Pemerintah Perancis mempertimbangkan memberlakukan keadaan darurat.
CB,
PARIS -- Pemerintah Perancis tidak akan mengubah arah kebijakan terkait
kenaikan pajak bahan bakar minyak yang memicu domonstrasi berujung
ricuh beberapa hari lalu. Juru bicara Pemerintahan Perancis Benjamin
Griveaux mengatakan Pemerintah Prancis tengah mempertimbangkan untuk
memberlakukan keadaan darurat menyusul demonstrasi yang berujung ricuh
di Champs Elysees Paris.
"Kami tak akan mengubah arah (kebijakan), kami yakin itu," tutur Benjamin seperti dilansir
Reuters pada Ahad (2/12).
Pascaunjuk
rasa berujung ricuh antara demonstran yang mengenakan jaket kuning
dengan aparat, Presiden Prancis Emmanuel Marcon pun memerintahkan
Menteri Dalam Negeri mengadakan pertemuan dengan para pimpinan politik
dan demonstran.
Unjuk rasa menentang kebijakan pemerintah
perancis terkait kenaikan bahan bakar minyak terus terjadi dalam
beberapa pekan terakhir. Puncaknya pada Sabtu (1/12), polisi Prancis
menembakkan gas air mata, granat kejut dan meriam air dalam pertarungan
dengan pengunjuk rasa "rompi kuning", yang berusaha menembus lingkaran
keamanan di Champs Elysees di Paris. Polisi setempat menyatakan 81 orang
ditangkap di tengah kekhawatiran bahwa kelompok kanan-jauh dan
kiri-jauh menyusup ke dalam gerakan "rompi kuning".
Selama
lebih dari dua pekan, "gilets jaunes" (rompi kuning) menutup jalan dalam
unjuk rasa di seluruh Prancis, salah satu tantangan terbesar dan paling
berkelanjutan bagi Emmanuel Macron dalam 18 bulan kepresidenannya. Di
Paris, pengunjuk rasa bertopeng dan berkerudung mengambil dan
melemparkan penghalang kerumunan dan benda lain dalam pertempuran dengan
polisi di sekitar Champs Elysees, jalan terbuka terkenal di dunia. Juru
bicara Johanna Primevert mengatakan tiga polisi dan tujuh pengunjuk
rasa terluka.
"Pengacau itu sedikit dan tidak memiliki tempat dalam unjuk rasa tersebut," kata Benjamin.
