Warga Cina Persoalkan Penamaan Kekaisaran Jepang Setelah Akihito

Kaisar Jepang Akihito (kiri) dan dan Permaisuri Michiko melambaikan tangan kepada simpatisan saat penampilan publik Tahun Baru di Istana Kekaisaran di Tokyo, 2 Januari 2018. Akihito akan menyerahkan Tahta Krisan kepada putranya tahun depan. AP

CB, Jakarta - Kekaisaran Jepang menuju era baru setelah Kaisar Akihito yang berkuasa hampir 30 tahun memutuskan mengundurkan diri sebagai Kaisar pada 30 April 2019. Akihito naik takhta pada 8 Januari 1989 menggantikan ayahnya Hirohito yang meninggal. Tradisi pemberian nama kekaisaran menjadi hal menarik bersamaan dengan pergantian kekuasaan di Jepang.
Nama Reiwa diambi sebagai nama kekaisaran baru yang dipimpin oleh anak sulung Akihito, pangeran Naruhito mulai 1 Mei 2019.

Dalam penamaan kekaisaran, Jepang ternyata keluar dari tradisi terdahulu dengan meninggalkan penamaan dari puisi klasik Cina dan kembali ke puisi klasik Jepang yang sudah diwariskan 1200 tahun lalu. Kata Reiwa diambil dari kumpulan puisi klasik Jepang pada era Manyoshou (600-759 Masehi). Rei-wa terdiri dari 2 karakter kanji yaitu” (Rei)” yang berarti keindahan dan “ (Wa)” yang berarti keharmonisan.

Berdasarkan dua kata itu, Reiwa atau “ mengandung arti budaya akan lahir dan dipelihara ketika orang-orang menyelaraskan hati mereka secara harmoni.
Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe mengatakan, dengan menjadikan Manyoshou sebagai pedoman alam dan musim, dia berharap ke depannya bisa mewariskan nilai budaya yang dikandung dari kata Reiwa kepada generasi muda. Penamaan dinasti juga dimaksudkan sebagai bentuk apresiasi generasi muda dan seluruh rakyat Jepang termasuk petani, dan kalangan masyarakat lainnya untuk terus membangun Jepang.
Namun, pilihan kata Reiwa untuk menamai kekaisaran Jepang setelah Akihito telah menuai protes dari warga Cina. Mereka menyindir bahwa pemilihan nama Reiwa adalah sebuah langkah mundur bagi Jepang karena tidak terinspirasi dari puisi klasik Tiongkok pada umumnya.

Saat Jepang mengumumkan pengunduran diri Kaisar Akihito, warga Cina dengan antusias meneBAK nama dinasti berikutnya karena terinspirasi dari Manyoshou. Bagi masyarakat Cina, Rei dilafalkan “ling” dalam bahasa Cina yang berarti orde, dan Wa dilafalkan “he” berarti perdamaian.
Sebelum diresmikan parlemen, kritik sudah dilayangkan oleh warga Cina. “Aku tidak tahu apa makna dari Era Reiwa sendiri," ujar seorang wanita Cina berusia 36 tahun. “Namanya mudah dituliskan, tapi terdengar aneh bagi warga Cina.”
Opini mengenai Reiwa terus berdatangan. Salah satunya dari pria Cina berusia 24 tahun yang tidak disebutkan namanya. Ia bertanya: “Apakah itu bermakna ‘seseorang yang memesan perdamaian? Itu sukar dimengerti."
Meskipun kritik terus berdatangan, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Geng Shuang. mengapresiasi keputusan Jepang soal penamaan kekaisaran di bawah kepemimpinan anak sulung Akihito, pangeran Naruhito.
" Karena itu adalah keinginan dari Jepang sendiri” ujar Shuang.

Di Jepang, antusiasme tinggi masyarakat atas penamaan kekaisaran tersebut. “Era Heisei adalah era yang damai, meskipun kriminalitas ada, setidaknya perang tidak terjadi” ujar Hisako Tanura, warga Kobe berusia 70 tahun.
Begitu pula Atsuhiro Ono, 21 tahun, mahasiswa prefektur Hyogo: “Kita sebagai masyarakat harus bekerja sama untuk menyelesaikan masalah dengan pikiran positif.”
Jepang masih menjaga tradisi penamaan dinasti mereka dan tetap menggunakan kalender Masehi untuk dokumen resmi. Seperti dalam surat kabar, SIM, koran, dan lain-lain, yang menggunakan nama khusus.
Contohnya, Dinasti pertama, Dinasti Taishou (1912-1926) menggambarkan kebesaran Jepang, kemudian dilanjutkan Dinasti Showa (1926-1989), yang menggambarkan pembangunan dan keterbukaan Jepang yang disertai Restorasi Meiji, membuka Jepang pada dunia pada tahun 1816-1912, era kebangkitan Jepang. Era Heisei, (1989-2019) menandakan modernisasi Jepang dan era perdamaian di masa kekaisaran Akihito. Pada masa ini, perekonomian Jepang sedang tumbuh dengan pesat.
Era kekaisaran Reiwa bergulir pada 1 Mei mendatang. Sekali pun perekonomian sedang baik, namun Jepang menghadapi sejumlah tantangan seperti populasi rakyat berusia di atas 85 tahun terus bertambah yang mengancam ketersediaan tenaga kerja, dan pertumbuhan ekonomi. 

Credit  tempo.co

Korsel pulangkan 10 jasad prajurit China korban Perang Korea

Pasukan militer China beriringan membawa 10 peti mati jasad prajurit China yang menjadi korban Perang Korea 1950-1953 dalam upacara militer di Bandara Internasional Incheon, Korsel, Rabu (3/4/2019), sebelum diterbangkan menuju China. (VCG)

Beijing (CB) - Korea Selatan pada Rabu memulangkan jasad 10 prajurit China yang menjadi korban Perang Korea pada tahun 1950-1953.

Upacara penyerahan 10 jasad tersebut digelar di Bandar Udara Internasional Incheon di sebelah barat Ibu Kota Korsel di Seoul, demikian laporan sejumlah media resmi China.

Dalam upacara tersebut, pasukan militer Korsel menyerahkan peti mati berukuran kecil berselimutkan bendera nasional China kepada pasukan militer China untuk kemudian diangkut dengan pesawat.

Penyerahan tersebut merupakan yang keenam. Dengan demikian, maka Korsel telah memulangkan 589 jasad prajurit sukarelawan China yang tewas selama periode perang Korea.

Sebelumnya, pada 2014 Korsel telah memulangkan 437 jasad, 2015 (68), 2016 (36), 2017 (28), dan 2018 (20) ke China.

China dan Korsel setiap tahun berkonsultasi untuk penyerahan jasad-jasad prajurit China yang masih ditemukan di Korsel.

Biasanya, penyerahan jasad tersebut dilakukan beberapa hari sebelum perayaan ziarah kubur bagi warga China atau dikenal dengan sebutan "Chingming". Tahun ini Chingming yang merupakan hari libur nasional jatuh pada hari Jumat (5/4).

Pihak Kementerian Pertahanan Korsel menyatakan bahwa seremoni penyerahan jasad tersebut bagian dari upaya menyembuhkan luka lama bersama dan mengandung pesan untuk peningkatan perdamaian dan stabilitas kawasan.

Pihaknya berjanji akan menjaga hubungan kerja sama dan akan terus memulangkan jasad para prajurit China yang masih bisa ditemukan.

Pasukan sukarelawan China (CPV) bertempur bersama pasukan Korea Utara dalam perang Korea melawan pasukan Korsel dan Amerika Serikat bersama sekutunya di PBB yang meletus pada 25 Juni 1950 hingga 27 Juli 1953.

Perang yang berlokasi di Semenanjung Korea itu telah menewaskan sekitar 1,8 juta prajurit militer. Dalam perang tersebut, China kehilangan 145.000 prajuritnya dari 780.000 personel militer yang dikirimkan ke Semenanjung. 

Credit  antaranews.com

AS Jual Jet Tempur F-16 ke Taiwan Dinilai Membuat China Shock

Pesawat jet tempur F-16 buatan Lockheed Martin Amerika Serikat. Foto/Bloomberg/Chris Ratcliffe

SINGAPURA - Amerika Serikat (AS) diam-diam setuju memenuhi permintaan Taiwan yang ingin membeli 60 unit pesawat jet tempur F-16 Lockheed Martin. Pakar hubungan internasional menilai langkah Washington itu akan membuat Beijing shock atau terkejut karena AS selama ini tak peduli dengan apa yang dirasakan China.

Persetujuan Washington untuk menjual 60 unit jet tempur F-16 ke Taipei ini merupakan yang pertama sejak 1992. Langkah itu akan menandakan kesediaan Amerika untuk mendukung pulau yang diperintah sendiri secara demokratis tersebut karena beberapa lusin jet tempurnya tidak akan mampu mengimbangi kekuatan militer China.

"Untuk Beijing, itu akan sangat mengejutkan," kata Wu Shang-su, seorang peneliti di S. Rajaratnam School of International Studies di Singapura.

"Tapi itu akan lebih merupakan kejutan politik daripada kejutan militer. Itu akan, ‘Oh, AS tidak peduli dengan apa yang kita rasakan'. Itu akan lebih merupakan masalah simbolis atau emosional," ujarnya, seperti dikutip Bloomberg, Senin (1/4/2019).

Penjualan senjata adalah di antara beberapa isyarat dukungan AS untuk Taiwan dalam beberapa bulan terakhir, bahkan ketika Presiden Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping mendekati kesepakatan untuk mengakhiri perang dagang yang mahal.

AS juga mengirim kapal perang melewati Selat Taiwan dan mengakomodasi persinggahan Presiden Tsai Ing-wen di Hawaii pekan lalu. Berbagai tindakan AS itu telah menuai protes dari China yang menganggapnya sebagai langkah "sangat berbahaya".

Minat baru AS di Taiwan menyusul seruan yang meningkat di Washington untuk upaya mencegah China melampaui dominasi militer dan industri Amerika.

China telah mengarahkan kekuatan industrinya ke arah investasi besar-besaran dalam perangkat keras militer selama dua dekade terakhir. Salah satunya membangun kekuatan angkatan lautnya menjadi berkelas dunia dan mengisi garis pantainya dengan rudal yang mampu mengenai sasaran di Taiwan. Negara ini menghabiskan 23 kali lebih banyak dari Taiwan untuk pertahanan pada 2017 atau naik dua kali lipat dari 1997. 

Credit  sindonews.com

Dua Jet Tempur China Terobos Garis Batas, Taiwan Marah

Pesawat jet tempur J-11 China. Foto/REUTERS

TAIPEI - Taipei marah setelah dua pesawat jet tempur J-11 China melintasi "median line (garis tengah)" Selat Taiwan yang memisahkan kedua wilayah. Taipei menyebut tindakan militer China sudah sembrono dan provokatif.

Aksi kedua jet tempur Beijing itu berlangsung pada hari Minggu pagi. Kementerian Pertahanan Taiwan mengatakan Taipei mengerahkan pesawat-pesawat tempurnya sendiri dan menyiarkan peringatan setelah dua jet tempur J-11 melintasi "median line" Selat Taiwan.

"Pada pukul 11 ​​pagi, 31 Maret, dua jet PLAAF J-11 melanggar perjanjian secara diam-diam yang telah lama diadakan dengan melintasi median line Selat Taiwan," kata Kementerian Luar Negeri setempat di Twitter, seperti dikutip South China Morning Post, Senin (1/4/2019).

“Itu adalah tindakan yang disengaja, sembrono dan provokatif. Kami telah memberi tahu mitra regional dan mengutuk China atas perilaku seperti itu," lanjut kementerian tersebut.

Beijing telah meningkatkan jumlah penyeberangan jet tempur dan kapal perang di dekat Taiwan atau pun melewati Selat Taiwan dalam beberapa tahun terakhir. Langkah itu telah meningkatkan ketegangan di kawasan setempat pada saat hubungan kedua pihak berada pada titik rendah.

Aksi pesawat-pesawat tempur China ini tidak biasa. Media Taiwan melaporkan terakhir kali jet tempur China melewati median line itu pada 2011.

Taipei menggambarkan "serangan" terbaru China sebagai tindakan yang disengaja. Juru bicara Kantor Kepresidenan Alex Huang menyebut penerbangan itu provokatif dan merusak status quo lintas-selat. Pemerintah maupun militer Beijing belum berkomentar atas aksi kedua jet tempurnya yang mendekati Taipei.

Penerbangan kedua jet tempur itu terjadi seminggu setelah AS mengerahkan kapal perang dan kapal penjaga pantai melintasi Selat Taiwan, yang membuat Beijing marah.

Meskipun Selat Taiwan adalah jalur perairan internasional, namun China sering kali tersingkir ketika AS atau kapal-kapal angkatan laut Barat lainnya melewatinya. 

Credit  sindonews.com

Identitas Multikultur Taiwan Dibentuk Seiring Globalisasi

Identitas Multikultur Taiwan Dibentuk Seiring Globalisasi

Siapakah negara Taiwan? Pertanyaan ini bisa sekilas terasa aneh karena faktanya masyarakat negara tersebut tidak berbeda dengan saudara tuanya di China daratan (mainland), dalam hal ini Suku Hakka yang merupakan mayoritas di negeri itu. Tapi, untuk beberapa dekade ke depan, bisa jadi persepsi ini akan berubah.

Negeri kepulauan itu bisa menjadi negara multikultur akibat banyak perkawinan antarnegara (cross-national marriages) yang dilakukan antarwarga Taiwan dengan warga negara lainnya. Selain itu, Taiwan juga semakin terbuka dengan pendatang atau imigran dari negara lain, di luar dari China, Hong Kong, dan Makao (new imigrant).

Dengan demikian, Taiwan benar-benar mempunyai identitas berbeda dengan China daratan. Identitas baru Taiwan terbangun seiring globalisasi, juga kebijakan yang lebih mendekatkan diri dengan negara-negara the New Soutbound Policy dan strategi Indo Pafisik yang berujung semakin dekatnya negara tersebut dengan negara di kawasan selatan, bukan hanya dengan China daratan atau negara-negara di Asia Utara.

“Taiwan saat ini bisa disebut menuju negara multikultur. Taiwan sangat terbuka terhadap warga negara lain,” ujar Wakil Dirjen National Imigration Agency Bill C Chang saat menyambut kunjungan sejumlah wartawan dari negara-negara The New Southbound Policy di Taipei, beberapa waktu lalu.

Jeremy Chiang dan Alan Hao Yang dalam sebuan artikel bertajuk ‘A Nation Reborn? Taiwan Belated Recognition of its Souetheast Asian Heritage’ yang dirilis jurnal The Diplomat menyebut, sejak President Tsai Ing-wen dan Partai Demokratic Progessive memimpin sejak 2016, negeri itu mengakui adanya hubungan daerah dengan negara-negara Asia Tenggara.

Di sisi lain, mengambil survei Taiwan Nation Security dan analisisi terkait lainnya, hanya 3% warga negara Taiwan mengidentifikasi diri mereka secara eksklusif sebagai “Chinese” pada 2014 dan lebih dari 60% warganya mengklaim Taiwan sebagai identitas tunggal mereka. Hal ini diakui sebagai dampak proses Taiwanisasi yang dilakukan sejak kepemimpinan Presiden Lee Teng-hui pada era 90-an sering dengan mulai meningkatkan tekanan China terhadap Taiwan.

Jeremy dan Alan menyebut, ketika sebagian besar diskusi tentang identitas Taiwan selama era otoriterian dan awal pascaautoriterian berfokus pada upaya menggambarkan perbedaan budaya antara Taiwan dan China daratan, nilai-nilai multikulturalisme dan demokratik liberal berkembang mewarnai diskursus identitas Taiwan.

Di sisi lain, setelah munculnya demokratisasi pada masa 1990, gagasan Taiwan sebagai sebuah masyarakat mono-etnik China secara cepat kehilangan popularitasnya. “Masyarakat Taiwan dengan cepat menunjukkan dirinya sebagai anggota masyarakat imigran multikultur yang terdiri dari suku asli Taiwan, Suku Hoklo, Suku Hakka, dan warga negara China yang datang ke Taiwan setelah 1949,” ujar mereka.

Multikultur masyarakat Taiwan semakin berwarna pada 1990 seiring dengan kian membesarnya kelompok new imigran di luar empat kelompok penduduk sebelumnya dan mereka mulai menanam benih identitas Taiwan baru. Sebagian besar penduduk baru itu berasal dari Asia Tenggara dan China datang ke Taiwan akibat perkawinan antarnegara dengan warga negara Taiwan. 

Kini keturunan hasil perkawinan antarnegara dan new imigran semakin mewarnai sekolah dasar dan sekolah menengah sehingga kehadiran mereka secara signifikan memengaruhi lanskap demografi Taiwan. Gagasan “South East Asia-Taiwanese” menjadi bagian penting masyarakat

Taiwan semakin diperkuat Pemerintah Taiwan pada era 2.000-an. Terutama setelah Presiden Tsai Ing-wn yang saat itu masih menjadi kandidat presiden mengumumkan kebijakan The New Soutbound Policy pada 2015. Sejak itulah warga masyarakat dari kawasan Asia Tenggara semakin mewarnai wajah baru Taiwan.

Perkawinan Antarnegara dan New Imigran

Banyaknya perkawinan antarnegara yang terjadi di Taiwan selama ini tidak banyak diketahui. Padahal faktanya sangat banyak. Perkawinan terutama terjadi antara warga negara tersebut dengan China daratan, Vietnam, dan Indonesia. Lebih dari itu, pemerintah setempat memberikan ruang gerak dan hak terbilang sangat besar untuk mereka serta keturunan mereka agar sebenar-benarnya menjadi orang Taiwan.

Berdasar data National Immigration Agency, perkawinan antarnegara di negerinya relatif tinggi. Pada 2018 lalu, misalnya, perkawinan antarwarga negara Taiwan dengan warga China, Hong Kong, atau Makau mencapai 8.216 kasus, sedangkan antarwarga negara Taiwan dengan negara lain mencapai 12.392 kasus.

Besarnya perkawinan antarwarga negara Taiwan dengan warga di luar Suku Hakka, termasuk pada tahun sebelumnya, menarik karena hal tersebut keluar dari “tradisi” yang telah berlangsung lama sebelumnya. Jumlah imigran yang datang ke negeri tersebut juga terbilang besar, walaupun mayoritas masih berasa dari China daratan yang mencapai 342.000 orang.

Kendati demikian, jumlah imigran dari non-China juga lumayan besar di antara paling besar berasal dari Vietnam sebesar 105.596 orang, Indonesia (30.016), Thailand (8.916), dan Filipina (9.681). Para imigran beserta keluarganya tinggal tersebar di hampir semua provinsi di Taiwan. Sebagian besar memilih hidup di New Taipei sebesar 104.692 orang beserta 30.888 orang anak.

Selain New Taipei, wilayah lain yang menjadi sasaran imigran adalah Taipei, Kaohsiung, Taoyuan, Taichung, dan Tainan. Berdasar data per 2017 lalu, dari ratusan ribu anak imigran, sebagian besar merupakan keturunan warga China daratan berjumlah 73.540 orang, diikuti keturunan warga Vietnam (72.508), Indonesia (16.350), Filipina (3.796), Kamboja (3.563), dan Thailand (3.263).

Hebatnya, Taiwan bukan hanya terbuka dengan kehadiran mereka, tapi juga menyambut sepenuhnya dengan menjadikan mereka sebagai warga Taiwan seutuhnya dalam membentuk wajah baru Taiwan. Hal ini dibuktikan dengan upaya pemerintahannya yang selalu meningkatkan pelayanan terhadap mereka, baik dari sisi hak hidup (life), pelayanan kesehatan (medical), serta pelatihan diberikan (course).

Pada 2003, Taiwan hanya memberikan hak hidup berupa hak tinggal dan adaptasi hidup di negeri itu. Namun pada 2008, para imigran juga mendapatkan bimbingan hidup (living assistance) dan pendidikan untuk anak-anak mereka. Selanjutnya pada 2013, para imigran mendapatkan bimbingan adaptasi untuk hidup dan bimbingan hidup serta adanya service center untuk pelayanan mereka.

Pelayanan kesehatan dan pelatihan untuk imigran juga terus ditingkatkan. Untuk pelayanan, misalnya, mereka saat ini mendapatkan bimbingan kesehatan, asuransi kesehatan, serta pengetahuan untuk merawat anak balita dan perempuan hamil. Sedangkan untuk pelatihan, para imigran saat ini mendapatkan pelatihan bahasa, pendidikan untuk orang tua dan pengetahuan untuk perawatan balita, serta pelatihan pengobatan dan perawatan.

Untuk mendukung kelancaran berbagai program dimaksud menyediakan berbagai fasilitas dan kegiatan, seperti counseling hotline, pendidikan untuk keluarga dan kampanye hukum, mendirikan care and service network, kendaraan untuk pelayanan bergerak, new imigrant development funds, dan lainnya.

Khusus untuk imigran yang berasal dari negara-negara Then New Soutbound, Taiwan juga melakukan sejumlah kegiatan di antaranya membantu imigran dan anak-anak mereka mewujudkan mimpi atau “Make Dreams Comes True”, proyek pelatihan untuk pemberdayaan generasi kedua imigran, summer camp untuk new imigran, serta beasiswa untuk imigran dan anak-anak mereka.


Credit  sindonews.com

Ribuan orang berpawai di Hongkong protes perubahan UU ekstradisi

Foto dokumentasi HongKong. (foto ist/)

Hongkong (CB) - Ribuan orang berunjuk rasa di Hongkong pada Minggu menentang rencana pemerintah mengubah undang-undang ekstradisi, mengkhawatirkan terjadinya pengikisan kebebasan pribadi dan status kota itu sebagai pusat bisnis internasional.

Proposal pemerintah Hongkong itu, yang diumumkan pada Februari, akan memberikan pemimpin kota itu kekuasaan eksekutif untuk mengirim para buronan ke wilayah jurisdiksi yang tidak tercakup dalam sistem pengaturan yang telah berlaku, termasuk ke China Daratan dan Taiwan.

Para penyelenggara aksi mengatakan 12.000 orang turun ke jalan-jalan, sementara polisi memperkirakan jumlah mereka sekitar 5.200 pada saat puncak.

"Warga Hongkong semua harus menanggung konsekuensi negatif dari keputusan ini. Ini menimbulkan resiko kebebasan individu dibatasi," kata Lam Wing-kee, seorang penjual buku yang mengaku pada 2016 ia ditahan agen China.

Pemerintah, pekan lalu, mengatakan akan menyampaikan rancangan perubahan kepada pihak legislatif pada Rabu (3/4)

Rencana perubahan itu telah ditolak kuat oleh sejumlah anggota legislatif dan kelompok hak asasi manusia yang mengkhawatirkan bahwa perubahan itu dapat dieksploitasi oleh para pemimpin Partai Komunis China untuk merugikan kebebasan hukum Hongkong.

Credit  antaranews.com

Ledakan Pabrik Terjadi Lagi di China, Tujuh Orang Tewas

Ilustrasi ledakan pabrik di China. (REUTERS/Stringer)

Jakarta, CB -- Tujuh orang tewas dan lima orang lainnya terluka akibat ledakan di sebuah pabrik elektronik di sebelah timur China, pada Minggu (31/3) waktu setempat. Ini adalah kejadian kedua dalam satu bulan, yang membuat standar keselamatan di pabrik dipertanyakan.

Ledakan terjadi ketika sebuah unit penyimpanan logam bekas terbakar di luar pabrik, tepatnya di zona pemrosesan ekspor di Kunshan, Provinsi Jiangsu.

"Penyebab ledakan di luar Kunshan Waffer Technology, Corp., Ltd., masih dalam penyelidikan," seperti pernyataan pemerintah setempat, dikutip dari Reuters, Minggu (31/3).

Kebakaran yang berasal dari unit penyimpanan itu menyebar dengan cepat ke bengkel pabrik yang lokasinya berdekatan. Sementara satu dari lima orang yang terluka saat ini berada dalam kondisi kritis.


Insiden ini terjadi hanya sepekan setelah sebuah kecelakaan industri terburuk terjadi di China. Saat itu sebuah ledakan terjadi di sebuah pabrik kimia di provinsi yang sama hingga menewaskan 78 orang dan melukai ratusan orang lainnya.

Ledakan yang terjadi di sisi kota timur Yancheng itu menghancurkan beberapa bangunan di kawasan industri, meledakkan sejumlah jendela rumah yang lokasinya berdekatan, dan merusak pintu garasi yang terbuat dari logam. 

Peristiwa ini memicu Dewan Negara, Kabinet China untuk memerintahkan inspeksi nasional terhadap perusahaan-perusahaan kimia termasuk melakukan penilaian risiko untuk mengidentifikasi bahaya keselamatan.

Kecelakaan industri yang mengakibatkan korban meninggal kerap terjadi di China. Hal ini tak lepas dari standar keselamatan yang kerap diabaikan. Namun, nampaknya hal ini tidak menjadi bahan evaluasi menyeluruh untuk memperbaiki situasi kerja.

Pada November tahun lalu, kebocoran gas juga terjadi di sebuah pabrik di kota Zhangjiakou, China Utara hingga menewaskan 24 orang dan 21 lainnya luka-luka. Padahal kota ini akan menjadi tuan rumah Olimpiade Musim Dingin pada 2022. 

Sebuah kecelakaan industri terburuk juga pernah terjadi pada 2015. Saat itu sebuah ledakan kimia besar terjadi di kota pelabuhan utara Tianjin hingga menewaskan 165 orang.

Credit  cnnindonesia.com

Cina Klaim Kazakhstan Dukung Kamp Muslim di Xinjiang

Para peserta didik kamp pendidikan vokasi etnis Uighur di Kota Kashgar, Daerah Otonomi Xinjiang, Cina, berolahraga di lapangan voli pelataran asrama, Jumat (3/1/2019).

Foto: ANTARA FOTO/M. Irfan Ilmie

Kazakhstan menghindari kritik kebijakan Cina atas warga minoritas di Xinjiang.

CB, BEIJING -- Diplomat pemerintah Cina, Wang Yi menyatakan berterima kasih pada Kazakhstan atas dukungannya untuk program deradikalisasi di Xinjiang.

"Kami menghargai pemahaman dan dukungan pemerintah Kazakhstan untuk posisi Cina. Kami tidak akan pernah membiarkan orang atau kekuatan apa pun merusak persahabatan dan rasa saling percaya antara Cina dan Kazakhstan," kata Wang.

Dalam sebuah pernyataan pada Kamis malam (28/3), Anggota Dewan Negara Cina tersebut bertemu dengan Menteri Luar Negeri Kazakhstan, Beibut Atamkulov di Beijing. Dia mengklaim langkah-langkah deradikalisasi Cina di Xinjiang begitu efektif.

Wang mengungkapkan, langkah-langkah Cina dilakukan untuk melindungi keamanan dan memberikan kontribusi bagi perdamaian. Hal itu juga dilakukan dalam menindak pasukan teror dan menghilangkan pemikiran ekstremis.

Wang juga menyampaikan, Cina dan Kazakhstan harus memperkuat kerja sama keduanya di bidang Hak Asasi Manusia (HAM) dan memastikan orang lain tidak mencoba mempolitisasi masalah tersebut.

Pemerintah negara Asia Tengah menghindari untuk mengkritik kebijakan Xinjiang. Namun telah menegosiasikan pembebasan puluhan orang, dengan dua kewarganegaraan, Kazakhstan dan Cina yang ditahan di Cina.

Bulan ini, polisi Kazakhstan menahan seorang aktivis kelahiran Cina. Aktivis tersebut telah melakukan kampanye atas nama etnis Kazakhstan di Cina.

Adapun para kritikus menyebutkan Cina mengoperasikan kamp-kamp interniran untuk warga Uighur dan muslim lainnya yang tinggal di Xinjiang. Sementara pemerintah menyebutnya sebagai pusat pelatihan kejuruan.

Xinjiang merupakan rumah bagi minoritas Kazakhstan yang cukup besar. Kelompok HAM menyatakan, beberapa di antara mereka berakhir di fasilitas deradikalisasi.

Sementara itu, Cina telah meningkatkan upaya dalam melawan kritik yang berkembang di Barat dan kelompok-kelompok HAM terkait dengan program di Xinjiang.

Credit  republika.co.id

Profesor Cina Diskors karena Tulis Esai Kritik Xi Jinping

Xi Jinping. REUTERS

CB, Jakarta - Seorang profesor hukum di salah satu universitas ternama di Beijing, diskors dan diselidiki karena menulis esai yang mengkritik Presiden Cina Xi Jinping.
Dikutip dari CNN, 28 Maret 2019, profesor Xu Zhangrun dari Tsinghua University diskors dari kegiatan mengajar sampai investigasi atas dirinya selesai, ungkap rekannya Guo Yuhua.
Guo, profesor sosiologi di kampus yang sama mengatakan, pekerjaan Xu sebagai dosen, peneliti dan tutor telah ditangguhkan. Tidak jelas sampai kapan penangguhan ini, namun Guo mengatakan, skors terkait dengan esai yang Xu terbitkan pada Juli 2018.

Artikel panjang berjudul "Ketakutan Mendekat, Harapan Mendekat," berisi tentangan arah Cina di bawah kepemimpinan Xi dan menyerukan reintroduksi batas masa jabatan presiden, yang secara kontroversial dihapus oleh pemerintah pada awal 2018.
"Tiba-tiba, seolah-olah entah dari mana, kami memiliki 'pemimpin tertinggi' tanpa memeriksa kekuatannya: bagaimana mungkin orang tidak memiliki semua jenis imajinasi aneh dan ketakutan baru?" Xu bertanya dalam esainya.

Presiden Cina Xi Jinping, menyampaikan pidato pada pembukaan Kongres Nasional Partai Komunis Cina ke-19 di Balai Besar Rakyat China di Beijing, Cina, 18 Oktober 2017. Lebih dari 2.000 perwakilan menghadiri pertemuan yang anak menentukan siapa yang akan memimpin Cina kedepannya. REUTERS/Jason Lee



Investigasi terhadap Xu adalah tindakan terbaru yang diambil oleh pemerintah Cina untuk menekan suara-suara atau pendapat yang berbeda yang bertentangan dengan kebijakan Partai Komunis yang berkuasa.
Ini juga menunjukkan tidak ada suara yang menantang Xi akan ditoleransi karena ia terus mengkonsolidasikan posisinya sebagai penguasa Cina yang paling kuat sejak bapak pendiri Cina Mao Zedong.

Sebelumnya, Xu mengatakan kepada New York Times, dia tidak tahu apa yang akan terjadi padanya selanjutnya.
"Saya sudah mempersiapkan mental untuk ini sejak lama. Paling buruk, saya bisa berakhir di penjara," kata profesor hukum Cina itu merujuk pada dampak esainya yang mengkritik Xi Jinping.

Credit  tempo.co

Tekanan China Meningkat, Taiwan Beli Tank dan Jet Tempur F-16 AS

Presiden Taiwan Tsai Ing-wen. Foto/REUTERS

WASHINGTON - Presiden Tsai Ing-wen mengatakan Taiwan mengajukan permintaan baru kepada Amerika Serikat (AS) berupa pembelian tank M-1 Abrams dan jet tempur F-16B. Dia mengatakan peralatan tempur itu dibutuhkan untuk mendukung pertahanan negaranya seiring dengan meningkatkan tekanan dari China.

Berbicara melalui jaringan video kepada kelompok think tank Heritage Foundation di Washington pada Rabu waktu AS, Tsai mengatakan bahwa Washington merepons positif permintaan Taipei.

Tsai menyampaikan hal itu saat singgah di Hawaii dalam rangakain tur Pasifik."Ini akan sangat meningkatkan kemampuan Angkatan Darat dan Angkatan Udara kami, memperkuat moral militer dan menunjukkan kepada dunia komitmen AS terhadap pertahanan Taiwan," katanya, seperti dikutip Reuters, Kamis (28/3/2019).

AS tidak memiliki hubungan formal dengan Taiwan, tetapi terikat oleh undang-undangnya untuk membantu menyediakan pulau itu dengan sarana dan sumber utama senjata untuk mempertahankan diri.

Pada hari Minggu, Washington mengirim kapal perang dan kapal Penjaga Pantai ke Selat Taiwan. Pengiriman kapal-kapal itu berlangsung justru pada saat para pejabat AS pergi ke Beijing untuk perundingan sengketa dagang.

Tsai mengatakan tekanan dari China telah meningkat yang meminta agar Taiwan menerima kebijakan "satu negara, dua sistem". "Ini menggarisbawahi perlunya Taiwan untuk meningkatkan kemampuan pertahanan diri," ujarnya.

"Untungnya Taiwan tidak berdiri sendiri," katanya. "Komitmen Amerika Serikat terhadap Taiwan lebih kuat dari sebelumnya."

Tsai mengatakan bahwa dia merasa proses penjualan senjata AS ke Taiwan menjadi kurang dipolitisasi. "Kami dapat melakukan diskusi terbuka dengan AS mengenai peralatan yang tepat untuk pertahanan Taiwan dan AS menanggapi positif permintaan kami," paparnya.

Tur Tsai di Pasifik terjadi di tengah meningkatnya ketegangan antara Taipei dan Beijing, yang telah meningkatkan tekanan diplomatik dan militer China untuk menegaskan kedaulatannya atas Taiwan. 

China mencurigai Tsai dan Partai Progresif Demokratik-nya yang pro-kemerdekaan mendorong kemerdekaan secara formal pulau tersebut.

Presiden Cina Xi Jinping pada bulan Januari mengatakan bahwa Beijing memiliki hak untuk menggunakan kekuatan untuk membawa Taiwan di bawah kendalinya. Namun, pihaknya berusaha untuk mencapai "penyatuan kembali" tersebut dengan damai.



Credit  sindonews.com

China Pecat Eks Presiden Interpol Dari Anggota Partai Komunis

Mantan Presiden Interpol, Meng Hongwei. (Jeff Pachoud/Pool via Reuters)

Jakarta, CB -- China memecat mantan Presiden Interpol, Meng Hongwei, dari keanggotaan dan jabatannya di Partai Komunis, Rabu (27/3). Mereka menyatakan alasan mendepak Hongwei karena dianggap tidak loyal terhadap Partai Komunis China.

"Meng Hongwei tidak memiliki prinsip partai, tidak melaporkan masalah pribadi sesuai dengan peraturan, dan menolak mengimplementasikan keputusan Komite Sentral Partai," bunyi pernyataan Komisi Pusat untuk Inspeksi Disiplin China.

Komisi pengawas korupsi itu mengatakan Meng telah menggunakan aset negara untuk memenuhi kebutuhan gaya hidup dia dan keluarganya yang mewah. Badan itu juga menyebut Meng menyalahgunakan posisinya untuk mencarikan sang istri, Grace, pekerjaan.


"Kasus ini telah diserahkan ke kantor kejaksaan negara bagian dan pendapatan ilegalnya (Meng) telah disita," bunyi pernyataan komisi tersebut seperti dikutip AFP.

Meng mengundurkan diri sebagai Presiden Interpol pada November lalu karena terjerat kasus suap di China. Sebelum ditangkap di Beijing pada awal Oktober lalu, Meng sempat dikabarkan hilang ketika menuju negaranya.

Grace mengatakan suaminya sudah tak bisa dihubungi sejak 25 September. Dia juga mengaku mendapat telepon berisi ancaman tak lama setelah suaminya menghilang.

Grace mengatakan konsulat China di Lyon, Prancis juga terus menghubunginya tanpa henti dan meminta dia untuk menemui mereka. Namun, Grace mengaku menolak permintaan itu dengan mengatakan dia hanya ingin bertemu pihak konsulat China jika didampingi pengacara dan media.

Sempat bungkam, pemerintah China akhirnya mengatakan Meng ditangkap untuk diperiksa terkait dugaan suap.

Berdasarkan konstitusi China, badan yang menyelidiki Meng, Komisi Pengawas Nasional, bisa menahan seorang tersangka selama enam bulan tanpa memberikan akses ke penasihat hukum.

Pekan lalu, Grace yang saat ini masih tinggal di Prancis, terus menggerakkan kampanye mendesak Presiden Emmanuel Macron mendiskusikan kasus suaminya dengan Presiden Xi Jinping.

Dalam permohonan tertulisnya, Grace menuntut agar sang suami diizinkan menemui pengacaranya. Kasus ini sempat mengguncang Interpol. Mereka akhirnya menggelar pemilihan untuk mencari pengganti Meng. Meng disebut juga sempat diadukan ketika menjabat di Interpol. Dia disebut menyalahgunakan wewenang untuk memburu keberadaan orang-orang yang bertentangan pemerintah China. 

Credit  cnnindonesia.com

Bank Pembangunan China danai proyek B&R 190 miliar dolar

Gedung CDB di Beijing. (VCG)

Beijing (CB) - Bank Pembangunan China (CDB) telah mengucurkan dana senilai 190 miliar dolar AS untuk membiayai beberapa proyek Prakarsa Sabuk Jalan atau "Belt and Road" sejak 2013.

Pinjaman bank untuk proyek-proyek internasional beberapa negara yang masuk dalam prakarsa tersebut telah mencapai 105,9 miliar dolar AS hingga akhir tahun lalu.

Itu berarti sekitar 34 persen dari total pinjaman proyek-proyek internasional, demikian Direktur Utama CDB Zheng Zhijie dikutip media resmi setempat, Kamis.

Pada Mei 2017, CDB telah menyiapkan skema pinjaman khusus senilai 37,23 miliar dolar AS untuk mendukung kerja sama B&R dalam bidang pembangunan infrastruktur, peningkatan kapasitas industri, dan pembiayaan selama tiga tahun.

"Kami telah memberikan dukungan pendanaan yang berkelanjutan dan terkontrol untuk pembangunan jangka panjang B&R," katanya dalam diskusi panel konferensi tahunan Boao Forum for Asia di Provinsi Hainan itu.

Menurut Zheng, pembangunan infrastruktur B&R memang harus terus mendapatkan dukungan dari pemerintahnya.

"Kami ingin membangun platform keuangan yang inklusif dan lebih terbuka agar bisa menentukan permodalan, apakah itu berasal dari BUMN, swasta, atau asing," ujarnya.

Sayangnya, Zheng tidak menyebutkan secara terperinci kucuran dana proyek-proyek B&R per kawasan atau negara.

Credit  antaranews.com

Jika Perang, Duterte Khawatir Disasar Rudal Presisi Cina?

Presiden Filipina Rodrigo Duterte melihat ratusan senjata yang berhasil disita oleh militer Filipina selama bentrokan di Marawi, 20 Juli 2017. Kunjungan Duterte ini didampingi sejumlah menteri. Dalam kunjungannya tersebut, ia juga menyampaikan ucapan terima kasih atas perjuangan para tentara Filipina untuk memberantas kelompok Maute. Ace Morandante/Presidential Photographers Division, Malacanang Palace via AP

CB, Davao City – Presiden Filipina, Rodrigo Duterte, berkukuh negaranya tidak bakal menang dalam perang melawan Cina meskipun memenangkan kasus sengketa Laut Cina Selatan di Pengadilan Tetap Arbitrase atau Permanent Court of Arbitration di The Hague.

“Apa yang Anda ingin saya lakukan, kita perang besok? Jika Anda mau, maka saya akan lakukan. Saya punya banyak senjata. Kita bisa pergi berperang besok jika Anda mau, tapi kita mungkin hanya bisa pergi sejauh Palawan. Mereka sudah bisa menembaki kita di tempat itu,” kata Duterte seperti dilansir PhilStar pada Senin, 26 Maret 2019.
Duterte mengulangi sikapnya itu menyusul adanya pengaduan kepada Presiden Cina, Xi Jinping, dalam kasus kejahatan terhadap kemanusiaan. Aduan ini dilakukan oleh bekas Menlu Alberto del Rosario dan bekas anggota Ombudsman, Conchita Carpio-Morales, di Pengadilan Kriminal Internasional atau International Criminal Court.

Aduan ini menyatakan Xi diduga bertanggung jawab atas perusakan wilayah laut di Laut Cina Selatan, yang sebagiannya diklaim sebagai wilayah Filipina.

Presiden Filipina, Rodrigo Duterte. Youtube




“Manila bisa dicapai rudal jelajah Cina dalam waktu menit. Ini akan sangat menghancurkan. Jadi, kita saatnya tiba untuk mundur, kita mau mundur kemana? Kita bisa pergi ke Palawan tapi tempat itu banyak nyamuknya,” kata Duterte.

Cina merupakan sumber utama negara donor untuk membiayai berbagai proyek infrastruktur Duterte yang berjudul “Bangun, Bangun, Bangun” atau “Build, Build, Build”.  Duterte bakal menghadiri forum pertemuan Belt and Road kedua pada April 2019 di Cina.
Seperti dilansir Reuters, ketegangan di Laut Cina Selatan meningkat setiap harinya. Cina dikabarkan terus memperkuat persenjataan termasuk berbagai jenis rudal dan kapal penghancur untuk mengantisipasi perang di Laut Cina Selatan. Menurut SCMP, Cina menganggarkan anggaran pertahanan sebanyak sekitar Rp2.500 triliun untuk 2019.

Credit  tempo.co

Donasi Donatur Cina untuk Christchurch Ditolak, Mengapa?

Hari solidaritas hijab di Dunedin, Selandia Baru untuk membuat muslimah nyaman usai penembakan di masjid Christchurch, Kamis (21/3).

Foto: RNZ/Tess Brunton

Petisi Muslim Christchurch meminta dana lebih baik untuk etnis Uighur.

CB, CHRISTCHURCH – Jaringan wanita Muslim Christchurch meminta Pemerintah Selandia Baru mengembalikan dana sumbangan dari Cina untuk korban terorisme di Christchurch.


Alasannya, jaringan wanita Muslim beranggapan sumbangan sekitar 2 juta dolar Amerika Serikat (AS) itu lebih baik diberikan pada etnis Uighur dan minoritas Muslim di negara tersebut.

Seperti dilansir di Newshub pada Selasa (26/3), saat terjadi aksi terorisme pada 15 Maret lalu, Wali Kota Auckland, Phil Goff menghadiri acara makan malam untuk delegasi dari Teochew International Federation, termasuk Cina.


Dalam acara tersebut, para delegasi berjanji menyumbangkan hampir 500 ribu dolar AS kepada para koran. Jumlah sumbangan terus bertambah hingga mencapai 2,1 juta dolar AS.


Salah satu donatur adalah pengusaha kontroversial Zhang Yikun yang terkenal karena keterlibatannya dalam perselisihan antara politikus Selandia Baru, Jami-Lee Ross dan Partai Nasional.


Goff memberikan donasi itu pada Yayasan Christchurch, Our People, Our City.


Goff menyebut sumbangan itu sebagai gerakan kepedulian kepada masyarakat Christchurch dan komunitas Muslim di Selandia Baru.


Namun, Jaringan Kepemimpinan Khadija menyerukan agar sumbangan dikembalikan dan diberikan pada etnis Uighur dan minoritas Muslim yang teraniaya di Cina.

Dalam sebuah petisi yang ditujukan kepada Perdana Menteri (PM), Anggota Parlemen, Wali Kota Goff, dan Federasi Asosiasi Islam Selandia Baru (FIANZ), jaringan tersebut beranggapan sumbangan dapat digunakan lebih efektif di tempat lain untuk memerangi Islamofobia.


“Meskipun sikap itu sangat menyentuh hati, kami menyerukan permintaan yang sangat spesifik tentang bagaimana sumbangan ini harus digunakan,” potongan kalimat dalam petisi itu.


Organisasi itu beranggapan sumbangan yang terhimpun untuk para korban melalui situs crowdfunding Launch Good and Givealittle, bantuan keuangan dari Pemerintah, sumbangan Teochew, seharusnya digunakan untuk membantu warga Uighur yang kebanyakan adalah Muslim.


"Banyak orang di komunitas Muslim yang ingin mengatasi masalah umat Islam Uighur dan mengambil sikap menentang Islamofobia," tulis petisi jaringan itu. 


Organisasi tersebut sadar, sumbangan itu bukan uang dari pemerintah Cina. Namun, mereka menegaskan bantuan paling berarti adalah menghentikan penganiayaan terhadap orang-orang yang mempraktikkan agama Islam di seluruh dunia.


Petisi itu juga menuding Pemerintah Selandia Baru menutup mata terhadap ketidakadilan di Cina lantaran hubungan historis dan bisnis dengan Negeri Tirai Bambu itu.


Perdana Menteri (PM) Selandia Baru Jacinda Ardern akan melakukan perjalanan ke Cina pada Ahad, bertemu dengan pemimpin Xi Jinping di tengah spekulasi hubungan yang memburuk.


Namun, Ardern belum mengonfirmasi apakah akan mengangkat masalah orang-orang Uighur dalam pertemuan itu.


Secara terpisah, sebelumnya Human Rights Watch mengatakan etnis Uighur menjadi sasaran pengawasan ketat dari pemerintah Tiongkok. Sekitar satu juta orang ditahan di kamp “pendidikan ulang” di negara tersebut.   

Credit  republika.co.id

Sebulan KTT Trump-Kim Jong-un, Utusan AS untuk Korut ke China

Utusan khusus AS untuk Korut, Stephen Biegun, berkunjung ke China, Selasa (26/3), sebulan setelah pertemuan kedua Donald Trump dan Kim Jong-un yang tak menghasilkan kesepakatan. (Andrew Harnik/Pool via Reuters)

Jakarta, CB -- Utusan khusus Amerika Serikat untuk Korea Utara, Stephen Biegun, dikabarkan mengunjungi China pada Selasa (26/3), sebulan setelah pertemuan kedua Presiden Donald Trump dan Kim Jong-un di Vietnam tak menghasilkan kesepakatan apa pun.

Kedutaan AS di Beijing melaporkan bahwa lawatan Biegun dilakukan untuk mengoordinasikan kebijakan dengan China terkait Korut.

"Stephen Biegun, Utusan AS untuk Korut, berada di sini untuk melanjutkan koordinasi AS-China mengenai kebijakan yang berkaitan dengan Korut," ucap seorang juru bicara kedubes AS kepada AFP.


Jubir tersebut menolak memberikan rincian lebih lanjut perihal kedatangan Biegun. 

Kantor berita Korsel, Yonhap, melaporkan lawatan Biegun bersamaan dengan kedatangan seorang pejabat tinggi Korut yang disambut oleh pejabat pemerintah China dan utusan Pyongyang di Beijing.

Meski begitu, belum jelas lawatan Biegun dan pejabat tinggi Korut itu saling berkaitan atau tidak.

Lawatan Biegun berlangsung sebulan setelah pertemuan Trump dan Kim Jong-un digelar untuk kedua kalinya di Hanoi, Vietnam, pada 27-28 Maret lalu.

Kedua pemimpin gagal menyepakati dokumen bersama soal denuklirisasi di Semenanjung Korea. Masalah sanksi menjadi salah satu ganjalan Trump dan Kim Jong-un mencapai kesepakatan dalam pertemuan di Hanoi.

Korut ingin AS mencabut sanksi secara bertahap sembari Pyongyang melakukan denuklirisasi. Namun, AS berkeras tidak akan mencabut sanksi sebelum Korut benar-benar melucuti senjata nuklirnya.

Meski begitu, Trump dan Kim Jong-un berkomitmen melanjutkan dialog meski pertemuan selanjutnya belum direncanakan.

China sebagai sekutu Korut cukup banyak membantu proses dialog antara Washington dan Pyongyang. Beijing meminjamkan pesawat untuk dipakai Kim Jong-un ke Singapura dalam KTT perdana AS-Korut pada Juni 2018 lalu.

Januari lalu, Beijing juga menjamu Kim Jong-un untuk keempat kalinya sebelum KTT Hanoi. Selama ini, Kim memang kerap mengunjungi China untuk bertemu Presiden Xi Jinping sebelum dan setelah pertemuannya dengan Trump atau Presiden Korea Selatan, Moon Jae-in.

Credit  cnnindonesia.com

China Beli 300 Pesawat Airbus dengan Total Harga USD34 Miliar

China Beli 300 Pesawat Airbus dengan Total Harga USD34 Miliar

PARIS - Airbus menandatangani kesepakatan penjualan 300 pesawat senilai USD34 miliar (Rp482,22 triliun) pada China. Itu bertepatan dengan kunjungan Presiden China Xi Jinping ke Prancis. Kesepakatan itu menjadikan Airbus mampu mengimbangi rival utamanya dari Amerika Serikat (AS) Boeing dalam pencatatan rekor penjualan pesawat.

Perjanjian penjualan antara Airbus dan agen pembelian Pemerintah China, Aviation Supplies Holding Company, termasuk pembelian 290 A320 dan 10 pesawat berbadan besar A350. Para pejabat Prancis menyatakan nilai transaksi 30 miliar euro sesuai dengan harga katalog. China diperkirakan akan mendapatkan diskon besar. Transaksi itu lebih besar dibandingkan perkiraan sebelumnya.

Saat Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump berkunjung ke China pada 2017, China memesan 300 pesawat Boeing. Tapi, perang dagang antara Beijing dan Washington memengaruhi hubungan bilateral kedua negara. Memang tidak ada bukti keterkaitan langsung antara kesepakatan Airbus dengan ketegangan AS-China serta permasalahan armada Boeing. 

Namun, para pengamat China memandang Beijing memiliki sejarah mengirimkan sinyal diplomasi atau memainkan penjualan pesawat. AS dan China berusaha menurunkan ketegangan perang dagang dalam beberapa bulan terakhir.

“Kesimpulan kontrak penjualan besar yang besar ini menjadi langkah ke depan dan sinyal baik dalam konteks saat ini,” kata Presiden Prancis Emmanuel Macron saat jumpa pers dengan Presiden China Xi Jinping dilansir Reuters.

Ketika ditanya negosiasi penjualan pesawat merupakan hasil dari kesalahan Boeing, Presiden Pesawat Komersial Airbus Guillaume Faury mengabaikan hal itu. “Itu merupakan kerja sama jangka panjang dengan mitra kita yang telah berlangsung lama. Itu juga menjadi sinyal kuat kepercayaan diri,” kata Faury.

Dia mengungkapkan, Airbus mendapatkan penghargaan atas pembelian pesawat dalam jumlah besar. Airbus siap mendukung pertumbuhan penerbangan sipil China dengan pesawat berbadan kecil dan besar. “Perluasan jejak kita di China menunjukkan kepercayaan pasar China dan komitmen kita terhadap China dan mitra kita,” ujarnya.

China memang menjadi andalan utama Airbus. Apalagi bisnis pariwisata dan penerbangan di China juga berkembang sangat pesat. Menurut para analis, kesepakatan diplomatik mengandung banyak tuntutan baru, perluangan pemesan, atau dampak kredit yang sangat nyata. Salah satu sumber industri mengungkapkan pesanan terbaru Airbus, termasuk pesanan Pemerintah China telah masuk dalam daftar Airbus, tetapi nama pelanggannya tidak disebutkan.

Airbus sendiri tidak bisa berkomentar mengenai hal itu. Pemesanan Airbus juga menjadi hal rumit bagi Beijing. Pasalnya, China ingin membangun industri kedirgantaraannya. Penjualan Airbus kali ini juga merupakan kesuksesan Presiden Macron. Sebelumnya, dia gagal meyakinkan China untuk membeli 184 pesawat saat berkunjung ke Beijing pada awal 2018, tapi kini dia justru berhasil. 

Sumber industri menyatakan, penundaan negosiasi Airbus karena faktor perang dagang. Ditambah lagi tuntutan pertumbuhan ekonomi China semakin pesat. Ditambah dengan skandal Boeing 737 MAX yang menyisakan pertanyaan dan misteri karena terkait kecelakaan Lion Air dan Ethopian Airlines. Boeing pun mulai ditinggalkan.

China merupakan negara pertama yang mengandangkan pesawat Boeing 737 pada bulan ini menyusul kecelakaan Ethiopian Airlines. Langkah itu diikuti berbagai regulator penerbangan di seluruh dunia. “Airbus memiliki pesawat A320 yang memiliki model sama seperti Boeing 737 MAX,” ujar Ellis Taylor, pengamat dari firma intelijen penerbangan FlightGlobal dilansir CNN.

“Sebagian besar maskapai memesan MAX akan tetap melanjutkan pembelian. Namun, mereka harus berinvestasi dalam infrastruktur dan pelatihan untuk mendukung jet tersebut. Jika mereka harus mengalihkan pembelian ke Airbus, mereka harus membutuhkan biaya yang besar,” kata Taylor.

Sayangnya, tidak jelas maskapai China yang memesan Airbus. Biasanya maskapai yang dimiliki pemerintah, yakni Air China dan China Southern Airlines. Namun, sulit melacak maskapai yang membeli pesawat Airbus. “Pesanan tersebut umumnya diumumkan selama kunjungan kenegaraan,” kata Taylor. “Pengumuman yang sama juga dilakukan saat kunjungan kenegaraan AS,” ujarnya.

Pembelian Airbus oleh China, menurut Taylor, juga dipengaruhi hubungan Boeing dan China. “Isu 737 MAX akan menekan penjualan Boeing,” tuturnya. China masih menjadi pasar yang besar bagi Airbus dan Boeing. China diperkirakan membutuhkan 7.400 pesawat baru dan kargo hingga 2037. “Pada suatu hari nanti China akan membutuhkan Boeing dan Airbus. Itu hanya masalah waktu saja,” kata Taylor.

Sementara itu, saham Airbus kemarin naik tajam sekitar 1,9% setelah pengumuman transaksi dengan China. Sebelumnya, pada Februari lalu, Airbus akan menghentikan produksi pesawat superjumbo A380 karena penurunan pesanan dari banyak maskapai. Pesawat terbesar di dunia yang memiliki dua dek kabin yang menampung 544 penumpang dengan desain standar memang didesain untuk menantang pesawat legendaris Boeing 747.

A380 terakhir akan dikirim ke maskapai pada 2021. Hingga 2021, Airbus hanya akan memproduksi 17 A380, termasuk 14 untuk Emirates dan tiga untuk maskapai ANA dari Jepang. Untuk menjamin pelanggan Airbus dari Asia hingga Eropa, Airbus akan tetap mendukung pelayanan A380 ke depannya.

Kabar tak terduga dari Airbus itu setelah Emirates memutuskan mengurangi pesanan pesawat superjumbo yang ikonik itu. Emirates memutuskan tidak mengandalkan A380, tetapi beralih membeli 30 pesawat A350 dan 40 A330neo yang berukuran lebih kecil. Itu dilakukan dalam restrukturisasi. Emirates yang memiliki 100 pesawat superjumbo A380 mengungkapkan kekecewaan dengan penghentian produksi tersebut.






Credit  sindonews.com

Cina Patok Anggaran Pertahanan sekitar Rp 2.500 Triliun

Presiden Xi Jinping menyerahkan bendera militer Pasukan Pembebasan Rakyat Cina kepada Komandan Pasukan Roket, Wei Fenghe, pada Januari 2016. The Standard - Hongkong

CB, Beijing - Pemerintah Cina melanjutkan proses modernisasi sistem persenjataan dan menjadikannya prioritas utama pada 2019 ini.

Anggaran militer mengalami kenaikan sekitar 7.5 persen menjadi US$175.98 miliar atau sekitar Rp2.500 triliun.
“Ini berdasarkan laporan dari Kongres Rakyat Nasional di Beijing,” seperti dilansir SCMP pada Senin, 25 Maret 2019 waktu setempat.

Kenaikan bujet ini lebih rendah dari 2018, yang mengalami kenaikan 8.1 persen. Namun, ini masih di atas tingkat pertumbuhan ekonomi, yang berkisar 6 – 6.5 persen untuk 2019.

Menurut John Lee, seorang peneliti di Pusat Studi AS di University of Sydney, Cina meneruskan ekspansi bujet militer selama tiga dekade dengan tingkat kenaikan pertahun di atas tingkat pertumbuhan ekonomi tahunan negara.
“Ini membuat Cina terlibat dalam percepatan modernisasi teknologi militer paling cepat pasca Perang Dunia,” kata Lee.
“Dan ini terjadi pada saat perbatasannya aman dan tetap mengelola bujet yang lebih besar untuk fasilitas publik.”

Menurut Lee,”Kenaikan bujet ini hanya akan meningkatkan kecurigaan mengenai motif Beijing dan tujuan strategis yang ingin dicapai,” kata dia.
Menurut Bekas Wakil Presiden Akademi Ilmu Militer, Letnan Jenderal He Lei, penurunan pertumbuhan bujet militer bakal membantu mengurangi kecurigaan Barat akan ancaman Cina.
“Ini artinya pertumbuhan anggaran militer menyesuaikan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi domestik,” kata Letjen He, yang menjadi anggota delegasi di National People’s Congress.
“Sudah saatnya melambatkan bujet pertahanan yang telah bertambah cepat selama dua dekade,” kata seorang sumber di militer Cina. “Ingat, kita sudah punya dua kapal induk dan akan menambah empat lagi dalam waktu dekat.”

Credit  tempo.co

Delegasi Uni Eropa Tunda Kunjungan ke Xinjiang

Para peserta didik kamp pendidikan vokasi etnis Uighur di Kota Kashgar, Daerah Otonomi Xinjiang, Cina, berolahraga di lapangan voli pelataran asrama, Jumat (3/1/2019).

Foto: ANTARA FOTO/M. Irfan Ilmie

Delegasi Uni Eropa menyatakan membutuhkan persiapan untuk kunjungi Xinjiang.

CB, BEIJING -- Duta besar Uni Eropa di Beijing menyatakan tidak akan mengunjungi wilayah barat Cina, Xinjiang, pada pekan ini setelah menerima undangan pemerintah. Sebab, perjalanan tersebut membutuhkan persiapan yang matang.

Seorang juru bicara Delegasi Uni Eropa ke Cina mengatakan, mereka bersama dengan kedutaan besar negara-negara anggota di Beijing, pada 21 Maret telah menerima undangan resmi. Undangan itu disampaikan Kementerian Luar Negeri Cina untuk mengirim duta besar ke Xinjiang dari 27-29 Maret.

"Sementara Uni Eropa dan negara-negara anggota UE pada prinsipnya menyambut undangan itu, kunjungan semacam itu membutuhkan persiapan yang matang agar bermakna," kata juru bicara itu.

Adapun Cina telah meningkatkan upaya untuk melawan kritik yang berkembang di Barat, dan di antara kelompok-kelompok hak asasi manusia. Langkah itu dilakukan terkait dengan program deradikalisasi kontroversial di Xinjiang.

"Diskusi untuk tujuan ini sedang berlangsung, maka perjalanan yang diusulkan tidak akan terjadi pekan ini. UE tetap terbuka untuk kunjungan di masa depan dengan mempertimbangkan harapan kami," ucap juru bicara itu.

Para kritikus menyatakan Cina mengoperasikan kamp-kamp interniran untuk warga Uighur dan Muslim lainnya yang tinggal di Xinjiang. Sementara, pemerintah menyebutnya sebagai pusat pelatihan kejuruan. Cina juga mengatakan, mereka memiliki kebutuhan nyata untuk mencegah pemikiran, dan kekerasan ekstremis.

Kementerian Luar Negeri Cina mengatakan, akhir pekan lalu, mereka akan mengundang para diplomat Eropa yang berbasis di Beijing untuk segera berkunjung. Sumber Reuters mengatakan undangan dibuat untuk duta besar Uni Eropa yang berbasis di Beijing.

Sebelumnya juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Geng Shuang mengatakan, pembicaraan sedang berlangsung tentang perjalanan itu. Namun, ia tidak menguraikannya lebih lanjut. Sementara seorang pejabat Amerika Serikat (AS) mengatakan, tur ke Xinjiang yang diselenggarakan oleh pemerintah Cina menyesatkan dan menyebarkan narasi palsu tentang wilayah yang bermasalah.

Geng mengungkapkan, perjalanan yang diselenggarakan oleh pemerintah Cina ke Xinjiang untuk diplomat dan wartawan telah berhasil. Disebutkan mereka sukses menunjukkan kepada orang-orang situasi yang sebenarnya di sana, dan mengecam kritik yang dilontarkan AS.

Berbicara pada jumpa pers harian, Geng mengatakan, perjalanan itu untuk meningkatkan pemahaman masyarakat internasional tentang perkembangan sosial dan ekonomi Xinjiang.

"Orang-orang yang telah dalam perjalanan merasakan sendiri situasi sebenarnya ketenangan, dan ketertiban Xinjiang, dan kehidupan bahagia, dan pekerjaan semua orang di sana, dan semuanya secara positif menilai kebijakan Cina yang mengatur Xinjiang," kata Geng.

Geng mengatakan, kritik AS tidak sesuai dengan fakta. Cina dengan tegas menentang AS, mereka menyebut Amerika Serikat selalu mencampuri urusan dalam negerinya menggunakan masalah Xinjiang.

"Saat ini Xinjiang stabil secara politik, ekonomi berkembang, dan masyarakat harmonis," ujar Geng.

Terdapat dua kunjungan kelompok-kelompok termasuk dari diplomat Eropa ke Xinjiang tahun ini. Salah satunya yakni sekelompok kecil diplomat UE, dan lainnya dari sekelompok diplomat dari campuran negara-negara yang lebih luas, termasuk misi dari Yunani, Hongaria, dan negara-negara Afrika Utara dan Asia Tenggara.

Credit  republika.co.id

Italia dan China Sepakat Bangun 'Jalur Sutra'

Presiden China Xi Jinping (REUTERS/Damir Sagolj)

Jakarta, CB -- Italia dan China menandatangani protokol tidak mengikat untuk membangun jalur sutra. Pembangunan ini merupakan inisiatif Beijing untuk membangun jalur transportasi dan perdagangan dari Asia ke Eropa.

Dengan penandatanganan ini, Italia menjadi negara G7 pertama yang melakukan proyek besar dengan China. Sebab, perang dagang AS-China merembet ke negara sekutu AS di Eropa.

"Kami menyadari bahwa dengan penandatangan kesepakatan ini, kami ada diambang resiko, juga kesempatan," jelas Menteri Ekonomi Michele Geraci yang telah puluhan tahun bekerja di China. 

Penandatangangan 29 butir nota kesepahaman dilakukan ini dilakukan Presiden Cina XI Jinping dan Perdana Menteri Italia Giuseppe Conte di Italia. Nilai investasi ini disebutkan media Italia mencapai 5-7 miliar euro (Rp80,9-11,3 triliun).

Selain kedua kepala negara, Ketua Komisi Pembangunan Nasional China, He Lifeng, dan Wakil Perdana Menteri Italia dan Menteri Pembangunan Ekonomi, Luigi Di Maio ikut menandatangani kesepakatan tersebut.

Harian ekonomi Italia, Il Sole 24 Ore mengatakan nilai investasi China bisa naik hingga 20 miliar euro. Tapi nilai investasi saat ini masih terbatas pada pembangunan pelabuhan strategis Genoa dan Trieste.

Sebelum melakukan kesepakatan dengan China, Italia telah lebih dulu meredakan kegelisahan Barat dengan menekankan manfaat timbal balik dari proyek itu.

Perusahaan-perusahaan Italia yang diuntungkan termasuk kelompok Ansaldo, yang memenangkan kontrak untuk membuat turbin, dan kelompok Danieli, yang mendapatkan kesepakatan 1,1 miliar euro untuk membangun pabrik besi dan baja di Azerbaijan.

Kesepakatan ini juga membuka pasar Cina untuk impor jeruk Italia serta kemitraan untuk raksasa pariwisata China Ctrip, terutama dengan bandara Roma.

Ikatan budaya termasuk kota kembar juga masuk dalam agenda. Beijing juga mendorong beberapa pertandingan sepak bola Serie A dimainkan di Cina, namun usulan in berpotensi melanggar peraturan badan yang mengatur permainan FIFA.

Kritikus mengangap pembangunan jalur sutra berupa jalur maritim, kereta api, dan jalanan ini adalah "predator" dan sangat menguntungkan perusahaan dan pemerintah China. Meski China mengelak anggapan tersebut dan menyebut bahwa ini adalah keuntungan untuk kedua negara.

"China ingin pertukaran komersial berjalan dua arah dan agar investasi mengalir ke dua arah," kata Xi.

Sementara Mattarella juga menekankan perlunya persaingan yang adil, menghormati hak kekayaan intelektual, dan kebijakan untuk meregulasi barang palsu. 

Namun, Wakil Perdana Menteri sayap kanan Italia Matteo Salvini tidak menghadiri jamuan makan malam hari Jumat untuk Xi di Istana Kuirinal Mattarella. Hal ini ia lakukan setelah menyatakan bahwa Italia tidak akan menjadi "koloni siapa-siapa". Beberapa menganggap sikap Salvini sebagai penghinaan bagi Xi.

Salvini sendiri secara khusus mendesak agar berhati-hati tentang penggunaan teknologi telekomunikasi 5G generasi berikutnya dari raksasa telekomunikasi China. Sedangkan mitra koalisi Luigi Di Maio lebih tertarik bermitra dengan Cina.

Amerika Serikat telah memperingatkan sekutu-sekutu Eropa bahwa Huawei dapat menggunakan teknologi 5G-nya sebagai "pintu belakang" untuk memata-matai, sebuah klaim bahwa Cina telah menolak keras, menyebut mereka serangan "tidak normal, tidak bermoral". 

Credit  cnnindonesia.com

Ledakan di Pabrik Kimia China, 47 Orang Tewas

Setidaknya 47 orang tewas akibat ledakan di kompleks pabrik kimia di Yancheng, China, pada Kamis (21/3). (Reuters/Stringer)

Jakarta, CB -- Setidaknya 47 orang tewas akibat ledakan di kompleks pabrik kimia di Yancheng, China, pada Kamis (21/3).

Pemerintah Kota Yancheng melaporkan bahwa lebih dari 600 orang lainnya dilarikan ke rumah sakit untuk menjalani perawatan lebih lanjut.

AFP melaporkan bahwa ledakan ini begitu kuat hingga menyebabkan gempa kecil, meruntuhkan sejumlah bangunan pabrik dan memecahkan jendela rumah yang terletak beberapa kilometer dari lokasi.


Seorang warga, Xiang, mengaku sudah lama khawatir akan keselamatan dan polusi dari kompleks pabrik tersebut.

"Kami tahu akan meledak pada suatu hari," kata perempuan berusia 60 tahun itu kepada AFP.

Otoritas lokal pun mengerahkan ratusan personel penyelamat dan mengevakuasi lebih dari 3.000 orang dari dekat kompleks pabrik tersebut.

Menurut laporkan aparat setempat, kobaran api akibat ledakan tersebut sudah berhasil dipadamkan oleh pasukan yang bekerja semalam suntuk.

Sementara itu, aparat penegak hukum mulai menyelidiki penyebab ledakan dan sudah menahan sejumlah orang untuk diinterogasi.

Pabrik kimia ini merupakan milik Tianjiayi Chemical, perusahaan yang didirikan pada 2007 lalu dengan pegawai 195 orang.

Berdasarkan keterangan pejabat lokal, perusahaan itu memproduksi material kimia mentah, termasuk anisol dan senyawa yang mudah terbakar.

Kecelakaan industri biasa terjadi di China. Menurut pemberitaan AFP, sebagian besar kecelakaan ini terjadi karena banyak regulasi tak ditegakkan.

November lalu, kebocoran gas di salah satu pembangkit listrik di Kota Zhangjiakou menewaskan 24 orang dan melukai 21 lainnya.

Laporan otoritas lokal bulan lalu mengungkap bahwa kecelakaan itu terjadi karena perusahaan kimia yang bertanggung jawab menutupi sejumlah informasi dan mengelabui penyelidik.

Kecelakaan industri terparah di China terjadi pada 2015, ketika ledakan kimia di Kota Tianjin menewaskan 165 orang. 

Credit  cnnindonesia.com