Kapolri Akui Korban Tewas Baku Tembak di Poso Mirip Santoso

 

Kelompok teroris Santoso (istimewa)

JAKARTA - Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian mengakui anak buahnya baku tembak dengan kelompok teroris‎ di Poso, Sulawesi Tengah. Akibat kontak senjata tersebut, dua teroris dikabarkan mati tertembak.

‎"Saya dapat informasi, ada dua orang yang tertembak meninggal dunia, kemudian tiga orang lagi melarikan diri dan disita juga satu senjata M-16‎," kata Tito di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (18/7/2016).

Tito mengaku belum bisa memastikan identitas dua teroris yang tertembak itu. Namun dari ciri-ciri fisik sementara, satu di antaranya gembong teroris yang paling dicari yakni Santoso.

"Memang ada tanda-tanda tahi lalat di dahinya yang menjadi ciri khas Santoso," ungkapnya.

Kendati demikian, pihaknya tak mau menyimpulkan terlalu dini. Pasalnya jazad terduga teroris masih dalam tahap evakuasi untuk dilakukan identifikasi."Ya mudah-mudahan itu yang bersangkutan (Santoso)," katanya.



Credit Sindonews

Keterangan Mabes Polri Soal Kontak Senjata yang Diduga Tewaskan Santoso

 

Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri), Jalan Trunojoyo, Jakarta (Kompolnas.go.id)

 

JAKARTA - Mabes Polri mengakui telah terjadi kontak senjata yang melibatkan Tim Satuan Tugas (satgas) Gabungan Polri dan TNI dengan kelompok teroris Santoso di Poso, Sulawesi Tengah pada Senin (18/7/2016) pukul 18.30 Wita.

Adapun tim tersebut sedang melakukan Operasi Tinombala yang dirancang khusus untuk menangkap kelompok pimpinan Mujahidin Timur Indonesia (MTI) itu.

"Jam 18.30 Satgas Tinombala lapor kalau telah terjadi kontak tembak yang diduga kelompok Santoso Cs," kata Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Mabes Polri Inspektur Jenderal Polisi Boy Rafli Amar saat dikonfirmasi, Senin (18/7/2016).

Dalam peristiwa, dua orang anggota kelompok Santoso tewas. Salah satu di antaranya Santoso sendiri. "Sementara dua yang meninggal masih dalam proses identifikasi," ujarnya.  

Sedangkan untuk tiga pelaku lainnya berhasil melarikan diri. "Dua orang perempuan dan satu laki-laki, membawa satu pucuk senjata. Telah berhasil disita satu pucuk senpi M16," ujar Boy.

Credit Sindonews

Ini Ciri-ciri Fisik Jenazah Mirip Teroris Santoso

 

Teroris Santoso alias Abu Wardah (istimewa)

 

JAKARTA - Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian belum dapat menyimpulkan identitas teroris yang tertembak di Poso, Sulawesi Tengah adalah gembong teroris Santoso.

Kendati demikian Kapolri mengakui ciri-ciri fisik terduga teroris yang tewas dalam baku tembak denga aparat memiliki kesamaan dengan Santoso alias Abu Wardah. "Informasinya ada tahi lalat, itu yang jadi ciri khas Santoso," ujar Tito di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (18/7/2016).

Selain tahi lalat, teroris yang tewas itu memiliki kesamaan lain dengan Santoso, yakni memiliki janggut. "Ya, ada janggutnya juga. Tapi saya pikir jangan berspekulasi dulu," kata mantan Kepala Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror itu. 

Dia mengimbau masyarakat untuk sabar menunggu sampai ada hasil identifikasi terhadap dua jenazah teroris yang tertembak. Tito menjelaskan, identifikasi jenazah dilakukan di Rumah Sakit Bhayangkara setempat.

"Dibersihkan (jenazahnya), kemudian orang yang mengenali Santoso akan dibawa apakah betul dia. kemudian setelah itu kami tes yang lain, DNA dan yang lain-lain," kata Tito.


Credit Sindonews

Menhan paparkan alokasi kenaikan anggaran pertahanan

 

Menteri Pertahanan Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu (ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari)

Anggaran kita sudah dialokasikan macam-macam, untuk perbaikan dan perawatan alutsista, melengkapi persenjataan yang belum lengkap

Jakarta (CB) - Menteri Pertahanan RI Ryamizard Ryacudu memaparkan sejumlah rencana alokasi penggunaan setelah mendapat kenaikan anggaran pertahanan yang mencapai tiga persen dari anggaran sebelumnya.

"Anggaran kita sudah dialokasikan macam-macam, untuk perbaikan dan perawatan alutsista, melengkapi persenjataan yang belum lengkap," tutur Ryamizard saat ditemui di kantor Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan di Jakarta, Selasa.

Ryamizard menjelaskan lebih lanjut, rencananya pemerintah akan membagi dana pertahanan untuk peremajaan alutsista yang belum terlalu lama dimiliki, seperti penggantian mesin atau suku cadang.

Selain itu, pemerintah juga berencana melengkapi persenjataan bagi pesawat tempur (fighter) yang menjadi bagian inventaris TNI AU dengan berbagai jenis rudal dan lain sebagainya.

"Jet tempur sudah ada tapi tidak lengkap, tidak ada rudal atau roketnya ya kita belikan dong. Jangan sampai mereka hanya terbang saja tanpa membawa senjata," tutur Menteri Ryamizard menegaskan.

Kemudian, pemerintah juga berencana melengkapi perangkat komunikasi antaralutsista agar memudahkan koordinasi ketika terjadi situasi yang menuntut ketepatan dan kecepatan penggelaran pasukan di lapangan.

"Kita perbaiki komunikasi antarpesawat dan tank, karena waktu kita beli belum ada sistemnya. Kalau sudah lengkap (sistem) dan sudah berjalan semua, baru kita menambah alutsista. Prioritasnya begitu, sehingga alutsista yang sudah ada tidak jadi besi tua," ujarnya menambahkan.

Selain membagi alokasi untuk keperluan perawatan dan perlengkapan alutsista, Menteri Ryamizard juga menyinggung mengenai rencana pengembangan pangkalan militer di Kepulauan Natuna, Provinsi Kepulauan Riau.

Dia mengisyaratkan, kenaikan anggaran pertahanan juga menyentuh pada program pengembangan pangkalan militer di wilayah tersebut dengan berencana membangun pelabuhan militer, perbaikan landasan bagi pesawat tempur, hingga sejumlah fasilitas pertahanan pendukung lainnya.

"Saya sudah tentukan ada tiga kapal Fregat, berarti ada pelabuhannya untuk kapal. Kemudian ada satu flight pesawat tempur kita, berarti landasan harus dilebarkan dan dibaguskan. Ditambah ada Marinir, Paskhas (Angkatan Udara), satuan radar dan drone, penangkis serangan udara. Pokoknya lengkap di sana," kata Menter Ryamizard memaparkan.



Credit  ANTARA News

Indonesia Diizinkan Kejar Perompak ke Filipina

 

KOMPAS.com/NABILLA TASHANDRA Menteri Pertahanan Ryamizard Ryaducu di Kantor Kemenhan, Jumat (12/2/2016)

 

JAKARTA, CB — Pemerintah Filipina mengizinkan Indonesia, dalam hal ini TNI, melakukan pengejaran terhadap perompak dan kelompok teroris jika terjadi pembajakan atau penyanderaan warga negara Indonesia di kawasan selatan Filipina hingga ke teritorial Filipina.
Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menyatakan, ada sejumlah terobosan kesepakatan antara Pemerintah Indonesia dan Filipina terkait penyanderaan warga negara Indonesia oleh kelompok Abu Sayyaf.
Ryamizard bertemu dengan Menteri Pertahanan Filipina Voltaire T Gazmin, Minggu (26/6), membahas soal penyanderaan warga negara Indonesia di Filipina Selatan dan tindak lanjut kesepakatan antara Indonesia, Filipina, dan Malaysia soal patroli keamanan bersama di perbatasan ketiga negara.
"Pemerintah Filipina mengizinkan pengejaran terhadap perompak dan teroris di Filipina Selatan hingga melintasi perbatasan laut RI-Filipina. Semua dilakukan dalam kerangka semangat ASEAN, yakni keamanan dan stabilitas kawasan," kata Ryamizard yang dihubungi di Manila.

Menurut Ryamizard, biasanya perundingan seperti ini memakan waktu berbulan-bulan.
"Filipina sangat positif dan terbuka dalam menyelesaikan persoalan keamanan di Kepulauan Sulu," kata Ryamizard.
Kesepakatan yang mengacu pada perjanjian bilateral RI-Filipina pada 1975 itu akan memungkinkan dilakukan pengejaran terhadap kelompok teroris dan perompak melintasi perbatasan, bahkan hingga ke daratan tempat mereka melarikan diri di kawasan Filipina Selatan.
Kemhan sudah menghubungi Kementerian Luar Negeri; Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan HAM; dan Mabes TNI terkait kesepakatan yang dicapai.
Tim Mabes TNI dikirim dari Jakarta, Senin ini, untuk membahas operasional kesepakatan tersebut, termasuk teknis pengejaran perompak dan teroris yang beroperasi di perbatasan RI-Filipina itu.
Sementara itu, TNI AL di Balikpapan, Kalimantan Timur, hingga kemarin, masih menggali keterangan dari enam anak buah kapal (ABK) TB Charles 001 yang selamat dari penyanderaan di perairan Filipina.
Taufik Rahman, Public External Relation PT Perusahaan Pelayaran Rusianto Bersaudara, perusahaan pemilik TB Charles, mengatakan, enam ABK TB Charles hanya diminta menjawab pertanyaan seputar kronologis penyanderaan, hingga bagaimana mereka dilepaskan, sementara tujuh ABK lainnya masih disandera.
"Tidak ada tekanan (kepada keenam ABK) saat menjawab pertanyaan. Memang kejadian ini bikin mereka capek, letih. Ada yang sedikit kurang enak badan, dan tegang," kata Taufik.
Komandan Pangkalan TNI AL Balikpapan Kolonel Laut (P) Luhut Siagian mengatakan, TNI AL ingin mencari informasi lebih detail tentang penyanderaan. "Kami akan melaksanakan pendalaman selama beberapa waktu," ujarnya.


Credit  Kompas.com

Coast Guard China Sempat Memprovokasi Saat TNI AL Tangkap Kapal Pencuri Ikan

KRI Imam Bonjol tangkap kapal ikan China di Natuna (Foto: dok TNI AL)

Jakarta - Satu dari 12 kapal ikan nelayan China ditangkap TNI AL di wilayah perairan Natuna. Wilayah itu merupakan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia. Kapal asing boleh melintas, asal tak melakukan aktivitas penangkapan ikan.

Kapal ikan yang ditangkap itu bernama Han Tan Cou 19038 bermuatan 7 orang awak. Menurut Pangarmabar Laksamana Muda A Taufiq R, saat disergap KRI Imam Bonjol-383, kapal tersebut terpergok menebar jaring dan mencuri ikan.

Kapal ikan Han Tan Cou itu bersama 7 orang awaknya warga negara China kemudian digiring ke Pangkalan TNI AL Ranai untuk diproses secara hukum. Namun menurut Taufiq, saat kapal ikan itu hendak digiring, kapal Coast Guard China bernomor lambung 3303 menghampiri dan lewat komunikasi radio meminta kapal ikan itu dibebaskan.

KRI Imam Bonjol tangkap kapal ikan China di Natuna (Foto: dok TNI AL)

Pihak Coast Guard China saat itu beralasan, kapal-kapal ikan negaranya mencari ikan di traditional fishing area di kawasan 9-dashed line, jadi bukan di wilayah perairan Indonesia. Namun menurut Taufiq, pihak TNI AL saat itu bergeming dan menegaskan bahwa kapal nelayan China mencuri ikan di perairan Indonesia.

Taufiq menyatakan, setelah upaya pertama itu gagal, datang lagi kapal Coast Guard China lainnya. Kapal Coast Guard 2501 ini agak provokatif dengan memotong haluan KRI Imam Bonjol-383 dan mengurangi kecepatan mendadak pada jarak 200 yards.

Namun lagi-lagi pihak TNI AL tak terprovokasi. Kapal ikan Han Tan Cou 19038 beserta 7 orang awaknya itu tetap dibawa untuk diproses hukum.

"Tengah malam datang lagi (kapal Coast Guard China) yang agak provokatif tapi kita enggak peduli. Setelah kita bilang, ini hak berdaulat kita," ucap Taufiq.


Credit  Detiknews

Gak ada duit, Badan Cyber Nasional batal dibentuk

 

Jakarta. Pemerintah batal membentuk suatu badan baru, yakni Badan Cyber Nasional karena penghematan anggaran. Sebagai gantinya, tugas lembaga ini dialihkan ke lembaga yang sudah ada, yakni Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg).
Hal ini diputuskan dalam rapat mengenai Badan Cyber Nasional di Kantor Kementerian Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan di Jakarta, Selasa (21/6/2016).

"Kalau pembentukan badan baru kita sedang moratorium pembentukan badan, sehingga kita mencari lembaga mana yang memiliki kemampuan, fasilitas, SDM yang bisa diberikan tugas juga menangani masalah cyber. Hasil rapat itu Lemsaneg," kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi usai rapat.
Yuddy mengatakan, nantinya akan ada revitalisasi fungsi, tugas dan kewenangan Lemsaneg. Lemsaneg juga akan dibantu oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam menangani kejahatan cyber di dunia maya. "Akan ada satu fungsi Dirjen Kemenkominfo yang menangani aplikasi teknologi yang harus dileburkan. Jadi lebih efisien," kata Yuddy.
Politisi Partai Hanura ini menekankan bahwa keberadaan lembaga yang menangani kejahatan cyber sangat penting. Oleh karena itu, pengkajian mengenai hal ini akan diselesaikan dalam waktu dekat. "Masalah cyber security ini sudah menjadi tren dunia yang harus dimililiki pemerintah untuk melindungi sumber-sumber informasi dan data digital yang dimiliki oleh pemerintah dan publik," kata dia.


Credit Kontan.co.id

Cina Protes, TNI AL Tetap Tindak Tegas Pelanggar Kedaulatan

Indonesia akan tetap ambil tindakan tegas terhadap kapal-kapal asing yang beroperasi secara ilegal di perairan Indonesia. Penegasan itu diungkapkan pasca protes Cina atas penembakan terhadap kapal nelayannya.

Juru bicara Angkatan Laut Indonesia Laksamana Pertama Edi Sucipto, hari Senin (20/06) membenarkan, kapal perang Indonesia melepaskan tembakan peringatan kepada sejumlah kapal yang diduga merupakan kapal penangkap ikan Cina di perairan pulau Natuna Indonesia. Salah satu kapal nelayan tersebut beserta ketujuh awaknya ditahan.
Insiden penembakan itu terjadi pada hari Jumat (17/06). Belasan kapal nelayan yang diduga kapal nelayan Cina kedapatan mencari ikan di perairan Natuna. Ketika didekati kapal pengawas TNI AL, kapal-kapal nelayan itu melarikan diri.
"Kami tidak akan ragu-ragu untuk mengambil tindakan tegas terhadap kapal-kapal asing, apa pun bendera mereka dan kebangsaannya, ketika mereka melakukan pelanggaran di wilayah Indonesia," ujar Edi Sucipto.

Wapres Kalla Desak Cina Hormati Hak Teritorial di Natuna

Menyusul aksi penembakan itu, Kementerian Luar Negeri Cina mengeluarkan pernyataan protesnya pada hari Minggu (19/06) dan mengatakan angkatan laut Indonesia telah "menyalahgunakan kekuatan militernya." Salah satu awak kapal Cina dikabarkan terluka.
Di lain pihak, Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta Cina untuk menghormati hak terirorial di Natuna.
Tumpang tindih batas wilayah
Klaim ekspansif Cina di Laut Cina Selatan sebenarnya tidak termasuk kepulauan Natuna yang terletak di di perairan antara Malaysia dan Borneo. Cina mengklaim 90 persenn wilayah perbatasan Laut China Selatan seluas 3,6 juta kilometer persegi. Klaim Cina itu dikenal dengan batas sembilan garis putus-putus.
Meskipun Indonesia tidak masuk ke dalam kategori negara pengklaim dalam sengketa Laut Cina Selatan, klaim batas wilayah itu tumpang tindih dengan zona ekonomi eksklusif di Indonesia di wilayah tersebut yang diakui secara internasional.
Di perairan tersebut, setidaknya terdapat tiga blok eksplorasi minyak dan gas bumi milik Indonesia.
Insiden kesekian kalinya
Insiden hari Jumat (17/06) adalah bentrokan ketiga kalinya sejak Maret silam, ketika
Indonesia mencegat kapal nelayan Cina di sekitar kepulauan Natuna.
Pada bulan Mei lalu, sebuah kapal Indonesia melepaskan tembakan terhadap kapal pukat Cina yang menolak untuk menghentikan penangkapan ikan. Indonesia menahan kapal tersebut berikut delapan awaknya.



Credit DW.com

TNI AL Beber Kronologi Tembaki Kapal China di Natuna

 

 

Kapal China yang ditangkap TNI Angkatan Laut di Natuna. (Dok. Dinas Penerangan Angkatan Laut)

 

Jakarta, CB -- TNI Angkatan Laut menyatakan tak segan menindak kapal-kapal asing yang melanggar perairan Indonesia, termasuk kapal China bernomor lambung 19038 yang terlibat insiden dengan TNI AL di zona ekonomi eksklusif perairan Natuna, Kepulauan Riau, yang berlokasi di Laut China Selatan.

“Apapun bendera kapalnya, saat mereka melakukan pelanggaran di yurisdiksi Indonesia, TNI Angkatan Laut tidak akan segan untuk bertindak tegas,” kata Kepala Dinas Penerangan TNI AL Kolonel Laut Edi Sucipto dalam keterangan tertulisnya.

TNI AL membenarkan melepas tembakan ke kapal China tersebut. Sementara Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Hua Chunying secara terpisah  menyebut kapal perang Indonesia merusak salah satu kapal China dan menahan satu kapal mereka lainnya yang terdiri dari tujuh orang awak.

Edi mengatakan penangkapan terhadap kapal China itu terjadi Jumat pekan lalu, 17 Juni. Saat itu Kapal Perang (KRI) Imam Bonjol-383 yang sedang berpatroli di Natuna menerima laporan intai udara maritim yang berbunyi: ada 12 kapal ikan asing yang melakukan aksi pencurian ikan di Natuna.

KRI Imam Bonjol yang berada di bawah Komando Armada RI Kawasan Barat (Koarmabar) pun bergerak mendekati kedua belas kapal tersebut. Namun saat didekati, kapal itu kabur.

“KRI Imam Bonjol pun mengejarnya dan memberikan peringatan melalui tembakan, namun diabaikan. Akhirnya setelah beberapa kali tembakan peringatan dan salah satunya mengarah ke haluan kapal, satu dari 12 kapal ikan asing  itu dapat dihentikan,” ujar Edi.

Satu kapal berbendera China yang berhasil ditangkap itu kemudian diperiksa. Indonesia menurunkan Tim Visit Board Search and Seizure (VBSS). Hasil pengecekan menunjukkan kapal tersebut diawaki enam pria dan satu wanita yang diduga berkewarganegaraan China.
Edi menegaskan TNI AL terus menggelar patroli untuk menjaga keamanan perairan Indonesia sebagaimana komitmen mereka menegakkan hukum di laut.

China melayangkan protes resmi atas insiden tersebut dan meminta Indonesia tidak mengambil tindakan yang dapat memperumit situasi. Negeri Tirai Bambu menganggap insiden terjadi di wilayah perairan yang memiliki klaim tumpang-tindih.

Sementara Indonesia keberatan dengan dimasukannya sebagian perairan Natuna dalam ‘sembilan garis putus-putus’ yang diklaim China. Nine-dashed line ialah garis demarkasi atau garis batas pemisah yang digunakan China untuk mengklaim sebagian besar wilayah Laut China Selatan yang menjadi sengketa sejumlah negara di Asia.
Insiden antara Indonesia dan China di Natuna bukan sekali ini terjadi. Sebelumnya, KRI Oswald Siahaan-354 juga menangkap kapal nelayan China yang mencuri ikan di perairan itu.

Padahal April lalu Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan yang melawat ke China menyatakan Indonesia dan China sepakat mengakhiri ketegangan terkait masalah perikanan di Laut China Selatan.



Credit  CNN Indonesia

Seberapa efektif rencana menambah kekuatan militer di Natuna?

   
Pekan lalu, TNI-AL menangkap delapan ABK Cina yang disebut melanggar Zona Ekonomi Eklusif Cina untuk menangkap ikan secara ilegal. 
 

Di tengah insiden penangkapan ABK Cina oleh TNI AL di Laut Natuna, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengatakan akan menambah kekuatan militer di Laut Cina Selatan, meski begitu dia menyatakan bahwa Indonesia tetap ingin menjaga hubungan baik dengan Cina.

Dalam wawancara eksklusif dengan BBC Indonesia, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengatakan bahwa masalah pencurian ikan di Laut Natuna sebagai masalah kecil yang tak seharusnya menjadi urusan negara.
"Saya bilang begini, itu masalah mencuri-curi ikan, itu kan masalah kecil. Masak masalah negara? Hubungan negara sudah baik. (Ada yang) Mencuri ikan? Ya silakan tangkap saja. Kapalnya dihancurin, dihancurin aja, kenapa (apa salahnya)? Tapi hubungan antarnegara tak boleh rusak. Saya sampaikan ke duta besar, jangan sampai rusak hubungan, saya sampaikan begitu," ujar Ryamizard.
Namun meski ingin menjaga hubungan baik dengan Cina, Ryamizard juga berencana meningkatkan kekuatan militer di kawasan tersebut.
"Itu nanti ada satu flight pesawat tempur, ada tiga nanti kapal jenis korvet, kemudian ada satu pasukan marinir, Paskhas, satu batalion Angkatan Darat di situ. Marinir nanti lengkap dengan sea rider-nya. Bersenjata semua itu. Kalau ada apa-apa itu nanti dia (masuk)," kata Ryamizard.
Saat ditanya mulai kapan rencana ini berjalan, Ryamizard mengatakan, "Seharusnya sudah mulai tahun ini tapi kan kita tunggu dananya turun dulu."
Jadi masih rencana? "Rencana sudah matang, tinggal pelaksanaan saja. Ada dana, masuk."

Tak hanya Cina

Seorang kapten kapal patroli, Samuel Sandi Rundupadang, menceritakan pengalamannya berpatroli, bahwa bukan hanya kapal ikan dari Cina yang masuk ke perairan Indonesia dan melarikan diri tapi juga dari negara-negara lain.
Namun kapal-kapal ikan Cinalah yang sering dikawal oleh kapal penjaga pantainya.

 
   Pengamat menilai langkah untuk menambah kekuatan militer di Laut Natuna harus diperjelas tujuannya. 
 
"Misalnya dari Malaysia, Vietnam, Thailand, itu sangat sering mereka lari, jadi begitu mereka kabur, kita harus melakukan tembakan peringatan. Tahun 2010 saya sudah ketemu mereka (kapal Cina) dengan coastguard-nya. Dan mereka selalu posisinya standby di sekitar Kepulauan Spratly, nggak jauh dari wilayah teritorial Indonesia. Jadi begitu kapalnya tertangkap, kapal coastguard itu langsung bergegas ke posisi kita untuk membebaskan kapal nelayannya itu," kata Samuel.
Biasanya, menurut Samuel, mereka hanya melakukan prosedur pengusiran agar kapal ikan asing keluar dari wilayah Indonesia.
Namun Samuel juga menambahkan, kadang, saat patrolinya menahan kapal ikan Cina untuk dibawa ke pelabuhan dan menjalani interogasi, kapal penjaga pantai akan berkeras menahan.
Jika kapal patroli tak mau melepas, maka, menurut Samuel, pihak penjaga pantai Cina akan melakukan intimidasi dengan ancaman penembakan.
Cina lewat juru bicara Kementerian Luar Negeri mengatakan para nelayannya hanya melakukan kegiatan menangkap ikan secara biasa di perairan tersebut dan telah menyampaikan protes keras terhadap aksi TNI-AL menangkap delapan ABK Cina di Natuna.
Komandan Pangkalan AL di Ranai, Kolonel Laut (P) Arif Badrudin, mengatakan kedelapan ABK asal Cina itu ditahan setelah kapal Gui Bei Yu 27088 yang mereka tumpangi berupaya melarikan diri dari kejaran kapal frigat KRI Oswald Siahaan-354.
Kedelapan warga Cina itu diduga melakukan penangkapan ikan secara ilegal di perairan Natuna.
Mereka kini menjalani proses hukum di Pangkalan AL di Ranai, Kepulauan Riau.

RI panggil diplomat Cina

Protes keras Cina ini ditanggapi oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia Arrmanatha Nasir yang menyatakan bahwa kapal Cina diduga melanggar Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. 

 

Indonesia tidak termasuk dalam negara yang terlibat sengketa wilayah di Laut Cina Selatan karena Laut Natuna jelas diakui sebagai milik RI.
“Sejak ada informasi kapal Cina ditahan karena yang bersangkutan melakukan pelanggaran di ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) karena dugaan illegal fishing, sudah kewajiban Kementerian Luar Negeri untuk mengeluarkan notifikasi kekonsuleran kepada Kedutaan Besar Cina di sini. Kita akan keluarkan setelah mendapat informasi lengkap dari TNI AL,” kata Arrmanatha.
Insiden serupa pernah terjadi pada bulan Maret. Atas kejadian itu, Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi memanggil kuasa usaha Kedutaan Besar Cina di Jakarta pada 19 Maret lalu.
Pengamat pertahanan dari CSIS Evan Laksmana mengatakan bahwa insiden yang terjadi pada Maret lalu dilakukan oleh satuan patroli Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan bukan dari TNI-AL seperti yang terjadi pada Jumat (27/5) lalu, sehingga menimbulkan reaksi yang berbeda pula.
"Dari sisi ketegasan kita, secara kebijakan pemerintah memang selalu ada, namun mungkin karena ada beberapa aktor keamanan maritim yang berbeda-beda yang melakukan patroli, respons dan level insidennya juga akan berbeda-beda," kata Evan. 

 

  Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengatakan akan menambah kekuatan militer Indonesia di Laut Cina Selatan.
Namun menurut Evan, langkah yang akan diambil oleh Kementerian Pertahanan untuk menambah kekuatan di Laut Natuna harus ditegaskan, apakah sebagai cara untuk mengantisipasi pencurian ikan atau untuk mengimbangi upaya Cina memasuki wilayah Indonesia.
Dia juga menyatakan bahwa langkah penguatan militer di pos-pos terluar, termasuk Laut Natuna, sudah dilakukan sejak tahun 2000an, di masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
"Pos-pos militer itu kalau misalnya memperkuat gedung atau menambah pasukan Angkatan Darat, ya sebetulnya tidak relevan. Karena kalau masalahnya mengkoordinasikan patroli maritim 24 jam sehari, tentu yang dibutuhkan bukan jumlah pasukan, tapi gimana kita memperbaiki pangkalan angkatan laut, jumlah kapal patroli yang ada, itu sebenarnya lebih penting dibanding jumlah pasukan atau pesawat tempur. Karena pesawat tempur tidak akan bisa dipakai untuk patroli illegal fishing secara keseharian," kata Evan.
Evan mengingatkan bahwa Indonesia tidak termasuk dalam negara yang terlibat sengketa wilayah karena Laut Natuna jelas diakui menjadi milik Indonesia.
Namun soal lokasi terjadinya insiden, menurut Evan, masih belum jelas, apakah itu dalam wilayah ZEE Indonesia atau Cina.


Credit BBC

Kapolri Resmi Lantik Kabareskrim Baru

Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti memimpin upacara serah terima jabatan Kabareskrim baru yang diisi oleh Irjen Pol Ari Dono Sukmanto di Mabes Polri, Jakarta. (Sindonews/Puji Kurniasari)

JAKARTA - Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti memimpin upacara serah terima jabatan Kabareskrim baru yang diisi oleh Irjen Pol Ari Dono Sukmanto di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (31/5/2016). 

Sebelumnya, Ari Dono mengisi jabatan sebagai Wakabareskrim. Namun, karena Komjen Pol Anang Iskandar memasuki masa pensiun, maka Ari Dono naik menjadi Kabareskrim.

Selain melantik Kabareskrim baru, Badrodin juga melantik tiga Kapolda diantaranya Irjen Pol Bambang Waskito menjadi Kapolda Jabar, Irjen Pol Musyafak menjadi Kapolda Kalbar, Brigjen Pol Yazid Fanani menjadi Kapolda Jambi dan Brigjen Pol Lukman Wahyu Haryanto menjadi Kapolda Sulbar.

Sementara, untuk Irjen Pol Jodie Rooseto yang sebelumnya jadi Kapolda Jabar menjadi AS SDM Kapolri, Brigjen Pol Arief Sulistyanto dari Kapolda Kalbar menjadi Sahlijemen Kapolri dan Irjen Pol Sabar Rahardjo dari Asisten SDM Kapolri menjadi Pati SSDM Polri dalam rangka pensiun.


Credit  Sindonews

Beberapa Alasan Polri Tunjuk Irjen Ari Dono Jadi Kabareskrim

Gedung Badan Reserse Kriminal Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta (Sindophoto)

JAKARTA - Kapolri Jenderal Polisi Badrodin Haiti telah menunjuk Inspektur Jenderal Polisi Ari Dono Sukmanto menjadi Kepala Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) menggantikan Komisaris Jenderal Polisi Anang Iskandar.

Menurut Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri Brigadir Jenderal Polisi Agus Rianto, penunjukan Ari Dono menjadi Kabareskrim sudah melalui beberapa pertimbangan khusus. Salah satunya telah menjabat Wakil Kabareskrim.

"Kemudian, beliau (Ari Dono) juga sudah bintang dua, Kabareskrim kan bintang tiga. Beliau juga salah satu perwira senior, kebetulan lulusan Akabri tahun 85," ujar Agus Rianto di Ruang Humas Mabes Polri, Jakarta, Senin (30/5/2016).

Agus menambahkan, Ari Dono juga memiliki pengalaman di bidang reserse dan pernah menjabat sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat.

Ari Dono juga sempat dipercaya sebagai Kapolda Sulawesi Tengah dan yang terakhir menjabat sebagai Wakabareskrim Polri. "Saya yakin pimpinan sudah menentukan keputusan bahwa Pak Ari Dono layak menggantikan Pak Anang," ujar Agus.

Sementara itu Polri telah menunjuk Brigadir Jenderal Polisi Brigjen Antam Novambar untuk mengisi jabatan Wakil Kabareskrim, jabatan yang ditinggalkan Ari Dono. Sebelumnya Antam menjabat Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri.





Credit  Sindonews

Sekilas Perjalanan Karier Kabareskrim Irjen Pol Ari Dono

(ilust/SINDOphoto)

JAKARTA - Kapolri Jenderal Badrodin Haiti telah resmi memilih Irjen Pol Ari Dono Sukmanto sebagai Kabareskrim Polri menggantikan Komjen Pol Anang Iskandar yang memasuki masa pensiun.

Irjen Pol Ari Dono merupakan lulusan Akademi Kepolisian tahun 1985. Pada 2003 Ari menjabat sebagai sebagai Kapolres Serang. Tidak lama berselang,  Ari Dono bergabung di Direskrim Polda DIY mulai 2004 hingga 2006.Memasuki tahun 2007, Ari Dono ditugaskan di Direskrim Polda Jawa Barat, tapi masa tersebut tidak lama karena Ari kembali menerima amanat menjadi penyidik utama Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri pada 2009.

Tidak lama berselang di Bareskrim Polri, Ari kembali dinaikkan jabatannya menjadi Kabag Instalfor Puslabfor Bareskrim Polri pada tahun  2010. Dengan keahliannya di bidang Puslabfor, Ari dipercaya mengemban amanat menjadi Wakapolda Sulawesi Tengah pada tahun 2011.

Tapi masa jabatan itu tidak berjalan lama, pasalnya Ari kembali ditarik ke Bareskrim Polri sebagai Dirtipidum Bareskrim Polri. Setelah dua tahun bergelut di bidang Bareskrim Polri, Ari dipercaya memimpin Sulawesi Tengah sebagai Kapolda pada tahun 2013.

Setelah mengisi jabatan sebagai Kapolda Sulteng, Ari dipromosikan sebagai staf ahli manajeman Kapolri di tahun 2014 menggantikan Brigjen Pol Dewa Made Parsana. Memasuki awal tahun 2016 Ari diembankan tugas sebagai Wakabareskrim tapi belum lama menjadi Wakabareskrim, Ari Dono dinaikan menjadi Kabareskrim menggantikan Anang Iskandar yang
memasuki masa pensiun tepat 58 tahun.






Credit  Sindonews

Dramatis, TNI AL Tangkap Kapal China Disertai Penembakan

Proses Penangkapan KRI Oswald Siahaan-354 BKO Guspurlaarmabar Saat Menangkap Kapal Ikan China Gui Bei Yu Bernomor Lambung 27088 di Laut Natuna. (Dok. TNI AL).

JAKARTA - KRI Oswald Siahaan-354 menangkap kapal ikan milik China Gui Bei Yu bernomor 27088 yang memasuki Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) di Laut Natuna, Kepulauan Riau, pada akhir pekan lalu. Penangkapan kapal yang diduga melakukan kegiatan illegal fishing itu berlangsung dramatis, karena diwarnai dengan aksi kejar-kejaran dan beberapa kali tembakan peringatan oleh KRI Oswald Siahaan.

Bahkan, sebuah kapal cost guard China yang diduga akan menyelamatkan kapal tersebut ikut menyaksikan proses penangkapan tersebut.

Panglima Komando Armada RI Kawasan Barat (Pangarmabar) Laksamana Muda TNI A. Taufiq R mengatakan, penangkapan berawal ketika kapal perang TNI AL melakukan patroli di Perairan Natuna pada posisi 05° 16’ 00” Lintang Utara dan 110° 14’ 00” Bujur Timur.

"Saat itu terdeteksi kapal Cina yang diduga melakukan illegal fishing. Kemudian kita kejar dan tangkap, saat dibawa ke Natuna rusak mesinnya kemudian kita tarik pakai tali tundang,” ujar Taufiq, Minggu (29/5/2016).

Dia menjelaskan, kapal ikan milik China dapat dikuasai setelah KRI Oswald Siahaan-354 melepaskan tembakan peringatan beberapa kali yang mengarah kepada haluan dan buritan kapal. Penembakan tersebut terpaksa dilakukan karena sebelumnya peringatan untuk menghentikan mesin kapal tidak dihiraukan para Anak Buah Kapal (ABK) ikan milik China.

"Setelah kapal ikan China dapat dihentikan  Tim Visit Board Search and Seizure (VBSS) KRI Oswald Siahaan-354 diluncurkan untuk melakukan pemeriksaan di atas kapal yang diawaki delapan orang ABK yang semuanya berwarga negara China," jelasnya.

Menurutnya, tim VBSS melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen kapal dan muatan ikan hasil tangkapan. Berdasarkan hasil proses pemeriksaan sementara, kata dia, kapal ikan tersebut diduga melakukan penangkapan ikan di wilayah yurisdiksi Indonesia tanpa dilengkapi dokumen yang sah menurut hukum.
Dia menambahkan, hasil temuan tersebut kapal dan semua ABK serta muatan ditarik menuju Pangkalan Angkatan Laut Natuna guna proses pemeriksaan hukum yang berlaku. Dasarnya, kapal tersebut memasuki wilayah ZEE.

"Penangkapan tersebut menurut semata-mata untuk memberikan pengetahuan kepada dunia bahwa Koarmabar secara tegas menindak kapal-kapal yang melakukan pelanggaran di wilayah yurisdiksi Indonesia," ucapnya.

Sementara itu, Komando Armada RI Kawasan Barat (Danguspurlaarmabar) Laksamana Pertama TNI Hutabarat menyampaikan, kehadiran KRI Koarmabar di perairan tersebut untuk mengamankan kedaulatan dan menunjukan kepada dunia bahwa wilayah tersebut merupakan wilayah NKRI sekaligus juga penegakkan hukum di laut.

"Penangkapan kapal ikan China tersebut termasuk dalam penegakkan hukum, karena itu proses pemeriksaannya harus dilakukan di Pangkalan Angkatan Laut," ucap Hutabarat.

Keberhasilan jajaran TNI AL tersebut, kata Hutabarat, merupakan tindak lanjut dari perintah Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo untuk meningkatkan pengawasan di seluruh perbatasan termasuk perbatasan di Laut Cina Selatan sampai batas laut terluar.

“Kapal itu memang diduga kuat mencuri ikan di wilayah Indonesia. Apalagi, ditemukan ikan yang masih segar, dan jenisnya identik dengan ikan yang ada di perairan tersebut. Setelah disidik, nantinya akan diserahkan ke kejaksaan untuk diproses berdasarkan hukum Indonesia,” tandasnya.

Kadispen Lantamal IV Mayor Josdy Damopoli mengakui, ada kapal coasy guard China pada saat penangkapan kapal nelayan dilakukan. Namun, tidak berani mendekat dan mengganggu proses penangkapan yang dilakukan oleh KRI Oswald Siahaan.

"Pengejaran tersebut ketentuan, karena diawali dengan pemberian peringatan terlebih dahulu. Tapi tidak diindahkan, bahkan berupaya kabur dengan cara zig zag, sehingga kami harus mengambil tindakan tegas dengan menembak anjungan," terangnya.

Credit  Sindonews

TNI-Polri Baku Tembak dengan Kelompok Bersenjata di Poso, Dua OTK Tewas

 

Mansur K105-13 Foto Dokumentasi Pasukan Brimob BKO Poso

POSO, CB — Pasukan TNI-Polri yang tergabung dalam pelaksanaan Operasi Tinombala 2016 tahap III kembali terlibat baku tembak dengan sekelompok orang bersenjata yang diduga merupakan jaringan teroris Poso pimpinan Santoso alias Abu Wardah.
Dalam baku tembak yang terjadi di wilayah Pegunungan Uwe Mayea, Desa Pantangolemba, Kecamatan Poso Pesisir Selatan, tersebut, dua orang tidak dikenal (OTK) ditemukan tewas tertembak.
Berdasarkan informasi yang dihimpun oleh Kompas.com dari berbagai sumber di lokasi kejadian, kontak senjata tersebut terjadi pada Minggu (15/5/2016) pukul 14.25 Wita saat tim gabungan dari Nanggala 14 A melakukan patroli rutin di wilayah pegunungan dan bertemu dengan sekelompok orang bersenjata.
Kontak senjata tidak terhindarkan saat tim gabungan tiba-tiba diberondong tembakan dari arah yang berlawanan dan menyebabkan dua orang tewas, sementara lainnya melarikan diri masuk hutan.
Kedua jenazah korban yang ditemukan tewas tersebut kini masih berada di lokasi kejadian. Keduanya belum bisa dibawa akibat cuaca dan medan yang berada di wilayah pegunungan tersebut tidak mendukung.
Tim pengangkatan yang merupakan gabungan TNI-Polri dan sebelumnya telah disiagakan di Pos Komando Taktis Sektor Dua Poso Pesisir Selatan terpaksa batal diberangkatkan. Perjalanan mereka ditunda hingga Senin (16/5/2016) pagi sambil menunggu cuaca terang.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak terkait, baik dari unsur TNI maupun dari kepolisian setempat soal identitas dua jenazah yang ditemukan tewas dalam peristiwa baku tembak tersebut.
Rencananya, setelah dipindahkan, kedua jenazah OTK tersebut langsung diangkut ke Mapolsek Poso Pesisir Selatan untuk proses identifikasi awal sebelum diberangkatkan ke Rumah Sakit Bhayangkara Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah dan diotopsi.

Credit  KOMPAS.com

Antisipasi Konflik, TNI AL Pantau Situasi Perairan Natuna

KSAL Laksamana TNI Ade Supandi. (Sindonews)

JAKARTA - Armada Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) mengaku siap menjaga Perairan Natuna, pasca insiden manuver kapal China yang diduga melindungi pelaku illegal fishing asal China.

Bahkan TNI AL mengaku terus memantau kondisi terakhir di perairan tersebut untuk memastikan perkembangannya. "Kita nilai apakah konflik ini akan membesar atau tidak," ujar Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Ade Supandi di Skadron Udara 17, Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Selasa (22/3/2016).

Ade menilai, konflik di Perairan Natuna bukan tanpa sebab. Pasalnya, keberadaan kapal China dinilai sudah masuk terotorial perairan Indonesia.

Meski begitu, pihaknya akan tetap menunggu proses penyelidikan, termasuk sikap dari Kementerian Perikanan dan Kelautan (KKP). "Yang jelas kita mengenai keadaan tersebut kan udah mengirim nota protes kan, yang udah ditanggapi juga dari sana. Itu nanti diselesaikan dalam tingkat diplomatik," tandasnya.

Pada operasi akhir pekan lalu, KP Hiu 11 milik KKP menangkap kapal pelaku penangkapan ikan ilegal asal China, KM Kway Fey 10078, di perairan Natuna, Sabtu 19 Maret 2016.

Proses penangkapan tersebut tidak berjalan mulus, karena sebuah kapal coast guard China secara sengaja menabrak KM Kway Fey 10078, Minggu 20 Maret 2016 dini hari ketika operasi penggiringan kapal nelayan ilegal dilakukan. Manuver berbahaya itu diduga untuk mempersulit KP Hiu 11 menahan awak KM Kway Fey 10078.


Credit  Sindonews

KSAL: Kapal Perang AL Sudah Standby di Perairan Natuna

KSAL Laksamana TNI Ade Supandi. (SINDOphoto)

JAKARTA - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti meminta kepada armada Angkatan Laut (AL) mengarahkan kapal perangnya di Perairan Natuna.

Menanggapi itu Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL), Laksamana Ade Supandi mengaku pihaknya sudah menyiapkan kapal perangnya tersebut. "Kita kan ada kapal di sana udah standby," ujar Ade di Skuadron Udara 17, Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Selasa (22/3/2016).

Disiapkannya kapal perang milik TNI AL untuk menyikapi ulah kapal China yang diduga melindungi praktik 'illegal fishing' yang terjadi di Perairan Natuna beberapa hari ini.

Menurut Ade, kapal milik TNI AL sudah berada di perairan itu sejak peristiwa itu terjadi. Kapal itu menjaga perairan secara bergantian dengan Kapal milik KKP.

"Kita di sana ada lima kapal, Armada Barat, disiapkan untuk di Natuna, Laut Cina Selatan sampai dengan Karimata," katanya.

Ade sendiri masih enggan menjawab rencana penambahan pasukan di Wilayah tersebut. Menurutnya, soal penambahan akan diputuskan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo.

"Tapi ini kan semacam konflik mengenai perikanan ya, itu diselesaikan dulu dalam konteks diplomasi perikanan, gitu ya," tukasnya.

Pada operasi akhir pekan lalu, KP Hiu 11 milik Kementerian Kelautan dan Perikanan menangkap kapal pelaku penangkapan ikan ilegal asal China, KM Kway Fey 10078, di Perairan Natuna, Sabtu 19 Maret 2016.

Proses penangkapan tersebut tidak berjalan mulus, karena sebuah kapal coast guard China secara sengaja menabrak KM Kway Fey 10078, Minggu 20 Maret 2016 dini hari ketika operasi penggiringan kapal nelayan ilegal dilakukan. Manuver berbahaya itu diduga untuk mempersulit KP Hiu 11 menahan awak KM Kway Fey 10078.






Credit  Sindonews

Soal Insiden Natuna, China Dinilai Tak Hargai Kedaulatan RI

Ilustrasi (Sindophoto)

JAKARTA - DPR meminta pemerintah meningkatkan patroli di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Permintaan itu menyikapi tindakan kapal penjaga pantai China di Laut Natuna, beberapa hari lalu.

Anggota Komisi I DPR Tantowi Yahya‎ berpendapat semangat Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan TNI Angkatan Laut untuk menjaga setiap jengkal wilayah perairan Indonesia dari berbagai pencurian tidak boleh kendur.

‎"Kegiatan patroli di lautan ZEE harus ditingkatkan agar eksistensi kita kelihatan," kata Tantowi kepada wartawan melalui pesan singkat, Selasa (22/3/2016).

Dia mengatakan, insiden di laut Natuna yang melibatkan Kapal Hiu 11 milik KKP dengan kapal patroli pantai China mengisyaratkan dua hal penting.

Pertama, kata dia, aktivitas pencarian ikan yang dilakukan oleh kapal-kapal nelayan China ternyata di-back-up oleh pemerintahnya. Kedua, lanjut dia, Pemerintah China ternyata tidak begitu sreg dengan ketegasan pemerintah Indonesia dalam mengamankan perairan dari berbagai pencurian.
‎
"Insiden tersebut hendaknya dijadikan kajian mendalam bagi pemerintah Jokowi bahwa pemerintah China yang katanya ingin menjadikan kita sahabat baik, ternyata tidak menghargai kedaulatan kita," ucap politikus Partai Golkar ini.

‎Dia mengungkapkan, pihak China awalnya mengklaim sebagian perairan Natuna masuk wilayahnya. "Namun setelah protes keras Indonesia, mereka akhirnya mengakui. Itu artinya, titik-titik kosong di lautan harus diantisipasi agar tidak diklaim negara lain," katanya.

Diketahui, pada operasi akhir pekan lalu, Kapal Hiu 11 milik Kementerian Kelautan dan Perikanan melakukan upaya penangkapan KM Kway Fey 10078 di Perairan Natuna, Sabtu 19 Maret 2016.

Proses penangkapan oleh tim KKP dan TNI AL dari Kapal Hiu 11 tidak berjalan mulus lantaran sebuah kapal penjaga pantai China secara sengaja menabrak KM Kway Fey 10078, Minggu 20 Maret 2016 dini hari ketika operasi penggiringan kapal nelayan ilegal dilakukan.

Manuver berbahaya itu diduga untuk mempersulit Kapal Hiu 11 menahan awak KM Kway Fey 10078. Ada dua jenis pelanggaran yang dilakukan kapal penjaga pantai China dalam kacamata Kementerian Luar Negeri.

Pertama, pelanggaran coast guard tiongkok terhadap hak berdaulat dan juridiksi Indonesia di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan landas kontingen. Sedangkan pelanggaran kedua, kapal China menghalang-halangi proses penegakan hukum aparat Indonesia.

Sebenarnya, insiden masuknya kapal berbendera China ke Natuna sudah beberapa kali terjadi. Pada 22 November 2015, TNI AL dari Armada Barat pernah mengusir kapal yang masuk ke ZEE di sekitar Natuna.





Credit  Sindonews

Pasca-Insiden dengan China, Indonesia Perkuat Pangkalan Laut Natuna

 

Mansur Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan saat berada di Poso, Rabu (9/03/2016).

JAKARTA, CB - Pemerintah Indonesia akan memperkuat pertahanan perairan, khususnya di Natuna. Rencana tersebut menyusul insiden yang terjadi di Perairan Natuna, Sabtu lalu.
"Tentu kami akan memperkuat pangkalan laut di Natuna," ujar Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Luhut Binsar Panjaitan di Istana Kepresidenan, Senin (21/3/2016).
Penguatan yang dimaksud adalah pengadaan kapal patroli dalam jumlah besar dengan kapasitas mesin dan dilengkapi alat utama sistem persenjataan yang lebih mumpuni dibandingkan sebelumnya.
Luhut tidak mempersoalkan jika penguatan alutsista di perairan itu akan menimbulkan ketegangan dengan negara lain.
"Spiritnya hubungan kedua negara itu penting. Tapi kedaulatan negara itu juga lebih penting," tutur Luhut.
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti senada dengan Luhut. Menurut Susi, pengawasan perairan di Indonesia memang masih kurang, sehingga dibutuhkan penguatan di sektor tersebut.
Untuk jangka pendek, Kementerian Kelautan dan Perikanan akan menurunkan skippy atau kapal baja pengangkut berukuran 60 meter untuk menjaga perairan yang kerap dijadikan area illegal fishing.
"Kami akan kirim skippy kita, sehingga kalau ada apa-apa lebih mampu (menghalau pencuri ikan)," tutur Susi.
Sebelumnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan mendeteksi adanya pergerakan kapal yang diduga menangkap ikan secara ilegal di perairan Natuna, Sabtu (19/3/2016) sekitar pukul 14.15 WIB.
Kapal itu diketahui sebagai KM Kway Fey yang berbendera China.
Kemudian, kapal milik KKP, yakni KP Hiu 11, mendatangi kapal motor tersebut dan mengamankan delapan awak buah kapal (ABK).
Susi menyatakan, meskipun kejadian itu ada di wilayah perbatasan, kapal tersebut dinyatakan telah berada di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.
Kemudian, saat KM Kway Fey akan dibawa petugas KKP, tiba-tiba datang kapal coastguard (penjaga pantai) China yang datang mendekat. Ia menabrak Kway Fey.
Dugaannya, agar kapal ikan asal China itu tidak bisa dibawa ke daratan Indonesia.
Untuk menghindari konflik, petugas KKP meninggalkan Kway Fey dan kembali ke KP Hiu 11 dan hanya berhasil membawa delapan ABK.
Kementerian Luar Negeri lalu melayangkan nota protes kepada Pemerintah China atas insiden tersebut. Dalam nota diplomatik itu, Indonesia memprotes tiga pelanggaran yang dilakukan China.




Credit KOMPAS.com

China Menantang, Indonesia Meradang

Buntut dari penangkapan kapal pencuri ikan China.

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti.  (REUTERS/Beawiharta)

CB – Hubungan Indonesia dan China yang selama ini hangat mendapat batu sandungan. Ulah sejumlah coast guard China menjadi pemicunya.
Kejadian bermula ketika Petugas Pengawas Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dari Direktorat Jenderal Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, akan menahan KM Kway Fey 10078 berbendera China di perairan Natuna, Kepulauan Riau, Indonesia, pada Sabtu, 19 Maret 2016. Posisi Kapal Ikan Asing (KIA) milik China itu berada di wilayah perairan Indonesia.
Tiba-tiba satu kapal coast guard China  mengejar Kapal Pengawas (KP) Hiu 11 milik Indonesia dan kapal tangkapan KM Kway Fey 10078 China, dengan kecepatan 25 knots. Ketika mendekat, kapal coast guard China menabrak kapal tangkapan. Akibatnya kapal tangkapan rusak, petugas pun meninggalkan kapal tangkapan tersebut demi keselamatan.
Insiden ini membuat Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti tak terima. "Ditabrak sama mereka (coast guard China), mungkin agar tidak ditenggelamkan. Perkiraan kami seperti itu," ujar Susi di rumah dinas Menteri KKP, Jalan Widya Chandra V Nomor 26, Jakarta Selatan, Minggu 20 Maret 2016.
Susi tak tahu pasti mengapa coast guard China melakukan itu. "Alasannya mungkin Pemerintah Tiongkok tak berkenan, katanya menduga. Akibat aksi itu, meski berhasil menahan delapan ABK KM Kway Fey, namun kapal tersebut terpaksa ditinggalkan demi keselamatan.
"Jadi kejadian menabraknya itu pas mau dibawa ke Natuna. Pas masuk wilayah teritorial Indonesia ditabrak sama mereka. Kapal dilepaskan demi mengindari korban, karena mereka bersenjata. Mereka masuk ke Indonesia tanpa ijin. Ke wilayah teritorial kita," kata Susi
Susi menegaskan, hal tersebut harusnya tak boleh dilakukan. Sebab, kata dia, pemerintah suatu negara tak boleh berdiri di belakang tindakan illegal fishing, yang merugikan negara lain.
"Ini mestinya tak boleh, pemerintah tak boleh berdiri di belakang illegal fishing. Kita hormati Tiongkok, tapi harusnya Tiongkok hormati Indonesia," ujar Susi, tegas.

China Klaim Sebagian Laut Natuna
Menurut Susi, berdasarkan laporan TNI Angkatan Laut dan petugas pengawas kementeriannya, selama ini banyak kapal China yang lalu lalang menangkap ikan di perairan Natuna, Kepulauan Riau, yang dianggap China masuk ke dalam teritorialnya atau nine-dashed line.
"Laporan TNI AL dan pengawas, di sana banyak kapal ikan China dan coast guard China di wilayah nine-dashed line," ujar Susi.
Sementara itu Kementerian Luar Negeri China, dalam sebuah pernyataan yang dikirim ke Reuters, 20 Maret 2016 membantah protes Indonesia. Mereka mengatakan pukat itu melakukan hal yang normal di lahan perikanan tradisional China. "Pada 19 Maret, setelah pukat itu diserang dan dilecehkan oleh sebuah kapal bersenjata Indonesia, sebuah kapal Cina Coast Guard pergi untuk membantu," katanya seperti dikutip dari Channel News Asia.
"Pihak Cina segera menuntut pihak Indonesia agar melepaskan nelayan Cina yang ditahan dan menjamin keselamatan pribadi mereka," tambah kementerian itu. China juga berharap Indonesia dapat tepat menangani masalah ini.
China mengklaim petak-petak Laut Cina Selatan yang juga diklaim oleh beberapa negara Asia Tenggara. Indonesia bukan termasuk negara yang menuntut soal Laut Cina Selatan yang disengketakan, tetapi Indonesia menyatakan keprihatinan atas klaim China yang mengatakan, Kepulauan Natuna yang kaya sumber daya alam sebagai bagian dari Nine Dashed-line.
Indonesia bukan penuntut di Laut Cina Selatan yang disengketakan, tetapi telah menyuarakan keprihatinan atas klaim China yang mengatakan, Kepulauan Natuna yang kaya sumber daya alam sebagai bagian dari Nine Dashed-line.
Nine-dashed line adalah garis demarkasi atau garis batas pemisah yang digunakan pemerintah Republik Rakyat China untuk mengklaim sebagian besar wilayah Laut China Selatan yang menjadi sengketa sejumlah negara di Asia.  Zona Ekonomi Eksklusif perairan Indonesia di Natuna tampaknya berbenturan dengan klaim dari China, yang menganggap itu masih bagian dari wilayahnya di Laut China Selatan. Klaim seperti itu selama ini juga membenturkan China dengan negara-negara lain, seperti Vietnam dan Filipina.
Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia memang melakukan perang besar-besaran pada para pelaku illegal fishing. Sejak Oktober 2014, sudah 151 kapal sudah ditenggelamkan oleh Menteri KP Susi Pujiastuti. 50 kapal ikan berasal dari Vietnam, 43 kapal ikan berasal dari Filipina, 21 kapal ikan berasal dari Thailand, 20 Kapal ikan berasal dari Malasyia, 2 kapal ikan dari Papua Nugini, 1 kapal ikan dari Tiongkok, dan 14 kapal sisanya adalah Kapal Indonesia. Susi tegas pada keinginannya untuk memberantas illegal fishing dan mengembalikan kekayaan laut Indonesia. Itu sebabnya, jajaran Kementerian KP selalu bersikap tegas pada setiap kapal asing yang masuk wilayah perairan Indonesia, seperti yang ia lakukan pada KM Kway Fey.




Protes Keras Kemlu
Sadar tak bisa bekerja sendirian menghadapi akal-akalan China, Menteri KP meminta Kemlu untuk mengajukan protes resmi. "Kementerian Luar Negeri akan kami minta menyampaikan protes keras secara diplomatik atas sikap arogansi coast guard China," kata Susi di Jakarta.
Dalam pertemuannya dengan Sun Weide, Senin, 21 Maret 2016, Menlu Marsudi menyampaikan protes terkait pelanggaran oleh coast guard Tiongkok terhadap hak berdaulat dan yurisdiksi Indonesia di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan laut kontingen.
Selain itu, Menlu juga menyampaikan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pengawas perairan Tiongkok terhadap penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat Indonesia, dan pelanggaran terhadap kedaulatan laut teritorial Indonesia.
"Kami telah meminta klarifikasi kepada pemerintah Tiongkok terhadap kejadian ini. Kami juga mengharapkan adanya hubungan bernegara yang baik serta prinsip hukum internasional yang harus dihormati oleh pihak Tiongkok," kata Menlu Marsudi, dalam keterangan persnya di Kementerian Luar Negeri, Jakarta Pusat, Senin, 21 Maret 2016.
Soal perebutan wilayah di Laut Natuna Menlu juga membantah dengan tegas. "Saya juga ingin menekankan bahwa Indonesia bukan merupakan negara claimant state di dalam Laut Tiongkok Selatan,"  katanya.

Sementara, terkait dengan Anak Buah Kapal (ABK) kapal Tiongkok yang ditangkap, Menlu Retno menegaskan, bahwa delapan ABK itu tetap akan diproses secara hukum.
"Tentunya hukum Indonesia akan berlaku, kita akan lakukan proses hukum," tegas Retno.
Insiden dan protes pemerintah ini, juga sudah disampaikan ke Presiden Joko Widodo. Retno mengatakan, protes ini karena untuk menjaga hubungan baik dengan negara pimpinan Presiden Xi Jinping itu.
"Memang kita dengan Tiongkok memiliki hubungan yang baik, kita mencoba agar hubungan baik itu sekaligus dapat digunakan untuk menghormati hukum-hukum internasional, sekali lagi, termasuk hukum Unclos 1982," jelasnya.
Tak cukup sampai disitu, Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Laut, Laksamana Muda TNI Arie Henrycus Sembiring mengatakan akan menambah jumlah armada keamanan di sekitar perairan Natuna. Selain itu, frekuensi patroli juga akan diperbanyak.
"kita akan lakukan penambahan armada, dan frekuensi patroli, ini juga akan berintegrasi dengan Badan Keamanan Laut (Bakamla)" ujar Arie di Gedung KKP, Jakarta, Senin 21 Maret 2016.
Menurut Arie, penambahan armada tidak hanya dilakukan dari segi jumlah, tapi juga bobot kapal. Jika biasanya hanya sekelas kapal patroli, TNI AL akan segera mengerahkan kapal perang atau KRI, untuk menjaga wilayah Natuna.
Meski memiliki hubungan baik dengan China, namun pemerintah Indonesia memilih untuk tetap tegas menjaga kedaulatan wilayahnya. Insiden yang dilakukan oleh coast guard China tak dibiarkan berlarut. Penambahan armada di sekitar Laut Natuna menjadi satu sikap yang layak ditampilkan. Negara ini berdaulat penuh atas perairannya, juga kekayaan laut yang terkandung didalamnya.














Credit  VIVA.co.id

Rusia Munculkan Lagi Kapal Perang Terbesar dan Menakutkan

Kapal perang raksaa Rusia tipe Kirov Class. | (Wikimedia Commons)

MOSKOW - Rusia tiba-tiba memunculkan lagi kapal perang terbesar dan menakutkan jenis penjelajah Kirov Class Battlecruiser, Pyotr Veliky. Kapal bertenaga nuklir yang kerap disebut sebagai “mimpi buruk Amerika” itu dikembangkan akhir 1970.


Kantor berita Rusia, Itar-Tass, pada Kamis (10/3/2016), melaporkan, kapal raksasa yang pernah muncul di era Perang Dingin itu dimunculkan kembali dengan persenjataan canggih.

Kapal Pyotr Velikiy hanya salah satu dari empat kapal yang mirip dari kelasnya yang pernah muncul dalam beberapa dekade terakhir. Sekarang, Moskow menghidupkan kembali kapal itu dengan “adik-adik”-nya, termasuk kapal Laksamana Nakhimov.

Selama Perang Dingin, Rusia membangun empat kapal perang raksasa dengan panjang 252 meter dan berat 28 ribu ton. Kapal Pyotr Velikiy telahmenjadi ancaman bagi armada kapal induk Angkatan Laut AS.

Dengan runtuhnya Uni Soviet, Rusia mengeluarkan dana besar untuk membiayai perawatan kapal-kapal perang terbesar itu.

Kapal Laksamana Nakhimov yang dilengkapi rudal nuklir sedang mengalami modernisasi di pelabuhan Severodvinsk.  Kapal Nakhimov pertama memasuki layanan pada tahun 1988, tetapi telah berkarat di dermaga selama 15 tahun terakhir.


Namun, media Rusia melaporkan bahwa, kapal itu akan kembali beroperasi pada akhir tahun depan dengan senjata baru yang mematikan. Di antaranya rudal rudal Kalibr yang pernah digunakan di Suriah beberapa waktu lalu dan rudal Zircon hipersonik yang siap pakai tahun 2020.

Untuk mengakomodasi rudal-rudal tersebut, Rusia berencana untuk merombak sistem peluncuran vertikal kapal. Menurut catatan Navyrecognation.com, kontrak untuk perombakan itu saja nilainya 2,56 miliar rubel, atau sekitar USD33,5 juta.


Kremlin belum secara resmi mengkonfirmasi penghidupan kapal-kapal perang terbesarnya itu. Belum jelas, apa tujuan Rusia mengaktifkan kembali kapal-kapal bertenaga nukir tersebut.




Credit  sindonews

Santoso Terkepung, Desa di Poso Ini Jadi Medan Tempur

Warga desa ketakutan dan berharap kondisi buruk segera pulih.

Operasi perburuan teroris di kawasan hutan pegunungan Sulawesi Tengah, masih berlangsung. (VIVA/Mitha Meinansi)

 

CB -  Operasi perburuan teroris di kawasan hutan pegunungan Sulawesi Tengah, mulai dari wilayah Parigi Moutong, Poso, hingga ke wilayah kabupaten Sigi, sampai saat ini masih berlangsung.
Operasi yang sebelumnya telah berakhir pada Rabu 9 Maret 2016 lalu, telah diperpanjang hingga enam bulan ke depan. Aparat keamanan gabungan TNI dan Polri yang terlibat dalam Operasi Tinombala 2016, tetap melakukan penyekatan sekaligus pemantauan keluar masuk orang dan barang di sejumlah titik.
Santoso dan kelompoknya diyakini telah terkepung di wilayah hutan pegunungan Desa Torire, kecamatan Lore Tengah, Poso, Sulawesi Tengah.

Sejak dimulainya Operasi Tinombala 2016 pada awal Januari lalu, terhitung sudah ada empat orang anggota kelompok Santoso yang tewas. Beberapa di antaranya bertindak sebagai kurir juga berhasil ditangkap aparat keamanan. Meski operasi tersebut memakan korban dari pihak aparat sendiri, baik TNI maupun Polri.

Aparat keamanan dalam Operasi Tinombala 2016, hingga kini terus memantau ketat jalur keluar masuk ke wilayah lembah Napu di Kabupaten Poso, yang meliputi kecamatan Lore Utara, Lore Timur, Lore Peore dan Lore Tengah.

Pemantauan keluar masuk orang itu, merupakan tindak lanjut dari pengepungan terhadap kelompok Santoso di wilayah hutan pegunungan Desa Torire, Kecamatan Lore Tengah.
Salah satu jalur keluar masuk yang dipantau adalah jalur yang menghubungkan Lore Utara dengan Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, di Desa Wuasa. Aparat Brimob bersama TNI disiagakan 24 jam untuk memeriksa setiap kendaraan yang keluar masuk, untuk mencari benda benda berbahaya maupun orang- orang mencurigakan.

Sebelumnya, situasi di Desa Torire begitu tenang. Namun saat kelompok Santoso berhasil digiring dan terkepung di wilayah itu, desa yang berada di ujung barat kecamatan Lore Tengah itu, menjadi  perhatian aparat keamanan dalam Operasi Tinombala 2016.

Berjarak sekitar 160 KM dari kota Poso, di desa yang memiliki populasi penduduk 130 kepala keluarga itu, saat ini menjadi konsentrasi keberadaan aparat dalam perburuan kelompok teroris Santoso. Dari Poso Kota menuju ke desa yang terpencil itu telah ditempatkan lima pos pemeriksaan oleh personel TNI dan Polri.
Wartawan VIVA.co.id pada Minggu, 13 Maret 2016, sempat melakukan penelusuran, memasuki Desa Torire, terdapat sebuah palang di ujung jembatan baja, yang menghubungkan Desa Torire dengan desa tetangganya, di atas Sungai Lariang.

Tampak personel TNI dari Batalyon Infantri 303 Kostrad ditugaskan menjaga jalur masuk. Mereka memeriksa secara ketat identitas dan barang dari orang yang melintasi desa tersebut.

Di dalam Desa Torire, terdapat pos pengamanan yang ditempatkan personel TNI dari Batalyon 714 Sintuwu Maroso. Mereka juga melakukan pemeriksaan identitas dari setiap orang yang keluar masuk desa Torire. Ketatnya pengamanan di desa Torire ini, dilakukan upaya pengepungan terhadap kelompok teroris Santoso dalam Operasi Tinombala 2016.
Warga Ketakutan

Sebagian besar pasukan TNI dan Polri yang bertugas melakukan pengepungan, ditempatkan di dalam kawasan hutan serta kawasan perkebunan masyarakat. Dengan perkuatan 2.000 personel gabungan TNI dan Polri, sebagian besar di antaranya telah digeser ke wilayah itu untuk mendukung upaya pencarian dan pengejaran kelompok Santoso.

Warga Torire mengaku ketakutan. Kehidupan warga menjadi terganggu dan cukup terusik. Mereka tidak lagi dapat melakukan aktifitas di kebun seperti biasanya. Tidak hanya itu, dalam beberapa malam warga desa mendengarkan kontak senjata.

Berdasarkan informasi yang diperoleh, kelompok Santoso hendak keluar dari persembunyian untuk mencari makan. Gerak gerik mereka terpantau dan kontak senjata terjadi. Warga berharap situasi keamanan bisa pulih kembali.

"Memang masyarakat tidak bisa lagi ke mana-mana, sebab takut sama teroris. Jadi pencaharian masyarakat sudah berkurang. Kami berharap supaya cepat pulih kembali. Keadaan ini bisa ditangani aparat keamanan," kata Darius, warga Desa Torire.

Sebelumnya, Menkopolhukam Luhut Binsar Panjaitan mengatakan Operasi Tinombala 2016 telah diperpanjang selama 6 bulan ke depan. Operasi itu diharapkan akan semakin efektif untuk mempercepat proses penangkapan kelompok Santoso.

"Dengan sekarang ada banyak TNI dan Polri, saya kira sudah lebih dari 3.000 orang sekarang itu, saya pikir tidak perlu takut lagi sekarang, karena jumlah mereka sekarang tinggal 39 orang. Itu terus kita perkecil," ujar Luhut Panjaitan di Poso dalam kunjungan kerjanya.

Upaya pengepungan terhadap kelompok Santoso di hutan pegunungan Desa Torire sejauh ini belum berhasil menangkap pentolan kelompok itu. Dalam prediksi aparat keamanan, perkuatan kelompok Aantoso berjumlah sekitar 30 hingga 40 orang. Jumlah itu disebutkannya akan terus diperkecil dalam Operasi Tinombala 2016 yang telah diperpanjang.

Beratnya medan hutan pegunungan di wilayah Kabupaten Poso, serta benda berbahaya dan bahan peledak yang mereka miliki, membuat upaya pengejaran terhadap kelompok Santoso  menjadi kendala bagi aparat keamanan.


Credit  VIVA.co.id

Bakamla-Bapeten Perketat Pengawasan Kapal Pembawa Zat Radioaktif

Ilustrasi, Personel Tentara Nasional Indonesia dan Kapal Perang sedang Melakukan Pengawasan. (Dok. Sindo).

JAKARTA - Badan Keamanan Laut (Bakamla) menggandeng Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten) untuk mengawasi kapal ilegal pembawa zat radio aktif yang berlayar di perairan Indonesia.

Upaya itu dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal tidak diinginkan seperti, kebocoran maupun kebakaran pada kapal pembawa zat radioaktif. Baik secara legal maupun ilegal, maka Bakamla berencana merevitalisasi nota kerja sama dengan Bapeten.

"Kecenderungan kapal-kapal pembawa zat radioaktif yang melintas di Alur Laut Kepulauan Indonesia (Alki) terutama di perairan Selat Malaka terus meningkat," ujar Kasubdit Penyelenggara Latihan Kolonel Maritim Atmu Edi, usai Rapat Persiapan Akhir Latgab Bakamla-Bapeten, di Kantor Bakamla, Rawamangun, Jakarta Timur, Selasa, 23 Februari 2016.

Menurutnya, upaya itu penting dilakukan mengingat nota kesepahaman yang ditandatangani Bakorkamla dan Bapeten pada 3 Juli 2012 lalu masih bersifat
nomenklatur lama. "Revitalisasi akan dilakukan saat Latihan Gabungan (Latgab) antara Bakamla dan Bapeten di Batam pada 13-16 Maret 2016," ucapnya.

Dai mengatakan, Latgab bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam menangani Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang masuk melalui laut termasuk bahan-bahan yang mengandung zat radioaktif atau nuklir.

"SDM yang dimiliki Bakamla masih perlu dibenahi, karenanya latgab ini menambah pengetahuan dan kemampuan mendeteksi kapal-kapal yang membawa zat berbahaya," jelasnya.

Disinggung soal sistem Monitor dan Analisa (Monalisa) yang dimiliki Pusat Pengendali Bakamla, dia mengaku, sistem tersebut tidak mampu mendeteksi kapal-kapal yang membawa zat radioaktif.

"Sistem Monalisa hanya bisa mendeteksi bila kapal tersebut memiliki manifest. Namun, bila kapal tidak ada manifestnya kita sulit mendeteksinya, terutama kapal yang melintas di perairan terpadat di Indonesia, seperti Selat Malaka," tandasnya.

Dia menambahkan, pada latgab nanti, Bapeten akan menyerahkan sejumlah peralatan seperti, pakaian antiradiasi kepada Bakamla. Apabila Bakamla mendapatkan kapal yang dicurigai membawa bahan berbahaya, kata dia, petugas patroli bisa langsung melakukan pengecekan namun tidak membahayakan petugas.

"Pakaian antiradiasi ini memiliki standar militer (anti-nuclear military spec) sehingga berkualitas tinggi dan sangat aman untuk digunakan dalam mencegah pencemaran bahan radioaktif," tukasnya.

Sementara itu, Kasubdit Kesiapsiagaan Nuklir Bapeten, Abdul Qohhar Teguh Eko Prasetyo mengapresiasi kerja sama dan latgab yang digelar bersama Bakamla di kapal. Dia menuturkan, latgab pertama yang digelar di laut tersebut untuk menanggulangi kejadian apabila ada kapal laut yang membawa bahan radioaktif berbahaya secara ilegal.

"Kita skenariokan kapal yang membawa zat radioaktif terbakar. Bagaimana SOP untuk menanganinya. Hasil latgab ini diharapkan bisa dijadikan dasar untuk merumuskan SOP bila terjadi peristiwa seperti itu," tuturnya.



Credit  Sindonews

Pengamat: Indonesia tak terpengaruh kebijakan keamanan Jepang

Pengamat Hukum Internasional Hikmahanto Juwana (ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf)

Jakarta (CB) - Pengamat Hukum Internasional Universitas Indonesia Prof. Hikmahanto Juwana menilai Indonesia tidak terpengaruh dengan kebijakan keamanan Jepang yang baru digagas oleh PM Abe pada September 2015 lalu.

Selain letak geografis yang cukup jauh, sensifitas Indonesia dengan Jepang tidak setajam sensitifitas negara-negara tetangga Jepang di Asia Timur seperti Tiongkok, Korea Utara, Korea Selatan, hingga Taiwan.

"Kita (Indonesia) enggak (terpengaruh). Dijajah dulu hanya tiga setengah tahun. Belum lagi masalah ekonomi lebih besar dan menghilangkan sensitif kita. Walaupun sensitif itu masih muncul ke generasi senior. Kalau yang baru enggak," kata Hikmahanto saat seminar terbuka di Universitas Indonesia mengenai Peluang dan Tantangan Kebijakan Keamanan Jepang, Kamis.

Meski begitu, pengambil kebijakan di dalam negeri tetap harus berhati-hati dan tetap dapat ikut berperan melalui ASEAN.

"Kepedulian Indonesia bisa dilakukan ketika ada perdamaian yang terganggu," kata dia.

Jejak Jepang di masa lalu dalam mengokupansi negara-negara di Asia Timur dan tenggara memang menimbulkan kekhawatiran negara lain ketika Jepang hendak memperbaharui kebijakan keamanannya. Terlebih, Laut Cina Selatan diperkirakan akan menjadi pusat dari kekhawatiran itu.

"Sejak awal setiap kali ada new policy berkaitan dengan trade yang mereka hadapi. Tapi jepang punya masa lalu. Kalau ga ada past experience mereka bisa bangun semaunya," kata dia.

Oleh karena itu, dia menyarankan Jepang bisa terlibat dalam operasi militer PBB, tetapi sebaiknya menjauhkan diri dalam partisipasi operasi PBB di kawasannya.

"Kalau ke Suriah silakan di sana jejak Jepang enggak ada. Kalau di wilayah ini ada jejak Jepang, mereka khawatir, remilitarisasi lagi, ingat lagi," kata dia.



Credit  ANTARA News

Luhut: Saya Sedih Lihat Densus 88, Nama Besar, tapi Fasilitas Memprihatinkan

 

PERSDA NETWORK/BINA HARNANSA Ilustrasi Densus 88

 

 

JAKARTA, CB- Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan, Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, kepiawaian Detasemen Khusus 88 Antiteror Polri dalam mengusut kasus terorisme kerap mendapatkan pujian dari masyarakat internasional.
Namun, di sisi lain Densus 88 justru tengah menghadapi persoalan internal.
"Semua negara mengapresiasi Densus. Tapi saya sedih melihat Densus. Nama besar, tapi fasilitas memprihatinkan," kata Luhut saat rapat gabungan antara pemerintah dengan Komisi I dan III DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (15/2/2016).
Luhut mengaku, telah berkomunikasi dengan Presiden Joko Widodo dan Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti untuk mengatasi persoalan tersebut.
Menurut dia, saat ini Densus membutuhkan penguatan dalam sejumlah hal.
"Jumlah personel, sarana dan prasarana, serta penambahan anggaran," kata dia.
Luhut menambahkan, kerja sama antara Densus 88 dengan Badan Intelijen Negara dan TNI dalam menanggulangi teror sudah cukup baik.
Ia menegaskan, tidak ada intelijen di dunia ini yang dapat memprediksi kapan sebuah aksi teror akan dilakukan.
"Karena itu saya tegaskan tidak ada yang namanya istilah kecolongan. Kami tahu persis perjalanan mereka, yang kami tidak tahu kapan dan dimana (aksi akan dilakukan)," ujarnya.
Untuk itu, ia meminta, agar di dalam pembahasan revisi UU Anti-Terorisme dapat mengedepankan penguatan terhadap unsur-unsur pencegahan oleh aparat. Hal itu diperlukan agar pencegahan teroris dapat lebih maksimal.

Credit  KOMPAS.com