Rabu, 03 Oktober 2018

AS Ancam Serang Rusia untuk Hancurkan Rudal Terlarang


AS Ancam Serang Rusia untuk Hancurkan Rudal Terlarang
Sebuah peluru kendali (rudal) Rusia saat diuji coba di Sary Shagan. Foto/Kementerian Pertahanan Rusia

BRUSSELS - Amerika Serikat (AS) mengancam akan menghancurkan hulu ledak dari sistem rudal jelajah Rusia yang dilarang dalam Perjanjian Intermediate-Range Nuclear Forces (INF) 1987. Washington khawatir senjata yang dikembangkan Moskow memungkinkannya untuk melakukan serangan nuklir di Eropa dalam waktu sekejap.

Ancaman Washington yang secara harfiah sebagai ancaman serangan pre-emptive itu disampaikan Duta Besar AS untuk NATO Kay Bailey Hutchison pada hari Selasa (2/10/2018).



Diplomat itu mengatakan Mosklow harus menghentikan pengembangan sistem rudal jelajah terlarang secara terselubung atau Amerika Serikat akan berusaha menghancurkannya sebelum menjadi senjata yang operasional.

Amerika Serikat yakin Rusia sedang mengembangkan sistem senjata yang masuk kategori pelanggaran perjanjian Perang Dingin. Namun, Moskow secara konsisten telah membantah tuduhan melakukan pelanggaran.

Hutchison mengatakan Washington tetap berkomitmen untuk membuat solusi diplomatik. Namun, juga siap untuk mempertimbangkan serangan militer jika pengembangan sistem rudal jarak menengah terus berlanjut.

"Pada titik itu, kami akan melihat kemampuan untuk mengambil rudal (Rusia) yang bisa menghantam negara kami," kata Hutchison pada konferensi pers.

"Langkah-langkah kontra (oleh Amerika Serikat) akan mengambil rudal yang sedang dikembangkan oleh Rusia yang melanggar perjanjian," ujarnya, seperti dikutip Reuters, Rabu (3/10/2018). "Mereka ada di pemberitahuan."

Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Rusia mengatakan bahwa pernyataan ancaman semacam itu berbahaya, dan itu akan memberikan jawaban rinci kepada Washington ke depan.

"Tampaknya orang-orang yang membuat pernyataan seperti itu tidak menyadari tingkat tanggung jawab mereka dan bahaya retorika agresif," tulis kantor berita TASS mengutip juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova.

Di masa lalu, kementerian itu menyatakan siap untuk melakukan pembicaraan dengan Amerika Serikat untuk mencoba melestarikan perjanjian INF dan akan mematuhi kewajibannya jika Amerika Serikat melakukannya.

Komentar oleh Hutchison—yang ditunjuk Presiden Donald Trump sebagai Dubes untuk NATO—adalah peringatan paling langsung dari serangan pre-emptive sejak seorang pejabat AS pada tahun 2017 mempertimbangkan untuk mengembangkan sistem senjata yang dilarang dalam Perjanjian INF 1987 jika Rusia terus melanggarnya.

Perjanjian itu melarang rudal jarak menengah yang mampu menyerang Eropa atau Alaska. Amerika Serikat dan Rusia merayakan tahun ke-30 dari perjanjian tersebut di Jenewa pada 2017 lalu. 

Tetapi pada tahun yang sama, laporan Departemen Luar Negeri AS menemukan bahwa Rusia telah melanggar kewajibannya dalam perjanjain itu. Menurut laporan itu, Moskow  memiliki dan memproduksi rudal jelajah darat dengan kemampuan jangkauan 500 km hingga 5.500 km (310-3.420 mil).

Tuduhan AS ini akan semakin memperburuk hubungan antara Moskow dan Barat yang telah rusak pada level rendah setelah Rusia menganeksasi Crimea dari Ukraina tahun 2014, intervensi militer di Suriah dan dugaan campur tangan dalam pemilu AS tahun 2016.

"Kami telah mencoba mengirim pesan kepada Rusia selama beberapa tahun yang kami tahu mereka melanggar perjanjian itu, kami telah menunjukkan Rusia bukti," kata Hutchison.

"Kami meletakkan tanda-tanda sehingga sekutu kami akan membantu kami membawa Rusia ke meja," ujarnya mengacu pada upaya diplomatik.

Menteri Pertahanan AS James Mattis mengatakan dia akan membahas masalah ini dengan rekan-rekan NATO-nya pada pertemuan dua hari yang dijadwalkan di Brussels pada Rabu (3/10/2018).

"Saya tidak dapat memperkirakan kemana akan pergi, ini adalah keputusan untuk presiden, tetapi saya dapat memberitahu Anda bahwa baik di Capitol Hill dan di Departemen Luar Negeri, ada banyak kekhawatiran tentang situasi ini dan saya akan kembali dengan saran dari sekutu kita dan terlibat dalam diskusi itu untuk menentukan jalan ke depan," katanya kepada wartawan di Paris.



Credit sindonews.com