Indonesia kecam keras pengeboman di Sri Lanka

Petugas dibantu warga membawa jenazah korban ledakan bom di salah satu gereja di Kolombo, Sri Lanka, Minggu (21/4/2019). Ratusan orang tewas dan terluka akibat ledakan bom di tiga gereja dan tiga hotel di Sri Lanka saat umat Kristen merayakan Paskah. ANTARA FOTO/REUTERS/Dinuka Liyanawatte/pras.

Hingga saat ini tidak ada informasi mengenai WNI yang menjadi korban dalam insiden tersebut.

Jakarta (CB) - Pemerintah Indonesia mengecam keras aksi pengeboman di berbagai lokasi di Sri Lanka pada 21 April 2019, sekitar pukul 09.00 waktu setempat.

Pemerintah dan rakyat Indonesia menyampaikan duka cita mendalam kepada korban dan keluarga korban, berdasarkan rilis yang diterima di Jakarta, Minggu.

Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kolombo terus memantau perkembangan situasi dan telah berkoordinasi dengan otoritas keamanan, rumah sakit serta perhimpunan warga negara Indonesia (WNI) setempat.

Hingga saat ini tidak ada informasi mengenai WNI yang menjadi korban dalam insiden tersebut.

Terdapat sekitar 374 WNI di Sri Lanka, antara lain berdomisili di Ibu Kota Kolombo sebanyak 140 orang.

Pemerintah Indonesia meyakini bahwa pemerintah Sri Lanka dapat mengatasi situasi dengan baik, dan juga bersedia memberikan bantuan yang diperlukan.

Pemerintah mengimbau agar WNI di Sri Lanka untuk tetap waspada dan berhati-hati serta mengikuti arahan dari otoritas keamanan setempat.

Bagi keluarga dan kerabat yang membutuhkan informasi lebih lanjut dan bantuan konsuler, dapat menghubungi hotline KBRI Kolombo di nomor +94772773127.

Credit  antaranews.com

138 orang tewas dalam serangan terhadap gereja dan hotel di Sri Lanka

Pastor berjalan memasuki salah satu gereja yang terkena ledakan bom di Kolombo, Sri Lanka, Minggu (21/4/2019). Ratusan orang tewas dan terluka akibat ledakan bom di tiga gereja dan tiga hotel di Sri Lanka saat umat Kristen merayakan Paskah. ANTARA FOTO/REUTERS/Dinuka Liyanawatte/pras.

Kolombo (CB) - Ledakan-ledakan bom pada Hari Paskah di tiga gereja dan tiga hotel mewah Sri Lanka menewaskan 138 orang dan mencederai lebih 400, kata pejabat-pejabat rumah sakit dan sumber-sumber kepolisian, setelah suasana tenang dari serangan-serangan besar sejak akhir perang saudara 10 tahun lalu.

Di gereja St. Sebastian di Katuwapitiya, sebelah utara Kolombo, lebih 50 orang tewas, kata seorang perwira polisi kepada Reuters, dengan gambar-gambar yang memperlihatkan jasad-jasad tergeletak di lantai, darah berceceran di bangku-bangku dan atap yang rusak.

Media melaporkan 25 orang juga tewas dalam serangan atas satu gereja di Batticaloa, di Provinsi Timur.

Tiga hotel yang diserang ialah Shangri-La Colombo, Kingsbury Hotel dan Cinnamon Grand Colombo. Belum jelas apakah ada korban di hotel-hotel tersebut.

Sembilan warga negara asing termasuk di antara mereka yang meninggal dalam serangan-serangan tersebut, kata para pejabat itu.

Sejauh ini belum ada pihak mengaku bertanggungjawab atas serangan-serangan tersebut di sebuah negara yang dilanda perang selama beberapa dekade dengan para pemberontak Tamil hingga tahun 2009. Selama perang itu ledakan-ledakan bom terjadi di Kolombo, ibu kota Sri Lanka.

Perdana Menteri Ranil Wickremesinghe menyerukan sidang dewan keamanan nasional di kediamannya Minggu siang.

"Saya mengutuk keras serangan-serangan pengecut itu atas rakyat kami hari ini. Saya imbau rakyat Sri Lanka tetap bersatu dan kuat selama masa tragis ini," kata dia dalam cuitannya di Twitter. "Mohon hindari untuk menyiarkan laporan-laporan dan spekulasi yang belum terverifikasi. Pemerintah sedang mengambil langkah-langkah untuk mengatasi situasi."

Tahun lalu, telah terjadi 86 insiden yang sudah terverifikasi, ancaman-ancaman dan kekerasan terhadap umat Kristen, menurut the National Christian Evangelical Alliance of Sri Lanka (NCEASL), yang mewakili lebih 200 gereja dan organisasi Kristen.

Tahun ini NCEASL mencatat 26 insiden serupa, termasuk satu insiden yang dilakukan kelompok lain untuk mengganggu misa Minggu, dengan satu lagi dilaporkan pada 25 Maret.

Dari total 22 juta penduduk Sri Lanka, 70 persen di antaranya pemeluk agama Budha; 12,6 persen Hindu; 9,7 persen Muslim; dan 7,6 persen Kristen; menurut sensus penduduk di negara itu tahun 2012.

Credit  antaranews.com

Ranil Wickremesinghe Kembali Duduki Kursi PM Sri Lanka

Ranil Wickremesinghe kembali dilantik menjadi PM Sri Lanka, Minggu (16/12). (REUTERS/ Dinuka Liyanawatte).

Jakarta, CB -- Ranil Wickremesinghe kembali menduduki kursi Perdana Menteri Sri Lanka. Ia mengucap sumpah jabatannya pada Minggu (16/12), usai digulingkan Presiden Sri Lanka Maithripala Sirisena pada Oktober lalu.

Kembalinya Wickremesinghe diharapkan menjadi akhir krisis politik di Sri Lanka setelah pemecatan tiba-tiba yang dialaminya. Sirisena, saat itu, memutuskan mengganti Wickremesinghe dengan mantan presiden Mahinda Rajapaksa karena silang pendapat.

"Pelantikan dihadiri oleh hanya beberapa anggota parlemen dari koalisi Wickremesinghe," ujar salah satu pejabat kantor presiden, mengutip Reuters, Minggu (16/12).


Wickremesinghe nantinya akan kembali menduduki kursi perdana menteri yang diduduki Mahinda Rajapaksa selama tujuh pekan belakangan. Rajapaksa sendiri telah resmi mengundurkan diri pada Sabtu (15/12), lantaran keberadaannya yang ditengarai menjadi salah satu pemicu krisis politik di Sri Lanka.

Kembalinya Wickremesinghe disebut-sebut menjadi angin segar dalam panggung politik Sri Lanka. Diketahui Presiden Sirisena awalnya berulang kali mengatakan tidak akan kembali mengangkat Wickremesinghe sebagai perdana menteri.

Namun demikian, Sirisena harus mengubah pendiriannya, melantik Wickremesinghe dan mendepak Rajapaksa. Hal ini dilakukan dengan sejumlah pertimbangan, termasuk di antaranya agar parlemen memberikan persetujuan anggaran sementara yang akan dikucurkan pada awal 2019.

Meski diklaim masuk dalam fase krisis politik, namun belum ada lembaga yang menghitung pasti jumlah kerugian yang disebabkan oleh kekacauan politik Sri Lanka dalam beberapa pekan terakhir tersebut.



Berdasarkan informasi dari sejumlah anggota parlemen kubu Wickremesinghe, telah mengetahui rencana kembalinya Wickremesinghe pada pekan ini. Sirisena memang harus menerima kenyataan bahwa ada proses hukum yang dilanggar dalam pengangkatan Rajapaksa.

Diketahui juga, banyak negara asing menolak mengakui pemerintahan Rajapaksa. Lembaga pemeringkat kredit, Fitch dan Standard & Poor's menurunkan peringkat Sri Lanka, dalam hal risiko keuangan dan pengajuan kredit.

Sirisena resmi berkuasa pada 2015 lalu. Ia berjanji menegakkan demokrasi dan membasmi korupsi. Namun, popularitasnya melorot seiring dengan perbedaan pandangan pribadinya dengan Wickremesinghe.

Konflik keduanya berpusat pada perselisihan mengenai berapa banyak Sri Lanka akan mengakomodasi kepentingan India di negara tersebut, dibandingkan dengan China. Diketahui, China menaruh investasi besar-besaran di Sri Lanka. Padahal, India adalah kekuatan tradisional negara tersebut.


Credit  cnnindonesia.com

Mahinda Rajapaksa Mundur Sebagai PM Sri Lanka

Mahinda Rajapaksa, Presiden Srilanka

CB, COLOMBO -- Pemimpin berkuasa Sri Lanka, Mahinda Rajapaksa berencana mundur dari posisinya sebagai perdana menteri pada Sabtu (15/12). Hal itu diungkapkan putra Rajapaksa, Namal Rajapaksa di akun Twitter pribadinya, Jumat (14/12).

Dilansir di Aljazirah pada Jumat (14/12), Namal mengatakan ayahnya akan berhenti. Ini dilakukan untuk menjamin stabilitas bangsa.

"Mantan Presiden Rajapaksa telah memutuskan untuk mengundurkan diri dari Liga Utama, besok, setelah pidato kebangsaan,” kata Namal.

Negara kepulauan di Asia Selatan itu tidak memiliki pemerintahan yang berfungsi selama hampir dua pekan. Sehingga, Sri Lanka menghadapi kemungkinan tidak dapat meloloskan anggaran untuk tahun depan.

Legislator Pro-Rajapaksa, Lakshman Yapa Abeywardena, mengatakan mantan presiden itu memutuskan mengundurkan diri setelah pertemuan dengan Presiden Maithripala Sirisena. Pertemuan itu memungkinkan presiden untuk menunjuk pemerintahan baru.

“Kecuali perdana menteri mengundurkan diri, perdana menteri lain tidak dapat diangkat. Tetapi negara itu harus menghadapi situasi di mana sebuah negara tidak dapat berfungsi tanpa anggaran,” kata Abeywardena kepada The Associated Press.

Pada Kamis (13/12), Mahkamah Agung Sri Lanka mengumumkan keputusan Sirisena untuk membubarkan parlemen yang tidak konstitusional. Pengadilan tinggi juga membatalkan pemilihan umum Sirisena pada 5 Januari.

Putusan pengadilan itu berarti negara secara efektif tanpa pemerintah dan menuju penutupan tanpa adanya parlemen yang memberikan suara untuk pembahasan anggaran 2019. Padahal, Sri Lanka memiliki batas waktu pembayaran hutang luar negeri sebesar satu miliar dolar AS yang jatuh tempo pada awal Januari 2019. Kondisi negara membuat Sri Lanka tidak jelas apakah sanggup membayar hutang tanpa keberadaan menteri keuangan yang sah.

Keputusan Rajapaksa untuk mundur menandai berakhirnya perebutan kekuasaan tujuh minggu yang melumpuhkan negara itu. Krisis politik Sri Lanka dimulai pada 26 Oktober, ketika Sirisena tiba-tiba memecat Perdana Menteri Ranil Wickremesinghe dan mengangkat Rajapaksa.

Credit Republika.co.id

Presiden Sri Lanka bubarkan parlemen

Maithripala Sirisena terpilih menjadi Presiden Sri Lanka menggantikan Mahinda Rajapakse. (www.news.asiaone.com)

Kolombo (CB) - Presiden Sri Lanka Maithripala Sirisena pada Jumat (9/11) membubarkan parlemen dan meminta agar pemilihan umum dilangsungkan pada 5 Januari.

Langkah itu kemungkinan akan mempertajam krisis politik di Sri Lanka.

Pembubaran parlemen, yang diperkirakan akan ditentang di pengadilan, diumumkan melalui lembaran negara yang ditandatangani Sirisena. Presiden juga menetapkan bahwa para anggota parlemen baru akan mulai menjalankan tugasnya pada 17 Januari.

Langkah pembubaran diambil setelah perebutan kekuasaan berlangsung secara menegangkan dalam dua pekan belakangan setelah Sirisena tiba-tiba memecat Perdana Menteri Ranil Wickremesinghe dan menunjuk mantan presiden yang pro-China, Mahinda Rajapaksa, untuk menggantikannya. Setelah pemecatan itu, Sirisena membekukan parlemen.

Wickremesinghe menganggap langkah itu diniatkan untuk mencegahnya menentang keputusan melalui parlemen.

Sirisena kemudian setuju untuk mengumpulkan kembali para anggota parlemen pada 14 November, namun sekarang tidak akan terjadi.

Wickremesinghe telah menolak mengosongkan kediaman resminya sebagai perdana menteri. Ia mengatakan bahwa dirinya adalah perdana menteri dan memiliki mayoritas suara di parlemen.

Sebelum menandatangani dokumen pembubaran parlemen serta memerintahkan agar pemilihan dilangsungkan, Sirisena menunjuk sekutu-sekutu dirinya dan Rajapaksa untuk menduduki berbagai jabatan di kabinet.

"Ini adalah pelanggaran besar terhadap undang-undang dasar," kata Harsha De Silva, anggota parlemen dari partai Wickremesinghe berasal, kepada Reuters soal pembubaran parlemen.

Para pakar hukum independen mengatakan kepada Reuters bahwa parlemen baru bisa dibubarkan pada awal 2020, yaitu 4,5 tahun setelah parlemen saat ini mulai berjalan. Selain itu, satu-satunya cara membubarkan parlemen adalah melalui referendum, atas persetujuan dua pertiga anggota parlemen.

Berdasarkan pandangan itu, belum jelas bagaimana Sirisena bisa membubarkan parlemen secara sah, kendati para ahli hukumnya telah mengatakan bahwa ada beberapa ketentuan yang memungkinkan Sirisena melakukannya.

Seperti dikutip media, Komisi Pemilihan Sri Lanka mengatakan pihaknya akan meminta pendapat Mahkamah Agung terlebih dahulu sebelum menyelenggarakan pemilu.

Sirisena sebelumnya mengatakan bahwa ia memecat Wickremesinghe karena perdana menteri itu berupaya menerapkan "suatu konsep politik baru, sangat liberal dengan memberikan prioritas pada kebijakan luar negeri dan namun menelantarkan pandangan masyarakat di dalam negeri."

India dan negara-negara barat telah meminta Sirisena untuk bertindak sesuai undang-undang. Mereka juga mengungkapkan kekhawatiran atas hubungan dekat Rajapaksa dengan China.

Beijing memberikan pinjaman miliaran dolar bagi Sri Lanka untuk proyek-proyek infrastruktur ketika Rajakpaksa menjabat sebagai presiden tahun 2005 hingga 2015, hingga membuat negara itu terlilit utang yang mendalam.

Credit  antaranews.com

Krisis Konstitusi, Presiden Sri Langka Bekukan Parlemen

Maithripala Sirisena, Presiden Sri Langka. Sumber: wikipedia

CB.CO, Jakarta - Krisis konstitusi di Sri Langka pada Sabtu, 27 Oktober 2018, memburuk. Presiden Sri Langka, Maithripala Sirisena, untuk sementara membekukan parlemen setelah sebelumnya memecat perdana menteri dan menggantikannya dengan Mahinda Rajapaksa, mantan presiden Sri Langka.
Dikutip dari channelnewsasia.com pada Minggu, 28 Oktober 2018, Presiden Sirisena memecat  Ranil Wickremesinghe sebagai perdana menteri pada Jumat, 26 Oktober 2018. Posisi itu lalu diisi oleh Rajapaksa, yang dikenal sedang dekat dengan Cina.

Keputusan Presiden Sirisena untuk membekukan parlemen disambut positif oleh Rajapaksa. Namun kubu oposisi menggambarkan hal ini sebagai sebuah kudeta. 

Pembekuan parlemen yang dilakukan oleh Sirisena ini akan dilakukan hingga 16 November 2018. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk menghentikan mantan perdana menteri Wickremesinghe dari langkah untuk membuktikan bahwa dia masih menguasai mayoritas parlemen bahkan setelah Sirisena menarik partainya dari koalisi.
Wickremesinghe sampai sekarang berkeras dia masih menjabat sebagai perdana menteri. Tak lama setelah pembekuan parlemen, Wickremesinghe mendesak juru bicara parlemen untuk menggelar sebuah sidang guna memperlihatkan bahwa dia masih memiliki suara mayoritas tersebut.

Namun klaim Wickremesinghe itu tidak digubris oleh Presiden Sirisena. Sebaliknya, dia memerintahkan Kepala Polisi untuk menarik keamanan yang diberikan kepada Wickremesinghe dalam kapasitas jabatan sebagai perdana menteri.       Mantan Perdana Menteri Wickremesinghe berasal dari Partai Persatuan Nasional atau UNP dan Presiden Sirisena dari Aliansi Kebebasan Masyarakat atau UPFA. Hubungan keduanya diselimuti ketegangan setelah Sirisena mengkritik Wickremesinghe karena tidak puas dengan hasil investigasinya terkait sebuah rencana pembunuhan terhadap Sirisena. Partai UPFA bahkan mengancam akan keluar dari koalisi.

Selain membekukan parlemen, Presiden Sirisena juga telah menunjuk sementara kepala departemen informasi pemerintah setelah kabinet dibubarkan menyusul penunjukan perdana menteri yang baru. Sumber di oposisi Sri Langka mengatakan, Sirisena akan memberikan pidato pada Minggu, 28 Oktober 2018 dan mengumumkan kabinet yang baru pada Senin, 29 Oktober 2018.  
Di bawah konstitusi Sri Langka, seorang presiden bisa menunjuk perdana menteri yang baru jika perdana menteri yang bertugas saat itu kehilangan suaranya di parlemen.
Krisis konstitusi di Sri Langka dipicu oleh melemahnya pertumbuhan ekonomi dan perselisihan yang berlarut-larut di partai koalisi pendukung pemerintah. Para analis mengatakan tingginya ketidakpastian kondisi politik di Sri Langka telah membuat pasar uang tidak stabil.

Credit  tempo.co

Srilanka Bangun Pangkalan AL di Kota yang Dikendalikan Cina

Srilanka

Foto: Dyah Ratna Meta Novia

Pelabuhan Hambantota di Srilanka disewakan selama 99 tahun ke perusahaan Cina

CB, KOLOMBO -- Srilanka akan memindahkan pangkalan angkatan laut (AL) ke sebuah pelabuhan yang dibangun dan dikendalikan oleh Cina. Pemindahan pangkalan AL ini untuk memperkuat keamanan di pelabuhan yang membuat kekuatan-kekuatan asing khawatir Cina dapat menggunakan untuk maksud-maksud militer.

Pangkalan AL Srilanka yang saat ini terletak di distrik turis Galle akan dipindahkan 125 km sebelah timur sepanjang pesisir bagian selatan Sri Lanka ke pelabuhan Hambantota. Pelabuhan laut dalam senilai 1,5 miliar dolar AS ini sepertinya akan memainkan peran utama dalam prakarsa One Belt One Road yang digagas Cina dan disewakan selama 99 tahun kepada China Merchants Port Holdings dengan nilai 1,12 miliar dolar.

Sumber-sumber pemerintah dan diplomatik Srilanka mengatakan kepada Reuters bahwa Amerika Serikat, India dan Jepang telah mengkhawatirkan Cina mungkin menggunakan pelabuhan itu sebagai pangkalan angkatan laut. Pemerintah Srilanka dan kedutaan besar Cina di Kolombo membantah bahwa perjanjian untuk persetujuan pelabuhan mencakup klausul bahwa fasilitas itu tidak dapat digunakan untuk maksud-maksud militer.

"Srilanka sudah memberitahu Cina bahwa pelabuhan Hambantota tak dapat digunakan untuk masksud-maksud miiter," kata kantor Perdana Menteri Ranil Mickremesinghe dalam sebuah pernyataan.

"Karena keamanan pelabuhan akan berada di bawah kendali angkatan Laut Srilanka, tak perlu takut," menurut pernyataan itu.

Menurut juru bicara juru bicara AL Srilanka, Dinesh Bandara, pangkalan AL sudah didirikan di Hambantota dan pekerjaan konstruksi untuk pangkalan itu sedang berlangsung.

Berbicara di Beijing, jubir Kementerian Luar Negeri Cina Lu Kang mengatakan proyek pelabuhan Hambantota akan membantu Srilanka mencapai tujuannya menjadi pusat logistik di Samudera India, yang baik bagi pengembangan ekonomi negara itu dan kawasan seluruhnya.

Credit  republika.co.id

PBB Kutuk Kekerasan Anti-Muslim di Sri Lanka

Aparat keamanan berjaga di dekat rumah yang dirusak massa akibat kerusuhan berbau SARA di Srilanka.

Foto: Reuters

PBB mendesak Pemerintah Sri Lanka untuk segera memproses hukum pelaku kekerasan.

CB, KOLOMBO -- Perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melakukan kunjungan ke Sri Lanka. Selama kunjungannya, Wakil Sekretaris Jenderal Urusan Politik PBB Jeffrey Feltman mengutuk serangkaian serangan anti-Muslim di Sri Lanka, termasuk pembakaran masjid dan toko milik Muslim.

Dilansir Aljazirah, Senin (12/3), Feltman mengatakan kepada pemerintah Sri Lanka bahwa pelaku kekerasan harus menjalani proses hukum untuk bertanggungjawab atas perbuatannya. Ia mendesak pemerintah untuk dengan cepat menyelesaikan proses ini.

Pemerintah juga diminta untukmenerapkan peraturan yang tidak diskriminatif terhadap hukum. Menurutnya, langkah pencegahan perlu dilakukan agar insiden serupa tidak terulang kembali.

Dalam kunjungannya, Feltman juga bertemu dengan para pemimpin Muslim setempat untuk menunjukkan solidaritas. Serangan kekerasan terhadap umat Islam melanda distrik pusat Kandy selama sepekan terakhir.

Kekerasan tersebut, dipicu oleh kematian seorang umat Buddha Sinhala setelah dipukuli oleh sekelompok pria Muslim karena perselisihan di jalan raya. Akibatnya dua orang tewas. Masjid, rumah, serta toko milik muslim juga dibakar. Belasan orang ikut terluka dalam kerusuhan tersebut.

Pihak berwenang menerapkan keadaan darurat dan memberlakukan jam malam untuk mengurangi kekerasan tersebut. Namun Muslim Sri Lanka mengaku masih khawatir jika serangan terus berlanjut.

Polisi telah menangkap tersangka penghasut kerusuhan tersebut. Pada Sabtu (10/3), Presiden Maithripala Sirisena mengumumkan sebuah panel tiga anggota.
Panel akan melakukan penyelidikan terkait insiden ini. Pemerintah juga juga mencabut jam malam. Namun tentara masih tetap bersiaga di jalanan.

Kekerasan tersebut telah menimbulkan kekhawatiran ketidakstabilan di Sri Lanka. Negara tersebut masih berjuang dari perang saudara yang terjadi hampir tiga dekade lalu.

Credit  republika.co.id

Sri Lanka blokir media sosial untuk hentikan kekerasan terhadap Muslim

Ilustrasi: Facebook (ANTARA News/ Reuters)

Kolombo (CB) - Sri Lanka pada Rabu memblokir akses terhadap jaringan media sosial seperti Facebook sebagai upaya untuk menghentikan kekerasan terhadap kelompok minoritas Muslim, meski pemerintah di negara dengan penduduk mayoritas Buddha itu sudah menerapkan undang-undang darurat.

Ketegangan sosial antara kedua kelompok mulai meninggi di Sri Lanka sejak tahun lalu. Sejumlah kelompok garis keras Buddha menuding komunitas Muslim telah memaksa orang untuk berpindah agama dan merusak sejumlah situs arkeologis Buddha.

Kelompok itu juga memprotes kehadiran para pencari suaka Muslim Rohingya di Sri Lanka yang mengungsi dari Myanmar.

Saat ini, pihak kepolisian sudah menerapkan jam malam di distrik kawasan pegunungan tinggi Kandy. Wilayah itu sudah menjadi titik panas kekerasan sejak Minggu, menyusul kematian seorang pemuda Buddha setelah bentrok dengan sekelompok orang Muslim.

Sejak tadi malam, massa menyerang sejumlah masjid dan tempat-tempat usaha milik orang Muslim, kata sejumlah warga kepada Reuters.

Juru bicara kepolisian Ruan Ruwan Gunasekara mengatakan bahwa telah terjadi "sejumlah insiden" pada Selasa malam di Kandy, daerah yang terkenal atas kebun-kebun tehnya.

"Polisi telah menangkap tujuh orang. Tiga petugas kepolisian terluka akibat insiden itu," kata Gunasekara kepada Reuters. Hingga kin,i tidak ada informasi mengenai seberapa banyak warga sipil yang menjadi korban, kata dia.

Sejumlah insiden kekerasan terjadi karena dipicu oleh unggahan di media sosial Facebook, kata pemerintah setempat.

Pada Rabu, pemerintah resmi memblokir Facebook, Viber, dan Wahtsapp di seluruh bagian negara selama tiga hari.

Sri Lanka adalah negara yang masih memulihkan diri dari perang saudara yang berlangsung selama 26 tahun antara kubu pemerintah dengan gerilyawan Tamil. Perang itu baru berakhir tahun 2009, disertai dengan laporan pelanggaran hak asasi manusia dari kedua belah pihak.

Populasi Muslim di negara itu hanya sekitar sembilan persen dari total 21 juta jiwa penduduk dan merupakan kelompok minoritas terkecil kedua setelah etnik Tamil, yang kebanyakan beragama Hindu.

Sebelumnya, Kepala Komisi HAM PBB, Zeid Ra`ad al-Hussein, mengaku prihatin atas berulangnya kekerasan terhadap minoritas etnis dan religius di Sri Lanka.

"Tidak boleh ada impunitas, baik terhadap pemicu yang menyebabkan gelombang serangan ataupun terhadap serangan itu sendiri," kata dia saat berpidato di depan Dewan HAM PBB di Jenewa.

Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat dalam surat elektroniknya mengingatkan kerusuhan kemungkinan bisa berlanjut di Kandy, wilayah yang juga terkenal karena ada kuil yang diduga menyimpan gigi sang Buddha.

Pemerintah sendiri mengatakan bahwa kekerasan di Kandy telah diprovokasi oleh orang luar.

"Ada konspirasi terorganisasi di balik rangkaian insiden ini," kata Sarath Amunigama, seorang menteri senior, kepada sejumlah wartawan di Kolombo.

Credit  antaranews.com

Status Darurat, Bentrok Buddha-Muslim Pecah Lagi di Sri Lanka

Ilustrasi. (CNN Indonesia/Astari Kusumawardhani)

Jakarta, CB -- Kepolisian Sri Lanka melaporkan bahwa massa umat Buddha masih menyerang masjid dan bisnis milik minoritas warga Muslim pada Rabu (7/3) meski situasi darurat sudah diberlakukan di daerah Kandy sejak kericuhan pecah pada Minggu.

"Polisi menangkap tujuh orang. Tiga petugas kepolisian terluka akibat insiden tersebut," kata Gunasekara kepada Reuters.

Kerusuhan dan pembakaran toko di distrik Kandy bermula pada Minggu, setelah seorang sopir truk, yang merupakan umat Buddha Sinhala, meninggal beberapa hari usai bertengkar dengan empat warga Muslim di sana.


Bentrokan pecah tak lama setelah pemakaman sang sopir selesai. Polisi menyebut sekelompok umat Buddha menyerang dan membakar toko-toko milik umat Muslim di distrik tersebut.

Jenazah seorang warga ditemukan dalam salah satu toko yang terbakar itu.

Menteri Dalam Negeri Sri Lanka, Sarath Amunugama, mengatakan bahwa kekerasan ini dipicu oleh oknum dari luar Kandy.

"Ada konspirasi yang terorganisir di balik insiden ini," kata Sarath Amunugama kepada wartawan di Kolombo.


Ketegangan antara masyarakat Buddha dan Muslim di Sri Lanka sudah meningkat dalam beberapa tahun terakhir.

Umat Buddha garis keras menuding Muslim di sana memaksa orang-orang memeluk agama Islam atau merusak situs arkeologi Buddha.

Sejak krisis kemanusiaan di Myanmar memburuk Agustus 2017 lalu, banyak umat Buddha Sri Lanka memprotes kedatangan pengungsi Muslim Rohingya di negaranya.

Beberapa Buddha nasionalis juga memprotes kehadiran pengungsi Muslin Rohingya dari Myanmar yang mayoritas Buddha. Di kedua negara ini, nasionalisme Buddha terus meningkat.

Sri Lanka sendiri masih dalam masa penyembuhan dari perang sipil selama 26 tahun melawan separatis Tamil yang berakhir pada tahun 2009.







Credit  cnnindonesia.com

Bentrok Muslim-Buddha, Sri Lanka Nyatakan Status Darurat

Ilustrasi bentrokan, (CNN Indonesia/Astari Kusumawardhani)

Jakarta, CB -- Sri Lanka menyatakan status darurat selama 10 hari setelah bentrokan antara umat mayoritas Buddha Sinhala dan minoritas Muslim pecah di pusat distrik Kandy.

Juru bicara pemerintah Sri Lanka, Dayasiri Jayasekara, mengatakan status darurat ditetapkan guna mengendalikan situasi dan kekerasan komunal yang mulai meluas.

"Dalam rapat khusus kabinet telah diputuskan untuk mendeklarasikan status darurat selama 10 hari demi mencegah penyebaran kekerasan komunal ke wilayah lainnya," kata Jayasekara kepada Reuters, Selasa (6/3).

Bentrokan komunal pecah setelah sekelompok warga Buddha dilaporkan membakar toko kelontong milik seorang warga Muslim di wilayah tersebut.

Ketegangan antara masyarakat Buddha dan Muslim terus meningkat di negara Asia Selatan itu dalam beberapa tahun terakhir.

Umat Buddha garis keras menuding Muslim di sana memaksa orang-orang memeluk agama Islam atau merusak situs arkeologi Buddha.

Sejak krisis kemanusiaan di Myanmar memburuk Agustus 2017 lalu, banyak umat Buddha Sri Lanka memprotes kedatangan pengungsi Muslim Rohingya di negaranya.

Selain menetapkan status darurat, Jayasekara menegaskan bahwa pemerintah akan menindak tegas seluruh pihak yang mencoba memperkeruh keadaan, terutama melalui media sosial.

Hal itu disampaikan usai beberapa pihak dilaporkan mencoba menghasut warga untuk memicu kericuhan melalui Facebook.

"Rapat darurat juga memutuskan bahwa pemerintah akan mengambil tindakan tegas terhadap orang-orang yang memicu kekerasan melalui media sosial seperti Facebook," ujar Jayasekara seperti dikutip Reuters.

Dia mengatakan pemerintah juga telah mengirim personel militer dan pasukan khusus ke pusat bentrokan di Kandy. Aparat setempat juga dilaporkan memberlakukan jam malam di untuk mengantisipasi bentrokan kembali terjadi.

Kerusuhan dan pembakaran toko di distrik Kandy bermula pada Minggu (4/3), setelah seorang sopir truk, yang merupakan umat Buddha Sinhala, meninggal beberapa hari usai bertengkar dengan empat warga Muslim di sana.

Bentrokan pecah pada Senin (5/3), tak lama setelah pemakaman sang sopir selesai. Polisi menyebut sekelompok umat Buddha menyerang dan membakar toko-toko milik umat Muslim di distrik tersebut.

Jenazah seorang warga ditemukan dalam salah satu toko yang terbakar itu.

Umat Muslim hanya berpopulasi sekitar 9 persen dari total 21 juta penduduk Sri Lanka. Sementara jumlah umat Buddha di sana mencapai 70 persen dan 13 persen lainnya merupakan umat Hindu.






Credit  cnnindonesia.com

Sri Lanka kecam biksu yang menyerang warga Rohingya

Seorang perempuan pengungsi Rohingya yang kelelahan menyentuh pantai setelah menyebrangi perbatasan Bangladesh-Myanmar dengan kapal melalui Teluk Bengal, di Shah Porir Dwip, Bangladesh, Senin (11/9/2017). (REUTERS/Danish Siddiqui)

Kolombo (CB) - Pemerintah Sri Lanka, Rabu (27/9), mengecam sekelompok biksu Buddha radikal yang menyerang pengungsi Rohingya dan menyebutnya "binatang".

Juru bicara kabinet Rajitha Senaratne mengatakan bahwa pemerintah mengecam serangan pada Selasa ke sebuah rumah perlindungan PBB tempat 31 pengungsi Rohingya, termasuk 16 anak dan tujuh perempuan, diberi tempat tinggal.

"Sebagai seseorang yang beragama Buddha, saya malu atas apa yang terjadi," ujar Senaratne kepada wartawan.

"Ibu yang membawa anak-anak kecil dipaksa keluar dari tempat perlindungan mereka yang diserang oleh gerombolan yang dipimpin segelintir biksu," katanya.

Massa tersebut menghancurkan pintu bangunan bertingkat di dekat ibu kota Kolombo, memecahkan jendela dan perabotan saat pengungsi yang ketakutan berkumpul di lantai atas.

Tidak ada laporan korban jiwa di antara pengungsi, yang kemudian dibawa ke lokasi lain, tetapi dua petugas kepolisian mengalami cedera dan dibawa ke rumah sakit.

Senaratne mengatakan bahwa polisi telah diperintahkan untuk mengambil tindakan pendisiplinan terhadap petugas yang tidak berusaha mengendalikan massa.

"Ini bukan yang diajarkan Buddha. Kita harus menunjukkan belas kasihan kepada para pengungsi ini. Biksu yang melakukan serangan itu sebenarnya bukan biksu, tetapi binatang," katanya.

Biksu Buddha Sri Lanka memiliki hubungan dekat dengan rekan ultranasionalis mereka di Myanmar. Keduanya telah dituding mendalangi aksi kekerasan terhadap minoritas muslim di kedua negara, demikian AFP.

Credit  antaranews.com

Massa Ekstremis Buddha Serang Pengungsi Rohingya di Sri Lanka

 

Ilustrasi pengungsi Rohingya. (Reuters/Danish Siddiqui)

Jakarta, CB -- Sekelompok pendeta radikal Buddha menyerang rumah aman Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menampung pengungsi Rohingya di Sri Lanka, Selasa (26/9), dan memaksa otoritas untuk merelokasi penghuninya.

Para pendeta mengenakan selendang kuning memimpin massa yang mendobrak gerbang dan memasuki kompleks bangunan tingka di Mount Lavinia, pinggiran Colombo sementara para pengungsi ketakutan dan berkumpul di lantai atas.

Dua polisi terluka dalam insiden tersebut yang disertai pelemparan batu dan pengrusakan itu.

Tidak ada laporan mengenai korban di antara kelompok pengungsi yang termasuk 16 anak-anak.

"Kami telah mengusir massa dan para pengungsi direlokasi ke tempat lebih aman," kata pejabat yang dikutip anonim oleh AFP.

Polisi menyatakan sedang mendalami rekaman media lokal dan Facebook untuk mencari para pelaku kekerasan beserta pendeta yang memancing mereka.

Salah satu pendeta yang menyerbu bangunan mengunggah video yang direkam oleh Pasukan Nasional Sinhala di media sosial tersebut. Di sana, dia tampak membujuk orang-orang lain untuk bergabung dan melakukan pengrusakan.

"Mereka adalah teroris Rohingya yang membunuh pendeta Buddha di Myanmar," kata pendeta itu dalam video, sembari menunjuk ibu-ibu Rohingya yang menggendong anak.

Ratusan ribu Rohingya mengungsi ke luar negeri untuk menghindari kekerasan. (Reuters/Danish Siddiqui)

Sebanyak 31 pengungsi Rohingya diselamatkan oleh angkatan laut Sri Lanka sekitar lima bulan lalu setelah ditemukan terombang-ambing di kapal di lepas pantai utara negara tersebut. Mereka diduga merupakan korban penyelundupan manusia.

Mereka akhirnya ditempatkan kembali di negara ketiga, kata pejabat tersebut.

Ekstremis Buddha Sri Lanka telah menutup hubungan dengan kelompok sesamanya di Myanmar. Keduanya diduga mengotaki kekerasan terhadap minoritas Muslim di negara-negara tersebut.

Ratusan ribu Muslim Rohingya telah melarikan diri dari gelombang kekerasan di Myanmar.

Para Muslim Rohingya diincar persekusi yang didukung pemerintah dan diskriminasi di negara yang penduduknya bermayoritas Buddha itu.

Banyak pihak memandang mereka sebagai imigran ilegal dari Bangladesh, meski sudah lama berada di Myanmar.





Credit  cnnindonesia.com