Senjata Laser akan Dipasang di Stasiun Luar Angkasa Internasional

ISS memang rentan dengan berbagai benda di luar angkasa (foto: Ubergizmo)

CB : Bagi sebagian orang, stasiun luar angkasa internasional (ISS) mungkin terlihat seperti tempat bekerja yang menyenangkan. Di sana, Anda memang dapat merasakan sensasi yang berbeda dengan di bumi karena tidak adanya gravitasi. Namun perlu diketahui bahwa ISS adalah salah satu tempat bekerja yang paling berbahaya. Pasalnya, jika ada sesuatu yang salah sedikit saja, hal tersebut akan dapat membahayakan semuanya. Terlebih lokasinya yang berada di orbit membuatnya sangat jauh dari rumah sakit.

Salah satu hal yang paling menakutkan saat berada di ISS adalah ketika stasiun luar angkasa tersebut harus berganti jalur orbit berkali-kali untuk menghindari berbagai sampah luar angkasa yang dapat menjebol dinding ISS secara instan. Melihat hal tersebut cukup merepotkan (dan menakutkan), para ilmuwan jepang kini sedang berusaha menciptakan sebuah senjata laser yang nantinya dapat digunakan untuk menghancurkan sampah luar angkasa yang berada di jalur orbit ISS.

Meskipun terdengar menjanjikan, namun senjata laser tersebut tidak akan dipasang di ISS dalam waktu dekat karena saat ini masih dalam tahap pengembangan. Senjata laser tersebut menggunakan teknologi laser ultraviolet CAN dengan daya 100.000 watt. Laser tersebut juga akan memiliki kecepatan tembak hingga 10.000 tembakan per-detik dengan jarak jangkau hingga 96Km.


 Credit  Metrotvnews.com

Katak Indonesiensis, Simbol Kebangkitan Nasional Indonesia

Amir Hamidy/Zootaxa

Spesimen Rhacoporus indonesiensis jantan dan betina. Gambar menunjukkan warna katak yang terlihat pada malam hari. 

 

CB - Tahun 2003, lewat survei keanekaragaman amfibi dan reptil, peneliti katak Indonesia mengoleksi katak unik. Jenis itu punya titik-titik hitam di bagian ventral tangan dan selaput kakinya.
Dua tahun kemudian ketika mengadakan penelitian di Sungai Durian, Sumatera Barat, peneliti kembali menemukan jenis itu. Tim peneliti lalu mengoleksi dan membawa katak itu ke Museum Zoologi Bogor, sementara menamainya Rhacophorus sp.
Terakhir, pada tahun 2011, seorang bernama Mediansyah mengoleksi katak dengan penampakan yang sama dari wilayah Jambi, sekitar 50 kilometer timur laut Sungai Durian. Semua spesimen dikirim juga ke Museum Zoologi Bogor.
Sekian lama tak disentuh, dua herpetolog Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Amir Hamidy dan Hellen Kurniati akhirnya mulai meneliti katak itu beberapa waktu lalu. Mereka mengungkap bahwa katak itu sebenarnya adalah jenis baru.
"Katak ini merupakan kelompok katak pohon yang tidak memiliki gigi Vomer," ungkap Amir. Gigi vomer merupakan sepasang gigi yang ada pada langit rahang atas katak. Katak umumnya punya gigi vomer tetapi jenis ini tidak. Absennya gigi vomer diduga terkait jenis mangsanya.
"Katak jenis baru ini juga memiliki totol warna hitam di bagian ventral tangan, kaki, dan selaput (webbing) renang," imbuh Amir menjelaskan perbedaan lain katak tersebut lewat email kepada Kompas.com, Senin (18/5/2015).
Amir memutuskan untuk menamai katak itu dengan nama negara Republik Indonesia. Nama jenis katak itu dengan demikian menjadi Rhacoporus indonesiensis. Rhacoporus merujuk pada nama genus katak yang punya jari panjang dan selaput kaki.

Simbol Kebangkitan Nasional
Amir menuturkan, membawa nama Indonesia, katak itu adalah persembahan peneliti katak pada Hari Kebangkitan Nasional yang akan jatuh pada 20 Mei besok. Hasil riset katak itu, kata Amir, bisa menjadi "tonggak kebangkitan ilmuwan Indonesia."
"Dalam ilmu dasar seperti taksonomi biasanya didominasi oleh ilmuan dari negara negara maju, walaupun objek risetnya (biodiversity) lebih melimpah di negara berkembang," ungkap Amir.
Brasil sebagai negara yang juga kaya keanekaragaman hayati telah memulai meningkatkan peran ilmuwannya. Indonesia diharapkan bisa mengikuti langkah yang telah ditempuh Brasil. Temuan R indonesiensis diharapkan juga bisa memicu riset dan temuan tentang potensinya.
Permasalahan yang banyak mengancam R indonesiensis dan jenis katak lainnya adalah konversi habitat. Banyak hutan di Sumatera diubah menjadi lahan perkebnunan kelapa sawit. Riset ini dipublikasikan di jurnal Zootaxa pada 14 April 2015.



Credit   TRIBUN-MEDAN.com

Waspada! Beredar Beras Palsu Berbahan Plastik dan Kentang

CB, TIONGKOK - Beredarnya beras berbahan baku plastik di Bekasi, Jawa Barat, turut menguak industri besar pembuatan beras palsu tersebut.
Beras plastik itu, ternyata diproduksi secara massal di Tiongkok. Bahkan, berbagai laman berita internasional telah menginformasikan keberadaan industri tersebut sejak tahun 2011. 
Seperti yang diberitakan koran berbahasa Korea di Hong Kong, Korean Weekly, edisi 20 Januari 2011, beras palsu itu dibuat dari campuran plastik dan kentang.
"Beras plastik ini dibuat dengan campuran kentang. Karena bukan beras asli, maka ketika dimasak, akan mengeras seperti batu. Ini tentu berbahaya bagi manusia," terang ahli makanan yang diwawancarai Korean Weekly.
Bahkan, kata dia, jika manusia memakan tiga piring beras plastik tersebut, sama seperti mengonsumsi satu kantong vinil plastik.
Sebelum diberitakan Korean Weekly, media massa Tiongkok terlebih dulu membongkar perusahaan yang membuat beras plastik tersebut.

Menurut mereka, sebuah perusahaan di Xi'an, Provinsi Shaanxi, telah memproduksi beras plastik berkualitas tinggi bernama "beras Wuchang".
Untuk menyamarkan beras palsu itu, perusahaan menambahkan bumbu yang biasa dipakai untuk beras biasa.
Sebelumnya diberitakan, Pembuatan beras dari plastik tersebut terungkap oleh video berjudul "Awas!!! Beras Palsu buatan Negara China!!" yang diunggah ke laman berbagai Youtube, Rabu (13/5/2015) pekan lalu.
Video tersebut secara gamblang memperlihatkan pembuatan beras dari limba plastik. Produksinya sendiri memakai peralatan canggih.
Dalam video, tampak satu pria tengah memilah limbah plastik. Setelahnya, plastik itu dimasukkan dalam mesin dan menghasilkan cairan.
Seusai menjadi cairan, plastik tersebut diubah bentuknya memakai mesin cetak. Hasilnya, plastik itu menjadi seperti benang panjang yang kemudian dipotong pendek menyerupai beras.

Beras plastik itu, kekinian telah beredar di Indonesia. Beras plastik diam-diam beredar di pasar tradisional.
Seorang warga mendapatkan beras plastik itu setelah membelinya dari pedagang beras di sebuah pasar tradisional di Kota Bekasi, Jawa Barat.
Dia mengatakan, beras plastik itu bentuknya sangat mirip dengan beras asli.
Dari akun Dewi, dia mendapatkan beras plastik tersebut ketika membelinya pada Senin (18/5/2015)
"Ketika saya memasak untuk membuat bubur dan nasi uduk, kok beda ya? Tidak seperti beras sebelumnya. Padahal saya beli dengan harga Rp.8000 di tempat langganan saya," ujarnya berkicau dalam akun instagramnya.



Credit  TRIBUNNEWS.COM

Pemerintah Kaji Perpres soal Keterlibatan TNI di Lembaga Sipil

 

Kompas.com/SABRINA ASRIL Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto

JAKARTA, CB - Presiden Joko Widodo mengkaji keterlibatan TNI masuk ke lembaga-lembaga sipil. Rencananya, pemerintah akan menerbitkan peraturan presiden agar keterlibatan TNI tidak menciderai reformasi TNI yang selama ini diperjuangkan.

"Presiden melakukan kajian terutama berdasarkan UU TNI yang secara eksplisit menegaskan penempatan prajurit perwira TNI di luar struktur TNI terbatas hanya di 10 kelembagaan. Di sisi lain, ada operasi militer selain perang, tugas pembantuan yang bisa dilakukan TNI," ujar Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto, di Istana Kepresidenan, Selasa (19/5/2015).

Pasal 47 Undang-undang nomor 34 tahun 2004 mengatur bahwa prajurit aktif boleh menempati 10 lembaga seperti Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan; Pertahanan Negara; Sekretaris Militer Presiden; Intelijen Negara; Sandi Negara; Lembaga Ketahanan Nasional; Dewan Pertahanan Nasional; Search and Rescue (SAR) Nasional; Badan Narkotika Nasional; dan Mahkamah Agung.

Namun, peranan TNI saat ini mulai lebih besar. Sejumlah kementerian dan lembaga meminta bantuan TNI. Misalnya, keterlibatan TNI dalam operasi pencarian kelompok teroris di Poso bersama Kepolisian RI; penempatan perwira menengah TNI di Kementerian Perhubungan; rencana perekrutan dua perwira tinggi Polri menjadi Sekretaris Jenderal dan pengawas internal Komisi Pemberantasan Korupsi; serta recana penempatan personil TNI untuk menjadi penjaga lembaga pemasyarakatan.

Menurut Andi, Presiden meminta agar kebijakan pelibatan TNI di luar 10 lembaga yang diperkenankan dalam undang-undang dikaji. Dia menyadari bahwa kementerian dan lembaga itu lah yang mengajukan inisiatif pelibatan TNI. Namun, Presiden ingin memastikan agar pelibatan TNI itu tidak dilakukan secara berlebihan.

"Kami betul-betul menjaga, supaya permintaan pelibatan itu kalau dipenuhi, tidak melanggar aturan yang sudah digariskan di UU TNI, yang selama ini jadi poin penting dalam proses reformasi militer," kata dia.

Hasil kajian yang dilakukan Sekretariat Kabinet ini akan dilaporkan kepada Presiden Jokowi sebagai bahan pertimbangan.

"Kalau betul-betul perlu penguatan regulasi untuk penempatan, harus ada perpres," ucap Andi.



Credit  KOMPAS.com

Filipina Buka Pintu Bantu Pengungsi Rohingya

Pengungsi Rohingya mendapat bantuan medis (Foto: Reuters)

Jihad Dwidyasa

MANILA  (CB) – Pemerintah Filipina telah menyatakan akan membuka pintu selebar-lebarnya untuk para pengungsi Rohingya yang berasal dari Myanmar maupun Bangladesh. Komitmen Filipina sejalan dengan PBB yang berjanji untuk melindungi para pencari suaka dan pengungsi.
“Marilah kita tidak menyerah dalam memberikan bantuan kemanusiaan yang diminta dari negara kita. Hal itu kita lakukan karena kita bangga menjadi orang yang ramah dan penuh kasih,” ujar Senator sekaligus sepupu Presiden Filipina, Paolo Aquino, seperti dikutip Al Jazeera, Rabu (20/5/2015).
“Kami menyerukan kepada badan-badan internasional yang tepat untuk memproses masalah hukum dan kesejahteraan para imigran Rohingya yang sebagian masih terombang-ambing di perahu,” lanjut Aquino.
Pernyataan Aquino muncul setelah Menteri Kehakiman Filipina, Leila de Lima, mengatakan negara Filipina memiliki kewajiban untuk mengakui dan melindungi para pencari suaka dan pengungsi, bahkan ketika para pengungsi tersebut tidak memiliki dokumen untuk membuktikan status mereka.
“Jika ada pengungsi Rohingya yang datang kepada kami mencari proses perlindungan pada pemerintah kita, ada proses dan mekanisme tentang bagaimana cara untuk menangani para pencari suaka itu,” ungkap De Lima.
Filipina memiliki sejarah panjang dalam membantu para pengungsi dari negara-negara Asia. Pada 1970-an, saat Vietnam terlibat kekacauan akibat perang saudara, Filipina memberikan perlindungan bagi para pengungsi Vietnam. Bahkan Pemerintah Filipina membangun sebuah Desa Vietnam di Provinsi Palawan.
Meski demikian, Pemerintah Malaysia, Singapura, Thailand, kerap menolak kedatangan para pengungsi Rohingya. Sementara itu, Pemerintah Indonesia menyatakan akan membantu sebaik mungkin para pengungsi Rohingya.
Menurut Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Marsudi, Indonesia telah berbuat banyak untuk para pengungsi Rohingya yang masuk ke wilayah Tanah Air. Walaupun Indonesia bukan negara peserta Konvensi Pengungsi (Convention of Refugee), Indonesia tetap membantu sebaik mungkin para pencari suaka tersebut.
Kendati demikian, sebenarnya Indonesia tidak punya kewajiban dan tanggung jawab untuk menampung para imigran berstatus pengungsi, pencari suaka, dan orang-orang tanpa kewarganegaraan (stateless).



Credit  Okezone

Dapat Ancaman, KJRI Sydney Minta WNI Jangan Panik

 

KJRI Sydney Himbau WNI Jangan Panik (Foto:Reuters)

Ferry Ardiansyah

SYDNEY  (CB) – Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Sydney, Australia, kembali mendapat ancaman.  Kali ini berupa surat kaleng pada 19 Mei. KJRI Sydney menghimbau para WNI untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi.
“KJRI sudah menyampaikan himbauan kepada WNI agar tetap tenang dan jangan panik serta tetap melakukan aktivitas seperti biasa,” ujar Konsul Sosial Budaya KJRI Sydney, Nicholas Manopo, dalam pesan singkat kepada Okezone, Rabu (20/5/2015).
Pihak KJRI Sydney menambahkan saat ini tidak ada ancaman kepada WNI sejak pelaksanaan hukuman mati terhadap gembong narkoba asal Australia Andrew Chan dan Myuran Sukumaran.
“Bila ada hal-hal yang mencurigakan segera lapor polisi atau pihak KJRI,” ujar Nicholas.
Ketika ditanya mengenai surat kaleng yang diterima KJRI Sydney, Nicholas mengatakan jika pihak KJRI Sydney telah melaporkan surat tersebut kepada pihak Kepolisian Sydney. Surat itu kini sedang diselidiki dan diuji forensik olah pihak Kepolisian Sydney

 

 

 Credit  Okezone

 

 

WNI di Aussie Diteror Akibat Eksekusi Mati

 

 

 

    

 

Surat Ancaman yang Ditujukan kepada WNI di Sydney (Foto: ABC Australia Plus)

SYDNEY  (CB) - Kantor Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Sydney, Australia, menerima surat kaleng berisi ancaman kekerasan yang ditujukan pada warga negara Indonesia (WNI) di Australia. Dalam surat yang diterima pada Selasa (19/5/2015) sore itu, pengirim surat mengatakan, aksi balas dendam dilandaskan kebencian atas Indonesia yang mengeksekusi mati dua warga negara Australia.
Pengirim surat mengatakan, "Karena Indonesia membunuh Andrew Chan dan Myuran Sukumaran dengan cara barbar, maka sekarang tiga pemuda Indonesia yang tinggal di Komplek Kensington masing-masing disiram segelas air keras ke wajah mereka dan lihat bagaimana perasaan keluarga mereka seperti memiliki mayat hidup".
Bukan pertama kali KJRI menerima ancaman yang ditujukan kepada Indonesia. Namun KJRI telah melaporkan surat kaleng itu ke kepolisian setempat karena pengancam menargetkan WNI.
"Kami biasa menerima surat kaleng bernada protes kepada Pemerintah Indonesia. Tapi, surat kaleng yang satu ini berisi ancaman yang ditujukan langsung kepada WNI. Bentuk ancamannya juga sangat spesifik maka kami langsung melapor ke Kepolisian Sydney," kata pihak KJRI, seperti dikutip ABC Australia Plus, Selasa (19/5/2015).
Kepolisian Sydney segera menanggapi laporan tersebut dan menginvestigasi pengirim surat. Polisi berpatroli di sekitar Kantor KJRI dan komunitas WNI di Kensington untuk mengamankan WNI.
Menyusul ancaman tersebut, KJRI Sydney mengimbau WNI untuk waspada dan berhati-hati. WNI diminta segera melapor bila mendapat ancaman atau menerima hal-hal mencurigakan lainnya.
"Kami minta warga untuk berkoordinasi dengan sesama WNI lain di Sydney. Tetap waspada dan berhati-hati," ujarnya.
WNI diimbau untuk tetap tenang dan tidak panik. "Lakukan aktivitas seperti biasa," sambungnya.
Pihak KJRI mengemukakan, sebelum eksekusi mati duo gembong narkoba Bali Nine, Andrew Chan dan Myuran Syukumaran, KJRI Sydney memang menerima banyak surat kaleng berisi protes atas keputusan hukuman mati. Namun, jumlahnya tidak sebanyak surat protes yang dilayangkan ke KJRI di Canberra atau Melbourne.
Surat ancaman berangsur berkurang setelah eksekusi mati. Bahkan, KJRI sudah tidak menerima surat kaleng selama sepekat terakhir, setelah jenazah Andrew Chan dan Myuran Sukumaran dimakamkan pada awal Mei lalu di Sydney.




Credit  Okezone

Raksasa Energi AS Eksploitasi Krisis Ebola

Peabody dinilai memanfaatkan krisis untuk kepentingan korporasi.

Ilustrasi perusahaan energi AS Peabody. (james mcgillis)

CB - Pakar-pakar kesehatan meluapkan kemarahan pada perusahaan batu bara swasta terbesar di dunia yang berbasis di Amerika Serikat (AS), Peabody, karena mengeksploitasi krisis ebola di Afrika, sebagai bagian dari kampanye humas mereka.

Dikutip dari laman Guardian, Rabu, 20 Mei 2015, pakar kesehatan yang terlibat dalam penanganan krisis ebola, mengecam apa yang mereka sebut konyol, menghina, serta tindakan oportunis Peabody untuk mengambil keuntungan dari krisis.

Peabody dalam kampanye humasnya, berusaha menggambarkan batu bara sebagai bahan bakar abad-21, yang mereka klaim dapat mengatasi kemiskinan global, serta jawaban bagi krisis kesehatan Afrika.

Greg Boyce, CEO Peabody, perusahaan multinasional AS yang menjalankan bisnis pertambangan di seluruh dunia, mengatasnamakan krisis ebola dalam presentasinya untuk konferensi industri batu bara, September 2014.

Dia menyebut diperluasnya akses pada batu bara sebagai sumber energi, dapat menghindari penyebaran ebola dan membantu distribusi vaksin. Irwin Redlener dari Universitas Colombia, mengatakan tidak ada bukti untuk mendukung tesis Boyce.

"Saya pikir itu upaya oportunis, untuk menghubungkan kepentingan korporasi dengan krisis kesehatan publik yang masif," kata Irwin.
Skip Burkle dari Harvard, menyebut klaim Peabody sangat konyol.

Irwin menegaskan, industri batu bara sedang jatuh, tapi itu bukan berarti harus membuangnya di Afrika. "Ini penghinaan bagi rakyat Afrika," ujarnya. Peabody membantah, menggunakan krisis ebola untuk kepentingan mereka.

Wakil presiden Peabody, Vic Svec, mengatakan Boyce hanya berusaha menekankan, bahwa kurangnya instalasi listrik secara dramatis berakibat pada kemampuan untuk memerangi ebola. Terutama karena rumah sakit membutuhkan energi, untuk merawat para pasien ebola.

Credit   VIVA.co.id

Prancis dan Spanyol Tolak Kuota Migran UE

Solidaritas harus proporsional dan realistis.

Kapal migran dari Libya tiba di Italia (REUTERS)

  CB - Presiden Prancis Francois Hollande mengindikasikan penolakannya, atas proposal Uni Eropa (UE) untuk menerapkan kuota migran, 24 jam setelah Menlu Spanyol menyuarakan penolakannya.

Dilansir dari laman Guardian, Rabu, 20 Mei 2015, Uni Eropa berencana menerapkan kuota migran, dengan mendistribusikan puluhan ribu migran secara merata, ke semua negara-negara anggota.

Tapi usulan itu diyakini akan gagal, dengan beberapa negara telah menyatakan penolakan. Selain Spanyol dan Prancis, Inggris juga mengindikasikan penolakan, bahkan Hungaria menyebutnya usul yang absurd.

Selain kuota migran, paket penyelesaian krisis migran Mediterania juga melibatkan tindakan militer, terhadap jaringan penyelundupan manusia, termasuk penghancuran kapal-kapal penyelundup.

UE masih harus menunggu persetujuan dari Dewan Keamanan PBB, untuk menjalankan opsi kekuatan militer. Hollande mengatakan mendukung distribusi pengungsi yang adil, tapi tidak dapat menerima penentuan kuota.

Sebelumnya, PM Spanyol Jose Manuel Garcia-Margallo, dengan tegas menolak sistem kuota, karena angka pengangguran yang sudah tinggi di negaranya, sehingga tidak dapat menerima lebih banyak migran.

"Berjanji untuk menerima migran, tanpa dapat menyediakan lapangan kerja, dalam pendapat saya itu berarti menyediakan pelayanan yang buruk," kata Margallo. Dia mengatakan seruan solidaritas harus proporsional dan realistis.

Spanyol dengan angka pengangguran 23 persen, disebutnya tidak sama dengan negara lain yang tingkat penganggurannya di bawah 5 persen. Hollande dalam pidatonya, bersikeras migran dengan alasan ekonomi harus dideportasi.

"Orang-orang yang datang, karena mereka berpikir Eropa adalah kontinen yang makmur, harus dikirim pulang. Itu peraturannya," ujar Hollande.


 Credit  VIVA.co.id

Hungaria Protes Proposal Kuota Migran Uni Eropa

Proposal UE dinilai absurd dan berbatasan dengan kegilaan.

Kapal Pembawa Puluhan Imigran Karam di Yunani ( REUTERS / Michalis Loizos)

 

  CB - Perdana Menteri Hungaria Viktor Orban mengecam proposal Uni Eropa (UE) untuk memberlakukan kuota migran, yang disebutnya berbatasan dengan kegilaan, Selasa, 19 Mei 2015.

Dikutip dari laman Al Arabiya, Rabu, 20 Mei, eksekutif UE mengumumkan rencana untuk mendistribusikan para pencari suaka, dengan jumlah merata ke seluruh negara anggota, pekan lalu.

"Proposal dari Komisi Eropa adalah absurd, berbatasan dengan kegilaan," kata Orban saat berbicara pada Parlemen Eropa di Strasbourg. "Kuota hanya akan membawa lebih banyak orang ke Eropa."

Menurutnya hal itu akan menjadi insentif bagi para penyelundup manusia. Italia yang paling terkena dampak eksodus migran dari Libya, telah meminta bantuan dari negara-negara Eropa lainnya.

Orban mengatakan Hungaria sejak lama, telah menjadi tujuan para migran dari Kosovo, Suriah dan Irak, sehingga menolak kebijakan imigrasi baru yang diusulkan UE.

Partai pendukung Orban, Fidesz, saat ini mengalami kemerosotan dukungan, kalah populer dari Partai Jobbik yang anti-migran, yang memperlihatkan sikap orang Hungaria tentang imigrasi.

Credit  VIVA.co.id

Malaysia kritik San Suu Kyi berdiam diri soal Rohingya

Pemimpin oposisi Myanmar Aung San Suu Kyi (REUTERS/David Gray)

isu pelarian Rohingya adalah masalah Myanmar"

Kuala Lumpur (CB) - Wakil Menteri Dalam Negeri Malaysia Datuk Seri Dr Wan Junaidi Tuanku Jaafar mengkritik sikap peraih Nobel Perdamaian Aung San Suu Kyi yang dianggap tokoh demokrasi tetapi berdiam diri dalam isu Rohingya.

"Kita berhadapan dengan membludaknya jutaan pendatang asing tanpa izin dalam sektor pekerjaan. Maukah masyarakat setempat berhadapan dengan masalah sosial dan berbagai jenis penyakit yang dibawa pendatang ilegal?", katanya seperti dikutip berbagai media setempat di Kuala Lumpur, Rabu.

"Saya memberi isyarat jelas bahwa pendatang asing tidak disambut di negara ini dan isu pelarian Rohingya adalah masalah Myanmar," katanya.

Wan Junaidi menegaskan, isu pengungsi Rohingya dari Myanmar perlu ditangani pemerintah negara tersebut dan bukan kewenangan Malaysia atau ASEAN.

Berkaitan dengan pendatang asing ilegal ini, Malaysia akan memulangkan lebih dari 1.000 pendatang warga Bangladesh yang mendarat di Langkawi, Kedah,  ke negara asal setelah semua urusan dokumentasi mereka selesai.

Sedangkan 400 pelarian Rohingya yang juga mendarat di pulau wisata itu akan diserahkan kepada badan pengungsi PBB, UNHCR, untuk ditindaklanjuti.

"Pendatang Bangladesh akan kita pulangkan ke negara asal mereka. Sementara sisanya 400 pelarian Rohingya dari Myanmar, terserah kepada UNHCR apakah akan memberi mereka status pengungsi atau sebaliknya termasuk menyerahkan para pengungsi itu ke negara ketiga," kata Wan Junaidi.

1.158 warga Bangladesh dan etnis Rohingya dari Myanmar mendarat secara ilegal di pulau itu pada Senin (15/5).



Credit  ANTARA News

Pakistan dan Afghanistan sepakati kerja sama intelijen

Asap membubung setelah serangan bom mobil terjadi di provinsi Kunduz, Afghanistan, Selasa (10/2). Pemberontak Taliban meluncurkan sebuah serangan di markas polisi di Afghanistan utara, kata juru bicara polisi provinsi Sayed Sarwar Hosseini. (REUTERS/Stringer)

 

Islamabad (CB) - Badan intelijen Pakistan dan Afghanistan sepakat berbagi informasi dan berkoordinasi kegiatan melawan Taliban, kata juru bicara militer Pakistan, Senin.

Naskah Kesepahaman (MoU) telah ditandatangani oleh Badan Intelijen Pakistan (ISI) dan Direktorat Keamanan Nasional Agfhanistan (NDS), kata Mayor Jenderal Asiam Bajwa, juru bicara militer Pakistan, di Twitter-nya, seperti dikutip AFP.

Kesepakatan itu meliputi berbagi dan berkoordinasi informasi terkait kegiatan intelijen kedua negara tersebut," kata Bajwa.

Meski demikian, belum jelas kapan MoU itu ditandatangani.

Pakistan memiliki pemerintahan sipil tapi militer dan ISI masih sangat berpengaruh di negeri itu, terutama terhadap kebijakan-kebijakan terhadap negara tetangga Afghanistan.

Perdana Menteri (PM) Pakistan Nawaz Sharif berjanji untuk mendukung Afghanistan memerangi Taliban saat ia mengunjungi Kabul pekan lalu. Kunjungan ini merupakan upaya mencairkan hubungan bilateral yang terjadi selama bertahun-tahun terakhir.

Kunjungan Sharif ke Kabul adalah kali pertama sejak Presiden Ashraf Ghani mulai memimpin Afghanistan pada September tahun lalu.

PM Pakistan mengunjungi Afghanistan di tengah kekhawatiran semakin maraknya serangan oleh Taliban di Afghanistan.

Para pejabat Afghan berkali-kali menuduh Pakistan mendidik dan melatih pemberontak Taliban, yang telah menyulut perang selama 13 tahun dengan tentara lokal dan internasional di Afghanistan.

Tapi Ghani justru secara aktif merangkul Pakistan, meskipun negeri itu dituduh menjadi pendukung Taliban, sejak memimpin negeri itu. Langkah ini disebut-sebut pengamat sebagai strategi untuk memaksa para militan mau bernegosiasi di meja perundingan.


Credit  ANTARA News

Finlandia akan latih petempur Kurdi untuk melawan ISIS

Helsinki (CB) - Finlandia akan mengirim sebanyak 50 prajurit ke Irak Utara untuk melatih pasukan Peshmerga Kurdi memerangi anggota ISIS, kata media nasional Finlandia, Yle, Senin (18/5).

Para prajurit Finlandia tersebut, yang semuanya memiliki pengalaman operasi di Afghanistan, Mali atau Somalia, dijadwalkan bertolak ke wilayah otonomi Kurdi di Irak Utara pada Agustus tahun ini, kata Yle.

Tujuannya adalah membantu pasukan Kurdi memerangi petempur garis keras, kata laporan itu, sebagaimana dikutip Xinhua..

Brigadir Jenderal Petri Hulkko, yang membentuk Pasukan Pertahanan Finlandia, mengatakan kepada Yle itu semata-mata adalah pelatihan tempur, dan materinya meliputi pelatihan menembak, pelatihan taktis kelompok kecil, kerja kelompok dan kepemimpinan.

Untuk melindungi diri dari potensi serangan, identitas tentara Finlandia yang akan berangkat ke Irak itu dirahasiakan.

"Prajurit pemelihara perdamaian yang melaksanakan operasi ini takkan memperlihatkan wajah mereka atau mengungkapkan nama mereka, atau memberi pernyataan kepada media," kata Hulkko.

Menurut Pasukan Pertahanan Filandia, pengiriman pelatih Finlandia ke Irak adalah bagian dari misi pelatihan Operation Inherent Resolve, operasi internasional yang diluncurkan pada musim gugur 2014 guna memerangi IS, berdasarkan resolusi Dewan Keamanan PBB.


 Credit  ANTARA News

Menlu Retno: Indonesia Berbuat Banyak untuk Rohingya

Imigran Rohingya (Foto: Reuters)

JAKARTA  (CB) - Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Marsudi mengatakan pemerintah sudah berbuat banyak untuk imigran Bangladesh dan Rohingya yang masuk ke wilayah Indonesia. "Apa yang dilakukan Indonesia sudah melampaui batas atau extramile," katanya kepada wartawan, di Istana Merdeka, Selasa (19/5/2015).

Atas bantuan yang diberikan Indonesia, lanjut Retno, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memberikan apresiasi. "Pada Minggu 17 Mei 2015, Deputi Sekretaris Jenderal PBB menyampaikan apresiasi atas apa yang Indonesia sudah lakukan terhadap 1.300 orang yang masuk wilayah negara," tutur dia.
Retno menjelaskan, Indonesia bukan negara peserta Konvensi Pengungsi (Convention of Refugee) pada 1951 tentang status pengungsi dan pencari suaka. Indonesia juga tidak menandatangani Protokol 1967. Penentuan status dilakukan oleh UNHCR, bukan Indonesia.
Di Indonesia, UNHCR hanya memberikan perlindungan dan bantuan bagi pengungsi internal bila ada permintaan dari pemerintah. Indonesia tidak punya kewajiban dan tanggung jawab untuk menampung para imigran berstatus pengungsi, pencari suaka, orang-orang tanpa kewarganegaraan (stateless).
UNHCR mendefinisikan pengungsi internal sebagai orang-orang yang harus mengungsi dalam negeri sendiri atau Internally Displaced People (IDPs). Definisi pengungsi adalah orang yang karena ketakutan akan penganiayaan, yang disebabkan oleh alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan kelompok sosial tertentu, dan keanggotaan partai politik tertentu, berada di luar negara kebangsaannya dan tidak menginginkan perlindungan dari negara teresebut. Sementara, seorang pencari suaka adalah orang yang menyebut dirinya pengungsi, namun permintaan mereka akan perlindungan belum selesai dipertimbangkan.

Sejak pekan lalu Indonesia telah menampung 1.346 imigran asal Bangladesh dan etnis Rohingya dari Myanmar. Gelombang pertama berjumlah 558 orang. Kemudian, disusul tiga gelombang berikutnya dengan jumlah 644 orang, 47 orang, dan 96 orang. Pemerintah Indonesia sudah membantu penyediaan tempat tinggal, makanan, dan obat-obatan yang diperlukan apabila kondisi kesehatan mereka tidak baik.
Menurut data Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI, hingga Maret 2015 jumlah pengungsi di Indonesia mencapai 11.941 orang. Para pengungsi sedang menunggu verifikasi atau menunggu masa penempatan ke negara ketiga.


Credit   Okezone

Pasca-Kerusuhan AS, Obama Batasi Peralatan Militer Kepolisian

Presiden AS, Barack Obama (Foto: Reuters)

NEW JERSEY   (CB) – Presiden Amerika Serikat (AS) Barack Obama telah mengumumkan peraturan baru yang membatasi beberapa peralatan militer untuk departemen kepolisian di negara bagian dan kota-kota di AS.
Pengiriman kendaraan lapis baja, pesawat bersenjata, bayonet, peluncur granat, dan senjata api kaliber besar dari Kepolisian Federal AS ke departemen kepolisian lokal kini dilarang.
Peralatan lainnya, seperti perlengkapan antihuru-hara, senjata mesin, dan amunisi khusus, nantinya hanya akan dikirim ke departemen kepolisian lokal jika memenuhi persyaratan tertentu, atau terlebih dahulu melakukan pelatihan khusus.
“Peraturan baru tentang pembatasan peralatan militer ini akan mengurangi ketegangan antara penegak hukum AS (polisi) dan masyarakat. Ini juga untuk membangun rasa kepercayaan warga terhadap para penegak hukum AS,” ujar Presiden Obama ketika berada di New Jersey, seperti dilansir Al Jazeera, Selasa (19/5/2015).
“Kita telah melihat bagaimana peralatan militer kadang-kadang dapat memberikan seseorang perasaan seperti punya kekuatan lebih dalam mengemban tanggung jawabnya. Peraturan baru ini dibuat untuk melindungi dan melayani masyarakat,” lanjut Obama.
Ia menambahkan, peraturan terbaru tersebut diterapkan sebagaimana rekomendasi yang disampaikan lembaga penegak hukum AS. Pemerintah AS sangat peduli dengan warganya. AS akan melakukan segala upaya untuk memastikan warganya aman.
Mendengar pernyataan Obama, banyak pengamat di AS meyakini bahwa peraturan terbaru tentang pembatasan pengiriman peralatan militer itu berkaitan dengan peristiwa kerusuhan yang marak terjadi di beberapa kota di AS.
Contohnya, kerusuhan di Kota Baltimore, kasus penembakan warga kulit hitam oleh polisi AS, kasus tunawisma yang ditembak mati Kepolisian Los Angeles, dan kerusuhan di Ferguson.

Credit  Okezone

Finlandia Kirim Tentara Perangi ISIS

Kelompok Militan ISIS (Foto: Reuters)

HELSINKI   (CB) - Finlandia akan mengirim sekira 50 tentara ke Irak bagian utara untuk diberi pelatihan melawan kelompok militan ISIS. Mereka akan mendapat pelatihan dari tentara Kurdish Peshmerga.
Para pelatih asal Finlandia yang dikirim sudah memiliki pengalaman operasi di Afghanistan, Mali, dan Somalia. Mereka akan pergi ke Kurdistan, Irak bagian utara, pada Agustus 2015.
Brigadir Jenderal Petri Hulkko yang membentuk Tentara Keamanan Finlandia mengatakan, pelatihan tersebut berjenis kombat. Beberapa materi pelatihan yang diberikan yakni menembak, taktik grup kecil, kerja sama, dan kepemimpinan.
Demi alasan keamanan, para tentara Finlandia yang meninggalkan Irak tidak disebutkan identitasnya. "Penjaga kedamaian pada operasi ini tidak akan menunjukkan wajah mereka, mengungkapkan nama, atau memberi pernyataan ke media," kata Hulkko, seperti dikutip The Shanghai Daily, Selasa (19/5/2015).
Menurut Tentara Keamanan Finladia, pemerintah melatih tentaranya di Irak sebagai bagian dari misi Operation Inherent Resolve. Operasi militer internasional tersebut diluncurkan pada musim gugur 2014. Sesuai resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), operasi militer itu bertujuan untuk melawan ISIS.


Credit  Okezone

NATO Ragukan Rusia soal Penyelesaian Konflik Ukraina

Kelompok separatis pro-Rusia di Ukraina Timur (Foto: Reuters)

BUDAPEST   (CB) – NATO mengaku ragu akan komitmen Rusia dalam usaha untuk menyelesaikan konflik di Ukraina Timur. NATO menyatakan, sejauh ini pihaknya masih belum melihat adanya tindakan nyata dari Rusia guna merealisasikan perjanjian Minsk, yang merupakan dasar bagi penyelesaian konflik di Ukraina.
“Masih belum jelas, baik dari segi pernyataan, maupun dari tindakan. Belum jelas apakah Rusia mendukung perjanjian Minsk atau tidak,” ungkap Wakil Sekretaris Jenderal NATO Alexander Vershbow, ketika berada di Budapest, Hungaria, seperti dilansir Reuters, Selasa (19/5/2015).
Dirinya juga mengatakan, sampai saat ini Rusia masih terus berpura-pura tidak terlibat dalam konflik yang terjadi di negara tetangganya tersebut. Menurutnya, Rusia membuat sebuah kondisi seolah-olah Pemerintah Ukraina hanya berhadapan dengan kelompok separatis.
“Rusia sedang berpura-pura bahwa mereka bukanlah salah satu pihak yang terlibat dalam konflik di Ukraina Timur. Pemerintah Rusia berdalih, Ukraina hanya sedang berhadapan langsung dengan pihak kelompok separatis,” sambung Vershbow.
NATO dan Rusia memang selalu berselisih pascakonflik di Ukraina Timur pecah pada Februari 2014. Negara anggota NATO kerap melayangkan tudingan yang menyebut bahwa mereka telah melihat pasukan Rusia di Ukraina Timur, atau melihat pergerakan pasukan Rusia di wilayah perbatasan dengan Ukraina.
Sementara, Negeri Beruang Merah itu terus memasang tameng dengan membantah setiap tuduhan yang dilayangkan NATO kepada Rusia. Meski demikian, baru-baru ini sebuah laporan dari pihak oposisi Rusia telah mengungkap fakta terbaru keterlibatan Rusia dalam konflik di Ukraina Timur.
Sebuah kesaksian mantan prajurit Rusia yang dipaksa untuk bertempur di wilayah perbatasan Ukraina turut mendukung laporan pihak oposisi tersebut.

Credit  Okezone

Ditemukan, Candi yang Lama Menghilang di Mesir

Temuan candi itu mengubah sejarah arkeologi Mesir.

Candi di Mesir yang lama menghilang (www.news.discovery.com)

 

  CB - Kementerian Purbakala Mesir mengumumkan penemuan candi yang lama menghilang dalam sejarah arkeologi negeri tersebut. Candi tersebut ditemukan dari lokasi penggalian Gebel el Silsila, utara kota Aswan, Mesir.

Dikutip dari Discovery News, Senin 18 Mei 2015, penemuan candi yang hilang lama itu mengubah sejarah arkeologi Mesir yang ada selama ini.

Disebutkan, temuan candi yang terkubur lama itu sejatinya tak sengaja. Para arkeolog yang menggali situs Gebel el Silsila sejak 2012, awalnya sedang meneliti hieoglif Mesir Raja Amenhotep III dan Ramses III serta ratusan prasasti baru.

Kemudian, arkeolog malah menemukan fondasi berukuran sekitar 115 kaki dan 10 kaki. Peneliti menemukan pasangan blok beton pada bangunan candi tersebut termasuk empat tingkat lantai, pangkalan kolom, dan dinding dalam serta luar.

Maria Nilsson, arkeolog Universitas Lund, Swedia mengatakan, temuan itu juga memberikan pengetahuan baru tentang situs Gebel el Silsila. Selama ini, situs yang terletak di kedua tepi Sungai Nil antara Edfu dan Kom Ombo secara luas dikenal sebagai tambang dari Kerajaan Baru Mesir hingga era Romawi.

"Kami mengetahui sejumlah besar batu pasir bangunan candi digali di sana (Gebel el Silsila). Temuan ini mengubah sejarah situs dan menegaskan situs tak hanya tambang, tapi juga lokasi yang sakral," ujar Nilsson, yang juga menjabat direktur Gebel el Silsila Survey Project.

Nilsson mengatakan, kegiatan pemujaan di situs ini umumnya terkait dengan penyembahan kepada Sobek, "Dewa Buaya" yang menguasai perairan dan Sungai Nil. Namun, peneliti belum mengetahui secara persis kepada siapa situs itu didedikasikan.

Arkeolog menjelaskan, sisa candi terpanjang di Mesir itu menandai empat periode penguasa Mesir secara berurutan yang mencakup rentang 1500 tahun. Empat penguasa yang dimaksud yaitu Thutmosis/Hatshepsut, Amenhotep III, Ramses II hingga kekuasaan Romawi.

Pada tahapan itu juga menandai peralihan tahap materi bangunan dari batu kapur ke bahan pasir. Arkeolog mengatakan, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk bisa memahami lebih dalam peran dan pentingnya candi.

"Kami berharap untuk bisa melanjutkan pekerjaan arkeologis situs ini, karena sangat miskin pelestariannya dan membutuhkan dokumentasi segera sebelum semuanya terlambat," ujar Nilsson.



Credit  VIVA.co.id

PM Australia Tolak Ampuni Pejuang ISIS

 

 Perdana Menteri Australia Tony Abbott menegaskan warganya yang bergabung dengan kelompok teroris di luar negeri akan dihukum. (Reuters/Andrew Taylor)

 

Sydney, CB -- Perdana Menteri Australia Tony Abbott menolak memberi pengampunan kepada warga negaranya yang ingin keluar dari kelompok militan di negara lain dan kembali ke Australia.

Pernyataan ini dikeluarkan setelah media negara itu melaporkan bahwa pemerintah Australia sedang berunding dengan militan yang berpotensi pulang.

Australian Broadcasting Corporation, ABC, sebelumnya melaporkan, pihak berwenang Australia di Timur Tengah sedang berunding dengan tiga warga Australia yang berjuang untuk ISIS yang ingin pulang tetapi takut dipenjara.

Tony Abbott seakan membenarkan ketakutan ketiga anggota ISIS itu dengan mengeluarkan pernyataan keras berupa ancaman hukuman penjara bagi mereka yang tidak mentaati peraturan yang melarang warga Australia berpartisipasi dalam konflik di Suriah dan Irak.

“Jika anda ke luar negeri dan melanggar hukum Australia, jika anda pergi ke luar negeri untuk membunuh orang tak bersalah atas nama fundamentalisme dan ekstrimisme yan salah, jika anda ke luar negeri dan menjadi pembunuh Islamis, anda tidak akan disambut kembali ke negara ini,” kata Abbott kepada wartawan pada Selasa (19/5).

“Jika adan ke luar negeri, bergabung dengan satu kelompok teroris dan ingin kembali ke Australia, anda akan ditangkap, diadili dan dipenjara.”

Para pengamat keamanan menyebutkan pejuang asing dari berbagai negara yang bertempur di Irak dan Suriah mencapai ribuan orang.

Abbott m sebelumnya engatakan kepada parlemen bahwa setidaknya 70 warga Australia berperan di Irak dan Suriah, mereka didukung oleh 100 “fasilitator” yang masih berada di Australia

Australia kini dalam keadaan waspada penuh terkait ancaman serangan oleh Muslim yang menjadi radikal atau militan dalam negeri yang pulang setelah bertempur di Timur Tengah. Pihak berwenang di negara ini juga telah melakukan serangkaian penangkapan di sejumlah kota besar.

Berdasarkan kekuasaan akan keamanan baru lebih keras yang diloloskan oleh pemerintahan Partai Konservatif pimpinan Abbott, warga Australia diancam hukuman hingga 10 tahun penjara jika pergi ke tempat-tempat yang dinyatakan dilarang didatangi.


Credit  CNN Indonesia

AS Khawatirkan Klaim Tiongkok di Udara Laut Cina Selatan

 

  Angkatan Laut Amerika Serikat mengerahkan kapal USS Fort Worth untuk berpatroli di Laut Cina Selatan dan juga wilayah udaranya. (Mass Communication Specialist 2nd Class Antonio P. Turretto Ramos/US Navy)

 

 

Jakarta, CB -- Ketika angkatan laut AS mengirim kapal perang untuk melakukan patroli pertama ke Kepulauan Spratly di Laut Cina Selatan yang diperebukan dalam satu minggu terakhir, mereka juga mengamati wilayah udara di lokasi tersebut.

Pernyataan di situs AL Amerika menyebut kapal USS Fort Worth, salah satu kapal paling modern yang dimiliki Angkatan Laut AS, mengerahkan satu pesawat pengintai tanpa awak dan helikopter Seahawk untuk berpatroli di udara.

Sementara AL Amerika tidak menyebut kegiatan reklamasi di Kepulauan Spratly yang berlangsung dengan cepat, tindakan ini memperlihatkan kemampuan AS jika Beijing menyatakan wilayah itu sebagai Zona Indentifikasi Pertahanan Udara, ADIZ.

Para pengamat dan sejumlah pejabat militer AS mengatakan langkah itu kemungkinan besar akan dilakukan Tiongkok.

“Bukan akan segera terjadi tetapi jika kita bertaruh, saya memperkirakan mereka pada akhirnya akan mengambil langkah itu. Saya tidak tahu kapan hal itu akan terjadi,” ujar seorang komandan senior AS yang akrab dengan situasi di Asia.

ADIZ tidak diatur secara resmi oleh traktat atau undang-undang, namun digunakan oleh sejumlah negara untuk memperluas kendali ke luar wilayah mereka. ADIZ mewajibkan pesawat sipil dan militer untuk memberitahu identitas mereka, atau akan disergap oleh pesawat militer.

Tiongkok mendapat kecaman dari Amerika dan Jepang ketika pada akhir 2013 menyatakan ADIZ di Laut Cina Timur, di atas kepulauan kosong yang diperebutkan dengan Tokyo.

Fasilitas militer Tiongkok yang sedang dibangun di Karang Fiery Cross di Spratly meliputi landasan pacu sepanjang 3.000 meter dan radar peringatan dini. Seorang komandan militer AS yang menolak disebutkan namanya mengatakan fasilitas ini akan mulai digunakan pada akhir tahun ini.

Gambar-gambar satelit yang baru-baru diambil menunjukkan proyek reklamasi Karang Subi yang jika disatukan akan membentuk wilayah seukuran satu landasan pacu pesawat.

Keprihatinan AS bahwa Tiongkok kemungkinan akan menerapkan pembatasan di wilayah udara dan laut di Kepulauan Spratly setelah proyek reklamasi tujuh pulau buatan itu selesai menjadi agenda pembicaraan antera Menteri Luar Negeri John Kerry dan para pemimpin Tiongkok di Beijing akhir minggu lalu.

Sulit Diterapkan

Tiongkok, kekuatan dunia baru dari Asia, mengklaim sebagian besar wilayah Laut Cina Selatan yang dilintasi oleh kapal laut dengan perdagangan bernilai US$5 triliun per tahun.

Filipina, Vietnam, Malaysia, Taiwan dan Brunei juga mengklaim wilayah Laut Cina Selatan.

Tiongkok mengatakan memiliki hak penuh untuk membentuk ADIZ tetapi kondisi yang terjadi di Laut Cina Selatan tidak memungkinkan hal itu.

Para pakar mengatakan karena jarak yang terlalu jauh, akan sulit menerapkan ADIZ sekalipun sudah ada dua landasan pacu di Kepulauan Spratly, dan satu landasan pacu di pulau Woody di kepulauan Paracel yang bisa digunakan oleh jet tempur.

Foto yang diambil dari pesawat militer Filipina memperlihatkan kegiatan reklamasi di Kepulauan Spratly oleh Tiongkok. (Reuters/Ritchie B. Tongo/Pool)

Kepulauan Spratly, misalnya, terletak lebih dari 1.100 kilometer dari Tiongkok Ddaratan, sehingga pangkalan militer canggih yang terletak di sepanjang pesisir negara itu terlalu jauh.

“Bahkan dengan reklamasi pulau-pulau baru itu, akan terlalu jauh bagi Tiongkok untuk secara rutin menerapkan zona semacam itu di wilayah selatan,” ujar Richard Bitzinger, pengamat keamanan wilayah dari Sekolah Studi Internasional S. Rajaratnam, Singapura.

Militer Jepang dan Amerika serta dua maskapai sipil Jepang, ANA dan Japan Airlines, tidak mengindahkan ADIZ di atas Laut Cina Timur.

Baru-baru ini, seorang pejabat AS mengatakan Pentagon sedang mempertimbangkan mengirim pesawat dan kapal militer untuk menilai kebebasan berlayar di sekitar kepulauan buatan milik Tiongkok tersebut.

Kementerian Luar Negeri Tiongkok bereaksi dengan mengatakan Beijing “sangat khawatir” dan meminta penjelasan.

Tiongkok kemudian menuduh Filipina bekerjasama dengan Amerika Serikat untuk “membesar-besarkan ancaman Tiongkok” di Spratly.

Komandan militer Filipina yang bertanggung jawab atas wilayah itu mengatakan, Tiongkok sebelumnya mengeluarkan peringatan setidaknya enam kali ke pesawat milik angkatan udara dan angkatan laut Filipina agar meninggalkan Spratly. Peringatan itu ditolak oleh pesawat jet tersebut.

Zhang Baohui, pakar keamanan Tiongkok daratan dari Universitas Lingnan Hong Kong, mengatakan khawatir dengan risiko konfrontasi akibat pameran kekuatan Amerika Serikat.

“Langkah itu tidak hati-hati,” ujarnya merujuk pada rencana terbaru Washington.

Amerika Serikat mengerahkan pesawat militer untuk melakukan patroli di Laut Cina Selatan. (Reuters/Mass Communication Specialist 3rd Class Daniel J. Meshel/Handout)

“Langkah ini memiliki dinamika akan terjadi peningkatan ketegangan yang tidak direncanakan,” tambahnya. “Apakah mereka siap menghadapi konsekuensi peningkatan ketegangan itu?”

Di laut, ketegangan itu jelas terlihat.

Pernyataan angkatan laut AS mengenai pengerahan kapal USS Forth Worth, yang bisa mengejar kapal selam, juga mencatat bahwa kapal ini “bertemu dengan beberapa kapal perang Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat” ketika melakukan patroli.

“Interaksi kami dengan kapal Tiongkok berjalan secara profesional dan (Aturan Pertemuan Tak Terencana di Laut) membantu mengklarifikasi tujuan dan mencegah salah komunikasi,” kata Matt Kawas, komandan Forth Worth, dalam pernyataan tertulis itu.

Credit  CNN Indonesia

Cegah Imigran Rohingya, Indonesia Kirim Kapal Perang

Kapal TNI AL Disiapkan untuk Mencegah Imigran Masuk Indonesia (Foto: Getty Images)

JAKARTA  (CB) - TNI Angkatan Laut (AL) Indonesia berupaya mencegah perahu imigran masuk perairan Indonesia setelah ratusan orang Bangladesh dan kaum Rohingya dari Myanmar mendarat di Aceh.
"Empat kapal perang dan sebuah pesawat berpatroli di pantai Aceh untuk mencegah perahu imigran masuk," kata Kepala Pusat PeneranganTNI Mayor Jenderal Fuad Basya, seperti dilansir The Guardian, Selasa (19/5/2015).
Pada Minggu 17 Mei 2015, AL menghentikan sebuah perahu memasuki perairan Indonesia. Basya mengatakan, perahu tersebut ditemukan sedang berlayar mengarungi Selat Malaka menuju Malaysia.
Setelah berkomunikasi lewat radio dengan awak perahu, perahu itu bertolak dari Indonesia. Dia yakin perahu tersebut membawa lebih banyak imigran gelap meski dia tidak dapat memastikan jumlahnya.
"Perahu itu sedang menuju perairan Indonesia dari Malaysia dan kami tidak memberikan izin masuk. Kami berpapasan dan kami mencegahnya melintas," ujar Basya.

Pekan lalu, AL menghentikan sebuah perahu berisi ratusan imigran yang mencoba memasuki wilayah negara. Pihak AL bersikeras hanya akan menolong perahu yang mengalami kesulitan.
Sebagaimana diketahui, kaum Rohingya mengungsi ke beberapa negara seperti Indonesia, Malaysia, dan Thailand dengan menggunakan perahu. Para imigran gelap juga dikenal sebagai 'orang kapal'. Eksodus besar-besaran tersebut terjadi karena pergolakan yang melanda kampung halaman mereka.


Credit  Okezone

Ungkap Kelemahan Keamanan Trident, Perwira AL diburu Polisi

HMS Vanguard kapal selam nuklir ber rudal balistik kelas Trident. (Foto : Reuters)

LONDON   (CB) - Seorang perwira angkatan laut Kerajaan Inggris (Royal Navy) menjadi buruan kepolisian dan Royal Navy setelah menerbitkan sebuah berkas yang memuat dugaan kelemahan keamanan yang ada di kapal selam nuklir Trident milik Inggris.
Perwira bernama William McNeilly itu menyatakan bahwa kapal selam kebanggaan Ingris itu adalah sebuah ‘bencana yang menunggu untuk terjadi.’ Dia menyebutkan sebanyak 30 kelemahan dalam keamanan yang ada pada Trident.
Dalam 19 halaman dokumen tersebut, McNeilly menyebutkan beberapa masalah yang terjadi di Trident dapat dengan mudah dimanfaatkan oleh teroris dan pihak lainnya untuk menyusup. Dia mengatakan bahwa kekurangan tenaga pekerja di kapal selam nuklir itu membuat Trident rentan untuk disusupi, selain pengawasan dan standar keamanan terutama di ruang kontrol yang sistem kode pinnya telah rusak dan barang bawaan tidak diperiksa.
“Lebih sulit untuk masuk ke sebuah klub malam daripada ke ruang kontrol, dengan kode pin yang rusak dan penjaga yang tidak memeriksa orang yang masuk. Hanya dibutuhkan seseorang yang membawa bom ke dalam (Trident) untuk melakukan serangan teroris terburuk yang pernah dilihat Inggris dan dunia,” tulis McNeilly seperti dikutip Guardian, Senin (18/5/2015).
Dia juga menyatakan kekecewaannya terhadap rantai komando yang tidak melakukan apa pun untuk memperbaiki hal tersebut. Pihak Kementerian Pertahanan Inggris menolak mengakui kebenaran berkas McNeilly dan menganggap isinya mengandung pandangan pribadi dan bersifat subjektif.
Dalam laporannya, pria berusia 25 tahun itu melampirkan foto paspor dan identitas Royal Navy-nya. Dia mengaku menyebarkan berkasnya untuk menimbulkan kesadaran dan menghilangkan pandangan adanya sebuah sistem sempurna yang diyakini oleh banyak orang diterapkan di Trident.
Pembaharuan kapal selam nuklir Trident, menjadi salah satu agenda dari Partai Konservatif yang dipimpin oleh Perdana Menteri Inggris David Cameron dalam pemilihan umum lalu. Rencana ini mendapat tentangan dari partai lawannya, terutama Partai Buruh dan Scottish National Party (SNP) yang mendesak Trident untuk dihancurkan.

Credit  Okezone