Credit republika.co.id
Senin, 12 Maret 2018
Kepala HAM PBB Sebut Presiden Duterte Perlu Psikiater
Zeid Ra'ad Al Hussein, Kepala Kantor Komisaris
Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia menyatakan Presiden Filipina Rodrigo
Duterte perlu memeriksakan diri ke psikater karena menyebut pelapor
khususnya sebagai teroris. (REUTERS/Denis Balibouse)
"Dewan HAM PBB harus bersikap. Serangan ini tidak bisa dibiarkan," kata Zeid dalam konferensi pers seperti dilansir Reuters, Jumat (9/3).
Penyelidik PBB terdiri atas politisi Filipina dan empat mantan pastor Katolik disebut-sebut dalam daftar 600 gerilyawan komunis yang bakal diumumkan Duterte.
Victoria Tauli-Corpuz, pelapor khusus PBB tentang hak-hak masyarakat adat (indigenous people) pada 2014, dicantumkan dalam petisi sebagai pemimpin senior kelompok pemberontak Maois. Empat mantan pendeta Katolik dan mantan anggota Kongres Satur Ocampo juga masuk dalam daftar tersebut.
Media Filipina Inquirer memberitakan pemerintah mengajukan petisi untuk menyatakan Corpuz sebagai teroris bersama Partai Komunis Filipina (CPP) dan sayap militernya Tentara Rakyat Baru serta 600 orang lainnya.
Mosi itu diajukan Departemen Kehakiman Filipina ke Pengadilan Regional Manila pada 21 Februari lalu.
|
|
Foto: Reuters/Athit Perawongmetha
Presiden Filipina Rodrigo Duterte bersama Presiden AS Donald Trump. |
Corpuz menepis tuduhan teroris pada dirinya dan mengecam militer karena menghubungkannya dengan gerakan teroris. "Saya akan membahas pencantuman nama saya yang tidak berdasar, tidak masuk akal dan tidak bertanggung jawab. Saya berkonsultasi dengan penasihat hukum saya soal tindakan apa yang harus diambil untuk membersihkan nama dan menggugat mereka yang yang membahayakan hidup saya," kata Corpuz.
Corpuz adalah pendiri kelompok advokasi dan penelitian Tebtebba Inc. Dia membantuk menyusun Deklarasi tentang Hak-hak Masyarakat Adat, yang diadopsi Perserikatan Bangsa-bangsa 2007.
Credit cnnindonesia.com
Misteri Hilangnya Pilot Wanita Pertama di Dunia 'Terungkap'
Amelia Earhart (AFP PHOTO / FILES)
Earhart tengah dalam perjalanan mengelilingi dunia saat pesawatnya hilang di atas laut Pasifik. Dia mencuri perhatian dunia sebagai wanita pertama yang terbang melintasi Atlantik pada tahun 1932.
Richard Jantz, seorang peneliti afiliasi Universitas Tennessee, memeriksa kembali data tulang-tulang yang ditemukan tiga tahun setelah Earhart menghilang.
Dalam tulisan di jurnal Forensic Anthropology, Jantz menyatakan tulang-tulang yang ditemukan di Nikumaroro, Pulau Phoenix sesuai dengan profil Earhart.
Adapun tiga teori utama tentang hilangnya pesawat Earhart selama bertahun-tahun terus ditentang serta belum dapat dibuktikan.
Teori pertama dan paling sederhana adalah dugaan bahwa Earhart dan navigator pesawat Lockheed Electra 10E-nya, Fred Noonan, kehabisan bahan bakar dan jatuh ke Samudra Pasifik. Perkiraan lokasi jatuhnya adalah di sekitar pulau Howland, tempat mereka seharusnya mendarat.
Teori lain menyatakan Earhart (dan mungkin Noonan) selamat dari jatuhnya pewasat mereka namun tertangkap pasukan Jepang yang pada saat itu sedang memperluas wilayah menjelang Perang Dunia II.
Satu teori lain berpendapat bahwa Lockheed Electra 10E jatuh di dekat pulau Nikumaroro, sekitar 400 mil selatan Howland akibat kesalahan navigasi. Nikumaroro yang dulunya bernama pulau Gardner, adalah kumpulan karang kecil yang sekarang dikenal sebagai Kiribati.
Teori terakhir ini didukung Jantz, seorang profesor emeritus antropologi dan direktur emeritus dari Pusat Antropologi Forensik Universitas Tennessee.
Dia mempelajari data sisa kerangka yang ditemukan pada tahun 1940 dalam ekspedisi Inggris ke Nikumaroro. Ditemukan tengkorak manusia, humeri dan radii (keduanya tulang lengan), tabia dan fibula dari kaki bawah dan dua femur (tulang paha). Semua tulang tersebut lalu dikirim ke Fiji untuk diperiksa dan diukur oleh Dr. D.W. Hoodless.
Hoodless, kepala Sekolah Kedokteran Pusat di Fiji, menyimpulkan bahwa tulang-tulang tersebut adalah milik seorang pria Eropa gemuk. Sejak itu, tulang-tulang tersebut hilang dan tidak dapat ditemukan lagi.
Bersama Internatioanl Group for Histric Aircraft Recovery, Jantz menguji ulang pengukuran tulang yang dilakukan Hoodless 80 tahun lalu. Menggunakan sebuah program bernama Fordisc, dapat diperkirakan jenis kelamin, asal, dan perawakan pemilik tulang saat masih hidup. Fordisc digunakan oleh hampir semua antropolog forensik bersertifikat di AS dan seluruh dunia.
Analisis membuktikan Hoodless salah menentukan jenis kelamin pemilik tulang tersebut. "Antropologi forensik tidak dikembangkan dengan baik pada awal abad ke-20," kata Jantz dalam penelitian tersebut. "Ada banyak contoh penelitian yang keliru oleh antropolog pada periode tersebut."
Jantz juga membandingkan ukuran tulang dan catatan badan Earhart, foto, serta beberapa baju yang disimpan oleh Koleksi George Palmer Putnam dari Amelia Earhart Papers di Universitas Purde.
Setelah melalui banyak uji coba, Jantz menyimpulkan bahwa "satu-satunya dokumen orang yang mungkin merupakan pemilik [tulang-tulang di Nikumaroro] adalah Amelia Earhart."
Dorothy Cochrane, kurator Departemen Aeronautika di Smithsonian National Air and Space Museum mengatakan, "Saya tidak menyalahkan keingintahuan orang. Ini adalah salah satu misteri terbesar abad ke-20 karena dia sangat terkenal"
Credit cnnindonesia.com
Puluhan Ribu Demonstran Tuntut Pemerintahan Baru Catalonia
Puluhan ribu orang turun ke jalan di Barcelona
menuntut pembentukan pemerintahan baru Catalonia setelah kisruh
deklarasi pemisahan diri dari Spanyol tahun lalu. (Reuters/Albert Gea)
Kepolisian setempat melaporkan bahwa sekitar 45 ribu orang tersebut turun ke jalan di bawah naungan kelompok gerakan warga pro-kemerdekaan bernama ANC.
"Ada lebih dari dua juta warga Catalonia ingin segera maju, jelas, menuju Republik Catalan," ujar wakil presiden ANC, Alcoberro, sebagaimana dikutip AFP.
Sejak deklarasi kemerdekaan sepihak oleh pemimpin separatis, Charles Puigdemont, pemerintah pusat langsung mencabut hak otonomi Catalonia dan menghentikan parlemen daerah itu pada Oktober lalu.
Madrid kemudian menggelar pemilihan umum untuk membentuk parlemen baru. Dalam pemilu pada 21 Desember itu, partai separatis Catalonia mendapatkan suara mayoritas dengan 135 kursi di parlemen.
|
|
Permbicaraan mengenai penunjukkan calon pemimpin baru daerah Catalonia yang seharusnya digelar pada Senin (12/3) terpaksa ditunda karena kandidat tunggal, yaitu mantan presiden ANC, Jordi Sanchez, dibui atas tuduhan pembangkangan.
Sementara itu, Puigdemont yang kini masih mengasingkan diri di Belgia, tak dapat mencalonkan diri menjadi presiden baru daerah Catalonia karena ganjalan hukum.
"Fakta bahwa hingga hari ini, di Abad 21, masih ada orang dipenjara karena pemikirannya adalah aib. Itu adalah wujud anti-demokrasi," kata seorang demonstran, Maria Soria.
Credit cnnindonesia.com
Militer Suriah Kembali Bombardir Ghouta, 23 Warga Sipil Tewas
Pasukan rezim Bashar al-Assad Bashar al-Assad
menggempur tiga kantong pemberontak, setelah merebut setengah daerah
kekuasaan di Ghouta selama tiga pekan belakangan. (AFP Photo/Hamza
Al-Ajweh)
Syrian Observatory for Human Rights melaporkan bahwa pasukan rezim Bashar al-Assad menggempur tiga kantong pemberontak, setelah merebut setengah daerah kekuasaan di Ghouta selama tiga pekan belakangan.
Kepala Observatory, Rami Abdel Rahman, mengatakan kepada bahwa setelah bertempur sepanjang pagi, militer Suriah merebut Kota Medeira yang terletak di jantung ketiga zona tersebut.
Menjelang siang, pasukan Suriah mulai fokus menyerang Harasta, membombardir dengan 18 serangan udara menggunakan berbagai senjata, termasuk bom barel.
Kantor berita pemerintah Suriah, SANA, melaporkan bahwa tentara fokus menggempur kota tersebut untuk memotong jalur akses pemberontak di Ghouta.
Korban tewas dalam serangan pada Minggu ini menambah panjang daftar warga sipil yang kehilangan nyawa akibat gempuran di Ghouta timur menjadi setidaknya 1.139 orang, termasuk 240 anak-anak.
|
|
Dari 23 korban tersebut, beberapa di antaranya masih terimpit di puing rumah di Kota Hammuriyeh, Saqba, dan Misraba.
Di Hammuriyeh, koresponden AFP melihat seorang pemuda meratap di atas puing bangunan, tak berdaya karena ayah, ibu, dan tiga saudaranya tewas akibat serangan udara, tapi tim penyelamat tak dapat mengangkat mereka dari reruntuhan.
Seorang anggota tim penyelamat, Hassan, mengatakan bahwa hingga saat ini masih ada sekitar 20 keluarga di dalam puing bangunan.
"Kami perlu alat berat untuk menarik mereka, tapi kami tak bisa membawa mesin itu ke jalan karena pasukan rezim mungkin akan mengebomnya," ucap Hassan.
Sementara itu, di Douma, 17 jasad diangkat dari reruntuhan. Rumah sakit pun mulai kewalahan menampung jenazah karena serangan udara membuat para kerabat korban tak bisa mencapai area kuburan.
SANA memang melaporkan bahwa pemerintah sudah mengevakuasi puluhan warga dari Misraba ke tempat penampungan sementara. Namun, menurut Observatory, masih banyak warga sipil lainnya ditinggalkan di Misraba setelah 75-100 orang dievakuasi.
Sejak pasukan pemerintah menggencarkan operasi untuk merebut daerah Ghouta dari tangan pemberontak tiga pekan lalu, Perserikatan Bangsa-Bangsa terus menyerukan gencatan senjata sementara agar warga dapat dievakuasi dan bantuan kemanusiaan bisa masuk.
Credit cnnindonesia.com
Turki Janji Balas AS jika Kena Sanksi Gara-gara Beli S-400 Rusia
ANKARA
- Pemerintah Turki berjanji akan membalas Amerika Serikat (AS) jika
menjatuhkan sanksi terkait keputusan Ankara yang membeli sistem rudal
pertahanan S-400 Rusia. Reaksi Turki ini disampaikan Menteri Luar Negeri
Mevlut Cavusoglu.
”Jika (Amerika Serikat) ingin menghukum Turki dengan sanksi, Turki akan bereaksi dengan cara lain, tidak seperti Rusia atau negara lainnya. Kami akan merespons Anda sehingga tidak dapat mengancam kami,” ujar Cavusoglu.
“Amerika Serikat mengancam banyak negara dengan mengatakan; 'Jangan membeli gas dari satu atau negara lain’. Itu tidak berhasil,” lanjut Cavusoglu kepada Zeit Online, yang dilansir Minggu (11/3/2018).
Diplomat Ankara ini mengatakan, Turki bersama dengan Rusia telah mencapai kemajuan nyata dalam penyelesaian konflik Suriah.
”Dalam satu setengah tahun, kita bersama-sama dengan Rusia mencapai kemajuan dalam memastikan rezim melakukan gencatan senjata dan (penciptaan) zona de-eskalasi untuk menemukan solusi politik (dari konflik Suriah),” imbuh Cavusoglu.
Cavusoglu mengungkapkan harapan bahwa Rusia dan Iran akan mengakhiri pelanggaran terhadap kesepakatan yang dicapai di Astana dan Sochi.
Awal pekan ini, Kepala Komando Tertinggi AS-Eropa Curtis Scaparrotti mengatakan bahwa Amerika Serikat berharap Turki akan mengubah keputusannya terkait pembelian sistem rudal S-400 Rusia. Dia memperingatkan bahwa Ankara mungkin akan menghadapi konsekuensi atas tindakan tersebut.
Presiden Recep Tayyip Erdogan mengecam AS yang sudah mengancam akan menjatuhkan sanksi kepada Ankara lantaran membeli sistem rudal canggih Rusia.
”Biarkan mereka yang mengkritik kita karena membeli S-400 untuk melawan terorisme dengan melihat diri mereka sendiri. Mengapa mereka diam tentang S-300 yang dimiliki Yunani? Dan mereka mengatakan kepada kita bahwa ini adalah langkah yang salah. Aliansi macam apa, jenis solidaritas apa ini? (Aliansi) ini akan terbang, tapi tidak dengan kami,” kata Erdogan.
Pada bulan Desember lalu, Rusia dan Turki menandatangani sebuah kesepakatan bahwa Moskow akan memasok sistem rudal pertahanan udara S-400 kepada Ankara.
Sistem rudal mutakhir Rusia itu telah memikat sejumlah negara setelah dikerahkan di Suriah. S-400 dapat membawa tiga jenis rudal yang berbeda yang mampu menghancurkan sasaran udara pada jarak pendek hingga jarak sangat jauh. Senjata ini dirancang untuk melacak dan menghancurkan berbagai jenis target udara, dari pesawat pengintai hingga rudal balistik.
”Jika (Amerika Serikat) ingin menghukum Turki dengan sanksi, Turki akan bereaksi dengan cara lain, tidak seperti Rusia atau negara lainnya. Kami akan merespons Anda sehingga tidak dapat mengancam kami,” ujar Cavusoglu.
“Amerika Serikat mengancam banyak negara dengan mengatakan; 'Jangan membeli gas dari satu atau negara lain’. Itu tidak berhasil,” lanjut Cavusoglu kepada Zeit Online, yang dilansir Minggu (11/3/2018).
Diplomat Ankara ini mengatakan, Turki bersama dengan Rusia telah mencapai kemajuan nyata dalam penyelesaian konflik Suriah.
”Dalam satu setengah tahun, kita bersama-sama dengan Rusia mencapai kemajuan dalam memastikan rezim melakukan gencatan senjata dan (penciptaan) zona de-eskalasi untuk menemukan solusi politik (dari konflik Suriah),” imbuh Cavusoglu.
Cavusoglu mengungkapkan harapan bahwa Rusia dan Iran akan mengakhiri pelanggaran terhadap kesepakatan yang dicapai di Astana dan Sochi.
Awal pekan ini, Kepala Komando Tertinggi AS-Eropa Curtis Scaparrotti mengatakan bahwa Amerika Serikat berharap Turki akan mengubah keputusannya terkait pembelian sistem rudal S-400 Rusia. Dia memperingatkan bahwa Ankara mungkin akan menghadapi konsekuensi atas tindakan tersebut.
Presiden Recep Tayyip Erdogan mengecam AS yang sudah mengancam akan menjatuhkan sanksi kepada Ankara lantaran membeli sistem rudal canggih Rusia.
”Biarkan mereka yang mengkritik kita karena membeli S-400 untuk melawan terorisme dengan melihat diri mereka sendiri. Mengapa mereka diam tentang S-300 yang dimiliki Yunani? Dan mereka mengatakan kepada kita bahwa ini adalah langkah yang salah. Aliansi macam apa, jenis solidaritas apa ini? (Aliansi) ini akan terbang, tapi tidak dengan kami,” kata Erdogan.
Pada bulan Desember lalu, Rusia dan Turki menandatangani sebuah kesepakatan bahwa Moskow akan memasok sistem rudal pertahanan udara S-400 kepada Ankara.
Sistem rudal mutakhir Rusia itu telah memikat sejumlah negara setelah dikerahkan di Suriah. S-400 dapat membawa tiga jenis rudal yang berbeda yang mampu menghancurkan sasaran udara pada jarak pendek hingga jarak sangat jauh. Senjata ini dirancang untuk melacak dan menghancurkan berbagai jenis target udara, dari pesawat pengintai hingga rudal balistik.
Credit sindonews.com
Putin: Bisa Jadi Yahudi Dalang Intervensi Pemilu AS
MOSKOW
- Presiden Vladimir Putin menyebut orang Yahudi dan minoritas lainnya
di Rusia berada di belakang campur tangan pemilu presiden Amerika
Serikat (AS). Rusia selama ini kerap disebut-sebut ikut campur dalam
pemilu presiden AS yang dimenangkan oleh Donald Trump.
"Mungkin mereka bahkan bukan orang Rusia. Mungkin mereka orang Ukraina, Tatar, Yahudi, hanya dengan kewarganegaraan Rusia. Bahkan itu perlu diperiksa," kata Putin kepada NBC seperti dikutip dari Independent, Minggu (11/3/2018).
CIA menyimpulkan bahwa Moskow mencampuri pemilihan presiden pada 2016 dengan membocorkan komunikasi Partai Demokrat yang dibajak dan membanjiri media sosial dengan informasi yang keliru.
Bulan lalu, FBI mendakwa 13 orang Rusia dan tiga perusahaan atas perannya apa yang diklaim sebagai aksi perang siber yang berbasis di kota Rusia St. Petersburg.
Tapi Putin mengatakan bahwa ia "tidak peduli" jika mereka orang Rusia.
"Memang kenapa kalau mereka orang Rusia? Ada 146 juta orang Rusia. Terus?" katanya.
"Mereka tidak mewakili kepentingan negara Rusia. Mungkin mereka memiliki kewarganegaraan ganda. Atau mungkin Green Card. Mungkin orang Amerika yang membayar mereka untuk pekerjaan ini. Bagaimana Anda tahu? Saya tidak tahu," imbuhnya.
Putin mengatakan bahwa bahkan jika penyelidikan FBI menemukan bahwa warga negara Rusia dan perusahaan-perusahaan tersebut bersalah karena ikut campur dalam pemilihan di AS, hal itu mungkin tidak berarti sebuah kejahatan di Rusia.
"Kami di Rusia tidak dapat mengadili siapapun selama mereka tidak melanggar hukum Rusia. Beri kami permintaan resmi. Dan kita akan melihatnya," katanya.
Presiden AS Donald Trump sendiri telah menolak klaim bahwa kampanyenya berkolusi dengan Moskow, dan menambahkan bahwa jika hal itu tidak menimbulkan kejahatan.
"Mungkin mereka bahkan bukan orang Rusia. Mungkin mereka orang Ukraina, Tatar, Yahudi, hanya dengan kewarganegaraan Rusia. Bahkan itu perlu diperiksa," kata Putin kepada NBC seperti dikutip dari Independent, Minggu (11/3/2018).
CIA menyimpulkan bahwa Moskow mencampuri pemilihan presiden pada 2016 dengan membocorkan komunikasi Partai Demokrat yang dibajak dan membanjiri media sosial dengan informasi yang keliru.
Bulan lalu, FBI mendakwa 13 orang Rusia dan tiga perusahaan atas perannya apa yang diklaim sebagai aksi perang siber yang berbasis di kota Rusia St. Petersburg.
Tapi Putin mengatakan bahwa ia "tidak peduli" jika mereka orang Rusia.
"Memang kenapa kalau mereka orang Rusia? Ada 146 juta orang Rusia. Terus?" katanya.
"Mereka tidak mewakili kepentingan negara Rusia. Mungkin mereka memiliki kewarganegaraan ganda. Atau mungkin Green Card. Mungkin orang Amerika yang membayar mereka untuk pekerjaan ini. Bagaimana Anda tahu? Saya tidak tahu," imbuhnya.
Putin mengatakan bahwa bahkan jika penyelidikan FBI menemukan bahwa warga negara Rusia dan perusahaan-perusahaan tersebut bersalah karena ikut campur dalam pemilihan di AS, hal itu mungkin tidak berarti sebuah kejahatan di Rusia.
"Kami di Rusia tidak dapat mengadili siapapun selama mereka tidak melanggar hukum Rusia. Beri kami permintaan resmi. Dan kita akan melihatnya," katanya.
Presiden AS Donald Trump sendiri telah menolak klaim bahwa kampanyenya berkolusi dengan Moskow, dan menambahkan bahwa jika hal itu tidak menimbulkan kejahatan.
Credit sindonews.com
Tentara Israel Bersiap Hadapi Perang di Enam Front
TEL AVIV
- Tentara Israel dinyatakan sedang mempersiapkan diri berperang di lima
front berbeda, di samping dengan Iran. Hal itu diungkapkan oleh seorang
pejabat senior militer negara Zionis itu.
"Iran memicu banyak kegiatan teroris di Timur Tengah", ujar Wakil Kepala Staf tentara Israel, Aviv Kochavi, seperti dikutip dari Middle East Monitor, Sabtu (10/3/2018).
Kochavi menambahkan bahwa tentara Israel terus bertambah dan bersiap menghadapi konfrontasi militer di masa depan.
Berbicara pada upacara wisuda perwira angkatan laut, Kochavi mengatakan tentara Israel mengantisipasi perang di lima front. Meski begitu, ia tidak menyebutkan lima front yang dimaksud.
Sementara itu, Panglima Angkatan Laut Israel, Jenderal Eli Sharvit mengatakan, angkatan laut memiliki kemampuan untuk bekerja dalam kerahasiaan mutlak, di atas dan di bawah air yang memungkinkannya untuk memperluas cakupan operasi dengan cepat.
Tentara Israel baru-baru ini mengintensifkan pelatihan militer di perbatasan utara dengan Lebanon dan Suriah. Mereka juga melakukan hap serupa di perbatasan selatan dengan Jalur Gaza yang diduduki.
Israel juga mengadakan latihan militer gabungan dengan tentara Amerika Serikat (AS) pada wilayahnyanya minggu ini. Sekitar 2.500 tentara AS dan 2.000 orang Israel ikut serta dalam latihan tersebut, yang akan berlangsung selama satu minggu, kantor berita Sama mengatakan.
"Iran memicu banyak kegiatan teroris di Timur Tengah", ujar Wakil Kepala Staf tentara Israel, Aviv Kochavi, seperti dikutip dari Middle East Monitor, Sabtu (10/3/2018).
Kochavi menambahkan bahwa tentara Israel terus bertambah dan bersiap menghadapi konfrontasi militer di masa depan.
Berbicara pada upacara wisuda perwira angkatan laut, Kochavi mengatakan tentara Israel mengantisipasi perang di lima front. Meski begitu, ia tidak menyebutkan lima front yang dimaksud.
Sementara itu, Panglima Angkatan Laut Israel, Jenderal Eli Sharvit mengatakan, angkatan laut memiliki kemampuan untuk bekerja dalam kerahasiaan mutlak, di atas dan di bawah air yang memungkinkannya untuk memperluas cakupan operasi dengan cepat.
Tentara Israel baru-baru ini mengintensifkan pelatihan militer di perbatasan utara dengan Lebanon dan Suriah. Mereka juga melakukan hap serupa di perbatasan selatan dengan Jalur Gaza yang diduduki.
Israel juga mengadakan latihan militer gabungan dengan tentara Amerika Serikat (AS) pada wilayahnyanya minggu ini. Sekitar 2.500 tentara AS dan 2.000 orang Israel ikut serta dalam latihan tersebut, yang akan berlangsung selama satu minggu, kantor berita Sama mengatakan.
Credit sindonews.com
Jumat, 09 Maret 2018
NATO Gelar Latihan Artileri Terbesar sejak Perang Dingin
BERLIN - Pasukan militer dari 26 negara NATO termasuk Amerika Serikat (AS) menjalani latihan artileri terbesar sejak berakhirnya Perang Dingin. Latihan yang melibatkan sekitar 3.700 pasukan ini dipusatkan di Grafenwoehr, Jerman.
Latihan perang dengan nama “Dynamic Front 18” merupakan latihan gabungan tahunan untuk meningkatkan kemampuan NATO dalam bertindak bersama jika diserang musuh.
Dalam doktrin Pakta Pertahanan Atlantik (NATO), semua anggota berkewajiban untuk membantu sekutu manapun jika diserang musuh.
Tahun ini, jumlah pasukan yang dikerahkan dalam latihan hampir tiga kali lipat dari jumlah pasukan pada tahun lalu. Data ini dilansir surat kabar Stars and Stripes.
”Saya pikir semua orang menyadari pentingnya kesiapan, dan ini adalah latihan membangun kesiapan yang bagus,” kata wakil komandan pasukan AS-Eropa, Jenderal Timothy McGuire.
”Juga, unit menyadari seberapa banyak yang dapat kita lakukan di area pelatihan ini dan jenis pengalaman berkualitas yang Anda dapatkan saat bekerja sama di sini,” ujar McGuire, yang dilansir Jumat (9/3/2018).
Latihan artileri terbesar NATO ini dimulai sejak 23 Februari dan berakhir pada hari Sabtu (10/3/2018). Fokus latihan ini membekali tentara NATO dengan pengalaman artileri praktis dan komunikasi digital jika terjadi pertempuran nyata.
Angkatan Darat AS dalam sebuah pernyataan mengatakan, untuk pertama kalinya semua militer anggota NATO menggunakan perangkat lunak komunikasi digital dalam latihan kali ini. Perangkat yang dikenal dengan nama Artillery Systems Cooperation Activities (ASCA) itu saat ini digunakan oleh militer Prancis, Jerman, Italia, Turki dan AS.
”Sampai akhir 1990-an, tentara menyerukan tembakan artileri dengan radio, dan dibutuhkan waktu 10 sampai 15 menit untuk mendapatkan dukungan,” kata Antonio Aguto, yang memimpin Komando Pelatihan Angkatan Darat ke-7 AS. ”Sekarang kami melakukannya secara digital, dan ini menghemat banyak waktu.”
Manuver militer AS dan postur aliansi NATO-nya telah bergeser sejak 2014, ketika aneksasi Rusia terhadap Crimea dari Ukraina mengejutkan negara-negara Eropa.
Negara-negara NATO di Eropa Timur, terutama bekas Republik Soviet seperti negara-negara Baltik merasa paling terancam dengan militer Rusia. NATO sudah berkali-kali menegaskan siap untuk membela negara-negara Baltik jika diserang Moskow.
Credit sindonews.com
Pentagon Kecewa Putin Pamer Rudal Nuklir Tak Bisa Dicegat
WASHINGTON - Pejabat tinggi Pentagon menyatakan kekecewaannya atas pengumuman Presiden Rusia Vladimir Putin tentang rudal nuklir hipersonik baru Rusia yang diklaim tak bisa dicegat oleh sistem pertahanan udara manapun di dunia. Sikap pejabat pertahanan Amerika Serikat (AS) itu disampaikan di hadapan anggota parlemen.
”Saya pikir pernyataan yang dibuat oleh Presiden Rusia (Vladimir) Putin yang tidak mengherankan adalah mengecewakan,” kata Wakil Menteri Pertahanan AS untuk Kebijakan, John Rood.
“Meskipun kami telah menyadari perkembangan kemampuan Rusia dan mengamati sehubungan dengan beberapa perkembangan yang telah terjadi dalam kaitannya dengan program doktrin dan latihan Rusia, namun tetap mengecewakan untuk melihat bahwa presiden Federasi Rusia memilih fitur ini dengan cara yang dia lakukan,” ujarnya dalam sebuah diskusi tentang Pasukan Strategis AS dan Permintaan Anggaran Tahun 2019 dengan parlemen, kemarin.
Rood kecewa karena pengumuman dari Putin tentang kemampuan rudal nuklir terbaru Rusia terkesan akan digunakan untuk mengintimidasi AS dan sekutu-sekutunya.
Komandan Komando Strategis AS, Jenderal John Hyten, berpendapat serupa. ”Pernyataan Putin tidak mengejutkan dan hanya memperkuat komitmen Rusia untuk mengembangkan senjata yang dirancang untuk mengintimidasi dan memaksa AS berserta sekutu-sekutunya,” kata Hayten.
Pekan lalu Presiden Putin mengumumkan bahwa Rusia telah mengembangkan enam sistem senjata nuklir strategis baru, termasuk rudal jelajah antarbenua berekekuatan nuklir, sebuah kendaraan antarbenua dan kendaraan luncur hipersonik yang dapat bermanuver.
Putin menekankan bahwa Rusia berulang kali menawarkan kompromi ketika NATO mengerahkan pasukannya di dekat perbatasan Rusia dan tindakan AS yang menyebarkan sistem anti-rudal balistik. Namun, suara Moskow tak pernah didengar.
”Kemampuan tersebut jelas sudah dalam pembangunan untuk beberapa lama. Presiden Putin berbicara tentang kedewasaannya. Kemampuan (senjata-senjata) itu jelas bukan dikembangkan dalam beberapa bulan terakhir atau tahun lalu,” imbuh Rood, seperti dikutip Russia Today, semalam (8/3/2018).
Credit sindonews.com
Kalashnikov Rusia Bikin Tank Robot Pembunuh, Ini Wujudnya
MOSKOW
- Kalashnikov, perusahaan Rusia yang terkenal sebagai produsen senapan
“sejuta umat” AK-47, meluncurkan desain tank robot pembunuh.
Tank robot ini akan menambah koleksi senjata mengerikan militer Presiden Vladimir Putin.
Dalam rekaman video yang dirilis Kalashnikov, tank robot mendemonstrasikan kekuatannya dengan menghancurkan sebuah bangunan. Senjata ini diklaim layak diandalkan di medan perang.
Video itu dirilis beberapa hari setelah Presiden Putin mengumumkan bahwa Rusia memiliki rudal nuklir hipersonik yang tidak dapat dicegat sistem pertahanan udara manapun di dunia.
Demonstrasi kekuatan tank robot itu berlangsung di area militer di dekat Moskow. Tank seukuran mobil mini terlihat menerobos dinding bangunan yang dihancurkannya.
Senjata baru itu diberi nama Soratnik Kalashnikov, yang berarti pendamping. Tank robot ini bisa membuang ranjau dan membentengi pasukan dengan tembakan berbahaya.
Dalam uji coba peralatan militer tersebut, Kalashnikov juga menampilkan sepeda motor baru, kereta api dan senapan ringan yang disebut Vityaz.
Produsen senapan serbu AK-47 itu telah memasarkan berbagai senjata api ke 27 negara.
Tank robot ini akan menambah koleksi senjata mengerikan militer Presiden Vladimir Putin.
Dalam rekaman video yang dirilis Kalashnikov, tank robot mendemonstrasikan kekuatannya dengan menghancurkan sebuah bangunan. Senjata ini diklaim layak diandalkan di medan perang.
Video itu dirilis beberapa hari setelah Presiden Putin mengumumkan bahwa Rusia memiliki rudal nuklir hipersonik yang tidak dapat dicegat sistem pertahanan udara manapun di dunia.
Demonstrasi kekuatan tank robot itu berlangsung di area militer di dekat Moskow. Tank seukuran mobil mini terlihat menerobos dinding bangunan yang dihancurkannya.
Senjata baru itu diberi nama Soratnik Kalashnikov, yang berarti pendamping. Tank robot ini bisa membuang ranjau dan membentengi pasukan dengan tembakan berbahaya.
Dalam uji coba peralatan militer tersebut, Kalashnikov juga menampilkan sepeda motor baru, kereta api dan senapan ringan yang disebut Vityaz.
Produsen senapan serbu AK-47 itu telah memasarkan berbagai senjata api ke 27 negara.
Credit sindonews.com
Australia Enggan Negosiasi dengan Indonesia soal Batas Wilayah
CANBERRA
- Pemerintah Perdana Menteri Malcom Turnbull enggan melakukan negosiasi
ulang soal batas wilayah maritim dengan Indonesia. Padahal, Indonesia
berharap wilayah batas laut dinegosiasikan ulang setelah Australia dan
Timor Leste mencapai kesepakatan batas wilayah secara permanen.
Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop mengatakan negosiasi ulang batas wilayah maritim dengan pihak Jakarta tak perlu.
”Kami memiliki pemahaman yang matang tentang batas-batas dengan Indonesia yang telah melayani kedua negara dengan baik selama beberapa dekade,” katanya kepada Fairfax Media, pada hari Kamis (8/3/2018).
”Selama konsiliasi dengan Timor Leste, kami telah mempertimbangkan kepentingan Indonesia dan telah memberi penjelasan kepada Indonesia mengenai persyaratan perjanjian antara Australia dan Timor Leste,” ujar Bishop.
Sebelumnya, Sekretaris Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri Indonesia Damos Dumoli Agusman mengatakan perjanjian batas wilayah Indonesia dan Australia bisa dibicarakan ulang. Alasannya, kesepakatan batas wilayah Australia dan Timor Leste berkonsekuensi terhadap perubahan batas wilayah dengan Indonesia.
“Perjanjian Perth tidak dapat berlaku seperti sekarang, antara lain yang mencakup wilayah yang sekarang milik TL (Timor Leste) dan objek konsiliasi,” katanya kepada Fairfax Media.
Perjanjian Perth disepakati pada tahun 1997 antara Australia dan Indonesia—meskipun belum diratifikasi—dan menetapkan sebagian besar batas maritim kedua negara di titik median yang disepakati kedua negara.
Perjanjian itu membuat hak penangkapan ikan di Indonesia meluas lebih jauh ke selatan daripada hak dalam perjanjian tahun 1972. Hak untuk menjelajahi dasar laut yang diyakini kaya minyak dan gas juga lebih meluas.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) dijadwalkan melakukan pertemuan bilateral setengah jam dengan Perdana Menteri Malcolm Turnbull pada pertemuan puncak ASEAN-Australia di Sydney pada 17-18 Maret 2018. Namun, belum jelas apakah pertemuan kedua pemimpin ini akan membahas masalah batas maritim kedua negara atau tidak.
Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop mengatakan negosiasi ulang batas wilayah maritim dengan pihak Jakarta tak perlu.
”Kami memiliki pemahaman yang matang tentang batas-batas dengan Indonesia yang telah melayani kedua negara dengan baik selama beberapa dekade,” katanya kepada Fairfax Media, pada hari Kamis (8/3/2018).
”Selama konsiliasi dengan Timor Leste, kami telah mempertimbangkan kepentingan Indonesia dan telah memberi penjelasan kepada Indonesia mengenai persyaratan perjanjian antara Australia dan Timor Leste,” ujar Bishop.
Sebelumnya, Sekretaris Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri Indonesia Damos Dumoli Agusman mengatakan perjanjian batas wilayah Indonesia dan Australia bisa dibicarakan ulang. Alasannya, kesepakatan batas wilayah Australia dan Timor Leste berkonsekuensi terhadap perubahan batas wilayah dengan Indonesia.
“Perjanjian Perth tidak dapat berlaku seperti sekarang, antara lain yang mencakup wilayah yang sekarang milik TL (Timor Leste) dan objek konsiliasi,” katanya kepada Fairfax Media.
Perjanjian Perth disepakati pada tahun 1997 antara Australia dan Indonesia—meskipun belum diratifikasi—dan menetapkan sebagian besar batas maritim kedua negara di titik median yang disepakati kedua negara.
Perjanjian itu membuat hak penangkapan ikan di Indonesia meluas lebih jauh ke selatan daripada hak dalam perjanjian tahun 1972. Hak untuk menjelajahi dasar laut yang diyakini kaya minyak dan gas juga lebih meluas.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) dijadwalkan melakukan pertemuan bilateral setengah jam dengan Perdana Menteri Malcolm Turnbull pada pertemuan puncak ASEAN-Australia di Sydney pada 17-18 Maret 2018. Namun, belum jelas apakah pertemuan kedua pemimpin ini akan membahas masalah batas maritim kedua negara atau tidak.
Credit sindonews.com
Salah Manuver, Penyebab Tabrakan Kapal Perang Perenggut 10 Pelaut AS
SINGAPURA
- Tabrakan antara kapal perang Amerika Serikat (AS) USS John S McCain
dengan kapal tanker di perairan Singapura Agustus lalu disebabkan oleh
kekeliruan manuver dari awak kapal AS. Demikian hasil penyelidikan yang
diumumkan pihak berwenang Singapura, hari Kamis (8/3/2018).
Tabrakan pada 21 Agustus 2017 di timur Selat Malaka itu menewaskan sepuluh pelaut Washington. Kapal komersial yang bertabrakan dengan USS John S McCain (DDG-56)—kapal perang jenis perusak dengan senjata rudal yang dipandu—adalah kapal tanker berbendera Liberia.
Biro Investigasi Keselamatan Transportasi Kementerian Transportasi Singapura (TSIB) secara resmi merilis hasil penyelidikannya. ”Kapal perang Amerika tiba-tiba berbelok ke kiri di jalur (kapal tanker MC Alnic) karena serangkaian salah langkah yang terjadi setelah kontrol propulsi dipindahkan,” bunyi hasil investigasi biro tersebut.
Dalam penyelidikan juga terungkap bahwa beberapa pelaut AS yang bertugas di kapal perang USS John S McCain merupakan kru yang pernah ditugaskan dari kapal perang lain dengan sistem kontrol kemudi yang berbeda secara signifikan.
”Perbedaan ini tidak diimbangi. Ketidakmampuan dalam pelatihan dan pengenalan sebelum alokasi tugas mungkin telah berkontribusi terhadap insiden kapal USS John S McCain,” lanjut pengumuman hasil penyelidikan.
Benturan terjadi dalam waktu tiga menit yang secara tiba-tiba dilakukan oleh kapal perang Pentagon tersebut.”Tindakan yang diambil oleh awak kapal tanker tidak cukup untuk menghindari tabrakan,” imbuh pengumuman biro tersebut, yang dikutip Channel News Asia.
Angkatan Laut AS pada November lalu juga mengumumkan hasil penyelidikan internal terkait insiden mematikan itu. Kesimpulannya sama, yakni tabrakan disebabkan oleh kesalahan navigasi yang dilakukan oleh awak kapal perang USS John S McCain.
Kecelakaan yang terjadi di perairan Singapura bulan Agustus lalu itu hanya berselang dua bulan setelah kapal perang AS USS Fitzgerald mengalami insiden serupa di dekat Tokyo, Jepang. Tabrakan yang menewaskan tujuh pelaut AS ini juga disebabkan oleh kesalahan kru kapal perang AS.
Laporan hasil investigasi otoritas berwenang Singapura setebal 35 halaman. Otoritas tersebut tidak bermaksud menyalahkan organisasi atau individu manapun atas kecelakaan mematikan itu. Namun, penyelidikan diperlukan untuk mengungkap penyebab insiden.
Tabrakan pada 21 Agustus 2017 di timur Selat Malaka itu menewaskan sepuluh pelaut Washington. Kapal komersial yang bertabrakan dengan USS John S McCain (DDG-56)—kapal perang jenis perusak dengan senjata rudal yang dipandu—adalah kapal tanker berbendera Liberia.
Biro Investigasi Keselamatan Transportasi Kementerian Transportasi Singapura (TSIB) secara resmi merilis hasil penyelidikannya. ”Kapal perang Amerika tiba-tiba berbelok ke kiri di jalur (kapal tanker MC Alnic) karena serangkaian salah langkah yang terjadi setelah kontrol propulsi dipindahkan,” bunyi hasil investigasi biro tersebut.
Dalam penyelidikan juga terungkap bahwa beberapa pelaut AS yang bertugas di kapal perang USS John S McCain merupakan kru yang pernah ditugaskan dari kapal perang lain dengan sistem kontrol kemudi yang berbeda secara signifikan.
”Perbedaan ini tidak diimbangi. Ketidakmampuan dalam pelatihan dan pengenalan sebelum alokasi tugas mungkin telah berkontribusi terhadap insiden kapal USS John S McCain,” lanjut pengumuman hasil penyelidikan.
Benturan terjadi dalam waktu tiga menit yang secara tiba-tiba dilakukan oleh kapal perang Pentagon tersebut.”Tindakan yang diambil oleh awak kapal tanker tidak cukup untuk menghindari tabrakan,” imbuh pengumuman biro tersebut, yang dikutip Channel News Asia.
Angkatan Laut AS pada November lalu juga mengumumkan hasil penyelidikan internal terkait insiden mematikan itu. Kesimpulannya sama, yakni tabrakan disebabkan oleh kesalahan navigasi yang dilakukan oleh awak kapal perang USS John S McCain.
Kecelakaan yang terjadi di perairan Singapura bulan Agustus lalu itu hanya berselang dua bulan setelah kapal perang AS USS Fitzgerald mengalami insiden serupa di dekat Tokyo, Jepang. Tabrakan yang menewaskan tujuh pelaut AS ini juga disebabkan oleh kesalahan kru kapal perang AS.
Laporan hasil investigasi otoritas berwenang Singapura setebal 35 halaman. Otoritas tersebut tidak bermaksud menyalahkan organisasi atau individu manapun atas kecelakaan mematikan itu. Namun, penyelidikan diperlukan untuk mengungkap penyebab insiden.
Credit sindonews.com
Presiden Ceko diambil sumpah untuk periode kedua
Milos Zeman (REUTERS)
Praha (CB) - Presiden terpilih Ceko, Milos Zeman, pada
Kamis sore diambil sumpahnya untuk menjalani jabatan sebagai pemimpin
negara itu untuk periode kedua.
Pengambilan sumpah berlangsung di Aula Vladislav Istana Praha.
Saat menyampaikan pidato peresmiannya sebagai presiden, Zeman mengatakan ia ingin memajukan kewarganegaraan yang aktif pada masa kedua jabatannya.
Ia meminta agar elemen-elemen demokrasi langsung diperkenalkan, terutama terkait dengan pemilihan langsung wali kota dan gubernur.
Zeman juga meminta agar rakyat berpartisipasi secara aktif dalam menangani masalah-masalah masyarakat.
Dalam masa jabatan sebelumnya, Zeman dikritik atas sejumlah pernyataan kontroversial, termasuk dengan mengeluarkan kata-kata vulgar, soal pemilihan para pembantunya, upayanya untuk "menghukum" orang-orang yang mengkritiknya serta pernyataan soal apa yang disebutnya sebagai "memanfaatkan Konstitusi Republik Ceko secara kreatif.
Ia juga dihujani kritik karena dianggap memecah belah masyarakat dan beberapa kalangan memperkirakan Zeman akan menjadi lebih radikal dalam masa jabatan kedua.
Zeman terpilih sebagai Presiden Republik Ceko pada Januari 2013.
Ia merupakan presiden Ceko pertama dalam sejarah yang dipilih secara langsung.
Pada Januari 2018, Zeman mengalahkan saingannya, mantan kepala akademi ilmu pengetahuan Jiri Drahos, dalam putaran kedua pemilihan presiden sehingga ia dapat tetap memegang jabatan sebagai pemimpin negara itu.
Pengambilan sumpah berlangsung di Aula Vladislav Istana Praha.
Saat menyampaikan pidato peresmiannya sebagai presiden, Zeman mengatakan ia ingin memajukan kewarganegaraan yang aktif pada masa kedua jabatannya.
Ia meminta agar elemen-elemen demokrasi langsung diperkenalkan, terutama terkait dengan pemilihan langsung wali kota dan gubernur.
Zeman juga meminta agar rakyat berpartisipasi secara aktif dalam menangani masalah-masalah masyarakat.
Dalam masa jabatan sebelumnya, Zeman dikritik atas sejumlah pernyataan kontroversial, termasuk dengan mengeluarkan kata-kata vulgar, soal pemilihan para pembantunya, upayanya untuk "menghukum" orang-orang yang mengkritiknya serta pernyataan soal apa yang disebutnya sebagai "memanfaatkan Konstitusi Republik Ceko secara kreatif.
Ia juga dihujani kritik karena dianggap memecah belah masyarakat dan beberapa kalangan memperkirakan Zeman akan menjadi lebih radikal dalam masa jabatan kedua.
Zeman terpilih sebagai Presiden Republik Ceko pada Januari 2013.
Ia merupakan presiden Ceko pertama dalam sejarah yang dipilih secara langsung.
Pada Januari 2018, Zeman mengalahkan saingannya, mantan kepala akademi ilmu pengetahuan Jiri Drahos, dalam putaran kedua pemilihan presiden sehingga ia dapat tetap memegang jabatan sebagai pemimpin negara itu.
Credit antaranews.com
Israel dan AS gelar pelatihan militer bersama di Israel
Tentara Israel berlari saat bentrok
dengan warga Palestina dalam protes terhadap keputusan Presiden Amerika
Serikat Donald Trump untuk mengakui Yerusalem sebagai ibukota Israel, di
kote Bethlehem Tepi Barat, Rabu (20/12/2017). (REUTERS/Mussa Qawasma)
Jerusalem (CB) - Para pejabat militer Amerika Serikat dan
Israel mengatakan, Kamis, mereka telah memulai pelatihan militer bersama
selama satu bulan, yang menyimulasikan serangan militer terhadap
Israel.
Pelatihan bersama yang disebut dengan "Juniper Cobra 2018" itu diluncurkan pada Minggu, kata seorang juru bicara militer dan menambahkan bahwa pelatihan itu merupakan yang terbesar.
Pelatihan yang digelar dalam dua tahun sekali itu melibatkan militer Israel dan Komando Eropa Amerika Serikat (USEUCOM).
Sebagai bagian dari pelatihan, sekitar 2.500 anggota pasukan AS yang secara berkala ditempatkan di Eropa dikerahkan di Israel. Israel sendiri mengerahkan sekitar 2.000 pasukan Pertahanan Udara, unit logistik, pasukan medis serta unit-unit lainnya pada Angkatan Bersenjata Israel (IDF).
"Selama lebih dari empat pekan, mereka akan berlatih bersama, kita juga akan melakukan hal yang sama jika krisis terjadi. Ini bukan sekedar pelatihan," kata Brigadir Jendral Zvika Haimovic, komandan pertahanan udara Israel, kepada para wartawan pada Kamis, seperti dilansir Xinhua.
Pelatihan itu menyimulasikan sebuah skenario Israel sedang diserang di beberapa garis depan, termasuk dengan peluru-peluru kendali balistik terarah dari Iran.
Dua kapal AS sudah tiba di Israel untuk mengambil bagian dalam pelatihan bersama. Pada Selasa, dua kapal USS Iwo Jima mengambil posisi di perairan Israel.
Pada Kamis, kapal komando dan pengendali Mount Whitney merapat di pelabuhan Haifa, kata juru bicara. Di kapal itu, ada lebih dari 500 personel pria dan wanita, yang setengahnya ditugaskan dari komando senior armada keenam AS.
Kegiatan itu merupakan pelatihan Cobra kesembilan yang telah berlangsung.
Sebuah catatan militer mengatakan bahwa para peserta pelatihan secara bersama-sama menjalankan simulasi komputer berupa berbagai skenario ancaman roket di daerah-daerah berbeda.
Simulasi termasuk uji coba sistem antirudal balistik Arrow, sistem antiroket Iron Dome, sistem pencegat jarak menengah rudal Patriot serta David`s Sling, yang dirancang untuk mencegat rudal jarang menengah dari milisi Hisbullah Lebanon di selatan dan mulai dioperasikan pada April 2017.
Pelatihan bersama yang disebut dengan "Juniper Cobra 2018" itu diluncurkan pada Minggu, kata seorang juru bicara militer dan menambahkan bahwa pelatihan itu merupakan yang terbesar.
Pelatihan yang digelar dalam dua tahun sekali itu melibatkan militer Israel dan Komando Eropa Amerika Serikat (USEUCOM).
Sebagai bagian dari pelatihan, sekitar 2.500 anggota pasukan AS yang secara berkala ditempatkan di Eropa dikerahkan di Israel. Israel sendiri mengerahkan sekitar 2.000 pasukan Pertahanan Udara, unit logistik, pasukan medis serta unit-unit lainnya pada Angkatan Bersenjata Israel (IDF).
"Selama lebih dari empat pekan, mereka akan berlatih bersama, kita juga akan melakukan hal yang sama jika krisis terjadi. Ini bukan sekedar pelatihan," kata Brigadir Jendral Zvika Haimovic, komandan pertahanan udara Israel, kepada para wartawan pada Kamis, seperti dilansir Xinhua.
Pelatihan itu menyimulasikan sebuah skenario Israel sedang diserang di beberapa garis depan, termasuk dengan peluru-peluru kendali balistik terarah dari Iran.
Dua kapal AS sudah tiba di Israel untuk mengambil bagian dalam pelatihan bersama. Pada Selasa, dua kapal USS Iwo Jima mengambil posisi di perairan Israel.
Pada Kamis, kapal komando dan pengendali Mount Whitney merapat di pelabuhan Haifa, kata juru bicara. Di kapal itu, ada lebih dari 500 personel pria dan wanita, yang setengahnya ditugaskan dari komando senior armada keenam AS.
Kegiatan itu merupakan pelatihan Cobra kesembilan yang telah berlangsung.
Sebuah catatan militer mengatakan bahwa para peserta pelatihan secara bersama-sama menjalankan simulasi komputer berupa berbagai skenario ancaman roket di daerah-daerah berbeda.
Simulasi termasuk uji coba sistem antirudal balistik Arrow, sistem antiroket Iron Dome, sistem pencegat jarak menengah rudal Patriot serta David`s Sling, yang dirancang untuk mencegat rudal jarang menengah dari milisi Hisbullah Lebanon di selatan dan mulai dioperasikan pada April 2017.
Credit antaranews.com
Gerilyawan tembaki warga sipil yang berusaha tinggalkan Ghouta Timur
Anggota Pertahanan Sipil Suriah menolong
perempuan yang tidak sadarkan diri dari sebuah tempat perlindungan di
kota Douma yang terkepung di bagian timur Ghouta, Damaskus, Suriah,
Kamis (22/2/2018). (REUTERS/BASSAM KHABIEH)
Damaskus, Suriah (CB) - Gerilyawan bersenjata menembaki
koridor kemanusiaan kedua yang dibuat pada Kamis (8/3), untuk mencegah
warga sipil meninggalkan daerah yang dikuasai gerilyawan di Ghouta
Timur, pinggir Ibu Kota Suriah, Damaskus, kata Media perang.
Sayap media militer Suriah tersebut mengatakan gerilyawan menembaki koridor di antara Kota Kecil Mlaiha dan Daerah Jisreen, yang dikuasai gerilyawan, di Ghouta Timur.
Sementara itu, Kementerian Pertahanan Rusia --yang dikutip media setempat-- mengatakan tiga mobil terbakar ketika gerilawan menembaki rombongan yang membawa 300 orang ke arah koridor kemanusiaan di Mlaiha.
Serangan tersebut jelas telah menghalangi warga sipil pergi, sebab tak seorang pun melewati koridor kemanusiaan itu pada Kamis.
Pemerintah Suriah pada Kamis mempersiapkan koridor kemanusiaan kedua, setelah 10 hari upaya yang gagal untuk menerima warga sipil dari perlintasan yang pertama dirancang di Daerah Wafidin di Damaskus.
Pengungsian warga sipil dari daerah yang dikuasai gerilyawan di Ghouta Timur adalah bagian dasar dari jeda kemanusiaan setiap hari yang didudukung rusia, kata Xinhua --yang dipantau Antara di Jakarta, Jumat pagi. Sejauh ini, hanya sedikit warga sipil telah diungsikan dari Ghouta Timur.
Pemerintah Suriah menuduh gerilyawan menghalangi warga sipil untuk pergi.
Militer Suriah telah merebut 52 persen wilayah Ghouta Timur dalam beberapa hari belakangan, sebagai bagian dari serangan besar yang dilancarkan untuk mengusir gerilyawan dari daerah itu.
Berbagai lembaga kemanusiaan PBB telah menyuarakan kekhawatiran mengenai situasi kemanusiaan yang memburuk di Ghouta Timur, tempat para pegiat mengatakan lebih dari 800 orang telah tewas sejak akhir bulan lalu akibat pemboman yang meningkat dan pertempuran antara prajurit pemerintah dan gerilyawan.
Sayap media militer Suriah tersebut mengatakan gerilyawan menembaki koridor di antara Kota Kecil Mlaiha dan Daerah Jisreen, yang dikuasai gerilyawan, di Ghouta Timur.
Sementara itu, Kementerian Pertahanan Rusia --yang dikutip media setempat-- mengatakan tiga mobil terbakar ketika gerilawan menembaki rombongan yang membawa 300 orang ke arah koridor kemanusiaan di Mlaiha.
Serangan tersebut jelas telah menghalangi warga sipil pergi, sebab tak seorang pun melewati koridor kemanusiaan itu pada Kamis.
Pemerintah Suriah pada Kamis mempersiapkan koridor kemanusiaan kedua, setelah 10 hari upaya yang gagal untuk menerima warga sipil dari perlintasan yang pertama dirancang di Daerah Wafidin di Damaskus.
Pengungsian warga sipil dari daerah yang dikuasai gerilyawan di Ghouta Timur adalah bagian dasar dari jeda kemanusiaan setiap hari yang didudukung rusia, kata Xinhua --yang dipantau Antara di Jakarta, Jumat pagi. Sejauh ini, hanya sedikit warga sipil telah diungsikan dari Ghouta Timur.
Pemerintah Suriah menuduh gerilyawan menghalangi warga sipil untuk pergi.
Militer Suriah telah merebut 52 persen wilayah Ghouta Timur dalam beberapa hari belakangan, sebagai bagian dari serangan besar yang dilancarkan untuk mengusir gerilyawan dari daerah itu.
Berbagai lembaga kemanusiaan PBB telah menyuarakan kekhawatiran mengenai situasi kemanusiaan yang memburuk di Ghouta Timur, tempat para pegiat mengatakan lebih dari 800 orang telah tewas sejak akhir bulan lalu akibat pemboman yang meningkat dan pertempuran antara prajurit pemerintah dan gerilyawan.
Credit antaranews.com
Turki buru 121 tersangka yang terkait upaya kudeta gagal 2016
Warga menyerbu kendaraan militer saat terjadi percobaan kudeta di Ankara, Turki, Sabtu (16/7/2016). (REUTERS/Tumay Berkin)
Istanbul, Turki (CB) - Turki pada Kamis (8/3) melancarkan
operasi baru untuk memburu 121 orang yang dicurigai memiliki hubungan
dengan jaringan telarang karena menjadi otak upaya kudeta yang gagal
pada 2016, kata media setempat.
Operasi dilancarkan secara serentak di 29 provinsi dan 33 tersangka telah ditahan sejauh ini berdasarkan surat penangkapan yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Jaksa Penuntut Umum di Istanbul, kata kantor berita milik negara Anadolu.
Di antara orang yang ditangkap adalah Fatmanur Gulen, kemenakan perempuan Fethullah Gulen, pemimpin jaringan Gulen yang tinggal di Amerika Serikat, kata Xinhua --yang dipantau Antara di Jakarta, Jumat pagi. Selain Fatmanur Gulen, juga ada Belkis Nur Tetik, saudari ipar Adil Oksuz, tersangka otak upaya kudeta yang gagal tersebut, kata Anadolu.
Turki menuduh jaringan Gulen atas kudeta itu pada Juli 2016, yang menewaskan 250 orang dan melukai hampir 2.200 orang, dan telah mendorong ekstradisi Gulen.
Lebih dari 150.000 orang telah dipecat atau diskors dari posisi mereka sementara lebih dari 55.000 orang lagi ditangkap dalam penyelidikan yang sedang berlangsung, kata laporan pers.
Operasi dilancarkan secara serentak di 29 provinsi dan 33 tersangka telah ditahan sejauh ini berdasarkan surat penangkapan yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Jaksa Penuntut Umum di Istanbul, kata kantor berita milik negara Anadolu.
Di antara orang yang ditangkap adalah Fatmanur Gulen, kemenakan perempuan Fethullah Gulen, pemimpin jaringan Gulen yang tinggal di Amerika Serikat, kata Xinhua --yang dipantau Antara di Jakarta, Jumat pagi. Selain Fatmanur Gulen, juga ada Belkis Nur Tetik, saudari ipar Adil Oksuz, tersangka otak upaya kudeta yang gagal tersebut, kata Anadolu.
Turki menuduh jaringan Gulen atas kudeta itu pada Juli 2016, yang menewaskan 250 orang dan melukai hampir 2.200 orang, dan telah mendorong ekstradisi Gulen.
Lebih dari 150.000 orang telah dipecat atau diskors dari posisi mereka sementara lebih dari 55.000 orang lagi ditangkap dalam penyelidikan yang sedang berlangsung, kata laporan pers.
Credit antaranews.com
Kepala HAM PBB serukan pembentukan panel kejahatan Myanmar
Arsip Foto. Komisioner Tinggi Hak Asasi
Manusia PBB Zeid Ra'ad al-Hussein saat berbicara dalam konferensi pers
di kantor pusat PBB di Jenewa, Swiss, Senin (1/5/2017). (REUTERS/Pierre
Albouy )
Jenewa (CB) - Kepala Hak Asasi Manusia Perserikatan
Bangsa-Bangsa Zeid Ra’ad Al Hussein pada Rabu (7/3) menyerukan
pembentukan badan baru yang bertugas menyiapkan dakwaan pidana atas
kekejaman yang terjadi di Myanmar, setelah panel serupa dibuat untuk
konflik Suriah.
Dewan Hak Asasi Manusia PBB yang berbasis di Jenewa menggelar beberapa penyelidikan dan misi pencarian fakta di tempat-tempat bergolak, termasuk penyelidikan aktif di Myanmar.
Namun, beberapa orang menyatakan keprihatinan mengenai pembatasan-pembatasan dalam penyelidikan tersebut, yang fokus pada pengumpulan bukti dalam kisaran luas berkenaan dengan dugaan kejahatan ketimbang menghimpun kasus-kasus legal spesifik terhadap individu yang bisa dibawa ke pengadilan.
Dalam kasus Suriah, Majelis Umum PBB pada 2016 memutuskan pembentukan "mekanisme independen dan tidak memihak" untuk menyiapkan berkas-berkas penuntutan.
Zeid mengungkapkan badan serupa dibutuhkan untuk Myanmar, yang menurut pejabat senior PBB itu merupakan tempat militer terus melakukan operasi penindakan keras terhadap kelompok etnis muslim Rohingya yang setara dengan "pembersihan etnis."
Dia mengimbau dewan hak asasi manusia "meminta Majelis Umum untuk membentuk mekanisme independen dan tidak memihak yang baru guna mempersiapkan dan mempercepat proses pidana di pengadilan.
Dalam laporan tahunannya kepada dewan tersebut, Zeid mengemukakan kembali kekhawatiran bahwa "tindakan genosida mungkin terjadi di tanah air Rohingya di negara bagian Rakhine.
Sekitar 700.000 warga Rohingya telah melarikan diri menyeberangi perbatasan menuju ke Bangladesh sejak operasi penindakan keras diluncurkan di Rakhine pada Agustus, demikian siaran kantor berita AFP.
Dewan Hak Asasi Manusia PBB yang berbasis di Jenewa menggelar beberapa penyelidikan dan misi pencarian fakta di tempat-tempat bergolak, termasuk penyelidikan aktif di Myanmar.
Namun, beberapa orang menyatakan keprihatinan mengenai pembatasan-pembatasan dalam penyelidikan tersebut, yang fokus pada pengumpulan bukti dalam kisaran luas berkenaan dengan dugaan kejahatan ketimbang menghimpun kasus-kasus legal spesifik terhadap individu yang bisa dibawa ke pengadilan.
Dalam kasus Suriah, Majelis Umum PBB pada 2016 memutuskan pembentukan "mekanisme independen dan tidak memihak" untuk menyiapkan berkas-berkas penuntutan.
Zeid mengungkapkan badan serupa dibutuhkan untuk Myanmar, yang menurut pejabat senior PBB itu merupakan tempat militer terus melakukan operasi penindakan keras terhadap kelompok etnis muslim Rohingya yang setara dengan "pembersihan etnis."
Dia mengimbau dewan hak asasi manusia "meminta Majelis Umum untuk membentuk mekanisme independen dan tidak memihak yang baru guna mempersiapkan dan mempercepat proses pidana di pengadilan.
Dalam laporan tahunannya kepada dewan tersebut, Zeid mengemukakan kembali kekhawatiran bahwa "tindakan genosida mungkin terjadi di tanah air Rohingya di negara bagian Rakhine.
Sekitar 700.000 warga Rohingya telah melarikan diri menyeberangi perbatasan menuju ke Bangladesh sejak operasi penindakan keras diluncurkan di Rakhine pada Agustus, demikian siaran kantor berita AFP.
Credit antaranews.com
Kamis, 08 Maret 2018
Kapal Perang Cina dan India Beradu Pengaruh di Maladewa
CB, Jakarta - Kapal Angkatan Laut Cina,
yang memasuki Samudra India untuk pertama kalinya dalam empat tahun
terakhir, kemungkinan bertujuan mencegah intervensi India di Maladewa.
Ini terjadi setelah Presiden Maladewa, Abdulla Yameen, menyatakan negara
itu berstatus darurat.
Sejumlah analis keamanan mengatakan kepada Reuters pada Rabu, 7 Maret 2018, Beijing tampaknya memberi sinyalemen tidak akan membiarkan adanya keterlibatan asing dalam krisis politik di Maladewa. Pada saat yang sama, kehadiran kapal Cina itu juga untuk menguatkan kehadiran Beijing di wilayah timur samudra India.
Petugas kepolisian Maladewa menahan seorang pengunjuk rasa yang menuntut pembebasan tahanan politik dalam sebuah demonstrasi di Male, Maldives, 2 Februari 2018. (AP Photo/Mohamed Sharuhaan)
Kementerian Pertahanan Cina mengatakan keberadaan kapal perangnya di
Samudra India untuk melakukan latihan rutin. Kapal laut itu bukan
ditujukan sebagai pihak ketiga dalam kegaduhan politik Maladewa saat
ini.
Sedangkan Kementerian Luar Negeri Cina mengatakan pihaknya memantau ketat setiap peristiwa yang terjadi di Maladewa dan telah meminta pemerintah Maladewa melindungi kepentingan-kepentingan Cina di sana.
Sumber di Angkatan Laut Cina mengkonfirmasi kapal laut Cina sudah memasuki wilayah Samudra India, tetapi jaraknya masih ribuan mill dari Maladewa.
Saat dikonfirmasi mengenai keberadaan kapal Angkatan Laut Cina tersebut, Kementerian Pertahanan India enggan memberikan komentar. India secara tradisional adalah pemain terbesar di negara kepulauan Maladewa.
Namun keberadaan negara itu mendapat perlawanan dari kubu oposisi Maladewa. Para pemimpin kelompok-kelompok oposisi di Maladewa pada bulan lalu mengerahkan kekerasan untuk melawan Presiden Yameen dan menghidupkan kembali demokrasi.
Sejumlah analis keamanan mengatakan kepada Reuters pada Rabu, 7 Maret 2018, Beijing tampaknya memberi sinyalemen tidak akan membiarkan adanya keterlibatan asing dalam krisis politik di Maladewa. Pada saat yang sama, kehadiran kapal Cina itu juga untuk menguatkan kehadiran Beijing di wilayah timur samudra India.
Petugas kepolisian Maladewa menahan seorang pengunjuk rasa yang menuntut pembebasan tahanan politik dalam sebuah demonstrasi di Male, Maldives, 2 Februari 2018. (AP Photo/Mohamed Sharuhaan)
Sedangkan Kementerian Luar Negeri Cina mengatakan pihaknya memantau ketat setiap peristiwa yang terjadi di Maladewa dan telah meminta pemerintah Maladewa melindungi kepentingan-kepentingan Cina di sana.
Sumber di Angkatan Laut Cina mengkonfirmasi kapal laut Cina sudah memasuki wilayah Samudra India, tetapi jaraknya masih ribuan mill dari Maladewa.
Saat dikonfirmasi mengenai keberadaan kapal Angkatan Laut Cina tersebut, Kementerian Pertahanan India enggan memberikan komentar. India secara tradisional adalah pemain terbesar di negara kepulauan Maladewa.
Namun keberadaan negara itu mendapat perlawanan dari kubu oposisi Maladewa. Para pemimpin kelompok-kelompok oposisi di Maladewa pada bulan lalu mengerahkan kekerasan untuk melawan Presiden Yameen dan menghidupkan kembali demokrasi.
Credit TEMPO.CO
Amerika Versus Cina di Afrika, Berebut Apa?
CB, Washington -- Amerika Serikat dan Cina bersaing tidak hanya di Laut Cina Selatan namun hingga ke kawasan Afrika seperti Djibouti.
Jenderal Marinir, Thomas Waldhauser, yang mengepalai pasukan AS di Afrika mengatakan jika Cina menerapkan pembatasan penggunaan pelabuhan Doraleh Container Terminal, maka ini akan berdampak pada kegiatan suplai logistik ke pangkalan militer AS di sana. Termasuk untuk pengisian bahan bakar untuk kapal perang.
"Jika Cina mengambil alih pelabuhan itu, maka konsekuensinya bisa signifikan," kata Waldhauser saat rapat kerja dengan Komisi Pertahanan DPR AS, seperti dilansir Reuters, Rabu, 7 Maret 2018.
Djibouti memiliki satu pangkalan militer AS dengan 4000 prajurit,
termasuk pasukan khusus. Pangkalan ini menjadi pusat operasi untuk
operasi militer di Yaman dan Somalia.
Presiden Donald Trump dan Presiden Cina Xi Jinping, saat acara bertemu dengan pemimpin bisnis di Beijing, Cina, 9 November 2017. REUTERS/Damir Sagolj
"Ada indikasi Cina akan membangun lebih banyak fasilitas tambahan di kawasan Timur Afrika. Jadi, Djibouti menjadi yang pertama -- akan ada banyak pangkalan," kata Waldhauser.
Ditanya soal ini di Beijing, Cina, juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina mengatakan dia belum tahun mengenai perkembangan pelabuhan di Djibouti. Namun, kerja sama Cina dengan negara-negara Afrika tidak ditujukan untuk meminggirkan pihak ketiga atau menyasarnya.
"Kami berharap AS bisa memandang perkembangan Cina secara obyektif dan adil dan kerja sama Cina - Afrika," kata dia dalam jumpa pers rutin.
Saat ini, kawasan Afrika, yang dikenal kaya dengan berbagai sumber daya alam seperti mineral dan tambang, sedang menerima berbagai investasi skala besar dari Cina untuk meningkatkan hubungan dagang.
Waldhauser mengatakan Amerika tidak bakal bisa menandingi skala investasi Cina di benua Afrika seperti membangun shopping mal, gedung pemerintahan dan stadion bola. "Kita tidak akan pernah bisa mengalahkan jumlah investasi Cina," kata Waldhauser.
Jenderal Marinir, Thomas Waldhauser, yang mengepalai pasukan AS di Afrika mengatakan jika Cina menerapkan pembatasan penggunaan pelabuhan Doraleh Container Terminal, maka ini akan berdampak pada kegiatan suplai logistik ke pangkalan militer AS di sana. Termasuk untuk pengisian bahan bakar untuk kapal perang.
"Jika Cina mengambil alih pelabuhan itu, maka konsekuensinya bisa signifikan," kata Waldhauser saat rapat kerja dengan Komisi Pertahanan DPR AS, seperti dilansir Reuters, Rabu, 7 Maret 2018.
Presiden Donald Trump dan Presiden Cina Xi Jinping, saat acara bertemu dengan pemimpin bisnis di Beijing, Cina, 9 November 2017. REUTERS/Damir Sagolj
"Ada indikasi Cina akan membangun lebih banyak fasilitas tambahan di kawasan Timur Afrika. Jadi, Djibouti menjadi yang pertama -- akan ada banyak pangkalan," kata Waldhauser.
Ditanya soal ini di Beijing, Cina, juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina mengatakan dia belum tahun mengenai perkembangan pelabuhan di Djibouti. Namun, kerja sama Cina dengan negara-negara Afrika tidak ditujukan untuk meminggirkan pihak ketiga atau menyasarnya.
"Kami berharap AS bisa memandang perkembangan Cina secara obyektif dan adil dan kerja sama Cina - Afrika," kata dia dalam jumpa pers rutin.
Saat ini, kawasan Afrika, yang dikenal kaya dengan berbagai sumber daya alam seperti mineral dan tambang, sedang menerima berbagai investasi skala besar dari Cina untuk meningkatkan hubungan dagang.
Waldhauser mengatakan Amerika tidak bakal bisa menandingi skala investasi Cina di benua Afrika seperti membangun shopping mal, gedung pemerintahan dan stadion bola. "Kita tidak akan pernah bisa mengalahkan jumlah investasi Cina," kata Waldhauser.
Credit tempo.co
Presiden Rodrigo Duterte Tak Ikut KTT ASEAN di Australia, Kenapa?
CB, Jakarta - Presiden Rodrigo Duterte yang
menghadapi tekanan internasional terhadap perang obat bius di Filipina,
tidak akan menghadiri KTT khusus ASEAN di Australia pada 17-19 Maret
2018 di Sydney.
Juru bicara pemerintah Filipina, Harry Roque mengatakan, keputusan Duterte untuk tidak menghadiri pertemuan tersebut dibuat setelah dia menyatakan bahwa tidak akan bekerja sama dengan penyelidik PBB mengenai dugaan pembunuhan selama operasi memerangi perdagangan narkoba yang mengakibatkan ribuan orang meninggal.
"Perkembangan domestik membutuhkan Presiden untuk tetap berada di Filipina," kata Roque seperti dilansir Japan Times pada 5 Maret 2018.
Dia mengatakan, Duterte perlu tetap di Filipina untuk menghadiri
acara Akademi Militer Filipina pada 18 Maret karena dia menganggap ini
sebagai kesempatan untuk berdialog dengan pejabat militer yang berusia
lebih muda.
Roque mengatakan, Menteri Luar Negeri Alan Peter Cayetano akan mewakili Duterte ke KTT Khusus ASEAN di Sydney.
Australia merupakan salah satu negara yang mengkritisi kampanye perang narkoba Filipina selama pertemuan Dewan HAM PBBdi Jenewa tahun lalu.
Duterte yang terpilih sebagai presiden ada tahun 2016 berjanji akan menghapuskan peredaran obat-obatan terlarang. Menurut data polisi FIlipina, sebanyak 4.100 tersangka pengedar narkoba terbunuh dalam operasi memerangi perdagangan narkoba yang digagas Duterte.
Namun, beberapa kelompok HAM mengatakan, lebih dari 12.000 kematian termasuk korban pembantaian warga yang ditawari imbalan oleh pemerintahan Presiden Rodrigo Duterte.
Juru bicara pemerintah Filipina, Harry Roque mengatakan, keputusan Duterte untuk tidak menghadiri pertemuan tersebut dibuat setelah dia menyatakan bahwa tidak akan bekerja sama dengan penyelidik PBB mengenai dugaan pembunuhan selama operasi memerangi perdagangan narkoba yang mengakibatkan ribuan orang meninggal.
"Perkembangan domestik membutuhkan Presiden untuk tetap berada di Filipina," kata Roque seperti dilansir Japan Times pada 5 Maret 2018.
Roque mengatakan, Menteri Luar Negeri Alan Peter Cayetano akan mewakili Duterte ke KTT Khusus ASEAN di Sydney.
Australia merupakan salah satu negara yang mengkritisi kampanye perang narkoba Filipina selama pertemuan Dewan HAM PBBdi Jenewa tahun lalu.
Duterte yang terpilih sebagai presiden ada tahun 2016 berjanji akan menghapuskan peredaran obat-obatan terlarang. Menurut data polisi FIlipina, sebanyak 4.100 tersangka pengedar narkoba terbunuh dalam operasi memerangi perdagangan narkoba yang digagas Duterte.
Namun, beberapa kelompok HAM mengatakan, lebih dari 12.000 kematian termasuk korban pembantaian warga yang ditawari imbalan oleh pemerintahan Presiden Rodrigo Duterte.
Credit TEMPO.CO
Timor Leste dan Australia Akhiri Sengketa Perbatasan Laut
CB, Jakarta - Indonesia menyambut baik penggunaan jalan damai, yang dilakukan Timor Leste
dan Australia dalam menyelesaikan sengketa perbatasan maritim kedua
negara tersebut, yang sudah berlangsung lama. Australia dan Timor Leste
pada Rabu, 7 Maret 2018, telah sepakat menandatangani perjanjian
berdasarkan Konvensi Hukum Laut 1982 untuk menyelesaikan sengketa
perbatasan tersebut.
Kementerian Luar Negeri Indonesia dalam keterangan yang dipublikasi pada Rabu, 7 Maret 2018, mengatakan meskipun Indonesia bukan merupakan pihak dalam proses rekonsiliasi, namun Indonesia memiliki kewajiban untuk mengamati secara seksama proses rekonsiliasi ini dan berupaya memastikan, konsiliasi tidak akan berdampak pada hak-hak maritim Indonesia berdasarkan Konvensi Hukum Laut 1982.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Arrmanatha Nasir usai press briefing di Ruang Palapa Kemlu, Pejambon, Jakarta, 18 Januari 2017. TEMPO/Yohanes Paskalis
Indonesia menegaskan lantaran selama ini bersifat rahasia, pemerintah
Indonesia baru akan mempelajari secara rinci perjanjian yang
ditandatangani tersebut setelah dokumen ini dibuka untuk pubik.
Pemerintah Indonesia berhak mereservasi hak-haknya atas hasil konsiliasi
ini yang mungkin dapat mempengaruhi hak berdaulat Indonesia berdasarkan
Konvensi Hukum Laut 1982.
“Pakta ini mewakili pentingnya aturan dan manfaat bagi seluruh pihak secara jangka panjang sesuai dengan aturan. Menciptakan pakta ini membutuhkan kompromi dan niat baik kedua belah pihak. Ini adalah contoh bagi negara manapun terkait bagaimana hukum internasional melindungi kepentingan-kepentingan kita,” kata Menteri Luar Negeri Australia, Julie Bishop, seperti dikutip dari www.news.com.au, Rabu, 7 Maret, 2018.
Keputusan Australia dan Timor Leste untuk mengakhiri sengketa perbatasan laut ini adalah sebuah gerakan yang bisa membuka masuknya keuntungan bernilai miliaran dollar bagi kedua negara dari pengelolaan minyak lepas pantai dan gas alam. Melalui pakta perdamaian ini juga diharapkan bisa mendorong perekonomian Timor Leste, yang sejak berpisah dari Indonesia terus terseok-seok.
Kementerian Luar Negeri Indonesia dalam keterangan yang dipublikasi pada Rabu, 7 Maret 2018, mengatakan meskipun Indonesia bukan merupakan pihak dalam proses rekonsiliasi, namun Indonesia memiliki kewajiban untuk mengamati secara seksama proses rekonsiliasi ini dan berupaya memastikan, konsiliasi tidak akan berdampak pada hak-hak maritim Indonesia berdasarkan Konvensi Hukum Laut 1982.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Arrmanatha Nasir usai press briefing di Ruang Palapa Kemlu, Pejambon, Jakarta, 18 Januari 2017. TEMPO/Yohanes Paskalis
“Pakta ini mewakili pentingnya aturan dan manfaat bagi seluruh pihak secara jangka panjang sesuai dengan aturan. Menciptakan pakta ini membutuhkan kompromi dan niat baik kedua belah pihak. Ini adalah contoh bagi negara manapun terkait bagaimana hukum internasional melindungi kepentingan-kepentingan kita,” kata Menteri Luar Negeri Australia, Julie Bishop, seperti dikutip dari www.news.com.au, Rabu, 7 Maret, 2018.
Keputusan Australia dan Timor Leste untuk mengakhiri sengketa perbatasan laut ini adalah sebuah gerakan yang bisa membuka masuknya keuntungan bernilai miliaran dollar bagi kedua negara dari pengelolaan minyak lepas pantai dan gas alam. Melalui pakta perdamaian ini juga diharapkan bisa mendorong perekonomian Timor Leste, yang sejak berpisah dari Indonesia terus terseok-seok.
Credit TEMPO.CO
Universitas Cambridge Minta Maaf pada Akademisi Palestina
CB, Jakarta - Universitas Cambridge meminta maaf kepada seorang akademisi berdarah Palestina
yang telah dilarang menjadi pembicara dalam sebuah acara diskusi.
Permohonan maaf disampaikan perguruan tinggi favorit di Inggris itu,
setelah derasnya kecaman.
Universitas Cambridge. Telegraph by Alamy.
Ruba Salih, akademisi berkewarganegaraan Palestina, tidak diperbolehkan menjadi pembicara dalam sebuah panel diskusi yang membicarakan mengenai gerakan boikot, divestasi, sanksi-sanksi atau BDS, yang diselenggarakan pada November 2018 oleh para aktivis pro-Palestina. Posisi Ruba dalam seminar tersebut lalu diganti oleh pembicara pilihan universitas. ‘Pencekalan’ terhadapnya ini kemungkinan besar karena kekhawatiran netralitas Salih.
Keputusan Cambridge ini memicu kemarahan di kalangan aktivis, yang dinilai sebagai suatu contoh upaya universitas untuk menutup atau mengacaukan debat mengenai Israel dan gerakan BDS. Ratusan akademisi dan pelajar menandatangani sebuah surat terbuka mengutuk tindakan universitas.
Menurut Cambridge, seperti dikutip dari al-Jazeera pada Rabu, 7 Maret 2018, langkah untuk memberikan pembicara alternatif adalah respon yang keliru dan keputusan ini telah membangkitkan kekhawatiran terkait kebebasan akademik.
“Keputusan universitas telah menggambarkan Dr. Salih dalam kondisi yang tidak sepatutnya sebagai seorang akademisi yang dihormati dengan pengalaman lebih dari 15 tahun memimpin rapat-rapat dan pengalaman ilmiah. Untuk itu, kami meminta maaf kepada Dr. Salih karena telah mencoret sebagai ketua pembicara diskusi,” demikian keterangan Cambridge.
Dalam permohonan maaf itu, universitas juga mengakui tidak ada bukti pendukung yang bisa menggambarkan pandangan Salih dalam sebuah debat demokratis, yang memungkinkan seluruh pandangan diekspresikan. Salih menerima permohonan maaf itu dan mengatakan penting memberikan kebebasan akademik.
Universitas Cambridge. Telegraph by Alamy.
Ruba Salih, akademisi berkewarganegaraan Palestina, tidak diperbolehkan menjadi pembicara dalam sebuah panel diskusi yang membicarakan mengenai gerakan boikot, divestasi, sanksi-sanksi atau BDS, yang diselenggarakan pada November 2018 oleh para aktivis pro-Palestina. Posisi Ruba dalam seminar tersebut lalu diganti oleh pembicara pilihan universitas. ‘Pencekalan’ terhadapnya ini kemungkinan besar karena kekhawatiran netralitas Salih.
Keputusan Cambridge ini memicu kemarahan di kalangan aktivis, yang dinilai sebagai suatu contoh upaya universitas untuk menutup atau mengacaukan debat mengenai Israel dan gerakan BDS. Ratusan akademisi dan pelajar menandatangani sebuah surat terbuka mengutuk tindakan universitas.
Menurut Cambridge, seperti dikutip dari al-Jazeera pada Rabu, 7 Maret 2018, langkah untuk memberikan pembicara alternatif adalah respon yang keliru dan keputusan ini telah membangkitkan kekhawatiran terkait kebebasan akademik.
“Keputusan universitas telah menggambarkan Dr. Salih dalam kondisi yang tidak sepatutnya sebagai seorang akademisi yang dihormati dengan pengalaman lebih dari 15 tahun memimpin rapat-rapat dan pengalaman ilmiah. Untuk itu, kami meminta maaf kepada Dr. Salih karena telah mencoret sebagai ketua pembicara diskusi,” demikian keterangan Cambridge.
Dalam permohonan maaf itu, universitas juga mengakui tidak ada bukti pendukung yang bisa menggambarkan pandangan Salih dalam sebuah debat demokratis, yang memungkinkan seluruh pandangan diekspresikan. Salih menerima permohonan maaf itu dan mengatakan penting memberikan kebebasan akademik.
Credit TEMPO.CO
Putin Sumpah Balas Serangan Nuklir Musuh meski Picu Malapetaka Global
MOSKOW
- Presiden Vladimir Putin bersumpah tidak akan ragu untuk membalas jika
Rusia diserang senjata nuklir musuh, bahkan jika balasan itu
menyebabkan sebuah malapetaka global.
Peringatan dari Putin itu disampaikan saat diwawancarai salah satu pembawa acara stasiun televisi pro-Kremlin.
Retorika ancaman perang nuklir ini disuarakan Putin menjelang pemilihan presiden. Mantan agen KGB ini meraih popularitas di dalam negeri dengan citra sebagai sosok pelindung Rusia dari ancaman musuh.
Baru-baru ini, dia memamerkan senjata nuklir hipersonik Rusia yang diklaim tak bisa dicegat oleh sistem pertahanan udara manapun di dunia. Aksi Putin yang memicu histeria media-media Barat berpotensi mendongkrak popularitasnya terkait pemilihan presiden, meski untuk saat ini belum ada rival yang berpotensi mengalahkannya.
Ditanya mengenai konflik nuklir, Putin mengatakan bahwa Moskow akan meluncurkan serangan jika sistem pertahanan Rusia mengindikasikan sebuah rudal musuh telah dilepaskan.
”Ini disebut serangan timbal balik,” katanya kepada pembawa acara televisi, Vladimir Solovyov, dalam program “World Order 2018” berdurasi dua jam. “Jika ada keputusan untuk menghancurkan Rusia, maka kita memiliki hak legal untuk meresponsnya," ujarnya, seperti dikutip Russia Today, semalam (7/3/2018).
Malapetaka global sebagai imbas dari respons Rusia sudah dipikirkan Putin. ”Ya, ini akan menjadi malapetaka global bagi kemanusiaan, tapi saya, sebagai warga Rusia dan kepala negara Rusia ingin bertanya kepada Anda tentang hal ini; Apa yang kita butuhkan di dunia ini jika tidak ada Rusia di dalamnya?,” ujarnya.
Putin akan bersaing dalam pemilihan presiden 18 Maret 2018 mendatang. Dia diprediksi akan menang dan akan terus berkuasa hingga enam tahun ke depan.
Peringatan dari Putin itu disampaikan saat diwawancarai salah satu pembawa acara stasiun televisi pro-Kremlin.
Retorika ancaman perang nuklir ini disuarakan Putin menjelang pemilihan presiden. Mantan agen KGB ini meraih popularitas di dalam negeri dengan citra sebagai sosok pelindung Rusia dari ancaman musuh.
Baru-baru ini, dia memamerkan senjata nuklir hipersonik Rusia yang diklaim tak bisa dicegat oleh sistem pertahanan udara manapun di dunia. Aksi Putin yang memicu histeria media-media Barat berpotensi mendongkrak popularitasnya terkait pemilihan presiden, meski untuk saat ini belum ada rival yang berpotensi mengalahkannya.
Ditanya mengenai konflik nuklir, Putin mengatakan bahwa Moskow akan meluncurkan serangan jika sistem pertahanan Rusia mengindikasikan sebuah rudal musuh telah dilepaskan.
”Ini disebut serangan timbal balik,” katanya kepada pembawa acara televisi, Vladimir Solovyov, dalam program “World Order 2018” berdurasi dua jam. “Jika ada keputusan untuk menghancurkan Rusia, maka kita memiliki hak legal untuk meresponsnya," ujarnya, seperti dikutip Russia Today, semalam (7/3/2018).
Malapetaka global sebagai imbas dari respons Rusia sudah dipikirkan Putin. ”Ya, ini akan menjadi malapetaka global bagi kemanusiaan, tapi saya, sebagai warga Rusia dan kepala negara Rusia ingin bertanya kepada Anda tentang hal ini; Apa yang kita butuhkan di dunia ini jika tidak ada Rusia di dalamnya?,” ujarnya.
Putin akan bersaing dalam pemilihan presiden 18 Maret 2018 mendatang. Dia diprediksi akan menang dan akan terus berkuasa hingga enam tahun ke depan.
Credit sindonews.com
Putin: Rusia Gunakan Nuklir Hanya Jika Diserang
MOSKOW
- Rusia hanya akan menggunakan senjata nuklirnya hanya sebagai tindakan
balasan. Hal itu dikatakan oleh Presiden Rusia Vladimir Putin.
"Sejauh menyangkut masalah ini, saya harus mencatat bahwa ini sangat penting dan sensitif, saya ingin memberitahu Anda agar masyarakat internasional mengetahui hal ini. Rencana kami untuk senjata nuklir adalah menggunakannya sebagai tindakan balasan," kata Putin.
"Keputusan penggunaan senjata nuklir hanya bisa dilakukan jika sistem pertahanan udara kita tidak hanya mencatat peluncuran rudal tapi juga lintasannya dan saat mereka memasuki wilayah Rusia," tambah Putin.
"Ya, ini akan menjadi malapetaka global bagi dunia, tapi sebagai warga negara Rusia, sebagai presiden Rusia, saya ingin mengajukan pertanyaan: siapa yang butuh dunia tanpa Rusia?" cetus Putin seperti dikutip dari Sputnik, Rabu (7/3/2018).
Berbicara lebih jauh, presiden Rusia tersebut mengatakan bahwa Rusia, tidak seperti AS, tidak pernah menggunakan senjata nuklir terhadap negara lain.
Isu tersebut juga telah dikomentari oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova. Zakharova mengatakan bahwa AS membuka jalan bagi perang nuklir di masa depan.
Pekan lalu, Putin membuat pidato tahunannya ke parlemen bikameral negara tersebut, Majelis Federal, yang terdiri dari Dewan Federasi dan Duma. Pemimpin Rusia tersebut mengumumkan pengembangan persenjataan jenis senjata negaranya, termasuk pesawat dronbe bawah laut antar benua, rudal jelajah bertenaga nuklir, dan rudal hipersonik prospektif, dan menunjukkan cuplikan yang berisi tes senjata ini.
Presiden Rusia menekankan bahwa upaya Rusia untuk meningkatkan kemampuan pertahanannya dilakukan dalam kerangka kesepakatan internasional yang ada. Menurutnya, Rusia menciptakan sistem senjata canggih sebagai tanggapan atas penerapan sistem pertahanan rudal AS, dan senjata ini tidak menimbulkan ancaman bagi negara-negara lain.
"Sejauh menyangkut masalah ini, saya harus mencatat bahwa ini sangat penting dan sensitif, saya ingin memberitahu Anda agar masyarakat internasional mengetahui hal ini. Rencana kami untuk senjata nuklir adalah menggunakannya sebagai tindakan balasan," kata Putin.
"Keputusan penggunaan senjata nuklir hanya bisa dilakukan jika sistem pertahanan udara kita tidak hanya mencatat peluncuran rudal tapi juga lintasannya dan saat mereka memasuki wilayah Rusia," tambah Putin.
"Ya, ini akan menjadi malapetaka global bagi dunia, tapi sebagai warga negara Rusia, sebagai presiden Rusia, saya ingin mengajukan pertanyaan: siapa yang butuh dunia tanpa Rusia?" cetus Putin seperti dikutip dari Sputnik, Rabu (7/3/2018).
Berbicara lebih jauh, presiden Rusia tersebut mengatakan bahwa Rusia, tidak seperti AS, tidak pernah menggunakan senjata nuklir terhadap negara lain.
Isu tersebut juga telah dikomentari oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova. Zakharova mengatakan bahwa AS membuka jalan bagi perang nuklir di masa depan.
Pekan lalu, Putin membuat pidato tahunannya ke parlemen bikameral negara tersebut, Majelis Federal, yang terdiri dari Dewan Federasi dan Duma. Pemimpin Rusia tersebut mengumumkan pengembangan persenjataan jenis senjata negaranya, termasuk pesawat dronbe bawah laut antar benua, rudal jelajah bertenaga nuklir, dan rudal hipersonik prospektif, dan menunjukkan cuplikan yang berisi tes senjata ini.
Presiden Rusia menekankan bahwa upaya Rusia untuk meningkatkan kemampuan pertahanannya dilakukan dalam kerangka kesepakatan internasional yang ada. Menurutnya, Rusia menciptakan sistem senjata canggih sebagai tanggapan atas penerapan sistem pertahanan rudal AS, dan senjata ini tidak menimbulkan ancaman bagi negara-negara lain.
Credit sindonews.com
Pemerintah Jerman Putuskan Peluasan Misi Militer Bundeswehr di Irak dan Afghanistan
views: 11.650
Setelah
militer Jerman Bundeswehr minggu-minggu lalu disorot karena kekurangan
fasilitas dan peralatan militer, kabinet Jerman justru memutuskan
peluasan misi Bundeswehr di luar negeri, terutama di Irak dan
Afghanistan.
Di Irak, pasukan akan fokus pada pendidikan dan pelatihan militer lokal, terutama untuk penjinakan bom dan bahan peledak rakitan. Tujuannya adalah demi stabilisasi kawasan itu, yang dianggap elemen terpenting dalam upaya menghadang radikalisme. Sampai saat ini, para pelatih militer Jerman hanya ditugaskan di kawasan-kawasan yang dikuasi kelompok Kurdi.
Jumlah pelatih militer Jerman di Irak ditetapkan maksimal 800 orang. Namun selain melatih kelompok bersenjata Kurdi, mereka akan lebih banyak melatih tentara Irak, terutama untuk menyingkirkan ranjau darat dan perangkap bahan peledak lainnya. Hal itu adalah prasyarat penting untuk melaksanakan berbagai proyek pembangunan kembali di kawasan-kawasan yang pernah dilanda perang hebat.
Menteri Pertahanan Jerman Ursula von der Leyen yang baru saja berkunjung ke Irak juga menyoroti masalah logistik dan fasilitas pengobatan.
„Jadi yang penting adalah elemen-elemen yang dapat menstabilkan situasi, yang pada jangka panjang menjamin bahwa Irak bisa memiliki militer yang loyal, mandiri dan siap dikerahkan", kata Ursula von der Leyen.
Memang masih belum jelas, apa yang selanjutnya akan dilaksanakan militer Jerman di kawasan Kurdi. Hingga kini, hubungan kawasan-kawasan Kurdi yang menikmati otonomi dengan pemerintah pusat di Bagdad tidak selalu baik.
Pengamat Irak Henner Fürtig, Direktur GIGA-Institut di Hamburg menerangkan, kaum Kurdi selama ini selalu bersikap terbuka pada dukungan dan pengaruh Barat. Aspirasi mereka juga cukup jelas, yaitu mempertahankan status otonominya.
Di Irak, pasukan akan fokus pada pendidikan dan pelatihan militer lokal, terutama untuk penjinakan bom dan bahan peledak rakitan. Tujuannya adalah demi stabilisasi kawasan itu, yang dianggap elemen terpenting dalam upaya menghadang radikalisme. Sampai saat ini, para pelatih militer Jerman hanya ditugaskan di kawasan-kawasan yang dikuasi kelompok Kurdi.
Jumlah pelatih militer Jerman di Irak ditetapkan maksimal 800 orang. Namun selain melatih kelompok bersenjata Kurdi, mereka akan lebih banyak melatih tentara Irak, terutama untuk menyingkirkan ranjau darat dan perangkap bahan peledak lainnya. Hal itu adalah prasyarat penting untuk melaksanakan berbagai proyek pembangunan kembali di kawasan-kawasan yang pernah dilanda perang hebat.
Kritik oposisi
Kalangan oposisi di parlemen Jerman Bundestag mengeritik peluasan misi militernya. „Peningkatan kemampuan aparat keamanan di Irak adalah langkah yang baik, jika beberapa prasyarat dipenuhi. Namun sekali lagi, tidak dibahas bagaimana solusi politiknya ", kata politisi Partai Hijau Anieszka kepad sebuah harian Jerman. Politisi Partai Kiri Heike Hänsel menuduh pemerintah Jerman masih mengandalkan lengkah militer sebagai instrumen politik.Menteri Pertahanan Jerman Ursula von der Leyen yang baru saja berkunjung ke Irak juga menyoroti masalah logistik dan fasilitas pengobatan.
„Jadi yang penting adalah elemen-elemen yang dapat menstabilkan situasi, yang pada jangka panjang menjamin bahwa Irak bisa memiliki militer yang loyal, mandiri dan siap dikerahkan", kata Ursula von der Leyen.
Misi Bundeswehr sebagai jembatan
Jurubicara luar negeri Partai Hijau Omid Nouripor mengatakan, misi militer Jerman harus menjadi kontribusi jelas dengan tujuan agar „reformasi sektor keamanan (di Irak) melahirkan satu kesatuan militer, sehingga satuan militer misalnya tidak hanya terdiri dari kaum Sunni atau kaum Syiah atau Kurdi, melainkan menjadi anggota militer Irak."Memang masih belum jelas, apa yang selanjutnya akan dilaksanakan militer Jerman di kawasan Kurdi. Hingga kini, hubungan kawasan-kawasan Kurdi yang menikmati otonomi dengan pemerintah pusat di Bagdad tidak selalu baik.
Pengamat Irak Henner Fürtig, Direktur GIGA-Institut di Hamburg menerangkan, kaum Kurdi selama ini selalu bersikap terbuka pada dukungan dan pengaruh Barat. Aspirasi mereka juga cukup jelas, yaitu mempertahankan status otonominya.
Credit sindonews.com
Langganan:
Postingan (Atom)