Status Darurat di Ethiopia, Polisi Tangkap 1.000 Orang

Warga Ethiopia di ibu kota Addis Ababa saat protes tentang isu kesenjangan di negara mereka. Pemerintah menangkap sekitar 1000 warga yang dianggap melanggar undang-undang darurat di negara itu. ( REUTERS/Tiksa Negeri)

Jakarta, CB -- Lebih dari 1.000 orang telah ditangkap di Ethiopia sejak penerapan status keadaan darurat di negara itu menyusul mundurnya Perdana Menteri Hailemariam Desalegn pada bulan lalu.

Perdana Menteri Hailemariam mundur secara mengejutkan setelah gelombang protes antipemerintah berlangsung selama dua tahun dan meningkatnya perbedaan dalam tubuh partai EPRDF yang berkuasa.



EDRF menunjuk Abiy Ahmed sebagai pemimpin baru Ethipioa.

Ini kali pertama tokoh dari etnis Oromo memimpin Ethiopia. Dia akan diambil sumpahnya sebagai Perdana Menteri baru pada awal pekan depan.

Melansir stasiun televisi yang berafiliasi dengan pemerintah, Fana Broadcast, AFP menyebut 1.107 orang telah ditahan karena melanggar aturan keadaan darurat. Aturan itu dapat menahan siapapun tanpa melalui peradilan.

"Mereka ditangkap karena membunuh warga sipil tak berdosa dan pasukan keamanan, terlibat dalam gerakan bersenjata, menghancurkan pemerintah dan lembaga publik serta memblokir jalan," demikian laporan Fana mengutip pimpinan dewan yang mengawasi keadaan darurat di Ethiopia, Tadesse Hordofa.



Ethiopia bergumul dengan krisis sejak akhir 2015 lalu ketika etnis terbesar di negara itu, Oromo, memprotes perluasan batas ibu kota Addis Ababa hingga mengeliling wilayah Oromia.

Pemerintah menetapkan situasi darurat selama 10 bulan pada Oktober 2016 setelah ratusan orang tewas dan ribuan warga ditangkap. Status darurat negara itu kemudian diperpanjang hingga enam bulan terhitung sejak Februari lalu.

Aksi penangkapan yang dilakukan baru-baru ini sebagian besar dilakukan di wilayah Oromia dan Amhara, dua kawasan yang sarat dengan sentimen antipemerintah.




Credit   cnnindonesia.com