemuan yang mengatakan bahwa pria, wanita dan anak-anak Afghanistan yang tidak bersalah adalah korban perang yang sesungguhnya.
Fatwa Dewan Ulama Muslim itu juga mengatakan bahwa membunuh orang dengan cara apa pun, seperti bom dan serangan bunuh diri, serta tindakan kekerasan, termasuk perampokan dan penculikan, dianggap sebagai tindakan haram atau berdosa dalam Islam.
Credit sindonews.com
Presiden Afganistan Mengutuk Serangan Bom di Pertemuan Ulama
CB, Jakarta - Presiden Afganistan
Ashraf Ghani mengutuk serangan bom bunuh diri pada Senin, 4 Juni 2018,
yang terjadi di luar sebuah tenda pertemuan damai para ulama Islam di
ibu kota Kabul, Afganistan. Pertemuan para ulama itu ditujukan untuk
mengesahkan fatwa larangan serangan teror bunuh diri.
Serangan bom bunuh diri pada Senin itu diklaim kelompok radikal Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) dan menewaskan 14 orang. Tujuh dari jumlah tersebut adalah ulama. Serangan bom bunuh diri itu adalah serangan terbaru yang mengancam keamanan parlemen dan Afganistan menjelang penyelenggaraan pemilu dewan distrik pada 20 Oktober 2018.
Melalui video yang diunggahnya, Ghani mengatakan aksi bom yang menargetkan korban dalam jumlah besar—yang terdiri atas petinggi agama dan ulama—itu merupakan aksi penyerangan atas nabi dan nilai-nilai Islam.
Pertemuan para ulama itu berlangsung selama dua hari, 3-4 Juni 2018.
Dalam pertemuan itu, para ulama sepakat mengesahkan fatwa atau hukum
Islam yang menentang aksi pengeboman dan meminta kelompok militan
Taliban mengembalikan perdamaian dengan meninggalkan Afganistan.
Presiden Afganistan, Ashraf Ghani. AFP via presstv.ir
Mengenai serangan ini, Taliban menyatakan aksi bom tersebut tidak ada kaitannya dengan mereka. Mereka menyebut pertemuan para ulama tersebut sebagai “proses Amerika”, yang diselenggarakan atas pilihan dari pemikiran orang Amerika Serikat.
Aksi bom yang sering meneror warga Afganistan tidak berkurang frekuensinya pada bulan suci Ramadan ini. Bahkan, pada Selasa, 5 Juni 2018, terjadi aksi pemboman di dekat area sekolah perempuan di Provinsi Nangarhar, Afganistan. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut.
Menyusul tingginya aksi penyerangan yang dilakukan kelompok militan garis keras, banyak sekolah di Afganistan tutup. Walhasil, kondisi ini mengurangi kesempatan anak-anak Afganistan menikmati pendidikan di bangku sekolah, bahkan sebagian di antaranya tidak pernah merasakan pendidikan.
Serangan bom bunuh diri pada Senin itu diklaim kelompok radikal Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) dan menewaskan 14 orang. Tujuh dari jumlah tersebut adalah ulama. Serangan bom bunuh diri itu adalah serangan terbaru yang mengancam keamanan parlemen dan Afganistan menjelang penyelenggaraan pemilu dewan distrik pada 20 Oktober 2018.
Melalui video yang diunggahnya, Ghani mengatakan aksi bom yang menargetkan korban dalam jumlah besar—yang terdiri atas petinggi agama dan ulama—itu merupakan aksi penyerangan atas nabi dan nilai-nilai Islam.
Presiden Afganistan, Ashraf Ghani. AFP via presstv.ir
Mengenai serangan ini, Taliban menyatakan aksi bom tersebut tidak ada kaitannya dengan mereka. Mereka menyebut pertemuan para ulama tersebut sebagai “proses Amerika”, yang diselenggarakan atas pilihan dari pemikiran orang Amerika Serikat.
Aksi bom yang sering meneror warga Afganistan tidak berkurang frekuensinya pada bulan suci Ramadan ini. Bahkan, pada Selasa, 5 Juni 2018, terjadi aksi pemboman di dekat area sekolah perempuan di Provinsi Nangarhar, Afganistan. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut.
Menyusul tingginya aksi penyerangan yang dilakukan kelompok militan garis keras, banyak sekolah di Afganistan tutup. Walhasil, kondisi ini mengurangi kesempatan anak-anak Afganistan menikmati pendidikan di bangku sekolah, bahkan sebagian di antaranya tidak pernah merasakan pendidikan.
Credit tempo.co
Indonesia Diharapkan Menjadi Penggerak Indo-Pasifik
ASEAN diharapkan menjadi inti untuk
menggerakan strategi geo politik Indo-Pasifik, dan Indonesia menjadi
salah satu penggeraknya. (ASEAN2018 Organising Committee/Handout Via
REUTERS)
"Indonesia harus tetap relevan karena memiliki posisi yang strategis dalam konteks geo-politik ini. Selain itu anggota-anggota ASEAN harus memimpin mekanisme dari Indo-Pacific," kata Siswo dalam acara bedah buku "Indonesia's Foreign Policy and Grand Strategy in the 21st Century: Rise of an Indo-Pacific Power pekan lalu.
Konsep Indo-Pasifik merupakan menyambungkan antara dua samudra dimana titik temunya berada di Indonesia. Hal ini membuat Indonesia harus menjadi peran utama dalam kerja sama geo-politik ini.
Philips Vermonte Direktur Eksekutif Centre For Strategic and International Studies (CSIS) menilai meski punya peran dan kemampuan, namun keinginan para pemimpin tidaklah seperti di masa awal kemerdekaan.
"Indonesia memiliki peran dan kemampuan kepemimpinan, pengajuan ide, mengelola hubungan yang mungkin karena ada kepercayaan yang tinggi dari negara-negara lain karena kita sering melakukan hal ini," kata Vermonte yang dijumpai CNNIndonesia.com pada acara yang sama.
"Kedua Indonesia dan ASEAN memiliki kemampuan untuk meyakinkan dan mengumpulkan dalam satu tempat, misalnya sebelum Indo-Pasifik ada Asian Plus One, Plus Two, Plus Three, dan Asian Summit hal itu menunjukan kita dipercaya oleh negara lain, sehingga membuat kerja sama ini menjadi global," kata Vermonte
Selain itu, Indonesia harus memiliki kapabilitas, keinginan dari Presiden kita untuk mengejar ambisi global, serta pengakuan dari dunia internasional bahwa kita memiliki pengaruh di kancah internasional.
"Tiga hal tersebut harus diperhatikan jika Indonesia ingin memiliki pengaruh dalam dunia internasional" kata Vermonte.
"Kita harus memperhatikan hal ini, karena ini merupakan faktor yang sangat dinamis, kapabilitas bisa naik bisa turun, masih banyak persoalan domestik seperti tingkat kemakmuran, pembangunan militer dan lain-lain, itu kan harus kita kerjakan, namun berdasarkan banyak diskusi, kita sedang mengerjakan semua hal itu namun kita tidak tau bagaimana akhirnya," tambah dia.
Vermonte menilai pemimpin Indonesia kurang mengedepankan kepemimpinan dan hanya mencari platform multilateral.
"Pemimpin kita pada saat era Soekarno, dia sangat aktif mengejar status kepemimpinan dengan memimpin konfreensi Afrika dan lain-lainnya, tapi sebaliknya pemimpin setelah Orde Baru dan seterusnya tidak terlalu memperlihatkan ambisi-ambisi yang jelas dalam status kepemimpinan. Presiden setelah Soekarno lebih condong untuk mencari platform-platform yang sifatnya multilateral." kata Vermonte.
Indonesia terus mengusung gagasan kerja sama Indo Pasifik ke berbagai pertemuan ASEAN belakangan ini. Gagasan ini pernah diutarakan Mantan Menlu Marty Natalegawa pada saat menjadi Menlu RI pada Mei 2013. Dia membuat sebuah pendekatan Indo-Pasifik di ASEAN saat berbicara di Pusat Kajian Strategis dan Internasional di Washington. Secara khusus, ide itu adalah perluasan dari TAC yang berkomitmen untuk tidak menggunakan kekuatan dalam penyelesaian sengketa.
Namun Marty lewat sebuah artikel di Strait Times menyatakan menyayangkan gagasan ini diangkat di saat pemerintah Amerika Serikat Donald Trump mempromosikan konsep Indo-Pasifik juga. Terutama karena ASEAN dan KTT Asia Timur secara resmi telah mengakui pentingnya Traktat Persahabatan dan Kerja Sama (TAC) Indo-Pasifik pada 2013-2014.
"Saat ini Amerika Serikat telah memilih untuk mengadopsi perspektif Indo-Pasifik. Dengan ketiadaan visi geopolitik alternatif Asean, apapun itu, kita mungkin belum melihat injeksi politik kekuasaan ala Perang Dingin ke kawasan Pasifik, dengan kemungkinan dampak negatif yang mungkin timbul pada ASEAN," tulis Marty.
Meski begitu, Marty juga melihat peluang untuk mengubah dinamika antar bangsa secara positif, untuk secara proaktif memanfaatkan peluang yang ada, menetapkan norma-norma baru dalam hubungan antar negara untuk meningkatkan perdamaian dan memanfaatkan kepentingan semua negara dalam keamanan bersama.
Credit cnnindonesia.com
Bekas Bos Sebut Mossad Israel Sindikat Kejahatan Berlisensi
TEL AVIV
- Bekas Kepala Mossad Tamir Pardo mengungkap bahwa badan intelijen
Israel tersebut merupakan organisasi atau sindikat kejahatan dengan
lisensi. Komentar itu membuat Perdana Menteri Benjamin Netanyahu
tersinggung.
Pardo merupakan bos Mossad pada tahun 2011. Komentarnya muncul dalam acara investigasi televisi "Uvda" yang disiarkan Kamis lalu.
Dalam wawancara itu, Pardo blakblakan menyebut agen mata-mata yang pernah dia pimpin sebagai "sindikat kejahatan dengan lisensi". Dia juga menuduh Netanyahu mencoba menyadap teleponnya pada tahun 2011.
Netanyahu yang selama ini memuji badan intelijen Israel tak terima dengan komentar Pardo."Mossad bukan sindikat kejahatan," kata Netanyahu pada rapat kabinet mingguan, yang dilansir Times of Israel, kemarin.
"Ini adalah organisasi yang mulia, melakukan pekerjaan yang diberkati, melawan terorisme dan kami semua memberi hormat," bela Netanyahu.
Dalam laporannya, "Uvda" mengatakan bahwa Netanyahu telah meminta kepala Shin Bet sebelumnya, Yoram Cohen, untuk menyadap komunikasi para pejabat pertahanan senior, termasuk Pardo dan Kepala Staf IDF Benny Gantz.
Menurut laporan tersebut, tidak ada bukti atau kekhawatiran khusus bahwa Gantz dan Pardo membocorkan rahasia negara. Namun, upaya penyadapan itu merupakan tindakan pencegahan oleh Netanyahu.
Cohen, lanjut laporan itu, menolak permintaan PM Netanyahu dengan mengatakan bahwa "Shin Bet tidak seharusnya menggunakan tindakan drastis seperti itu terhadap orang-orang yang memimpin militer dan Mossad".
Cohen sendiri telah merilis pernyataan resmi yang langka dan anehnya mengingkari tuduhan spesifik tersebut. "Saya biasanya tidak menyampaikan di media wacana profesional yang terjadi antara perdana menteri dan kepala Shin Bet," kata Cohen dalam pernyataannya.
"Namun, laporan di media tentang instruksi yang seharusnya diberikan perdana menteri kepada saya ketika saya menjabat sebagai kepala Shin Bet untuk secara khusus mendengarkan telepon Kepala Staf (Benny) Gantz dan kepala Mossad (Tamir) Pardo-tidak benar," katanya.
Mossad saat ini dipimpin oleh Yossi Cohen.
Pardo merupakan bos Mossad pada tahun 2011. Komentarnya muncul dalam acara investigasi televisi "Uvda" yang disiarkan Kamis lalu.
Dalam wawancara itu, Pardo blakblakan menyebut agen mata-mata yang pernah dia pimpin sebagai "sindikat kejahatan dengan lisensi". Dia juga menuduh Netanyahu mencoba menyadap teleponnya pada tahun 2011.
Netanyahu yang selama ini memuji badan intelijen Israel tak terima dengan komentar Pardo."Mossad bukan sindikat kejahatan," kata Netanyahu pada rapat kabinet mingguan, yang dilansir Times of Israel, kemarin.
"Ini adalah organisasi yang mulia, melakukan pekerjaan yang diberkati, melawan terorisme dan kami semua memberi hormat," bela Netanyahu.
Dalam laporannya, "Uvda" mengatakan bahwa Netanyahu telah meminta kepala Shin Bet sebelumnya, Yoram Cohen, untuk menyadap komunikasi para pejabat pertahanan senior, termasuk Pardo dan Kepala Staf IDF Benny Gantz.
Menurut laporan tersebut, tidak ada bukti atau kekhawatiran khusus bahwa Gantz dan Pardo membocorkan rahasia negara. Namun, upaya penyadapan itu merupakan tindakan pencegahan oleh Netanyahu.
Cohen, lanjut laporan itu, menolak permintaan PM Netanyahu dengan mengatakan bahwa "Shin Bet tidak seharusnya menggunakan tindakan drastis seperti itu terhadap orang-orang yang memimpin militer dan Mossad".
Cohen sendiri telah merilis pernyataan resmi yang langka dan anehnya mengingkari tuduhan spesifik tersebut. "Saya biasanya tidak menyampaikan di media wacana profesional yang terjadi antara perdana menteri dan kepala Shin Bet," kata Cohen dalam pernyataannya.
"Namun, laporan di media tentang instruksi yang seharusnya diberikan perdana menteri kepada saya ketika saya menjabat sebagai kepala Shin Bet untuk secara khusus mendengarkan telepon Kepala Staf (Benny) Gantz dan kepala Mossad (Tamir) Pardo-tidak benar," katanya.
Mossad saat ini dipimpin oleh Yossi Cohen.
Credit sindonews.com
Khamenei: Serang Iran Sekali, Musuh Bakal Diserang 10 Kali
TEHERAN - Pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei mengatakan
Teheran akan merespons dengan keras setiap serangan apapun dari musuh.
Dia menegaskan tuntutan Barat untuk membatasi program rudal balistik
Teheran adalah mimpi yang tidak akan pernah terwujud.
"Teheran akan menyerang 10 kali bahkan lebih jika diserang oleh musuh. Musuh tidak menginginkan Iran yang merdeka di wilayah ini. Kami akan melanjutkan dukungan kami untuk negara-negara tertindas," kata Khamenei, pada hari Senin.
Dia mengklaim bahwa Iran tidak berniat untuk membatasi pengaruhnya di Timur Tengah. Dia lantas mendesak para pemuda Arab untuk berdiri menghadapi tekanan Amerika Serikat (AS).
"Kaum muda Arab, Anda harus mengambil tindakan dan inisiatif untuk mengendalikan masa depan Anda sendiri. Beberapa negara regional bertindak seperti musuh bagi orang-orang mereka sendiri," ujarnya menyindir negara-negara Arab sekutu AS yang telah mendukung pemberontak Suriah untuk menggulingkan Presiden Suriah Bashar al-Assad, sekutu dekat Teheran.
Ketegangan antara Iran dan Barat telah bangkit kembali sejak Presiden Donald Trump menarik Amerika Serikat keluar dari perjanjian nuklir tahun 2015 antara Iran dan enam negara kekuatan dunia (AS, Rusia, Inggris, Prancis, Jerman dan China). Trump beralasan perjanjian itu sangat cacat.
Negara-negara Eropa yang menandatangani perjanjian itu sepakat mempertahankannya untuk mencegah Iran memperoleh senjata nuklir.
Berdasarkan perjanjian itu, Republik Islam Iran harus mengekang program nuklirnya dengan imbalan pencabutan sanksi internasional yang telah menyengsarakan ekonomi Teheran selama bertahun-tahun.
Khamenei kembali menegaskan bahwa perjanjian nuklir 2015 sudah tidak bisa dinegosiasikan. "Beberapa orang Eropa berbicara tentang membatasi program rudal pertahanan kami. Saya memberi tahu orang-orang Eropa, 'Membatasi pekerjaan rudal kami adalah mimpi yang tidak akan pernah terwujud'," katanya dalam pidato yang disiarkan televisi, seperti dikutip Jerusalem Post, Selasa (5/6/2018).
"Teheran akan menyerang 10 kali bahkan lebih jika diserang oleh musuh. Musuh tidak menginginkan Iran yang merdeka di wilayah ini. Kami akan melanjutkan dukungan kami untuk negara-negara tertindas," kata Khamenei, pada hari Senin.
Dia mengklaim bahwa Iran tidak berniat untuk membatasi pengaruhnya di Timur Tengah. Dia lantas mendesak para pemuda Arab untuk berdiri menghadapi tekanan Amerika Serikat (AS).
"Kaum muda Arab, Anda harus mengambil tindakan dan inisiatif untuk mengendalikan masa depan Anda sendiri. Beberapa negara regional bertindak seperti musuh bagi orang-orang mereka sendiri," ujarnya menyindir negara-negara Arab sekutu AS yang telah mendukung pemberontak Suriah untuk menggulingkan Presiden Suriah Bashar al-Assad, sekutu dekat Teheran.
Ketegangan antara Iran dan Barat telah bangkit kembali sejak Presiden Donald Trump menarik Amerika Serikat keluar dari perjanjian nuklir tahun 2015 antara Iran dan enam negara kekuatan dunia (AS, Rusia, Inggris, Prancis, Jerman dan China). Trump beralasan perjanjian itu sangat cacat.
Negara-negara Eropa yang menandatangani perjanjian itu sepakat mempertahankannya untuk mencegah Iran memperoleh senjata nuklir.
Berdasarkan perjanjian itu, Republik Islam Iran harus mengekang program nuklirnya dengan imbalan pencabutan sanksi internasional yang telah menyengsarakan ekonomi Teheran selama bertahun-tahun.
Khamenei kembali menegaskan bahwa perjanjian nuklir 2015 sudah tidak bisa dinegosiasikan. "Beberapa orang Eropa berbicara tentang membatasi program rudal pertahanan kami. Saya memberi tahu orang-orang Eropa, 'Membatasi pekerjaan rudal kami adalah mimpi yang tidak akan pernah terwujud'," katanya dalam pidato yang disiarkan televisi, seperti dikutip Jerusalem Post, Selasa (5/6/2018).
Credit sindonews.com
Tingkatkan Pengayaan Uranium, Iran Mulai Produksi UF6
TEHERAN
- Iran mengumumkan dimulainya produksi uranium hexaflouride atau UF6
pada hari Selasa (5/6/2018) dengan meningkatkan kapasitas pengayaan
uranium. Rencana Teheran ini disampaikan kepada Badan Energi Atom
Internasional (IAEA).
UF6 merupakan uranium yang dibutuhkan untuk bahan bakar reaktor nuklir. Namun, ada laporan lain yang menyebut UF6 bisa digunakan untuk bahan senjata.
Langkah terbaru dari program nuklir Teheran ini diumumkan oleh juru bicara Organisasi Energi Atom Iran (AEOI) Behrouz Kamalvandi.
"Dalam sebuah surat yang akan diserahkan kepada Badan Energi Atom Internasional, Iran mengumumkan proses peningkatan kapasitas (pengayaan uranium) untuk memproduksi UF6 (uranium hexafluoride) akan dimulai pada hari Selasa," kata Kamalvandi, yang dikutip ISNA.
Kamalvandi mengatakan, langkah terbaru dalam program nuklir Teheran ini dilakukan atas perintah Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei.
Dalam pidatonya hari Senin, Khamenei mengatakan bahwa AEOI harus segera mempersiapkan untuk memulai pengayaan uranium hingga tingkat 190.000 SWU yang saat ini masih dalam kerangka JCPOA (Joint Comprehensive Plan of Action).
SWU (separative work unit atau unit kerja pemisah) adalah ukuran standar dari upaya yang diperlukan untuk memisahkan isotop uranium selama proses pengayaan. 1 SWU sama dengan 1 kg upaya tersebut.
Sedangkan JCPOA adalah nama resmi dari kesepakatan nuklir Teheran tahun 2015 yang ditandatangani Iran dan enam negara kekuatan dunia (Amerika Serikat, Rusia, Inggris, Prancis, Jerman dan China). Namun, Presiden Donald Trump beberapa waktu lalu menarik diri AS dari kesepakatan tersebut dan kembali menjatuhkan sanksi kepada Iran.
Sebelumnya, AEOI memperkirakan bahwa kapasitas pengayaan uraniumnya akan mencapai 190.000 SWU pada tahun ke-15 setelah JCPOA diberlakukan. Untuk tujuan itu, Iran berencana untuk meningkatkan jumlah sentrifugal secara bertahap, yang masih dalam lingkup kesepakatan.
Berbicara kepada ISNA, Kamalvandi menekankan bahwa, dengan meningkatkan program nuklirnya, Iran tidak berusaha mengembangkan senjata nuklir. "Tujuan kami bukan untuk mencapai senjata nuklir, dan itu bertentangan dengan sikap keagamaan kami," katanya.
"Pesan dari tindakan kami adalah bahwa kami akan mempertahankan kapasitas kami untuk aktivasi pada tingkat tinggi, dan jika kami sepakat untuk membatasi sekarang, itu karena pihak-pihak lain harus mematuhi komitmen mereka," katanya.
UF6 merupakan uranium yang dibutuhkan untuk bahan bakar reaktor nuklir. Namun, ada laporan lain yang menyebut UF6 bisa digunakan untuk bahan senjata.
Langkah terbaru dari program nuklir Teheran ini diumumkan oleh juru bicara Organisasi Energi Atom Iran (AEOI) Behrouz Kamalvandi.
"Dalam sebuah surat yang akan diserahkan kepada Badan Energi Atom Internasional, Iran mengumumkan proses peningkatan kapasitas (pengayaan uranium) untuk memproduksi UF6 (uranium hexafluoride) akan dimulai pada hari Selasa," kata Kamalvandi, yang dikutip ISNA.
Kamalvandi mengatakan, langkah terbaru dalam program nuklir Teheran ini dilakukan atas perintah Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei.
Dalam pidatonya hari Senin, Khamenei mengatakan bahwa AEOI harus segera mempersiapkan untuk memulai pengayaan uranium hingga tingkat 190.000 SWU yang saat ini masih dalam kerangka JCPOA (Joint Comprehensive Plan of Action).
SWU (separative work unit atau unit kerja pemisah) adalah ukuran standar dari upaya yang diperlukan untuk memisahkan isotop uranium selama proses pengayaan. 1 SWU sama dengan 1 kg upaya tersebut.
Sedangkan JCPOA adalah nama resmi dari kesepakatan nuklir Teheran tahun 2015 yang ditandatangani Iran dan enam negara kekuatan dunia (Amerika Serikat, Rusia, Inggris, Prancis, Jerman dan China). Namun, Presiden Donald Trump beberapa waktu lalu menarik diri AS dari kesepakatan tersebut dan kembali menjatuhkan sanksi kepada Iran.
Sebelumnya, AEOI memperkirakan bahwa kapasitas pengayaan uraniumnya akan mencapai 190.000 SWU pada tahun ke-15 setelah JCPOA diberlakukan. Untuk tujuan itu, Iran berencana untuk meningkatkan jumlah sentrifugal secara bertahap, yang masih dalam lingkup kesepakatan.
Berbicara kepada ISNA, Kamalvandi menekankan bahwa, dengan meningkatkan program nuklirnya, Iran tidak berusaha mengembangkan senjata nuklir. "Tujuan kami bukan untuk mencapai senjata nuklir, dan itu bertentangan dengan sikap keagamaan kami," katanya.
"Pesan dari tindakan kami adalah bahwa kami akan mempertahankan kapasitas kami untuk aktivasi pada tingkat tinggi, dan jika kami sepakat untuk membatasi sekarang, itu karena pihak-pihak lain harus mematuhi komitmen mereka," katanya.
Credit sindonews.com
Khamenei Perintahkan Persiapan Pengayaan Uranium
Pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Khamenei memerintahkan peningkatan pengayaan uranium. (REUTERS/leader.ir)
"Organisasi Energi Atom Iran ditugaskan mempersiapkan pencapaian 190 ribu SWU," kata Pemimpin Tertinggi Ayatollah Khamenei dalam laporan media pemerintah yang dikutip CNN, Selasa (5/6).
Dia mnegatakan peningkatan itu akan dilakukan "di bawah kerangka JCPOA untuk sementara waktu," merujuk pada nama resmi kesepakatan nuklir Iran, Akta Rencana Komprehensif Bersama.
Iran akan memberi tahu badan pengawas Perserikatan Bangsa-Bangsa bahwa persiapan akan dimulai pada Selasa, kata Behrouz Kamalvandi, juru bicara Organisasi Energi Atom Iran.
|
|
"Pemimpin [Khamenei] bermaksud kami harus mempercepat sejumlah proses ... terkait kapasitas nuklir kami untuk bergerak lebih cepat seandainya diperlukan."
Pada 9 Mei lalu, Presiden Donald Trump mengumumkan dirinya menarik Amerika Serikat dari perjanjian nuklir, membuatnya mesti berseteru dengan sekutu-sekutu di Eropa.
Dia mengatakan akan menjatuhkan sanksi baru terhadap Iran, menghancurkan capaian yang dinegosiasikan pendahulunya, Barack Obama.
Sejak saat itu, Khamenei dan para pejabat lain kembali menyerang, mengancam akan meningkatkan pengayaan uranium.
|
|
Negara Eropa dan China menyatakan akan tetap mendukung perjanjian nuklir. Namun, Teheran khawatir para pemimpin Eropa tak akan bisa mencegah AS menjatuhkan sanksi baru terhadap perusahaan Benua Biru sehingga merugikan perekonomian minyak Iran.
"Iran tak akan terima disanksi dan dilarang mengembangkan nuklir," kata Khamenei.
"Kata-kata yang dilontarkan sejumlah negara Eropa mengindikasikan mereka mengira Iran akan sepakat mematuhi kesepakatan nuklir sembari hidup di bawah sanksi."
Credit cnnindonesia.com
Parlemen Ethiopia setujui langkah pemerintah akhiri keadaan darurat
Dokumentasi - Foto jalan utama di
Shashemene, Ethiopia, dalam foto bertanggal 17 November 2012. (
Wikimedia Commons/Bernard Gag)
Addis Ababa (CB) - Parlemen Ethiopia pada Selasa menyetujui
keputusan pemerintah mencabut keadaan darurat selama enam bulan, dua
bulan lebih awal dari yang direncanakan, kata Fana Broadcasting, yang
berafiliasi ke negara.
Pemerintah memberlakukan peraturan darurat pada Februari untuk menekan kerusuhan, yang dipicu rencana pengembangan ibu kota Addis Ababa, yang dikhawatirkan menyebabkan perebutan tanah di wilayah Oromiya di dekatnya. Masalah tersebut menyebabkan Perdana Menteri Hailemariam Desalegn mundur.
Pada Sabtu, kabinet Ethiopia bersidang untuk menilai keamanan dan mencatat bahwa hukum dan ketertiban telah dipulihkan.
Abiy Ahmed, mantan perwira angkatan darat, yang menggantikan Hailemariam sebagai perdana menteri, berkeliling Ethiopia, menjanjikan mengatasi keluhan untuk memperkuat berbagai hak politik dan sipil.
Pihak berwenang berjanji melakukan dorongan melalui perubahan besar, yang termasuk pembebasan ribuan tahanan.
Pemerintah memberlakukan peraturan darurat pada Februari untuk menekan kerusuhan, yang dipicu rencana pengembangan ibu kota Addis Ababa, yang dikhawatirkan menyebabkan perebutan tanah di wilayah Oromiya di dekatnya. Masalah tersebut menyebabkan Perdana Menteri Hailemariam Desalegn mundur.
Pada Sabtu, kabinet Ethiopia bersidang untuk menilai keamanan dan mencatat bahwa hukum dan ketertiban telah dipulihkan.
Abiy Ahmed, mantan perwira angkatan darat, yang menggantikan Hailemariam sebagai perdana menteri, berkeliling Ethiopia, menjanjikan mengatasi keluhan untuk memperkuat berbagai hak politik dan sipil.
Pihak berwenang berjanji melakukan dorongan melalui perubahan besar, yang termasuk pembebasan ribuan tahanan.
Credit antaranews.com
Langganan:
Postingan (Atom)