Dibanderol Rp 60 Juta, Ini Penampakan Mobil Pedesaan

Foto: Dok. Kementerian Perindustrian

Jakarta - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dalam waktu dekat akan merilis mobil pedesaan seharga Rp 60 juta per unit. Prototipe mobil pedesaan ini sendiri ditargetkan selesai pada Agustus tahun ini.

Kemenperin bakal membuat 34 prototype yang akan diuji coba di 34 provinsi. Baru kemudian akan diproduksi secara masal setelah uji coba selesai.

detikFinance menerima foto-foto salah satu protipe mobil pedesaan yang telah dibuat, dari Humas Kemenperin.

Mobil Pedesaan Foto: Dok. Kementerian Perindustrian

Dengan kelir putih terang, moncong bagian depan terlihat lebih besar ketimbang seperti truk, dengan dua kursi, satu untuk pengemudi, dan satu lagi untuk penumpang.

Yang paling membedakan dengan kendaraan lainnya, yakni bagian belakangnya. Mobil pedesaan memang dibuat tidak hanya sebagai alat angkut hasil, namun juga didesain multi fungsi.

Dalam salah satu prototipe tersebut, mobil pedesaan tersebut difungsikan sebagai alat perontok padi. Kemenperin sendiri menargetkan ada 34 prototipe yang dibuat, beberapa di antaranya dibuat dengan fungsi yang berbeda-beda.

Mobil Pedesaan Foto: Dok. Kementerian Perindustrian

Dari mulai penggiling biji, pengolah sampah, pengangkut hasil kebun, pengering jagung, dan fungsi lainnya yang dibutuhkan petani dan peternak di pedesaan.

Nantinya, mobil pedesaan ini akan dibuat beberapa pabrikan. Harganya dibanderol cukup terjangkau, yakni sekitar Rp 60 juta per unit.

Mobil Pedesaan Foto: Dok. Kementerian Perindustrian

Credit  detik.com

Daya Tahan Mobil Pedesaan Hingga 100.000 Km Tanpa Kerusakan

Jakarta - Pemerintah akan merilis prototipe mobil pedesaan di Agustus tahun ini. Sejumlah prototipe yang sudah jadi pernah dites daya tahannya hingga jarak 100.000 kilometer tanpa ada kerusakan.

"Kita bikin beberapa prototipe. Sudah ada yang diuji coba sampai 100.000 km," ujar Dirjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (ILMATE) Kemenperin, I Gusti Putu Suryawirawan kepada detikFinance, Kamis (2/2/2017).

Sebelumnya diberitakan mobil pedesaan mampu menempuh hingga 100 km per jam. Seharusnya, mobil pedesaan memiliki kemampuan menempuh jarak hingga 100.000 km.

Rencananya mobil pedesaan ada yang berjenis pikap hingga bisa dikaitkan dengan alat mesin pertanian.

"Pikap bisa, tidak pakai pikap bisa, ada yang cuma sasis dipasangi alat mesin pertanian. Jadi bentuknya beda-beda tergantung fungsinya nanti. Jadi semacam kendaraan serbaguna, macamnya belum tahu. Ini masih bentuk prototipe kita masih kembangkan terus," terang pria yang akrab disapa Putu itu.

Putu menambahkan, alat mesin pertanian yang bisa dipadukan dengan mobil pedesaan antara lain mesin perontok padi, penggiling biji-bijian hingga mesin pengolah sampah. Kombinasi antara mobil dan alat mesin pertanian akan mengurangi kendaraan modifikasi yang berseliweran di desa.

"Kalau dilihat kan kebanyakan orang desa yang punya alat pertanian, dengan alat pertanian itu dia rekayasa jadi kendaraan sehingga kendaraannya yang tidak layak jalan tetap dijalankan, jadi bisa membahayakan," kata Putu

Credit  finance.detik.com

Mobil Pedesaan Bisa Ngebut Sampai 100 Km/Jam

Jakarta - Pemerintah akan merilis prototipe mobil pedesaan di Agustus tahun ini. Sejumlah prototipe yang sudah jadi pernah dites kecepatannya hingga 100 kilometer (km) per jam.

"Kita bikin beberapa prototipe. Sudah ada yang diuji coba sampai 100 km per jam," ujar Dirjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (ILMATE) Kemenperin, I Gusti Putu Suryawirawan kepada detikFinance, Kamis (2/2/2017).

Rencananya mobil pedesaan ada yang berjenis pikap hingga bisa dikaitkan dengan alat mesin pertanian.

"Pikap bisa, tidak pakai pikap bisa, ada yang cuma sasis dipasangi alat mesin pertanian. Jadi bentuknya beda-beda tergantung fungsinya nanti. Jadi semacam kendaraan serbaguna, macamnya belum tahu. Ini masih bentuk prototipe kita masih kembangkan terus," terang pria yang akrab disapa Putu itu.

Putu menambahkan, alat mesin pertanian yang bisa dipadukan dengan mobil pedesaan antara lain mesin perontok padi, penggiling biji-bijian hingga mesin pengolah sampah. Kombinasi antara mobil dan alat mesin pertanian akan mengurangi kendaraan modifikasi yang berseliweran di desa.

"Kalau dilihat kan kebanyakan orang desa yang punya alat pertanian, dengan alat pertanian itu dia rekayasa jadi kendaraan sehingga kendaraannya yang tidak layak jalan tetap dijalankan, jadi bisa membahayakan," kata Putu.


Credit  finance.detik.com

Mobil Pedesaan akan Pakai Mesin Toyota dan Daihatsu

Jakarta - Pemerintah akan menggandeng beberapa pihak untuk terlibat dalam produksi mobil pedesaan. Salah satunya produsen mobil Toyota dan Daihatsu di Indonesia.

Menurut Dirjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (ILMATE) Kementerian Perindustrian (Kemenperin), I Gusti Putu Suryawirawan, kerja sama ini untuk memasok mesin bagi mobil pedesaan.

"Kita lagi coba untuk kerja sama dengan Toyota dan Daihatsu, mereka kan jual kendaraan terbanyak, terutama komponen kritikal seperti mesin dan transmisi. Itu lagi kita coba kerjasamakan karena enggak mungkin diproduksi sendiri," ujar pria yang akrab disapa Putu ini kepada detikFinance, Kamis (2/2/2017).

Putu belum bisa memastikan komponen dari produsen mobil asal Jepang itu bakal lebih murah karena untuk program pemerintah. Tapi yang jelas, mobil pedesaan ini bukan didesain untuk kepentingan komersil, namun dipakai untuk membawa alat mesin pertanian.

Misalnya, mesin perontok padi atau mesin penggiling biji-bijian.

"Kita enggak bisa menggunakan kriteria-kriteria komersial seperti kendaraan biasa, karena ini lebih didesain untuk membawa peralatan alat mesin pertanian, ketimbang mengangkut penumpang," tutur Putu.

Selain produsen otomotif, produksi mobil pedesaan juga melibatkan pemerintah daerah, SMK (Sekolah Menengah Kejuruan), universitas hingga pabrik perakitan lokal. Pemda akan terlibat dalam merekomendasikan SMK mana yang bisa ikut terlibat dalam produksi mobil pedesaan. Sedangkan universitas akan terlibat dalam proses desain.


Credit   finance.detik.com

Siapa Produsen Mobil Pedesaan? Ini Kata Menperin

Jakarta - Pemerintah akan meluncurkan mobil pedesaan. Saat ini prototipe mobil pedesaan sedang dirakit dan rencananya Agustus tahun ini akan dipamerkan.

Sedangkan untuk urusan produksi mobil pedesaan, pemerintah membuka kesempatan kepada semua pihak untuk terlibat alias open source.

"Kita terbuka siapa saya yang mau ikut bergabung," ujar Dirjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (ILMATE) Kementerian Perindustrian (Kemenperin), I Gusti Putu Suryawirawan, kepada detikFinance, Kamis (2/2/2017).

Putu menjelaskan, meski terbuka untuk pihak manapun, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) tetap sebagai pemegang lisensi mobil pedesaan.

"Jadi open source yang nanti pegang lisensi Kemenperin. Nanti bisa dirakit sama siapa saja, kalau mereka mau rakit ya bisa saja, tapi Kemenperin yang pegang lisensi," terang Putu.

Rencananya mobil pedesaan ada yang berjenis pikap hingga bisa dikaitkan dengan alat mesin pertanian dengan harga jual Rp 60 juta.

"Pikap bisa, tidak pakai pikap bisa, ada yang cuma sasis dipasangi alat mesin pertanian. Jadi bentuknya beda-beda tergantung fungsinya nanti. Jadi semacam kendaraan serbaguna, macamnya belum tahu. Ini masih bentuk prototipe kita masih kembangkan terus," kata Putu.



Credit  finance.detik.com

Hanya untuk Pertanian, Mobil Pedesaan Tak Dilengkapi STNK

Jakarta - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) bakal merilis kendaraan multiguna yakni mobil pedesaan. Mobil pedesaan dibuat untuk membantu petani atau peternak dalam menjalankan usaha.

Direktur Jenderal Industri Kecil dan Menengah Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Gati Wibawaningsih, mengatakan mobil pedesaan bukan diperuntukkan sebagai angkutan orang.

Selain itu, kendaraan yang nantinya dibanderol sekitar Rp 60 juta per unit tersebut tak memiliki STNK sebagaimana kendaraan lainnya, serta dilarang melintas di jalan raya.

"Hanya untuk pedesaan saja. Urusan pelat itu di kepolisian, kan kalau sudah sampai pelat mobil, harus ada STNK. Sementara STNK itu harus ada uji laik jalan, jadi masih panjang nanti. Sementara itu, mobil enggak masuk jalan raya, hanya di (jalan) pedesaan. Di bawah 1.000 cc," ujar Gati di kantor Kemenperin, Jakarta, Jumat (3/2/2017).

Diungkapkannya, pembuatan mobil pedesaan ini juga terbuka untuk pabrikan manapun, asal mau mengikuti prototipe yang sudah ditentukan oleh Kemenperin. Selain itu, kendaraan juga direncanakan sudah bisa berbahan bakar gas.

"Kita sih maunya bahan bakar gas. Supaya sudah tak perlu konverter kit lagi. Kalau soal mobil, kita harus maksimum aman. Nanti kita ngobrol bareng (pabrikan mobil), kita harus jelaskan ke mereka bagaimana yang harus diproduksi. Itu nanti kita ngobrol bareng," kata Gati.

Menurutnya, gagasan mobil pedesaan dibuat untuk menghilangkan mobil-mobil grandong yang biasa digunakan petani.

"Iya ini untuk menghilangkan itu (grandong). Itu kan bahaya," pungkasnya.

Mobil grandong mengacu pada sebutan mobil modifikasi, umumnya dari mobil bekas atau traktor, untuk mempermudah pekerjaan petani. Di beberapa daerah, mobil grandong lumrah dipakai sebagai kendaraan multifungsi untuk mesin perontok dan penggiling padi.


Credit  finance.detik.com

AS Beri Iran Sanksi Baru Usai Peluncuran Rudal Balistik

Peluncuran dianggap Trump timbulkan ancaman pada kawasan dan AS.

Peluncuran rudal Iran membuat khawatir AS dan Israel. (Reuters/Mahmood Hosseini/TIMA)

 

CB – Presiden Donald Trump kembali memukul Iran dengan sanksi administrasi baru pada Jumat 3 Februari 2017. Ini dilakukan setelah Iran melakukan uji penembakan rudal balistik jarak menengah. Tindakan Gedung Putih ini mengesampingkan resolusi yang dikeluarkan Persatuan Bangsa-Bangsa atau PBB.
Dilansir dari laman CNBC, pada Minggu 5 Februari 2017, Direktur Pengawasan Aset Luar Negeri Departemen Keuangan AS, John E. Smith mengatakan, dukungan Iran terhadap terorisme dan pengembangan program rudal balistik menimbulkan ancaman bagi wilayah tersebut, sekutu dan AS.
Menurut dia, sanksi menargetkan tiga jaringan yang terdiri dari 13 orang dan belasan entitas lain termasuk kelompok yang berafiliasi dengan Garda Revolusi Iran yang bekerjasama dengan kelompok teroris Hizbullah. Sanksi ini diakui tak melanggar kesepakatan nuklir Iran.
"Iran memiliki pilihan untuk mengambil keputusan. Kita akan terus menanggapi perilaku mereka dengan cara yang berkelanjutan pada tingkat yang sesuai dan terus menekan mereka untuk mengubah perilaku mereka," kata seorang pejabat senior pemerintah kepada NBC News.
Sebelumnya, pemerintahan Obama juga telah mengeluarkan sanksi secara sepihak dalam menanggapi tes rudal balistik kedua dan upaya Iran mensponsori kegiatan teroris. Namun, sanksi tersebut diakui terlalu toleran terhadap perilaku buruk Iran.
Perwakilan AS di PBB, Nikki Haley mengatakan, upaya ini dilakukan agar AS tak akan menutup mata atas hal-hal yang sudah terjadi. AS akan bertindak dan menjadi kuat serta melakukan apa pun untuk melindungi rakyat Amerika dan seluruh dunia.
Sedangkan, 20 Senator dari kelompok bipartisan AS menyatakan sanksi Trump kepada Iran harus ditegakkan secara penuh dan pengenaan sanksi tambahan terhadap Iran karena mereka lakukan program rudal balistrik.
Sementara itu, Iran mengkonfirmasi secara keras bahwa uji tembak rudal pada Minggu lalu tidak melanggar kesepakatan nuklir karena rudal ini tidak mampu membawa hulu ledak nuklir. Ini adalah peluncuran pertama dari jenis rudal jarak menengah sejak Trump menjabat.


Credit  viva.co.id

Pasca-Brexit, referendum kemerdekaan Skotlandia mengencang lagi

 

Ilustrasi pemilih memasukkan kertas suara pada kotak suara saat referendum menentukan keanggotaan Inggris Raya di Uni Eropa. (wikisabah.com)

 

Edinburg (CB) - Keputusan untuk menyerukan referendum kemerdekaan Skotlandia akan dibuat dalam beberapa pekan ke depan, kata anggota DPR dari Partai Hijau Skotlandia yang berkoalisi dengan Menteri Pertama Skotlandia Nicola Sturgeon.

Waktu referendum kemerdekaan Skotlandia yang menurut jajak pendapat ditolak oleh sebagian besar warga Skotlandia, akan ditentukan oleh proses keluarnya Inggris Raya dari Uni Eropa (Brexit), kata Ross Greer, yang merupakang anggota legislatif dan penganjur utama referendum 2014 di mana Skotlandia menolak merdeka dengan marjin 10 persen poin.

"Kami kini akan bekerja pada skala waktu di mana Pasal 50 (yang memicu Inggris Raya keluar dari Uni Eropa) akan diaktifkan bulan depan, itu skala waktu ketika hampir pasti apakah akan ada referendum atau tidak. Jadi itu adalah skala waktu yang mesti kita kerjakan agar kampanye kita berjalan," kata Greer kepada The Herald, Minggu waktu setempat.

Skotlandia --salah satu dari empat negara yang berada di bawah naungan Kerajaan Bersatu bersama Inggris, Wales dan Irlandia Utara-- justru memilih tetap bersama Uni Eropa Juni tahun lalu. Skotlandia terpaksa ikut keluar dari Uni Eropa karena Inggris Raya secara keseluruhan menginginkan keluar dari Uni Eropa.

Ini artinya Skotlandia memiliki pilihan sendiri untuk masa depannya, kara Sturgeon yang merupakan nasionalis, jika negara ini menganggap tidak menjadi bagian dari negosiasi Brexit.

Kaum nasionalis mengajukan kesepakatan khusus untuk Skotlandia di dalam Brexit yang mereka bilang harus dipertimbangkan oleh pemerintah Inggris Raya.

Greer memperkirakan kampanye untuk pengganti "Yes Scotland" pada 2014 akan mulai digencarkan pada beberapa pekan ke depan.

Partai Hijau Skotlandia yang menguasai enam kursi di parlemen Skotlandia akan memenuhi syarat mayoritas 65 kursi parlemen untuk meloloskan legislasi bagi referendum. Partai Nasional Skotlandia (SNP) pimpinan Sturgeon sendiri sudah menguasai 63 kursi.

Secara teknis parlemen Inggris Raya yang memiliki kedaulatan, dapat saja menghalangi referendum kemerdekaan itu. Namun jika itu dilakukan maka akan menimbulkan krisis konstitusional seandainya jajak pendapat menunjukkan kebanyakan warga Skotlandia memilih merdeka, demikian Reuters.




Credit  antaranews.com

Raksasa-raksasa IT surati Trump desak larangan imigran diubah

 

Presiden Amerika Serikat Donald Trump. (REUTERS/Kevin Lamarque)

Kami khawatir, Instruksi Presiden anda baru-baru ini akan berdampak kepada banyak pemegang visa yang telah bekerja keras di sini di Amerika Serikat dan turut memberikan sumbangsih bagi keberhasilan negara kita

Jakarta (CB) - Beberapa perusahaan teknologi berencana mengirimkan surat kepada Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Senin waktu setempat, untuk mendesak pemerintahannya mengikuti perubahan-perubahan yang mereka usulkan menyangkut larangan bepergian ke tujuh negara mayoritas muslim, kata sejumlah sumber yang mengetahui surat itu seperti dikutip Reuters.

"Kami menyambut perubahan yang dibuat pemerintahan Anda dalam beberapa hari belakangan mengenai bagaimana Departemen Keamanan Dalam Negeri menerapkan Instruksi Presiden itu," bunyi salah satu kalimat pada rancangan surat itu.

Perusahaan-perusahaan IT yang bakal menandatangani surat itu adalah Apple Inc, Facebook Inc, induk perusahaan Google Alphabet Inc, Twitter Inc, Microsoft Corp dan Yahoo Inc. Namun sumber-sumber itu tidak ingin mengidentifikasinya karena pembicaraan menyangkut surat itu masih berjalan.

Pada 27 Januari, Trump mengeluarkan instruksi presiden untuk menerapkan larangan selama 90 hari kepada warga negara Iran, Irak, Libya, Somalia, Sudan, Suridan dan Yaman, serta larangan selama 120 hari kepada segala macam pengungsi.

Larangan perjalanan ini menimbulkan kekacauan di mana-mana ketika orang-orang asing menjadi terjebak di bandara-bandara di AS, selain juga di seluruh dunia.

Jumat pekan lalu hakim pada mahkamah agung federal membatalkan untuk sementara perintah Presiden Trump itu yang membuat Trump mengkritik hakim dan sistem peradilan.

"Kami siap membantu pemerintahan Anda mengidentifikasi kesempatan-kesempatan lain dalam memastikan karyawan kami bisa bepergian dengan kepastian dan tanpa penundaan," kata perusahaan-perusahaan IT yang beberapa di antaranya memiliki hubungan yang dingin dengan Trump selama kampanye Pilpres tahun lalu.

"Kami khawatir, Instruksi Presiden anda baru-baru ini akan berdampak kepada banyak pemegang visa yang telah bekerja keras di sini di Amerika Serikat dan turut memberikan sumbangsih bagi keberhasilan negara kita, kemampuan kita dalam menumbuhkan perusahaan-perusahaan kita dan dalam menciptakan lapangan pekerjaan yang tergantung pada kontribusi para imigran dari semua latar belakang," sambung mereka dalam rancangan surat itu.

Perusahaan-perusahaan IT seperti Amazon.com Inc dan Expedia Inc, yang keduanya berbasis di Washington, mengajukan berkas dukungan untuk izin tinggal sementara yang diputuskan hakim Washington, demikian Reuters.



Credit  antaranews.com

Donald Trump mutung dan sewot larangan imigran muslimnya dibatalkan hakim

Donald Trump (REUTERS/Jim Young)

Jika sesuatu terjadi salahkan dia (hakim) dan sistem peradilan

Jakarta (CB) - Presiden Donald Trump meradang dengan menyatakan bahwa dia tidak akan mau bertanggung jawab jika serangan teroris menimpa Amerika Serikat karena dia merasa upayanya mencegah terorisme dengan mengeluarkan larangan masuk ke AS kepada warga tujuh negara muslim, telah dibatalkan oleh hakim agung pada mahkamah agung federal negeri itu.

Trump mengambinghitamkan hakim federal dan sistem peradilan Amerika Serikat yang menyimpulkan larangan masuk ke AS sementara untuk tujuh negara muslim sebagai melanggar konstitusi.

"Sulit dipercaya seorang hakim menempatkan negara kita pada bahaya besar seperti ini," tulis Trump dalam Twitter, dua hari setelah hakim James Robart membatalkan perintah larangan untuk pengungsi dan kunjungan warga tujuh negara muslim itu.

Omongan Trump di Twitter ini juga disampaikan hanya sehari setelah sebuah panel hakim membatalkan banding Gedung Putih untuk memberlakukan kembali larangan itu.

"Jika sesuatu terjadi salahkan dia (hakim) dan sistem peradilan," cuit Trump lagi.

Cuitan Trump ini rangkaian terakhir dari serangannya terhadap sistem peradilan AS. Belum lama Minggu waktu setempat, Wakil Presiden Mike Pence berkata bahwa Trump berhak mengkritik dua cabang pemerintahan (yudikatif dan legislatif), tapi itu bukan berarti mempertanyakan legitimasi hakim.

Trump menambahkan, "Saya telah memerintahkan (Departemen) Keamanan Dalam negeri untuk memeriksa orang-orang yang masuk ke negeri kita dengan sangat hati-hati. Pengadilan telah membuat pekerjaan menjadi sangat sulit!"

Selama akhir pekan ini Trump menghabiskan waktu di resort Mar-a-Lago miliknya di Florida dan selama itu pula dia mendadak bungkam.

Sepekan terakhir Trump justru terus-terusan berkicau di Twitter, mulai dari memposting jam kerjanya sampai membela mati-matian keputusannya melarang warga negara Iran, Irak, Libya, Somalia, Sudan, Surian dan Yaman masuk ke AS selama 90 hari ke depan, selain menangguhkan program pengungsi selama 120 hari dan memutus sama sekali program pengungsi Suriah, demikian The Guardian.



Credit  .antaranews.com

Pengadilan AS tolak banding Trump atas larangan imigran

Donald Trump (REUTERS/Jonathan Ernst)

Los Angeles (CB) - Pengadilan tinggi federal Amerika Serikat (AS), Minggu (05/01) waktu setempat, menolak permintaan Kementerian Kehakiman agar segera memberlakukan kembali larangan berkunjung bagi imigran yang dikeluarkan oleh Presiden Donald Trump. 

Pemerintah Trump mengajukan permintaan tersebut di pengadilan tinggi sebagai bagian dari pengajuan banding atas keputusan pengadilan AS yang menangguhkan sementara larangan berkunjung bagi warga dari tujuh negara muslim. 

Untuk saat ini, penangguhan larangan tersebut masih berlaku. 

Baik Kementerian Luar Negeri maupun Kementerian Keamanan Dalam Negeri mengatakan, Sabtu, pihaknya kembali menjalankan aktivitas secara normal terkait pendatang dari tujuh negara tersebut. 

(Baca: Gedung Putih kacau setelah pengadilan tolak perintah Trump soal imigrasi)

Hakim William Canby, Jr. di Phoenix dan Hakim Michelle Friedland di San Francisco tidak mengungkapkan alasan atas penolakan banding Trump.

Namun, mereka meminta otoritas Negara Bagian Washington dan Minnesota, yang mengajukan gugatan atas larangan Trump, untuk menyerahkan dokumen berisikan penjelasan mengenai penentangan mereka terhadap banding pemerintah paling lambat pukul pukul 23.59, Minggu (waktu setempat). 

Sementara itu, Kementerian Kehakiman diberikan tenggat waktu hingga  pukul 15.00, Senin, untuk memberikan dokumen berisikan penjelasan lebih jauh mengenai penolakan mereka atas penangguhan larangan Trump, demikian AFP.

Credit   antaranews.com

Larangan Trump Ditangguhkan, Keabsahan Visa AS Dikembalikan

 

Kemenlu AS mengembalikan keabsahan visa AS milik para WNA yang sebelumnya dicabut di bawah perintah eksekutif Presiden Trump. (REUTERS/Kevin Lamarque)

 

Jakarta, CB -- Ditangguhkan perintah Presiden Amerika Serikat, Donald Trump yang menghentikan sementara penerimaan imigran dan pemberian visa bagi warga dari tujuh negara mayoritas Muslim oleh hakim federal di Washington pada Jumat lalu membawa konsekuensi logis.

Kementerian Luar Negeri AS mengembalikan keabsahan visa AS milik para warga negara asing yang sebelumnya dicabut di bawah perintah eksekutif Presiden Trump.

Pihak Kemenlu, Sabtu (4/2), menyatakan bahwa para warga negara, yang dimasukkan dalam daftar larangan perjalanan namun sudah memiliki visa AS, saat ini sudah boleh memasuki Amerika.


Sebelumnya, sekitar 60 ribu visa AS yang dimiliki para warga dari tujuh negara berpenduduk mayoritas Muslim, yang masuk dalam daftar larangan perjalanan, untuk sementara dicabut berdasarkan perintah yang ditandatangani Presiden Trump pada Januari. Ketujuh negara itu adalah Irak, Iran, Libya, Somalia, Sudan, Suriah, dan Yaman.

Perusahaan penerbangan Teluk, Qatar Airways, kini mengizinkan penumpang korban aturan Presiden itu untuk melanjutkan penerbangan ke AS sesudah keputusan hakim federal mencabut pelarangan tersebut. Perusahaan penerbangan itu mulai menerima semua penumpang dengan dokumen sah perjalanan.

“Pihak Pabean dan Perlindungan Perbatasan AS telah memberi tahu bahwa Qatar Airways dapat mengangkut wisatawan dari tujuh negara berpenduduk sebagian besar Muslim dan semua pengungsi, yang dilarang di bawah keputusan Presiden Trump pada pekan lalu,” kata pernyataan di laman perusahaan tersebut seperti diberitakan Reuters.
Pada 27 Januari, Trump melarang masuk warga negara dari ketujuh negara serta semua pengungsi. Pelarangan itu membuat industri penerbangan terperanjat. Sejumlah perusahaan penerbangan terpaksa menjadwal kembali penugasan awak pesawat untuk mematuhi aturan Trump.

Perintah penangguhan sementara hakim federal itu adalah tantangan besar atas tindakan Trump tersebut, meskipun pemerintahannya dapat naik banding dan kebijakan itu berlaku lagi. Kementerian Kehakiman menyatakan akan mempelajari terlebih dulu keputusan hakim federal ini untuk menentukan langkah selanjutnya, banding atau tidak.


Credit  CNN Indonesia

Gedung Putih kacau setelah pengadilan tolak perintah Trump soal imigrasi

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menunjukkan aksi eksekutif yang menurutnya menjadi permulaan pembangunan kembali militer AS dengan "membangun rencana untuk pesawat, kapal, sumber daya dan peralatan baru untuk para tentara" setelah menandatanganinya, di Pentagon, Washington, Jumat (27/1/2017). (REUTERS/Carlos Barria )

Departemen Kehakiman berniat mengajukan penangguhan terhadap putusan yang sangat konyol ini dan akan mempertahankan perintah eksekutif presiden, yang kami anggap sah dan pantas."

Washington (CB) - Gedung Putih, Jumat, diwarnai kekacauan setelah pengadilan Amerika Serikat menolak pemberlakuan perintah eksekutif Presiden Donald Trump soal larangan keimigrasian.

Sebelumnya, Trump memerintahkan agar pengungsi dari seluruh dunia serta warga dari tujuh negara berpenduduk mayoritas Muslim untuk sementara dilarang memasuki wilayah Amerika Serikat, lapor Xinhua.

Hakim Pengadilan Distrik AS James Robart di Seattle, Washington, pada Jumat mengeluarkan putusan bahwa perintah Trump itu segera ditangguhkan di seluruh negeri.

Sebagai tanggapan atas putusan hakim, pemerintahan Trump menyatakan tekad untuk "sesegera mungkin" membuat putusan itu dibatalkan guna menyelamatkan perintah eksekutif Trump.

Trump menandatangani keputusan soal larangan perjalanan pada 27 Januari, yang kemudian menuai protes dan kritik di seluruh negeri.

Tidak jelas bagaimana putusan hakim tersebut akan berdampak pada pelaksanaan tugas pemerintah federal pada hari-hari mendatang.

"Departemen Kehakiman berniat mengajukan penangguhan terhadap putusan yang sangat konyol ini dan akan mempertahankan perintah eksekutif presiden, yang kami anggap sah dan pantas," kata Gedung Putih melalui pernyataan yang dikeluarkan Jumat malam.

Namun dalam waktu 10 menit setelah itu, Gedung Putih mengeluarkan edisi baru pernyataan dengan menghilangkan kata "sangat konyol."

"Perintah presiden ditujukan untuk melindungi tanah air dan memiliki wewenang dan tanggung jawab sesuai undang-undang dasar untuk melindungi rakyat Amerika," demikian bunyi pernyataan itu.

Hakim Robart memutuskan bahwa negara bagian Washington dan Minnesota menantang perintah Trump, yang diperdebatkan oleh para pengacara pemerintah.

"Keputusan Hakim Robart berlaku segera ... menangguhkan perintah Presiden Trump yang tidak sesuai hukum dan undang-undang dasar," kata Jaksa Agung Negara Bagian Washington Bot Ferguson setelah sidang putusan.

"Hukum adalah alat berkuasa, yang harus dipertanggungjawabkan semua orang, termasuk presiden Amerika Serikat," katanya seperti dikutip USA Today.

Washington menjadi negara bagian AS pertama yang mengajukan tuntutan hukum terhadap perintah Presiden Trump. Upaya Washington tersebut mendapat dukungan dari Amazon, Expedia dan Microsoft, yang semuanya memiliki kantor di negara bagian tersebut, kata laporan USA Today.

Namun, putusan Hakim Robart bisa diajui banding pada Pengadilan Banding ke-9 Amerika Serikat.

Gillian M. Christensen, seorang juru bicara pada Departemen Keamanan Dalam Negeri mengatakan departemen tidak akan memberikan komentar saat proses pengadilan masih berjalan.

Departemen Luar Negeri AS mengatakan pada Jumat bahwa, berdasarkan perintah Trump terkait larangan memasuki AS, visa yang sudah dibatalkan berjumlah sekitar 60.000.

Melalui perintah Trump, pengungsi dari seluruh dunia untuk 120 hari dilarang memasuki AS sementara warga dari Iran, Irak, Libya, Somalia, Suriah, Sudan dan Yaman untuk 90 hari tidak akan diizinkan masuk ke AS.

Sejak dilantik, Trump sudah mengalami 52 penuntutan di 17 negara bagian AS. Banyak penuntutan terkait dengan perintah eksekutif yang dikeluarkannya soal pengungsi dan imigrasi, menurut laporan NBC News pada Jumat, yang mengutip Kantor Administratif Pengadilan Amerika Serikat.

Pada Minggu, puluhan ribu orang berunjuk rasa di depan Gedung Putih, di lebih dari 30 bandara di AS serta di pusat kota-kota besar, termasuk Boston, Philadelphia, Atlanta, Los Angeles, Seattle dan Chicago.

Gelombang baru protes diperkirakan akan muncul pada akhir pekan mendatang di Washington D.C. dan sejumlah kota besar lainnya di seantero Amerika Serikat.


Credit  antaranews.com

Hakim Federal AS Tangguhkan Larangan Imigrasi Trump

 

Presiden AS, Donald Trump, mengatakan bahwa larangan ini hanya bersifat sementara, sembari pemerintah menyusun regulasi imigrasi baru yang lebih ketat untuk melindungi AS dari ancaman teror. (Reuters/Kevin Lamarque)

 

Jakarta, CB -- James Robart, hakim federal di Washington, Amerika Serikat, menangguhkan perintah eksekutif Presiden Donald Trump yang menghentikan sementara penerimaan imigran dan pemberian visa bagi warga dari tujuh negara mayoritas Muslim.

Robart mengumumkan bahwa penghentian sementara ini efektif terhitung mulai Jumat (3/2) waktu setempat. Dengan demikian, semua larangan imigrasi yang sebelumnya diperintahkan Trump akan langsung ditangguhkan.

Jaksa Agung AS, Bob Ferguson, berharap pemerintah mematuhi keputusan ini. "Keputusannya adalah menghentikan perintah eksekutif sekarang juga," ujarnya sebagaimana dilansir Reuters.

Gubernur Washington, Jay Inslee, juga menyambut positif keputusan ini dan mengatakan, "Tak ada seorang pun, termasuk presiden, yang lebih tinggi daripada hukum."

Sementara itu, Kementerian Kehakiman menyatakan akan mempelajari terlebih dulu keputusan hakim federal ini untuk menentukan langkah selanjutnya, banding atau tidak.

Perintah eksekutif Trump ini memicu banyak kontroversi dan kekacauan. Ribuan orang terlantar di berbagai bandara karena tak mendapatkan izin masuk ke AS. Hingga saat ini, tercatat 60 ribu visa ditolak.

Unjuk rasa pun digelar di sejumlah bandara, bahkan ruas-ruas jalan di beberapa negara. Tak hanya di luar negeri, penolakan juga datang dari dalam lingkungan AS sendiri.

Keputusan Robart ini diumumkan hanya berselang sehari setelah jaksa dari empat negara bagian mengajukan tuntutan terhadap perintah eksekutif Trump tersebut.

Menurut mereka, perintah itu tak sesuai dengan konstitusi karena menargetkan orang hanya berdasarkan kepercayaan.

Namun, Trump tetap berkeras akan menerapkan larangan ini. Ia mengatakan, larangan ini hanya bersifat sementara, sembari pemerintah menyusun regulasi imigrasi baru yang lebih ketat untuk melindungi AS dari ancaman teror.

Trump menjabarkan, AS tak akan menerima pengungsi selama 120 hari dan menghentikan pemberian visa selama 90 hari bagi warga dari tujuh negara mayoritas Muslim, yaitu Iran, Irak, Libya, Somalia, Sudan, Suriah, dan Yaman.



Credit  CNN Indonesia

Pemberontak Suriah Klaim Dapat Suplai Kendaraan Lapis Baja dari AS

 

Pemberontak Suriah mengaku mendapatkan lebih banyak dukungan sejak Donald Trump menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat (AS). Foto/Istimewa

DAMASKUS - Pemberontak Suriah mengaku mendapatkan lebih banyak dukungan sejak Donald Trump menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat (AS). Pemberontak menyebut, mereka mendapatkan banyak senjata dan peralatan militer baru, termasuk di dalamnya kendaraan lapis baja.

Pasukan Demokratik Suriah (SDF) menyatakan, ini adalah pertama kalinya bagi AS memberikan kendaraan lapis baja kepada mereka. SDF yakin, pengiriman senjata dan peralatan militer ini bukanlah pengiriman yang terakhir.

"Sebelumnya kami tidak mendapatkan dukungan dalam bentuk ini, kita akan mendapatkan senjata ringan dan amunisi. Ada tanda-tanda dukungan penuh dari pimpinan Amerika baru, lebih dari sebelumnya untuk pasukan kita," ucap juru bicara SDF, Talal Silo seperti dilansir Reuters pada Rabu (1/2).

Pengiriman senjata dan peralatan ini dibenarkan oleh koalisi internasional pimpinan AS. Pihak koalisi menuturkan, mereka akan meningkatkan dukungan secara signifikan kepada pihak pemberontak Suriah.

"Kami telah mendorong dukungan bagi sekutu di Suriah dengan penyediaan kendaraan lapis baja untuk pertama kalinya saat mereka mempersiapkan diri untuk tahap baru dalam kampanye untuk merebut Raqqa," ucap juru bicara koalisi internasional.

SDF sendiri adalah salah satu aliansi pemberontuk Suriah, bersama dengan Free Syrian Army (FSA). Mayoritas anggota SDF adalah Kurdi Suriah.


Credit  sindonews.com

Pentagon Benarkan Pengiriman Kendaraan Lapis Baja pada Pemberontak Suriah

Kementerian Pertahanan Amerika Serikat (AS) atau Pentagon membenarkan kabar pengiriman kendaraan lapis baja kepada pemberontak Suriah. Foto/Istimewa

A+ A-

WASHINGTON - Kementerian Pertahanan Amerika Serikat (AS) atau Pentagon membenarkan kabar pengiriman kendaraan lapis baja kepada pemberontak Suriah. Pentagon menyebut, pengiriman senjata ini untuk membantu pemberontak Suriah dalam operasi merebut kembali Raqqa.

"Kendaraan telah dikirim ke pasukan koalisi oposisi Suriah. Itu sesuai dengan apa yang diperbolehkan oleh otoritas kita. Secara khusus, kendaraan ini akan membantu mereka bersaing dengan ancaman ISIS ketika mereka bergerak menuju Raqqa," kata juru bicara Pentagon, Adrian Rankine-Galloway merujuk pada pasukan gabungan pemberontak Suriah.

Pada saat yang sama, dia menegaskan  tidak ada perubahan kebijakan AS saat ini pada bantuan kepada Pasukan Demokratik Suriah (SDF), yang merupakan bagian dari koalisi pemberontak Suriah yang didukung AS.

"Departemen Pertahanan hanya memberikan dukungan pelatihan dan materi pendukung lainnya untuk oposisi," sambungnya, seperti dilansir Sputnik pada Rabu (1/2).

Sebelumnya, SDF menyatakan ni adalah pertama kalinya bagi AS memberikan kendaraan lapis baja kepada mereka. SDF yakin, pengiriman senjata dan peralatan militer ini bukanlah pengiriman yang terakhir.

"Sebelumnya kami tidak mendapatkan dukungan dalam bentuk ini, kita akan mendapatkan senjata ringan dan amunisi. Ada tanda-tanda dukungan penuh dari pimpinan Amerika baru, lebih dari sebelumnya untuk pasukan kita," ucap juru bicara SDF, Talal Silo.




Credit  sindonews.com

Misteri Penculikan Miliarder China Picu Ketakutan Hong Kong

 

 

Hong Kong diliputi ketakutan setelah seorang miliarder diduga diculik aparat China daratan. (Thinkstock/Purestock)

 

Jakarta, CB -- Misteri soal laporan penculikan miliarder China dari Hong Kong semakin mendalam setelah sebuah iklan di surat kabar menampilkan dirinya bersumpah setia pada Beijing.

Keberadaan salah satu orang terkaya di China itu, Xiao Jianhua, masih belum diketahui dengan jelas. Sejumlah media melaporkan Xiao dibawa oleh agen keamanan pekan lalu.

Laporan-laporan itu menyiratkan hilangnya Xiao adalah bagian dari operasi antikorupsi China yang diyakini sejumlah pengkritik digunakan untuk mengeliminasi musuh politik Presiden Xi Jinping.

Sebuah iklan yang dipublikasi di halaman depan surat kabar Ming Pao, diatribusikan pada Xiao, mengatakan dirinya "selalu mencintai partai komunis dan China" dan akan segera menemui media.

"Saya pribadi meyakini pemerintah China beradab dan mempunyai hukum," bunyi iklan tersebut sebagaimana dikutip AFP, Rabu (1/2).

"Saya tidak diculik."

Xiao yang mengatakan bahwa dirinya adalah warga negara Kanada, berkeras dirinya sedang dirawat di luar negeri karena sakit, menampik dirinya telah diculik. Hal ini disampaikan melalui pernyataan yang dipublikasikan akun WeChat perusahaannya.

Sebagai pendiri Tomorrow Group yang berbasis di Beijing, Xiao sebelumnya telah menampik dugaan dirinya melarikan diri ke Hong Kong untuk menghindari operasi antikorupsi Presiden Xi.

Agen China daratan tidak diperbolehkan bertindak di kota semi-otonom seperti Hong Kong. Namun, hilangnya lima penerbit buku Hong Kong yang dikenal kritis memicu anggapan bahwa Beijing telah bertindak kelewat batas.

Salah satu dari lima orang itu, Lee Bo, menghilang dari Hong Kong hingga memicu kecaman internasional dan protes lokal. Sementara Lee selalu berkeras dirinya keluar perbatasan dengan suka rela.

"Setelah kejadian Lee Bo, warga semakin khawatir soal perlindungan orang-orang yang tinggal di Hong Kong," kata James To dari partai Republik, kepada AFP.

To mengatakan ada "kecurigaan yang kredibel" akan pelanggaran kesepakatan "satu negara dua sistem" yang memberikan kewenangan semi-otonom Hong Kong.

The Financial Times melaporkan Xiao digiring oleh agen keamanan publik China dari hotel Four Seasons.

Laporan lain menyebut Xiao tinggal di hotel itu untuk jangka waktu yang panjang, dijaga sejumlah pengawal perempuan.

Sementara pihak hotel menyatakan tidak bisa berkomentar karena ada penyelidikan yang sedang berjalan.

Ketika ditanya soal kasus Xiao, Kepolisian Hong Kong menyatakan mereka sempat menerima permohonan bantuan untuk seorang warga China daratan. Namun, permohonan itu belakangan ditarik keluarga.

Mereka juga mengatakan orang yang dimaksud sempat melintasi titik pengawas perbatasan antara Hong Kong dan China, Jumat pekan lalu.

Di sisi lain, Konsulat Kanada menyatakan pihaknya menyadari adanya laporan tersebut dan para pejabatnya sudah menghubungi otoritas.




Credit  CNN Indonesia

Trump Pilih Tokoh Konservatif sebagai Hakim Agung

 

 

Presiden Donald Trump (kanan) mencalonkan Neil Gorsuch (kiri) sebagai hakim agung. (REUTERS/Kevin Lamarque)

 

Jakarta, CB -- Presiden AS Donald Trump mencalonkan tokoh konservatif Neil Gorsuch sebagai hakim agung. Langkah ini bisa mengembalikan mayoritas konservatif di pengadilan dan membantu membentuk peraturan yang menuai pro-kontra seperti aborsi, pengendalian senjata, hukuman mati dan hak beragama.

Pria berusia 49 tahun tersebut mungkin akan menghadapi respons sengit dari Senat setelah Partai Republik tahun lalu menolak calon yang diajukan Presiden Barack Obama untuk mengisi posisi tersebut.

Gorsuch adalah kandidat termuda yang diajukan sebagai hakim agung dalam 25 tahun ini dan dia mungkin bisa memengaruhi keputusan pengadilan untuk beberapa dekade yang akan datang.

Mengumumkan pemilihan ini di Gedung Putih, didamping Sang Hakim dan istrinya, Trump mengatakan rekam jejak Gorsuch sangat baik. Trump mengatakan Partai Republik dan Demokrat bisa satu suara mempercayai Gorsuch untuk mengisi jabatan seumur hidup ini.

"Hakim Gorsuch memiliki kemampuan hukum yang luar biasa, sangat pintar, disiplin dan mempunyai hukuman bipartisan," kata Trump sebagaimana dikutip Reuters, Rabu (1/2).

"Tergantung umurnya, seorang hakim MA bisa aktif selama 50 tahun. Dan keputusannya bisa berdampak satu abad atau lebih, sering kali permanen," kata Trump.

Gorsuch adalah hakim di Pengadilan Banding Denver dan ditunjuk mengisi jabatan itu oleh Presiden George W Bush pada 2006 lalu.

Beberapa anggota Demokrat di Senat, yang akan menentukan nasib Gorsuch, telah menyatakan akan menolak siapapun yang diajukan Trump.

Gorsuch dianggap sebagai seorang pribadi yang konservatif, dikenal karena mendukung hak beragama, dan dipandang mirip dengan Antonin Scalia, hakim agung yang meninggal dunia pada Februari 2016.

"Saya menghargai ... fakta bahwa dalam tata negara kita, hukum ditulis oleh Kongres dan bukan pengadilan," kata Gorsuch. "Tugas hakim adalah untuk mengaplikasikan, bukan mengubah, pekerjaan perwakilan rakyat. Hakim yang menyukai setiap putusannya kemungkinan besar adalah hakim yang tidak baik karena cenderung mengikuti preferensi pribadi alih-alih hukum."

Seorang pejabat pemerintahan senior yang enggan disebut namanya mengatakan pemilihan Gorsuch dipandang Gedung Putih sebagai sesuatu yang sangat berbeda dengan pencalonan sebelumnya, di mana banyak hakim agung berasal dari bagian timur AS. Gorsuch tinggal di Boulder, Colorado.

Pejabat tersebut mendeskripsikan Gorsuch sebagai hakim mainstream yang bisa dengan mudah diterima oleh Senat. Dia juga mencatat, Senat menerima pencalonannya untuk mengisi jabatan yang sekarang dengan suara bulat.



Credit  CNN Indonesia

Petisi Tolak Donald Trump ke Inggris Capai Sejuta Pendukung

 

 

Sebuah petisi yang muncul di situs resmi pemerintah dan DPR, berisikan larangan Trump untuk masuk ke Inggris berhasil meraup 1 juta tanda tangan. (Reuters/Dylan Martinez)

 

Jakarta, CB -- Kritik yang menentang perintah eksekutif Presiden Amerika Serikat Donald Trump tentang larangan masuk warga tujuh negara mayoritas Muslim tak hanya terjadi di dalam negeri saja. Inggris menjadi salah satu negara yang paling vokal menolak kebijakan AS yang dianggap diskriminatif itu.

Sebuah petisi di situs resmi pemerintah dan DPR berisikan larangan Trump untuk masuk ke Inggris berhasil meraup sejuta tanda tangan. Besarnya dukungan pada petisi itu datang usai pemberitaan media melaporkan Trump telah menandatangani perintah eksekutif tersebut pada akhir pekan kemarin.

Graham Guest, seorang pengacara asal Inggris yang merupakan penggagas petisi tersebut tak menyangka petisi itu akan cepat mendulang suara. Ia berujar, tidak ada masalah atau kebijakan spesifik yang mendasarinya membuat petisi itu.

"Petisi itu murni dibuat hanya karena sosok Trump. Mungkin larangan imigrasi Trump semakin membuat marah orang dan mereka ingin membuat dia merasakan bagaimana rasanya di tolak masuk oleh suatu negara," ungkap Guest seperti dikutip CNN pada Selasa (31/1).

Petisi ini sebenarnya telah dibuat sejak November lalu sebagai respons retorika dan pernyataan kontroversial Trump mengenai kaum Muslim dan sentimennya kepada imigran.

Petisi ini awalnya hanya meraup 372 tanda tangan dalam dua bulan pertama. Seiring waktu dan langkah kontroversial Trump, petisi ini terus meraup tanda tangan.

Petisi itu menuturkan, kunjungan Trump ke Inggris tidak akan diterima jika lawatannya itu digelar secara resmi sebagai kepala pemerintahan. Kunjungan resmi Trump ke Negara Tiga Singa itu dianggap "memalukan bagi Yang Mulia Ratu Elizabeth."

Petisi penolakan Trump tersebut menimbulkan perdebatan dalam parlemen, meski belum diusulkan hingga ke penghitungan suara. padahal, aturan menyebutkan bahwa petisi yang brhasil meraup 100 ribu tanda tangan secara otomatis memenuhi syarat untuk dilakukan penghitungan suara oleh parlemen.

Menteri Luar Negeri Inggris, Boris Johnson menganggap kebijakan imigran Trump tersebut "salah dan menimbulkan perpecahan."

Sementara itu, Perdana Menteri Theresa may melalui juru bicaranya menuturkan, "tidak setuju dengan pendekatan" yang dilakukan oleh konglomerat asal New York itu.

Menanggapi petisi, juru bicara May itu menyatakan undangan telah dikirim dan diterima oleh pihak Trump. Untuk itu, keputusan ada di tangan parlemen apakah akan memperdebatkan masalah kedatangan Trump ke Inggris ini atau tidak.

"inggris dan AS memiliki hubungan yang sangat kuat dan kedua negara akan terus bekerja sama," ungkap juru bicara kantor kepresidenan tersebut.




Credit  CNN Indonesia

Kebijakan Imigrasi Trump Diprotes 900 Diplomat AS

 

 

Aksi demonstrasi di bandara Amerika Serikat menentang perintah eksekutif Presiden Donald Trump mengenai aturan imigrasi. (Reuters/Patrick T. Fallon)

 

Jakarta, CB -- Setidaknya 900 diplomat Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat memprotes perintah eksekutif Presiden Donald Trump yang berisikan larangan masuk bagi warga tujuh negara mayoritas Muslim. Protes ini tertuang pada memo "perbedaan pendapat."

Memo itu berisikan peringatan bahwa kebijakan imigrasi Trump tersebut tidak akan bisa menjaga Amerika dari bahaya terorisme. Memo protes ini juga menegaskan bahwa perintah eksekutif Trump tersebut bertentangan dengan nilai-nilai dasar konstitusional Amerika.

"Melihat tidak adanya aksi teror yang dilakukan warga asal Suriah, Irak, Iran, Libya, Somalia, Sudan, dan Yaman setelah mereka memegang visa AS, larangan imigrasi ini akan berdampak kecil dalam meningkatkan keselamatan publik Amerika," bunyi memo tersebut seperti dikutip CNN, Rabu (1/2).

Memo itu telah ditandatangani para diplomat dan akan ditujukan pada pejabat tinggi eksekutif.
Pesan itu juga menegaskan bahwa aturan imigrasi ini hanya akan meningkatkan sentimen anti-Amerika, khususnya pada negara yang masuk dalam daftar larangan imigrasi Trump. Hal ini justru semakin membahayakan AS.

Dalam memo dituliskan, sepertiga dari populasi gabungan di tujuh negara tersebut adalah anak-anak di bawah umur 15 tahun. Jika AS terus bersikap keras serta mengasingkan negara-negara ini, bukan tidak mungkin bahwa persepsi anak-anak di tujuh negara tersebut terhadap AS akan diselimuti oleh larangan dan perbedaan sikap ini.

"Hal tersebut dinilai bisa membangun persepsi yang salah terhadap AS, yang justru bisa meningkatkan sentimen kebencian pada Amerika dan juga radikalisme," bunyi memo tersebut.

"Dengan mengasingkan mereka [tujuh negara tersebut], AS kehilangan akses intelijen dan sumber daya [yang diperlukan] utuk melawan akar penyebab teror global," 
Memo "perbedaan pendapat ini" sengaja dibuat sebagai salah satu sarana pejabat Kemlu AS untuk bisa menuangkan pandangan alternatif terhadap kebijakan luar negeri.

Juru Bicara Kemlu AS Mark Toner sadar akan pembuatan memo protes ini dan menyatakan, memo itu adalah sarana resmi bagi karyawan Kemlu yang hendak menyampaikan perspektif alternatif pada isu yang berhubungan dengan kebijakan luar negeri negara.

"Proses ini penting menunjukkan bahwa menteri dan sesama karyawan Kemlu merupakan satu kesatuan yang saling menghargai. [Memo protes] ini memungkinkan karyawan Kemlu bisa mengekspresikan pandangan mereka yang berbeda pada pemimpin senior mereka," ungkap Toner.

Menurutnya, kebijakan imigrasi ini bisa langsung merenggangkan hubungan AS dengan negara-negara yang selama ini merupakan sekutu penting Washington dalam memerangi terorisme global.
Memo perbedaan pendapat ini pertama kali dibentuk dan digunakaan pada 1960, saat Perang Vietnam berlangsung. Saat itu memo perbedaan pendapat digunakan untuk memastikan Kemlu juga memiliki suara dalam mengutarakan pandangan alternatif mereka mengenai kebijakan perang Amerika.

Pada 2016 lalu, langkah seperti ini juga dilakukan saat sekitar 50 diplomat AS mengajukan perbedaan pendapat mereka yang menentang "kelambanan peran AS di Suriah."

Menanggapi hal ini, Sekretaris Pers Gedung Putih, Sean Spicer hanya memberikan dua pilihan bagi ratusan diplomat pemrotes itu. Spicer menutukan, para diplomat itu bisa bertahan dengan mendukung kebijakan eksekutif ini atau pergi meninggalkan jabatan mereka.

"Presiden Trump sudah memiliki visi yang sangat jelas. Sejak kampanye jelas-jelas presiden berjanji akan menempatkan keselamatan AS terlebih dahulu. Dan sekarang ia melaksanakan janji-janjinya," ujar Spicer.



Credit  CNN Indonesia

Senat AS kukuhkan Rex Tillerson sebagai menteri luar negeri

 

ilustrasi: Bendera Amerika Serikat. (Public Domain Pictures)

 

Washington (CB) - Senat Amerika Serikat pada Rabu mengukuhkan mantan Kepala ExxonMobil Rex Tillerson sebagai Menteri Luar Negeri AS.

Tillerson mendapat suara dukungan 56 berbanding 43. Tiga anggota parlemen Demokrat dan satu independen bergabung dengan kalangan Republik memberikan persetujuan. Senator Demokrat, Chris Coons, tidak mengikuti pemungutan suara.

Pengukuhan diberikan kendati ada keraguan menyangkut sikap Tillerson terhadap Rusia, mengingat sang mantan kepala perusahaan itu sebelumnya memiliki hubungan bisnis dengan Rusia serta hubungan dengan pemimpin negara itu.

Saat menyampaikan pidato pengukuhan, Tillerson yang menyebut Rusia sebagai "bahaya" bagi Amerika Serikat, mengatakan ia mendukung penerusan sanksi AS terhadap Moskow.

"Rusia saat ini berbahaya, tapi bisa diduga dalam memajukan kepentingannya," ujar Tillerson.

"Tepat jika sekutu-sekutu kita di NATO berhati-hati terhadap kebangkitan kembali Rusia."

Ia juga merekomendasikan "peninjauan kembali secara penuh" kesepakatan nuklir dengan Iran. Namun, Tillerson tidak meminta agar perjanjian itu ditolak.

Mengenai sengketa Laut China Selatan, Tillerson mengatakan di dalam sidang Senat bahwa China harus berhenti membangun pulau di Laut China Selatan.

Ia mengatakan China harus dihadang agar tidak memasuki kepulauan di wilayah itu, yang dianggap Cina sebagian bagian tak terpisahkan dari wilayah negaranya.

Tillerson dikenal luas sebagai sosok yang menentang sanksi terhadap Rusia ketika ia masih aktif di perusahaan ExxonMobil yang dipimpinnya.

Ia menolak menyebut Presiden Rusia Vladimir Putin sebagai penjahat perang karena dirinya telah mengenal Putin sejak 1990-an. Tillerson mendapat penghargaan Tanda Jasa Persahabatan dari Putin pada 2013, demikian Xinhua.



Credit  antaranews.com

Trump dikritik keras calon kanselir Jerman, dituding "tidak Amerika"

 

Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberikan Kepala Staf Reince Priebus (ka) perintah eksekutif yang mengarahkan banyak lembaga untuk meringankan beban Obamacare setelah menandatanganinya di Ruang Oval di Washington, Amerika Serikat, Jumat (20/1/2017). Juga di dalam foto Staf Sekretaris Gedung Putih Rob Porter (tengah). (REUTERS/Jonathan Ernst)

 

Berlin (CB) - Calon kanselir Jerman dari koalisi tengah-kiri, Martin Schulz, mengkritik keras kebijakan-kebijakan Presiden Donald Trump sebagai "tidak Amerika". Dia juga menentang kebijakan Trump mencabut sanksi kepada Rusia yang diterapkan Barat menyusul intervensi Rusia di Ukraina.

Schulz berkata kepada grup media Funke bahwa Eropa harus bangkit mempertahankan nilai-nilai liberal Barat.

"Yang sedang dilakukan Trump itu tidak Amerika," kata Schulz, karena menurut dia Amerika Serikat yang dikenalnya adalah negara yang selalu membela dunia dengan pencerahan, demokrasi dan kebebasan.

"Seandainya Trump sekarang sedang mendorong bola rusak melalui serangkaian nilai ini, maka saya akan bilang kepada dia sebagai kanselir: 'Itu bukan kebijakan Jerman dan Eropa," sambung Schulz.

Pekan lalu Partai Demokrat Sosial Jerman mencalonkan Schulz sebagai penantang Kanselir Angela Merkel dalam Pemilu September tahun ini. Dan langkah ini mendapatkan dukungan partai-partai tengah dan kiri.

Beralih kepada Presiden Rusia Vladimir Putin dan konflik Ukraina, Schulz mengatakan sanksi yang diterapkan kepada Rusia hanya bisa dicabut setelah kedua belah pihak menerapkan apa yang disebut rencana perdamaian Minsk.

"Sepanjang kesepakatan damai Minsk tidak sepenuhnya diterapkan, sanksi itu tidak bisa dicabut. Kami harus bilang kepada Putin sejelas-jelasnya bahwa Rusia wajib menghormati dan mematuhi hukum internasional," kata Schulz seperti dikutip Reuters.



Credit  antaranews.com

AS Kaji Kemampuan Bertahan Hidup Pemimpin Rusia dari Serangan Nuklir

 

Rudal Trident II berkemampuan nuklir yang diuji tembak dari kapal selam AS tipe Ohio-class. Foto / REUTERS

 

WASHINGTON - Badan-badan intelijen dan Komando Strategis Pentagon diarahkan untuk mengevaluasi kemampuan “bertahan hidup” para pemimpin Rusia dan China terhadap serangan nuklir di fasilitas pertahanan atas dan bawah tanah mereka. Arahan itu muncul dari Kongres Amerika Serikat (AS).

Studi komprehensif akan dilakukan oleh badan-badan intelijen AS serta Komando Strategis Pentagon, karena merupakan otoritas yang bertanggung jawab atas kekuatan nuklir Amerika. Mereka akan mengevaluasi apakah pemimpin Rusia dan Cina bisa bertahan terhadap serangan nuklir dan terus beroperasi di lingkungannya pasca-serangan.

Arahan dari Kongres AS itu muncul dalam laporan “National Defense Authorization Act (NDAA) 2017”. Kajian ini akan mencakup identifikasi berbagai fasilitas—baik atas maupun bawah tanah—yang digunakan pemimpin politik dan militer senior masing-masing negara tersebut.

”Para pejabat penting dan organisasi dari masing-masing negara yang terlibat dalam mengelola dan mengoperasikan fasilitas, program, dan kegiatan tersebut juga harus diidentifikasi,” bunyi dokumen NDAA, yang mencatat soal rencana perang yang rumit.

”Ahli kami sedang menyusun respons yang tepat,” kata Kapten Angkatan Laut Brook DeWalt, juru bicara Komando Strategis Pentagon, kepada Bloomberg, dalam sebuah email yang dikirim hari Senin.

”Sementara itu terlalu dini untuk menyampaikan rincian pada titik ini, kita dapat memperbarui (informasi) Anda lebih lanjut di kemudian hari,” lanjut DeWalt, yang dikutip Selasa (31/1/2017).

Meskipun studi ini diperintahkan sebelum Donald Trump menjabat sebagai Presiden AS, namun sinkron dengan pernyataan Trump bahwa dia tanpa syarat akan mendukung penguatan persenjataan strategis AS.

Anggota Kongres dari Partai Republik asal Ohio, Mike Turner, dalam sebuah email kepada Bloomberg mengingatkan pemerintah AS untuk memahami strategi Rusia dan China untuk kasus konflik.

”AS harus memahami bagaimana China dan Rusia berniat untuk berperang dan bagaimana kepemimpinan mereka memberi perintah dan mengendalikan potensi konflik. Pengetahuan ini penting bagi kita untuk mencegah ancaman tersebut,” katanya.



Credit  sindonews.com

Marah, Trump Pecat Jaksa Agung AS karena Menolak Perintahnya

 

Sally Yates dipecat sebagai Jaksa Agung Amerika Serikat oleh Presiden Donald Trump karena menolak perintah soal pemeriksaan ekstrem imigran asal negara-negara Muslim. Foto / REUTERS

 

WASHINGTON - Presiden Donald Trump marah dan memecat Jaksa Agung Sally Yates setelah menolak menjalankan perintah eksekutif presiden soal pemeriksaan ekstrem untuk imigran asal tujuh negara Muslim. Posisi Yates kini digantikan oleh Dana Boente, seorang jaksa AS untuk Distrik East Virginia.

Yates telah menjadi pemberitaan utama media AS setelah berani menolak perintah Presiden Trump. Dia memilih berdiri bersama para pengacara yang memprotes kebijakan imigrasi Presiden Trump.

“Yates mengkhianati Departemen Kehakiman dengan menolak untuk menegakkan ketertiban hukum yang dirancang untuk melindungi warga AS,” bunyi siaran pers dari Kantor Sekretaris Pers Pemerintah AS.

Boente yang naik jabatan sebagai pelaksana tugas (plt) Jaksa Agung AS merasa bangga sudah dipilih Presiden Trump.

”Saya merasa terhormat untuk melayani Presiden Trump dalam peran ini sampai rapat Senator mengesahkan. Saya akan membela dan menegakkan hukum negara kita untuk memastikan bahwa orang-orang kami dan bangsa kami dilindungi,” kata Boente.

Sementara itu, Yates merasa apa yang dia lakukan merupakan hal yang benar. ”Saya bertanggung jawab untuk memastikan bahwa posisi yang kita ambil di pengadilan tetap konsisten dengan kewajiban lembaga ini untuk selalu mencari keadilan dan berdiri untuk apa yang benar,” tulis Yates dalam sebuah pernyataan seperti dikutip New York Times, Selasa (31/1/2017).

”Saat ini, saya tidak yakin bahwa pembelaan perintah eksekutif konsisten dengan tanggung jawab ini atau saya yakin bahwa perintah eksekutif ini sah,” lanjut Yates.
Trump merespons pernyataan Yates di Twitter. Dia menyebut Yates sebagai contoh politikus Demokrat yang semata-mata bertindak karena alasan politik.




Credit  sindonews.com

Palestina Buka Kedutaan Besar Baru di Pakistan

 

Peresmian kedubes baru Palestina itu dilakukan langsung oleh Perdana Menteri Pakistan, Muhammad Nawaz Sharif, dan Presiden Palestina, Mahmoud Abbas. Foto/Istimewa

 

ISLAMABAD - Satu lagi negara yang menunjukkan dukungan kuat kepada Palestina, yakni Pakistan. Dukungan ini terlihat dengan diresmikannya Kedutaan Besar Palestina yang baru di ibukota Pakistan, Islamabad.

Peresmian kedubes baru Palestina itu dilakukan langsung oleh Perdana Menteri Pakistan, Muhammad Nawaz Sharif, dan Presiden Palestina, Mahmoud Abbas. Kedutaan Palestina itu dibangun di komplek diplomatik baru di Pakistan.

Melansir wam pada Selasa (31/1), Pakistan dilaporkan menyumbangkan sebidang tanah serta memberikan kontribusi dana sebesar satu juta dolar untuk pembangunan kantor perwakilan Palestina itu.

Abbas, yang sedang melakukan kunjungan tiga hari ke Pakistan, menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada pemerintah Pakistan atas pembukaan kedutaan dan bantuan yang diberikan.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Pakistan untuk bantuan keuangan dan teknis untuk penyelesaian proyek. Ini adalah simbol abadi persahabatan Pakistan dan Palestina," ucap Abbas.


Credit  sindonews.com

Kapal Perang Saudi Diserang Houthi Yaman, 2 Pelaut Tewas

 

Ledakan dan kebakaran muncul saat kapal perang Arab Saudi diserang kelompok pemberontak Houthi Yaman di lepas pantai Yaman, Senin (30/1/2017). Foto / YouTube

 

HUDAYDAH - Dua pelaut dari kapal perang Arab Saudi tewas setelah kapal itu diserang kelompok pemberontak Houthi Yaman di lepas pantai Yaman. Kapal perang Saudi yang diserang Houthi pada hari Senin kemarin diduga kapal frigrat Al Madinah-class.

Ada dua versi klaim dalam insiden serangan itu. Versi militer Saudi menyatakan, kapal perang mereka diserang dengan tiga “perahu bunuh diri” milik kelompok pemberontak Houthi Yaman. Sedangkan versi kelompok Houthi, kapal perang Saudi mereka serang dengan rudal anti-kapal.

Serangan terjadi di dekat kota pelabuhan Hudaydah, 150 kilometer sebelah barat daya Ibu Kota Sana’a, Yaman. Militer Saudi mengakui dua pelautnya tewas dalam serangan tersebut. Namun, serangan itu sudah bisa diatasi.

Dalam sebuah pernyataan, militer Saudi yang juga pemimpin koalisi Teluk dalam operasi militer di Yaman, mengatakan salah satu perahu Houthi bertabrakan dengan bagian belakang kapal perang Saudi. Tabrakan itu mengakibatkan ledakan dan kebakaran terhadap perahu tersebut.

Selain menewaskan dua pelaut Saudi, serangan itu juga melukai tiga kru kapal lainnya saat membantu memadamkan kobaran api.

”Kapal Saudi terus dengan tugas patrolinya di wilayah operasi, sedangkan angkatan udara dan kapal pasukan koalisi terus mengejar kapal (Houthi) yang melarikan diri,” bunyi pernyataan militer Saudi, seperti dikutip Al Arabiya, Selasa (31/1/2017).

”Perintah dari koalisi menegaskan bahwa kelanjutan penggunaan pelabuhan Hudaydah oleh milisi Houthi sebagai landasan untuk operasi teroris adalah hal serius yang akan mempengaruhi navigasi internasional dan aliran bantuan kemanusiaan serta bantuan medis ke pelabuhan untuk warga Yaman,” imbuh pernyataan itu.




Credit  sindonews.com

AS Bantah Timbun Senjata di Filipina

 

Pemerintah Amerika Serikat (AS), melalui Kedutaan Besar mereka di Filipina membantah telah menimbun senjata di negara tersebut. Foto/Istimewa

 

MANILA - Pemerintah Amerika Serikat (AS), melalui Kedutaan Besar mereka di Filipina membantah telah menimbun senjata di negara tersebut. Bantahan ini adalah respon dari pernyataan Presiden Filipina Rodrigo Duterte.

"Kami tidak membangun depot senjata di Filipina," kata Duta Besar AS untuk Manila, Sung Kim saat berbicara di depan Makati Business Club, seperti dilansir Reuters pada Selasa (31/1).

Dia kemudian menyatakan, fasilitas yang akan dibangun adalah untuk menyimpan peralatan guna kepentingan tanggap bencana dan bukan untuk menyimpan senjata.

"Kami tidak bisa membangun pangkalan apapun di Filipina tanpa adanya persetujuan dari pemerintah Filipina dan fasilitas itu tidak terkait dengan senjata jenis apapun," sambungnya.

Duterte kemarin menuduh AS menempatkan stabilitas Asia berada dalam risiko dengan mengerahkan senjata permanen di negaranya. Dia bahkan curiga, salah satu senjata yang ditempatkan secara permanen adalah senjata nuklir.

Duterte memprotes keras dan menegaskan tidak akan memberikan izin. ”Mereka bongkar senjata di Filipina sekarang. Saya sampaikan pemberitahuan kepada Angkatan Bersenjata AS. Jangan lakukan itu, saya tidak akan mengizinkannya,” kata Duterte.

Pernyataannya muncul setelah Pentagon menyampaikan persetujuan penggunaan gudang baru, landasan pacu dan barak untuk menyimpan senjata di tiga provinsi di Filipina di bawah perjanjian pertahanan kedua negara. Duterte menuduh pemerintah Donald Trump melanggar kesepakatan dengan membangun persenjataan di negaranya.



Credit  sindonews.com

Australia Tangkap Pengibar Bendera OPM setelah Dikritik Indonesia

 

Kepolisian Australia tangkap tersangka pengibar bendera OPM di KJRI Melbourne. Penangkapan terjadi tiga hari setelah Indonesia mengkritik Australia. Foto / Ilustrasi / SINDOnews

 

MELBOURNE - Aparat polisi Australia akhirnya menangkap aktivis pengibar bendera Organisasi Papua Merdeka (OPM) di kompleks Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Melborune. Penangkapan dilakukan otoritas Australia tiga hari setelah dikritik keras Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Lestari Priansari Marsudi.

Aktivis pro-OPM itu beraksi 6 Januari 2017. Dia memanjat ke atap gedung KJRI dan melambaikan bendera OPM. Menlu Retno mengkritik Australia yang terkesan membiarkan aktivis itu berkeliaran dengan tidak segera menangkapnya.

”Polisi Federal Australia mengonfirmasi penangkapan seorang pria 42 tahun asal Williamstown, di pinggiran Melbourne, pada Senin, 30 Januari,” bunyi pernyataan Kepolisian Federal Australia (AFP), seperti dikutip Sydney Morning Herald, Selasa (31/1/2017).

Pada tanggal 26 Januari lalu, Menlu Retno Marsudi mendesak pemerintah Australia segera memproses pelanggaran di KJRI Melborune. ”Karena kami tahu wajah pelaku, kami memiliki gambarnya,” katanya.

”Pertanyaannya adalah mengapa belum ada penangkapan setelah 20 hari telah berlalu?,” tanya Retno. Menlu Retno menyatakan, Australia sebagai tetangga dan sahabat dekat semestinya memahami apa yang dirasakan Indonesia terkait ulah tersangka pengibar bendera OPM di KJRI Melbourne.


Credit  sindonews.com

Puluhan Ribu Warga Protes Peringanan Hukuman Politisi Romania

 

 

Puluhan ribu warga Romania turun ke jalan memprotes keringanan hukuman untuk politisi. (AFP/DANIEL MIHAILESCU)

 

Jakarta, CB -- Pemerintahan Sosial-Demokrat Romania mengadopsi dekrit darurat yang memungkinkan beberapa politisi untuk menghindari tuntutan hukum. Inisiatif ini memancing puluhan ribu warga turun ke jalan.

"Kami telah mengadopsi peraturan ini untuk menyesuaikan legislasi dengan keputusan mahkamah konstitusi," kata Menteri Hukum Florin Lordache sebagaimana dikutip AFP, Rabu (1/2).

Ribuan demonstran berkumpul di depan kantor utama pemerintahan di Bukares, berteriak "pencuri."

Dekrit darurat ini sebelumnya tidak termasuk dalam agenda harian pemerintah. Langkah tersebut akan berlaku segera setelah resmi diterbitkan, melangkahi parlemen.

Perdana Menteri Sorin Grindeanu menerbitkan peraturan yang membuat beberapa perbuatan tidak lagi dikategorikan pidana. Selain itu, penyalahgunaan wewenang hanya bisa berujung penahanan jika mengakibatkan kerugian lebih dari 44 ribu euro atau setara Rp6 miliar.

Perubahan ini memungkinkan pemimpin sosial-demokrat Livio Dragnea yang saat ini sedang diadili karena dugaan penyalahgunaan kekuasaan untuk bisa bebas.

Pemerintahan juga mengajukan peraturan lain yang bisa membebaskan narapidana dengan hukuman hingga lima tahun karena kejahatan tanpa kekerasan.

Romania menyatakan langkah ini juga akan menjadi subjek dekrit darurat tersebut.

Puluhan ribu orang protes di Bukares dan kota-kota lainnya pada Minggu (29/1), menyerukan pembatalan kedua perubahan tersebut.

Kedua peraturan itu juga ditolak oleh sejumlah pejabat dan institusi seperti Jaksa Agung Augustin Lazar, Kepala Jaksa Antikorupsi Laura Codruta Kovesi dan Presiden Mahkamah Tinggi Cristina Tarcea.

Selasa, Departemen Pemberantasan Penipuan (DLAF) ikut mengkritik peraturan tersebut, menyatakan peringanan hukuman ini membatasi kapasitasnya untuk "melindungi kepentingan Uni Eropa di Romania secara efisien."

Dalam laporan tahunan yang dirilis pekan lalu, Komisi Eropa, yang secara ketat memonitor reformasi hukum di Romania, memperingatkan agar tidak mengajukan perubahan yang bisa menghambat pemberantasan korupsi.





Credit  CNN Indonesia

Kebijakan Imigrasi jadi Kritik Pertama Obama untuk Trump

 

 

Presiden ke-44 Barack Obama angkat bicara untuk pertama kalinya setelah tidak menjabat. (Reuters/Jonathan Ernst)

 

Jakarta, CB -- Kebijakan Imigrasi jadi Kritik Pertama Obama untuk Trump

Presiden ke-44 Amerika Serikat Barack Obama akhirnya angkat bicara mengkritik sang penerus, Donald Trump. Dalam pernyataan publik pertamanya setelah tidak lagi menjabat, Obama mengkritik kebijakan imigrasi konglomerat yang kini jadi pemimpin negeri Paman Sam.

"Presiden (Obama) secara mendasar tidak setuju dengan wacana diskriminasi terharap orang-orang berdasarkan keyakinan atau agamanya," kata Kevin Lewis, juru bicara Obama, dalam pernyataan pers yang dipublikasikan via Twitter, Selasa (31/1).

Lewis mengatakan Obama menilai memang sudah seharusnya warga Amerika menggelar unjuk rasa ketika nilai-nilai negara dipertaruhkan seperti ini.

Di sana juga dijelaskan bahwa perintah imigrasi yang menahan sementara kedatangan warga Irak pada 2011 tidak bisa disamakan dengan apa yang dilakukan oleh Trump.

Frm Pres @BarackObama is heartened by the level of engagement taking place in communities around the country. pic.twitter.com/X5Fk3xRDEX

— Kevin Lewis (@KLewis44) January 30, 2017

Meski Gedung Putih membandingkan kedua aksi tersebut, langkah yang diambil Obama jauh lebih sempit. Kebijakan Obama diambil sebagai respons akan keterlibatan dua pengungsi dari Irak dalam kasus pembuatan bom.

Pernyataan ini bertentangan dengan kebiasaan di Amerika Serikat di mana seorang presiden yang sudah tidak menjabat mengkritik penerusnya yang sedang menjalankan tugas. Sebagai contoh, Pesiden George W Bush tetap bungkam dalam bidang politik selama Obama menjabat.

Namun, hubungan Obama dengan Trump berbeda. Pernyataan ini jelas menunjukkan sikap Obama yang akan tetap terlibat dalam aksi politik.

Aksi ini menuai protes warga di beberapa kota di Amerika Serikat. Trump membela diri dengan mengatakan AS akan "terus menunjukkan rasa iba untuk mereka yang melarikan diri dari operasi" tapi akan "melakukan itu sembari melindungi warga negara dan perbatasan."


"Saya punya perasaan luar biasa untuk orang-orang yang terlibat dalam krisis kemanusiaan mengerikan di Suriah," kata Trump. "Prioritas utama saya adalah untuk melindungi dan melayani negara, tapi sebagai Presiden saya akan mencari cara untuk menolong semua pihak yang menderita.

Di saat yang sama, Trump juga menunjukkan sikap keras dengan memecat pelaksana tugas Jaksa Agung Sally Yates yang menentang kebijakannya melarang penerimaan imigran dari tujuh negara Muslim.

Protes terhadap kebijakan Donald Trump terjadi di sejumlah kota Amerika. (REUTERS/Kate Munsch)

Yates mengatakan Departemen Hukum tidak akan membela perintah Trump itu di pengadilan. Dikutip Reuters, dia mengatakan dirinya tidak percaya membela perintah itu akan "konsisten dengan kewajiban institusi untuk selalu menegakkan keadilan dan membela kebenaran."

Beberapa jam kemudian, dia dipecat. Gedung Putih menyatakan Yates "telah mengkhianati Departemen Hukum dengan menolak untuk mendukung perintah legal yang didesain untuk melindungi warga Amerika Serikat." Selain itu, aksi dia pun dinilai politis.
Trump meyakini kebijakan lebih keras terhadap imigran diperlukan untuk melindung Amerika dari serangan teror. Namun, sejumlah pengkritik menilai perintah ini secara tidak adil mengesampingkan Muslim dan merusak reputasi Amerika sebagai tempat ramah imigran.

Yates yang ditunjuk oleh Presiden sebelum Trump, Barack Obama, sebenarnya hanya mempunyai sisa waktu beberapa hari sebelum digantikan oleh pejabat yang baru, Senator Jeff Session. Kini ia masih menunggu konfirmasi Senat.

"Yates adalah pejabat pilihan pemerintah Obama yang lemah dalam bidang perbatasan dan sangat lemah dalam bidang imigrasi ilegal," kata Gedung Putih dalam pernyataan pers.

Gedung Putih juga menyatakan Dana Boente, jaksa untuk Distrik Timur Virginia akan mengisi tempat yang ditinggalkan Yates sementara hingga Session diterima oleh Senate. Boente mengatakan dalam wawancara dengan Washington Post bahwa dirinya akan mendukung perintah terkait imigrasi itu.




Credit  CNN Indonesia

Kebebasan Berbicara dan Anti-Minoritas di Quebec

 

 

Pemerintah Kanada mengecam peningkatan anti-imigran namun dianggap terlalu lambat bertindak. (Reuters/Mathieu Belanger)

 

Jakarta, CB -- Poster anti-Muslim, swastika, dan kepala babi yang diletakkan di pintu masjid tahun lalu adalah sejumlah pertanda bahwa telah terjadi peningkatan kebencian yang menurut banyak pihak membayangi penembakan di Quebec.

Pada Senin (30/1) Mohamed Labidi, wakil presiden Pusat Kebudayaan Islam dan masjid yang diserang, bergabung dengan sejumlah pemimpin agama dan politik untuk menyatakan bela sungkawa pada korban tewas dan bersatu melawan sikap kebencian.

Juni tahun lalu, satu plastik berisi kepala babi diletakkan di pintu masuk masjidnya. Bersama dengan kepala babi, ada tulisan: “bon appetit” atau selamat makan dalam bahasa Perancis, yang jelas merupakan provokasi atas ajaran Islam yang melarang mengkonsumsi babi.

Aksi itu hanya salah satu dari sejumlah aksi kebencian lain mulai dari gambar swastika di tembok hingga poster anti-Islam dan akhirnya berpuncak pada penembakan pada Minggu (29/1) yang menewaskan enam orang dan melukai 8 lainnya.

“Semua itu mengawali serangan tersebut,” ujar Labidi.

“Sudah sejak lama kami merasakan ada perubahan arah angin, meningkat,” kata Mohamed Ali Saidane, anggota majlis masjid yang kehilangan sanak saudaranya dalam penembakan itu.

Suara Labidi pecah ketika menggambarkan bagaimana penembak dilaporkan menangkap umat yang sedang bersembahyang, membuat mereka berlutut sebelum ditembak.

“Para saksi mengatakan aksi itu dilakukan di depan anak-anak yang berteriak ketakutan melihat orang tua mereka dibunuh,” ujarnya.

Perdana Menteri Justin Trudeu menyatakan penembakan itu “aksi teror yang dilakukan terhadap Kanada dan warga Kanada.” Trudeau berupaya meyakinkan masyarakat minoritas Muslim bahwa mereka mendapat dukungan dari mayoritas warga Kanada.

Wali Kota Queebec City Rejis Labeaume juga mengirim pesan yang sama.

“Tidak hanya komunitas Muslim yang terkena dampaknya. Kami, warga kota Queebec, pun terkena dampaknya,” ujarnya dengan suara hampir menangis.

“Kami semua bersedih. Kami harus saling membantu.”


Kebangkitan anti-Islam

Kanada yang sejak lama mendukung pluralisme dan merupakan salah satu negara di dunia yang sangat menerima kedatangan imigran, terkejut dengan serangan mematikan pada Minggu itu.

“Semua menjadi korban, semua terkena dampaknya,” ujar Philippe Couillard, perdana menteri negara bagian Queebec.

Tetapi bagi banyak pihak di negara-negara Islam, serangan ke masjid Quebec City ini hanya aksi paling baru dari kejahatan berdasarkan kebencian terhadap pemeluk agama Islam.

“Pembunuhan, pembantaian oleh ISIS di Perancis…menambah rasa kebencian terhadap Islam di seluruh dunia, termasuk Quebec,” kata Saidane kepada kantor berita Perancis AFP.

Labidi mengakui bahwa peningkatan serangan kaum jihadis di negara-negara barat memang telah meningkatkan perasaan anti-Muslim di Kanada.

Tetapi dia menambahkan, “Secara umum, warga Quebec sangat terbuka dan memiliki rasa toleransi tinggi.”

Dia meminta media untuk tidak mendorong sentimen anti-Muslim, dia merujuk pada stasion radio di Quebec yang dituduh menyebarkan retorika kebencian terhadap kelompok-kelompok minoritas.

“Mereka menciptakan iklim yang sangat negatif” sehingga rasa benci pun berkembang, tambah Saidane. “Sejumlah pembawa acara radio itu menjadi promotor kebencian.”

Perdana Menteri negara bagian Quebec Couillard mengakui bahwa kebebasan bereksperesi telah menciptakan ruang bagi retorika “keterlaluan” yang diarahkan pada kelompok minoritas Kanada.

Pihak berwenang menangkap seorang mahasiswa pendukung gerakan ekstrim kanan sebagai tersangka pelaku penembakan di masjid Quebec. (Reuters/Mathieu Belanger)

“Jika seseorang ingin memanfaatkan situasi yang terjadi untuk menanamkan perpecahan yang lebih besar di masyarakat, kami hanya bisa mengatakan mereka adalah pecundang,” ujarnya.

Tetapi bai Saidane, pihak berwenang Kanada bertindak terlalu lambat terhadap aksi-aksi penuh kebencian itu.

Dia berimigrasi ke Kanada 30 tahun lalu, dan sekarang merasa bahwa “Komunitas Muslim menjadi korban populisme.”



Credit  CNN Indonesia

AS Minta DK PBB Bicarakan Uji Coba Rudal Iran

 

 

 

Iran dituduh melakukan uji coba rudal jarak menengah yang menurut Israel bisa membawa hulu ledak nuklir. (Ilustrasi/Mohammad Sadegh Heydari via Wikimedia (CC-BY-4.0)

 

Jakarta, CB -- Dewan Keamanan PBB akan mengadakan pertemuan mendadak terkait uji coba rudal jearak menengah yang dilakukan oleh Iran.

Para diplomat dikutip mengatakan bahwa Amerika Serikat meminta pertemuan darurat setelah duta besar Israel untuk PBB meminta Dewan Keamanan mengambil tindakan.

“Berkaitan dengan peluncuran rudal balistik jarak menengah oleh Iran pada 29 Januari, Amerika Serikat meminta Dewan Keamanan mengadakan konsultasi,” ujar pernyataan tertulis misi AS di PBB.

Perundingan mengenai iran pada Selasa (31/1) waktu setempat ini akan diikuti dengan pertemuan mengenai Suriah.

Duta Besar Israel untuk PBB Danny Danon mengatakan, uji coba rudal itu melanggar resolusi PBB yang melarang Iran meluncurkan rudal balistik yang bisa memiliki kemampuan nuklir.

“Masyarakat internasional tidak boleh berpura-pura tidak tahu mengenai agresi Iran ini,” kata Danon.

“Anggota Dewan Keamanan harus segera mengambil tindakan sebagai jawaban atas aksi Iran yang tidak saja bisa membahayakan Israel, tetapi juga seluruh kawasan Timur Tengah.”

Ini adalah permintaan konsultasi dengan Dewan Keamanan pertama yang diajukan oleh Amerika Serikat sejak Nikki Haley menjadi duta besar negara itu di PBB.

Presiden Donald Trump berjanji untuk memperkuat kerja sama dengan Israel dan mengkritik tajam kesepakatan nuklir Iran yang membuat sanksi internasional atas negara itu dicabut.

Trump dijadwalkan bertemu dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada 15 Februari mendatang.

Resolusi PBB yang disepakati hanya beberapa hari setelah kesepakatan nuklir 2015 melaran Iran mengembangkan rudal “yang dirancang untuk bisa membawa hulu ledak nuklir.”

Iran mengatakan rudal-rudal miliknya tidak akan membawa hulu ledak nuklir karena negara itu tidak berencana mengembangkan senjata atom, tetapi para pejabat militer bersikeras untuk mengembangkan program rudal di negara tersebut.

Tahun lalu, Inggris, Perancis dan Amerika Serikat berupaya mendorong Dewan Keamanan PBB mengambil tindakan setelah Iran meluncurkan rudal, teapi China dan Rusia menentang perundingan mengenai sanksi tersebut yang dianggap akan membahayakan kesepakatan nuklir yang dicapai dengan susah payah.

Inggris, China, Perancis, jerman, Rusia dan Amerika Serikat sebelumnya mencapai kesepakatan untuk melarang program nuklir Iran dengan imbalan pencabutan sanksi ekonomi.




Credit  CNN Indonesia