800 Ribu Orang Mengungsi Akibat Kekerasan di Ethiopia

Peta Ethiopia.

Foto: Lonelyplanet.com/ca

Kekerasan di Ethiopia selatan meletus sejak April lalu

CB, NAIROBI -- Kekerasan di Ethiopia selatan membuat lebih dari 800 ribu orang mengungsi. Laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan pemerintah Ethiopia pada Rabu (4/7) menyebutkan bahwa para pengungsi ini membutuhkan makanan serta bantuan lain.

Kekerasan itu meletus pada April di sekitar 400 kilometer selatan ibu kota negara tersebut, Addis Ababa, dan secara keseluruhan, lebih dari 1,2 juta orang melarikan diri, kata laporan tersebut. "Kekerasan berlanjut di sepanjang wilayah perbatasan Gedeo dan Guji Barat sejak awal Juni mengakibatkan perpindahan lebih dari 642.152 pengungsi dalam negeri di daerah Gedeo dan 176.098 lagi di wilayah Oromia, Guji Barat," kata laporan itu.

Kendati pemimpin adat mendorong pengungsi kembali ke rumah mereka setelah pertempuran awal pada April, banyak yang lari lagi pada Juni, kata laporan itu.

Ethiopia adalah negara dengan suku beragam dari 100 juta penduduknya dan ketidakpuasan suku ikut memicu unjuk rasa, yang membawa pengunduran diri Perdana Menteri Hailemariam Desalegn pada Februari.

Perdana Menteri baru Abiy Ahmed, yang menjabat pada April, menjanjikan perubahan politik dan ekonomi untuk mengatasi keluhan peminggiran oleh sejumlah kelompok suku, termasuk sukunya, Oromos.

Credit  republika.co.id

Parlemen Ethiopia setujui langkah pemerintah akhiri keadaan darurat

Dokumentasi - Foto jalan utama di Shashemene, Ethiopia, dalam foto bertanggal 17 November 2012. ( Wikimedia Commons/Bernard Gag)

Addis Ababa (CB) - Parlemen Ethiopia pada Selasa menyetujui keputusan pemerintah mencabut keadaan darurat selama enam bulan, dua bulan lebih awal dari yang direncanakan, kata Fana Broadcasting, yang berafiliasi ke negara.

Pemerintah memberlakukan peraturan darurat pada Februari untuk menekan kerusuhan, yang dipicu rencana pengembangan ibu kota Addis Ababa, yang dikhawatirkan menyebabkan perebutan tanah di wilayah Oromiya di dekatnya. Masalah tersebut menyebabkan Perdana Menteri Hailemariam Desalegn mundur.

Pada Sabtu, kabinet Ethiopia bersidang untuk menilai keamanan dan mencatat bahwa hukum dan ketertiban telah dipulihkan.

Abiy Ahmed, mantan perwira angkatan darat, yang menggantikan Hailemariam sebagai perdana menteri, berkeliling Ethiopia, menjanjikan mengatasi keluhan untuk memperkuat berbagai hak politik dan sipil.

Pihak berwenang berjanji melakukan dorongan melalui perubahan besar, yang termasuk pembebasan ribuan tahanan.

Credit  antaranews.com

Saudi Bebaskan 1.000 Warga Ethiopia dari Penjara

Perdana Menteri Ethiopia Abiy Ahmed

Foto: EPA-EFE/STR

Pembebasan tahanan ini dilakukan setelah PM Ethiopia bertemu Putra Mahkota Saudi

CB, RIYADH -- Pemerintah Arab Saudi telah membebaskan 1.000 warga Ethiopia dari penjaranya. Hal ini dilakukan setelah Perdana Menteri Ethiopia Abiy Ahmed berkunjung ke negara tersebut.

"Kami menuntut pembebasan warga negara kami dan Putra Mahkota (Mohammed bin Salman) menanggapi secara positif," kata Ahmed sekembalinya dari Saudi pada Sabtu (19/5), dikutip laman Anadolu.

Kendati tidak menerangkan secara detil perihal upaya yang ditempuh agar proses pembebasan terwujudu, Ahmed menilai ini merupakan sebuah kemenangan diplomatik. Ahmed pulang ke negaranya dengan membawa 690 tahanan. Ia mengatakan warga Ethiopia yang tersisa di penjara Jeddah dan Jizan diperkirakan akan dipulangkan dalam beberapa hari mendatang.

Ketika bertemu Pangeran Mohammed, Ahmed pun meminta pembebasan warga Ethiopia kelahiran Saudi, yakni Mohammed Hussein al-Amoudi. Ahmed mengatakan dia merupakan tokoh berjasa yang telah membangun kerajaan bisnis di Ethiopia dan berhasil mempekerjakan hampir 70 ribu orang.

Al-Amoudi dipenjara setelah terjaring dalam operasi anti-korupsi yang digagas dan dipimpin Pangeran Mohammed pada November tahun lalu. Ahmed yakin Pangeran Mohammed akan segera membebaskan al-Amoudi.

"Putra Mahkota dan saya mencapai kesepakatan total dan saya yakin dia (al-Amoudi) akan segera dibebaskan," ujarnya.

Credit  republika.co.id

Status Darurat di Ethiopia, Polisi Tangkap 1.000 Orang

Warga Ethiopia di ibu kota Addis Ababa saat protes tentang isu kesenjangan di negara mereka. Pemerintah menangkap sekitar 1000 warga yang dianggap melanggar undang-undang darurat di negara itu. ( REUTERS/Tiksa Negeri)

Jakarta, CB -- Lebih dari 1.000 orang telah ditangkap di Ethiopia sejak penerapan status keadaan darurat di negara itu menyusul mundurnya Perdana Menteri Hailemariam Desalegn pada bulan lalu.

Perdana Menteri Hailemariam mundur secara mengejutkan setelah gelombang protes antipemerintah berlangsung selama dua tahun dan meningkatnya perbedaan dalam tubuh partai EPRDF yang berkuasa.



EDRF menunjuk Abiy Ahmed sebagai pemimpin baru Ethipioa.

Ini kali pertama tokoh dari etnis Oromo memimpin Ethiopia. Dia akan diambil sumpahnya sebagai Perdana Menteri baru pada awal pekan depan.

Melansir stasiun televisi yang berafiliasi dengan pemerintah, Fana Broadcast, AFP menyebut 1.107 orang telah ditahan karena melanggar aturan keadaan darurat. Aturan itu dapat menahan siapapun tanpa melalui peradilan.

"Mereka ditangkap karena membunuh warga sipil tak berdosa dan pasukan keamanan, terlibat dalam gerakan bersenjata, menghancurkan pemerintah dan lembaga publik serta memblokir jalan," demikian laporan Fana mengutip pimpinan dewan yang mengawasi keadaan darurat di Ethiopia, Tadesse Hordofa.



Ethiopia bergumul dengan krisis sejak akhir 2015 lalu ketika etnis terbesar di negara itu, Oromo, memprotes perluasan batas ibu kota Addis Ababa hingga mengeliling wilayah Oromia.

Pemerintah menetapkan situasi darurat selama 10 bulan pada Oktober 2016 setelah ratusan orang tewas dan ribuan warga ditangkap. Status darurat negara itu kemudian diperpanjang hingga enam bulan terhitung sejak Februari lalu.

Aksi penangkapan yang dilakukan baru-baru ini sebagian besar dilakukan di wilayah Oromia dan Amhara, dua kawasan yang sarat dengan sentimen antipemerintah.




Credit   cnnindonesia.com

Ethiopia berlakukan status darurat selama enam bulan

Peta negara Somalia dan Ethiopia.

Addis Ababa (CB) - Status darurat yang diberlakukan Ethiopia sehari setelah perdana menterinya mengundurkan diri akan berlangsung selama enam bulan menurut Menteri Pertahanan pada Sabtu, sementara pihak berwenang berupaya mengatasi kerusuhan di negara dengan penduduk terpadat kedua di Afrika itu.

Kekerasan terus terjadi di berbagai wilayah Ethiopia dan pemerintah mengeluarkan larangan protes bagi masyarakat serta penyiapan dan penyebaran publikasi "yang bisa menghasut dan menabur perselisihan", kata Menteri Pertahanan Siraj Fegessa kepada para wartawan.

"Pemerintah telah menjalankan beberapa upaya untuk mengendalikan kekerasan, namun masih ada saja orang yang kehilangan nyawa, banyak yang kehilangan tempat tinggal dan infrastruktur ekonomi rusak," katanya.

Perdana Menteri Hailemariam Desalegn pada Kamis secara mengejutkan mengumumkan mundur saat ia menyampaikan pidato di televisi, menjadikannya sebagai perdana menteri pertama yang mundur semasa menjabat dalam sejarah modern Ethiopia. Desalegn mengatakan ia menginginkan reformasi berjalan dengan mulus.

Satu hari kemudian, pemerintah menyatakan negara dalam keadaan darurat. Parlemen, yang 547 kursinya dikuasai koalisi empat partai yang berkuasa, diperkirakan mengesahkan status darurat itu dalam waktu dua pekan.

Ethiopia merupakan negara dengan perekonomian terbesar dan tumbuh paling pesat di Afrika Timur dan sekutu Barat dalam memerangi militan. Namun kelompok-kelompok hak asasni manusia mengkritik pemerintah karena membatasi ruang gerak lawan politik dan media.

Amerika Serikat, penyumbang bantuan terbesar bagi negara itu, menyatakan "sangat tidak setuju" dengan keputusan Ethiopia menerapkan aturan darurat.

"Kami mengakui dan sama prihatinnya dengan pemerintah mengenai insiden-insiden kekerasan dan kehilangan nyawa, namun sangat yakin bahwa jawabannya adalah kebebasan yang lebih besar, bukan lebih kecil," kata Kedutaan Besar AS di Addis Ababa dalam satu pernyataan yang dikutip Reuters.

"Pernyataan status darurat itu melemahkan langkah-langkah positif baru-baru ini menuju upaya menciptakan ruang politik yang lebih inklusif, termasuk dengan pembebasan ribuan tahanan."

Sejak Januari, Ethiopia telah membebaskan lebih dari 6.000 orang yang ditahan dengan berbagai dakwaaan, termasuk karena ikut berunjuk rasa dan melakukan kejahatan melawan negara. Pemerintah juga telah menutup sebuah penjara, yang diduga menjadi tempat para aktivis mengalami penyiksaan.

Pemerintah sebelumnya menerapkan status darurat pada Oktober 2016, yang kemudian dicabut pada Agustus 2017. Selama masa penerapan status tersebut, jam malam diberlakukan, pergerakan dibatasi dan sekitar 29.000 orang ditahan.

Credit  antaranews.com

Arab Saudi Ciduk Orang Terkaya Kedua di Kerajaan

Mohammed Hussein al-Amoudi. Foto/Istimewa

RIYADH - Pihak berwenang Saudi telah menangkap Mohammed Hussein al-Amoudi yang mempunyai dua kewarganegaraan, Arab Saudi dan Ethiopia. Al-Amoudi dilaporkan merupakan orang Saudi terkaya kedua, setelah Pangeran al-Waleed bin Talal.

Sementara penangkapan bin Talal telah mendapat banyak perhatian media. Penangkapan al-Amoudi sangat penting karena berpotensi mengacaukan ekonomi suatu negara, menurut Middle East Eye.

Al-Amoudi, yang juga dikenal sebagai "Syekh", telah berinvestasi di hampir semua sektor ekonomi Ethiopia, termasuk hotel, pertanian dan astrologi. Menurut kabel diplomatik yang bocor dari tahun 2008, pengaruh Sheikh terhadap ekonomi Ethiopia tidak dapat diremehkan.

Dalam hampir sepuluh tahun sejak itu, semakin sulit untuk memperkirakan nilai pasti total investasi al-Amoudi di Ethiopia, yang merupakan salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di Afrika. Seorang analis memperkirakan nilai investasi Sheikh sebesar USD3,4 miliar, yang mewakili 4,7 persen dari PDB Ethiopia saat ini.

Seseorang mengatakan bahwa perusahaannya mempekerjakan sekitar 100 ribu orang, yang mewakili 14 persen sektor swasta Ethiopia, menurut Survei Angkatan Kerja terbaru, 2013. Namun, analis Bank Dunia memperingatkan bahwa angka-angka ini mungkin meningkat tajam dalam empat tahun terakhir karena sektor telah berkembang sejak saat itu.

Al-Amoudi telah menduduki halaman depan majalah Ethiopia paling menonjol sejak ditangkap. Kantor berita telah meliput berita tentang penahanannya, termasuk rumor yang beredar di situs media sosial, seperti berita terbaru.

"Mereka sekarang panik," kata Henok Gabisa, seorang akademik di Washington and Lee University School of Law di Virginia dan seorang peneliti Ethiopia.

Dalam beberapa hari setelah penangkapan al-Amoudi, Perdana Menteri Ethiopia Hailemariam Desalegn merasa perlu mengadakan konferensi pers pertamanya dalam dua bulan. Selama konferensi tersebut, dia menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan al-Amoudi dan menekankan bahwa pemerintah tidak percaya bahwa ini akan mempengaruhi investasi al-Amoudi di Etiopia.

Seorang pejabat Otoritas Investasi Ethiopia menolak anggapan bahwa penangkapan al-Amoudi dapat menimbulkan kekacauan di pemerintahan.

"Perekonomian negara tidak didasarkan pada satu investor. Demi Tuhan, kita 100 juta orang, bagaimana kita bisa bergantung pada satu investasi ?! Ini lucu," ujarnya.

"Investasi di luar Arab Saudi yang dimiliki oleh Syekh belum terpengaruh oleh perubahan ini," kata Tim Pendry, juru bicara al-Amoudi di Inggris seperti dikutip dari Middle East Monitor, Kamis (23/11/2017). 

Meskipun mereka mengakui bahwa orang-orang China yang banyak berinvestasi di Ethiopia sekarang memiliki saham yang jauh lebih besar daripada Al-Amoudi di Ethiopia, analis mengatakan bahwa meskipun pemerintah tidak dalam keadaan panik saat ini, pasti akan ada kekhawatiran masa depan mengenai sejauh mana konflik dengan Arab Saudi akan mempengaruhi ekonomi Ethiopia.

"Dia adalah orang yang kehadiran atau ketidakhadirannya bisa mempengaruhi perekonomian negara," ujar Dr Awol Allo, seorang dosen hukum di Universitas Keele.

"Dia memiliki dampak dan mengingat semua masalah yang terkait dengan investasinya di negara ini, ini membuatnya menjadi sosok yang berpengaruh," imbuhnya.




Credit  sindonews.com