China Bakal Larang Mobil Diesel dan Bensin Mengaspal

 

Ilustrasi: Pemerintah China akan melarang produksi dan penjualan mobil berbahan bakar bensin dan diesel (Foto: Courtesy Luo Wenyou)

Jakarta, CB -- Rencana penekanan emisi buang kendaraan ditanggapi serius oleh pemerintah China. Aturan yang melarang kendaraan berbahan bakar bensin dan diesel kabarnya akan segera melarang dua jenis kendaran tersebut mengaspal di jalan raya.

Sabtu (9/9) lalu, deputi kementerian perindustrian Xin Guobin seperti diberitakan Xinhua mengatakan saat ini pihaknya sedang membuat riset dan formula untuk menghentikan produksi dan penjualan kendaraan dengan bahan bakar 'tradisional'.

Sebagai gantinya, pemerintah akan menggencarkan pengembangan teknologi kendaraan listrik.

Meski tidak mengungkap waktu pastinya, namun Beijing akan mendorong produsen kendaraan untuk menggenjot pengembangan kendaran listrik.

Langkah China yang berencana menyetop produksi dan pemasaran kendaraan berbahan bakar fosil diprediksi akan memengaruhi industri otomotif secara global. China menjadi pasar terbesar dengan angka penjualan kendaraan tertinggi.

Pemerintah akan menambah jumlah stasiun pengisian kendaraan listrik di Beijing dengan melakukan instalasi di sejumlah titik.

Rencana pembatasan kendaraan berbahan bakar bensin dan diesel merupakan upaya pemerintah China untuk menekan impor minyak. Sebagai gantinya, pemerintah melihat potensi kendaraan listrik yang diprediksi akan semakin besar.

Tahun lalu, China melampaui AS sebagai pasar kendaraan listrik terbesar di dunia. Penjualan kendaraan listrik dan hibrid meningkat 50 persen sepanjang tahun 2015 hingga mencapai 336 ribu kendaraan, atau berkontribusi sekitar 40 persen permintaan global. Sementara AS hanya memasarkan 159.620 unit.

Langkah awal Perancis dan Inggris 

Rencana serupa sudah lebih dulu ditempuh pemerintah Inggris dan Prancis yang mengumumkan akan menghentikan produksi dan pemasaran kendaraan nonlistrik. Pemerintah kedua negara sepakat akan mengimplementasikan rencana tersebut pada 2040 mendatang.

Tujuannya tak lain untuk menekan polusi udara dan emisi buang kendaraan yang turut berkontribusi pada pemanasan global.

Credit  cnnindonesia.com

Soal Mobil Nasional, Vietnam Pecundangi Indonesia

Photo : General Motors

Ilustrasi pabrik otomotif.            

CB – Proyek mobil nasional Indonesia masih jalan di tempat. Sebelum 1998, Indonesia sempat memiliki industri mobil yang digadang-gadang bakal jadi mobnas, yakni Timor dan Bimantara.
Namun kini, keduanya lenyap tersapu krisis moneter yang melanda negeri ini. Penerus proyek mobnas yang sempat didukung Presiden Jokowi saat menjabat sebagai Wali Kota Solo, Esemka, hingga kini belum terdengar gaungnya.

Malaysia pernah memiliki mobnas dengan merek Proton. Sayangnya, konflik politik menyebabkan merek tersebut kini diambil alih oleh perusahaan asal China, Geely.
Kini, seperti dilansir dari Paultan, Senin 4 September 2017, Vietnam akan menjadi negara yang memiliki mobil nasional. Jika proyek ini terealisasi, artinya Vietnam menjadi negara di Asia Tenggara satu-satunya yang punya mobnas.
Perusahaan Vingroup yang bergerak dalam bidang properti di negara tersebut memiliki keinginan untuk berbisnis otomotif. Dengan memanfaatkan lahan seluas 335 hektare di Haiphong, perusahaan ini berencana membangun pabrik mobnas pertama di negara tersebut.
Biaya yang dikeluarkan Vingroup untuk proyek ini mencapai US$1,5 miliar, atau setara dengan Rp20 triliun. Mereka juga mendapatkan pinjaman modal dari Credit Suisse sebesar US$800 juta, atau sekitar Rp10 triliun.
Pada tahap awal, pabrik akan memproduksi kendaraan sebanyak 100-200 ribu unit. Jika semua proses produksi sudah berjalan maksimal, maka kapasitas produksi pada 2025 diprediksi mencapai 500 ribu unit.
Kendaraan pertama yang akan diproduksi adalah sepeda motor. Sementara, mobil baru akan dibuat satu tahun setelahnya.

Untuk desain, Vingroup mengaku telah membeli rancang bangun kendaraan dari desainer asal Amerika dan Eropa. Khusus untuk mobil, tipe yang akan diproduksi yakni sedan dan sport utility vehicle (SUV).



Credit  VIVA.co.id

Pemulihan Konektivitas Satelit Telkom 1 Selesai 100 Persen

ilustrasi: Upaya pemulihan layananan konektivitas pelanggan satelit Telkom 1 akhirnya tuntas 100 persen. Hal ini dikonfirmasi oleh PT Telkom Indonesia Tbk (persero). (WikiImages/Pixabay)

Jakarta, CB -- Upaya pemulihan layanan konektivitas pelanggan satelit Telkom 1 akhirnya tuntas 100 persen. Hal ini dikonfirmasi oleh PT Telkom Indonesia Tbk (persero).

Dikutip dari Antara, Mereka juga mengungkapkan bahwa pemulihan ini sesuai dengan target pada Minggu (10/9).

"Kami yakin, sampai nanti pukul 00.00 WIB bisa selesai 100 persen," ujar Direktur Utama Telkom Alex J. Sinaga dalam konferensi pers di Crisis Center Telkom, Minggu (10/9).

Alex mengungkapkan bahwa sistem pemulihan satelit ini berhasil selesai sesuai target karena bantuan berbagai pihak. PIhak yang dimaksud Alex antara lain Kementerian BUMN, Kemkominfo, Bank Indonesia, OJK, YLKI, TNI, dan semua warga Indonesia.

"Secara khusus kami menyampaikan apresiasi kepada 2.195 petugas Telkom yang selalu siaga dan bekerja keras selama 7x24 jam," katanya.



Untuk layanan ATM sendiri Alex mengungkapkan 1.151 ATM sudah normal hari ini. Dia juga menyatakan bahwa ATM BTN sudah pulih sepenuhnya.

Dari total 15.019 sites layanan pelanggan, terdapat sebanyak 11.574 sites layanan ATM dan 3.445 layanan Non ATM.

Untuk mempercepat recovery sejumlah sites yang mengalami kendala saat proses repointing antena, Telkom menggunakan jaringan fiber optik sebanyak 5 persen dan menggunakan jaringan selule (machine to machine/M2M) sebanyak 14 persen.

"Repointing bukan masalah menggeser arah VSAT sesuai transponder yang digunakan tetapi lebih pada faktor non teknisi seperti kondisi cuaca dan wilayah yang sulit dijangkau," ucap Alex.



Ia menggambarkan, repointing sebenarnya bisa dilakukan paling lama 2-3 jam, hanya saja banyak daerah yang sulit dijangkau dan mencapai 2-3 hari, salah satunya adalah di Masalembo, Pulau Pani dan Pulau Beras.

Meski pemulihan sudah selesai 100 persen, namun Alex memastikan akan melanjutkan fungsi Crisis Center Nasional yaitu untuk memonitor layanan untuk memastikan kestabilan dan kualitas layanan kepada pelanggan.

Selain itu, dia juga akan mengembalikan solusi sementara ke solusi permanen, selambatnya dalam waktu dua bulan dan memproses pengaman slot orbit 108 derajat BT ke International Telecommunication Union (ITU) bersama Kemkominfo.

Credit  cnnindonesia.com

RI Tawarkan 3 Kawasan Industri ke Investor China Hingga Jepang

Foto: Istimewa

Jakarta - Sebagai tindak lanjut dari proyek One Belt One Road (OBOR) alias 'jalur sutera modern' yang digagas China, Indonesia mempersiapkan kawasan industri di 3 provinsi yang masuk jalur sutera modern tersebut.

Ketiga provinsi tersebut adalah Sumatera Utara (Sumut), Sulawesi Utara (Sulut), dan Kalimantan Utara (Kaltara). Untuk Sumut, investasi diarahkan ke Kawasan Industri Sei Mangkei dan Kuala Tanjung, sedangkan di Sulut ada Kawasan Industri Bitung, dan Kawasan Industri Tanah Kuning di Kaltara.

"Tadi membahas poros maritim yang ditawarkan ke beberapa negara. Yang di koridor utara, yaitu Sumatera Utara, Sulawesi Utara, dan Kalimantan Utara itu akan dikembangkan kawasan industri," kata Dirjen Pengembangan Perwilayahan Industri Kementerian Perindustrian, Imam Haryono, saat ditemui di Kantor Kemenko Kemaritiman, Jakarta, Selasa (5/9/2017).

Pengembangan industri akan disesuaikan dengan potensi masing-masing wilayah, misalnya Kaltara cocok untuk industri pengolahan dan pemurnian mineral karena adanya potensi listrik tenaga air yang begitu besar.
Kawasan industri tersebut tidak hanya menargetkan investor dari China saja, bisa dari negara mana pun.

"Sudah ada masterplan arahnya ke mana, investor yang bonafid silakan mau dari China, Jepang, Singapura enggak ada masalah," ujar Imam.



"Driver-nya misalnya untuk Sumut adalah pariwisata," ucap Imam.

Indonesia mengincar investasi senilai US$ 20 miliar atau sekitar Rp 266 triliun dari proyek OBOR. Pasca Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Belt and Road Forum 2017 di China pada Juni lalu, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa peluang komitmen investasi China yang bisa masuk ke Indonesia mencapai US$ 20 miliar.



Credit  finance.detik.com

Sukses Uji Terbang, N219 Langsung Dilirik Turki

Foto: Wisma Putra



Bandung - PT Dirgantara Indonesia (PTDI) mendapatkan tawaran dari Turkish Aerospace Industries (TAI) untuk bekerja sama memproduksi pesawat N219. Nantinya, pesawat itu akan dipasarkan ke negara-negara di Afrika.

Direktur Produksi PTDI Arie Wibowo mengatakan ketertarikan BUMN Turki itu muncul setelah mendengar kesuksesan uji terbang perdana N219 belum lama ini. TAI melihat pesawat N219 sangat menjanjikan untuk dipasarkan di Afrika.

"Jadi setelah uji coba terbang itu, PTDI-nya Turki itu menawarkan kerja sama untuk memasarkan N219 di wilayah Afrika," kata Arie di kantor PTDI, Jalan Pajajaran, Kota Bandung, Selasa (5/9/2017).

Ia menuturkan untuk memudahkan proses produksi hingga pemasaran, TAI memfasilitasi PTDI untuk memproduksi N219 di negaranya. Sehingga, sambung dia, proses pengiriman pesawat akan lebih terjangkau.

"Mereka ajak bikin pesawat N219 bersama-sama di sana, untuk dipasarkan di Afrika. Karena kalau bikin di sini pesawatnya kecil, mesti dikirim ke Senegal atau kemana, berapa hari kirimnya," ungkap Arie.

Menurutnya tawaran itu akan segera dibahas lebih lanjut. Pihaknya menilai, TAI partner yang bagus untuk bisnis pesawat rancangan PTDI bersama Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) tersebut.

"TAI ini 10 tahun lalu belajar dari kita, sekarang mereka lebih maju. Mereka sudah bisa bikin helikopter tempur, badannya pesawat F22," tutur dia.

Selain mendapatkan tawaran kerjasama dari Turki, beberapa negara seperti Thailand dan Myanmar juga kepincut untuk membeli N219. Pasalnya, pesawat N219 sangat cocok untuk negara-negara berkembang.

"Yang sudah invest itu Thailand, Myanmar. Beberapa negara yang tidak bisa saya hitung, tapi mereka sudah menunggu," kata Arie.




Credit  finance.detik.com

PTDI Siapkan Pesawat N245 untuk Transportasi Jarak Dekat Antarkota

Bandung - Setelah sukses dengan pesawat N219, PT Dirgantara Indonesia (PTDI) bersiap melanjutkan proyek perancangan N245. Pesawat komersil khusus penumpang ini akan menjadi solusi transportasi udara jarak dekat antarkota.

Direktur Produksi PTDI Arie Wibowo mengatakan pemanfaatan pesawat N245 akan berbeda dengan N219. Pasalnya, pesawat N245 dipersiapkan untuk kebutuhan transportasi udara antarkota, sedangkan N219 area pelosok.

"Kalau N219 kan memang khusus wilayah perintis atau menghubungkan antar pulau. Sementara N245 nanti antarkota yang jaraknya hanya satu jam," kata Arie saat ditemui di Gedung PTDI, Jalan Pajajaran, Kota Bandung, Selasa (5/9/2017).

Ia menuturkan pesawat N245 nantinya dirancang bisa mengangkut 50 orang penumpang dengan beban maksimal sekitar enam ton. Jumlah penumpang ini, lanjut dia, lebih banyak dari pesawat N219 yang hanya berpenumpang 19 orang.

"Karena untuk transportasi komersil antarkota, jumlah penumpangnya lebih banyak. Nantinya bisa melayani Bandung-Pangandara atau Jember-Surabaya. Kalau menggukan mobil kan bisa berjam-jam," ungkap dia.

Arie mengaku saat ini proyek pesawat N245 masih dalam tahap konsep. Perancangan pesawat N245 akan dilebih dioptimalkan setelah pengurusan sertifikasi N219 dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub) rampung.

"Kami targetkan sertifikasi N219 selesai akhir tahun 2018. Setelah itu kami kerjakan proyek N245," ujarnya.

Menurutnya pembuatan N245 diperkirakan membutuhkan waktu 3-4 tahun. Dengan perkiraan ongkos produksi mencapai US$ 200-300 juta untuk tiga unit prototipe pesawat N245. Hal ini untuk mempercepat proses sertifikasi juga nantinya.

"Kenapa langsung buat tiga unit? Ya, untuk mempercepat sertifikasi dengan syarat jam terbang itu kalau ada tiga pesawat kan lebih efektif. Setelah dapat sertifkasi, dua unit lainnya akan dijual," kata Arie.





Credit  finance.detik.com

Adaptasi Kondisi Pulau-pulau RI, PTDI Siapkan Pesawat N219 Amfibi

Foto: Dok


Jakarta - Pesawat karya anak bangsa N219 produksi PT Dirgantara Indonesia (PTDI) sukses mengudara. Namun, dalam operasionalnya nanti diperkirakan bakal menemui hambatan ketersediaan landasan memadai.

Lantas, sebagai terobosan mengatasi hambatan itu, PTDI akan mengembangkan N219 amfibi. PTDI sudah menyiapkan alternatif ini untuk memanfaatkan potensi pulau-pulau Indonesia yang dikelilingi laut dan danau.

Staf Ahli Bidang Pengembangan Pesawat Terbang PTDI Andi Alisjahbana mengatakan, PTDI berencana mengembangkan N219 dalam bentuk amfibi, dengan melihat kesulitan lahan, tak menutup kemungkinan akan segera direalisasikan.

"Memang dalam program N219, ada Development mengganti landing gearnya dengan flut plane. Dia bisa mendarat di danau, laut dan sungai," kata Andi di gedung PTDI, Jalan Pajajaran, Kota Bandung, Selasa (5/9/2017).

"Tapi ini juga belum selesai, karena untuk melakukan itu, kita membutuhkan navigasi laut yang lebih baik, informasi cuaca yang lebih baik untuk bisa masuk," Andi menambahkan.

Ia menambahkan, kebutuhan lahan untuk pembangunan infrastruktur landasan pacu sepanjang 500 meter sampai saat ini sulit ditemukan.


"Indonesia ini punya ciri khas, kita banyak pulau dan tanah kita kalau datar itu lembek. Kalau di pulau - pulau cari tanah datar 500 meter aja itu susahnya bukan main. Kalaupun ketemu tanah kosong kita perlu buldoser buat meratakan, itu juga susah," tutur Andi.




Credit  finance.detik.com

PTDI-UI Kolaborasi Kembangkan Pesawat Tanpa Awak

Foto: Dok. PTDI


Bandung - PT Dirgantara Indonesia (PTDI) menggandeng Universitas Indonesia (UI) untuk menguatkan dan mengembangkan industri dirgantara dan pertahanan. Terutama dalam mencetak sumber daya manusia (SDM) dan riset.

Kerja sama PTDI dan UI bukan untuk pertama kalinya. Sebelumnya, UI juga pernah terlibat dalam proyek pembuatan pesawat N219 milik PTDI dengan merancang Flight Deck di Laboratorium Ergonomik Teknik Industri UI.

Rektor UI Muhammad Anis mengatakan kerjasama ini bertujuan mendukung pemerintah untuk menjadikan industri pertahanan Indonesia yang mandiri pada tahun 2045. Sehingga, UI memutuskan bekerja sama dengan PTDI.

Dalam mewujudkan target tersebut, kata dia, diperlukan sejumlah strategi diantaranya alih teknologi dan peningkatan kualitas SDM. Sebab, SDM menjadi salah satu kunci keberhasilan utama di dalam mewujudkan bangsa yang mandiri dan unggul.

"Kami menyakini mampu berkolaborasi dengan PTDI khususnya dalam mencetak SDM yang handal untuk mengelola kemandirian bangsa pada industri dirgantara dan pertahanan," kata Anis usai melakukan pertemuan dengan direksi PTDI di kantor PTDI, Jalan Pajajaran, Kota Bandung, Selasa (5/9/2017).

Ia menuturkan selain SDM, UI juga mendukung industri dirgantara dan pertahanan Indonesia melalui berbagai penelitian, pengembangan, dan rekayasa inovasi teknologi pertahanan. Salah satunya merancang pesawat tanpa awak.

PTDI-UI Kolaborasi Foto: Muklis Dinillah

Dia menjelaskan komitmen UI ditunjukkan melalui pengembangan alat utama sistem pertahanan (alutsista) Kapal Makara-05 dan Makara-06 yang merupakan Drone Permukaan Laut dan Drone Bawah Laut karya mahasiswa Fakultas Teknik UI.

"Dengan menerapkan teknologi tanpa awak yang dapat digunakan untuk menunjang aktivitas di bidang keamanan, penelitian bawah laut, serta mitigasi bencana/kecelakaan sehingga bermanfaat untuk negeri," tutur dia.

Dirut PTDI Elfien Goentoro berharapkan kolaborasi antara PTDI dan UI dapat mendukung penguatan PTDI di dalam pengembangan industri pertahanan, teknologi dirgantara khususnya serta pengelolaan SDM handal dan berdaya saing global.

"Dengan adanya sinergi dan peran dari UI dapat meningkatkan kualitas SDM yang handal dan profesional di PTDI khususnya sebagai industri pertahanan Indonesia yang mandiri pada tahun 2045," kata Elfien.






Credit  finance.detik.com

PTDI Punya Dirut Baru

Foto: dok. Kementerian BUMN



Jakarta - Elfien Guntoro yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Utama PT Pelni (Persero) kini resmi menggantikan Budi Santoso menjadi Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia (Persero). Pergantian direksi perseroan tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor: SK-177/MBU/08/2017 tanggal 31 Agustus 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Dirgantara Indonesia.

Penyerahan Salinan SK Menteri BUMN dilakukan oleh Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media, Kementerian BUMN Fajar Harry Sampurno,
pukul 15.00 WIB. Acara ini juga dihadiri oleh Direksi, Dewan Komisaris PT Dirgantara Indonesia serta Pejabat/Pegawai Kementerian BUMN.

Demikian dikutip detikFinance dari keterangan resmi Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis (31/8/2017).

Melalui SK-177/MBU/08/2017, Rini memberhentikan Budi Santoso sebagai Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia (Persero) yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: SK-362/MBU/2012 tanggal 1 Oktober 2012 dengan ucapan terima kasih atas segala sumbangan tenaga dan pikirannya selama memangku jabatan tersebut.

Melalui SK-177/MBU/08/2017 pula, Menteri Badan Usaha Milik Negara, mengangkat Elfien Goentoro sebagai Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia (Persero).

Selanjutnya, juga diserahkan Salinan SK Menteri BUMN Nomor: SK-178/MBU/08/2017 tanggal 31 Agustus 2017 tentang Pemberhentian Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelayaran Nasional Indonesia.

Melalui SK-178/MBU/08/2017, Rini memberhentikan Elfien Goentoro sebagai Direktur Utama PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: SK-111/MBU/2014 tanggal 21 Mei 2014 jo Nomor: SK-99/MBU/06/2015 tanggal 22 Juni 2015 dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikirannya selama memangku jabatan tersebut.

Melalui SK-178/MBU/08/2017 pula, Rini menugaskan Harry Boediarto Soemarto, Direktur Usaha Angkutan Barang dan Tol Laut PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) untuk sementara menjalankan tugas sebagai Direktur Utama PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) selain menjalankan tugas sesuai jabatannya, dengan kekuasaan dan wewenang yang sama sampai dengan diangkatnya Direktur Utama yang definitif.




Credit  finance.detik.com

Mengenal Nongsa Digital Park, Silicon Valley Ala Indonesia

Photo : www.ristekdikti.go.id

Menristekdikti Mohamad Nasir 

CB – Siapa sangka Indonesia kini sedang mengembangkan tempat seperti Silicon Valley Amerika Serikat. Tempat tersebut bernama Nongsa Digital Park atau NDP, yang berlokasi di Batam, Kepulauan Riau.
Tempat inim nantinya akan menjadi tempat berkumpulnya para pegiat perusahaan rintisan atau startup ekonomi digital seluruh Indonesia.

Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Mohamad Nasir mengatakan, NDP memberikan kesempatan yang luas kepada para pegiat digital untuk mengembangkan bisnisnya sekaligus meriset lebih mendalam mengenai teknologi yang dibuat.
"Di sini bisa menjadi tempat yang sempurna para pegiat ekonomi digital mengembangkan bisnis dan mencari investor untuk teknologi yang dikembangkan," ujar Nasir, saat mengunjungi NDP dalam keterangan tertulis yang diterima VIVA.co.id, Senin 28 Agustus 2017.
Konten budaya Indonesia
Nasir menjelaskan, di dalam kawasan NDP terdapat studio besar sekelas Hollywood untuk pembuatan film dan animasi 3D. Menurut Nasir, kawasan ini bisa menjadi laboratorium mahasiswa untuk melakukan praktik langsung di lapangan, terutama untuk mahasiswa yang meminati bidang animasi dan perfilman.
"Dengan ada kawasan seperti ini tentu akan mendukung industri kreatif Indonesia. Nah, SDM yang membuat studio film dan animasi level dunia seperti ini bisa didapat dari Politeknik Negeri Batam. Buktinya lulusan Politeknik Negeri Batam banyak yang sudah bekerja di sini. Saling berkolaborasi," ujar Nasir.
Perwakilan Citramas Group, Kris Willuan yang mengembangkan kawasan NDP, mengatakan hasil produksi nantinya ingin dikembangkan lebih banyak tentang karakteristik budaya Indonesia.
"Di beberapa animasi, kami mulai kembangkan budaya dan cerita khas Indonesia. Ke depannya akan diperbanyak konten tentang kearifan budaya Indonesia. Kita memerlukan technopreneur, dan kami sudah cukup baik selama ini bekerja sama dengan Politeknik Negeri Batam," jelasnya.

Dengan luas sekitar 50 hektare, NDP digadang akan menjadi pusat pengembangan ekonomi digital Indonesia karena letak dan aksesnya yang berbatasan dengan beberapa Negara lain, terutama Singapura. Sampai saat ini, menurut Kris, sudah sekitar 50 perusahaan dunia yang menyampaikan akan bergabung dengan NDP.


Credit  viva.co.id

PT PAL Percepat Produksi Kapal Perang Pesanan TNI

Kapal perang TNI jenis landing platform dock. Foto/ilustrasi/PT PAL

JAKARTA - PT PAL berhasil mempercepat pengerjaan kapal perang TNI jenis landing platform dock (LPD) yang dipesan TNI Angkatan Laut (AL).

Hal itu diungkapkan Direktur Utama PT PAL Budiman Saleh ‎saat proses keel laying di Grand Assembly Area Divisi Kapal Niaga PT PAL Indonesia (Persero)‎.

"PT PAL berhasil melebihi dari persyaratan minimal yang ditetapkan regulasi Marpol/Solas, di mana untuk tahapan keel laying (peletakan bagian bawah-red) pada kapal besar disyaratkan berat block minimal 50 ton atau setara 1 sampai 2 block. Namun pada saat ini PT PAL berhasil menyajikan 12 blocks sekaligus atau setara dengan berat hingga 400 ton lebih," tutur Budiman dalam keterangan tertulis yang diterima SINDOnews, Selasa 28 Agustus 2017.

Pengadaan kapal dengan masa pembangunan 23 bulan ini didasarkan pada kontrak dengan nomor KTR/03/02-49/I/2017/Disadal pada 11 Januari 2017. Dari lima tahapan proses pembangunan kapal, kata Budiman, tahapan kedua, yakni keel laying dilakukan empat bulan lebih awal dari rencana pada 28 Desember 2017.

“Langkah percepatan ini kami lakukan untuk mengantisipasi pemenuhan target proyek multi years yang sangat ketat, di mana pada akhir 2017 harus mencapai progres minimal yang ditetapkan sebesar 40%. Pencapaian progress pada akhir Juli 2017 telah mencapai 21,72% dari rencana 11,50% atau surplus 10,22%, sehingga kami merasa optimistis untuk dapat memenuhi target akhir tahun yang telah ditetapkan," tuturnya.

Hadir dalam proses tersebut, Aslog Kasal Laksamana Muda TNI Mulyadi didampingi Wakil Komisaris Rahmat Lubis dan para pejabat TNI AL, manajemen PT PAL .

‎Budiman menjelaskan, kapal ini memiliki fungsi untuk menjalankan berbagai operasi militer sebagai bentuk penguat diplomasi TNI AL dalam menjaga dan mengamankan wilayah perbatasan laut terluar kedaulatan Indonesia.

Selain itu, kapal ini mampu menjalankan misi kemanusiaan, baik secara evakuasi, pencarian, penyelamatan bahkan fungsi administrasi pemerintahan bergerak.

"Kapal yang dirancang sebagai tempat pusat koordinasi ini mampu mengangkut hingga 771 personil yang terdiri atas crew, pasukan dan penumpang," ucapnya. 

Sebelumnya, PT PAL telah membangun dua unit LPD melalui program alih teknologi (transfer of technology) dari Korea, yakni KRI Banjarmasin-592 dan KRI Banda Aceh-593 pada 2011 untuk TNIAL.

Melalui pengalaman serta inovasi penguasaan teknologi, PT PAL juga telah berhasil untuk pertama kalinya mengekspor dua unit SSV pada 2016 dan 2017 untuk Angkatan Laut dengan tepat mutu dan tepat waktu. 

Menurut Direktur Pembangunan Kapal, Turitan Indaryo melalui pendekatan dan implementasi strategi pembangunan dengan metode multi starting points, PT PAL telah membuktikan keberhasilan mengurangi durasi pembangunan dua unit LPD dari 5-6 tahun menjadi 2-3 tahun. 

"Dengan kemampuan yang telah dibuktikan PT PAL sebagai galangan dalam negeri yang membangun alutsista matra laut, maka harapan kerja sama yang berlanjut antara industri dan pihak pengguna seperti TNI AL dapat terjalin lebih baik dan makin dapat dipercaya, sehingga dengan sinergi tersebut kemandirian industri pertahanan dalam negeri yang kuat dapat segera terwujud‎," tuturnya. 

Credit  sindonews.com

Berapa Harga 51% Saham Freeport? Ini Hitung-hitungannya

 

Foto: Pool

Jakarta - Kemarin pemerintah mengumumkan, PT Freeport Indonesia akan melakukan divestasi 51% sahamnya kepada pihak nasional Indonesia.

Divestasi saham ini jadi satu dari tiga kesepakatan yang dicapai, dalam perundingan antara pemerintah dan Freeport sejak Februari 2017 lalu.

Namun, kesepakatan divestasi 51% saham Freeport ini masih perlu pembahasan lebih lanjut. Pemerintah belum memutuskan siapa yang akan mengeksekusinya saham Freeport tersebut.

Jonan hanya menjelaskan, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 (PP 1/2017), penawaran saham diprioritaskan pada pemerintah pusat, lalu ke pemerintah daerah bila pusat tidak berminat, kemudian prioritas berikutnya ke BUMN, BUMD, dan terakhir swasta nasional. Jadi ada penawaran berjenjang dari pemerintah pusat hingga swasta.

Menteri BUMN, Rini Soemarno, telah menyatakan holding BUMN pertambangan berminat mengakuisisi 51% saham PT Freeport Indonesia. Berapa uang yang harus disiapkan jika BUMN ingin mencaplok saham Freeport?

Bila dihitung dengan metode Fair Market Value, berdasarkan nilai cadangan dengan masa kontrak sampai 2041, nilai 100% saham PT Freeport Indonesia adalah US$ 15,9 miliar, alias kurang lebih Rp 211 triliun. Maka nilai 51% sahamnya sekitar Rp 107 triliun.

Executive Director Center fot Indonesia Taxation Analysis, Yustinus Prastowo, mengungkapkan holding BUMN pertambangan yang merupakan gabungan dari PT Aneka Tambang Tbk (Antam), PT Bukit Asam Tbk (PTBA), PT Timah Tbk, dan PT Inalum tak akan bisa membeli 51% saham Freeport senilai Rp 107 triliun.

Sebab, total nilai aset BUMN-BUMN pertambangan itu jika digabung semua baru Rp 58 triliun. Kalau pun seluruh aset mereka dijaminkan, tidak akan bisa memperoleh utang sampai Rp 107 triliun. Utang tak boleh melebihi nilai seluruh aset yang dimiliki.

"Aset Antam, Bukit Asam, dan Timah tidak mencukupi untuk membeli. Kalau pinjam, leverage-nya berapa? Apakah feasible? Tidak feasible karena akan melanggar aturan debt to equity ratio," kata Yustinus kepada detikFinance, Rabu (31/8/2017).

BUMN yang punya uang cukup untuk mengakuisisi 51% saham Freeport adalah BUMN-BUMN perbankan. Tapi BUMN perbankan dilarang membeli saham perusahaan di luar bisnis intinya.

"Bank BUMN enggak bisa karena akan melanggar aturan Bank Indonesia (BI), mereka tidak boleh investasi ke sektor lain, termasuk pertambangan," paparnya.

Tetapi bagaimana jika valuasi saham Freeport menggunakan metode replacement cost seperti keinginan pemerintah?

Kalau memakai metode ini, nilai 100% saham Freeport adalah US$ 5,9 miliar atau sekitar Rp 78 triliun. Maka 51% saham sekitar Rp 40 triliun. Holding BUMN pertambangan sanggup mengumpulkan uang sebanyak itu. "Kalau pakai replacement, pemerintah sanggup. Kan sekitar Rp 40-50 triliun," ucapnya.

Lebih lanjut, Yustinus mengingatkan pemerintah agar divestasi 51% saham ini tak jadi pintu masuk permainan. Pemerintah jangan jadi makelar saham untuk pihak-pihak yang ingin mencaplok saham Freeport.

"Jangan sampai nanti jadi makelar saham saja. Tuduhan seperti itu masuk akal. Saya kira ada indikasi, pernah ada kasus 'Papa Minta Saham'," tutupnya.



Credit  finance.detik.com

Kata Bos Besar Freeport Soal Kesepakatan dengan Pemerintah RI

 

Foto: Ari Saputra

Jakarta - Freeport-McMoRan Inc. (NYSE: FCX) hari ini, Selasa (29/8/2017), mengumumkan perkembangan terbaru perundingan PT Freeport Indonesia (PTFI) dengan Pemerintah Indonesia mengenai hak-hak operasi jangka panjang.

FCX dan Pemerintah Indonesia telah mencapai suatu kesepahaman mengenai kerangka kerja untuk mendukung rencana investasi jangka panjang PTFI di Papua. Kerangka kerja yang membutuhkan dokumentasi definitif serta persetujuan dari dewan direksi dan mitra FCX ini mencakup hal-hal penting sebagai berikut:



1. PTFI akan mengubah bentuk Kontrak Karya menjadi suatu izin khusus (IUPK) yang akan memberikan hak-hak operasi jangka panjang bagi PTFI hingga 2041.

2. Pemerintah akan memberikan jaminan kepastian fiskal dan hukum selama jangka waktu IUPK.

3. PTFI akan berkomitmen membangun suatu smelter baru di Indonesia dalam 5 tahun.

4. FCX akan setuju melakukan divestasi kepemilikannya di PTFI berdasarkan harga pasar yang wajar sehingga kepemilikan Indonesia atas saham PTFI akan menjadi 51%. Jadwal dan proses divestasi sedang dibahas bersama Pemerintah. Divestasi ini akan diatur, sehingga FCX akan tetap memegang kendali atas operasi dan tata-kelola PTFI.



Richard C. Adkerson, President dan Chief Executive Officer, menyambut baik kesepakatan tersebut. Richard mengatakan, dengan senang hati mengumumkan kerangka kerja untuk mendukung operasi dan investasi di Papua.

"Kami dengan senang hati mengumumkan suatu kesepakatan kerangka kerja guna mendukung operasi dan investasi yang sedang kami jalankan di Papua. Tercapainya kesepahaman mengenai struktur kesepakatan bersama merupakan hal yang signifikan dan positif bagi seluruh pemangku kepentingan," ujar Richard dalam keterangan tertulis, Selasa (29/8/2017).


"Pekerjaan penting yang masih harus dilakukan untuk mendokumentasikan kesepakatan ini, dan kami berkomitmen untuk menyelesaikan dokumentasi tersebut sesegera mungkin di tahun 2017," lanjut Richard.

FCX merupakan perusahaan pertambangan terkemuka yang berbasis di Phoenix, Arizona, Amerika Serikat. FCX mengoperasikan asset-aset besar, tahan lama, serta beragam secara geografis dengan cadangan tembaga, emas, dan molybdenum yang terjamin. FCX merupakan produsen tembaga terbesar di dunia yang diperdagangkan secara publik.

Portofolio aset FCX mencakup distrik mineral Grasberg di Indonesia, salah satu endapan tembaga dan emas terbesar di dunia. Lalu, operasi pertambangan yang signifikan di Amerika, termasuk distrik mineral Morenci berskala besar di Amerika Utara dan operasi Cerro Verde di Amerika Selatan.



Credit  finance.detik.com


Bos Freeport Buka Suara Soal Alasan Sepakat dengan Pemerintah

Truk pengangkut galian tambang di tambang emas dan tembaga PT Freeport Indonesia, 2000 .Rully Kesuma/ TEMPO.

CB, Jakarta - Presiden Direktur Freeport McMoran Richard Adkerson menyatakan kesediaannya memenuhi persyaratan yang diajukan pemerintah guna mendapat perpanjangan izin menambang di Papua. “Saya menekankan kesediaan kami, kesepakatan kami, untuk mendivestasikan 51 persen saham kami dan membangun smelter sebagai konsesi utama dan bentuk kompromi kami,” ujarnya dalam jumpa pers di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Jakarta, Selasa, 29 Agustus 2017.

Richard menyadari bahwa untuk dapat mencapai objektif perusahaannya, yakni berinvestasi di sektor pertambangan di Indonesia dan memperoleh waktu untuk memulihkan investasi yang telah dikeluarkan perusahaannya, maka dia harus kooperatif dan mau memenuhi tuntutan yang diajukan  pemerintah. “Kami siap bekerjasama,” ujarnya.

Dia menyatakan bersedia untuk menaikkan kepemilikan Indonesia yang sebelumnya hanya berkisar 9 persen menjadi 51 persen. Namun, ujar dia, detail teknis dan waktu divestasi saham itu masih dirundingkan kembali dengan pihak pemerintah. “Divestasi itu tentu harus dengan skema dan harga yang sesuai,” kata dia.

Selain dua poin di atas, perusahaan asal Amerika Serikat itu juga siap untuk memberi pendapatan yang lebih tinggi bagi pemerintah dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. “Sedang kami rundengan Menteri Sri Mulyani terkait nilai pajak dan non-pajak dalam kontrak kesepakatan itu,” Richard berujar.

Richard menilai saat ini adalah masa yang kritis bagi perusahaan tambang yang telah beroperasi di pertambangan Grasberg sejak 1970. Dan dalam waktu-waktu kinilah, kata dia, perusahaan itu akhirnya bisa mengembangkan usaha pertambangannya dengan mengembangkan sumber daya bawah tanah yang telah diidentifikasi sejak lama. “Pengembangan itu akan butuh investasi yang besar, sekitar US$ 20 miliar itu adalah proyek yang baru. Kami akan berinvestasi di bagian front end sekitar US$ 17 miliar dari total US$ 20 miliar itu dan baru mendapat revenue di 2041, dengan setengahnya diperoleh setelah 2031,” dia menjelaskan.

Investasi itulah yang menjadi pertimbangan utama mengapa akhirnya perusahaan tambang itu berusaha mencapai kesepakatan dengan pemerintah.Disamping itu, Richard yakin proyek-proyek Freeport dapat menjadi ladang pekerjaan bagi masyarakat dan akan memberi dampak sosial dan keuntungan finansial bagi Republik Indonesia.




Credit  tempo.co

Siapa Pemegang 51 Persen Saham Freeport, Ini Jawaban Jonan

Tambang Grasberg atau Freeport di Papua, Indonesia. Lubang raksasa ini mulai digali tahun 1973, merupakan penghasil emas terbesar dan penghasil tembaga nomor tiga terbesar di dunia. OLIVIA RONDONUWU/AFP/Getty Images.

CB, Jakarta - Pemerintah belum menentukan siapa yang bakal menguasai 51 persen saham PT Freeport Indonesia. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan mengatakan hal-hal mengenai akuisisi itu akan dibicarakan secara internal pemerintah, termasuk pemegang saham dan besarnya saham yang dikuasai. "Keponya nanti dulu, ya," ujarnya di kantor Kementerian ESDM, Jakarta, 29 Agustus 2017.

Jonan menyebutkan, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, maka yang berhak memegang saham itu adalah pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, swasta nasional, hingga masuk ke bursa saham.

Perundingan antara pemerintah dan PT Freeport Indonesia terkait dengan perpanjangan izin menambang di Papua akhirnya mencapai titik temu. Kedua belah pihak telah membuat beberapa kesepakatan. Salah satunya mengenai divestasi saham PT Freeport Indonesia 51 persen untuk kepemilikan nasional Indonesia.

Meski telah disepakati, Jonan berujar rincian tahapan dan waktu pelaksanaan divestasi masih dirundingkan dengan perusahaan asal Negeri Paman Sam itu. "Nanti akan dimasukkan ke bagian lampiran izin usaha pertambangan khusus (IUPK)," ucapnya. Jonan berharap hal yang telah disepakati itu bertahan hingga akhir masa konsesi.

Selain berakad soal divestasi, Jonan berujar Freeport telah berkomitmen membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian dalam kurun waktu lima tahun setelah IUPK dikeluarkan atau selambatnya pada 2022. Kecuali, kata dia, ada force majeure selama kurun waktu tersebut.

Terakhir, Jonan menyebutkan Freeport sepakat menjaga penerimaan negara sehingga lebih baik daripada penerimaan negara di bawah kontrak karya. "Ke depan, itu enggak ada lagi kontrak karya, tapi IUPK," tuturnya.

Dengan diterimanya persyaratan itu oleh PT Freeport Indonesia, Jonan mengatakan Presiden Joko Widodo menyetujui adanya perpanjangan kontrak dengan waktu maksimum dua kali 10 tahun dengan dasar Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. "Nanti lima tahun sebelum habis kontrak bisa diajukan perpanjangannya dan syaratnya akan dicantumkan" katanya.

Jonan berujar telah berusaha merampungkan perundingan sesuai dengan instruksi Presiden untuk mengedepankan kepentingan nasional, tapi tetap menjaga iklim investasi. Perundingan itu telah berlangsung sejak awal 2017 dan mulai intensif 3-4 bulan belakangan.





Credit  tempo.co

Empat Poin Kesepakatan Freeport Indonesia dan Pemerintah

Ignasius Jonan dan Arcandra Tahar. FOTO/Istimewa.

CB, Jakarta - Pemerintah dan PT Freeport Indonesia menyepakati empat poin perundingan terkait dengan kelanjutan operasi perusahaan tambang asal Amerika Serikat tersebut. Keempat poin itu adalah perpanjangan operasi, pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter), stabilitas investasi, serta divestasi.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan mengatakan semua poin yang dibahas telah disepakati. Adapun beberapa hal tinggal menunggu pembahasan teknis, misalnya jangka waktu pelepasan saham divestasi dan penerimaan negara.

"Mandat Pak Presiden, divestasi yang akan dilakukan Freeport menjadi 51 persen. Saat ini masih dirundingkan secara detail dan akan dilampirkan di IUPK (izin usaha pertambangan khusus) yang tidak bisa diubah sampai konsesi dan kontrak selesai," ujarnya di kantor Kementerian ESDM, Senin, 29 Agustus 2017.

Poin lain yang akan didetail adalah stabilitas investasi. Yang jelas, dengan ketentuan yang baru, penerimaan negara dipastikan meningkat dari sebelumnya. Adapun dua poin lain, yakni perpanjangan operasi dan pembangunan smelter, sudah cukup jelas.



Freeport akan membangun smelter dengan jangka waktu maksimal lima tahun. Sedangkan perpanjangan operasi akan dilakukan 2 x 10 tahun terhitung sejak operasinya berakhir pada 2021.

PT Freeport Indonesia memilih berstatus lampiran IUPK. Dengan demikian, perusahaan tambang itu tidak akan kembali lagi ke kontrak karya (KK).

Hal itu dikemukakan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat menjelaskan detail jenis pajak dan lain-lain yang akan dimasukkan ke lampiran IUPK Freeport Indonesia. Artinya, Freeport Indonesia akan berstatus IUPK. Sebelumnya, Freeport bisa memilih kembali ke KK dengan segala keistimewaannya jika tidak sepakat dengan empat poin perundingan.

Konferensi pers tentang perundingan pemerintah Indonesia dan Freeport Indonesia dimulai di kantor pusat Kementerian ESDM hari ini, Selasa, 29 Agustus 2017, pukul 10.00, dan dihadiri CEO Freeport McMoran Richard C. Adkerson, Menteri Keuangan keu Sri Mulyani, Menteri ESDM Ignasius Jonan, dan Staf Khusus Menteri ESDM Bidang Komunikasi Hadi Djuraid.




Credit  tempo.co

Indonesia Target Miliki Prototipe Kapal Selam Mini pada 2025

Ilustrasi kapal selam. (Istimewa)


Jakarta - Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) menargetkan tahun 2025 Indonesia bisa mempunyai purwarupa (prototipe) kapal selam mini. Sebagai negara maritim Indonesia harus menguasai teknologi bawah laut.
Deputi Bidang Teknologi Industri Rancang Bangun dan Rekayasa BPPT Wahyu W Pandoe mengatakan, penguasaan teknologi kapal selam melibatkan banyak cabang keilmuan seperti desain kapal, mesin (engine), baling-baling, dan persenjataan.
"Untuk desain kapal selam kita masih dalam tahap riset dan pengembangan diharapkan kita bisa menguasai teknologinya dari kapal selam awal, menengah hingga besar," katanya di sela-sela Seminar BPPT- SAAB "Meraih Pertahanan yang Tangguh Melalui Teknologi Pertahanan Bawah Air", Selasa (29/8).
Wahyu mengungkapkan, ada tahapan yang masih perlu dikuasai Indonesia. Oleh karena itu berbagai peluang kerja sama dijajaki dalam transfer teknologi untuk meningkatkan penguasaan teknologi.
Ia menambahkan, untuk bisa berhasil menguasai teknologi kapal selam memang membutuhkan proses panjang. Butuh pula sinergi Kementerian lembaga terkait.
"Konsorsium akan dibentuk dalam waktu dekat. Kita mulai penjajakan ke Kementerian Pertahanan, TNI Angkatan Laut, PT PAL, ITB, ITS , UPN Veteran dan beberapa perusahaan swasta untuk desain kapal," ucapnya.
Senior Engineer Pusat Teknologi Industri Pertahanan dan Keamanan BPPT Mohamad Dahsyat mengungkapkan, tahun 2025 ditargetkan Indonesia memiliki purwarupa kapal selam mini dengan panjang 30-32 meter, mampu berada di kedalaman 150 meter, diawaki 11-12 orang dan bertahan 2-3 hari di dalam air.
"Teknologi bawah air kompleks. Bagaimana bisa berlama-lama di air. Kapal bisa layaknya siluman, mampu mendeteksi berbagai ancaman dan orang yang di dalam kapal selam mampu bertahan lama, sehat, dan nyaman," papar Mohamad.
Saat ini sejumlah negara yang sudah menguasai kapal selam antara lain Rusia, Amerika Serikat, Tiongkok, Prancis, Swedia, Jepang, dan Korea Selatan.
Vice President Head of SAAB Indonesia Anders Dahl mengatakan, Indonesia memiliki kesamaan dengan Swedia yang memiliki pulau-pulau. Untuk itulah sangat penting bagi SAAB memberikan transfer pengetahuan dan teknologi.
"Kami sudah menguasai teknologi bawah laut hingga pesawat tempur," ucapnya.
Dalam kesempatan tersebut, perusahaan pertahanan dan keamanan SAAB kembali mengukuhkan komitmen jangka panjangnya untuk Indonesia melalui perpanjangan kemitraan dengan BPPT.

Sebelumnya beberapa bidang teknologi yang pernah diulas SAAB bersama BPPT antara lain informasi geospasial, peluru kendali, ancaman perang elektronika (electronic warfare), dan kali ini teknologi pertahanan bawah air.



Credit  beritasatu.com

Indonesia kembangkan kapal selam mini

Kapal selam buatan Saab Kockums, Swedia, yang bersedia melakukan alih teknologi untuk membantu pengembangan kapal selam mini Indonesia. (Saab)

Jakarta (CB) - Indonesia akan membentuk konsorsium untuk mengembangkan kapal selam mini yang ditargetkan selesai pada 2025, kata Deputi Badan Penelitian dan Pengembangan Teknologi (BPPT) bidang Teknologi Industri Rancang Bangun dan Rekayasa, Wahyu W Pandoe

"Saat ini konsorsium tersebut sedang dijajaki dan akan dibentuk dalam waktu dekat," katanya di sela Seminar BPPT-Saab "Meraih Pertahanan yang Tangguh melalui Teknologi Pertahanan Bawah Air" di Jakarta, Selasa.

Konsorsium yang akan melibatkan BPPT, TNI, PT PAL, ITS, ITB, PT Risea, dan lembaga lain itu akan mengembangkan industri pertahanan bawah laut guna membangun kemandirian bangsa.

Prototipe kapal selam mini tersebut rencananya dibangun dengan dimensi 32 meter x 3 meter yang mampu menyelam di kedalaman 150 meter di bawah laut selama 2-3 hari dengan kapasitas 11 awak.

"Ini hanya sasaran antara, tujuan berikutnya adalah mengembangkan kapal selam ukuran besar jenis U209. Penguasaan teknologi bawah laut sangat penting untuk negara maritim sehingga harus dimulai dari sekarang," kata Wahyu.

Untuk mengembangkan kapal selam ini, BPPT mulai menjajaki kerja sama dengan Saab, industri pertahanan Swedia yang bersedia melakukan alih teknologi pertahanan bawah air.

Kepala Bagian Program dan Anggaran Pusat Teknologi Industri Pertahanan dan Keamanan BPPT Dr Fadilah Hasim mengatakan, Indonesia memiliki potensi besar untuk menguasai teknologi bawah laut.

BPPT, ia menjelaskan, juga memiliki berbagai laboratorium yang mendukung alih teknologi bawah laut seperti Balai Teknologi Hidrodinamika, Balai Besar Teknologi Aerodinamika, Aeroelastika dan Aeroakustika, Balai Besar Kekuatan Struktur, Balai Teknologi Mesin Perkakas Produksi dan Otomasi, Balai Teknologi Polimer dan Balai Teknologi Termodinamika Motor Propulsi.

"Negara yang mengembangkan teknologi kapal selam tidak banyak di dunia, misalnya AS, Rusia, Perancis, Jepang, dan Korea Selatan dan cukup sulit untuk melakukan alih teknologi, khususnya negara anggota NATO. Sedangkan Swedia karena bukan anggota NATO, sehingga lebih terbuka dalam alih teknologi," katanya.

Manajer Teknologi Saab Kockums Swedia, Roger Berg, mengatakan perusahaannya telah 100 tahun mendesain dan memproduksi kapal angkatan laut dan telah 100 tahun mengembangkan kapal selam serta sedang mengembangkan program kapal selam modern, A26 Kockum Class.

Teknologi kapal selam terbaru yang dikembangkan Swedia adalah kemampuan tinggal di kedalaman laut dalam waktu lama dengan nyaman, kemampuan dalam menghadapi tekanan dan kemampuan mendeteksi ancaman serta penggunaan energi ramah lingkungan, kata Berg.

Credit  antaranews.com

Mengintip Robot Tempur Canggih Terbaru Buatan Rusia

Angkatan Bersenjata Rusia akan semakin bergantung pada robot untuk meminimalisasi kehilangan nyawa dalam perang di masa depan Penggunaan sistem tak berawak otomatis yang canggih sangat mungkin memberikan Rusia keuntungan di medan perang.

Sumber: kinopoisk.ru

Melihat akan terjadinya konflik di masa yang akan datang, Rusia sedang aktif mengembangkan sistem tak berawak otomatis untuk angkatan bersenjatanya. Penggunaan robot di medan perang dapat memberikan dampak positif serta mengurangi jumlah korban manusia.
Pengembangan dan produksi robot ini sedang dilakukan oleh Yayasan Rusia untuk Proyek Penelitian Canggih serta berbagai macam institut dan pusat penelitian.  Kali ini, RBTH membahas perkembangan terakhir Rusia di bidang perobotan militer.

Robot Tempur

Pekerjaan utama di bidang perobotan militer ditujukan untuk mengembangkan robot tempur, yang dapat menggantikan tentara di medan perang.
Robot tempur Nerekhta, yang sedang dikembangkan Yayasan Rusia untuk Proyek Penelitian Canggih dan Pabrik Degtyarev, dirancang untuk melawan mesin lapis baja.

Robot ini memiliki tiga modul: tempur, transportasi, dan pengintaian artileri. Modul tempurnya akan akan dilengkapi dengan senapan mesin Kord atau Kalashnikov dalam varian yang berbeda.
Modul ini juga dapat dilengkapi dengan peluncur granat otomatis AG-30M dan sistem misil antitank.
Nerekhta terbuat dari kerangka ringan padat, dilengkapi dengan lambung dan tunggangan untuk perlengkapan khusus. Ia diprediksi akan ditandem dengan pesawat tak berawak (drone).

Robot Biomorfik

Seperti di banyak negara, Rusia juga sedang mengembangkan robot biomorfik. Robot Lynx berkaki empat akan dilengkapi dengan senapan mesin dan misil kendali antitank.
Ia dapat beroperasi di area perkotaan dan industri, di atas aspal, marmer, kayu, pasir, atau medan yang belum diaspal. Selain itu, Lynx juga dapat beroperasi di cuaca beku, rumput, salju, dan perairan dangkal.
Robot ini kemungkinan besar akan digunakan sebagai pembimbing. Ia juga dapat mengirim amunisi dan perlengkapan serta memimpin aktivitas tempur.

Robot Penjaga

Rusia juga memusatkan perhatian terhadap pengembangan robot petugas keamanan yang akan digunakan untuk melindungi fasilitas strategis. Sistem robot yang belum memiliki nama sedang dikembangkan untuk Pasukan Misil Strategis guna melindungi silo peluncur rudal.
Robot kecil ini akan dilengkapi dengan senapan mesin dan peluncur granat otomatis, dan mampu mendeteksi target pada malam hari dengan tetap tak terlihat oleh musuh. Ia juga akan mampu bergerak di sekitar kompleks misil untuk melindunginya dari serangan.
Ia akan mampu menyasar target dengan radius 400 meter.

Kompleks Perobotan Bergerak

Sebagai tambahan, tahun ini Pasukan Misil Strategis mulai menjaga fasilitas mereka dengan Kompleks Perobotan Bergerak (MRC). Sistem ini dirancang untuk pengintaian, pelacakan, dan penghancuran target baik yang mobile (bergerak) mau pun tidak. Ia mampu menembak, serta dapat berpatroli dan melindungi fasilitas penting.
MRC dapat mengikuti dan melacak target dalam mode otomatis dan semiotomatis. Ia dilengkapi dengan optik elektronik dan radar pengintaian.
Rusia juga sedang mengembangkan robot untuk angkatan laut khusus untuk pemantauan dan pelindungan perbatasan negara dan wilayah pesisir. Robot ini mampu bekerja selama beberapa hari dari 100 kilometer di lepas pantai.
Robot ini akan mengikuti rute yang telah diatur tanpa intervensi sang operator dan mengikuti kapal selam, kapal, serta pos pantai.

Robot Suster

Selain robot perang, pusat-pusat penelitian di Rusia juga sedang mengembangkan mesin otomatis lain yang dapat membawa orang yang terluka dari medan perang dan menyediakan bantuan medis sederhana.
Robot ini akan masuk ke dalam perlengkapan tempur untuk tentara dari proyek yang disebut 'Pertahanan Masa Depan'. Bertindak sebagai asistem pribadi para tentara, robot ini akan membantu mereka menyasar target dan dievakuasi dari medan perang.
Robot perawat The Angel, yang dikembangkan oleh Splav, akan mampu mendiagnosis, membuat algoritme pengobatan selangkah demi selangkah, memantau pasien, dan mengganti metode pengobatan jika dibutuhkan.
Ia akan dibuat dalam versi mobile dan tidak mobile. Versi mobile dirancang untuk membantu angkatan bersenjata dalam situasi darurat dan selama evakuasi pasien dari wilayah terpencil.
Angels dapat digunakan oleh militer dan masyarakat sipil. Kementerian Pertahanan Rusia berencana mengerahkan robot-robot ini di wilayah serta pos-pos perbatasan terpencil di Arktik.
Robot lain yang bernama Specialist sedang dikembangkan di Pusat Uji Coba dan Penelitian Perobotan Utama di Kementerian Pertahanan. Ia mampu membawa orang yang terluka keluar dari medan perang.
Robot The Specialist. Sumber: tehnoomsk.ru
Ia merupakan mesin ringan berbentuk seperti manusia dengan tangan, kepala, dan batang tubuh. Ia dirancang untuk menangani meriam dan ranjau yang belum meledak. Namun, di masa depan ia juga akan digunakan sebagai robot medis.
The Specialist dapat menempuh perjalanan lebih dari 20 kilometer di offroad dengan tapak karetnya.

Robot yang Dibangun dari Perlengkapan Militer

Ada juga rencana untuk mentransformasikan kendaraan militer yang sudah ada menjadi sistem tak berawak otomatis.
Produsen tank Uralvagonzavod sedang terlibat dalam proyek mengubah tank T-90 menjadi sistem tak berawak. Versi tak berawak dari T-90 akan menerima yang disebut sebagai mata sintetis, yaitu sebuah sistem penglihatan teknis modern, yang akan digunakan seluruh sistem di permukaan tank (radar, alat laser pengukur jarak, dan kamera multispektral) untuk menghasilkan gambar digital dari medan perang di layar tank yang memimpin operasi.
Dengan sistem ini, operator di tank yang memimpin akan mampu mengoordinasikan pekerjaan dari unit tank otomatis.
Tank T-90. Sumber: Wikipedia
Versi robot dari tank T-14 Armata juga sedang dikembangkan. Ia rencananya akan selesai dibangun pada 2018.
Selain itu, mesin pembersihan dan eksplorasi berbasis komputer akan dibuat dari tank Boomerang dan Armata. Mesin ini akan mampu mencari dan menetralisir ranjau serta menghancurkan pertahanan musuh.
Menurut Jenderal Yuri Stavitsky, Komandan Pasukan Teknis Rusia, sistem tak berawak ini akan membantu meningkatkan efisiensi operasi pengintaian. Ia mengatakan bahwa rRobot ini akan memberikan data intelijen ke sistem kontrol dalam format digital secara langsung
Mesin ini akan membantu angkatan bersenjata mengintai lahan ranjau dari jarak jauh, mencari dan menemukan ranjau dari jarak hanya 200 meter, dan memberikan terobosan  pertahanan tank dan personel di medan perang. 

Credit  indonesia.rbth.com

N219 Diklaim Lebih Canggih dan Murah Dibanding Twin Otter Kanada

Foto: detikBandung

Bandung - Pesawat N219 yang dibuat PT Dirgantara Indonesia (PTDI) yang dikembangkan bersama LAPAN diklaim lebih unggul dibanding pesawat sekelasnya seperti DHC-6 Twin Otter dari Kanada. Mulai dari sisi desain hingga harga jual yang lebih murah.

"Kelebihan dengan Twin Otter, desain (N219) lebih baru. Twin Otter desainnya tahun 80-an. Paling penting juga pesawat ini memiliki kemampuan low speed maneuverability. Dengan kecepatan rendah pesawat ini masih bisa melakukan manuver," ucap Direktur Produksi PT DI Arie Wibowo saat ditemui usai pelaksanaan uji terban ke dua Pesawat N219, di Landasan Pacu Bandara Husein Sastranegara, Kota Bandung, Rabu (22/8/2017).

Selain itu, Arie mengungkapkan Pesawat N219 tidak membutuhkan landasan pacu yang panjang untuk melakukan take off maupun landing hanya sekitar 300 meter saja. Sementara Twin Otter membutuhkan landasan pacu sepanjang kurang lebih 600 meter.

"Pesawat ini cocok untuk di Indonesia Timur. Yang mampu memang Twin Otter. Tapi kita bikin yang lebih mampu lagi," kata Arie.

Dalam segi mesin, meski hampir serupa namun teknologi avionik yang dikembangkan PT DI lebih modern. Garmin G-1000 dengan Flight Managemen System yang ada di dalamnya sudah terdapat Global Positioning System (GPS), sistem autopilot, dan sistem tanda bahaya.

Untuk harga, Arie menyebut harga satu unit Pesawat N219 rencananya akan dibanderol sebesar US$ 6 juta atau setara Rp 83 miliar. Harga ini jauh lebih murah dibanding Pesawat Twin Otter yang harganya mencapai US$ 7-8 juta.

"Kita bikin harganya lebih murah dikit dari Twin Otter," ujarnya.

Namun sebelum diproduksi secara masal, Pesawat N219 masih harus melakukan serangkaian uji kelayakan hingga mendapat Type Certificate. Type Certificate ini adalah sertifikasi kelaikan udara dari desain manufaktur pesawat yang dikeluarkan DKPPU Kementrian Perhubungan.

"Harapannya kita 2019 sudah masuk dan memasarkan," tandasnya.

Untuk diketahui, Pesawat N219 dirancang menerbangi daerah terpencil dengan kapasitas penumpang 19 orang. Pesawat karya anak bangsa ini juga bisa digunakan untuk mengangkut penumpang sipil, militer, barang, evakuasi medis hingga bantuan saat bencana alam.

Pesawat ini mampu mengangkut beban hingga 7.030 kg saat take off dan 6.940 kg saat mendarat. Kecepatan pesawat N219 bisa mencapai 210 knot dengan kecepatan ekonomisnya 190 knot.

Dapur pacu pesawat ini dilengkapi dengan dua mesin Pratt dan Whitney Aircraft of Canada Limited PT6A-42 masing-masing bertenaga 850 SHP dilengkapi dengan Hartzell 4-Blade Metal Propeller.



Credit  finance.detik.com

PTDI Siap Produksi 24 Pesawat N219 Tiap Tahun

Foto: Wisma Putra

Bandung - PT Dirgantara Indonesia (PTDI) menargetkan bisa memproduksi pesawat N219 sampai 24 unit per tahun. Namun untuk mencapai target tersebut sejumlah proses dan tahapan yang perlu dilalui.

Direktur Utama PT DI Budi Santoso menuturkan setelah melakukan serangkaian uji terbang diharapkan pesawat N219 sudah bisa diproduksi di akhir 2018. Sehingga pada 2019, diharapkan sudah berhasil memproduksi sebanyak 6 unit pesawat.

Di tahun berikutnya, kata Budi, jumlah produksi tersebut akan terus ditingkatkan sebanyak 12 unit pesawat sampai 24 pesawat setiap tahunnya. Dengan jumlah produksi tersebut biaya produksi akan semakin ekonomis dan bisa menguntungkan bagi perusahaan.

"Kita selesaikan akhir tahun depan (uji terbang). Kita produksi (akhir) 2018, 2019 mulai terbang tapi itu paling produksinya 6 pesawat. Terus naik jadi 12 pesawat. Target kami ini naik 24 pesawat per tahun produksinya," kata Budi, ditemui usai flight test ke dua, di Landasan Pacu Bandara Husein Sastranegara, Kota Bandung, Rabu (23/8/2017).


Menurut dia, untuk memproduksi secara pesawat hasil pengembangan bersama LAPAN pihaknya tidak perlu melakukan penambahan investasi baik dari alat dan juga aset. Saat ini saja, kata dia, kemampuan produksinya bisa mencapai 12 unit per tahun.

Pasalnya, Budi menjelaskan, sistem produksi pesawat (zig) untuk pembuatan purwarupa pesawat N219 bisa digunakan untuk melakukan produksi. Sehingga tidak perlu melakukan penambahan investasi.

"(Produksi) sampai 12 unit per tahun (fasilitas) yang ada sekarang cukup. Meski mesin zig dibuat untuk produksi prototipe, tapi mampu untuk produksi. Ini beda ketika dulu kami memproduksi N250, zig prototipe dan produksi berbeda," ujarnya.

Sementara agar mampu memproduksi sebanyak 24 unit pesawat per tahun memang perlu menambah kawasan assembly atau perakitan. Namun hal itu bisa disiasati dengan memanfaatkan sejumlah hanggar kosong. Sehingga tidak perlu ada cost yang dikeluarkan terlalu besar.

"Untuk 24 unit per tahun memang perlu ada penambahan. Tapi ada hanggar kosong yang bisa dimanfaatkan. Jadi tidak terlalu besar investasinya," ujarnya.

Sejauh ini, dia menambahkan telah banyak perusahaan yang berminat membeli pesawat N219. Bahkan ada satu perusahaan asal dalam negeri yang ingin memesan 50 unit pesawat N219.

Tapi pihaknya, belum berani melakukan kontrak karena pesawat tersebut masih perlu melewati serangkaian pengujian untuk mendapat Type Certificate dari Direktorat Kelaikan Udara dan Pengoperasian Pesawat Udara (DKPPU) Kementerian Perhubungan.

"Memang banyak yang sudah mau beli. Tapi kita belum berani lakukan kontrak. Karena kita harus yakin (terlebih dahulu) pesawatnya sesuai apa yang akan saya deliver nantinya. Ini kan masih perlu tes-tes untuk perbaikan," ujarnya.

Untuk diketahui, pesawat N219 dirancang menerbangi daerah terpencil dengan kapasitas penumpang 19 orang. Pesawat karya anak bangsa ini juga bisa digunakan untuk mengangkut penumpang sipil, militer, barang, evakuasi medis hingga bantuan saat bencana alam.

Pesawat ini mampu mengangkut beban hingga 7.030 kg saat take off dan 6.940 kg saat mendarat. Kecepatan pesawat N219 bisa mencapai 210 knot dengan kecepatan ekonomisnya 190 knot.

Dapur pacu pesawat ini dilengkapi dengan dua mesin Pratt dan Whitney Aircraft of Canada Limited PT6A-42 masing-masing bertenaga 850 SHP dilengkapi dengan Hartzell 4-Blade Metal Propeller.



Credit  finance.detik.com

Sudah Ada Perusahaan Berniat Mau Borong 50 Unit Pesawat N219

Foto: detikBandung

Bandung - Pesawat N219 buatan PT Dirgantara Indonesia (PTDI) yang dikembangkan bersama LAPAN sukses menjalani uji terbang keduanya. Pesawat karya anak bangsa ini sudah diminati banyak pembeli khususnya pasar dalam negeri.

Bahkan Direktur Utama PTDI Budi Santoso mengungkapkan telah ada salah satu perusahaan dalam negeri yang berniat membeli 50 unit pesawat N219. Namun dia belum mau menyebut nama perusahaan tersebut.

"Beberapa airline sudah menelpon saya ingin menjadi costumer pertama. Menurut saya, saya perlu kan launching costumer yang mau sekitar 50 buah (pesawat) dan ini sudah ada yang mau. Tapi enggak boleh disebut karena masih negosiasi," kata Budi, ditemui usai flight test kedua, di Landasan Pacu Bandara Husein Sastranegara, Kota Bandung, Rabu (22/8/2017).

Selain itu, pihaknya juga belum berani untuk melakukan kontrak atau melakukan penjualan karena Pesawat N219 masih perlu melewati serangkaian pengujian untuk mendpat Type Certificate dari Direktorar Kelaikan Udara dan Pengoperasian Pesawat Udara (DKPPU) Kementerian Perhubungan.

Type Certificate ini adalah sertifikasi kelaikan udara dari desain manufaktur pesawat yang dikeluarkan DKPPU Kementrian Perhubungan. Targetnya Type Certificate ini didapat 2018 mendatang sehingga bisa segera melakukan produksi secara masal.

"Memang banyak yang sudah mau beli. Tapi kita belum berani lakukan kontrak. Karena kita harus yakin (terlebih dahulu) pesawatnya sesuai apa yang akan saya deliver nantinya. Ini kan masih perlu tes-tes untuk perbaikan," ujarnya.

Untuk pangsa pasarnya sendiri, Budi menyatakan untuk sementara pihaknya melirik pasar dalam negeri terlebih dulu. Karena kebutuhan dalam negeri cukup besar. Setelah itu pihaknya akan mulai melirik pasar luar negeri.




Credit  finance.detik.com

PT Pindad dan Dirgantara Indonesia Akan Direlokasi ke Lahan Baru Seluas 10.000 Ha

Petugas memeriksa ekskavator Pindad Excava 200 warna kuning yang baru selesai diproduksi PT Pindad, di kawasan industri PT Pindad, Jalan Gatot Subroto, Kota Bandung, Jumat (4/8/2017). Pindad Excava 200 warna kuning ini adalah pesanan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebanyak 22 unit. Pindad Excava 200 merupakan ekskavator buatan dalam negeri pertama yang diharapkan mampu mendongkrak kemampuan industri nasional dalam memproduksi alat berat. (TRIBUN JABAR/GANI KURNIAWAN)



CB, JAKARTA - Perusahaan badan usaha milik negara (BUMN) yang masuk sektor industri strategis akan direlokasi ke satu tempat yang lokasinya terintegrasi.
Panglima TNI Jendral Gatot Nurmantyo mencontohkan, fasilitas pabrik yang dimiliki PT Pindad di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, saat ini lokasinya tidak begitu luas untuk sebuah pabrik persenjataan.

"Ini kan tempatnya kecil, perlu direlokasi ke tempat. Ke satu lokasi yang ada pelabuhan, bandara dan sebagainya," ujar Gatot Nurmantyo di acara Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP)  di Kementerian Pertahanan (Kemhan), Jakarta, Rabu (23/8/2017).
Di kesempatan sama, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengatakan, pihaknya sudah mendapatkan lokasi seluas 10.000 ha yang cocok untuk dijadikan pusat pengembangan indutri strategis, termasuk untuk PT Pindad, PT PAL dan PT Dirgantara Indonesia (DI).
"Saya sudah siapkan sepuluh ribu hektar untuk PT DI Pindad ada PT PAL. Nanti pindah ke situ," katanya.

Panglima TNI Jendral Gatot Nurmantyo (paling kanan) dan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu (tengah) saat memaparkan rencana relokasi PT Pindad, PT Dirgantara dan PT PAL ke lokasi yang terintegrasi di Jakarta, Rabu (23/8/2017).

Ia menyebutkan, fasilitas pabrik Pindad saat ini hanya sekitar 30 - 40 ha di Kabupaten Bandung. Di lokasi baru, PT Pindad akan mendapatkan lahan seluas 3000 ha.
"Nanti kita kasih tiga ribut hektar, lebih gede kan."

Di mana lokasi baru tersebut, Ryamizard Ryacudu enggan membeberkan. Ia menyebut lokasi itu sudah ada dan saat ini tengah diatur bagaimana memindahkan fasilitas produksi industri strategis tersebut ke lokasi yang baru.





Credit  tribunnews.com

Markas Pindad dan PT DI Bakal ‎Pindah ke Lampung

CB, Jakarta - Pemerintah tengah mendorong perkembangan industri pertahanan guna mewujudkan Indonesia sebagai salah satu negara eksportir produk-produk pertahanan atau alutsista. Dukungan ini ditunjukkan dengan merelokasi pabrik produsen alat-alat pertahanan, yakni PT Pindad, PT Dirgantara Indonesia (DI), dan PT PAL.
Panglima TNI, Jenderal Gatot Nurmantyo mengungkapkan, dalam meningkatkan industri pertahanan nasional, kualitas sumber daya manusia menjadi faktor penting. Selain itu, memindahkan basis perusahaan yang selama ini memproduksi alat-alat pertahanan.
"Membenahi yang sudah tidak feasible lagi, industri seperti PT Pindad di Bandung, kan tempatnya kecil. Jadi perlu direlokasi ke lokasi yang dekat dengan pelabuhan, bandara, dan lainnya," kata Gatot saat menghadiri Peluncuran dan Bedah Buku KKIP di kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta, Rabu (23/8/2017).

Hal ini dibenarkan Menteri Pertahanan (Menhan), Ryamizard Ryacudu. Ia mengatakan, pemerintah akan merelokasi pabrik PT DI, dan Pindad dari Bandung, Jawa Barat serta PT PAL di Surabaya Jawa Timur. Lampung merupakan lokasi yang dipilih sebagai basis produksi ‎tiga Badan Usaha Milik Negara (BUMN) itu.
"PT DI, PAL, Pindad nanti pindah dari situ (Bandung dan Surabaya). Setelah ini saya mau ke Lampung untuk melihat," tutur Ryamizard.
‎Menurutnya, pemerintah sedang mencari tanah atau lahan di Lampung seluas 10 ribu hektare (ha). Pemerintah akan memberikan lahan ribuan ha kepada tiga BUMN tersebut untuk meningkatkan produksi dalam rangka pengembangan industri pertahanan nasional.
"Kalau lahan sudah didapat 10 ribu ha, bah‎kan kalau lebih dari itu lebih bagus. Karena sekarang kan Pindad luasnya cuma 26 ha sampai 40 ha, tapi nanti kita kasih sekitar 3 ribu ha. Lebih besar kan," jelasnya.
Menhan mengaku, rencana relokasi pabrik Pindad, PAL, dan PT DI masih dalam proses. Targetnya segera, dan relokasi ini akan dibiayai dari anggaran negara.

"Ini masih proses, butuh waktu 2-3 tahun, tapi kita harap bisa secepatnya. Untuk anggaran belum tahu, yang pasti dari negara. Karena kalau lima tahun lagi (realisasi pemindahan), tidak akan ada lagi tanahnya, jadi harus cepat," pungkas Ryamizard.







Credit  Liputan6.com

N219 Jalani Tes Terbang Kedua, Begini Hasilnya

Photo : Twitter/@LAPAN_RI/Donny Hidayat

Pesawat N219 buatan PT Dirgantara Indonesia dan Lapan            

CB – Pesawat buatan anak bangsa yang dibuat PT Dirgantara Indonesia, N219, pada hari ini melakukan tes terbang kedua di Bandung. Uji yang dijalani N219 kali ini adalah tes sistem rudder atau sistem sayap belakang pesawat, untuk bermanuver belok kanan dan kiri.
Dalam tes kedua pesawat anak bangsa tersebut, masih dipiloti oleh Kapten Esther Gayatri Saleh. Pilot wanita itu pada pekan lalu menerbangkan N219 dalam debut terbang perdananya. Dalam tes terbang kedua, Kapten Esther melakukan lepas landas N219 pada pukul 09.15 dan membawa N219 mengudara selama kurang lebih 25 menit.

Selama 25 menit terbang, hasil tes sistem rudder dinilai baik dan normal. Sementara sistem lain masih terus dilakukan tes dan evaluasi. Sebab, usai terbang kedua ini, Kapten Esther masih memberikan catatan yang perlu perbaikan dari N219.

Pesawat N219 yang merupakan karya anak bangsa ini terbang pertama pada 16 Agustus 2017. Dengan terbang kedua ini, berarti pesawat tersebut kini sudah mengantongi 1 jam terbang. Target untuk mendapatkan izin terbang, pesawat harus mengantongi 300 jam terbang. PT DI menargetkan, selama satu setengah tahun, N219 sudah bisa terbang selama 300 jam.


Credit  viva.co.id

Batal Disaksikan 4 Menteri, Uji Terbang Kedua N219 Sukses

Foto: Mochamad Solehudin/detikBandung

Bandung - Pesawat N219 buatan PT Dirgantara Indonesia (DI) dan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) kembali sukses menjalani flight tes (uji terbang) untuk kedua kalinya. Uji terbang kedua ini sebagai rangkaian untuk memenuhi waktu 300 jam yang harus dipenuhi agar mendapat Type Certificate.

Uji terbang Pesawat N219 kali ini sejatinya disaksikan oleh sejumlah menteri yaitu Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, Menteri Ristek dan Dikti, Mohamad Nasir, Menteri Pertahanan, Ryamizard Ryacudu, dan Menteri BUMN Rini Soemarno.

Namun para menteri tersebut tidak jadi hadir lantaran harus melaksanakan rapat bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Jakarta. Meski begitu, uji terbang kedua Pesawat N219 tetap berlangsung dan berjalan sesuai rencana.

Peswat karya anak bangsa ini lepas landas sekitat pukul 09.15 WIB di landasan pacu Bandara Husein Sastranegara, Jalan Pajajaran, Kota Bandung, Rabu (23/8/2017). Selama kurang lebih 30 puluh menit Pesawat N219 terbang berputar-putar di langit Kota Bandung.

Kapten penerbang Esther Gayatri Saleh yang kembali dipercaya untuk menjadi pilot dalam pengujian kedua ini menyatakan semua berjalan dengan baik. Tidak ada satu kendala apapun dari pesawat sehingg dari mulai take off sampai landing tidak ada masalah dan berjalan mulus.

"Tadi ketinggian pesawat sampai 8.000 meter. Ini ketinggiannya sama seperti waktu tes sebelumnya," kata Esther usai melakukan uji terbang.

Dia menuturkan dari dua kali uji terban yang telah dilakukan pihaknya mengaku telah mendapat sejumlah data untuk mengetahui sejauh mana progres dari Pesawat N219. Tapi dia optimistis tahun depan N219 akan bisa mendapat Type Certificate sesuai dengan yang ditargetkan.

"Dua flight ini kita nanti dapat data, nanti kita analisa lagi. Seberapa cepat kita akan (lakukan). Tentu ada catatan-catatan (data teknis) yang perlu kita analisa. Kita akan terus collect data. Ada beberapa tes lagi, lalu kita tentukan waktu untuk tes selanjutnya," kata dia.




Credit  finance.detik.com