Ribuan Penduduk Inggris di Perancis Terancam Dideportasi

Bendera Uni Eropa dan bendera Inggris yang ditinggalkan demonstran pro-Brexit di Parliament Square di London, 29 Maret 2019.

Foto: AP Photo/Matt Dunham

Lebih dari 14 ribu warga Inggris membangun rumah mereka di pinggiran Perancis

CB, HUELGOAT -- Sarah Waddington mungkin akan benci dengan Inggris setelah adanya referendum British Exit (Brexit). Pada 2016, ia telah meninggalkan kehidupannya di Cornwall, menjual rumahnya dan pindah ke Brittany, daerah pesisir di Barat Laut Prancis.

"Saya suka Perancis," kata Waddington (66 tahun) yang merupakan pensiunan pegawai negeri sipil. "Perancis lebih berorientasi pada komunitas, lebih peduli. Lebih peduli pada orang tua dari pada di Inggris," kata dia seperti dikutip Washington Post, 7 April 2018.

Beberapa tahun belakakangan, lebih dari 14 ribu warga Inggris membangun rumah mereka di pinggiran Perancis. Mereka merehab rumah-rumah granit, membuka toko kecil dan aktif di klub catur dan berbagai organisasi komunitas.

Di desa ini, ekspatriat Inggris David Neal membuka Brittany Pub, yang menyediakan ikan dan kentang, dan menyediakan tontonan dengan Channel Inggris.

Namun, kini warga Inggris di tempat itu dan penghujung Eropa lainnya menghadapi ketidakjelasan. Jika Perdana Menteri Theresa May tidak dapat meyakinkan Pimpinan Eropa untuk menjamin perpanjangan masa Brexit pekan ini, Inggris Raya dijadwalkan keluar dari Uni Eropa tanpa syarat pada 12 April. Dengan begitu, maka warga Inggris di seluruh Eropa harus pulang ke negaranya.

Tiap negara yang tergabung di Uni Eropa sejatinya sudah menyiapkan rencana masing masing dalam mengurus para penduduk Inggris yang terkatung-katung pasca-Brexit ini. Sebanyak 11 dari 27 negara, warga Inggris tetap diperbolehkan tinggal selama yang mereka inginkan. Tetapi di 17 negara lainnya, para warga Inggris harus mengurus kependudukan.

Di Perancis, mereka hanya punya waktu satu tahun mengurus dokumen mereka, atau mereka akan kehilangan fasilitas kesehatan hingga ancaman deportasi. Seperti diberitakan Washington Post, para warga Inggris itu sebenarnya ingin tinggal di Perancis. Bahkan, banyak di antara mereka yang sudah mengurus dengan Perancis untuk mengurus izin tinggal tetap itu.

Christina Jones (71 tahun) butuh waktu enam minggu untuk dirinya dan suaminya untik mendapat izin tinggal, untuk melamar sebagai Warga tetap Perancis. "Kami punya kehidupan yang baik di sini," ujarnya. Meski ia pun menyadari Brexit pada 2016 lalu menyulitkna dirinya dan ekspat-ekspat lainnya.

Nasib para warga Inggris di Perancis ini pun masih tergantung pada bagaimana finalisasi keputusan Inggris untuk keluar dari Uni Eropa.

Yang menjadi perhatian lain, sejak Juni 2016, Poundsterling terus melemah dari 1,28 Euro ke 1,17 Euro. Kondisi ini pun makin memperburuk keadaan warga Inggris yang berada di berbagai belahan Eropa, khususnya di Perancis.


Terlebih lagi, para penduduk Inggris itu menggantungkan nasib pada uang pensiunan dengan mata uang Inggris. Mereka khawatir mereka akan berada di bawah garis kemiskinan Perancis.

Seorang agen real estate di Huelgoat, Sylvie Mayer (60 tahun) mengaku sudah merasakan efek Brexit. Hal ini ditandai dari berkurangnya warga Inggris yang membeli properti di kawasan Brittany. Pada musim panas 2016, 80 persen kliennya orang Inggris. Saat ini, hanya setengahnya uang merupakan orang Inggris.

Maud Camus (33 tahun) bekerja di Huelgoat Cafe La Pailotte. Ia mengatakan, 40 persen kliennya adalah orang Inggris. Ia membayangkan masa depan di mana Brexit semakin menyulitkan orang Inggris untuk tinggal di Perancis.

"Kalau warga Inggris tidak di sini, pasti tempat ini semakin sepi. Tanpa mereka, Hidup semakin runyam," ujar dia. 

Credit  republika.co.id

Protes Kelapa Sawit, Indonesia dan Malaysia Datangi Uni Eropa

Konferensi pers Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution - kedua kanan, Sekjen Menteri Industri Malaysia Tan Yeow Chong - kanan soal keberatan Indonesia dan Malaysia atas diskriminasi kelapa sawit oleh Uni Eropa. Sumber: TEMPO/Suci Sekar

CB, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution bersama Sekjen Kementerian Industri Malaysia Tan Yew Chong mengajukan secara langsung protes keras kepada Uni Eropa atas tindakan organisasi itu yang dinilai mengisolasi industri kelapa sawit kedua negara.
Protes langsung disampaikan Darmin dan Tan dengan mendatangi markas Uni Eropa di ibu kota Brussels, Belgia pada Senin, 8 April 2019, setelah sebelumnya melayangkan surat keberatan kepada organisasi itu. Kedatangan Darmin dan Tan juga sebagai tindak lanjut keputusan Indonesia dan Malaysia untuk bersama melawan regulasi penerapan perintah energi terbarukan Uni Eropa II atau Delegated Act.
Menurut Darmin, industri minyak kelapa sawit telah mendorong perekonomian Indonesia, menekan inflasi dan menciptakan tenaga kerja. Saat ini ada sekitar 5 juta pekerja yang mencari nafkah di sektor ini.
"Pemerintah Indonesia sudah melakukan langkah-langkah penting pengelolaan kelapa sawit. Diskriminasi ini memperlihatkan pengabaian terhadap upaya kami. Kami ingin memberantas kemiskinan di wilayah pinggir. Ada sekitar 19 juta petani kelapa sawit dan keluarganya yang akan terkena dampak akibat diskriminasi ini," kata Darmin, Senin, 8 April 2019 di Brussels, Belgia.


Konferensi pers Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution, kiri, keberatan Indonesia dan Malaysia atas diskriminasi kelapa sawit oleh Uni Eropa. Sumber: TEMPO/Suci Sekar




Sebelumnya pada Februari lalu, Komisi Eropa mengumumkan rencana membatasi penggunaan tanaman biofuel proses penanamannya melakukan penggundulan hutan, diantaranya kelapa sawit. Langkah ini pukulan bagi Indonesia dan Malaysia yang merupakan produsen minyak kelapa sawit dunia. Indonesia dan Malaysia diperkirakan memasok 85 persen kebutuhan minyak kelapa sawit dunia.
Melalui rencana ini, maka Uni Eropa akan menentukan bahan bakar apa yang akan menjadi target energi terbarukan mereka. Biofuels secara tidak langsung mengarah pada perubahan penggunaan lahan dan emisi gas rumah kaca yang lebih tinggi akan dikeluarkan pada 2023.
Dalam pernyataannya, Darmin mengatakan Uni Eropa telah mengirimkan sinyal menggunakan lingkungan untuk hambat kelapa sawit Indonesia. Tindakan diskriminasi terhadap kepala sawit ini akan berdampak pada jutaan orang, khususnya mereka yang bekerja di industri ini. Untuk itu, Indonesia dan Malaysia ingin ada dialog konstruktif dengan Uni Eropa untuk kesinambungan industri kelapa sawit. 

Credit  tempo.co

Paus Francis: AS dan Eropa Penyebab Kehancuran Timur Tengah

Paus Franciskus mengatakan, AS dan Eropa merupakan penyebab kehancuran dan kematian banyak orang, termasuk anak-anak, di Yaman, Suriah, dan Afghanistan. Foto/Istimewa

MILAN - Pemimimpin spiritual Vatikan, Paus Franciskus mengatakan, Amerika Serikat (AS) dan Eropa merupakan penyebab kehancuran dan kematian banyak orang, termasuk anak-anak, di tempat-tempat seperti Yaman, Suriah, dan Afghanistan. Paus Francis menyebut, senjata dari Eropa dan AS banyak mengambil nyawa di kawasan itu.

AS dan negara-negara Eropa, seperti Inggris dan Prancis, telah menjual banyak senjata ke Arab Saudi dan sekutunya, yang telah melakukan operasi militer di Yaman sejak Maret 2015 lalu.

"Orang kaya Eropa dan Amerika menjual senjata, digunakan untuk membunuh anak-anak dan membunuh orang," kata Paus Francis, ketika berbicara kepada para siswa dan guru di San Carlo Institute di Milan, Italia.

Dia mengatakan negara-negara yang dilanda kekerasan seperti Yaman, Suriah, dan Afghanistan tidak akan menyaksikan perang jika bukan karena adanya senjata-senjata, yang sebagian besar berasal dari AS dan Eropa.

"Sebuah negara yang memproduksi dan menjual senjata, berdasarkan nurani, bertanggung jawab kematian setiap anak dan kehancuran setiap keluarga," ungkapnya, seperti dilansir Arab News pada Senin (8/4).

Dia juga berbicara tentang perlunya negara-negara menyambut para migran. Di mana, Paus Francis menegaskan, dia menolak hubungan apa pun antara integrasi migran dan peningkatan angka kejahatan di sebuah negara.

"Orang asing bukanlah sumber dari sebagian besar kejahatan. Kita juga banyak memiliki pencari suaka di Italia. Mafia bukan diciptakan oleh orang Nigeria. Mafia adalah milik kita dan semua dari kita memiliki kemungkinan menjadi penjahat. Migran membawa kita kekayaan karena Eropa telah dibuat oleh para migran," tukasnya. 

Credit  sindonews.com

PM Inggris Theresa May Sebut Ada Dua Opsi soal Brexit

Perdana Menteri Inggris Theresa May. (REUTERS/Henry Nicholls).

Jakarta, CB -- Perdana Menteri Theresa May mengatakan pemerintah saat ini punya pilihan terkait kebijakan keluar dari Uni Eropa atau yang dikenal sebagai Brexit. Opsi itu terdiri dari dua pilihan, yakni keluar dari Uni Eropa dengan kesepakatan, atau sebaliknya tetap menjadi bagian dari komunitas negara-negara Eropa tersebut.

Hal itu dikatakan May dalam upayanya menemukan kata kompromi dengan oposisi Partai Buruh, demikian dilaporkan surat kabar The Observer seperti dikutip dari Reuters, Minggu (7/4).

"Karena parlemen telah memperjelas hal itu akan menghentikan Inggris pergi tanpa kesepakatan, kami sekarang memiliki pilihan yang jelas, meninggalkan Uni Eropa dengan kesepakatan atau tidak keluar sama sekali," kata May seperti dikutip oleh surat kabar tersebut.


May menjelaskan, bahwa semakin lama keputusan tidak diambil terkait hal ini, maka semakin besar pula resikonya, yakni bahwa Inggris sama sekali tidak akan bisa keluar dari Uni Eropa.

"Semakin lama ini terjadi, semakin besar risiko Inggris tidak pernah pergi sama sekali."

Sebelumnya PM Theresa May meminta Uni Eropa mengundur proses bagi negaranya keluar dari blok tersebut alias Brexit hingga 30 Juni mendatang.

May mengatakan bahwa penundaan ini sangat penting agar Inggris dapat memastikan negaranya keluar dengan cara paling baik setelah menjadi anggota Uni Eropa selama 46 tahun.

Permintaan pengunduran jadwal Inggris keluar dari Uni Eropa itu mendapat beragam respons dari negara-negara Eropa. Salah satunya Prancis.

Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Yves Le Drian mengatakan bahwa kini sudah waktunya krisis penarikan diri Inggris dari Uni Eropa atau Brexit harus berakhir. Dia menyebut persoalan Brexit tidak dapat terus-menerus mendominasi diskusi Uni Eropa.

"Sudah saatnya situasi ini [harus] berakhir," kata Jean-Yves kepada wartawan di sela-sela pertemuan G7 di Dinard, Prancis utara, Sabtu (6/4) dikutip AFP.

Jean-Yves meminta pihak pemerintah dan parlemen Inggris perlu memahami bahwa Uni Eropa tak dapat terus-menerus hanya memikirkan dan membahas persoalan yang menjadi urusan dalam negeri Inggirs.

Credit  cnnindonesia.com

Menlu Prancis: Kami Tak Bisa Terus-Terusan Fokus ke Brexit

Ilustrasi persoalan Brexit. (Reuters).

Jakarta, CB -- Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Yves Le Drian mengatakan bahwa kini sudah waktunya krisis penarikan diri Inggris dari Uni Eropa atau Brexit harus berakhir. Dia menyebut persoalan Brexit tidak dapat terus-menerus mendominasi diskusi Uni Eropa.

"Sudah saatnya situasi ini [harus] berakhir," kata Jean-Yves kepada wartawan di sela-sela pertemuan G7 di Dinard, Prancis utara, Sabtu (6/4) dikutip AFP.

Jean-Yves meminta pihak pemerintah dan parlemen Inggris perlu memahami bahwa Uni Eropa tak dapat terus-menerus hanya memikirkan dan membahas persoalan yang menjadi urusan dalam negeri Inggirs.


"Inggris perlu memberi tahu kami dengan cepat bagaimana mereka akan keluar dari krisis ini," tambahnya.

"Kita tidak bisa hidup terus-menerus dengan Brexit. Pada titik tertentu, harus ada keberangkatan," ujarnya lagi.

Perancis telah berupaya untuk meningkatkan tekanan pada Perdana Menteri Inggris Theresa May menjelang pertemuan puncak darurat para pemimpin Eropa di Brussels mulai Rabu depan.

Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan sebelumnya bahwa permintaan Inggirs untuk perpanjangan tenggat waktu Brexit tidak akan secara otomatis diterima, yang berarti Inggris dapat keluar dari blok tanpa kesepakatan.

Sebelumnya PM Theresa May meminta Uni Eropa mengundur proses bagi negaranya keluar dari blok tersebut alias Brexit hingga 30 Juni mendatang.

May mengatakan bahwa penundaan ini sangat penting agar Inggris dapat memastikan negaranya keluar dengan cara paling baik setelah menjadi anggota Uni Eropa selama 46 tahun.

Credit  cnnindonesia.com

Tanggapi PM Inggris, Presiden UE Usul Brexit Ditunda Setahun

Ilustrafsi Brexit. (Reuters)

Jakarta, CB -- Majelis Uni Eropa menyarankan penundaan proses Inggris untuk keluar dari blok tersebut atau Brexit hingga satu tahun, atau lebih lama dari permintaan Perdana Menteri Theresa May kepada Uni Eropa untuk mengundur proses Brexit hingga 30 Juni mendatang.

Namun, para pemimpin negara Uni Eropa skeptis dengan permintaan May dan meminta alasan kuat untuk penundaan tersebut.

Perbedaan visi tentang pelepasan Inggris setelah 46 tahun bergabung dalam Uni Eropa itu akan dibahas dalam rapat darurat parlemen Uni Eropa pada Rabu (10/4) mendatang.


Saat ini, batas akhir Brexit dipatok pada 12 April, mundur dari yang sebelumnya ditetapkan yaitu pada 29 Maret. Proses Brexit terus mundur karena perbedaan pendapat dalam pemerintahan Inggris.

"Inggris meminta proses berakhir pada 30 Juni 2019. Jika semua pihak dapat meratifikasi sebelum tanggal itu, pemerintah meminta periode diperpendek," kata May melalui surat ke presiden Dewan UE, Donald Tusk.

Sementara itu, seorang pejabat senior Uni Eropa mengatakan bahwa gagasan Tusk menawarkan kepada Inggris perpanjangan Brexit 12 bulan akan disampaikan kepada negara-negara anggota parlemen Uni Eropa hari ini.

Langkah Politis

Dalam suratnya, May menulis bahwa Inggris akan mengikuti pemilihan Parlemen Eropa pada 23 Mei mendatang jika penundaan itu disetujui.

Namun, pengamat politik di London menilai May telah mengetahui bahwa permintaan tenggat waktu barunya itu akan ditolak. Sebab, para pemimpin Uni Eropa tidak berpikir ia bisa mendapatkan kesepakatannya melalui parlemen dalam waktu dekat.

"Saya pikir Theresa May mencari perlindungan politik karena ia meminta perpanjangan yang ia sendiri paham tidak bisa didapatkan," kata Profesor Politik Eropa dari King's College Anand Menon dikutip dari AFP, Sabtu (6/4).

Saat ini, May berlomba melawan waktu untuk mendapatkan persetujuan atas proposal Brexit, sehingga Inggris dapat menghindari pemilihan Uni Eropa.

Dua puluh tujuh negara Uni Eropa lainnya harus memberikan dukungan dengan suara bulat untuk perpanjangan tenggat waktu.

Akan tetapi, pemimpin Eropa seperti Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan ingin mendengar alasan jelas terkait penundaan Brexit lebih jauh.

Menurut Macron, penundaan ini adalah sebuah langkah yang akan menambah ketidakpastian sehingga membebani bisnis di seluruh negara Uni Eropa.

Kantor kepresidenan Macron memberikan pernyataan resmi pada Jumat (5/4) bahwa terlalu dini untuk mempertimbangkan penundaan Brexit lain.

Sementara itu, sekutu terdekat May di Uni Eropa, Perdana Menteri Belanda Mark Rutte menyatakan surat May tidak menjawab beberapa kekhawatiran penting.

Sebelumnya, May mengatakan bahwa penundaan ini sangat penting agar Inggris dapat memastikan negaranya keluar dengan cara paling baik setelah menjadi anggota Uni Eropa selama 46 tahun.

Credit  cnnindonesia.com

Jet-jet Tempur 3 Negara Pantau Patroli Sepasang Bomber Tu-160 Rusia

Pesawat pembom jarak jauh Tu-160 Rusia. Foto/Sputnik

LONDON - Pesawat-pesawat jet tempur tiga negara Eropa memantau patroli sepasang pesawat pembom (bomber) jarak jauh Tu-160 Rusia di atas perairan internasional di dekat Inggris, Norwegia, Laut Barents dan Laut Utara.

Dalam patroli udaranya pada hari Rabu, sepasang bomber Rusia dikawal jet tempur MiG-31 dan menghabiskan lebih dari 13 jam di udara.

Inggris mengerahkan jet-jet tempur Typhoon dari pangkalan udara Angkatan Udara Kerajaan (RAF) Lossiemouth di Skotlandia.

"Kami dapat mengonfirmasi bahwa RAF melakukan reaksi cepat, pesawat-pesawat Typhoon dari RAF Lossiemouth bergegas untuk memantau dua pembom Blackjack (klasifikasi NATO untuk Tupolev Tu-160) ketika mereka berada di dekat wilayah Inggris," kata RAF dalam sebuah pernyataan.

Kementerian Pertahanan Rusia membenarkan bahwa dua pesawat pembom strategis Tu-160 melakukan penerbangan patroli rutin di atas perairan netral di atas Laut Barents, Norwegia dan Laut Utara.

"Pada tahap-tahap tertentu penerbangan, pesawat Rusia dibayangi oleh pesawat tempur F-16 Angkatan Udara Denmark dan Angkatan Udara Norwegia," kata kementerian itu dalam sebuah pernyataan, seperti dikutip Sputnik, Kamis (4/4/2019).

"Semua penerbangan pesawat yang beroperasi dengan Pasukan Dirgantara Rusia dilakukan dengan kepatuhan ketat pada aturan internasional tentang penggunaan ruang udara," lanjut kementerian itu. 

Credit  sindonews.com

Menteri Urusan Brexit Mengundurkan Diri

Ilustrasi. (REUTERS/Henry Nicholls)

Jakarta, CB -- Menteri Junior Brexit Inggris, Chris Heaton-Harris menyatakan mengundurkan diri menyusul keputusan Perdana Menteri Inggris Theresa May yang kembali meminta penundaan Brexit dan berkompromi dengan oposisi.

Mengutip Reuters, Rabu (3/4), Heaton-Harris telah melayangkan surat kepada May. Dalam surat itu, Heaton-Harris juga mengatakan bahwa dia ingin Inggris segera meninggalkan Uni Eropa sesuai jadwal yakni 29 Maret.

"Saya tidak bisa mendukung perpanjangan lebih lanjut," kata Heaton-Harris.

Pembahasan kesepakatan antara pemerintah Inggris dengan parlemen Inggris mengalami kebuntuan. Poin-poin kesepakatan antara Inggris dengan Uni Eropa ditolak oleh Parlemen Inggris. Kemarin, May memutuskan untuk memperpanjang tenggat waktu Brexit kepada Uni Eropa untuk berdialog dengan kubu oposisi yang menentang Brexit.


Mundurnya para pembantu May itu bukanlah kali pertama. Sejumlah menteri menyatakan mundur setelah Parlemen Inggris mengambil alih proses Inggris keluar dari Uni Eropa alias Brexit.

Akhir Maret silam, tiga menteri mengundurkan diri yakni, Menteri Luar Negeri Alistair Burt, Menteri Kesehatan Steve Brine, dan Menteri Bisnis Inggris, Richard Harrington juga mengumumkan pengunduran dirinya melalui Twitter.

Ketiga menteri itu merupakan bagian dari 30 anggota partai tempat Perdana Menteri Theresa May bernaung, Partai Konservatif, yang membelot dalam pemungutan suara parlemen.

Melalui pemungutan suara itu, parlemen berhasil mengambil alih kendali proses Brexit dari pemerintah Inggris.

Menteri Pertanian Inggris George Eustice juga mengundurkan diri karena penundaan Brexit.

"Saya lebih suka dibebaskan untuk berpartisipasi dalam debat kritis yang akan terjadi dalam beberapa pekan mendatang," kata George Eustice.

Eustice mengatakan seharusnya Inggris tak perlu takut dengan kemungkinan Brexit tanpa kesepakatan.

Parlemen Inggris, terutama kubu oposisi menolak sejumlah kesepakatan Brexit karena khawatir berdampak pada masa depan Inggris, terutama di bidang ekonomi.

May telah berupaya menekan parlemen. Bahkan, dia sempat mengancam akan mundur bila parlemen tak kunjung menyetujui proses Brexit dan kesepakatan yang dibuatnya dengan Uni Eropa.

Credit  cnnindonesia.com

Jadi Presiden Perempuan Pertama Slovakia, Siapa Zuzana Caputova?

Slovakia untuk pertama kali memiliki presiden perempuan setelah Zuzana Caputova memenangkan pemilu presiden pada Sabtu, 30 Maret 2019. Sumber: Wikipedia

CB, Jakarta - Zuzana Caputova, 45 tahun, mencetak sejarah Slovakia saat terpilih menjadi presiden perempuan pertama negara itu. Kemenangan gilang-gemilang ini membuatnya dengan cepat menjadi sorotan publik dunia.
Caputova mengalahkan Maros Sefcovic, seorang diplomat paling dihormati di Slovakia yang juga menjabat sebagai Kepala Komisi Uni Eropa. Dalam pemilu yang digelar, Sabtu, 30 Maret 2019, Caputova mendapat 58,3 persen suara dari total 98,1 persen suara yang masuk. Sedang lawannya, mendapat 41,7 persen suara.
Dikutip dari euronews.com, Minggu, 31 Maret 2019, Caputova adalah pengacara anti-korupsi yang terjun ke politik dengan menjadi anggota partai Progresif Slovakia. Dia dikenal juga sebagai pendukung pro-Uni Eropa.


Slovakia untuk pertama kali memiliki presiden perempuan setelah Zuzana Caputova memenangkan pemilu presiden pada Sabtu, 30 Maret 2019. Sumber: The Slovak Spectator - Sme

Dalam kampanyenya, Caputova berkomitmen akan mengubah Slovakia dan memberantas korupsi di negara itu. Caputova menyebut Slovakia dikendalikan oleh orang-orang berkuasa dari belakang.
Politik Slovakia bergolak ketika pada tahun lalu seorang wartawan bernama Jan Kuciak dan tunangannya dibunuh di rumah yang mereka tinggali berdua. Kuciak dibunuh usai menginvestigasi sejumlah kasus penipuan yang melibatkan pejabat tinggi negara.
Pembunuhan ini membuat marah masyarakat Slovakia dan menciptakan gelombang protes terbesar dalam sejarah negara bekas komunis itu. Situasi ini telah mendesak mantan Perdana Menteri Robert Fico pada tahun lalu mengundurkan diri.
Caputova memiliki dua anak dan telah bercerai dengan suaminya. Caputova menyuarakan pandangannya yang liberal dengan mendukung pernikahan sesama jenis, mempromosikan hak-hak LGBT dan adopsi.
Dalam karirnya sebagai pengacara, Caputova pernah dijuliki sebagai Erin Brockovich dari Slovakia. Julukan itu disematkannya setelah dia memenangkan kasus mengenai pembangunan sebuah tempat pembuangan sampah akhir ilegal di kampung halamannya. 

Credit  tempo.co

Slovakia Pertama Kali Punya Presiden Perempuan

Slovakia untuk pertama kali memiliki presiden perempuan setelah Zuzana Caputova memenangkan pemilu presiden pada Sabtu, 30 Maret 2019. Sumber: The Slovak Spectator - Sme

CB, Jakarta - Slovakia untuk pertama kali memiliki presiden perempuan setelah Zuzana Caputova memenangkan pemilu presiden pada Sabtu, 30 Maret 2019. Caputova adalah pengacara yang terjun ke politik melalui partai beraliran liberal bernama Partai Progresif Slovakia.
Dikutip dari reuters.com, Minggu, 31 Maret 2019, Caputova meraih dukungan 58,3 persen suara dari total 98,1 persen suara yang masuk. Lawannya, Maros Sefcovic yang juga menjabat sebagai Kepala Komisi Uni Eropa hanya mendapat 41,7 persen suara.
Dengan raihan ini, maka Caputova resmi menjadi presiden pertama Slovakia. Kemenangan Caputova mengejutkan mengingat Sefcovic adalah diplomat paling dihormati di Slovakia dan didukung oleh partai berkuasa di Slovakia sejak 2006, yakni Partai Smer


Slovakia untuk pertama kali memiliki presiden perempuan setelah Zuzana Caputova memenangkan pemilu presiden pada Sabtu, 30 Maret 2019. Sumber: Wikipedia

Dalam kampanyenya, Caputova meneriakkan dihentikannya penangkapan terhadap orang-orang yang 'menarik' perhatian yang diduga dilakukan oleh negara. Pesan kampanye ini mendapat dukungan luas dari kalangan muda dan terdidik Slovakia.Caputova, 45 tahun, berjanji jika terpilih menjadi orang nomor satu Slovakia akan meninggalkan jabatan anggota non-parlemen dari Partai Progresif Slovakia. Caputova meraih kemenangan yang dibantu oleh dukungan partai-partai oposisi dan sebuah partai baru yang berkoalisi mewakili etnis minoritas Hungaria di Slovakia. Caputova juga mendapat dukungan dari Presiden Slovakia saat ini Andrej Kiska.
"Saya gembira, bukan hanya karena ada kemungkinan pada populisme, mengatakan kebenaran dan menaikkan kepentingan tanpa harus menggunakan kata-kata yang agresif," kata Caputova, dalam pidato kemenangannya dalam pemilu presiden Slovakia 2019.
Dalam pidatonya, Caputova mengucapkan terima kasih kepada para pendukungnya yang ada di Slovakia, Hungaria, Republik Ceko, Roma dan masyarakat etnis Rutenia. Caputova adalah politikus yang diketahui pro-Uni Eropa

Credit  tempo.co

Didekati Pesawat Pembom Rusia, Inggris Kerahkan Jet-jet Tempur

Pesawat pembom strategis Tupolev Tu-160 Blackjack Rusia. Foto/REUTERS

LONDON - Militer London mengerahkan pesawat-pesawat jet tempur Typhoon untuk mengintersepsi atau mencegat pesawat-pesawat pembom Rusia yang menuju wilayah udara Inggris. Menteri Pertahanan Gavin Williamson meminta pasukan Inggris selalu waspada terhadap aktivitas militer Moskow.

Sepasang jet tempur meraung dari markas mereka di Lossiemouth, Skotlandia, setelah peringatan reaksi cepat dibunyikan. Kejadian ini berlangsung hari Jumat (29/3/2019).

Jet-jet tempur itu bergemuruh menuju pesawat jarak jauh Blackjack yang dikirim Kremlin."Yang mendekati wilayah udara Inggris," kata Kementerian Pertahanan Inggris.

"RAF (Angkatan Udara Kerajaan) bekerja erat dengan mitra NATO untuk memantau pesawat Rusia saat mereka melewati berbagai wilayah udara internasional sebelum mereka dicegat di Laut Utara," lanjut kementerian itu, dikutip Daily Mirror.

"Jet-jet tempur kami mengawal mereka dari wilayah kepentingan Inggris dan memastikan bahwa mereka tidak memasuki wilayah udara kedaulatan Inggris," imbuh kementerian itu.

Menteri Pertahanan Gavin Williamson memuji para pilot tempur Inggris. "Pilot-pilot RAF kami yang berani telah menunjukkan lagi bahwa kami siap untuk menanggapi segala ancaman terhadap Inggris," ujarnya.

"Bersama sekutu-sekutu NATO kami, kami harus tetap waspada dan sadar akan aktivitas militer Rusia," ujarnya.

Pengerahan jet-jet tempur hari Jumat itu adalah yang kedua kalinya sepanjang pekan ini dalam upaya untuk menyelidiki aktivitas Rusia. Pengerahan sebelumnya terjadi pada Rabu malam.

Militer Rusia belum berkomentar terkait aktivitas pesawat-pesawat pembomnya di dekat wilayah udara Inggris. 

Credit  sindonews.com

Korut Sebut Serangan Kedubes di Spanyol Tindakan Terorisme

Seorang pejabat Kementerian Luar Negeri Korea Utara (Korut) menuturkan, serangan terhadap kantor Kedutaan Besar mereka di Spanyol adalah aksi terorisme. Foto/Istimewa

PYONGYANG - Seorang pejabat Kementerian Luar Negeri Korea Utara (Korut) menuturkan, serangan terhadap kantor Kedutaan Besar mereka di Spanyol adalah aksi terorisme. Serangan itu diketahui terjadi pada Februari lalu.

"Suatu intrusi ilegal ke dalam dan pendudukan misi diplomatik dan tindakan pencurian adalah pelanggaran berat terhadap kedaulatan negara dan merupakan pelanggaran mencolok hukum internasional, dan tindakan semacam ini tidak boleh ditoleransi di dunia," kata pejabat itu, seperti dilansir Reuters pada Minggu (31/3).

Dia kemuudian menyerukan penyelidikan dan mengatakan Korut secara cermat mengawasi desas-desus bahwa Biro Penyelidikan Federal Amerika Serikat (AS) atau FBI dan kelompok anti-Kout berada di balik serangan itu.

Namun, Korut telah berhenti menyalahkan Washington secara langsung atas serangan itu dan meminta pemerintah Spanyol untuk melakukan penyelidikan secara bertanggung jawab. "Kami akan menunggu hasilnya dengan sabar," ucapnya.

Sementara itu, sebelumnya diwartakan hakim Pengadilan Nasional Spanyol, Jose de la Mata, mengeluarkan surat perintah penangkapan internasional untuk dua tersangka pelaku serangan terhadap Kedutaan Besar Korut di Madrid.

Tujuh anggota geng beranggotakan 10 orang yang menyerang kedutaan Korut pada 22 Februari telah diadili. Hakim menuntut mereka dengan penahanan ilegal, perampokan dengan kekerasan dan intimidasi, dan keanggotaan dalam geng kriminal di antara tuntutan kejahatan lainnya.

Hakim Spanyol membenarkan bahwa semua penyerang yang terlibat dalam insiden itu saat ini berada di luar negeri.

Menurut dokumen pengadilan, para penyerang bertindak atas inisiatif mereka sendiri dan menyatakan bahwa mereka adalah anggota gerakan hak asasi manusia untuk pembebasan Korut.

Credit  sindonews.com

Slovakia Bakal Menyambut Presiden Wanita Pertama

Zuzana Caputova, calon Presiden Slovakia. (REUTERS/David W Cerny)

Jakarta, CB -- Seorang perempuan berlatar belakang aktivis anti-korupsi, Zuzana Caputova diperkirakan bakal menjadi presiden wanita pertama Slovakia. Negara tersebut tengah menggelar pemilihan presiden putaran kedua, Sabtu (30/3).

Pemilihan digelar usai satu tahun peringatan pembunuhan seorang jurnalis yang memicu protes massa dan seruan untuk perubahan. Zuzana, 45 tahun, yang juga pengacara lingkungan diproyeksikan akan menang melawan kandidat partai yang berkuasa, Maros Sefcovic yang juga komisaris energi Uni Eropa.

Caputova, yang tidak memiliki pengalaman dalam jabatan politik dan menjalankan slogan "Berdiri untuk Kejahatan", mendapatkan 55,20 persen suara menurut survei yang dilakukan oleh lembaga Focus, pada malam menjelang putaran kedua.


"Kampanye ini telah menunjukkan bahwa nilai-nilai seperti humanisme, solidaritas dan kebenaran adalah penting bagi masyarakat kita," kata Caputova dalam pidatonya, dikutip AFP, Sabtu (30/3).

Caputova malang melintang dalam dunia advokasi, Ia memenangkan penghargaan 2016 karena berhasil memblokir tempat pembuangan sampah yang direncanakan di kota kelahirannya Pezinok.

Baru-baru ini, ia turun ke jalan-jalan bersama dengan puluhan ribu pengunjuk rasa anti-pemerintah lainnya setelah wartawan investigasi Jan Kuciak ditembak mati bersama tunangannya pada Februari 2018. Dia telah bersiap untuk menerbitkan sebuah cerita tentang dugaan hubungan antara politisi Slovakia dan mafia Italia.

Pembunuhan memaksa Perdana Menteri saat itu Robert Fico untuk mengundurkan diri tetapi ia tetap menjadi pemimpin partai Smer-SD, kelompok yang dinilai sekutu dekat perdana menteri saat ini. Lima orang telah didakwa, termasuk seorang pengusaha jutawan dengan dugaan hubungan Smer-SD yang diduga memerintahkan pembunuhan.

Berbicara kepada AFP mengenai kampanye, Caputova mengatakan bahwa jika terpilih dia akan memulai perubahan sistematis, salah satunya menghilangkan jaksa dan polisi dari pengaruh politik.

Credit  cnnindonesia.com

Kabar Hoaks Picu Aksi Kekerasan di Perancis

Ilustrasi kekerasan. (Istockphoto/funky-data)

Jakarta, CB -- Hoaks yang berkembang di sosial media bahwa kelompok etnis minoritas Romani melakukan penculikan anak memantik gelombang aksi kekerasan di Perancis, meski polisi telah menyebut gosip tersebut tak benar.

Polisi Perancis juga mengatakan bahwa sekelompok orang telah menyerang pihak yang diyakini menyebarkan gosip penculikan tersebut.

Lewat cuitan, polisi mengatakan bahwa kabar soal mobil van putih yang mengelilingi area pinggiran kota Paris di Nanterre dan Colombes untuk menculik perempuan-perempuan muda telah memantik tuduhan palsu pada dua orang. Kedua orang itu pada 16 Maret lalu juga diserang sekelompok massa sehingga mengalami cedera ringan. 

"Jangan bagikan informasi palsu ini," ujar cuitan polisi tersebut. 

Polisi mengatakan bahwa isu penculikan itu benar-benar tidak berdasar dan "tidak ada kasus penculikan yang telah terkonfirmasi". Kini polisi juga telah mengamankan 20 orang setelah terjadi serangan pada komunitas etnis tersebut.

Lewat keterangan resmi, lembaga bantuan hukum La Voix des Rroms mengatakan streotipe rasialis yang menyatakan kelompok etnis Romani sebagai penculik anak sudah beredar sejak era pertengahan (5-15 SM).

La Voix des Rroms juga menyamakan serangan anti-Romani itu dengan pembantaian Rohingya di Myanmar, serta meminta masyarakat Perancis untuk menjaga mereka-mereka yang nyawanya terancam.

Pada Senin lalu, aksi kekerasan terjadi di Bobigny di Clichy-sous-Bois, area pinggiran kota Paris, demikian menurut laporan AFP. Isu penculikan itu disebutkan berawal dari Facebook dan Snapchat.

Juru bicara pemerintah Perancis, Benjamin Griveaux, mengatakan bahwa insiden tersebut tidak bisa ditoleransi dan menjadi tanda bagi pemerintah untuk memerangi berita palsu.

"Menyebarkan isu seperti itu secara terorganisir dan viral di sosial media menyebabkan kekerasan dan juga stigma pada suatu komunitas," kata Griveaux.

Pada Desember, polisi kota Paris mencuitkan hukuman bagi penyebar kabar palsu.

Hukum Perancis menyatakan bahwa para penyebar kabar palsu di internet bisa didenda sekitar US$51 ribu hingga US$153 ribuu.

Penyebaran berita palsu di sosial media menjadi masalah di berbagai negara di seluruh dunia. Pada Juli 2018, terjadi serangkaian aksi kekerasan akibat kabar palsu yang menyebar di WhatsApp, menyebabkan belasan tewas. 

Credit  cnnindonesia.com

Presiden Perancis Kehilangan 3 Menteri Karena Ikut Pemilu

Presiden Prancis, Emmanuel Macron. (Yoan Valat/Pool via REUTERS)

Jakarta, CB -- Sebanyak tiga menteri Perancis menyatakan mengundurkan diri dari pemerintah setelah memutuskan mengikuti pemilihan daerah dan Uni Eropa, Kamis (28/3).

Kantor Kepresidenan Perancis menuturkan tiga menteri yang mundur terdiri dari Menteri Perancis untuk Eropa, Natalie Loiseau, serta dua menteri muda yakni Benjamin Griveaux dan Mounir Mahjoubi.

Loiseau berencana mencalonkan diri dalam pemilihan umum Uni Eropa pada Mei mendatang, sementara Griveaux dan Mahjoubi akan bersaing di pemilihan Wali Kota Paris pada 2020.

Dengan kepergian ketiga menteri itu, tersisa sepuluh menteri dalam pemerintahan Presiden Emmanuel Macron saat ini.


Hingga kini, dikutip AFP, kantor kepresidenan Perancis belum mengindikasikan siapa yang akan menggantikan Loiseau, Griveaux, dan Mahjoubi. Macron dikabarkan akan mengumumkan penunjukkan itu Senin pekan depan dalam rapat kabinet.

Kendati demikian, sejumlah spekulasi yang muncul menyebut penasihat Macron untuk urusan Eropa, Clement Beaune, akan ditunjuk untuk menggantikan posisi Loiseau dalam kabinetnya.

Posisi tersebut menjadi strategis dalam kabinet Macron, terutama dalam menegaskan posisi Perancis terkait rencana Inggris keluar dari Uni Eropa atau Brexit.

Credit  cnnindonesia.com

Brexit, May Berikan Penawaran Baru Pada Voting Ketiga

Perdana Menteri Inggris Theresa May. (REUTERS/Henry Nicholls)

Jakarta, CB -- Perdana Menteri Inggris Theresa May akan membuat tawaran baru dalam perundingan keluarnya Inggris dari Uni Eropa (Brexit) setelah proposal perceraian yang disampaikannya ditolak dua kali oleh parlemen. Tawaran baru akan diberikan dalam pemungutan suara parlemen ketiga yang akan digelar Jumat (30/3).

Tawaran baru diberikan sebagai dalam upaya baru untuk menghindari perpecahan dalam perpisahan Inggris dengan dari Uni Eropa. Tawaran dibuat sehari setelah ia membuat janji akan mengundurkan diri jika proposal Brexit diterima.

Janji perdana menteri tersebut sebenarnya bertentangan dengan tekadnya untuk mencoba menjaga ekonomi Inggris dan kejatuhan pound pasca-Brexit memisahkan Inggris dari Uni Eropa.


"Saya mendorong semua anggota parlemen untuk mendukungnya dan memastikan bahwa kami meninggalkan Uni Eropa, memberi orang dan bisnis kepastian yang mereka butuhkan," katanya kepada anggota parlemen seperti dikutip dari AFP, Jumat (29/3).

Tapi ia tak menyampaikan tawaran baru tersebut. Musyawarah parlemen Inggris yang mengambil alih pembahasan persyaratan untuk keluar dari Uni Eropa (Brexit) buntu. Proses pemungutan suara tidak berhasil meraih mayoritas setelah parlemen menolak seluruh opsi yang dibahas.

Pasalnya, delapan persyaratan Brexit yang dibahas di parlemen sama sekali tidak ada yang disetujui. Yang nyaris disepakati hanya soal upaya negosiasi secara permanen dan menyeluruh antara bea cukai Inggris dan Uni Eropa.

Selain soal bea cukai, usulan persyaratan Brexit yang juga nyaris disetujui adalah soal perlunya diadakan referendum untuk mengkonfirmasi untuk setiap kesepakatan Brexit. Usulan ini didukung 268 anggota parlemen, dan ditolak 295 anggota lainnya.

Usul soal Brexit yakni mempertahankan Inggris sebagai anggota Asosiasi Perdagangan Bebas Eropa (Efta) Kawasan Ekonomi Eropa (EEA) juga hanya didukung 188 anggota parlemen, dan 283 menolak.

Untuk mengatasi masalah itu, May mengeluarkan janji; akan mengundurkan diri bila proposal Brexit diterima. "Saya tahu ada keinginan untuk pendekatan baru - dan kepemimpinan baru - dalam fase kedua negosiasi Brexit dan saya tidak akan menghalangi hal itu," kata May.

Upaya May tersebut mendapatkan dukungan dari mantan Menteri Luar Negeri Boris Johnson. Ia mengatakan sekarang akan mendukung perdana menteri. "Atas nama 17,4 juta orang yang memilih Brexit dalam referendum 2016 yang sangat memecah belah," katanya.

Tetapi oleh oposisi Partai Buruh janji May tersebut hanya menciptakan lebih banyak ketidakpastian dan pertanyaan tentang siapa yang akan memimpin pembicaraan perdagangan yang akan menentukan hubungan UE-Inggris untuk beberapa dekade mendatang.

"Ini bahkan lebih dari penutup mata Brexit," kata juru bicara Buruh Brexit Keir Starmer. "Kami sekarang tahu bahwa hasil hubungan kita di masa depan dengan UE tidak akan ditentukan olehnya," katanya.

Credit  cnnindonesia.com

Ekspor Kayu, Indonesia Akan Teken Kesepakatan dengan Inggris

Ilustrasi kerja sama Indonesia dan Inggris. Foto/Ist

JAKARTA - Indonesia dan Inggris akan menandatangi Forest Law Enforcement, Governance and Trade Voluntary Partnership Agreement (FLEGT-VPA) mengenai ekspor kayu Indonesia ke negara Eropa tersebut.

Direktur Eropa I Kementerian Luar Negeri Indonesia, Dino R. Kusnadi, mengatakan penadatanganan FLEGT-VPA akan dilakukan pada Jumat (29/3/2019) besok oleh Menteri Lingkungan Hidup yang mewakili Indonesia. Sedangkan dari Inggris diwakili oleh Duta Besar-nya di Jakarta.

"Format ini adalah perjanjian serupa dengan perjanjian sebelumnya dengan Uni Eropa (UE). Langkah antisipasi jika inggris keluar UE, agar tidak ada hambatan penyaluran kayu ke Inggris," kata Dino.

"Perjanjian ini akan menjadi landasan hukum, sehingga kontinuitas akan selalu terjaga," ujarnya dalam briefing mingguan Kementeriann Luar Negeri Indonesia, Kamis (28/3/2019).

Penandatangan FLEGT-VPA itu menunjukan komitmen Indonesia dalam pelestarian lingkungan hidup, dengan menyediakan kayu legal. Hal itu, lanjut Dino, juga menguatakan mekanisme FLEGT dan mengharapan negara lain mengakui mekanisme tersebut.

Menurut Dino, ekspor kayu Indonesia ke Inggris adalah seperempat dari total ekspor ke UE, dengan nilai USD250 juta. 

Credit  sindonews.com

PM Inggris Theresa May Janji Mundur Demi Brexit

Perdana Menteri Inggris Theresa May berjanji untuk mundur demi mewujudkan Brexit. (REUTERS/Jack Taylor/Pool)

Jakarta, CB -- Perdana Menteri Inggris Theresa May pada Rabu menawarkan pengunduran diri agar parlemen Inggris menyepakati poin-poin perjanjian yang ditawarkan dalam negosiasi Brexit.

Dalam beberapa pekan terakhir, pemerintah Inggris dan parlemen tak bisa mencapai kesepakatan sehingga Inggris kini dalam kondisi krisis.

Dengan opsi yang semakin minim dan Inggris berisiko kehilangan kendali atas proses meninggalkan Uni Eropa, May secara dramatis berjanji akan mundur dari jabatannya jika para anggota parlemen bersedia mendukung kesepakatan-kesepakatan yang telah ia ajukan.


Usul pengunduran diri itu muncul hanya beberapa jam sebelum dewan perwakilan rakyat melaksanakan pemungutan suara untuk mencari alternatif -- tapi berakhir dengan perpecahan suara di antara anggota parlemen.

Dari delapan rencana alternatif yang diajukan, tidak ada satu pun mendapatkan suara mayoritas. Menteri urusan Brexit menyatakan hasil itu justru menguatkan pandangan pemerintah bahwa opsi yang mereka ajukan adalah yang terbaik. 

Anggota-anggota parlemen sudah dua kali menolak poin-poin kesepakatan Brexit yang diajukan May, dengan dua kali penolakan itu lewat suara mayoritas. May terus berusaha meyakinkan parlemen Inggris dan usul pengunduran diri diyakini adalah upaya terakhirnya.

"Saya tahu muncul keinginan untuk pendekatan baru dan juga kepemimpinan baru pada fase kedua negosiasi Brexit, dan saya tidak akan menghalangi," kata May di depan pertemuan dengan anggota parlemen dari Partai Konservatif.

"Tapi kami perlu mewujudkan kesepakatan dan membuat Brexit ini terjadi. Saya siap untuk meninggalkan jabatan ini lebih awal untuk melaksanakan yang benar bagi negara dan partai kami."

Pada pekan lalu, May menyepakati perjanjian dengan UE untuk menunda pelaksanaan Brexit untuk menghindari potensi Inggris keluar dari UE "tanpa kesepakatan apapun".

Jika proposal yang diajukan May disepakati parlemen Inggris, maka Brexit akan berlangsung 22 Mei, tapi jika tidak, maka May akan menghadap Uni Eropa sebelum 12 April untuk menjelaskan langkah-langkah Inggris selanjutnya.

Salah satu keputusan penting yang harus diambil adalah mengenai hubungan antara Inggris dan Uni Eropa di masa depan.

Sebelumnya, May terus menekankan kepentingan Inggris untuk tetap menjalin hubungan ekonomi sedekat mungkin dengan Uni Eropa.

Namun, sejumlah pihak ingin Inggris benar-benar keluar dari Uni Eropa tanpa kesepakatan apa pun, satu langkah yang memicu kekhawatiran para pebisnis.

Credit  cnnindonesia.com

Eropa Tolak Pengakuan Kedaulatan Israel Atas Dataran Golan

Ilustrasi Golan. (Dok Israel Tourism)

Jakarta, CB -- Lima negara Eropa yang duduk di Dewan Keamanan PBB, Belgia, Inggris, Prancis, Jerman dan Polandia pada Selasa (26/3) memutuskan untuk menolak keputusan Presiden AS Donald Trump untuk mengakui Dataran Tinggi Golan sebagai wilayah Israel.

Mereka menyuarakan keprihatinan atas langkah yang diambil Trump tersebut dan bersikukuh bahwa Golan merupakan wilayah Suriah. Menurut mereka, langkah Trump bisa memiliki konsekuensi luas.

"Kami tidak mengakui kedaulatan Israel atas wilayah-wilayah yang diduduki Israel sejak Juni 1967, termasuk Dataran Tinggi Golan, dan kami tidak menganggap mereka sebagai bagian dari wilayah negara Israel," kata Duta Besar Belgia Marc Pesteen de Buytswerve seperti dikutip dari AFP, Rabu (27/3).


Presiden Trump pada Senin (25/3) lalu menandatangani proklamasi berisikan pengakuan AS atas kedaulatan Israel di Dataran Tinggi Golan. 

Penjabat Duta Besar AS Jonathan Cohen mengatakan keputusan dibuat untuk menentang Presiden Suriah Bashar al-Assad dan Iran.

Keputusan tersebut langsung ditentang banyak negara. Rusia dan Cina bahkan sudah berbicara akan menentang keputusan AS tersebut saat pertemuan Dewan PBB.

Tentangan yang sama juga dilakukan oleh Indonesia dan Afrika Selatan, dua negara yang selama ini mendukung kemerdekaan Palestina.

PBB sendiri dijadwalkan akan membahas kebijakan AS atas Dataran Tinggi Golan Rabu (27/3) ini. 

Credit  cnnindonesia.com

Enam Kota di Jerman Terima Ancaman Bom

Foto/Ilustrasi/SINDOnews

MAINZ - Polisi di Jerman mengevakuasi beberapa bangunan di enam kota pada hari Selasa (26/3/2019) setelah sebuah ancaman bom dikirimkan ke email seorang pejabat. Namun, setelah menggeledah bangunan, polisi di setidaknya empat kota mengatakan mereka tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan.

"Para pejabat di Kaiserslautern, Chemnitz, Rendsburg, Augsburg, Gottingen dan Neunkirchen menerima ancaman bom ke kotak masuk email umum mereka," kata polisi seperti dikutip dari NBC News.

Di Gottingen, para pejabat menggeledah bangunan dan membuka kembali jalan-jalan di daerah itu sekitar dua jam kemudian. Balai kota tetap ditutup untuk hari itu, polisi mengumumkan dalam sebuah tweet.

Ancaman di kota barat daya Kaiserslautern menyebabkan evakuasi dari sebuah bangunan setinggi 21 lantai di mana lebih dari 1.000 orang bekerja. Polisi menggeledah bangunan tetapi tidak menemukan apa pun. Polisi mengatakan dalam sebuah tweet bahwa mereka sedang menyelidiki email tersebut berkoordinasi dengan kota-kota lain yang menerima ancaman.

Di Augsburg, Jerman selatan, balai kota dan gedung administrasi terdekat tempat sekitar 500 orang bekerja dievakuasi. Polisi kemudian mengatakan bahwa tidak ada barang mencurigakan yang ditemukan.

Di Neunkirchen, juga di barat daya Jerman, polisi mengevakuasi beberapa bangunan milik kompleks balai kota, tetapi tidak menemukan apa pun setelah memeriksa bangunan.

"Ada kemungkinan bahwa email ancaman di berbagai kota di Jerman telah dikirim oleh satu orang, tetapi penyelidikan masih berlangsung," kata juru bicara kepolisian kepada NBC News.

Otoritas Federal mengatakan kepada NBC News bahwa mereka mengetahui email-email itu dan mengoordinasikan pertukaran informasi antara berbagai departemen kepolisian, yang bertanggung jawab untuk menyelidiki ancaman-ancaman itu.

Bangunan balai kota berlantai dua di kota Chemnitz, Jerman timur juga dievakuasi setelah ancaman bom dikirim ke kotak masuk email umum kota, kata polisi kepada NBC News. Polisi menggeledah gedung. 

Di kota Rendsburg, Jerman utara, balai kota setempat juga dievakuasi pagi ini setelah menerima email, kata polisi.

Harian Bild Jerman mengutip seorang polisi mengatakan tingkat ancaman tidak berubah. Pada bulan Januari, pengadilan di tiga kota Jerman menerima ancaman bom tetapi tidak ada ledakan yang terjadi.


Credit  sindonews.com