Rabu, 17 Januari 2018

UAE Tuding Jet Tempur Qatar Cegat Dua Pesawat Komersial


UAE Tuding Jet Tempur Qatar Cegat Dua Pesawat Komersial
Ilustrasi jet tempur. Situasi Teluk Arab memanas setelah Uni Emirat Arab menuding jet tempur Qatar mencegat dua pesawat komersialnya yang hendak menuju Bahrain. (REUTERS/Kim Hong-Ji)


Jakarta, CB -- Ketegangan di Teluk Arab kembali meningkat setelah Uni Emirat Arab menuding jet tempur Qatar telah mencegat dua pesawat komersialnya yang hendak menuju Bahrain pada Senin (15/1).

Otoritas Penerbangan Sipil Umum UEA menganggap pencegatan yang dilakukan pesawat militer Qatar itu sebagai "ancaman jelas dan serius terhadap keselamatan penerbangan sipil yang terbukti melanggar hukum dan konvensi internasional."

Kantor berita pemerintah UEA, WAM, menyebut dua pesawat komersial itu telah memiliki semua izin yang diperlukan selama perjalanan. Berdasarkan keterangan Kementerian Luar Negeri Bahrain, salah satu pesawat itu merupakan milik maskapai penerbangan Emirates.


Menurut situs pelacak penerbangan, Flight Radar 24 dan Flight Aware, Emirate 837 mendarat di Bahrain pada Senin pagi sekitar satu jam lebih lama dari jadwal yang semestinya. Kedua situs itu juga menunjukkan bahwa pesawat itu lepas landas satu jam terlambat dari yang seharusnya.


Permintaan konfirmasi dari  CNN ke maskapai Emirates belum mendapat tanggapan. Identitas satu pesawat lainnya dan apakah pesawat itu berhasil mendarat di Bahrain sesuai rencana hingga kini belum diketahui.

"Perilaku bermusuhan Qatar terhadap pesawat penerbangan sipil kerap terjadi belakangan ini dan merupakan ancaman kehidupan warga sipil," bunyi pernyataan Kemlu Bahrain.

Menanggapi hal ini, juru bicara Kemlu Qatar, Lolwah Alkhater, membantah klaim UEA tersebut dengan mengatakan tuduhan itu "sepenuhnya salah."

Klaim pencegatan pesawat ini terjadi beberapa hari setelah Qatar menuding jet militer UEA terbang dan melanggar wilayah udara negaranya. Namun, UEA menampik tuduhan tersebut.

Duta besar Qatar untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Alya Al Thani, bahkan menggambarkan manuver pesawat UEA itu sebagai "pelanggaran mencolok terhadap kedaulatan dan integritas teritorial Qatar, serta pelanggaran terhadap ketentuan hukum internasional."

Insiden beberapa hari terakhir itu pun semakin menambah pelik krisis yang tengah mewarnai hubungan Qatar dan sejumlah negara Teluk seperti Arab Saudi, UEA, Bahrain, hingga Mesir.

Keempat negara itu memutus hubungan diplomatik dengan Qatar sejak 5 Mei 2017 karena menuding Doha telah mendukung aktivitas terorisme dan radikalisme di kawasan.






Credit  cnnindonesia.com




Qatar Bantah Jet Tempurnya Cegat 2 Pesawat Sipil UEA


Qatar Bantah Jet Tempurnya Cegat 2 Pesawat Sipil UEA
Pemerintah Qatar membantah tudingan bahwa jet tempur mereka telah mencegat pesawat komersil Uni Emirat Arab (UEA). Foto/Istiimewa


DOHA - Pemerintah Qatar membantah tudingan bahwa jet tempur mereka telah mencegat pesawat komersil Uni Emirat Arab (UEA). UEA kemarin menyatakan, jet tempur Qatar mencegat dua pesawat sipil atau pesawat penumpangnya.

“Negara Qatar mengumumkan bahwa klaim pesawat tempur Qatar yang mencegat pesawat sipil UEA benar-benar salah. Sebuah pernyataan rinci akan menyusul,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar, Lulwah al-Khater, seperti dilansir Al Jazeera pada Selasa (16/1).

Bantahan Qatar sendiri seperti mendapat dukungan dari Amerika Serikat (AS). Komando Pusat AS, yang berbasis di Pangkalan Udara al-Udeid di Qatar, mengatakan tidak memiliki laporan tentang insiden pencegatan yang melibatkan pesawat komersial di wilayah tersebut.

Seperti diketahui, kemarin kantor berita milik negara UEA, WAM melaporkan intersepsi atau pencegatan pesawat sipil yang pertama terjadi pada hari Senin. Laporan itu mengutip Otoritas Penerbangan Sipil setempat.

“GCAA mengutuk tindakan Qatar yang diduga sebagai ancaman yang mencolok dan serius terhadap keselamatan penerbangan sipil dan pelanggaran hukum internasional yang jelas,” bunyi laporan WAM.

Tak berselang lama, WAM kembali melaporkan pencegatan pesawat penumpang yang kedua oleh jet tempur Qatar terjadi saat sedang dalam perjalanan ke Bahrain. Namun, laporan itu tidak disertai rincian jam dan nama pesawat yang terlibat. 


Credit  sindonews.com










Pentagon Akui Keberadaan Senjata Pembawa 'Kiamat' Milik Rusia



Persenjataan nuklir Rusia (Supplied, Kementerian Pertahanan Rusia)




CB, Washington, DC - Lewat sebuah dokumen yang bocor ke publik, Kementerian Pertahanan Amerika Serikat (Pentagon) mengonfirmasi bahwa Rusia telah memiliki kapal selam drone pembawa rudal nuklir 'kiamat' yang dapat menghancurkan lokasi strategis di Negeri Paman Sam.
Informasi itu terkandung di dalam dokumen US Nuclear Posture Review, Department of Defense yang baru akan dirilis pada Februari 2018 mendatang. Demikian seperti dilansir News.com.au (16/1/2018).
Drone Peluncur Nuklir Rusia
Rusia pertama kali membeberkan bahwa pihaknya tengah mengerjakan kapal selam drone peluncur rudal nuklir tersebut pada 2015.
Kala itu, sejumlah jenderal tinggi Negeri Beruang Merah mempresentasikan cetak biru drone tersebut saat pertemuan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin.
Para ahli berpendapat, pemaparan itu merupakan sebuah peringatan yang sengaja ditujukan kepada Amerika Serikat dan negara-negara Barat lainnya.


Dari cetak biru itu, diketahui bahwa drone itu dikenal secara resmi dengan nama Ocean Multipurpose System Status-6.
Kapal selam drone peluncur rudal nuklir tersebut memiliki jarak tempuh hingga maksimal 10.000 km, dapat menyelam sejauh 1 km di bawah permukaan laut, dan bisa mencapai kecepatan maksimal hingga 103 km/jam.
Alutsista itu juga mampu membawa hulu ledak nuklir sebesar 100 megaton.
Seperti dikutip dari BBC, alutsista itu dirancang untuk mampu 'menghancurkan instalasi ekonomi penting musuh di wilayah pesisir dan menyebabkan kerusakan fatal di teritori musuh, dengan menciptakan area kontaminasi radioaktif yang luas, sehingga tak lagi dapat digunakan untuk militer, ekonomi atau aktivitas lainnya untuk waktu yang lama.'

Pembawa Senjata 'Kiamat'

Badan Intelijen AS mendeteksi bahwa Rusia telah menguji kapal selam tak berawak itu saat diluncurkan dari kapal selam Rusia Sarov-class pada 2016, menurut laporan The Washington Free Beacon.
"OMS Status-6 dirancang untuk membunuh warga sipil dengan ledakan dan kejatuhan besar-besaran," kata mantan pejabat Pentagon, Mark Schneider kala itu.
Harian pemerintah Rusia Rossiyskaya Gazeta melaporkan, untuk mencapai kontaminasi radioaktif yang ekstensif, alutsista tersebut tengah driancang untuk mampu membawa bom kobalt, varian bom nuklir yang menghasilkan jumlah radiasi radioaktif lebih banyak ketimbang hulu ledak atom biasa.
"Sebuah bom kobalt adalah konsep senjata 'kiamat' yang lahir pada masa Perang Dingin. Namun tampaknya tak pernah dikembangkan, hingga kini," tambah surat kabar Rossiyskaya Gazeta.


Rusia Lebih Unggul

Dokumen Pentagon tersebut juga memperingatkan bahwa Rusia telah mengembangkan seperangkat senjata beragam yang membuat mereka semakin unggul ketimbang AS.
"Rusia telah unggul secara signifikan dalam kapasitas produksi senjata nuklirnya, jika dibandingkan dengan AS dan sekutunya," lanjut dokumen Pentagon tersebut.
Negeri Beruang Merah juga mungkin membangun seperangkat sistem non-strategis yang besar, beragam, modern, dan dwifungsi -- seperti dipersenjatai nuklir atau hulu ledak konvensional.
"Modernisasi senjata nuklir non-strategis Rusia meningkatkan jumlah senjata tersebut di gudang senjata, sementara secara signifikan meningkatkan kemampuan pengirimannya."

Termasuk di Bidang Pertahanan
Tak hanya melakukan modernisasi kapabilitas untuk menyerang, Rusia juga dikabarkan turut meningkatkan kemampuannya dalam bidang pertahanan.
Pentagon mengatakan bahwa Rusia sedang memodesnisasi sistem antinuklir dan pencegat rudal balistik sebagai mekanisme pertahanan domestik.
Rusia percaya bahwa kemampuan senjata nuklirnya yang canggih akan memungkinkan mereka untuk mengurangi konflik demi kepentingan nasionalnya.
Namun, makalah dari Pentagon justru berpendapat kemampuan Rusia tersebut justru semkain meningkatkan potensi konflik global hingga ke titik tertingginya.


AS Diimbau untuk Meningkatkan Kapabilitas Nuklirnya

Dokumen Pentagon itu pada akhirnya memperdebatkan mengenai upaya peningkatan kapabilitas pertahanan dan nuklir Amerika Serikat.
"Prioritas utama Kementerian Pertahanan AS" adalah untuk menjamin tambahan 3 sampai 4 persen dari anggaran negara untuk mempertahankan persenjataan nuklirnya, yang menurutnya penting untuk mencegah serangan dari musuh.
Naskah tersebut juga menyarankan untuk melanjutkan program modernisasi senjata dan nuklir AS yang telah dimulai sejak masa pemerintahan Presiden Barack Obama.
Program itu juga sesuai dengan laporan tahun lalu yang menyebut bahwa Presiden AS Donald Trump menginginkan peningkatan hampir sepuluh kali lipat persenjataan nuklir negara tersebut.





Credit  liputan6.com



Drone Bawah Laut Rusia Mampu Bawa Nuklir 100 Megaton


Drone Bawah Laut Rusia Mampu Bawa Nuklir 100 Megaton
Draf rancangan kendaraan bawah laut Rusia yang bernama Ocean Multipurpose System Status-6. Foto/Defense News


WASHINGTON - Sebuah dokumen Pentagon yang bocor ke media mengungkap bahwa Rusia memiliki sebuah kendaraan nirawak (drone) bawah laut yang mampu membawa hulu ledak nuklir 100 megaton.

Dokumen Pentagon tentang “Nuclear Posture Review” itu lengkap dengan data grafis kendaraan autonomous underwater vehicle (AUV) tersebut. Pentagon telah mengonfirmasi dokumen yang bocor itu asli.

Pejabat Pentagon memperingatkan dalam tinjauannya itu bahwa Rusia telah secara aktif melakukan diversifikasi kemampuan nuklirnya.

Selain modernisasi ”warisan” sistem nuklir Soviet, Rusia sedang mengembangkan dan mengerahkan hulu ledak nuklir dan peluncur baru. Upaya ini mencakup beberapa peningkatan untuk setiap kaki triad nuklir Rusia dari pesawat pembom strategis, rudal berbasis laut dan rudal berbasis darat.

Rusia juga mengembangkan setidaknya dua sistem jangkauan antarbenua baru, kendaraan luncur hipersonik dan torpedo bawah laut bertenaga nuklir antarbenua yang baru.

Dokumen draf review itu diperoleh dan dipublikasikan oleh Huffington Post. Dalam sebuah pernyataan, Pentagon tidak menyangkal bahwa rancangan tersebut memang asli.

“Diskusi kami telah kuat dan beberapa draf telah ditulis. Namun, Nuclear Posture Review belum selesai dan pada akhirnya akan ditinjau dan disetujui oleh Presiden dan Menteri Pertahanan. Seperti menyangkut hal umum, kami tidak membahas pra-keputusan, draf salinan strategi dan ulasan,” bunyi pernyataan Pentagon, yang dikutip Newsweek, Senin (15/1/2018).

Seperti outline yang dibuat Valerie Insinna dari Defense News, kendaraan nirawak Rusia yang secara resmi dikenal sebagai Ocean Multipurpose System Status-6 dan dijuluki "Kanyon" oleh Pentagon, dilaporkan diuji pada November 2016.

AUV ini diluncurkan dari kapal selam Sarov-class yang digunakan untuk menguji dan memvalidasi teknologi baru, seperti yang dilaporkan oleh Washington Free Beacon pada Desember 2016. Laporan media Washington itu juga mengutip sumber-sumber Pentagon yang tidak disebutkan namanya.

Pentagon sendiri belum secara terbuka mengonfirmasi adanya Status-6 sebelum laporan Huffington Post terkait Nuclear Posture Review bocor.

Menurut laporan media-media Rusia, Status-6 memiliki jarak 6.200 mil, kecepatan tertinggi melebihi 56 knot dan bisa turun sampai kedalaman 3.280 kaki di bawah permukaan laut.

Dibangun oleh Rubin Design Bureau, produsen kapal selam terbesar di Rusia, kendaraan itu dirancang untuk diluncurkan dari setidaknya dari kapal selam nuklir dengan tipe yang berbeda, termasuk Oscar-class, yang dapat membawa empat kendaraan Status-6 secara bersamaan.

Meski telah membuat ulasan tentang AUV Rusia yang mampu membawa hulu ledak nuklir 100 megaton, Pentagon belum menunjukkan minat untuk mengembangkan kendaraan nirawak bawah laut serupa sebagai tandingan. 

Pemerintah maupun militer Rusia belum berkomentar tentang ulasan teknologi senjata bawah laut yang dikaji Pentagon.




Credit sindonews.com







Rabu, 10 Januari 2018

Jepang tolak permintaan Korsel ambil langkah lanjutan terhadap "wanita penghibur"


Jepang tolak permintaan Korsel ambil langkah lanjutan terhadap "wanita penghibur"
Patung Perdamaian, yang menggambarkan perempuan Korea Selatan yang dipaksa menjadi "perempuan penghibur" oleh militer Jepang pada era Perang Dunia II, di Seoul, Korea Selatan. (Wikimedia Commons)




Seoul (CB) - Jepang pada Selasa (9/1) mengatakan pihaknya menolak permintaan Korea Selatan untuk ambil langkah lebih lanjut membantu "wanita penghibur", kata halus yang merujuk pada para gadis dan wanita yang dipaksa bekerja di bordil masa perang Jepang.

Isu mengenai perempuan penghibur tersebut memecah belah kedua negara, dan menurut Jepang terselesaikan dengan kesepakatan 2015.

Jepang dan Korsel berbagi sejarah pahit yang mencakup kolonisasi Jepang pada 1910-1945, namun sekutu Amerika Serikat tersebut merupakan pusat terpenting bagi upaya mengendalikan program nuklir dan misil Korea Utara.

Sebuah penyelidikan Korsel yang ditunjuk oleh pemerintah menyimpulkan pada bulan lalu bahwa perselisihan mengenai wanita penghibur tidak dapat "diselesaikan secara mendasar" karena tuntutan korban atas kompensasi hukum belum terpenuhi.

Jepang menanggapi kesimpulan itu dengan mengatakan bahwa setiap upaya oleh Korsel untuk merevisi kesepakatan 2015, yang diserang pemerintah konservatif Korsel, akan membuat hubungan kedua negara menjadi "tidak terkendali".

Korsel tidak akan berusaha untuk merundingkan kembali kesepakatan 2015, meskipun pihaknya gagal memenuhi kebutuhan korban dan menyelesaikan perseteruan tersebut, demikian dikatakan Menteri Luar Negeri Kang Kyung-wha pada Selasa.

Namun dirinya mengharapkan Jepang akan melakukan upaya lebih lanjut untuk membantu para wanita Korsel mendapatkan kembali kehormatan dan martabat serta menyembuhkan rasa sakit hati para wanita tersebut.

Jepang menolak saran apa pun untuk mengambil langkah memperluas kesepakatan 2015. Dalam kesepakatan tersebut, Jepang meminta maaf kepada korban dan memberikan dana sebesar 1 miliar yen (8,8 juta dolar AS) untuk sebuah lembaga dana demi mendukung kehidupan mereka, demikian Reuters.



Credit  antaranews.com





Indonesia terapkan tarif nol untuk produk Palestina


Indonesia terapkan tarif nol untuk produk Palestina
Arsip Foto. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi (kiri) memaparkan pencapaian tiga tahun politik luar negeri Kabinet Kerja di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Kamis (26/10/2017). (ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari)



Jakarta (CB) - Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi menyatakan bahwa pemerintah Indonesia telah menerapkan tarif nol untuk beberapa produk Palestina yang masuk ke Indonesia guna mendukung perekonomian negara itu.

"Khusus di bidang ekonomi, Indonesia menerapkan zero tariff untuk sejumlah produk Palestina ke pasar Indonesia," katanya saat menyampaikan Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri 2018 di Jakarta, Selasa.

Kebijakan tarif yang mulai tahun ini diterapkan pada sejumlah produk Palestina yang masuk ke pasar Indonesia itu, menurut dia, merupakan salah satu bentuk dukungan ekonomi dari Indonesia ke Palestina.

"Dukungan Indonesia untuk Palestina tidak hanya berupa dukungan politik, namun juga dukungan ekonomi dan kerja sama teknis," kata Retno.

Tahun ini, ia menjelaskan, pemerintah Indonesia juga akan meningkatkan kerja sama dalam desalinasi air dan kesehatan dengan Palestina.

Retno menekankan bahwa diplomasi Indonesia akan terus mendukung perjuangan Palestina.

"Sekali lagi, Palestina ada di jantung politik luar negeri Indonesia, dan di setiap helaan napas diplomasi Indonesia, di situ terdapat perjuangan untuk Palestina," kata Retno, yang menyeru negara-negara di dunia terus memberikan dukungan bagi Palestina.




Credit  antaranews.com




Kepala Intelijen Israel: Kami Punya Mata dan Telinga di Iran


Demonstrasi di Teheran, Iran, 30 Desember 2017.
Demonstrasi di Teheran, Iran, 30 Desember 2017.


CB, TEL AVIV -- Kepala Mossad (Badan Intelijen di Israel), Yossi Cohen, menyatakan Israel memang memantau situasi di Iran dengan sangat ketat. Bahkan ia mengaku memiliki banyak intelijen di Iran. Pernyataan tersebut disampaikan pada sebuah pertemuan tertutup di Kementerian Keuangan.

"Israel memantau situasi di Iran dengan ketat. Kami punya mata dan teliga di sana. Bahkan lebih banyak lagi di dalam Iran," kata Cohen seperti dilansir dari Anadolu Agency, Rabu (10/1).

Menurut Cohen, kerusuhan yang terjadi saat ini di Iran tidak mungkin berakhir dengan penggulingan rezim pemerintahannya. Namun ia juga menyebutkan bahwa dirinya akan sangat senang jika terjadi revolusi sosial di Iran.

"Saya akan sangat senang melihat sebuah revolusi sosial di Iran. Ini adalah sesuatu yang mungkin bisa terjadi di masa depan," tutur dia.

Seperti diketahui, Iran dilanda demonstrasi pada akhir Desember 2017 lalu karena meningkatnya inflasi, pengangguran dan kesalahan manajemen dari pemerintahnya. Protes yang terjadi kemudian tampak berubah menjadi demonstrasi anti-rezim, lalu menyebar ke beberapa provinsi termasuk ibu kota Teheran.

Hingga saat ini lebih dari 20 orang telah tewas dalam demonstrasi itu. Termasuk satu petugas kepolisian. Sedangkan di sisi lain ada lebih dari 1.000 demonstran yang ditahan oleh otoritas yang berwenang.





Credit  republika.co.id




Pasukan Israel Bunuh 15 Anak Palestina selama 2017


Remaja Palestina Fawzi al-Junaidi dikelilingi tentara Israel dengan mata tertutup.
Remaja Palestina Fawzi al-Junaidi dikelilingi tentara Israel dengan mata tertutup.


CB,  TEL AVIV -- Pasukan Israel disebut telah membunuh 15 anak Palestina yang masih di bawah umur selama 2017. Pembunuhan dilakukan di Tepi Barat yang diduduki Israel, yaitu Yerusalem Timur dan Jalur Gaza.

Hal demikian disampaikan sebuah organisasi internasional non pemerintah. "Pasukan Israel telah membunuh 12 anak Palestina yang berusia antara 14-16 tahun," demikian pernyataan organisasi Defense for Children Palestine, seperti dilansir dari Anadolu Agency, Rabu (10/1).

Pembunuhan atas 12 anak Palestina tersebut, dilakukan di Tepi Barat dan Yerusalem. Sementara tiga anak Palestina yang lain, di antaranya ada anak laki-laki berusia 9 tahun yang terbunuh di Jalur Gaza.

Dalam pernyataan itu, 12 anak yang terbunuh itu tewas karena ditembak dengan amunisi secara langsung. Ada pula satu anak yang terbunuh dalam sebuah ledakan, dan dua anak lain tewas dalam baku tembak di Jalur Gaza.

Seperti diketahui, ketegangan yang terjadi di Palestina meningkat setelah Presiden AS Donald Trump mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel tepatnya pada 6 Desember 2017 lalu. Pengakuan Trump itu pun menuai kecaman dari banyak negara terutama dunia Arab dan Muslim.

Akibatnya, banyak warga Palestina yang berdemonstrasi sebagai bentuk protes. Satu bulan sejak Trump melontarkan pengakuan itu, sedikitnya 16 warga Palestina telah menjadi martir dan ribuan lainnya terluka saat bentrok dengan pasukan Israel di Tepi Barat, Yerusalem, dan Jalur Gaza.





Credit  REPUBLIKA.CO.ID





Berdebat dengan UEA, Turki Ganti Nama Jalan


Presiden Turki Reccep Tayyip Erdogan
Presiden Turki Reccep Tayyip Erdogan


CB,  ISTANBUL -- Turki mengganti jalan di mana kedutaan Uni Emirat Arab (UEA) berdiri, Selasa (9/1). Ini dianggap sebagai upaya yang diperhitungkan untuk mengganggu negara tersebut.

Kedua negara tersebut terlibat perdebatan sejarah, yakni seorang komandan militer kerajaan Ottoman dituduh merampok kota suci Madinah oleh seorang menteri Emirat.

Siaran televisi menunjukkan pekerja di ibu kota Ankara mengganti tanda untuk 613th Street dengan satu jalur jalan Fahreddin Pasha. Jalur utama yang berdekatan diganti menjadi Defender of Medina Street.

Langkah tersebut dilakukan setelah sebulan lalu Menteri Luar Negeri UEA Abdullah bin Zayed al Nahyan membuat marah Presiden Recep Tayyip Erdogan. Al Nahyan meretweet kicauan di Twitter yang menuduh Fahreddin Pasha, gubernur Madinah 1916-1919 menganiaya orang-orang Arab dan mencuri manuskrip di kota suci tersebut. Cicitannya juga menggambarkan kekuatan Fahreddin di Madinah sebagai nenek moyang Erdogan.

Kemudian Erdogan menyerang balik dengan menghina UEA telah dimanjakan oleh uang dan minyak. Dia membela Fahreddin Pasha sebagai seorang Muslim yang melindungi kota suci dan harta karunnya dari pasukan Inggris.
"Di mana nenek moyangmu saat itu?" tanyanya, Selasa (9/1).

"Sekarang, alamat kedutaan untuk korespondensi resmi menjadi Defender of Medina Street, Fahreddin Pasha Road. Semoga bermanfaat," kata Wali Kota Ankara Mustafa Tuna, setelah nama jalan itu diganti.

Ketegangan antara kedua negara sudah terjadi sejak Turki berdiri di sisi Qatar dalam perselisihan diplomatik antara Qatar dengan beberapa negara Arab termasuk UEA. Mereka menuduh Qatar mendukung terorisme dan berhubungan dengan Iran.





Credit  REPUBLIKA.CO.ID






Pakistan Bekukan Kerja Sama Pertahanan dengan AS


Perbatasan Afghanistana dan Pakistan
Perbatasan Afghanistana dan Pakistan


CB, ISLAMABAD -- Menteri Pertahanan Pakistan Khurram Dastgir Khan mengatakan negaranya telah membekukan kerja sama pertahanan dan intelijen dengan Amerika Serikat. Hal ini sebagai reaksi dari ketegangan yang meningkat setelah AS membekukan bantuan militer untuk Pakistan.

Para pejabat AS telah mengatakan dalam serangkaian pernyataan baru-baru ini bahwa hampir semua bantuan keamanan buat Pakistan telah dibekukan setelah tweet Presiden AS Donald Trump pada 1 Januari. Di dalam tweet tersebut, Trump menuduh Pakistan "memberi tempat perlindungan yang nyaman buat pelaku teror yang AS buru di Afghanistan, dengan sedikit bantuan".

Ia juga menulis, "Amerika Serikat dengan dungu telah memberi Pakistan lebih dari 33 miliar dolar AS dalam bentuk bantuan selama 15 tahun belakangan, dan mereka tak memberi kita apa-apa, selain dusta dan penipuan, karena mengira para pemimpin kita bodoh."

Para pemimpin Pakistan sebelumnya telah memperlihatkan penahanan diri kendati ada tuduhan dari para pemimpin Amerika dan pembekuan bantuan. Tapi pernyataan Menteri Pertahanan Pakistan dapat dipandang sebagai petunjuk mengenai ketegangan yang meningkat.

"Anda semua lihat fasilitas yang telah kami berikan kepada mereka (Amerika) masih beroperasi. Tapi juga ada lahan luas kerja sama intelijen dan kerja sama pertahanan yang telah kami bekukan," kata Dastgir, sebagaimana dikutip Xinhua, Rabu pagi (10/1).

Saat merujuk kepada pembekuan AS atas bantuan buat Pakistan, ia berkata, "Pembekuan bantuan militer baru-baru ini oleh AS dilakukan setelah pembekuan yang lebih besar, yaitu pembekuan dialog strategis selama lebih dari satu tahun antara AS dan Pakistan."

Ia juga mengeluh bahwa Amerika Serikat tak memberi bantuan untuk memagari perbatasan denga Afghanistan di wilayah pegunungan terjal guna menghentikan gerakan lintas-perbatasan oleh gerilyawan fanatik.

Pakistan dan Afghanistan memiliki perbatasan hampir 2.500 kilometer, kebanyakan keropos, dan gerilyawan memanfaatkan perbatasan terbuka tersebut untuk bergerak di kedua sisi perbatasan untuk melakukan kekerasan.

Pakistan tahun lalu mulai membuat pagar di perbatasan dan sebagian besar pagar itu direncanakan selesai tahun ini, kata beberapa pejabat militer. "Enak untuk menyalahkan Pakistan buat aksi teror lintas-perbatasan, sedangkan AS tak menggerakkan satu jari pun untuk membantu membuat pagar perbatasan," kata Dastagir.





Credit  REPUBLIKA.CO.ID







Janggal, Pesawat Mata-mata AS Muncul saat 13 Drone Serang Pangkalan Rusia


Janggal, Pesawat Mata-mata AS Muncul saat 13 Drone Serang Pangkalan Rusia
Pesawat mata-mata P-8 Poseidon Angkatan Laut Amerika Serikat. Foto/REUTERS


MOSKOW - Militer Rusia mengungkap “kebetulan yang aneh” dalam serangan 13 drone oleh kelompok militan pemberontak terhadap dua pangkalan militer Rusia di Suriah. Kejanggalan itu adalah munculnya pesawat mata-mata Amerika Serikat (AS) di sekitar area serangan.

Keberadaan pesawat P-8 Poseidon Angkatan Laut AS itu terlacak radar militer Rusia.

Ke-13 pesawat nirawak mini menyerbu Pangkalan Udara Khmeimim dan Pangkalan Angkatan Laut Tartus di Suriah pada 5 Januari malam hingga 6 Januari dini hari. Kedua pangkalan itu merupakan rumah bagi pasukan Rusia di Suriah.

Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan, serangan segerombolan kendaraan udara tak berawak (UAV) tersebut berhasil diatasi, di mana belasan drone telah ditembak jatuh tanpa menimbulkan korban jiwa maupun kerusakan di Pangkalan Udara Khmeimim dan Pangkalan Angkatan Laut di Tartus.


Kementerian itu mengatakan, teknologi canggih digunakan dalam serangan tersebut. Meski mengungkap kejanggalan munculnya pesawat mata-mata AS saat serangan terjadi, Moskow tidak menuduh Washington terlibat.

Menurut kemengerian itu, serangan seperti itu membutuhkan pelatihan di bidang teknik di salah satu negara maju.”Tidak semua orang juga bisa mendapatkan koordinat (serangan) dari data pengawasan luar angkasa,” kata Kementerian Pertahanan Rusia merinci kejanggalan dari serangan 13 drone.

Pesawat pengintai Poseidon Angkatan Laut AS terlacak radar Rusia terbang di atas wilayah antara pangkalan Rusia di Khmeimim dan Tartus selama sekitar empat jam bersamaan dengan durasi serangan beladan pesawat tak berawak tersebut.

Ini untuk pertama kalinya para militan di Suriah menggunakan teknologi canggih dalam pertempuran. “Pesawat tak berawak itu dapat diperoleh hanya dari negara yang memiliki teknologi mutakhir,” lanjut Kementerian Pertahanan Rusia, seperti dikutip Russia Today, Rabu (10/1/2018).

Sebelumnya, pada hari Selasa, AS mengaku prihatin atas serangan tersebut. Juru bicara Pentagon Mayor Adrian Rankin-Galloway, mengklaim bahwa perangkat dan teknologi tersebut dapat diperoleh dengan mudah di pasar terbuka.”Teknologi UAV komersial ini yang digunakan Islamic State (ISIS) dalam misinya,” katanya.

Rusia telah berulang kali memperingatkan bahwa pasokan militer AS yang ditujukan untuk mendukung milisi “moderat” Suriah berakhir di tangan teroris. 




Credit  sindonews.com









Dua Pangkalan Militer Rusia di Suriah Diserang 13 Drone



Dua Pangkalan Militer Rusia di Suriah Diserang 13 Drone
Sebuah pesawat jet tempur Su-25 Rusia yang dioperasikan di Pangkalan Udara Khmeimim, dekat Latakia, Suriah. Foto/REUTERS



MOSKOW - Kementerian Pertahanan Rusia mengakui bahwa segerombolan drone terkoordinasi menyerang Pangkalan Udara dan Pangkalan Angkatan Laut Rusia di Suriah. Ada 13 pesawat nirawak mini yang menyerbu dua pangkalan tersebut pada 5 Januari malam hingga 6 Januari dini hari.

Serangan ini terjadi setelah pada malam Tahun Baru pangkalan tersebut diserang kelompok pemberontak yang menyebabkan dua personel militer tewas dan sebuah pesawat rusak.

Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan, serangan segerombolan kendaraan udara tak berawak (UAV) tersebut berhasil diatasi, di mana belasan drone tersebut telah ditembak jatuh tanpa menimbulkan korban jiwa maupun kerusakan di Pangkalan Udara Khmeimim dan Pangkalan Angkatan Laut di Tartus.

“Pasukan pertahanan udara Rusia mendeteksi 13 target udara berukuran kecil yang tidak teridentifikasi pada jarak yang cukup jauh dengan basis militer Rusia,” bunyi pernyataan kementerian tersebut yang dikutip SINDOnews dari akun Facebook resminya, Rabu (10/1/2018).

Dari 13 drone, sepuluh di antaranya menargetkan Pangkalan Udara Khemeimim. Sisanya menyerang pangkalan Angkatan Laut di Tartus.

Serangan itu mengindikasikan bahwa militan yang menentang pemerintah Presiden Suriah Bashar al-Assad meningkatkan kekerasan yang ditujukan terhadap militer Rusia.

Moskow seperti diketahui telah melakukan intervensi militer sejak September 2015 untuk mendukung pemerintah Suriah yang nyaris digulingkan kelompok pemberontak.




Credit  sindonews.com






Korut: Bom Hidrogen Hanya Ditujukan ke AS, Bukan Korsel


Korut: Bom Hidrogen Hanya Ditujukan ke AS, Bukan Korsel
Kepala delegasi Korut, Ri Son Gwon (kanan) berjabat tangan dengan rekannya dari Korsel Cho Myoung-gyon dalam perundingan di Panmunjom, Selasa (9/1/2018). Foto/REUTERS/Korea Pool


SEOUL - Pemerintah Korea Utara (Korut) mengatakan bahwa pihaknya tidak akan membahas senjata nuklirnya dalam perundingan dengan pemerintah Korea Selatan (Korsel). Pyongyang menegaskan, bom hidrogen miliknya hanya ditujukan kepada Amerika Serikat (AS), bukan pada “saudara”-nya di Korsel.

Pejabat dari Pyongyang dan Seoul pada hari Selasa untuk mengadakan negosiasi untuk menyelesaikan masalah dan mencegah konflik yang tidak disengaja. Perundingan langka ini terjadi untuk pertama kalinya setelah lebih dari dua tahun terakhir kedua Korea berseteru.

Dalam sebuah pernyataan bersama setelah 11 jam berunding, Korut berjanji untuk mengirim delegasi besar ke Olimpiade Musim Dingin Pyeongchang bulan depan di Korea Selatan. Namun, Pyongyang menyampaikan "keluhan kuat" setelah Seoul mengusulkan untuk melakukan denuklirisasi semenanjung Korea.

”Semua senjata kita termasuk bom atom, bom hidrogen dan rudal balistik hanya ditujukan kepada Amerika Serikat, bukan pada saudara kita, juga China dan Rusia,” kata juru runding utama Pyongyang, Ri Son Gwon.

”Ini bukan masalah antara Korea Utara dan Korea Selatan, dan untuk mengemukakan masalah ini akan menimbulkan konsekuensi negatif dan risiko yang mengubah semua pencapaian baik saat ini menjadi sia-sia,” ujar Ri yang juga Ketua Komite Reunifikasi Damai Korea Utara.

Seoul percaya bahwa hubungan antar-Korea menjadi lebih baik. Kementerian Unifikasi Korea Selatan mengatakan, serangkaian langkah yang disepakati pada hari Selasa dapat membuka jalan bagi diskusi mengenai “resolusi dasar” isu nuklir di masa depan.

”Kami akan berkoordinasi erat dengan Amerika Serikat, China, Jepang dan tetangga lainnya dalam proses ini,” kata kementerian itu dalam sebuah pernyataan, seperti dikutip Reuters, Rabu (10/1/2018).

Korea Selatan telah meminta Korea Utara untuk menghentikan tindakan bermusuhan yang memicu ketegangan di semenanjung tersebut. Korea Utara, kata kementerian itu, sepakat bahwa perdamaian harus dijamin di wilayah semenanjung Korea.

Sebelumnya, Seoul mengaku siap untuk mencabut beberapa sanksi untuk sementara sehingga warga Korea Utara dapat mengunjungi Korea Selatan untuk Olimpiade Musim Dingin. Sanksi itu dijatuhkan sepihak oleh Seoul untuk menanggapi uji coba rudal dan senjata nuklir rezim Kim Jong-un. 




Credit  sindonews.com





Dua Tahun Membeku, Korut-Korsel Kembali Duduk Satu Meja


Dua Tahun Membeku, Korut-Korsel Kembali Duduk Satu Meja
Foto/Ilustrasi/Istimewa


SEOUL - Korea Utara (Korut) dan Korea Selatan (Korsel) memulai perundingan formal pertama mereka setelah lebih dari dua tahun 'membeku', Selasa (9/1/2018). Keduanya disatukan oleh olahraga untuk membahas bagaimana atlet Korut dapat menghadiri Olimpiade Musim Dingin bulan depan di Korsel meskipun menimbulkan kekhawatiran akan konflik.

Terlepas dari agenda sempit dan utamanya olahraga, pertemuan tersebut diawasi ketat oleh para pemimpin dunia yang menginginkan adanya tanda-tanda pengurangan ketegangan di semenanjung Korea. Pasalnya, perundingan ini dilakukan di tengah meningkatnya kekhawatiran akan pengembangan senjata nuklir Korut dan menentang resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB).

"Hari ini kita akan melakukan pembicaraan untuk membahas partisipasi Korea Utara di Olimpiade Musim Dingin Pyeongchang dan Paralimpiade serta peningkatan hubungan antar-Korea," kata Menteri Unifikasi Cho Myoung-gyon, yang memimpin delegasi Korsel, kepada wartawan saat menuju pembicaraan seperti dilansir dari Reuters.

Cho mengatakan bahwa delegasinya juga bersiap untuk membahas reuni kembali anggota keluarga yang dipisahkan oleh Perang Korea, yang berakhir dengan sebuah gencatan senjata dan secara teknis meninggalkan kedua Korea yang masih berperang.

Beberapa pejabat Korsel berharap kedua Korea bahkan bisa berbaris di bawah bendera tunggal di Olimpiade Musim Dingin, yang akan menjadi yang pertama kalinya dalam lebih dari satu dekade bahwa kedua Korea bersatu dalam satu bendera di acara olahraga.

Menunjuk ke tas kerjanya sebelum berangkat ke perbatasan, Cho tersenyum dan berkata, "Saya memiliki sedikit barang bawaan," menambahkan, "Segalanya terasa sedikit baru karena kita belum pernah berbicara beberapa lama".

Tepat sebelum delegasi melaju ke zona demiliterisasi sekitar 20 warga Korsel terlihat melambaikan spanduk bertuliskan: "Kami berharap keberhasilan perundingan tingkat tinggi antar-Korea". Seorang pria terlihat melambaikan bendera dengan gambar semenanjung Korea bersatu.

Lima pejabat senior dari masing-masing pihak bertemu di Gedung Perdamaian (Peace House) bertingkat tiga di sisi wilayah gencatan senjata Panmunjom Korsel dari pukul 10 pagi (0100 GMT).

"Delegasi Korut melewati perbatasan di dalam area keamanan bersama (JSA) ke Gedung Perdamaian sekitar pukul 00:30 GMT," kata seorang pejabat Kementerian Unifikasi kepada wartawan.

Kamera dan mikrofon biasanya ditempatkan di ruangan itu untuk memastikan bahwa petugas dari kedua belah pihak dapat memantau pembicaraan tersebut.

Perundingan tersebut dilakukan setelah Korut menggunakan pidato Tahun Barunya untuk mengumumkan bahwa negara itu terbuka untuk mengirim delegasi ke Olimpiade serta mengurangi ketegangan di semenanjung Korea. Kendati begitu, rezim Pyongyang bersumpah untuk tidak pernah melepaskan program senjata nuklirnya.



Delegasi Korut akan dipimpin oleh Ri Son Gwon, ketua Komite Damai untuk Reunifikasi Damai di Tanah Air. Wakil ketua komite Jon Song Su dan Hwang Chung Song, seorang direktur, akan bergabung dengan Ri. 

Ri, ketua komite yang dipromosikan ke jabatannya saat ini pada bulan Juni 2016, adalah negosiator berpengalaman untuk perundingan antar-Korea meskipun pengalamannya sebelumnya sebagian besar terkait dengan militer karena karirnya di angkatan bersenjata.





Credit  sindonews.com


Korut-Korsel Berunding, Kim Jong-un Kirim 5 Delegasi


Korut-Korsel Berunding, Kim Jong-un Kirim 5 Delegasi
Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un. Foto/KCNA via REUTERS


SEOUL - Korea Utara (Korut) dan Korea Selatan (Korsel) secara resmi akan melakukan perundingan langka pada Selasa (9/1/2018) besok di zona demilliterisasi (DMZ) dua Korea. Pemimpin Korut Kim Jong-un mengirim lima delegasi untuk perundingan tersebut.

Perundingan tingkat tinggi kedua Korea ini akan terjadi untuk pertama kalinya setelah lebih dari dua tahun. Salah satu yang dibahas dalam perundingan besok adalah kesediaan Korut untuk ikut Olimpiade Musim Dingin yang akan digelar di Korsel.

Dalam pengumumannya pada hari Minggu, para delegasi Pyongyang akan dipimpin oleh juru runding veteran Ri Son-gwon, yang memimpin Komite Reunifikasi Damai di Korea, sebuah badan negara yang bertanggung jawab atas urusan antar-Korea.

Korsel, seperti dikutip kantor berita Yonhap, Senin (8/1/2018), juga akan mengirimkan lima delegasi yang dipimpin oleh Menteri Unifikasi Korsel Cho Myoung-gyon.

”Kami percaya bahwa Korea Selatan dan Korea Utara telah menyelesaikan pengorganisasian delegasi mereka secara seimbang,” kata seorang pejabat Korea Selatan kepada Yonhap.

Ri telah memimpin delegasi Korea Utara dalam perundingan militer lintas batas sejak tahun 2006. Dia dianggap sebagai ”tangan kanan” dari Ketua Komite Pusat Partai Buruh Kim Young-chol.

Kim Young-chol dilaporkan sebagai dalang dari serangan rudal torpedo tahun 2010 terhadap  kapal Angkatan Laut Korea Selatan yang menewaskan 46 pelaut. Namun, pemerintah Korut pernah membantahnya.

Sebelumnya diberitakan bahwa kedua Korea pada hari Jumat sepakat untuk mengadakan perundingan di Rumah Perdamaian di Panmunjom, DMZ. Olimpade Musim Dingin sendiri akan digelar di Pyeongchang mulai 9 Februari. Pemerintah Korea Selatan berharap perundingan tersebut dapat mengarah pada diskusi untuk memperbaiki hubungan kedua negara.


Korut bersedia untuk berunding dengan Korsel sejatinya atas perintah Kim Jong-un yang disampaikan melalui pidato Tahun Baru-nya beberapa hari yang lalu. Dalam pidato itu, Kim juga membuat ancaman kepada Amerika Serikat (AS) dengan mengklaim seluruh wilayah AS berada dalam jangkauan senjata nuklirnya dan tombol nuklir selalu ada di mejanya.

Presiden AS Donald John Trump yang masih berseteru dengan Kim Jong-un mengklaim berjasa atas kesediaan kedua Korea untuk berunding.

“Dengan semua ‘pakar’ yang gagal, apakah ada orang yang benar-benar percaya bahwa pembicaraan dan dialog akan berlangsung antara Korut dan Korsel sekarang jika saya tidak teguh, kuat dan bersedia melakukan ‘kehendak’ total terhadap Korut. Bodoh, tapi pembicaraan adalah hal yang baik!,” tulis Trump melalui akun Twitter-nya, @realDonaldTrump





Credit  sindonews.com









Gedung Putih: pemeriksaan medis Trump tak mencakup tes kesehatan mental


Gedung Putih: pemeriksaan medis Trump tak mencakup tes kesehatan mental
Presiden Amerika Serikat Donald Trump saat berpidato dalam Sidang Umum PBB ke 72 di kantor pusat PBB di New York, Amerika Serikat, Selasa (19/9/2017). (REUTERS/Eduardo Munoz)





Washington (CB) - Pemeriksaan medis terjadwal Donald Trump pekan ini tidak akan meliputi evaluasi psikiatri, kata Gedung Putih pada Senin waktu setempat, sementara banyak pihak mempertanyakan kesehatan mental presiden Amerika Serikat itu.

Menanggapi pertanyaan mengenai masalah itu, juru bicara Hogan Gidley hanya mengatakan: "Tidak ada."

"Dia setajam paku," kata Gidley kepada para wartawan di pesawat Air Force One.

Trump (71) akan menjalani pemeriksaan di rumah sakit militer Walter Reed di pinggiran kota Washington pada Jumat dan hasilnya akan disampaikan ke publik menurut siaran kantor berita AFP.

Selama kampanye pemilihan presiden pada 2016, Trump mempublikasikan sebuah surat dokter  yang sudah lama menanganinya, Harold Bornstein, yang menyatakan bahwa dia berada dalam "kesehatan fisik yang sangat baik."

Bornstein sebelumnya menulis tentang kesehatan Trump dengan istilah bercahaya, menyatakan pada 2015 bahwa dia akan menjadi "individu paling sehat yang pernah terpilih menjadi presiden."

Marah karena publikasi buku bombastis yang memunculkan keraguan mengenai kesehatan mentalnya, Trump pekan ini menggunakan Twitter untuk menggambarkan dirinya sebagai "genius yang sangat stabil" dan "sangat pintar".






Credit  antaranews.com






Jet, peluru kendali Israel serang Suriah


Jet, peluru kendali Israel serang Suriah
Dokumen foto konvoi kendaraan pasukan militer Israel di Jalur Gaza. (Reuters)




Beirut (CB) - Israel menyerang wilayah Suriah sebanyak tiga kali pada Selasa menggunakan jet dan peluru kendali darat ke darat, demikian pernyataan tentara Suriah melalui televisi pemerintah setempat.

Tentara Suriah menyebutkan jet Israel memuntahkan peluru kendali ke daerah al-Qutaifa, dekat Damaskus, dari dalam wilayah udara Lebanon pada pukul 02.40 (07.40 WIB) dan pertahanan udara Suriah berhasil menembak salah satu pesawat mereka.

Israel kemudian menembakkan roket darat ke darat dari dataran tinggi Golan, yang dikuasai Israel, namun arteleri pertahanan udara (arhanud) Suriah berhasil menembak jatuh peluru kendali tersebut, klaim tentara Suriah.

Militer Suriah juga menyebutkan bahwa jet Israel melepaskan tembakan empat roket terakhir dari dalam wilayah Israel, dan arhanud Suriah menembak jatuh satu di antaranya, namun yang lain lolos dan menyebabkan berbagai kerusakan.

Juru bicara militer Israel menolak menanggapi pernyataan Suriah itu. Namun, kepala angkatan udara Israel pada Agustus mengungkapkan bahwa pasukannya telah menyerang Suriah sekira 100 kali. Kebijakan Israel pada umumnya tidak membenarkan atau menolak operasi tersebut.

Israel pernah berjanji mencegah wilayah Suriah digunakan Iran untuk membuat markas atau mengirim persenjataan bermutu tinggi kepada kelompok Hizbullah Lebanon, yang membantu Damaskus mengalahkan pemberontakan, yang telah berlangsung enam tahun, demikian laporan kantor berita Reuters.





Credit  antaranews.com






Turki akan perpanjang status darurat untuk keenam kali


Turki akan perpanjang status darurat untuk keenam kali
Seorang pria membaca spanduk, yang berisi nama warga sipil dan polisi yang tewas saat melawan percobaan kudeta, di Taksim Square di Istanbul, Turki, Rabu (20/7/2016). (REUTERS)



Ankara (CB) - Pemerintah Tuki berencana memperpanjang status darurat yang diberlakukan setelah kudeta gagal tahun 2016 untuk keenam kalinya.

Wakil Perdana Menteri Bekir Bozdag pada Senin (8/1) mengatakan status darurat akan "diperpanjang sekali lagi" selama tiga bulan dan akan dibahas dalam pertemuan Dewan Keamanan Nasional (MGK) berikutnya. Perpanjangan terbaru itu akan berakhir 19 Januari.

MGK pertama harus merekomendasikan langkah tersebut dan persoalan itu akan dikembalikan lagi ke kabinet, kata Bozdag kepada para reporter di Ankara setelah rapat menteri yang dipimpin oleh Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Parlemen kemudian harus secara resmi menyetujui perpanjangan itu.

Status darurat tersebut diterapkan beberapa hari setelah upaya penggulingan Erdogan pada 15 Juli 2016. Ulama Fethullah Gulen yang tinggal di Amerika Serikat disalahkan atas upaya kudeta gagal tersebut.

Gulen membantah tuduhan itu, namun otoritas memanfaatkan status darurat untuk menindak keras mereka yang dituduh memiliki hubungan dengan gerakannya dan militan Kurdi.

Sejak upaya kudeta, lebih dari 55.000 orang sudah ditangkap sementara 140.000 lebih pegawai sektor publik, termasuk hakim dan guru, diskors atau dipecat, demikian menurut siaran kantor berita AFP.





Credit  antaranews.com





Bentuk Indonesian Aid, RI Rencana Anggarkan Rp1 Triliun


Bentuk Indonesian Aid, RI Rencana Anggarkan Rp1 Triliun
Ilustrasi bantuan Indonesia. Pemerintah RI berencana membentuk Indonesian Aid untuk bantuan internasional dengan dana awal Rp1 Triliun. ( Dok. KBRI Dhaka)



Jakarta, CB -- Pemerintah berencana menggelontorkan dana sebesar Rp1 triliun sebagai kontribusi bantuan kemanusiaan Indonesia terhadap dunia internasional. Dana tersebut akan dikelola oleh sebuah badan yang bernama Indonesian Aid.

Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi mengatakan dana sebesar itu akan dikelola oleh satu badan khusus yang bertanggung jawab untuk menangani seluruh bantuan yang akan diberikan Indonesia ke luar negeri. Ia mengatakan pembentukan agensi ini dilakukan sebagai komitmen peningkatan kerja sama Selatan-Selatan.

“Dengan adanya single agency yakni Indonesian Aid, bantuan Indonesia dilakukan melalui satu pintu dengan anggaran awal program sebesar satu triliun rupiah. Pembentukan badan ini akan memperkokoh diplomasi Indonesia, termasuk diplomasi kemanusiaan,” ucap Retno dalam pernyataan pers tahunannya di Jakarta, Selasa (9/1).


Tak hanya Kemlu RI, Retno mengatakan badan bantuan ini akan melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga terkait. Pembentukan institusi tersebut, paparnya, dilakukan guna menyelaraskan penyaluran bantuan Indonesia ke luar negeri menjadi melalui satu pintu.


Selain itu, tuturnya, langkah ini juga dilakukan guna mempercepat respons dan bantuan pemerintah bagi negara-negara yang membutuhkan, salah satunya dalam menanggapi peristiwa yang perlu tanggapan cepat seperti bencana alam dan krisis kemanusiaan.

“Selama ini Indonesia rajin menyalurkan bantuan teknis seperti capacity building dan bantuan kemanusiaan ke luar negeri. Kita lihat tragedi kemanusiaan di Rakhine, Myanmar dan juga Palestina, Indonesia rutin memberikan kontribusi dan bantuan ke negara-negara tersebut, tapi selama ini terpisah-pisah,” kata Retno.

“Dengan single agency ini, kami harap bantuan Indonesia untuk membantu menciptakan stabilitas, perdamaian, dan kesejahterahaan di belahan dunia lainnya lebih terorganisir dan efektif,” lanjutnya.

Meski begitu Retno tak menjelaskan sumber dana dan pembentukan badan bantuan tersebut. “Nanti akan kami lihat petunjuk teknisnya yang masih dibuat. Yang utama adalah badan ini akan terdiri dari beberapa kementerian dan pesan pentingnya adalah agensi ini dibentuk untuk mendukung diplomasi Indonesia,” katanya.


Politik Luar Negeri 2018

Retno mengatakan pendirian Indonesian Aid merupakan salah satu langkah strategis dan fokus politik luar negeri Indonesia di 2018 ini.

Ia mengatakan beberapa fokus politik luar negeri RI lainnya selama setahun ke depan yakni memperkuat persatuan dan sentralitas ASEAN dengan salah satunya mendukung  keketuaan Singapura dalam organisasi regional tersebut.

Salah satu yang ingin dikejar Indonesia, tutur Retno adalah mendorong agar ASEAN dan China bisa segera merampungkan kode etik atau Code of Conduct (CoC) sebagai pedoman negara menyikapi sengketa di Laut China Selatan.

“Indonesia akan aktif berupaya agar ASEAN dan China menghasilkan COC yang practical dan efektif demi stabilitas dan keamanan Laut China Selatan,” ujar Retno.


Eks duta besar RI untuk Belanda itu juga mengatakan selama setahun ke depan pemerintah akan lebih menggecarkan kampanye pencalonan RI sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) periode 2019-2020.

Selain itu, Retno juga mengatakan pemerintah akan terus mempercepat penyelesaian sengketa batas wilayah Indonesia dengan negara lain. Hal ini dilakukan sebagai bentuk menjaga martabat dan kedaulatan negara.

Sepanjang 2017 lalu, sebanyak 35 perundingan perbatasan terus dilakukan pemerintah. Beberapa perundingan itu menghasilkan ratifikasi perjanjian batas wilayah laut antara RI dan Singapura di PBB, Ratifikasi Perjanjian Batas Zona Ekonomi Eksklusif RI-Filipina oleh Indonesia, Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) tentang Demakrasi batas Internasional RI-Malaysia, serta Ratifikasi Perjanjian Dasar Perbatasan Darat 2013 antara Indonesia dan Papua Nugini.

Menyangkut diplomasi ekonomi, Retno mengatakan, pemerintah akan terfokus menyelesaikan sejumlah kerangka kerja sama ekonomi strategis dengan Uni Eropa, Turki, dan Australia.

“Selain itu, perundingan Bilateral Investment Agreement generasi baru juga akan diintensifkan dengan negara mitra, seperti Swiss,” ujar Retno.




Credit  cnnindonesia.com





Tangkal Kejahatan, RI Dorong Perjanjian Ekstradisi ASEAN


Tangkal Kejahatan, RI Dorong Perjanjian Ekstradisi ASEAN
Kementerian Luar Negeri RI mendorong pembentukan perjanjian ekstradisi di antara negara anggota ASEAN untuk menangkal kejahatan lintas negara. (ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/aww/17.)



Jakarta, CB -- Di tengah meningkatnya kejahatan lintas batas, Kementerian Luar Negeri RI  mendorong pembentukan instrumen perjanjian ekstradisi di antara negara anggota ASEAN.

“Meningkatnya kejahatan lintas batas di kawasan membutuhkan kerja sama hukum yang kuat antara sesama negara ASEAN. Untuk itu, Indonesia akan mendorong pembentukan instrumen ekstradisi di ASEAN,” ujar Menlu RI, Retno Marsudi, dalam pernyataan pers tahunannya di Jakarta, Selasa (9/1).

Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional, Kementerian Luar Negeri RI, Damos Domuli Agusman mengatakan bahwa proses pembicaraan itu kini sedang ditangani oleh Direktorat Jenderal ASEAN.


“Isu ini ditangani oleh Ditjen ASEAN. Ditjen HPI akan start jika sudah tahap perumusan draf perjanjian,” ujar Damos kepada CNNIndonesia.com.




Namun, Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN, Jose Tavares, belum menanggapi pertanyaan CNNIndonesia.com terkait perjanjian ekstradisi tersebut.

Selama ini, Indonesia baru memiliki perjanjian ekstradisi setidaknya dengan empat negara ASEAN, yaitu Malaysia, Filipina, dan Thailand. Namun, semuanya masih dalam kerangka bilateral, bukan ASEAN.

Perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Singapura selaku ketua ASEAN tahun ini pun belum rampung. Damos mengatakan, proses ratifikasi perjanjian masih mandek di parlemen kedua negara.

“Gulirannya mengalami dinamika politik karena proses ratifikasi itu kan juga proses politik, ke parlemen masing-masing,” tutur Damos.

Proses di parlemen Indonesia sendiri masih tersendat karena ada perbedaan pendapat mengenai bentuk kerja sama yang disepakati.

Keputusan mengenai ratifikasi ini disepakati pada periode DPR 2004-2009. Kala itu, perjanjian ekstradisi dengan Singapura ini dibahas sepaket dengan perjanjian kerja sama pertahanan (Defense Cooperation Agreement/DCA).

“Di DPR, masih pro dan kontra soal apakah 1 paket atau terpisah,” ujar Damos.

Sebelumnya, Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla, mengatakan bahwa perjanjian ekstradsi sangat penting untuk memudahkan pemulangan orang-orang yang bermasalah di luar negeri.

Menurut Jusuf Kalla, Singapura menjadi salah satu tujuan utama para buron karena tidak ada perjanjian ekstradisi.



Credit  cnnindonesia.com





Selasa, 09 Januari 2018

Pierre Andre Latreille, Lolos dari Hukuman Mati karena Kuasai Ilmu Serangga


https: img.okeinfo.net content 2018 01 08 18 1841894 pierre-andre-latreille-lolos-dari-hukuman-mati-karena-kuasai-ilmu-serangga-wWWx4PkKVb.jpg

Pierre Andre Latreille selamat dari hukuman mati karena ilmu serangga (Foto: The Vintage News)




PIERRE Andre Latreille adalah seorang ahli entimologi, cabang ilmu biologi yang mempelajari serangga, asal Prancis dari abad ke-19 yang perannya diakui dalam dunia serangga. Ahli entomologi dunia menganggap pada masanya, bahkan dia mendapat julukan sebagai "pangeran entimologi."
Pengetahuan Latreille sebagai seorang pakar membuat George Cuvier, pakar zoologi dan naturalis abad ke-19 meminta bantuannya untuk menulis volume tentang arthropoda dalam karya terkenalnya, "The Animal Kingdom" demi menyempurnakan karyanya. Pengetahuan dan minat Latreille dalam bidang itu juga terbukti mampu menyelamatkan nyawanya dari eksekusi mati.

Dilansir The Vintage News, Selasa (9/1/2018), perjalanan Latreille menjadi ilmuwan terkenal tidak mudah. Lahir sebagai anak haram dari seorang bangsawan Prancis, bernama Jean Joseph Sahuguet d'Amarzit, keberadaan Latreille dianggap sebagai sebuah aib. Bahkan ayahnya yang memegang gelar Jenderal Baron d'Espagnac itu pun mencelanya.
Meski begitu, Latreille cukup beruntung karena tinggal di bawah perlindungan beberapa orang hebat seperti dokter, pedagang kaya, dan seorang baron dari kampung halaman Latreille di Brive. Karena dorongan dari lingkungannya juga Latreille mendaftarkan di College du Cardinal Lemoine dan belajar menjadi seorang pastor.
Latreille pada akhirnya berhasil menjadi diaken dan memiliki kualifikasi untuk memberikan ceramah. Namun, dia tidak pernah benar-benar menjadi pastor karena waktunya lebih banyak dihabiskan untuk meneliti serangga.
Pada 1970, pemerintahan demokratis Prancis yang baru dibentuk mengesahkan aturan yang dinamakan undang-undang Konstitusi Sipil Pemuka Agama. Aturan itu meminta Gereja Katolik di Prancis melakukan subordinasi kepada pemerintah dan hanya dalam dua tahun, semua pastor Katolik pun diwajibkan untuk bersumpah setia kepada negara.
Disibukkan dengan penelitiannya dan karena tidak pernah benar-benar menjadi pastor gereja, Latreille tidak mengetahui adanya sumpah itu dan tidak pernah mengucapkannya.
Karena kealpaan itulah dia ditangkap pada November 1793 dan dipenjara bersama para pastor lain yang juga menolak aturan tersebut karena alasan ideologi. Latreille pun dijatuhi hukuman mati dan harus berhadapan dengan eksekusi guillotine.

Untungnya antusiasmenya pada penelitian menyelamatkan nyawanya. Sebulan sebelum dieksekusi, dokter penjara melihatnya sibuk meneliti seekor serangga di lantai bawah tanah.                                    

Saat ditanya, Laitreille mengklaim bahwa serangga itu adalah spesies kumbang langka. Dokter itu pun tertarik dan membawa serangga itu ke Jean Baptiste Bory de Saint-Vincent, seorang anak jenius berusia 15 tahun yang sangat menguasai ilmu alam.
Naturalis berusia 15 tahun itu langsung menjelaskan serangga itu adalah spesimen Necrobia ruficollis, spesies kumbang predator langka yang dikenal sebagai kumbang Ham, yang cenderung menghuni gudang bawah tanah dan toko makanan dan sering memakan bangkai tikus, daging kering , keju, dan kulit binatang.

Saint-Vincent yang mengenal kontribusi Latreille di bidang entomologi kemudian mengajak beberapa ilmuwan lokal untuk mengatur pemebanasan Latrielle.Mereka berhasil membebaskan Latreille dan salah satu teman selnya yang juga seorang ahli zoologi.
Setelah dibebaskan dari penjara, Latreille terus meneliti serangga dan secara bertahap menjadi terkenal sebagai ahli entomologi Prancis terbesar saat itu. Dia sempat bekerja sebagai guru dan kemudian menjadi kurator bagian arthropoda Museum Sejarah Alam di Paris.
Sampai akhirnya, pada 1814, ia menjadi anggota penuh Akademi Ilmu Pengetahuan Prancis yang terkenal. Ia kemudian membentuk Society of Entomology Prancis dan menjabat sebagai presiden kehormatan selama sisa hidupnya.

Pada 1821, ia pun mendapat gelar kohormatan ksatria Legiun Kehormatan, yang merupakan penghargaan tertinggi Prancis. Ia mengatur kepentingan militer dan kebangsaan, hingga mendapatkan pengakuan dunia untuk penelitian ilmiahnya.                              



Credit  okezone.com







Bentrokan Antar Tentara dan Militan Pecah di Filipina Selatan, 6 Orang Tewas


https: img-z.okeinfo.net content 2018 01 09 18 1842138 bentrokan-terjadi-di-filipina-selatan-6-orang-tewas-BQShqgPRXo.jpg

Tentara Filipina. (Foto: Al-Jazeera)




MANILA - Sedikitnya enam orang tewas akibat kembali pecahnya bentrokan antara tentara dan kelompok pemberontak di Filipina Selatan. Enam korban tewas tersebut diketahui terdiri dari seorang tentara dan lima anggota kelompok pemberontak.
Bentrokan ini bermula dari serangan pasukan keamanan Filipina baik di darat dan di udara terhadap militan yang didukung kelompok Negara Islam Irak dan Suriah atau ISIS. Sebagaimana dilansir dari AFP, Selasa (9/1/2018), pasukan keamanan Filipina diketahui berhasil menumbangkan sekira 50 militan dengan serangan artileri yang berlangsung selama lima jam di Pulau Mindanao.

Kelompok militan yang diserang diketahui merupakan kelompok pemberontak Bangsamoro Islamic Freedom Fighters (BIFF).
"Kelompok militan kecil dan terfragmentasi masih merupakan ancaman di wilayah tersebut. Mereka masih memiliki cukup banyak orang untuk melakukan kekejaman, dan mereka secara aktif terus merekrut anggota baru," ujar Juru Bicara Militer Filipina, Kapten Arvin Encinas.


Pada tahun lalu, kelompok militan lain yang juga bersumpah setia kepada ISIS diketahui sempat menduduki Kota Maraadi Mindanao. Kelompok ini juga telah memicu koflik berdaraj dengan pasukan Pemerintah Filipina yang didukung Amerika Serikat (AS) selama lima bulan.
Konflik ini menyebabkan sedikitnya lebih dari 1.100 oang tewas. Sebagai respons atas kekerasa tersebut, Presiden Rodrigo Duterte menempatkan Mindanao di bawah status darurat militer sampai akhir 2018.

Pertempuran sporadis terus berlanjut karena masih terdapatnya sisa-sisa jaringan pemberontak yang beroperasi di wilayah itu. Bahkan, beberapa militan terus bertahan pascakelompok Pembebasan Islam Moro (MILF), terlibat dalam perundingan damai.        



Credit  okezone.com






Singapura Larang Pemutaran Film Remaja Palestina, Ahed Tamimi



Singapura Larang Pemutaran Film Remaja Palestina, Ahed Tamimi
Ahed Tamimi menggigit tentara Israel (Independent)

CB, Jakarta - Pemerintah Singapura melarang pemutaran film dokumenter tentang Ahed Tamimi, remaja Palestina yang menjadi simbol perlawanan terhadap pendudukan militer Israel di Tepi Barat, dalam acara Singapore Palestinian Film Festival 2018.
Film dokumenter bertajuk Radiance of Resistance itu sedianya akan ditayangkan dalam festival film tahunan tersebut pada Kamis, 4 Januari 2018.

"Narasi miring dari film ini pemberontakan serta berpotensi menimbulkan ketidakharmonisan di antara warga Singapura yang berbeda-beda ras dan agama," kata Otoritas Singapura atas Pengembangan Media Info-Komunikasi atau IMDA, seperti dikutip dari Al Arabiya, 4 Januari 2018.

Film Radiance of Resistance telah mengikuti sejumlah festival film dunia selama 2017. Film ini memenangi kategori Best Documentary dalam festival film Respect Human Rights di Belfast.

Film ini menjadi topik pembahasan menyusul penangkapan Ahed Tamimi oleh aparat militer Israel pada Desember 2017.
Pengadilan militer Israel akan mengadili remaja Palestina berusia 16 tahun itu atas sejumlah dakwaan. Ahed Tamimi terancam dihukum 10 tahun penjara. Namun, karena ia dianggap masih anak-anak, kemungkinan hukuman berat itu tidak diberlakukan kepadanya.
Keputusan Singapura melarang pemutaran film Ahed Tamimi dianggap aneh. Meski begitu, penyelenggara Festival Film Singapore Palestine 2018, Adela Foo, mengatakan larangan itu dapat dipahami.

Singapura memiliki hubungan diplomatik yang baik dengan Israel, termasuk dengan militer negara di Timur Tengah itu. Namun Singapura mementang pernyataan Presiden Donald Trump yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.






Credit  TEMPO.CO

Swiss: Militer Arab Saudi dan Israel Jalin Hubungan Rahasia



Swiss: Militer Arab Saudi dan Israel Jalin Hubungan Rahasia
Putra Mahkota Mohammed bin Salman, meskipun baru berusia 32 tahun, memiliki peran dominan untuk urusan militer Saudi, kebijakan luar negeri, serta kebijakan ekonomi dan sosial. AFP/SAUDI ROYAL PALACE/BANDOUR AL-JALOUD

CB, Jakarta - Koran Swiss Basler Zeitung mengungkapkan fakta bahwa ada persekutuan rahasia antara militer Arab Saudi dengan Israel guna menangkal kekuatan Iran meskipun kedua negara tidak memiliki hubungan diplomatik.
"Hingga saat ini, Riyadh menolak normalisasi hubungan resmi dengan Israel sepanjang konflik Palestina-Israel belum terselesaikan," kata Pierre Heumann, koresponden koran ini di Israel sebagaimana dikutip Middle East Monitor.


Pangeran Arab Saudi, Mohammed bin Salman saat melakukan kunjungan ke markas tentara Saudi sambil berbuka bersama di Najran, Arab Saudi, 29 Juni 2016. Bandar Algaloud/Courtesy of Saudi Royal Court/Handout via REUTERS
"Ada kerjasama instensif dilakukan rahasia antara Arab Saudi dan Israel demi mencapai tujuan utama mereka yakni mengekang kekuatan Iran," ucapnya. Heumann menambahkan, "Memang ada ada kerjasama militer antara Arab Saudi dengan Tel Aviv."
Koresponden ini mengutip sumber yang tak bersedia disebutkan namanya di Riyadh, "Kerajaan, saat ini, mempertimbangkan membeli senjata Israel dan telah menunjukkan ketertarikannya membeli senjata sistem pertahanan tank dan Iron Dome yang diklaim Israel terbukti efektif menghadapi serangan roket dari Jalur Gaza."
Menurut koran Swiss, Riyadh mencari rudal pencegat yang datang dari Yaman.
"Para pengamat dari Tel Aviv dan Riyadh membenarkan bahwa kerjasama keamanan Arab Saudi dan Israel meningkat pesat, kendati Arab Saudi menolak kabar yang berkembang," tulis koran Swiss tersebut.
Basler Zeitung melaporkan, sudah lama para elite Arab Saudi tak sungkan lagi melakukan kontak dengan perwakilan Israel. "Direktur CIA, Mike Pompeo, pernah mengumumkan pada awal Desember 2017 bahwa Arab Saudi melakukan hubungan langsung dengan Israel dan negara-negara Sunni lainnya di lapangan untuk menghadapi serangan teroris.

Sejumlah polisi perbatasan Israel berjaga-jaga saat warga Palestina melakukan salat yang merupakan aksi protes dipasangnya detektor logam di pintu masuk masjid Al Aqsa, Yerusalem, 16 Juli 2017. Polisi Israel mengatakan, pemasangan detektor logam diperlukan untuk mengamankan lokasi dan memastikan tidak ada senjata yang masuk ke dalam kompleks masjid. REUTERS/Ammar Awad
Sebelumnya, Menteri Energi Israel Yuval Steinits mengatakan dalam sebuah wawancara dengan radio bahwa Israel dan Arab Saudi telah melakukan kontak beberapa kali, namun mereka merahasiakannya atas permintaan Saudi.
Pada Oktober 2017, dua mantan kepala intelijen Israel dan Arab Saudi bertemu untuk bertukar pikiran mengenai kebijaksanaan Amerika Serikat di Timur Tengah.

Koran Swiss itu dalam laporannya menyebutkan, "Bekas kepala intelijen Arab Saudi Pangeran Turki al-Faisal telah mengadakan pembicaraan dengan bekas pimpinan Mossad Efraim Halevy. Pada pertemuan tersebut al-Faisal menyatakan siap berpartisipasi dengan rekannya dari Israel di acara simposium masyarakat Yahudi di Pusat Komunitas Yahudi di New York."





Credit  TEMPO.CO








Putra Mahkota Saudi Andalkan Brigade Elit Al Ajrab, untuk Apa?


Putra Mahkota Saudi Andalkan Brigade Elit Al Ajrab, untuk Apa?
Putra Mahkota Mohammed bin Salman, meskipun baru berusia 32 tahun, memiliki peran dominan untuk urusan militer Saudi, kebijakan luar negeri, serta kebijakan ekonomi dan sosial. AFP/SAUDI ROYAL PALACE/BANDOUR AL-JALOUD

CB, Jakarta - Putra Mahkota Kerajaan Arab Saudi, Pangeran Mohammed Bin Salman, melaksanakan tugasnya sehari-hari dengan dukungan pasukan elit Brigade Al Ajrab Sword atau Brigade Pedang Al Ajrab.
Menurut media Saudi, seperti dilansir media Al Jazeera, Brigade ini terlibat dalam penangkapan 11 pangeran Saudi pada pekan lalu saat mereka memprotes kebijakan Kerajaan terkait pengetatan pengeluaran uang negara. Para pangeran ini ditangkap setelah berunjuk rasa di Riyadh karena menolak membayar biaya listrik dan air minum, yang mereka nikmati di istana milik negara.

"Brigade Pedang Al Ajrab ini dibentuk setelah Raja Salman menjadi raja Arab Saudi pada Januari 2015," begitu dilansir media Al Jazeera, Senin, 8 Januari 2018.

Nama Brigade ini berasal dari nama pedang Imam Turki Bin Abdullah Al Saudi, yang merupakan salah satu tokoh negara itu. Imam Turki diyakini menamai pedang itu dengan julukan tadi karena mendapati mata pedangnya berkarat karena bercak darah.
Seperti dilansir Al Jazeera, pedang yang tampak pada bendera Arab Saudi dibawah frasa tauhid yang berbunyi 'tidak ada Tuhan selain Allah' merujuk pada senjata pedang Imam Turki itu. Pedang keramat ini sempat tersimpan di Bahrain selama 150 tahun sebelumm Raja Hamad Bin Isa Al Khalifa menghadiahkannya kepada Raja Saudi, Abdullah Bin Abdulaziz, pada 2010.
Abdullah telah mangkat dan digantikan adiknya, Raja Salman Bin Abdulaziz pada 2015.

Brigade ini memiliki 5000 anggota, yang berasal dari pasukan angkatan udara, laut dan Garda Kerajaan. Mereka mendapat pelatihan dengan pengawasan langsung oleh Mohammed Bin Salman. Sejumlah latihan kelas atas yang mereka jalani seperti terjung payung, pengendalian kerusuhan, menembak jitu, dan peledakan. Brigade ini menjadi bagian inti dari Garda Kerajaan sebagai pasukan khusus.
Menurut para aktivis, Brigade Pedang Al Ajrab ini mendapat penugasan terkait kasus sensitif menyangkut para bangsawan. Brigade ini bertugas menyediakan pengamanan dan pengawalan terhadap raja, putra mahkota, dan VIP baik saat di dalam dan di luar negeri. Mereka bekerja sama dengan lembaga keamanan lainnya.
Salah satu tugas yang diemban Brigade ini adalah meringkus sebelas pangeran Saudi, yang berunjuk rasa karena enggan membayar tagihan listrik dan air minum. Namun, sebagian aktivis pengguna sosial media mengatakan unjuk rasa itu merupakan protes yang mentargetkan para bangsawan dan menghilangnya bekas Putra Mahkota, Pangeran Mohammed Bin Nayef, yang dikabarkan sempat ditahan karena diduga terlibat praktek korupsi.
Pemerintah Saudi menggelar gerakan anti-korupsi massal pada 4 Nopember 2017 dengan menangkap sekitar 200 pejabat aktif, bekas pejabat, para pangeran dan pengusaha kakap. Sebagian dari mereka ditahan di Hotel Ritz Carlton dan diminta agar mengembalikan minimal sepertiga hartanya kepada negara. Pemerintah Saudi mengatakan uang negara yang dikorupsi lebih dari US$100 miliar atau Rp1300 triliun. 



Credit  TEMPO.CO








Kisah Jahil Astronaut Penyelundup, Bikin Marah Kongres AS


image_title
Astronaut John Young                




CB – Salah satu dari astronaut yang pernah menginjakkan kaki di bulan, John Young tutup usia.  Young meninggal di usianya yang ke-87 tahun.
Dilansir dari laman AVClub,  Senin 8 Januari 2018, Young tergolong astronaut yang paling lama ikut dalam misi Gemini, misi Apollo sampai misi pesawat ulak alik Space Shuttle. Young telah enam kali melakukan perjalanan ke luar angkasa.


Yang paling berkesan mengenai perjalanan hidup Young adalah ketika astronaut yang doyan guyonan itu menyelundupkan makanan untuk disantap di ruang angkasa. Waktu itu Young ikut dalam misi Gemini 3 bersama rekannya Gus Grissom.
Pada misi 23 Maret 1965 itu, Young menyembunyikan sandwich di dalam sakunya. Dalam misi Gemini 3, dua astronaut itu memang dimaksudkan untuk menguji bagaimana astronaut bisa makan di luar angkasa, tapi sandwich tidak masuk daftar makanan yang dibawa.
Saat menguji meminum kopi, Young mengeluarkan sandwich, sontak Grissom pun kaget. Mereka pun menikmati sandwich di ruang angkasa.
Belakangan, Kongres AS mengetahui aksi penyelundupan makanan itu ke ruang angkasa.
"Dia adalah orang pertama yang diteriaki oleh Kongres karena menyelundupkan sandwich," tulis AVClub.
Salah satu alasan mengapa Kongres AS marah, sebab mengirimkan makan untuk para astronaut di luar angkasa cukup menelan biaya. Walaupun Young membeli sandwich dengan uang pribadi, tetap saja Kongres AS mengkhawatirkan dampak masuknya makanan selundupan itu bagi astronaut lain.
Astronaut sekarang tidak seenak nasib astronaut dahulu. Pada masa kini, makanan astronaut mulai dibebaskan memilih makanan, sekarang juga banyak makanan enak dikirimkan ke antariksa.
Cerita Young menyelundupkan sandwich itu sangat berkesan dan selalu diceritakan turun temurun. Astronaut yang pernah menjadi komandan misi Apollo itu pun merasa terganggu dengan cerita sandwitch tersebut.




Credit  viva.co.id









SpaceX luncurkan misi rahasia Zuma



SpaceX luncurkan misi rahasia Zuma
Arsip Foto. Roket SpaceX Falcon 9 hilang ke angkasa setelah meluncur dalam misi pengiriman perbekalan menuju Stasiun Antariksa Internasional dari landas pacu bersejarah 39A di Pusat Antariksa Kennedy di Cape Canaveral, Florida, Amerika Serikat, Minggu (19/2/2017). (REUTERS/Joe Skipper/djo/17)





Miami (CB) - SpaceX meluncurkan kargo rahasia pemerintah Amerika Serikat (AS) yang dikenal dengan nama Zuma, misi yang sifatnya -- dan lembaga di baliknya -- masih misteri.

"Tiga, dua, satu, nyala dan meluncur," kata komentator SpaceX saat roket Falcon 9 diluncurkan di tengah kegelapan Cape Canaveral, Florida, pada Minggu pukul 20.00 waktu setempat (Senin 01.00 GMT).

Peluncuran tersebut awalnya dilakukan November, tapi ditunda sehingga perusahaan yang berkantor pusat di California itu dapat memeriksa kemungkinan masalah pada fairing, atau bagian hidung kerucut roket yang melindungi kargo. Muatan yang membutuhkan perlindungan khusus dan dirahasiakan itu tidak diketahui.

Northrup Grumman, pembuat muatan, mengatakan bahwa itu untuk pemerintah Amerika Serikat dan akan dikirim ke orbit Bumi rendah, namun tidak memberikan keterangan rinci.

SpaceX dan Pentagon tidak menanggapi permintaan untuk memberikan keterangan tentang sifat misi tersebut.

SpaceX pernah meluncurkan muatan keamanan nasional di masa lalu, termasuk satelit mata-mata untuk Kantor Pengintaian Nasional, dan pesawat luar angkasa X-37B untuk Angkatan Udara Amerika Serikat.

Siaran langsung perusahaan tidak menunjukkan video tentang pesawat Zuma setelah terpisah dari tahap pertama roket, namun mengonfirmasi bahwa fairing dikerahkan dan muatan menuju ke orbit rendah Bumi.

Setelah peluncuran SpaceX mengembalikan bagian tinggi dari roket Falcon 9 dalam pendaratan tegak di Cape Canaveral menurut siaran AFP. Sorak sorai meramaikan markas SpaceX di Hawthorne, California, saat roket mendarat mulus ke daratan.

Pemimpin Eksekutif SpaceX Elon Musk ingin menyempurnakan teknik sehingga roket suatu hari bisa digunakan kembali untuk pesawat terbang, sehingga perjalanan luar angkasa menjadi lebih murah.





Credit  antaranews.com





Reuni Ganjil Dr Mahathir dan Anwar Ibrahim


Mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad bersiap memberikan orasi ilmiah di Jakarta, Senin (25/7).
Mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad bersiap memberikan orasi ilmiah di Jakarta, Senin (25/7).



Peta perpolitikan dalam negeri Malaysia bergolak pada pengujung pekan lalu. Pemicunya adalah langkah koalisi oposisi Pakatan Harapan menunjuk mantan perdana menteri (PM) Malaysia Mahathir Mohamad sebagai kandidat PM pada pemilihan umum mendatang.

Kendati telah berusia 92 tahun, semangat Dr M, julukan Mahathir, tak berubah. Ini karena tekadnya begitu kuat untuk menjatuhkan rezim PM saat ini, Najib Razak.

"Saya pikir ini adalah pekerjaan yang harus saya lakukan. Saya tidak bisa menerima negara ini dihancurkan oleh orang egois yang hanya memikirkan dirinya sendiri... Orang-orang yang telah mencuri uang," ujar Mahathir dalam wawancara dengan CNN seperti dikutip, Senin (8/1).

Selepas lengser dari kursi PM pada 2003, Mahathir memang tak pernah sepi mengkritik suksesornya. Abdullah Ahmad Badawi pun kerap dikritik. Namun, rentetan kritikan kepada Najib dinilai lebih keras.

Menurut Mahathir, kritikan merupakan sesuatu yang wajar. Sebab, para penggantinya telah melakukan sejumlah hal yang salah. Ia pun tak keberatan 'dipakai' oleh oposisi untuk menjatuhkan Najib yang dinilai telah mencuri ratusan juta dolar AS milik negara.

Penunjukan Mahathir mau tidak mau berkaitan erat dengan keberadaan Anwar Ibrahim. Anwar, pemimpin koalisi oposisi pemerintahan, merupakan anak didik sekaligus wakil PM tatkala Mahathir menjabat. Namun, karena tudingan kasus sodomi dan korupsi yang mengemuka 20 tahun lalu, Anwar kini mendekam di penjara.

Relasi Mahathir-Anwar sempat mencapai titik didih ketika itu. Akan tetapi, kesamaan kepentingan di masa kini, yaitu menumbangkan rezim Najib, membuat Mahathir dan tentu Anwar beserta keluarga besar melupakan kisah kelam pada masa lalu.

"Tidak mudah baginya (Anwar Ibrahim) untuk menerima saya. Ya kita bisa berjabat tangan, tapi untuk menerima saya sebagai pemimpin oposisi melawan UMNO tidaklah mudah. Karena itulah kita butuh waktu lama. Tapi akhirnya, prioritas diberikan kepada perjuangan melawan Najib," ujar Mahathir seperti dilansir Channel News Asia, Ahad (7/1) waktu setempat.

Dia pun membenarkan, keluarga besar Anwar menderita selama 20 tahun. Dan bagi mereka, melupakan semua ini tidaklah mudah. "Saya berutang budi kepada mereka dan saya mengucapkan terima kasih kepada Anwar dan keluarganya," kata Mahathir.

Selama 22 tahun masa jabatan sebagai PM Malaysia, Mahathir dikenal sebagai seorang otoriter yang membungkam pembangkang yang mempromosikan nilai-nilai liberal. Namun, jika memenangi pemilihan kali ini, Mahathir yang kini telah menginjak usia 92 tahun, hanya akan menjadi PM sampai Anwar bebas dari penjara.

Sebelumnya, Anwar memimpin koalisi oposisi yang mendapatkan kemenangan menakjubkan dalam Pemilu 2013. Koalisi Barisan Nasional Najib Rajak kehilangan banyak suara dalam pemilihan tersebut, tetapi tetap berkuasa setelah menguasai mayoritas kursi di parlemen.

Anwar kemudian kembali dinyatakan bersalah atas kasus sodomi pada 2013. Kasus ini membuat Anwar dilarang memiliki jabatan politik dan mengikuti pemilihan umum, kecuali ia mendapatkan pengampunan kerajaan.

Anwar dilaporkan akan dibebaskan pada 8 Juni mendatang. Jika koalisi oposisi menang dalam pemilihan Agustus mendatang, mereka telah sepakat untuk segera memulai proses hukum guna mendapatkan pengampunan kerajaan bagi Anwar.

"Sehingga Anwar bisa langsung berperan dalam pemerintahan federal, selanjutnya diusulkan sebagai calon perdana menteri kedelapan," kata Sekretaris Jenderal Koalisi Pakatan Harapan Saifuddin Abdullah, Ahad (7/1).

Pakatan Harapan telah menunjuk Presiden Partai Keadilan Rakyat (PKR) Wan Azizah Wan Ismail, istri Anwar, untuk menjadi wakil PM yang mendampingi Mahathir. Pakatan Harapan juga mengumumkan alokasi kursi untuk pemilihan yang akan datang, yaitu partai Mahathir Bersatu sebanyak 52 kursi, PKR sebanyak 51 kursi, Partai Aksi Demokratik sebanyak 35 kursi, dan Partai Amanah Negara sebanyak 27 kursi.

Oposisi saat ini sedang berupaya membawa Mahathir dan Anwar untuk kembali bersama dan melawan Najib. Najib diketahui telah terlibat dalam skandal korupsi yang melibatkan dana negara 1Malaysia Development Berhad (1MDB).

Dalam tuntutan hukum perdata, Departemen Kehakiman AS mengatakan, sekitar 4,5 miliar dolar AS telah disalahgunakan dari 1MDB. Najib, yang mendirikan 1MDB, telah menolak semua tuduhan korupsi terhadapnya dan dibebaskan dari kesalahan oleh Jaksa Agung Malaysia.

Putus asa
Langkah Pakatan Harapan menunjuk Mahathir sebagai calon PM Malaysia menuai tanggapan dari berbagai kalangan. Seperti dilansir laman The Star, Senin (8/1), Menteri Besar Johor Datuk Seri Mohamed Khaled Nordin mengatakan, sebelumnya oposisi, khususnya PKR, dibentuk untuk memperjuangkan Anwar, menjadi PM.

Akan tetapi sekarang, Mahathir telah dipilih sebagai kandidat PM. "Saya ingin mengucapkan selamat kepada Mahathir," katanya saat ditemui setelah meresmikan pembukaan Koperasi Iskandar Malaysia Bhd (imCOOP) di Taman Desa Mutiara, Senin (8/1).

Bendahara Umum Malaysia Indian Congress (MIC) Datuk Seri S Vell Paari mengaku terkejut dengan keputusan Pakatan Harapan memilih Mahathir sebagai kandidat PM. Padahal, masa jabatan Mahathir sebagai PM, membusuk karena korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan yang merajalela.

"Saya rasa oposisi benar-benar putus asa sekarang karena mereka harus memilih Mahathir sebagai kandidat mereka," ujar Vell Paari dilansir The Star.

Menurut dia, perjuangan oposisi yang ingin membebaskan Anwar dengan jalan memenangkan Mahathir adalah sesuatu yang sia-sia. Vell Paari juga memiliki pesan untuk para pemimpin muda di koalisi oposisi.

"Tetaplah teguh karena saya tahu kebanyakan dari Anda telah bergabung dengan oposisi karena ketidaksetujuan Anda dengan Mahathir. Khususnya setelah reformasi. Sekarang dia adalah pimpinan Anda. Hidup memang kejam," katanya.





Credit  REPUBLIKA.CO.ID