Foto: Reuters
Jakarta - Paris masih tegang, demonstrasi
menentang kenaikan harga bahan bakar minyak kembali terjadi. Bahkan,
aksi unjuk rasa tersebut berujung dengan bentrokan antara ribuan
pengunjuk rasa dan pasukan kepolisian di Paris, Prancis, pada Sabtu
(24/11).
Bukan hanya kenaikan BBM saja, kekisruhan di Paris ini ternyata dipicu isu lain, seperti pajak dan biaya hidup masyarakat yang makin meningkat.
Bukan hanya kenaikan BBM saja, kekisruhan di Paris ini ternyata dipicu isu lain, seperti pajak dan biaya hidup masyarakat yang makin meningkat.
Menurut data Kementerian Dalam Negeri Prancis, yang dikutip dari BBC, Lebih dari 100.000 orang ambil bagian dalam demonstrasi pada hari Sabtu di seluruh Prancis. Sebagian besar berjalan dengan damai - kecuali di ibu kota, yang di dalamnya terdapat 8.000 demonstran berunjuk rasa.
Kericuhan terbesar berpusat di Champs-Elysées. Para pengunjuk rasa mencoba melewati sebuah pagar keamanan di sekitar tempat-tempat yang sensitif. Sekitar 5.000 demonstran berkumpul di jalan itu. Puluhan orang ditangkap setelah bentrok dengan polisi.
Sebelumnya, harga diesel yang merupakan BBM paling banyak dikonsumsi di Prancis, meningkat hingga 23% selama 12 bulan terakhir. Harga bahan bakar ini mencapai titik tertinggi sejak dekade 2000-an, di angka 1,5 euro atau Rp 24 ribu per liter (Kurs: Rp 16.450/euro).
Meskipun harga minyak dunia sempat turun, pemerintah Prancis justru meningkatkan pajak hidrokarbon menjadi 7,6 sen per liter untuk bahan bakar diesel dan 3,9 sen untuk premium. Kebijakan itu diklaim untuk mendukung mobil dan bahan bakar yang ramah lingkungan.
Keputusan pemerintah menaikkan 6,5 sen untuk diesel dan 2,9 sen untuk premium pada 1 Januari lalu, dianggap sebagai hal yang tak dapat ditoleransi lagi.
Macron selama ini menyalahkan harga minyak dunia sebagai dalang kenaikan BBM di Prancis. Di sisi lain, dia menyebut kenaikan pajak bahan bakar fosil vital untuk investasi energi terbarukan.
Lucy Williamson, dari BBC News Paris dalam analisisnya mengatakan bahwa protes yang dipaparkan kelompok demonstran jelas. Namun sebenarnya terdapat hal lain yang menyatukan Gerakan Rompi Kuning ini, di luar kemarahan mereka tentang peningkatan pajak dan biaya hidup sehari-hari.
Penggalangan massa ini adalah sinyal bahwa Macron gagal mengembalikan kepercayaan publik terhadap politik, dan membuat ketimpangan terus terjadi.
Para pengunjuk rasa yang terlibat kerusuhan dengan polisi pada hari Sabtu bukanlah warga negara yang termarjinalkan, tapi mereka yang mengklaim berjuang meski bekerja, yang merasa tak tahan dengan persoalan ekonomi Prancis, terutama saat kalangan kelas atas mendapatkan keringanan pajak.
Pemerintah Prancis menuding kelompok ultra-kanan berada di balik kekerasan di Paris. Padahal, pada unjuk rasa tersebut ada pula warga awam, baik yang turun ke jalan maupun tidak, yang mendukung Gerakan Rompi Kuning.
Keberagaman dan demokrasi Prancis selama ini telah menjadi kekuatan masyarakat negara itu, tapi juga membuat tujuan publik tak jelas serta sulit dikontrol.
Credit finance.detik.com
