Menhan Australia Dukung Peningkatan Armada Pertahanan Jepang

abc news

Jepang juga berencana untuk memiliki rudal jelajah.

Menteri Pertahanan (Menhan) Australia mendukung rencana Jepang untuk meningkatkan pembelanjaan pertahanannya secara besar-besaran. Meskipun ada kekhawatiran langkah-langkah tersebut bisa melanggar konstitusi negara dan menyebabkan kekhawatiran di kawasan Indo-Pasifik.

Poin utama:

• Jepang akan mereparasi kapal pengangkut helicopter, Izumo, sehingga negara mereka bisa mengangkut jet tempur F35
• Menteri Pyne mengatakan Pemerintah Australia mendukung langkah Jepang meningkatkan kemampuan militernya
• Negosiasi atas perjanjian kerja sama pertahanan akan dilanjutkan kembali

Christopher Pyne mengatakan ia berharap Australia dan Jepang akan melakukan lebih banyak operasi di Laut Cina Selatan yang diperebutkan. Menteri Pyne berada di Tokyo untuk pertemuan dengan Menteri Pertahanan Jepang.


Selama kunjungannya, Pyne memeriksa salah satu kapal paling kontroversial di armada angkatan laut Jepang - kapal induk helikopter, Izumo. Sebagai bagian dari peningkatan pengeluaran pertahanan utama, Pemerintah Jepang akan mereparasi Izumo untuk mengubahnya menjadi sebuah kapal yang bisa digunakan untuk mengangkut jet tempur mahal buatan Amerika F35.


Para kritikus mengatakan memiliki kapal induk akan memberikan Jepang kemampuan menyerang -yang melanggar konstitusi pasifis yang membatasi penggunaan kekuatan hanya untuk pertahanan diri.


Jepang, di bawah pedoman pertahanan baru, juga berencana untuk memiliki rudal jelajah yang dirancang untuk mengenai target musuh, yang menurut lawan bisa melanggar prinsip pasifis Jepang.


"Pemerintah Australia mendukung Jepang meningkatkan kemampuan militernya baik dari sudut pandang pertahanan maupun dari sudut pandang memastikan Jepang memiliki kapasitas penempatan ke depan," kata Pyne kepada ABC.


"Jadi Izumo yang mampu membawa F35 ... adalah sesuatu yang disambut oleh Pemerintah Australia dan kami ingin melihat Jepang mengambil lebih banyak tanggung jawab di Asia utara untuk keamanan dan stabilitas kawasan."

Pejabat Pertahanan Jepang telah menampik kritik terhadap perbaikan Izumo, dengan alasan bahwa kapal itu hanya akan digunakan sebagai kapal induk yang diperlukan untuk pertahanan nasional.

Photo: Pemerintah Jepang akan mereparasi Izumo sehingga armada ini bisa mengangkut jet tempur F35. (ABC News: Yumi Asada)

Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe telah lama ingin merevisi konstitusi negara yang meninggalkan perang, yang dirancang oleh AS.


Pedoman pertahanan baru Tokyo yang disetujui akhir tahun lalu mengidentifikasi perlunya peningkatan pertahanan rudal dan kemampuan tempur karena ancaman rudal dan nuklir Korea Utara tetap tidak berubah.


"Pertemuan lain antara Presiden Trump dan Presiden Korea Utara adalah perkembangan yang disambut baik selama itu mengarah pada hasil - dan hasil yang kami inginkan adalah denuklirisasi Semenanjung Korea," katanya.


"Kami belum melihat langkah konkret dari DPRK dalam denuklirisasi."


Pedoman pertahanan Jepang juga menemukan bahwa kegiatan militer Cina di Laut Cina Timur dan perairan lain di sekitarnya adalah sumber "keprihatinan kuat" di wilayah tersebut.


Cina mendesak Jepang untuk tetap berpegang pada kebijakan pertahanan saja dan pembangunan yang damai.


Seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina berpendapat bahwa Tokyo membuat "tuduhan yang tak berdasar dan tak bertanggung jawab terhadap pembangunan pertahanan dan kegiatan militer Cina yang normal" untuk menggunakan dalih ancaman Cina.


Pyne - yang akan mengunjungi Beijing untuk pertama kalinya sebagai Menteri Pertahanan Australia pekan ini - mengatakan ia akan sangat terkejut jika hal itu muncul sebagai masalah selama pembicaraan.

Photo: Kritikus mengatakan kapal pengangkut pesawat ini akan memberi Jepang kemampuan untuk menyerang. (ABC News: Yumi Asada)

Perjanjian kerja sama pertahanan

Menteri Pyne dan mitra pertahanan Jepangnya juga akan melanjutkan negosiasi atas perjanjian kerja sama pertahanan yang akan membantu pasukan pertahanan Australia dan Jepang bekerja sama lebih lancar.


Menurut Profesor John Blaxland dari Pusat Studi Pertahanan dan Strategi Universitas Nasional Australia (ANU), misalnya, selama gempa bumi dan tsunami Fukushima, pesawat C17 Australia menerbangkan peralatan tetapi berjuang untuk mengeluarkannya karena prosedur adminisratif yang belum disetujui sebelumnya.


Negosiasi atas Perjanjian Akses Timbal Balik telah berlangsung selama bertahun-tahun - dan ABC memahami diskusi berfokus pada status hukum pasukan Australia di Jepang.

Photo: Pejabat pertahanan Jepang mengatakan Izumo hanya akan digunakan sebagai pengangkut pesawat ketika dibutuhkan. (ABC News: Yumi Asada)

Menteri Pyne mengatakan ia berharap perjanjian itu akan ditandatangani pada kuartal pertama tahun ini, tetapi tidak akan menjelaskan mengapa negosiasi belum selesai.


Ini adalah masalah sensitif bagi Tokyo karena beberapa masalah, baru-baru ini, dengan pasukan AS yang ditempatkan di negara itu.


Ada sekitar 50.000 tentara Amerika di Jepang di beberapa pangkalan, dan ada ketegangan yang berasal dari serangkaian kecelakaan pesawat dan kejahatan serius.


Pada tahun 2016, pembunuhan seorang perempuan dikaitkan dengan seorang mantan marinir yang dipekerjakan di salah satu pangkalan, yang menyebabkan larangan sementara terhadap alkohol serta jam malam.


Tetapi perbedaan besar antara AS dan Australia di Jepang adalah bahwa tidak akan ada pangkalan permanen.

Photo: Menteri Pyne (kiri) mengatakan ia berharap perjanjian itu ditandatangani dalam kuartal pertama tahun ini. (ABC News: Yumi Asada)

Credit  republika.co.id

Warganya Dilaporkan Hilang, Australia Minta Penjelasan China

Ilustrasi Perdana Menteri Australia, Scott Morrison. (AAP/Mick Tsikas/via Reuters)

Jakarta, CB -- Pemerintah Australia tengah menyelidiki laporan yang menyebutkan salah satu warganya, Yang Hengjun, hilang di China pada pekan lalu. Yang merupakan penulis novel peranakan Australia-China dan pernah menjabat sebagai diplomat Negeri Tirai Bambu sekaligus aktivis demokrasi.

Kerabat melaporkan Yang hilang ketika kembali ke kampung halamannya di Guangzhou. Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan Australia mengatakan telah mengetahui kabar itu dan tengah mencari informasi keberadaan Yang.

"Karena kewajiban privasi kami, kami tidak bisa memberikan komentar lebih lanjut," ucap juru bicara Kemlu Australia kepada AFP pada Rabu (23/1).


Sementara itu, Sydney Morning Herald melaporkan Yang melawat ke China bersama sang istri dan anak laki-lakinya pada 18 Januari lalu dan pergi ke Shanghai. Namun, ketiganya dilaporkan tidak pernah sampai ke kota itu.


Berita hilangnya Yang memicu kekhawatiran ada kemungkinan dia ditahan otoritas China. Seorang kerabat yang juga merupakan jurnalis, John Garnaut menganggap Yang sebagai seorang yang brilian dan berani memperjuangkan demokrasi.

"Insiden ini akan bergema secara global jika pihak berwenang tidak cepat menemukan jalan keluar," kata Garnaut memperingatkan.

Yang pernah bekerja di Kementerian Luar Negeri China di Provinsi Hainan. Namun, dia hijrah ke Hong Kong pada 1992 dan lalu pergi ke AS lima tahun kemudian. Di Negeri Paman Sam, Yang bekerja di sebuah lembaga analisis bernama Atlantic Council.



Dia kemudian memutuskan beralih kewarganegaraan Australia. Sejak itu, ia menulis sejumlah buku novel bertemakan mata-mata dan sebuah blog berbahasa China yang cukup populer.

Yang pernah dinyatakan hilang pada 2011 lalu, tetapi ternyata cuma salah paham. Dia juga pernah dianggap sebagai salah satu blogger politik China paling berpengaruh.

Berita hilangnya Yang memicu kekhawatiran dia telah ditangkap otoritas China.

Sebab, insiden ini terjadi ketika China tengah bersitegang dengan Kanada akibat penangkapan Direktur Keuangan Huawei, Meng Wanzhou, beberapa waktu lalu di Kanada atas permintaan Amerika Serikat. China membalas penangkapan Meng dengan menahan dua warga Kanada.



Belakangan, Australia juga mengungkapkan keprihatinan terhadap penangkapan warga Kanada tersebut.






Credit  cnnindonesia.com

Australia Diterjang Gelombang Panas, Suhu Nyaris 50 Derajat

Ilustrasi penduduk yang terdampak gelombang cuaca panas. (REUTERS/Max Rossi)

Jakarta, CB -- Gelombang cuaca panas dikabarkan menerjang Australia selepas Natal. Bahkan menurut perkiraan cuaca oleh pemerintah, suhu di sebagian wilayah Negeri Kanguru nyaris menyentuh 50 derajat Celcius.

Seperti dilansir The Guardian, Kamis (27/12), menurut Biro Meteorologi dan Perkiraan Cuaca Australia suhu di wilayah sebelah barat mencapai 49 derajat celcius. Kondisi itu terjadi di daerah Marble Bar dan Pannawonica, Pilbara. Mereka lantas menerbitkan peringatan supaya masyarakat waspada dengan kebakaran hutan.

Penduduk juga diminta tidak berkegiatan di luar rumah lantaran gelombang panas itu bisa mempengaruhi kesehatan.


Suhu panas yang tercatat hari ini hanya selisih sedikit dari yang pernah direkam oleh Australia. Yaitu 50,7 derajat Celcius di Bandara Oodnadatta pada 1960.

Gelombang panas itu menerpa kawasan barat dan selatan Australia, serta Negara Bagian New South Wales dan Queensland. Rata-rata cuaca panas di sana tercatat menyentuh angka 41 sampai 46 derajat Celcius.

Saking panasnya suhu udara, Negara Bagian Victoria mengerahkan pemadam kebakaran ke pemukiman warga untuk menyemprotkan air untuk menurunkan suhu lingkungan.


Kepala Dinas Kesehatan New South Wales, Jeremy McAnulty memperingatkan gelombang panas bisa membuat paru-paru iritasi. Jadi masyarakat yang mengidap asma dan kondisi paru-paru yang ringkih diminta waspada.


Diperkirakan gelombang panas akan menyapu Australia hingga Selasa pekan depan. Terutama di wilayah sebelah barat laut hingga selatan.




Credit  cnnindonesia.com

KALEIDOSKOP 2018 : Dari AS, Kisruh Status Yerusalem Merembet ke RI-Australia

Berawal dari keputusan AS untuk memindahkan kedubes untuk Israel dari Tel Aviv, kisruh status Yerusalem merembet hingga membuat relasi RI-Australia memanas. (Reuters/Ronen Zvulun)

Jakarta, CB -- Status Kota Yerusalem menyita perhatian internasional selama setahun terakhir lantaran kembali 'menyulut' konflik Israel-Palestina yang telah berlangsung lebih dari setengah abad lamanya.

Semua berawal dari keputusan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, pada 7 Desember 2017 untuk memindahkan kedutaan besarnya untuk Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem.

Tak hanya dari negara Arab dan negara Muslim, sekutu-sekutu AS turut mengecam langkah kontroversial Trump tersebut, yang dianggap mengancam prospek perdamaian Israel-Palestina bahkan memicu gerakan "intifada" ketiga.



Yerusalem selama ini merupakan salah satu sumber konflik Israel-Palestina, di mana kedua belah pihak sama-sama mengklaim kota suci bagi tiga agama itu sebagai ibu kota mereka.


Selain itu, keputusan AS mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel ini juga dianggap bertentangan dengan hukum dan resolusi internasional yang ada.

Meski begitu, Trump berkeras memindahkan kantro perwakilan AS untuk Israel ke Yerusalem dengan membuka kantor kedutaan sementara pada 14 Mei lalu.

Donald Trump berkeras memindahkan kantro perwakilan AS untuk Israel ke Yerusalem dengan membuka kantor kedutaan sementara pada 14 Mei lalu. (Reuters/Ronen Zvulun)

Jika dilihat dari sisi kedaulatan, AS berhak menentukan kebijakan luar negerinya, termasuk merelokasi kedubes untuk Israel ke Yerusalem.

Selain itu, langkah kontroversial itu dilakukan Trump semata-mata demi mengimplementasikan Undang-Undang tentang relokasi kedutaan AS untuk Israel ke Yerusalem yang disahkan Kongres AS pada 1995 lalu.

Namun, para pendahulu Trump selalu menggunakan hak perogatifnya untuk membuat surat penangguhan terkait relokasi kedutaan tersebut dengan alasan menghindari agar konflik Timur Tengah tidak memburuk.

Langkah kontroversial AS ini menjadi "inspirasi" bagi sejumlah negara lain. Sejak AS merelokasi kedutaannya untuk Israel ke Yerusalem, beberapa negara mengikuti langkah serupa.

Guatemala mengumumkan akan merelokasi kedutaannya untuk Israel ke Yerusalem pada 16 Mei 2018, dua hari setelah AS membuka misi diplomatiknya di kota tersebut.

Paraguay juga sempat mengumumkan keputusan serupa pada 22 Mei lalu, namun membatalkannya empat bulan kemudian.

Presiden Brasil yang baru terpilih, Jair Bolsonaro, juga menyatakan keinginan untuk merelokasi kedutaan besar negaranya untuk Israel ke Yerusalem sesuai janji kampanyenya. Meski begitu, sejumlah pihak menganggap rencana tersebut tak akan benar-benar terjadi.

Pada Oktober lalu, Perdana Menteri Australia Scott Morrison juga mengumumkan bahwa kabinetnya tengah mempertimbangkan rencana merelokasi kedutaan Negeri Kanguru untuk Israel ke Yerusalem.

Pengumuman ini sempat membuat relasi RI dan Australia panas Selain menyalahi resolusi internasional terkait status quo Yerusalem, Indonesia menilai pemindahan kedutaan untuk Israel ke kota tersebut bisa memperburuk peluang proses damai Palestina-Israel melalui solusi dua negara.




Credit  cnnindonesia.com

Australia Dukung Palestina Merdeka Usai Klaim Soal Yerusalem

Australia menyatakan tetap mendukung kemerdekaan Palestina dan solusi dua negara untuk menyelesaikan konflik, walau mengakui Yerusalem Barat sebagai Ibu Kota Israel. (Anadolu Agency/Mostafa Alkharouf)

Jakarta, CB -- Duta Besar Australia untuk Indonesia Gary Quinlan menyatakan negaranya tetap mendukung kemerdekaan Palestina, walau mengakui Yerusalem Barat sebagai Ibu Kota Israel.

Quinlan juga menuturkan Australia tetap berkomitmen mendukung solusi dua negara menjadi satu-satunya jalan keluar untuk menyelesaikan konflik Israel-Palestina.

"Sesuai dengan komitmen kami untuk solusi dua negara, Pemerintah Australia mengakui aspirasi rakyat Palestina untuk sebuah negara masa depan dengan Ibu Kota di Yerusalem Timur," ucap Quinlan melalui pernyataan yang ia unggah di akun Twitternya pada Senin (17/12).


Pernyataan itu diutarakan Quinlan menyusul sikap Perdana Menteri Scott Morrison soal Yerusalem Barat pada Sabtu (15/12) lalu.

Keputusan itu diambil Morrison lantaran Yerusalem Barat selama ini telah menjadi tempat di mana parlemen Israel, Knesset, dan lembaga pemerintah Israel lainnya beroperasi. Namun, Morrison menuturkan Australia belum berniat memindahkan kantor kedutaan besarnya dari Tel Aviv ke Yerusalem Barat.

Quinlan menuturkan relokasi kedutaan itu tidak akan dilakukan "sampai status final Yerusalem telah diputuskan melalui negosiasi antara Palestina dan Israel."

Australia telah mempertimbangkan merelokasi kedutaan besarnya untuk Israel ke Yerusalem sejak Oktober lalu.

Kala itu, Morrison mengatakan pertimbangan ini muncul lantaran proses perdamaian antara Israel dan Palestina tak kunjung usai. Penyebabnya adalah kedua negara memperebutkan Yerusalem Timur sebagai ibu kota mereka kelak.

Pernyataan Morrison ini menuai kecaman dari berbagai pihak, termasuk Indonesia. Sebagai pendukung Palestina, Indonesia menentang keras rencana Australia tersebut karena dianggap semakin mengancam prospek perdamaian Israel-Palestina.

Palestina juga menyatakan kecewa dengan sikap Australia dengan pengakuan atas Yerusalem Barat.


Selain itu, Indonesia menilai langkah kontroversial Australia yang terinspirasi dari Amerika Serikat itu melanggar hukum internasional.

Tak lama setelah rencana kontroversial itu diumumkan Morrison, Indonesia langsung menerbitkan pernyataan kecaman hingga memanggil duta besar Australia di Jakarta.

Indonesia bahkan mengancam rencana Negeri Kangguru itu bisa mempengaruhi proses penyelesaian perjanjian perdagangan bernilai US$11,4 miliar (sekitar Rp17,3 triliun) dengan Australia.



Credit  cnnindonesia.com

RI Kecam Media Australia: Jika Dibom Posfor, Seluruh Nduga Musnah

Kapendam XVII Cendrawasih Kolonel Inf. Muhammad Aidi. Foto/Istimewa

JAKARTA - Militer Indonesia mengecam laporan media Australia, Saturday Paper, yang menuduh bom posfor putih digunakan dalam operasi militer di Nduga, Papua. Kapendam XVII Cendrawasih Kolonel Inf. Muhammad Aidi, menyebut laporan media itu sebagai propaganda berita palsu.

Dia mengatakan helikopter tidak bisa membawa bom fosfor putih.

"Jika (militer) menggunakan bom fosfor, distrik Nduga akan musnah," katanya dalam sebuah pernyataan kepada Australian Broadcasting Corporation, yang dilansir Senin (24/12/2018). "Semua manusia dan hewan di sana akan musnah."

Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri Indonesia sangat menyesalkan apa yang disebutnya sebagai laporan media yang tidak bertanggung jawab.

"Tuduhan yang disoroti oleh media tersebut benar-benar tidak berdasar, tidak faktual, dan menyesatkan," kata kementerian itu melalui Twitter. "Indonesia tidak memiliki senjata kimia," imbuh kementerian tersebut.

Laporan Saturday Paper berjudul "Chemical Weapons Dropped on Papua" diterbitkan hari Sabtu pekan lalu. Dalam laporannya, mingguan Australia itu menampilkan foto korban luka bakar yang diklaim korban senjata kimia mirip bom posfor putih yang dilarang hukum internasional. 

Laporan itu hampir bersamaan dengan akuisisi 51 persen saham PT Freeport oleh Indonesia. Laporan juga dirilis saat pasukan Indonesia sedang mengejar sayap Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang membantai banyak pekerja sipil pada 2 Desember 2018 lalu.

Laporan media Australia itu dimanfaatkan OPM untuk berusara, di mana mereka menyerukan PBB ikut menyelidiki."Di mana protes internasional?," kata kelompok separatis tersebut melalui Twitter.

"Perlu ada Misi Pencari Fakta PBB untuk segera mengunjungi Papua Barat untuk menilai secara langsung apa yang terjadi di lapangan," lanjut kelompok itu.

Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia mengatakan pihaknya menyadari laporan tentang kekerasan di Nduga, Papua. Namun, departemen itu menyatakan laporan penggunaan bom posfor putih tidak bisa diverifikasi kebenarannya.

"Pemerintah mengutuk semua kekerasan di Papua, yang memengaruhi warga sipil dan pihak berwenang," kata departemen itu melalui seorang juru bicara. "Kami akan terus memantau situasi, termasuk melalui misi diplomatik kami di Indonesia."

Credit Sindonews.com


https://international.sindonews.com/read/1365410/40/ri-kecam-media-australia-jika-dibom-posfor-seluruh-nduga-musnah-1545638698

Tuduhan Media Australia soal Bom Kimia di Papua dan Bantahan Wiranto

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Republik Indonesia, Wiranto. Foto/SINDOphoto

JAKARTA - Media Australia, Saturday Paper, dalam laporannya Sabtu (22/12/2018), menuduh pasukan Indonesia menjatuhkan bom kimia mirip posfor putih di Nduga, Papua. Sebelum tuduhan itu muncul, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Mekopolhukam) Wiranto membantah penggunaan bom di wilayah itu.

Laporan itu muncul di tengah operasi pengejaran kelompok sayap Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang membantai puluhan pekerja di Nduga beberapa waktu lalu.

"Tidak ada yang namanya bom. Tetapi kalau pelibatan TNI, iya. Karena mereka memang sudah merupakan kekuatan yang tidak setuju dengan negara," kata Wiranto dalam jumpa pers di Jakarta, 18 Desember lalu.

"Soal (tuduhan) penggunaan bom, saya sudah cek langsung, tidak ada (penggunaan bom)," katanya. Dia menegaskan tuduhan itu merupakan propaganda OPM.

Media Australia dalam laporannya merilis foto-foto orang yang mereka sebut terkena bom kimia mirip posfor putih.

Fosfor putih dianggap sebagai senjata kimia dan senjata pembakar. Jika orang yang terkena maka akan terbakar menembus kulit, daging dan sampai ke tulang. Itu tidak bisa dipadamkan. Satu-satunya cara untuk menyelamatkan seseorang yang terkena adalah dengan merendamnya dalam air dan berupaya menghilangkan fosfor. 

Menurut laporan berjudul "Exclusive: Chemical weapons dropped on Papua" itu, seorang sumber militer mengonfirmasi senjata itu bersifat membakar atau fosfor putih. "Bahkan bintik terkecil membakar pakaian, kulit, hingga ke tulang dan terus menggelegak. Saya telah melihatnya dari dekat itu adalah senjata yang mengerikan," kata sumber itu.

Foto-foto itu diklaim diambil antara 4 dan 15 Desember. Tiga orang tewas berasal dari sebuah desa bernama Mbua, di wilayah Nduga. Nama mereka adalah Mianut Lokbere, Nison Tabuni dan Mendus Tabuni. Empat orang lainnya terbunuh di sebuah desa bernama Yigili."Itu terjadi pada 15 Desember 2018," kata seorang pria Mbua kepada The Saturday Paper. “Pukul 11.25 waktu setempat. Mereka mati karena tentara Indonesia membom mereka dari helikopter."

Credit Sindonews.com


https://international.sindonews.com/read/1364955/40/tuduhan-media-australia-soal-bom-kimia-di-papua-dan-bantahan-wiranto-1545453754

TNI Bantah Gunakan Bom Fosfor di Papua

Aksi bersama Front Rakyat Indonesia untuk West Papua (FRI-WP), Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) dan Asosiasi Mahasiswa Pegunungan Tengah Papua Indonesia (AMPTPI), untuk memperingati 57 Tahun Operasi Militer Trikora pada 19 Desember 1961 di Jakarta, Rabu, 19 Desember 2018. Dalam aksi ini mereka juga meminta penutupan sejumlah perusahaan pertambangan dan migas yang beroperasi di Papua seperti Freport, British Petroleum, dan LNG Tangguh. TEMPO/Amston Probel

CB, Jakarta - Kepala Penerangan Darah Militer XVII/Cenderawasih Kolonel Infanteri Muhammad Aidi membantah TNI menggunakan bom fosfor di Nduga, Papua. "TNI tidak pernah dan tidak akan mau memiliki dan menggunakan senjata kimia pembunuh massal termasuk bom fosfor," ujar Aidi dalam keterangan tertulis yang diterima Tempo, Sabtu, 22 Desember 2018.

Sebelumnya, surat kabar di Australia, The Saturday Paper, memberitakan militer Indonesia menggunakan bom fosfor di Nduga Papua. Media tersebut menyebutkan bom fosfor digunakan untuk mengejar pelaku penembakan yang menewaskan 31 pekerja PT Istaka Karya di Kabupaten Nduga, Papua pertengahan Desember lalu.

Dalam beritanya yang berjudul Exclusive: Chemical weapons dropped on Papua yang terbit pada 22 Desember 2018, dilaporkan bukti militer Indonesia menggunakan bom fosfor tampak dari tubuh korban yang mengalami luka bakar di seluruh tubuhnya. Tujuh orang tewas dalam operasi itu. Ribuan orang melarikan diri ke kawasan puncak.

Aidi mengatakan bahwa TNI tidak pernah memiliki senjata seperti bom fosfor tersebut di Papua. Bahkan, ucap dia, TNI tidak mempunyai senjata artileri maupun pesawat tempur. "Alutsista TNI yang ada di Papua hanya pesawat helly angkut jenis Bell, Bolco, dan MI-17. Tidak ada pesawat serbu apalagi pengebom," katanya.

Aidi menjelaskan bom fosfor merupakan senjata pemusnah massal yang hanya dapat dibawa menggunakan pesawat pengebom atau ditembakkan dengan meriam artileri. Selain itu, jika TNI menggunakan bom ini, maka dampak kerusakan wilayah Nduga sangat besar. "Bila benar TNI menggunakan bom fosfor, paling tidak wilayah Nduga sudah habis terbakar dan seluruh manusia serta hewan di sana sudah mati," ucapnya.

Menurut Aidi, isu TNI menggunakan bom fosfordi Papua ini hanyalah propaganda yang dilakukan kelompok bersenjata. Isu ini, kata dia, sengaja digulirkan kelompok bersenjata demi menutupi kasus penembakan pekerja jembatan di Nduga oleh mereka.

"Demi membuat berita bohong dan upaya propaganda, kelompok bersenjata menggunakan segala macam cara dengan menampilkan data palsu yang sangat absrud dan tidak masuk logika," tuturnya.

Aidi juga menyayangkan pemberitaan surat kabar di Australia terkait isu ini. "Yang lebih konyol lagi adalah media yang mau memuat suatu berita murahan tanpa didasari oleh suatu data yang akurat," katanya.

Credit TEMPO.CO


https://nasional.tempo.co/read/1157996/tni-bantah-gunakan-bom-fosfor-di-papua?utm_source=dable

Australia Minta Cina Berhenti Meretas

Ilustrasi hacker. foxnews.com

CB, Canberra – Pemerintah Federal Australia meminta pemerintah Cina untuk menghentikan plot global oleh kelompok peretas yang didukung lembaga intelijen negara itu dari kegiatan mencuri hak kekayaan intelektual negara Barat.

 

Kementerian Kehakiman Amerika Serikat telah mendakwa dua peretas asal Cina terkait kegiatan peretasan ini, yang disebut telah menyasar setidaknya 45 perusahaan dan lembaga pemerintahan AS.

“Ini adalah kampanye peretasan global oleh sekelompok peretas yang bekerja untuk kepentingan kementerian Keamanan Negara Cina. Ini mencakup global dan sangat signifikan,” kata Alastair MacGibbon, kepala Pusat Keamanan Siber Australia, kepada radio ABC seperti dikutip News pada Jumat, 21 Desember 2018.

Menurut Alastair, kegiatan ini bisa mengenai ribuan perusahaan secara global. “Kami tahu ada sejumlah korbannya di Australia,” kata Alastair. Dia menuduh divisi peretasan pemerintah Cina telah mengambil makanan dari meja orang Australia.

Sejumlah perusahaan Australia yang terkena peretasan ini telah diberitahu oleh otoritas pada 2016 dan 2017.

Menteri Luar Negeri Marise Payne dan Menteri Dalam Negeri, Peter Dutton, mengatakan dalam pernyataan bersama bahwa APT10 ini merupakan serangan siber berkelanjutan.

“Australia meminta semua negara termasuk Cina untuk menegakkan komitmen untuk menahand iri dari pencurian siber terhadap kekayaan intelektual, rahasia dagang, dan informasi bisnis rahasia, yang ditujukan untuk mendapatkan keuntungan kompetitif dalam bisnis,” begitu pernyataan bersama keduanya.

Sebelumnya, Deputi Jaksa Agung AS, Rod Rosenstein, mengatakan ada dua orang dari kelompok APT10 yang terkena dakwaan. Kedua peretas ini, yang bernama Zhua Hua dan Zhang Shilong, bekerja atas perlindungan dari kementerian Keamanan Negara Cina.

Soal ini, Hua Chunying, juru bicara kementerian Luar Negeri Cina, menolak tudingan itu dan menyebutnya mengada-ada. Pemerintah Cina menyebut tudingan itu bersifat jahat.

“Cina secara tegas menjaga keamanan siber, selalu menolak dan menangani semua bentuk pencurian siber,” kata Hua Chunying, juru bicara kementerian Luar Negeri Cina seperti dilansir CNN. “Pemerintah Cina tidak pernah berpartisipasi atau mendukung pencurian rahasia dagang.”

Credit Tempo.co 

https://dunia.tempo.co/read/1157754/australia-minta-cina-berhenti-meretas

Iran: Australia Melanggar Resolusi Internasional

Pembangunan permukiman ilegal Israel di Tepi Barat dan Yerusalem Timur.

Foto: EPA

PM Scott Morrison akui Yerusalem Barat sebagai ibu kota Israel.

CB, TEHERAN -- Iran mengecam tindakan Australia yang mengakui Yerusalem Barat sebagai ibu kota Israel.  Seperti dilansir Anadolu, Rabu (19/12), Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Bahram Qasimi mengatakan keputusan Australia tersebut merupakan pelanggaran terhadap resolusi internasional.

Dalam wawancaranya kepada Kantor Berita Azad,  Qasimi memperingatkan bahwa keputusan Australia akan dilihat sebagai pelanggaran terhadap semua resolusi internasional yang terkait dengan Palestina dan wilayah pendudukan Israel.

"Langkah seperti itu tidak akan membantu menyelesaikan masalah Palestina dan Timur Tengah yang lebih luas. Itu hanya akan meningkatkan ketegangan di kawasan ini," ujar
Qasimi.

Pada  Sabtu, Perdana Menteri Australia Scott Morrison mengumumkan keputusan negaranya untuk secara resmi mengakui Yerusalem Barat sebagai ibu kota Israel.
Morrison mengatakan, Australia belum akan merelokasi kedutaannya dari Tel Aviv ke Yerusalem Barat sampai perdamaian Palestina Israel tercapai.




Pada  November, Presiden terpilih Brasil Jair Bolsonaro juga mengumumkan niatnya untuk memindahkan kedutaan negaranya dari Tel Aviv ke Yerusalem sesuai dengan janji kampanyenya.

Namun, beberapa hari kemudian, Bolsonaro mengatakan  keputusan akhir terkait masalah itu belum diambil.

Akhir tahun lalu, Presiden Amerika Serikat(AS) Donald Trump menjadi pemimpin pertama yang mengakui Yerusalem sebagai ibukota Israel. Ini menimbulkan  kecaman dan protes dari seluruh dunia. Khususnya negara muslim.

Pada  Mei, AS memindahkan kedutaannya dari Tel Aviv ke Yerusalem. Guatemala yang mengikuti jejak Washington, juga memindahkan kedutaannya ke Yerusalem.

Credit  republika.co.id

Partai Buruh Australia Dukung Pengakuan Negara Palestina

Warga melintasi bangunan yang hancur akibat serangan Israel ke Kota Gaza, Rabu (12/11).

Foto: AP/Hatem Moussa

Partai Oposisi tidak menerima pengakuan sepihak PM Australia atas Yerusalem Barat.

CB, CANBERRA -- Perdana Menteri Australia dari Partai Liberal Scott Morrison mengungkapkan bahwa Canberra akan mengakui Yerusalem Barat sebagai Ibu Kota Israel begitu perjanjian damai terealisasikan. Sebaliknya, pihak oposisi Partai Buruh Australia justru tegas menyatakan dukungannya terhadap Palestina jika mreka memenangkan pemilu pada Mei 2019.

"Isu Palestina akan menjadi prioritas penting bagi pemerintahan Partai Buruh berikutnya (bila berkuasa)," ungkap Partai Buruh Australia dalam resolusi mereka seperti dilansir The Jerusalem Post.

Menurut politikus Partai Buruh Penny Wong, keputusan ini diambil karena Partai Buruh tidak hanya berurusan dengan kondisi dunia saat ini. Menteri bayangan untuk urusan luar negeri ini juga mengungkapkan bahwa Partai Buruh berjuang untuk perubahan yang lebih baik di masa mendatang.

Wong merupakan salah satu dari beberapa tokoh dari Partai Buruh yang mengecam keputusan Morrison untuk mengakui Yerusalem Barat sebagai Ibu Kota Israel. Dengan tegas Wong menyatakan bahwa Partai Buruh tidak menerima pengakuan sepihak Morrison atas Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel.

"Status Yerusalem hanya bisa diselesaikan sebagai bagian dari negosiasi perdamaian dan solusi dua negara," jelas Wong.

Wong mengatakan ia merupakan teman bagi kedua belah pihak, yaitu Israel dan Palestina. Pengakuan Palestina sebagai negara dinilai Wong akan memberi dampak positif bagi kedua belah pihak.

"Kami menyadari bahwa solusi dua negara yang adil akan membutuhkan pengakuan hak dari orang-orang Palestina dan Israel agar bisa hidup secara damai," ungkap Wong.


Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Indonesia meminta Australia dan negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk segera mengakui negara Palestina. Negara-negara tersebut diminta saling bekerja sama demi tercapainya perdamaian yang berkelanjutan dan kesepakatan antara Palestina dan Israel berdasarkan solusi dua negara.

"Dukungan Indonesia terhadap Palestina merupakan amanah konstitusi dan Indonesia akan terus mendukung perjuangan bangsa Palestina untuk mendapatkan hak-haknya," ujar Kemlu dalam siaran pers yang diterima Republika.co.id, Sabtu (15/12).

Yerusalem merupakan salah satu dari enam isu yang harus dinegosiasikan dan diputuskan sebagai bagian akhir dari perdamaian komprehensif antara Palestina dan Israel dalam kerangka solusi dua negara. Indonesia mencatat posisi Australia yang mendukung solusi dua negara dengan Yerusalem Timur sebagai Ibu Kota negara Palestina.

"Indonesia juga mencatat pernyataan Australia yang tidak memindahkan kedutaannya ke Yerusalem," katanya.

Credit  republika.co.id

Terlepas dari Isu Palestina, Ausy Yakin IA-CEPA akan Diteken

Presiden Jokowi menerima kunjungan kenegaraan Perdana Menteri Australia Scott Morrison di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat (30/8).

Foto: Republika/Dessy Suciati Saputri

Indonesia disarankan tak tanda tangani perjanjian perdagangan dengan Australia.

CB, JAKARTA -- Pemerintah Australia optimistis kesepakatan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia (Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement atau IA-CEPA) tetap akan ditandatangani sesuai rencana. Terlebih, secara subtansi kesepakatan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia sudah disetujui oleh kedua belah pihak.


"Saya pikir waktunya akan datang. Ini hanya soal kapan kesepakatan tersebut ditandatangani ujar Wakil Duta Besar Australia untuk Indonesia, Allastar Cox, usai menghadiri dialog Australia-Indonesia-Belanda di Jakarta, Selasa.

Cox mengungkapkan, hubungan dagang antara Indonesia dan Australia memiliki potensi besar yang harus digali. Demikian pula dengan Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement atau IA-CEPA yang telah selesai dinegosiasikan kedua negara pada Agustus.

Dalam kunjungan Perdana Menteri Scott Morrison pada Agustus lalu, Indonesia dan Australia menyepakati IA-CEPA yang ditandai dengan Presiden Joko Widodo dan PM Morrison menyaksikan penandatangan deklarasi bersama IA-CEPA itu. Deklarasi itu ditandatangani oleh Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukito dan Menteri Perdagangan dan Pariwisata dan Investasi Australia Simon Birmingham.

Indonesia dan Australia memiliki Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komperhensif Indonesia-Australia(IA-CEPA) senilai US$11,4 miliar (Rp17,3 triliun).  Namun, penandatanganan perjanjian perdagangan bebas Indonesia-Australia kembali ditunda karena rencana pemindahan Kedutaan Australia dari Tel Aviv ke Yerusalem.


Sementara itu, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI) Hikmahanto Juwana berpendapat, Indonesia perlu menyampaikan kembali sikapnya terhadap Australia. Menurutnya, Indonesia harus menyatakan ketidaksetujuannya.

"Ketidaksetujuan Indonesia dapat diwujudkan dengan memanfaatkan daya tekan untuk tidak menandatangani perjanjian perdagangan yang seharusnya dilakukan bulan Desember ini," kata Hikmahanto, di Jakarta, Sabtu.

Credit  republika.co.id

Kenapa Israel Kecewa Pengakuan Australia Atas Yerusalem Barat?

Yuli Edelstein.[The Jerusalem Post]

CB, Jakarta - Ketua Parlemen Israel (Knesset) Yuli Edelstein kecewa dengan keputusan Australia mengakui Yerusalem Barat sebagai ibu kota Israel. Edelstein menganggap keputusan Australia itu setengah-setengah.
"Kami mengharapkan lebih dari negara sahabat kami Australia," kata Edelstein kepada Army Radio, dikutip Times of Israel, 18 Desember 2018.

Kekecewaan Edelstein sehari pasca-pengumuman PM Australia Scott Morrison yang mengakui Yerusalem Barat, wilayah Yerusalem yang dikuasai Israel sebelum Juni 1967, sebagai ibu kota Israel. Namun Australia juga menyampaikan dukungan kepada klaim Palestina atas Yerusalem Timur.

PM Australia, Scott Morrison, menuding Partai Buruh berperilaku anti-semit terkait isu pemindahan kedubes ke Yerusalem. Flipboard
"Saya pikir itu bukan hanya tidak bermanfaat untuk stabilitas di kawasan itu (Yerusalem) tapi juga secara tidak langsung membuat memicu kekerasan dari rakyat Palestina dan mimpi mereka yang tidak realistis," kata Edelstein.
Edelstein juga mengatakan tidak dapat memahami keputusan Australia.
"Sangat sulit dimengerti...Seluruh Yerusalem adalah ibu kota abadi kami, bukan hanya separuh," kata Edelstein.

Israel menganeksasi Yerusalem Timur dalam Perang Enam Hari pada 1967 dan mengklaim seluruh kota adalah ibu kotanya. Namun Palestina mengklaim Yerusalem Timur seharusnya menjadi ibu kota Palestina."(Keputusan Australia) telah memundurkan kemajuan kami sejak tahun-tahun sebelumya, tahun-tahun di mana dunia berupaya memberikan solusi kepada pihak yang tidak bertanggungjawab seperti Otoritas Palestina dan PLO dan tidak ada yang terealisasi," tegas Edelstein, dikutip dari Haaretz. Edelstain merujuk pada perjanjian damai Olso tahun 1993 yang setuju pendirian Otoritas Palestina.

Situasi di Yerusalem Barat. [REUTERS]



Pengakuan Australia atas Yerusalem Barat sebagai ibu kota Israel tampaknya menjadi blunder bagi Israel, sebab Australia juga menyatakan dukungan atas solusi dua negara.
Dilansir dari The Independent, solusi dua negara adalah pembagian teritori yang disengketakan pada 1947, ketika PBB mengusulkan pembentukan negara Palestina di sebelah barat sungai Yordan. Ini berarti Israel akan kehilangan Yerusalem Timur yang dicaploknya pada perang 1967.

Sejak Yasser Arafat, Palestina sendiri ingin sengketa dengan Israel diselesaikan berdasarkan solusi dua negara, yang ditolak oleh Israel. Pengakuan Australia atas Yerusalem Barat sebagai ibu kota Israel bersamaan dengan dukungan Australia atas solusi dua negara berarti Australia mengakui klaim Palestina atas Yerusalem Timur.

Credit  tempo.co

OKI Sebut Keputusan Australia Atas Yerusalem Langgar Resolusi PBB

Konferensi Luar Biasa Dewan Menteri Luar Negeri Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) soal minoritas muslim Rohingya di Myanmar, di Kuala Lumpur, Malaysia, 19 Januari 2017. Kemlu RI

CB, Jakarta - Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) menyebut keputusan Australia mengakui Yerusalem Barat sebagai ibu kota Israel adalah pelanggaran terhadap resolusi PBB.
Dalam pernyataan tertulis pada Minggu, yang dilaporkan dari Yeni Safak, 18 Desember 2018, OKI menolak seluruh upaya yang bisa merugikan status hukum kota dan menekankan bahwa Yerusalem adalah bagian dari wilayah Palestina yang diduduki oleh Israel pada 1967.

OKI meminta Australia menghormati resolusi internasional dan meninjau ulang keputusannya.

Presiden Joko Widodo menggelar pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Australia, Scott Morrison, di Suntec Convention Centre, Singapura, Rabu, 14 November 2018. Foto: Biro Pers Setpres
Dewan Nasional Palestina (PNC) juga mengutuk keputusan Australia dan menyebutnya melanggar resolusi internasional.
"Keputusan Australia menyakiti rakyat Palestina yang tinggal di Yerusalem," kata PNC.

Sementara PM Malaysia Mahathir Mohamad mengatakan tidak ada negara yang bisa memutuskan Yerusalem menjadi ibu kota Israel atau membaginya, menurut laporan New Straits Times.

Taman Nasional Kota David di Yerusalem [Sputniknews]



Perdana Menteri Australia, Scott Morrison, Sabtu kemarin mengakui Yerusalem Barat sebagai ibu kota Israel, namun tidak akan memindahkan kedutaan besarnya dari Tel Aviv sampai situasi yang memungkinkan. Australia juga menyatakan dukungan klaim Palestina atas Yerusalem Timur.
Namun Ketua Parlemen Israel (Knesset) Yuli Edelstein tidak puas dengan keputusan Australia yang dinilai setengah-setengah.

"Saya tidak paham keputusan Australia...seluruh Yerusalem adalah ibu kota abadi Israel," kata Edelstein, yang dikutip dari The Jerusalem Post.
Yerusalem masih menjadi sengketa utama antara Palestina dan Israel selama konflik puluhan tahun. Palestina mengharapkan Yerusalem Timur, yang dicaplok oleh Israel pada 1967, sebagai ibu kota mereka. Sementara Israel mengklaim bahwa seluruh Yerusalem adalah milik Israel.

Credit  tempo.co

OKI Desak Australia Tinjau Ulang Keputusan Soal Yerusalem

Organisasi Kerjasama Islam (OKI) mendesak Australia untuk meninjau ulang keputusan untuk mengakui Yerusalem Barat sebagai Ibu Kota Israel. Foto/Istimewa

RIYADH - Organisasi Kerjasama Islam (OKI) mendesak Australia untuk meninjau ulang keputusan untuk mengakui Yerusalem Barat sebagai Ibu Kota Israel. OKI menyebut keputusan Australia itu sebagai langkah ilegal.Pada hari Sabtu, Perdana Menteri Australia, Scott Morrison, mengumumkan pengakuan resmi negaranya atas Yerusalem Barat sebagai Ibu Kota Israel. Pengumuman ini muncul di tengah penolakan oposisi domestik serta kecaman Arab dan Muslim.Dalam sebuah pernyataan tertulis OKI menegaskan menolak semua upaya yang akan merugikan status hukum kota itu. Mereka menekankan bahwa Yerusalem adalah bagian integral dari wilayah Palestina yang diduduki oleh Israel pada tahun 1967."OKI menyerukan kepada Australia untuk menghormati resolusi internasional dan untuk meninjau kembali keputusannya," bunyi pernyataan tersebut, seperti dilansir Anadolu Agency pada Senin (17/12).Sementara itu, Dewan Nasional Palestina (PNC) juga mengutuk keputusan itu, dengan menyebutnya sebagai gerakan tidak sah yang melanggar resolusi internasional."Keputusan itu adalah serangan terhadap rakyat Palestina yang tinggal di Yerusalem. Kami meminta Australia untuk mengakui negara Palestina yang merdeka dengan Yerusalem sebagai ibu kota, berdasarkan perbatasan tahun 1967," kata PNC.

Credit  sindonews.com

AS Sambut Pengakuan Australia Atas Yerusalem Barat

Situasi di Yerusalem Barat. [REUTERS]

CB, Jakarta - Pemerintahan Donald Trump menyambut baik keputusan PM Australia Scott Morrison mengakui Yerusalem Barat sebagai ibu kota Israel. Trump menyebut keputusan itu sebagai langkah yang tepat dan pengakuan atas realitas.
Donald Trump sendiri telah mengumumkan Yerusalem sebagai ibu kota Israel pada Desember 2017 dan memindahkan kedutaan besar AS dari Tel Aviv ke Yerusalem.

"Keputusan Australia atas Yerusalam adalah langkah awal yang tepat," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri AS, dilaporkan dari Sidney Morning Herald, 18 Desember 2018.

Kemenlu menilai keputusan Australia berdasarkan fakta bahwa Yerusalem sebagai rumah bagi parlemen dan pengadilan tinggi Israel selama 70 tahun.

Scott Morrison, Perdana Menteri Australia. Sumber: Reuters/asiaone.com
Namun Israel dan Palestina sama-sama kecewa atas keputusan Australia. Israel mengapresasi keputusan Morrison atas pengakuan, tapi kecewa karena kedutaan Australia tetap di Tel Aviv.
Sementara Palestina mengkritik keputusan Australia karena akan menjauhkan dari solusi dua negara.
Pejabat Komite Eksekutif PLO Saeb Erekat mendesak negara Arab dan Muslim agar membekukan hubungan dengan Australia, seperti dilaporkan dari Ynetnews.

Namun Morrison menyampaikan keputusan Australia terkait Yerusalem tetap tidak akan mengubah dukungan Australia atas solusi dua negara.
"Solusi dua negara tetap menjadi solusi untuk menyelesaikan konflik Palestina-Israel," kata Morrison, dikutip dari News.com.au, dan menambahkan Australia juga mengakui Yerusalem Timur sebagai ibu kota masa depan Palestina.

Credit  tempo.co

Liga Arab Desak Australia Akui Yerusalem Timur Ibu Kota Palestina

Sekretaris Jenderal Liga Arab, Ahmed Aboul-Gheit menyerukan kepada Australia untuk mengakui Yerusalem Timur sebagai Ibu Kota negara Palestina. Foto/Istimewa

KAIRO - Sekretaris Jenderal Liga Arab, Ahmed Aboul-Gheit menyerukan kepada Australia untuk mengakui Yerusalem Timur sebagai Ibu Kota negara Palestina. Seruan ini datang setelah Canbera mengakui Yerusalem Barat sebagai Ibu Kota Israel.

"Deklarasi Australia, yang termasuk pengakuan Yerusalem Barat sebagai ibu kota Israel, sangat mengganggu, karena bertentangan dengan hukum internasional dan hak-hak Palestina yang tidak dapat dicabut," kata Aboul-Gheit, seperti dilansir Anadolu Agency pada Senin (17/12).

"Saya meminta pemerintah Australia untuk memperbaiki posisinya dan mengakui negara Palestina dengan Jerusalem Timur sebagai ibukotanya tanpa penundaan. Dengan cara ini kita akan mempertimbangkan posisi Australia telah seimbang," sambungnya.

Sebelumnya, Liga Arab menyebut keputusan Australia untuk mengakui Yerusalem Barat sebagai Ibu Kota Israel adalah bentuk dukungan tidak langsung terhadap kebijakan pendudukan Tel Aviv terhadap Palestina.

Asisten Sekretaris Jenderal Liga Arab untuk Palestina, Saeed Abu Ali menyatakan, keputusan Australia tersebut adalah pelanggaran keras terhadap hukum internasional. Abu Ali kemudian menyebut, keputusan ini juga sama dengan mendukung pendudukan Israel.

Yerusalem sendiri tetap menjadi jantung dari konflik Timur Tengah selama puluhan tahun, dengan Palestina berharap bahwa Yerusalem Timur, yang diduduki oleh Israel sejak 1967, menjadi Ibu Kota mereka suatu hari nanti. Sementara itu, di sisi lain, Israel menginginkan seluruh Yerusalem sebagai Ibu Kota mereka. 

Credit  sindonews.com

Klaim Semua Wilayah Yerusalem, Israel Sesalkan Australia

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. (Sebastian Scheiner/Pool)

Jakarta, CB -- Israel menyatakan tak puas dengan respons Australia dalam hal pengakuan Yerusalem Barat sebagai ibu kota negara zionis itu. Sebab, mereka menginginkan pengakuan atas keseluruhan Yerusalem, bukan sebagian saja.

Menteri untuk Kerja Sama Regional Israel, sekaligus orang kepercayaan Netanyahu di Partai Likud yang beraliran kanan, Tzachi Hanegbi menyebut ada kekecewaan pihaknya pada Australia, meski ia tetap menganggap Australia sebagai "teman dekat dan akrab selama bertahun-tahun."

"Kami menyesalkan [bahwa] dalam berita positif ini [soal pengakuan Yerusalem] mereka [Australia] membuat kesalahan," kata Hanegbi kepada wartawan di luar ruang kabinet, Minggu (16/12) dikutip dari Reuters.

"Tak ada pemisahan antara bagian timur kota itu [Yerusalem] dan bagian barat kota itu. Yerusalem seluruhnya, bersatu. Kendali Israel atasnya kekal dan abadi. Kedaulatan kami tidak akan dipisah-pisahkan ataupun dirusak. Dan kami berharap Australia segera akan menemukan jalan untuk memperbaiki kesalahan yang dibuatnya," ia menuturkan.

Pada Sabtu (15/12), Perdana Menteri Australia Scott Morrison mengatakan pihaknya secara resmi mengakui Yerusalem Barat sebagai ibu kota Israel. Namun, ia tetap menegaskan kembali dukungan negaranya bagi sebuah ibu kota Palestina di Yerusalem Timur leewat kesepakatan perdamaian dua negara itu.

Pengakuan itu datang sejak Oktober, di mana Morrison akan menghadapi pemilu di wilayah dengan representasi keturunan Yahudi yang kuat. Namun, ia kalah dalam pemilihan itu.

Foto: Diolah dari Laurence SAUBADU / AFP

Kementerian Luar Negeri Israel menanggapi dengan hangat kebijakan itu dan menyebut kebijakan Australia itu sebagai "langkah yang sudah benar".

Di pihak lain, kepala negosiasi Palestina Saeb Erekat menyebut langkah Australia itu sebagai bagian "kebijakan politik dalam negeri murahan".

"Semua tentang status Yerusalem adalah isu final dalam negosiasi. Sementara Yerusalem Timur adalah bagian tak terpisahkan dari wilayah Palestina di bawah hukum internasional," tuturnya.

Saat dikonfirmasi lebih jauh soal sikap Israel itu, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menolak untuk memberikan penjelasan.

"Kami sudah mengeluarkan pernyataan di Kementerian Luar Negeri. Tak ada lagi yang ingin saya tambahkan," kata dia kepada wartawan, sebelum sidang kabinet pada Minggu (16/12).

Diketahui, Israel menguasai Yerusalem Timur dalam Perang Arab pada 1967 dan mencaplok sebagai ibu kotanya. Langkah itu sendiri tidak mendapat pengakuan secara internasional.

Warga Palestina memprotes pemindahan kedutaan besar AS dari Tel Aviv ke Yerusalem, di perbatasan Israel-Gaza, Mei. (REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa)

Sementara, Palestina menginginkan Yerusalem Timur sebagai ibu kota negara yang mereka. Tepatnya, di Tepi Barat Sungai Yordan dan Jalur Gaza.

Isu Yerusalem itu sendiri kembali memanas setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan resmi memindahkan kedutaannya dari Tel Aviv ke kota itu, beberapa waktu lalu.



Credit  cnnindonesia.com

Malaysia: Australia tak Punya Hak Membagi Wilayah Yerusalem

Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad

Foto: The Star

Bahrain menilai sikap Australia tidak akan mempengaruhi tuntutan warga Palestina

CB, Yerussalem -- Perdana Menteri Australia Scott Morrison menyatakan negaranya mengakui Yerusalem Barat sebagai ibukota Israel. Akan tetapi di saat yang sama, ia mengatakan Pemerintah Australia juga telah memutuskan untuk mengakui aspirasi rakyat Palestina atas sebuah negara masa depan dengan ibukotanya di Yerusalem Timur.


Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad dengan tegas menolak pengakuan Yarussalem Barat sebagai ibu kota Israel. Menurut dia, Australia tidak memiliki hak untuk mengakui Yarussalem Barat sebagai ibu kota Israel.

“Yerusalem selalu di bawah Palestina, jadi mengapa mereka mengambil inisiatif untuk membagi Yerusalem yang bukan milik mereka, dan membagi orang Arab dan orang Yahudi? Mereka tidak punya hak,” ujar Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad.


Sementara itu Menteri Luar Negeri Bahrain Sheikh Khalid bin Ahmed al-Khalifa menganggap sikap Australia tidak akan mempengaruhi tuntutan palestina yang sah, seperti pengakuan Yarussalem Timur sebagai ibu kota mereka. Khalid sebelumnya juga mengatakan bahwa Israel memiliki hak untuk membela diri terhadap Iran.


Ketika negara-negara Teluk Persia dan Israel semakin bekerja sama di belakang layar, Bahrain dianggap sebagai kandidat yang mungkin menjadi salah satu yang pertama yang mengambil kerjasama itu sepenuhnya publik dengan membangun hubungan dengan negara Yahudi.


Direktur eksekutif Australia/Israel & Jewish Affairs Council (AIJAC), Colin Rubenstein mengatakan langkah penolakan pembagian wilayah Yerussalem antara Israel dan Palestina, adalah aksi penolakan negosiasi Israel, baik dengan masyarakat internasional maupun warga Palestina.


“Harapan bahwa masyarakat internasional agar kami (Israel) menerima tuntutan Palestina tidak akan berhasil,” kata Rubenstein melalui laman The Jarussalem Post yang dilansir Republika, Senin (17/12). 

Credit  republika.co.id

Pindahkan Kedutaan, Australia Tunggu Status Final Yerusalem

Kawasan Yerusalem yang diakui sebagai ibu kota Israel. (REUTERS/Ronen Zvulun)

Jakarta, CB -- Australia tak akan memindahkan kedutaan besarnya di Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem Barat sebelum status final soal Yerusalem diputuskan dalam negoisasi antara Palestina dan Israel.

Dilansir dari laman resmi Kedutaan Besarnya untuk Indonesia, Australia menyatakan mereka tetap berkomitmen untuk solusi dua negara dan pembentukan negara Palestina.

Pembentukan negara Palestina disebut Australia sebagai satu-satunya jalur untuk menyelesaikan sengketa antara Israel dan Palestina.



"Australia tidak akan memindahkan Kedutaan Besar dari Tel Aviv. Kedutaan Besar Australia di Israel tidak akan dipindahkan ke Yerusalem Barat sampai status final Yerusalem telah diputuskan melalui negosiasi antara Palestina dan Israel," demikian pernyataan Kedutaan Besar Australia, Minggu (16/12).


Sejauh ini Australia mengakui Yerusalem Barat sebagai ibu kota Israel karena di sana berdiri parlemen Israel dan banyak lembaga pemerintahan.

Namun Australia juga mengakui aspirasi rakyat Palestina sebagai sebuah negara masa depan dengan Yerusalem Timur adalah ibu kotanya.

Perdana Menteri Scott Morrison sudah mengutarakan pertimbangan negaranya untuk relokasi kedutaan besar ini sejak Oktober lalu.



Kala itu, Morrison mengatakan bahwa pertimbangan ini muncul lantaran proses perdamaian antara Israel dan Palestina tak kunjung usai karena kedua negara memperebutkan Yerusalem Timur sebagai ibu kota mereka kelak.

Pernyataan Morrison ini menuai kecaman dari berbagai pihak, termasuk Indonesia. Sebagai pendukung Palestina, Indonesia menentang keras rencana Australia tersebut karena dianggap semakin mengancam prospek perdamaian Israel-Palestina.



Credit  cnnindonesia.com