CUPUMA

Rabu, 21 November 2018

Ukraina Tolak Pencalonan Perwira Rusia sebagai Bos Interpol

KIEV - Kementerian Dalam Negeri Ukraina menolak pencalonan perwira polisi senior Rusia, Mayor Jendral Alexander Prokopchuk untuk jabatan kepala Organisasi Polisi Kriminal Internasional (Interpol).

Seperti diketahui, bulan lalu, Presiden Interpol, Meng Hongwei mengundurkan diri dari jabatannya karena pihak berwenang China mencurigainya melakukan sejumlah kejahatan, salah satunya adalah korupsi.

Dalam sebuah pernyataan, kementerian itu menuturkan jika Prokopchuk terpilih menjadi pemimpin Interpol, maka dia akan menggunakan posisinya untuk menghajar semua lawan politik Moskow, khususnya yang saat ini mencari perlindungan di luar negeri.

"Jika Alexander Prokopchuk menjadi Presiden Interpol, ini akan memungkinkan rezim Rusia untuk memperluas lebih lanjut praktik menggunakan 'pemberitahuan merah' untuk membatasi kebebasan bergerak dan untuk mengadili orang-orang yang dianggapnya tidak diinginkan," ucap kementerian itu,

"Dunia harus mengakui toksisitas rezim ini dan bekerja untuk menerapkan langkah-langkah pencegahan, daripada melegalkannya, menunjuk perwakilan Rusia sebagai pemimpin Interpol," sambungnya, seperti dilansir Sputnik pada Senin (19/11).

Kementerian itu menambahkan, mereka bekerja secara intensif di Majelis Umum Interpol yang berlokasi di Dubai, Uni Emirat Arab (UEA) untuk mencegah Prokopchuk menjadi kepala organisasi itu.

Hubungan antara Moskow dan Kiev memburuk pada 2014 setelah referendum Krimea dan krisis di timur Ukraina. Pihak berwenang Ukraina menuduh Rusia mencampuri urusan internal Ukraina dan terlibat dalam konflik di Donbas.

Rusia telah berulang kali membantah tuduhan itu, menekankan bahwa mereka bukan pihak dalam konflik internal di Ukraina dan ingin negara itu untuk mengatasi krisis politik dan ekonomi.

Credit sindonews.com

Senin, 19 November 2018

Pinjaman Lunak Cina Kini Dikhawatirkan Sebagai Jebakan Utang

Xi Jinping

Foto: REUTERS/Lintao Zhang

Negara miskin dan berkembang terpikat tawaran pinjaman murah dari Cina.

CB, BEIJING -- Dalam upayanya mengukuhkan pengaruh ekonomi dan politik di dunia, Pemerintah Cina kini mengucurkan dana miliaran dolar berupa pinjaman lunak kepada negara-negara miskin dan berkembang. Dana pinjaman itu umumnya digunakan dalam proyek-proyek infrastruktur. Namun apa yang terjadi ketika negara penerima tak sanggup membayar pinjamannya?

Sejumlah pengamat memperingatkan, Cina kini mempergunakan pinjaman sebagai bentuk jebakan. Tujuannya memungkinkan negara itu mengukuhkan pengaruhnya di dunia. Polanya seperti digambarkan berikut ini.

Diplomasi jebakan utang

Negara-negara miskin dan berkembang terpikat oleh tawaran pinjaman murah dari Cina demi membangun proyek-proyek infrastruktur. Kemudian, ketika negara bersangkutan tak mampu memenuhi jadwal pembayaran utangnya, Cina akan menuntut konsesi atau ganti rugi lainnya sebagai bentuk penghapusan utang. Proses ini dikenal sebagai diplomasi jebakan utang.

Srilanka akhirnya menyerahkan pelabuhan Hambantota Port sebagai bagian pelunasan utang mereka ke Cina. (Wikimedia Commons)

Proyek Pelabuhan Hambantota di Srilanka merupakan contoh nyata yang bisa menjadi peringatan bagi negara mana saja yang bermaksud menerima pinjaman tanpa syarat dari Cina. Tahun lalu, Srilanka dilanda aksi protes ketika dipaksa menyerahkan pengelolaan pelabuhannya ke Cina dalam bentuk sewa 99 tahun. Penyerahan itu terpaksa dilakukan demi menghapus utang Srilanka sekitar 1 miliar dolar AS.

Kini Cina mengendalikan pelabuhan utama, tepat di ambang pintu saingannya, India. Pelabuhan itu juga sangat strategis di jalur komersial dan militer.

Kasus negara-negara Pasifik

Australia dinilai agak lamban menanggapi melusnya pengaruh Cina di kawasan Pasifik. Pinjaman dan bantuan Cina di sana telah meningkat menjadi 1,8 miliar dolar AS dalam waktu satu dekade. Sejumlah negara kini sudah sangat bergantung pada utang dari Cina.

Cina malah menjanjikan untuk mengucurkan 5,8 miliar dolar AS di seluruh kawasan Pasifik. Di Papua Nugini misalnya, Cina menjanjikan kucuran pinjaman tanpa syarat sebesar 3,5 miliar dolar AS untuk pembangunan infrastruktur jalan dari Port Moresby ke kawasan pedalaman.

Cina menawarkan miliaran dolar pinjaman tanpa syarat ke Papua Nugini meskipun sebagian besar belum terealiasasi. (ABC News/Eric Tlozek)

Fiji kini berutang setengah miliar dolar ke Cina. Sementara Tonga terjerat utang lebih dari 160 juta dolar AS, yaitu sepertiga dari PDB negara itu. Cina telah memaksa Tonga untuk mengakui gagal membayar utangnya.

Perdana Menteri Tonga yang sebelumnya menyerukan negara-negara Pasifik bersatu melawan Cina akhirnya menarik pernyataannya tanpa alasan yang jelas. Awal tahun ini, laporan Cina akan membangun pangkalan militer di Vanuatu memicu kepanikan di Australia.

Perdana Menteri Scott Morrison telah mengumumkan pembentukan bank infrastruktur untuk proyek-proyek di kawasan Pasifik. Presiden Xi Jinping yang kini berkunjung ke Port Moresby untuk menghadiri KTT APEC, dijadwalkan mengadakan pertemuan khusus dengan pemimpin negara Pasifik. Presiden Xi diperkirakan akan menawarkan lebih banyak pinjaman lunak kepada mereka.

Proyek One Belt One Road (OBOR) Cina

Isu utama terkait investasi Cina di berbagai negara, adalah kebijakan utama Pemerintahan Presiden Xi, proyek bernama One Belt One Road (OBOR). OBOR bernilai triliun dolar dengan tujuan menghubungkan negara-negara di berbagai benua untuk tujuan perdagangan, dengan Cina sebagai pusatnya.

Cina menyebut proyek OBOR sebagai sama-sama menguntungkan bagi ambisi perdagangan globalnya dan bagi negara-negara berkembang yang butuh infrastruktur. Namun kenyataan di lapangan, kini sejumlah negara rentan terjebak dalam lilitan utang Cina.

Pada 2011, Tajikistan misalnya telah menyerahkan tanah di perbatasannya yang disengketakan dengan Cina sebagai bentuk pembayaran utang. Cina juga mengucurkan pinjaman satu miliar dolar lebih bagi Montenegro untuk membangun jalan raya yang menghubungkan Port of Bar dengan Serbia. Proyek itu sendiri dikerjakan perusahaan konstruksi Cina.

Namun, akibat nilai tukar mata uang dan cetak-biru proyek itu, terjadi pembengkakan biaya sehingga hanya bisa terbangun sebagian. Montenegro kini terancam menghentikan proyek itu atau menegosiasi pinjaman lebih besar ke Cina, menyebabkan negera itu kian terjerat lebih jauh dalam pengaruh Beijing.

Utang luar negeri Zambia sebagian besar berasal dari Cina. (ABC News/Siobhan Heanue)

Di Afrika, Cina membiayai proyek-proyek besar di seluruh benua, dan tingkat investasi Beijing semakin cepat. Pada September, Presiden Xi menjanjikan pinjaman 82 miliar dolar untuk negara-negara Afrika selama tiga tahun. Jumlah yang sama telah dikucurkan pada 2015.

Investasi Cina di Zambia misalnya sangat menonjol. Pembangunan sekolah, rumah sakit dan konstruksi memiliki simbol-simbol Cina, termasuk jaringan jalan raya baru. Namun utang dari Cina di Zambia kini mencapai sepertiga dari total utang negara 13 miliar dolar AS.

Kesepakatan utang mengkhawatirkan

Saat ini banyak negara telah menikmati jaringan jalan raya dan bandara baru. Namun mungkin hanya masalah waktu sampai mereka akhirnya terjebak utang. Meningkatnya ketergantungan pada investasi Cina di seluruh dunia meningkatkan kekhawatiran tentang dinamika geopolitik di abad ke-21.

Sejumlah negara, dipicu oleh kasus Srilanka tahun lalu, mulai melepaskan diri dari ketergantungan mereka pada pinjaman Cina. Nepal dan Pakistan misalnya telah membatalkan proyek-proyek infrastruktur pada 2017.

Tapi bukan hanya negara berkembang yang berhutang kepada Cina. Cina kini tercatat sebagai pemberi utang terbesar ke AS, yaitu sebesar 1,1 triliun dolar AS dalam bentuk obligasi pemerintah.

Namun patut dicatat, di tengah kekhawatiran meningkatnya pengaruh China, hanya ada satu pangkalan militer mereka di luar negeri, yaitu, di sebuah negara kecil bernama Djibouti di Afrika Timur.

Bandingkan dengan Amerika Serikat yang memiliki 800 pangkalan militer di 70 negara. Artinya, Cina bukanlah satu-satunya negara di dunia yang memproyeksikan kekuatannya ke negara lain.

Seberapa besar ambisi Presiden Xi dalam hal itu masih belum jelas. Namun tak diragukan lagi dia jelas menghendaki Cina memimpin apa yang dijuluki sebagai Abad Asia.

Credit republika.co.id

Rusia Siap Pasok Senjata untuk Belarus

MINSK - Rusia siap menyediakan Belarus senjata jika diperlukan. Hal itu dikatakan Duta Besar Rusia untuk Belarus Mikhail Babich.

"Semua bantuan yang diperlukan akan disediakan dalam format dan kuantitas yang akan konsisten dengan situasi," kata Babich ketika ditanya apakah Rusia siap memasok rudal ke Belarus jika ancaman terdeteksi dari Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO).

"Rusia tidak pernah memisahkan diri dari Belarus di sektor pertahanan," tegasnya seperti dikutip dari Xinhua, Minggu (18/11/2018).

Babich mengatakan bahwa dari 2012 hingga 2015, NATO mengadopsi kebijakan aktif memperluas ke arah timur untuk menyebarkan berbagai fasilitas militer di dekat perbatasan Rusia.

Mengenai negosiasi yang sedang berlangsung tentang pangkalan militer Rusia di Belarusia, duta besar mengatakan itu tidak relevan.

Presiden Belarusia Alexander Lukashenko mengatakan awal bulan ini bahwa Belarusia akan membutuhkan senjata yang lebih efektif jika NATO terus "mengintimidasi" dengan menyebarkan pangkalan di Polandia, atau dalam beberapa cara lain.

Namun, presiden juga mengatakan tidak perlu untuk menyebarkan pangkalan militer negara lain, termasuk Rusia, di Belarusia. Ia menambahkan bahwa percakapan yang sedang berlangsung tidak lebih dari obrolan biasa.

Credit sindonews.com

Rusia Peringatkan AS Segera Tinggalkan Suriah Selatan

MOSKOW - Rusia telah meminta Amerika Serikat (AS) untuk mundur dari pangkalan yang didirikan Pentagon di Suriah selatan. Rusia menyebut kehadiran tentara AS bertentangan dengan hukum internasional.

Kepala Pusat Pengawasan Pertahanan Nasional Moskow, Kolonel Jenderal Mikhail Mizintsev menyalahkan AS atas memburuknya kondisi kemanusiaan di kamp pengungsi Rukban. Kamp pengungsi ini terletak di zona keamanan yang dikendalikan AS di sekitar pangkalan al-Tanf di perbatasan Suriah dan Yordania dan telah menyaksikan kematian karena kelaparan akibat kurangnya persediaan.

"Situasi seperti itu mengingatkan kamp-kamp konsentrasi dari Perang Dunia Kedua, yang tampaknya sudah lama berlalu. Bagaimana mungkin terjadi di dunia modern?" kata Mizintsev.

"Mengapa, dalam kondisi seperti ini, komunitas dunia, yang sangat peduli tentang hak asasi manusia, terus menerus diam tentang bencana kemanusiaan di kamp Rukban? Bahkan, disandera," imbuhnya.

"Mengapa struktur resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang bertanggung jawab untuk menyediakan bantuan serba guna bagi para pengungsi, pada kenyataannya, tidak aktif dan gigih dalam menyelesaikan masalah-masalah kemanusiaan global terkait dengan situasi mengerikan warga Suriah di kamp Rukban?" dia menambahkan seperti dikutip dari Newsweek, Minggu (18/11/2018).

Mizintsev berpendapat bahwa misi Pentagon yang bertempur melawan kelompok militan Negara Islam (ISIS) tidak berlaku untuk al-Tanf karena tidak ada kelompok ISIS di Suriah selatan.

"Kami menyerukan kepada Amerika Serikat untuk segera menghentikan pendudukan ilegal dari zona 55 kilometer di sekitar al-Tanf, yang merupakan wilayah kedaulatan Republik Arab Suriah. Ini secara otomatis akan mengarah pada resolusi masalah Rukban dan pengembalian penghuninya kembali ke rumah mereka," serunya.

Situasi kemanusiaan yang mengerikan di Rukban, di mana hampir 50.000 orang terisolasi dari seluruh dunia, telah menjadi perhatian dunia internasional yang meningkat dalam beberapa bulan terakhir. Yordania telah menutup perbatasan terdekatnya dengan semua lalu lintas, takut infiltrasi potensial oleh ISIS, yang telah menargetkan kamp itu di masa lalu. Koalisi pimpinan AS yang mengendalikan al-Tanf di dekatnya, telah memfokuskan sumber dayanya untuk melatih para pemberontak Mughawir al-Thawra, salah satu kelompok pemberontak Suriah terakhir yang secara langsung didukung oleh AS, untuk memerangi para jihadis.

Dengan konvoi terakhir dari Yordania yang tiba di bulan Januari, PBB malah menyerukan kepada pemerintah Suriah — yang telah dituduh melakukan sejumlah kejahatan perang — untuk memberikan bantuan kepada penduduk Rukban yang menderita. Namun, Damaskus memotong rute pasokan setelah sekutunya Rusia menyatakan bahwa AS gagal memberikan langkah-langkah keamanan yang memadai ketika ketegangan internasional meningkat. AS menolak tuduhan ini dan, karena kondisi di kamp memburuk, konvoi kemanusiaan PBB yang dikawal oleh Bulan Sabit Merah Suriah akhirnya tiba pekan lalu.

Baik AS dan Rusia telah menuduh satu sama lain menggunakan kamp sebagai pion untuk memajukan misi mereka bersaing di Suriah, di mana AS berpandangan Presiden Suriah Bashar al-Assad tidak sah dan yang terakhir mendukungnya. Ketika ditanya mengapa koalisi pimpinan AS terhadap ISIS menunggu Rusia untuk memberikan bantuan ke kamp, juru bicara militer AS, Mayor Jenderal Chris Ghika mengatakan bahwa situasi di sekitar Rukban sangat rumit.

"Seperti yang Anda tahu, ada zona deconfliction. Ada sejumlah pasukan berbeda yang beroperasi di sana," kata Ghika.

"Dan memastikan keamanan konvoi masuk dan keluar adalah pertimbangan utama kami. Dan oleh karena itu, saya tidak berpikir itu mengejutkan bahwa butuh cukup banyak waktu dan upaya untuk mendapatkannya di sana. Bahwa kami mendapatkannya di sana dan mengirimkan bantuan untuk orang yang membutuhkan, saya pikir adalah hal yang harus kita fokuskan," jelasnya.

Di luar batas zona deconfliction al-Tanf, sejumlah milisi pro-pemerintah Suriah telah beroperasi sebagai bagian dari kampanye anti-ISIS terpisah yang dilakukan oleh Assad dan rekan-rekannya dari Rusia dan Iran. Pertempuran telah terjadi antara koalisi pimpinan AS dan kelompok-kelompok semacam itu yang diduga mendekati batas zona tersebut. Damaskus juga menyerukan AS untuk keluar dari zona itu, mengingat hanya Moskow dan Teheran yang menjadi sekutu asing yang sah.

Mengomentari laporan bahwa Yordania sedang dalam pembicaraan dengan AS dan Rusia untuk membongkar kamp Rukban, Ghika mengatakan dia tidak akan berkomentar tentang spekulasi.

"Tetapi jika kami dapat membantu dengan cara apa pun, seperti yang kami lakukan dengan konvoi ini, untuk membawa kemanusiaan membantu beberapa orang yang menderita maka kami akan mencoba dan membantu," ujarnya.

Credit sindonews.com

Temu puncak Dewan Kerja Sama Teluk diharapkan akhiri sengketa

Pemimpin negara Teluk Arab berbincang sebelum KTT Dewan Kerjasama Teluk di Riyadh, Senin (19/12). (dari kiri) Raja Arab Saudi Abdullah, Sheikh Kuwait Sabah al-Ahmad al-Sabah, Amir Sheikh Qatar Hamad bin Khalifa al-Thani, Sultan Qaboos bin Saiid dari Oman, Sheikh Dubai Mohammed bin Rashid al-Makhtoun, Raja Bahrain Hamad bin Isa al-Khalifa dan Pangeran Saudi Mushal. (FOTO ANTARA/REUTERS/Saudi Pres)

Kairo (CB) - Temu puncak mendatang Dewan Kerjasama Teluk (GCC), yang akan diadakan di Riyadh pada bulan depan, dapat menjadi peluang untuk mengakhiri keretakan kelompok itu, kata wakil menteri luar negeri Kuwait seperti dikutip kantor berita negara KUNA.

Arab Saudi, Uni Emirat Arab (UAE), Bahrain dan anggota bukan GCC, Mesir, memberlakukan hukuman terhadap anggota GCC, Qatar. Mereka menuduh negara itu mendukung pesaing kawasan mereka, Iran, dan mendukung terorisme.

Pada temu puncak GCC tahun lalu, yang diadakan di Kuwait, Arab Saudi, UAE dan Bahrain mengirim menteri atau wakil perdana menteri, bukan kepala negara.

Wakil menteri luar negeri Kuwait, Khalid al-Jarallah, menyatakan yakin bahwa pertemuan puncak tahun ini akan dihadiri perwakilan tingkat tinggi dari semua negara anggota.

"Temu puncak itu adalah kilasan harapan untuk menghidupkan kembali upaya mengatasi perselisihan, yang sudah lama," kata al-Jarallah.

Credit antaranews.com

Trump Bantah Berencana Mengekstradisi Fethullah Gulen

Ulama Turki, Fethullah Gulen. (AFP PHOTO / Thomas URBAIN)

Jakarta, CB -- Presiden Amerika Serikat, Donald Trump menyebut dia tidak berencana mengekstradisi Fethullah Gulen, ulama yang dituding sebagai dalang upaya kudeta terhadap Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan.

"Ini tidak sedang dipertimbangkan," kata dia kepada wartawan, sesaat sebelum mengunjungi korban kebakaran hutan di California.

"Saya memiliki hubungan yang sangat baik dengan presiden (Erdogan). Dia adalah teman saya. Dia adalah orang yang kuat, seorang pria tangguh dan cerdas. Jadi apa pun yang bisa kita lakukan, kita akan lakukan. Tetapi pada kasus ini? Tidak," kata dia menambahkan, seperti dilansir AFP, Senin (19/11).

Mengutip dari laporan NBC, AS dikabarkan sedang mempelajari konsekuensi hukum untuk mengusir para ulama, termasuk Gulen, yang tinggal di kamp pengasingan di Pennsylvania. Hal ini sebagai upaya untuk membujuk Turki mengurangi tekanan mereka terhadap Arab Saudi atas pembunuhan jurnalis, Jamal Khashoggi.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri AS, Heather Nauert menyangkal laporan yang menyatakan Gedung Putih sedang mencari cara untuk mengekstradisi Gulen. Dia berkeras tidak ada hubungan antara masalah ekstradisi dengan tekanan Turki atas kematian Khashoggi.

Gulen membantah adanya keterlibatan apa pun dalam upaya kudeta di Turki, setelah Erdogan menuding dirinya sebagai otak di balik upaya kudeta dan meminta AS mengekstradisi musuh politiknya itu. Pada 1990, Gulen meninggalkan Turki dan tinggal di sebuah kamp pengasingan di Pennsylvania.

Hubungan AS dengan Turki menghangat setelah Ankara membebaskan seorang pendeta AS, Andrew Brunson yang ditahan akibat tuduhan terorisme pada Oktober lalu.

Credit cnnindonesia.com

Kafilah baru pengungsi El Salvador berangkat menuju AS

Imigran Amerika Tengah, berada di dalam karavan melewati Meksiko, perjalanan dengan kereta terbuka untuk kargo setelah berhenti di jalur kereta, negara bagian Hidalgo, Meksiko, Sabtu (14/4/2018). (REUTERS/Edgard Garrido)

San Salvador (CB) - Sedikit-dikitnya 150 warga El Salvador berangkat pada Minggu dari negara miskin mereka di Amerika Tengah menuju Amerika Serikat.

Mereka mengabaikan kemungkinan penolakan di perbatasan AS-Meksiko, tempat sebagian besar kafilah lebih besar orang-orang Honduras terhenti berhari-hari.

Dengan dijaga polisi, pria, wanita dan anak-anak dari kafilah itu berkumpul berbaris melalui jalanan San Salvador dengan bus menuju Guatemala, penuh dengan ransel berat, air dan pengetahuan tentang perjalanan berat 4.300 kilometer ke perbatasan AS.

Kelompok dari El Salvador itu setidak-tidaknya kafilah keempat yang berangkat sejak pergerakan besar pertama di Honduras, negara tetangganya, yang berangkat pada 13 Oktober dari kota utara San Pedro Sula, yang penuh kejahatan.

Kafilah itu dengan cepat menjadi ribuan orang saat bergerak ke utara dalam perjalanan 50 kilometer sehari. Banyak anggotanya masih berjalan pada Minggu melalui Meksiko menuju perbatasan AS, tempat ratusan pendatang awal menunggu menyeberang sejak pekan lalu.

Menjelang pemilihan sela anggota kongres AS pada 6 November, Presiden Donald Trump mencela kafilah besar itu sebagai "serbuan", yang mengancam keamanan Amerika Serikat. Trump kemudian mengirim ribuan tentara ke perbatasan dengan Meksiko.

Trump belum secara terbuka memusatkan perhatian pada kafilah itu sejak pemilihan tersebut.

Karena terilhami sorotan umum tentang kafilah lebih besar, warga Salvador menggalang diri di jejaring gaul dan ajang WhatsApp untuk meluncurkan upaya terkini tersebut.

Di antara mereka terdapat Manuel Umana, petani berusia 53 tahun dari kota San Pedro Masahuat, yang menyatakan memutuskan bergabung dengan kafilah pada Minggu itu untuk lari dari MS-13, gerombolan penjahat keji, yang menguasai sebagian besar El Salvador dan Honduras tetangganya.

"Kami sudah diancam gerombolan di tempat kami tinggal," kata Umana, menunjuk bekas luka di wajahnya, yang dikatakannya akibat anggota gerombolan tersebut pada lima tahun lalu. "Kami tidak bisa lagi hidup dengan mereka," katanya.

Alasan itu digemakan puluhan pengungsi di kafilah awal, yang mengatakan kepada Reuters bahwa mereka meninggalkan rumah karena lari dari kekerasan, korupsi dan ketidakamanan ekonomi.

El Salvador dan Honduras bersaing dalam angka tertinggi pembunuhan di dunia, kata angka resmi. Kedua negara itu berada di antara yang termiskin di Amerika.

"Ini sangat berbahaya tapi kami tidak memiliki pilihan. Kami bertekad melakukan yang perlu kami lakukan," kata Umana, sebelum pergi dengan kafilah dari pusat ibu kota Salvador, Plaza Salvador del Mundo.

Jauh ke utara pada Minggu, di kota Tijuana, yang berbatasan dengan California, ratusan orang dari kafilah lebih besar bersiap menghadapi unjuk rasa, yang direncanakan dilakukan warga setempat Meksiko, baik yang mendukung maupun menentang mereka.

Sedikit di seberang perbatasan utara, hampir 6.000 tentara AS beberapa hari belakangan memasang kawat berduri untuk menghalangi orang-orang memasuki wilayah AS secara gelap.

Pejabat imigrasi AS melarang puluhan pengungsi lewat, yang dalam beberapa hari belakangan membentuk antrean teratur untuk masuk melalui pelabuhan masuk San Ysidro, titik yang menghubungkan Meksiko dengan San Diego.

Credit antaranews.com

Amerika dan Cina Beda Pendapat, Deklarasi Pemimpin APEC Batal

Presiden Joko Widodo (tengah) dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo berfoto bersama dengan para petinggi dan presiden berbagai negara sebelum jamuan makan malam KTT APEC 2018 di Port Moresby, Papua Nugini, Sabtu 17 November 2018. ANTARA FOTO/REUTERS/David Gray

CB, Port Moresby – Para pemimpin dari 21 negara Asia Pasifik gagal menyepakati pernyataan bersama usai KTT APEC setelah terjadi perbedaan pendapat antara pemerintah Amerika Serikat dan Cina terkait kebijakan perdagangan.

Kegagalan membuat deklarasi bersama ini merupakan pertama kalinya terjadi sejak forum Asia Pacific Economic Cooperation dibentuk di Canberra, Australia, pada 1989.
“Para pemimpin bersepakat untuk menyerahkan kepada Papua Nugini sebagai ketua untuk mengeluarkan pernyataan ketua atas nama semua anggota dari awalnya mengeluarkan deklarasi pemimpin seperti biasanya,” kata Zhang Xiaolong, juru bicara dari kementerian Luar Negeri Cina, seperti dilansir Channel News Asia pada Ahad, 18 November 2018.

Reuters melansir terjadi kompetisi antara AS dan Cina mengenai kawasan Pasifik dalam forum ini. AS dan negara Barat melancarkan respon terkoordinasi terhadap program pembangunan infrastruktur yang digelar pemerintah Cina yaitu Belt and Road Program.
“Kalian tahu dua raksasa di dalam ruangan,” kata Peter O’Neill, Perdana Menteri Papua Nugini, dalam jumpa pers penutupan acara ini saat ditanya media negara mana yang tidak bisa bersepakat.
O’Neill, yang menjadi ketua pertemuan, mengatakan isu yang mengganjal adalah apakah nama organisasi perdagangan dunia WTO dan reformasinya perlu disebut di dalam "Deklarasi Para Pemimpin".

“APEC tidak memiliki aturan mengenai WTO, itu adalah fakta. Masalah-masalah itu dapat dibahas di WTO,” kata dia. O’Neill mengatakan bakal menerbitkan pernyataan ketua tapi tidak menyebut kapan itu akan dilakukan.
Presiden AS, Donald Trump, tidak menghadiri pertemuan APEC dan menyerahkannya kepada Wakil Presiden Mike Pence. Presiden Rusia, Vladimir Putin, juga tidak hadir.
Sedangkan Presiden Cina, Xi Jinping, tiba di lokasi pada Kamis, 15 November 2018, dan disambut secara besar-besaran oleh para pejabat PNG. Jinping lalu menyampaikan Belt and Road Program ini kepada para pemimpin Asia Pasifik.

AS, dan negara sekutu seperti Jepang, Australia, dan Selandia Baru, menyampaikan program senilai US$1.7 miliar atau sekitar Rp25 triliun sebagai tandingan program Cina untuk membangun listrik dan internet di Papua Nugini.
Pence, dalam pernyataan di APEC, mengatakan kebijakan tarif AS terhadap US$250 miliar atau sekitar Rp3.700 triliun impor dari Cina, tidak akan berakhir hingga Cina mengubah cara berdagangnya.
“Mereka memulai dengan praktek perdagangan, tarif dan kuota, transfer teknologi secara paksa, pencurian hak kekayaan intelektual. Itu lalu berkembang menjadi kebebasan navigasi di laut, keprihatinan mengenai Hak Asasi Manusia,” kata Pence kepada media.
Pence juga mengkritik kebijakan Belt dan Road Program dari Cina dengan mengatakan negara-negara jangan mengkompromikan kedaulatan dengan menerima utang. “Kami tidak menawarkan jalan satu arah seperti Program Sabuk itu,” kata dia dalam forum APEC.

Credit tempo.co

Kim Jong Un Modernisasi Militer dengan Teknologi Canggih

Presiden Donald Trump mengacungkan jempol kepada pemimpin Korea Utara, Kim Jong Un, saat pertemuan bilateral di Capella, Pulau Sentosa, Singapura, 12 Juni 2018. AP

CB, Seoul – Uji coba senjata taktis ultramoderen oleh militer Korea Utara merupakan bagian dari upaya modernisasi pertahanan negara itu oleh pemimpinnya Kim Jong Un.

“Ini merupakan semacam upaya reformasi militer Korea Utara,” kata Choi Kang, wakil Presiden The Asan Institute for Policy Studies di Seoul, Korea Selatan, seperti dilansir Channel News Asia pada Ahada, 18 November 2018.
Menurut pengamat, uji coba senjata berteknologi canggih ini merupakan inisiatif pemimpin Korea Utara, Kim Joung Un, untuk menaikkan standar militer konvensional negara itu dengan 1,3 juta tentara ke level senjata berteknologi tinggi.

“Jika kita melihat pesan dari ini kepada dunia luar adalah ‘Jangan remehkan kami, kami melakukan modernisasi juga’,” kata Kang.
Peran senjata berteknologi canggih, yang disebut sebagai tembok bajak ini bisa menggantikan peran senjata nuklir, yang akan dilucuti sebagai bagian dari kesepakatan damai dengan AS. Seperti dilansir Reuters, Kim Jong Un dan Presiden AS, Donald Trump, dikabarkan bakal bertemu untuk kedua kalinya pada 2019 untuk melanjutkan pembicaraan perlucutan senjata nuklir dan rudal balistik Korea Utara.

Kehadiran Kim Jong Un menyaksikan langsung uji coba senjata canggih itu merupakan kedatangannya pertama kali. Ini bisa menimbulkan komplikasi terhadap upaya damai yang terus dilakukan Seoul dan Washington.
Saat ini, Korea Utara diketahui memiliki sistem peluncur multi-roket canggih dengan jumlah 5.500 unit. Negara ini juga memiliki 4.300 tank, 2.500 kendaraan lapis baja, 810 pesawat jet tempur, 430 kapal tempur, dan 70 kapal selam.

Tentara Marinir Korea Selatan beraksi saat latihan reguler di Pulau Yeonpyeong, Korea Selatan, Kamis, 1 November 2018. Zona larangan terbang dan larangan latihan militer di dekat perbatasan yang dijaga ketat antara Korea Utara dan Korea Selatan mulai berlaku hari ini. REUTERS/Jeon Heon-Kyun

Lembaga The Centre for Strategic and International Studies menyebut Korea Utara juga diam-diam telah membangun 13 titik peluncuran rudal di bawah tanah, yang selama ini disembunyikan. Korea Utara juga telah melakukan modernisasi teknologi pabrik amunisi untuk menggantikan senjata dan teknologi lama sejak berkuasa 2011.

“Industri pertahanan harus mengembangkan dan memanufaktur senjata strategis yang kuat dan peralatan hardware militer sesuai kebutuhan internal kita, mengandalkan produksi dalam negeri, dan memodernisasi pabrik untuk memproduksi produk berteknologi canggih,” kata Kim Jong Un dalam pidato 2018, yang menyebut negara itu mengutamakan prinsip kemampuan diri sendiri atau self-reliance.

Credit tempo.co

Trump Ledek Eks Elite Navy SEAL Dalang Pembunuhan Osama bin Laden

WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald John Trump meledek mantan elite Navy SEAL yang menjalankan operasi khusus penyergapan pendiri al-Qaeda Osama bin Laden. Menurut Trump, pasukan khusus Amerika itu seharusnya bisa menangkap Osama lebih cepat.

Sosok yang diledek Trump adalah pensiunan Laksamana Bill McRaven. Dia adalah penyusun operasi penyergapan terhadap Osama di Pakistan pada tahun 2011. Dalam operasi itu, Osama bin Laden dinyatakan ditembak di kepala, namun jasadnya tak pernah ditunjukkan ke publik.

Sikap Trump itu muncul setelah dia dikritik McRaven. Presiden Amerika itu dikenal sebagai penyanjung para elite militer, namun dia tak segan-segan mengecam ketika sosok yang dia hormati berubah jadi pengkritik.

Ledakan Trump muncul dalam wawancaranya dengan Chris Wallacae dari program Fox News Sunday. Menurut Trimp, McRaven adalah pendukung Hillary Clinton dan pendukung Obama.

"Dia pendukung Hillary Clinton dan pendukung Obama. Dan sejujurnya, bukankah bagus jika kita mendapatkan Osama bin Laden lebih cepat dari itu?," kata Trump.

McRaven pada bulan Agustus mengundurkan diri dari Pentagon’s Defense Innovation Board (Dewan Inovasi Pertahanan Pentagon) atas ketidaksetujuannya terhadap Trump.

McRaven juga menulis surat terbuka di Washington Post di mana dia meminta Trump, yang baru-baru ini mencabut izin keamanan mantan direktur CIA John Brennan, untuk mencabut izin keamanannya juga."Jadi saya bisa menambahkan nama saya ke daftar pria dan wanita yang telah berbicara menentang kepresidenan Anda," tulis McRaven kala itu.

Mantan elite Navy SEAL ini menganggap sosok Trump sebagai ancaman terbesar bagi demokrasi Amerika.

Dalam serangan verbalnya, Trump mengatakan bahwa menemukan Osama bin Laden seharusnya mudah. "Anda tahu, (dia) hidup—pikirkan ini—hidup di Pakistan, nyaman di Pakistan dalam apa yang saya kira mereka anggap rumah yang bagus, saya tidak tahu, saya sudah lihat lebih baik. Tapi tinggal di Pakistan di sebelah akademi militer, semua orang di Pakistan tahu dia ada di sana," papar Trump, yang dikutip vox, Senin (19/11/2018).

Ledakan Trump itu memicu pembelaan dari sejumlah kalangan untuk McRaven.

"Bill McRaven bukanlah seorang pendukung Clinton. Dia tidak pernah mendukung siapa pun untuk jadi presiden," tulis kolomnis politik untuk Washington Post, Karen Tumulty via akun Twitter-nya, @ktmulty.

"FWIW, setelah melayani bersama Bill McRaven di Eropa dan Irak, dia adalah salah satu pemimpin terbaik dan pelayan tanpa pamrih dari bangsa kita yang pernah saya temui. Bukan tulang politik di tubuhnya," bela analis untuk CNN, Mark Hertling via akun Twitter-nya, @MarkHertling.

Credit sindonews.com

Perang AS usai 9/11: Bunuh Setengah Juta Orang, Habiskan Rp86.216 T

WASHINGTON - Sebagai buntut dari serangan teroris 9/11 (11 September 2001), Amerika Serikat mengobarkan perang di luar negeri yang telah menghabiskan lebih dari USD5,9 triliun atau lebih dari Rp86.217 triliun. Perang itu juga telah membunuh sekitar setengah juta orang.

Data "Costs of War" itu hasil penelitian yang diterbitkan oleh Watson Institute for International and Public Affairs di Rhode Island’s Brown University.

Laporan yang diterbitkan bulan ini, mengungkapkan bahwa sekitar 370.000 orang telah meninggal secara langsung dari kekerasan yang berkaitan dengan perang AS, sedangkan banyak lainnya meninggal akibat kekurangan gizi dan hancurnya infrastruktur.

Menurut hasil riset itu, diperkirakan 250.000 warga sipil tewas dalam perang yang dipimpin Amerika Serikat dan lebih dari 10,1 juta orang mengungsi.

Selain itu, 6.900 personel militer AS, 7.800 kontraktor militer AS, dan lebih dari 110.000 pasukan musuh tewas dalam perang yang dikobarkan AS sejak serangan 9/11.

Angka-angka tersebut tidak memperhitungkan lebih dari setengah juta kematian yang disebabkan oleh perang di Suriah setelah pemerintah AS dan pasukan negara lainnya berusaha menggulingkan pemerintah Presiden Suriah Bashar Al-Assad pada tahun 2011.

Koalisi yang dipimpin AS yang terdiri lebih dari 70 negara telah melakukan operasi militer terhadap kelompok teroris Daesh atau ISIS di Suriah dan Irak sejak September 2014. Operasi mematikan koalisi AS di Suriah tidak diizinkan oleh pemerintah Suriah maupun Dewan Keamanan PBB.

Laporan itu juga menemukan bahwa biaya perang pimpinan AS di Irak, Afghanistan, Pakistan dan Suriah telah merugikan negara lebih dari USD5,9 triliun.

Lembaga yang melakukan riset itu memastikan biaya yang mereka hitung bukan bukan salah ketik. Angka lebih dari USD5,9 triliun memang dihabiskan Amerika Serikat untuk "mengadili" dalam berbagai perang di seluruh dunia sejak tahun 2001.

Menurut laporan itu, jumlah itu jauh berbeda dari perkiraan biaya Pentagon untuk semua perang yang dipimpin AS menyusul serangan 9/11. "Karena tidak hanya mencakup alokasi perang yang dibuat untuk Departemen Pertahanan—pengeluaran di zona perang Irak, Suriah, Afghanistan , Pakistan, dan di tempat lain yang ditetapkan pemerintah sebagai situs 'operasi darurat luar negeri'—, tetapi juga termasuk pengeluaran di seluruh pemerintah federal yang merupakan konsekuensi dari perang ini," bunyi laporn Brown University yang dikutip Sputnik, Minggu (18/11/2018).

Pada Maret 2018, Departemen Pertahanan AS mengklaim bahwa mereka hanya menghabiskan USD1,5 triliun untuk biaya perang terkait sejak 9/11.

Menurut laporan penelitian tersebut, biaya perang telah meningkatkan utang nasional dan defisit anggaran AS.

"Kecuali AS segera membayar kembali uang yang dipinjam untuk perang, juga akan ada pembayaran bunga di masa depan. Kami memperkirakan pembayaran bunga dapat mencapai lebih dari USD7,9 triliun pada 2053," imbuh laporan tersebut.

"Tidak ada strategi untuk mengakhiri perang," kata profesor ilmu politik Neta Crawford, yang menulis dalam laporan itu.

"Fakta bahwa AS terus menghabiskan jumlah besar untuk perang yang, paling tidak di Afghanistan, menemui jalan buntu, dan di Irak dan Suriah, tidak terpecahkan, adalah masalah anggaran jangka panjang yang akan memengaruhi generasi mendatang," katanya.

Credit sindonews.com

Meski Bikin RI Marah, Desakan Australia Geser Kedutaan di Israel Kuat

CANBERRA - Rencana pemerintah Australia untuk merelokasi kedutaannya di Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem tak hanya membuat Indonesia marah, tapi juga memicu "keretakan" di dalam negeri. Meski demikian, desakan untuk relokasi keduataan itu justru semakin menguat.

Mantan Perdana Menteri (PM) Australia Tony Abbott mendesak PM Scott Morrison untuk memindahkan keduataan ke Yerusalem. Sedangkan Menteri Industri Pertahanan Steve Ciobo mengatakan, pandangan pribadinya adalah bahwa lokasi yang ada saat ini adalah yang tepat.

Tinjauan pemerintah Morrison terkait rencana relokasi keduataan di Israel itu sudah memicu kemarahan dari Indonesia dan Malaysia.

Pihak Jakarta masih membekukan penandatanganan perjanjian perdagangan bebas karena kebijakan luar negeri pro-Palestina. Sedangkan Malaysia yang sejalan dengan Indonesia memperingatkan bahwa kenekatan Australia akan memicu aksi terorisme di negara itu.

Menteri Keuangan Josh Frydenberg, yang merupakan orang Yahudi, mengatakan bahwa kedutaan harus dipindahkan.

Namun, Steve Ciobo mengatakan bahwa keputusan harus dibuat untuk kepentingan nasional dan ekonomi.

"Ada pro dan kontra seperti apa pun," kata Ciobo. "Tidak ada yang hitam dan putih. Ada argumen di kedua sisi," ujarnya, seperti dikutip 9news.com.au, Senin (19/11/2018)

"Pandangan pribadi saya sendiri adalah bahwa saya pikir lokasi kedutaan saat ini adalah yang benar. Saya pikir sudah ada periode yang kuat di mana itu terjadi," imbuh Ciobo.

Ciobo mengaku bahwa dia pendukung kuat Israel. Menurutnya, keputusan seperti itu harus diambil "berbaris dengan seluruh dunia".

Pandangannya sendiri adalah bahwa jika kedutaan dipindahkan ke Yerusalem Barat, pos Palestina di masa depan, jika solusi dua negara tercapai, dapat ditempatkan di Yerusalem Timur.

Abbott menambahkan, negara lain tidak boleh mendikte kebijakan luar negeri Australia. Dia mengatakan Yerusalem Barat diakui sebagai ibu kota Israel dan lokasi yang logis untuk kedutaan Australia.

Menurutnya, jika Australia merekolasi kedutaan itu seharusnya mendorong Palestina untuk akhirnya mengakui hak Israel untuk eksis.

Ide lokasi kedutaan, baik di Yerusalem Barat dan Timur, di-share oleh Menteri Pertahanan Christopher Pyne. Sedangkan PM Morrison telah menjanjikan keputusan diambil sebelum atau pada saat Natal.

Credit sindonews.com

AS-Australia Bangun Pangkalan Militer di Papua Nugini

Wakil Presiden AS Mike Pence. (Foto: Andrew Harnik/POOL Via REUTERS)

Jakarta, CB -- Amerika Serikat mengumumkan menjalin kerja sama dengan Australia untuk membangun pangkalan angkatan laut baru di Papua Nugini. Rencana ini diumumkan Wakil Presiden AS Mike Pence saat kunjungannya ke Papua Nugini pada hari ini, Sabtu (17/11).

Menurut Pence bahwa AS dan Australia juga akan bekerjasama dengan Lombrum Naval Base atau pangkalan angkatan laut milik pertahanan Papua Nugini.

"Kami akan bekerja dengan dua negara ini untuk melidungi kedaulatan dan hak maritim di Kepulauan Pasifik," kata Pence dikutip dari AFP (17/11).

Australia sebelumnya sudah mengumumkan rencana untuk mengembangkan Lombrum Naval Base di Pulau Manus. Kerja sama ini dilihat sebagai bentuk 'pergerakan' atas pengaruh China di kawasan Pasifik.

Kabar bahwa China ingin membangun fasilitas militer di Fiji seperti di Pulau Blackrock, Manus atau vanuatu telah tercium pihak Australia dan informasi ini mengalir sampai Gedung Putih. Kedua negara pun disebut khawatir keinginan China ini akan menyaingi keseimbangan kekuatan angkatan laut di pasifik Selatan.

Ketegangan antara China dan AS tampak jelas saat forum APEC yang diselenggarakan di Papua Nugini. China memang menancapkan pengaruhnya dengan mantap di kawasan Pasifik. Namun Pence menuduh China telah melakukan debt-trap diplomacy atau tipe hubungan diplomasi berdasarkan pinjaman yang dilakukan dalam hubungan bilateral antara dua negara untuk menekan negara kecil.

"Jangan menerima pinjaman yang mengorbankan kedaulatan Anda. Lindungi kepentingan Anda," kata dia dikutip dari ABC.

Presiden China, Xi Jinping pun mengutarakan pidato yang melawan pernyataan AS.

"Tak ada seorang pun yang memiliki kekuatan untuk menghentikan orang untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Kita seharusnya menguatkan kerjasama," ujarnya.

"Arah mana yang mau kita pilih? Kerja sama atau konfrontasi, keterbukaan atau menutup salah satu pintu?"

Credit cnnindonesia.com

Kapal Selam San Juan Ada di Kedalaman 907 Meter, Terindikasi Meledak

BUENOS AIRES - Kapal selam Angkatan Laut Argentina, San Juan, yang hilang pada tahun 2017 telah ditemukan perusahaan Amerika Serikat Ocean Infinity. Kapal pembawa 44 awak itu ditemukan di kedalaman 907 meter di bawah permukaan laut dengan terindikasi meledak.

"(Lambung kapal selam itu) benar-benar cacat, runtuh dan meledak...dan sisa-sisanya berserakan dalam radius 70 meter (230 kaki)," kata Gabriel Attis, komandan Pangkalan Angkatan Laut Argentina di Mar del Plata, pada hari Sabtu, yang dilansir Sputnik, Minggu (18/11/2018).

Kondisi cacat kapal selam itu sudah dijelaskan kepada kerabat 44 awak yang menjadi korban. Gabriel Attis mengatakan, deformasi terjadi kemungkinan sebagai akibat dari ledakan.

Ocean Infinity adalah perusahaan swasta AS yang disewa oleh pemerintah Argentina untuk mencari kapal selam tersebut. Purusahaan itu pernah jadi sorotan media karena ikut mencari pesawat Malaysia Airlines MH370 yang hingga kini belum ditemukan.

Kapal selam San Juan berjarak 430 kilometer di lepas pantai Patagonian Argentina ketika mengirim sinyal terakhir. Kapal selam itu hilang bersama 44 awak di dalamnya.

San Juan memiliki persediaan udara tujuh hari ketika terakhir kali melaporkan posisinya pada 15 November 2017. Para kru telah diperintahkan untuk kembali ke pangkalan Angkatan Laut di Mar del Plata setelah melaporkan air telah masuk ke kapal melalui snorkelnya.

Credit sindonews.com

Pengungsi Amerika Tengah terhenti di perbatasan Meksiko-AS

Mexicali (CB) - Ratusan pengungsi dari Amerika Tengah terhenti di perbatasan Meksiko-Amerika Serikat pada Sabtu.

Di sana, segelintir dari mereka mengatakan menyambut tawaran pekerjaan dari Meksiko baru-baru ini sementara AS tidak bersahabat dalam menerima mereka.

Pemerintah Meksiko pada pekan lalu mengulangi tawaran pekerjaan kepada para pengungsi itu, dengan mengatakan bahwa mereka yang memiliki status hukum dapat mengisi ribuan lowongan, sebagian besar di "maquiladoras", menjadi buruh pabrik.

Sejak tiba di perbatasan pada pekan lalu, mereka ditolak masuk melalui gerbang penghubung Meksiko dengan Amerika Serikat.

Puluhan dari kebanyakan orang Honduras itu menunggu dalam antrean untuk mandi dan mencuci pakaian, yang kotor akibat perjalanan 2.600 mil (4.000 kilometer lebih) tanpa henti.

Beberapa anggota kafilah itu, yang meninggalkan kota kejahatan San Pedro Sula, Honduras, pada 13 Oktober, mengatakan kepada Reuters bahwa mereka bersedia tinggal di Meksiko daripada menghadapi penolakan di seberang perbatasan tersebut.

"Kalau dapat pekerjaan, kami akan tinggal. Ini sangat melelahkan," kata Orbelina Orellana, ibu berusia 26 tahun dengan tiga anak, menunggu di penampungan Alfa dan Omega di kota Mexicali, yang berbatasan dengan Calexico, California.

"Saya banyak menangis karena tidak bisa memberi mereka makan seperti yang saya inginkan," kata Orellana tentang anak-anaknya, "Saya hanya ingin mendapat kesempatan."

Sesudah dihentikan sebentar polisi antihuru-hara Meksiko di persimpangan jalan raya dua negara bagian Meksiko selatan pada akhir bulan lalu, selusin pengungsi mengatakan kepada Reuters bahwa mereka menolak tawaran itu, lebih memilih mencoba peruntungan di Amerika Serikat.

Tapi, pada Sabtu, beberapa orang mengatakan telah berubah pikiran.

"Kami berpikir menyeberang ke Amerika Serikat, tapi mereka mengatakan itu hampir tidak mungkin," kata Mayra Gonzalez, 32, yang berjalan dengan kedua anaknya, "Kami tidak bisa dalam keadaan kelaparan sambil menunggu apakah mereka akan memberi suaka. Lebih baik bekerja, dengan rahmat Tuhan, di Meksiko sini."

Dalam pembalikan kebijakan lama Amerika Serikat, pemerintah Presiden Donald Trump pada pekan lalu mulai menegakkan aturan baru, yang membatasi hak suaka siapa pun yang datang tanpa dokumen di perbatasan Amerika Serkat.

Trump pada awal bulan ini mengerahkan hampir 6.000 tentara di sepanjang perbatasan negaranya dengan Meksiko.

Ketika melaju ke utara melalui Meksiko, kelompok pengungsi itu dibantu pejabat dan penduduk setempat, yang memberikan makanan, pakaian dan bahkan tumpangan gratis di perjalanan harian, yang rata-rata 30 mil (48 kilometer) sehari, sebagian besar dengan berjalan kaki.

Tapi sambutan itu menjadi terasa lebih dingin ketika rombongan mencapai perbatasan tersebut.

Di Tijuana, kota yang sejak lama terbiasa dengan pendatang dalam perjalanan, orang-orang yang dipulangkan serta mereka yang mencari kesenangan di Amerika Serikat, penduduknya pada pekan lalu melempari para pengungsi dengan batu, menyuruh mereka pulang.

Tapi, beberapa orang mengatakan warga Amerika Tengah itu dapat membantu meningkatkan perekonomian setempat.

"Kami tidak menentang perpindahan," kata Ulises Araiza, ketua Perhimpunan Sumber Daya Manusia Industri di Tijuana, kepada Reuters.

"Kami tahu keadaan di negara mereka. Tapi, kami juga mendukung perintah untuk menyatukan mereka dengan bidang tenaga kerja, karena hanya di Tijuana kami memiliki permintaan industri maquiladora untuk 5.000 orang," katanya.

Credit antaranews.com

Demo Kenaikan BBM di Prancis, Satu Orang Tewas dan 227 Luka

Ilustrasi unjuk rasa di Prancis. (REUTERS/Stephane Mahe)

Jakarta, CB -- Seorang pengunjuk rasa tewas dan lebih dari 220 orang lainnya terluka dalam aksi protes "rompi kuning" menentang kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dilakukan oleh ratusan ribu orang di Prancis, Sabtu (17/11).

Gerakan "rompi kuning" tak lepas dari jaket mentereng yang dikenakan oleh para pendemo. Gerakan ini dimulai di media sosial bulan lalu dengan seruan untuk blokade jalan raya akibat kebijakan Presiden Prancis Emmanuel Macron.

Para pengunjuk rasa mengatakan mereka diperas selama bertahun-tahun dengan kenaikan pajak bahan bakar yang membuat harga-harga naik sejak awal 2000-an.

Dikutip dari AFP, Kementerian Dalam Negeri Prancis memperkirakan sekitar 283.000 orang ikut serta dalam unjuk rasa yang digelar di 2.000 titik, baik itu di bundaran, jalan raya, di seluruh negeri.

Sekitar 227 orang dikabarkan terluka, dengan tujuh orang di antaranya mengalami luka serius, termasuk seorang perwira polisi. Sementara, 117 orang ditangkap, dengan 73 orang di antaranya dijebloskan ke tahanan kepolisian.

Meskipun sebagian besar pemblokiran jalanan dilakukan tanpa insiden, emosi massa diberitakan meletus ketika beberapa pengendara memaksa untuk menembus blokade para pengunjuk rasa.

Champs Elysees, Paris, Juli 2018. (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

Di wilayah timur Savoie, Prancis, seorang ibu panik karena mobilnya terkepung para pengunjuk rasa saat hendak membawa putrinya ke dokter. Pengemudi itu panik dan tiba-tiba melaju ke arah kerumunan. Seorang wanita berusia 63 tahun pun tewas tertabrak mobil. Pengemudi, yang disebut polisi dalam keadaan syok, sudah dibawa untuk dimintai keterangannya.

Selain itu, satu korban luka ada di kota Grasse, yakni seorang polisi, dan satu di sebelah timur Strasbourg, dan dua korban di barat laut Quimper.

"Inilah yang kami khawatirkan dengan melakukan demonstrasi tidak terorganisasi oleh orang-orang yang tidak terbiasa dengan hal-hal seperti itu," kata Menteri Dalam Negeri Christophe Castaner dalam sebuah pernyataan, dikutip dari AFP.

Di Paris, beberapa ratus orang pengunjuk rasa berteriak "Macron turun!" sambil menyanyikan lagu kebangsaan La Marseillaise, di Champs-Elysees dan Place de la Concorde. Mereka hendak berbaris menuju Istana Elysee, kediaman resmi Macron.

Polisi anti huru-hara menghalangi jalan mereka. Namun, beberapa ratus orang menemukan jalan lewat samping dan mendekati Istana di sore harinya. Kepolisian kemudian membubarkannya dengan gas air mata.

Para pejabat telah memperingatkan bahwa polisi akan melakukan intervensi untuk memastikan tidak ada jalan yang sepenuhnya diblokir.

Presiden Prancis Emmanuel Macron, di New York, AS, September. ((REUTERS/Carlo Allegri))

Beberapa demonstran mengumumkan bahwa mereka bermaksud untuk berkemah semalam dan mungkin melanjutkan protes pada Minggu (18/11).

Frustrasi

Para analis mengatakan gerakan itu tak melulu soal BBM, namun mewakili rasa frustrasi yang lebih luas terhadap kebijakan Macron, mantan bankir investasi, yang telah mendorong serangkaian reformasi yang bertujuan untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi.

Gerakan ini diketahui mendapat lebih banyak dukungan publik daripada yang gerakan lain yang kontra Macron sejak dia memenangkan Pilpres tahun lalu. Jajak pendapat Elabe pekan lalu menemukan bahwa 73 persen responden mendukung gerakan tersebut.

"Macron adalah presiden orang kaya dan bukan [presidennya] orang miskin. Dia harus memikirkan orang miskin juga," cetus Andre (38), pendemo yang bergabung dengan blokade di Dole, Perancis.

"Kami ingin bekerja, tetapi tidak menghasilkan apa-apa," kata Joffrey Gouillet, 27, seorang pengunjuk rasa di Pont-de-Beauvoisin.

"Tujuan [demo] bukan untuk menciptakan malapetaka, tetapi untuk mendapatkan hak kami kembali. Anda tidak dapat sampai di akhir bulan bahkan dengan dua [kali] gaji," keluhnya.

Foto: CNN Indonesia/Asfahan Yahsyi

Pemerintah pekan lalu mengumumkan serangkaian langkah untuk mencoba meredam kemarahan warga atas kenaikan BBM. Yakni, memberikan subsidi energi dan bonus lebih tinggi terhadap kendaraan yang lebih bersih.

Dalam sebuah wawancara TV pekan ini, Macron mengakui bahwa dia "tidak berhasil mendamaikan warga Prancis dengan para pemimpin mereka" dan bahwa "kami mungkin tidak memberi mereka cukup pertimbangan."

Namun, Macron mengaku tidak akan membatalkan kenaikan pajak BBM, yang rencananya akan kembali naik pada Januari 2019.

Credit cnnindonesia.com

Serangan Israel Hancurkan Ribuan Rumah Warga Gaza

GAZA - Pemerintah Palestina menuturkan, ribuan rumah warga Gaza hancur dalam serangan terakhir yang dilancarkan oleh Israel. Jet tempur Israel pekan lalu melancarkan serangan dalam skala besar di Gaza, sebagai respon atas serangan rudal Hamas.

"Sebanyak 1.252 unit telah rusak dalam eskalasi militer Israel terakhir di Gaza," kata Naji Sarhan, wakil Menteri Perumahan yang bermarkas di Gaza dalam sebuah konferensi pers di Gaza.

Sarhan, seperti dilansir Anadolu Agency pada Minggu (18/11), mengatakan 77 unit perumahan hancur total dalam serangan terbaru yang dilancarkan oleh Israel.

"Serangan itu telah menyebabkan kerugian senilai USD 6 juta terhadap bangunan perumahan. Kami menyerukan kepada masyarakat internasional untuk campur tangan untuk mengakhiri agresi Israel dan melindungi warga sipil dan fasilitas sipil di Gaza," ucapnya.

Setidaknya 14 warga Palestina menjadi martir, oleh serangan udara dan artileri Israel, di Jalur Gaza yang diblokade. Sementara itu, di sisi lain, setidaknya satu perwira Israel dilaporkan tewas dan lainnya terluka.

Kekerasan itu berhenti pada Selasa sebagai bagian dari kesepakatan gencatan senjata yang ditengahi Mesir antara faksi-faksi perlawanan yang bermarkas di Gaza dan Israel.

Gencatan senjata itu sendiri telah menimbulkan guncangan dalam pemerintah Israel. Di mana akibat gencatan senjata itu, Menteri Pertahanan Israel, Avigdor Lieberman memutuskan untuk mundur. Pengunduran diri Lieberman juga secara otomatis akan menarik partai yang dia pimpin, yakni Partai Yisrael Beitenu dari koalisi pemerintah.

Keluarnya Partai Yisrael Beitenu akan membuat koalisi Netanyahu hanya memiliki 61 dari 120 kursi di Parlemen Israel. Hal ini, menurut beberapa pengamat, akan membuat posisi Netanyahu terancam dalam pemilu Israel yang akan berlangsung pekan depan.

Credit sindonews.com

Netanyahu: Pemilu Dini Adalah Sebuah Kesalahan

TEL AVIV - Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu menyatakan, pemilu dini di Israel adalah sebuah hal yang tidak perlu dan itu adalah kesalahan jika dilaksanakan. Pernyataan ini datang di tengah guncangnya koalisi yang dipimpin oleh Netanyahu, yang memicu spekulasi akan adanya pemilu dini.

Netanyahu menuturkan bahwa dia ingin menyelamatkan koalisi yang dia pimpin, tetap melayani Israel selama setahun lalu dan mencegah pemilihan dini. Dia menyatakan bahwa itu tidak perlu dan salah untuk menyerukan pemilu dini.

"Dalam periode dengan keamanan yang sangat sensitif seperti saat ini, tidak perlu dan salah untuk menggelar pemilu," ucap Netanyahu dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Sputnik pada Minggu (18/11).

Koalisi pemerintah Israel mulai goyang setelah Menteri Pertahanan Israel, Avigdor Lieberman mundur dari jabatannya, setelah berbeda pandangan mengenai gencatan senjata dengan Hamas. Pengunduran diri Lieberman juga secara otomatis akan menarik partai yang dia pimpin, yakni Partai Yisrael Beitenu dari koalisi pemerintah.

Dia mengatakan akan untuk bertemu dengan Menteri Keuangan Israel, Moshe Kahlon untuk membahas situasi paska mundurnya Lieberman. Netanyahu melihat pertemuan dengan Kahlon sebagai upaya menentukan terakhir untuk mencegah pemilu dini. Kahlon merupakan pemimpin Partai Kulanu, yang memiliki 10 kursi di Knesset atau Parlemen Israel.

Jika pada akhirnya koalisi pemerintah runtuh, Knesset perlu membubarkan diri dan menetapkan tanggal untuk pemilihan dini. Para anggota Knesset akan terus bekerja sampai hari pemilihan nasional. Sedangkan pemerintah Netanyahu akan terus bekerja hingga pemerintah yang baru terbentuk.

Credit sindonews.com

PM Israel berencana temui Menteri Keuangan guna hindari pemilu dini

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu (REUTERS/Francois Lenoir)

Jerusalem (CB) - Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Sabtu (17/11) mengatakan ia berencana bertemu pada Ahad dengan Menteri Keuangan Moshe Kahlon dalam upaya terakhir untuk mencegah pemilihan umum dini.

Netanyahu mencuit bahwa jika partai Kulanu, pimpinan Kahlon dan salah satu anggota koalisi, "tak mau menjatuhkan pemerintah, akan ada satu pemerintah. Kita tak boleh menjatuhkan pemerintah sayap-kanan".

Netanyahu menambahkan bahwa semua anggota Partai Likud-nya "berminat untuk terus mengabdi buat negara selama satu tahun penuh lagi sampai akhir masa jabatan pada November 2019", demikian laporan Xinhua --yang dipantau Antara di Jakarta, Ahad siang.

Pemilihan anggota Parlemen diperkirakan diselenggarakan pada 26 Maret 2019 dan keputusan akhir diperkirakan dicapai pada Ahad, setelah pembicaraan antara pemimpin faksi koalisi.

Alasan utama bagi pemilihan umum dini ialah pengunduran diri Menteri Pertahanan Avigdor Lieberman --yang menuntut reaksi tegas terhadap serangan roket HAMAS terhadap Israel Selatan.

Pemimpin Partai Rumah Yahudi, Natalie Bennet, lalu menuntut diangkat sebagai menteri pertahanan, tapi ditolak oleh Netanyahu.

Setelah cuitan Netanyahu, Kahlon mengatakan dalam satu wawancara televisi bahwa ia mendukung pemilihan umum dini akibat melemahnya koalisi tanpa faksi Lieberman.

Kahlon menambahkan ia tidak khawatir bahwa ia akan dituduh memajukan pemilihan umum, dan "putaran ini tidak lagi mempengaruhi saya, Likud harus berhenti mengancam".

Ia menyatakan tidak keberatan dengan pengangkatan Bennett sebagai menteri pertahanan.

Pada Sabtu pagi, Bennett mengatakan dalam satu wawancara televisi bahwa "tak ada pemerintah, kami akan melaksanakan pemilihan umum, itulah yang terbaik untuk mempersingkat masa yang buruk ini".

Credit antaranews.com

Jurnalis Hingga Aktivis HAM Rumuskan Isu Palestina

Peserta jalan santai Walk for Peace and Humanity mengibarkan bendera merah putih dan palestina di kawasan car free day (CFD) Jakarta, Ahad (14/10).

Foto: Republika/Iman Firmansyah

Sudah lebih dari 70 tahun Palestina berada dalam status dijajah.

CB, ISTANBUL -- Sekitar 800 peserta yang berasal dari 60 negara, seperti dari Eropa, Amerika, Asia, Afrika, dan Timur Tengah berkumpul di Kota Istanbul, Turki. Mereka berasal dari beragam profesi yaitu jurnalis, akademisi, aktivis HAM, mahasiswa, hingga penulis dan produser film.

Sekjen Palestine International Forum for Media and Communication (PIFMC) Hisham Qasem mengungkapkan, sudah lebih dari 70 tahun Palestina berada dalam status dijajah. Mereka hingga kini masih hidup serba kekurangan makanan, obat-obatan, maupun kebebasan sebagai sebuah bangsa yang merdeka dan berdaulat karena diisolasi Israel.

"Kami masih hidup dalam penjajahan pada era sejarah modern," kata Hisham Qasem, saat membuka acara Palestine International Forum Tawasul 3, Sabtu (17/11), seperti dilaporkan wartawan Republika.co.id, Nur Hasan Murtiaji dari Kota Istanbul, Turki.

Palestine International Forum kali ini mengambil tema "Palestine Addressing the World". Digelar di Kota Istanbul, Turki, pada Sabtu dan Ahad (17-18/11). Seminar yang disertai lokakarya pelatihan ini diikuti ratusan orang.

Mereka berkumpul untuk berdiskusi dan saling berbagi peran, informasi, dan strategi dalam merumuskan bentuk-bentuk perjuangan baru menggunakan media digital untuk melawan penindasan Zionis Israel. "Kami di Istanbul untuk menyatukan organisasi media bersama-sama meningkatkan kesadaran yang berkesinambungan mengenai perjuangan Palestina," kata Direktur PIMFC Bilal Khalil, dikutip dari Anadolu.

Tujuan besar dari pertemuan ini bahwa perjuangan Palestina merupakan hal yang universal. Oleh karenanya, menyamakan koordinasi dan jaringan di antara media-media profesional global menjadi keniscayaan.

Di akhir acara hari pertama, PIFMC menggelar malam penghargaan media kreatif dengan tema utama perjuangan rakyat Palestina. Ada 400 naskah video, animasi, film pendek berdurasi 10 menit yang masuk ke panitia. Dari sekian hasil karya yang masuk, dipilih 10 besar terbaik.

Di antara pemenang adalah gim yang diberi nama "War Shadow" meraih medali perunggu. Sedangkan, video hasil karya foto jurnalis yang syahid ditembak Israel, Yaser Murtaja, berjudul "Between Two Border Crossing" mendapat medali perak. Hadirin memberikan tepuk tangan meriah saat panitia mengumumkan video Murtaja meraih medali perak.

"Murtaja tewas ditembak penjajah Israel saat militer Zionis itu menyerang Gaza ketika Murtaja memfilmkan momentum Great March of Return pada 6 April 2018," sebut panitia. Medali emas diraih film besutan Dima Abu Ghosh berjudul "Imwes: Retrieving Memories".

Koordinator Filmlab: Palestine Samia Labidi mengungkapkan, para pembuat film di seantero dunia perlu berkoodinasi dalam menyamakan isu mengenai perjuangan Palestina. Narasi yang bagus soal Palestina perlu diwujudkan di antara para pembuat film. "Kita perlu solidaritas dalam membuat sinema. Membuat film yang bagus," kata Samia Labidi.

Credit republika.co.id