Jumat, 26 Oktober 2018

Ekonomi Australia Terancam karena Tergantung pada Cina



Gedung Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia (DFAT) di Canberra.
Gedung Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia (DFAT) di Canberra.
Foto: ABC News
Cina adalah mitra dagang terbesar Australia.



CB, CANBERRA -- Sebuah laporan terbaru yang diterbitkan pada Jumat (26/10) menyebutkan bahwa Australia yang sudah mengalami pertumbuhan ekonomi yang bagus bisa mengalami kemunduran. Hal itu karena keributan politik di dalam negeri dan terlalu tergantung dalam perdagangan dengan Cina.


Laporan yang ditulis oleh Editor Asia Majalah The Economist yang terbit di Inggris Edward McBride mengatakan Australia sudah menjadi 'salah satu negara dengan perekonomian terbaik di dunia' karena pertumbuhan ekonomi yang stabil dan ketahanan melewati guncangan dua kriris ekonomi dunia.

Disebutkan juga bahwa tidak ada negara lain yang pernah mengalami pertumbuhan ekonomi seperti yang dialami Australia. McBride mengatakan itu  terjadi karena adanya reformasi yang dilakukan 30 tahun lalu oleh mantan perdana menteri Bob Hawke dan Paul Keating. Keduanya mengambangkan nilai dolar dan mederegulasi sektor keuangan dan juga adanya diversifikasi ekonomi belakangan di masa berakhirnya booming di bidang pertambangan.


Berbicara dengan ABC, McBride mengatakan pertumbuhan ekonomi di Australia selama 27 tahun tanpa resesi dengan sistem layanan kesehatan yang terjangkau. Pensiun juga merupakan faktor utama yang membuat Australia menjadi seperti saat ini.


Namun laporan tersebut mengatakan ketergantungan Australia pada perdagangan dengan Cina, selain juga keributan politik dalam negeri memliki potensi menghancurkan kebijakan yang sudah menjadi kunci sukses ekonomi selama ini.


Boikot dari Beijing bisa mempengaruh kehidupan di Australia



Cina adalah mitra dagang terbesar Australia dengan impor dan ekspor bernilai 183 miliar dolar Australia tahun lalu menurut Komisi Perdagangan dan Investasi Australia. Mitra dagang terbesar kedua adalah Jepang dengan nilai 71 miliar dolar Australia yang mengambil posisi kedua menggeser Amerika Serikat tahun lalu.


Thousands of containers seen at a port in China.
Photo: Cina adalah pembeli terbesar biji besi, wool dan minuman anggur dari Australia. (Reuters: Aly Song)


Cina menjadi pembeli bij besi, wool, baja dan anggur terbesar dari Australia dan juga menjadi pasar bagi 16 persen turis yang mengunjungi Australia. Dalam laporannya, McBride mengatakan kemungkinan boikot ekonomi yang dilakukan Cina bisa memberi dampak besar bagi Australia.




"Bila turis dari Cina menghilang, atau warga Cina berhenti menengguk anggur Australia, banyak warga Australia akan terpengaruh kehidupannya." tulsi McBride.



Kemungkinan adanya boikot tersebut bisa saja terjadi dan pernah terjadi di masa lalu. Tahun lalu Beijing melakukan boikot terhadap Korea Selatan karena keputusan Seoul untuk memasang sistem anti rudal buatan Amerika Serikat.


Namun Hans Hendrischke, profesor pakar bisnis China di University of Sydney mengatakan hubungan bisnis itu melibatkan dua pihak. "Masalah dengan kemugkinan ini adalah bahwa pengurangan sepihak dalam hubungan dagang antara Cina dan Austalia akan menyebabkan kerugian ekonomi segera, dan tidak ada manfaat politiknya." kata Hendrischke. Ia menambahkan kedua belah pihak menyediakan barang dan jasa yang tidak dimiliki oleh masing-masing negara.


Menteri Perdagangan Turisme dan Investasi Australia Simon Birmingham mengatakan kepada ABC bahwa Australia akan terus mendukung sistem perdagangan multilateral, dengan membuka 'pintu-pintu baru' bagi pengusaha Australia lewat perjanjian dagang dengan Indonesia, Hong Kong dan Uni Eropa.


"Kami sudah memiliki hubungan dagang dan investasi yang kuat dengan Cina, Amerika Serikat, dan banyak negara lain." katanya dalam sebuah pernyataan.


"Saya terus mendesak semua pihak untuk menghormati aturan perdagangan internasional yang sudah lama ada, dan menghindari tindakan yang bisa merusak perekonomian mereka dan negara lain."



Credit  republika.co.id


Cina Ajak Jepang Lindungi Pasar Bebas


Perdana Menteri Cina Li Keqiang menyampaikan pidato dalam peluncuran peringatan 15 tahun hubungan kemitraan strategis ASEAN-Cina di kantor Sekretariat ASEAN, Jakarta, Senin (7/5).
Perdana Menteri Cina Li Keqiang menyampaikan pidato dalam peluncuran peringatan 15 tahun hubungan kemitraan strategis ASEAN-Cina di kantor Sekretariat ASEAN, Jakarta, Senin (7/5).
Foto: Antara/Sigid Kurniawan
PM Cina dan PM Jepang bertemu membahas perang dagang.



CB, BEIJING -- Perdana Menteri Cina Li Keqiang mengatakan Cina dan Jepang harus melindungi pasar bebas dan mempertahankan pertumbuhan ekonomi global. Hal itu Li ungkapkan dalam pertemuannya dengan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe yang mengunjungi Beijing untuk membahas perang dagang antara Cina dengan Amerika Serikat (AS).

"Kami berharap kedua belah pihak bekerja keras mempromosikan kedamaian kawasan, melindungi multilateralisme dan pasar bebas, dan menjadi poros stabilitas dan momentum ini tidak hanya milik Asia tapi juga seluruh dunia," kata Li dalam pidatonya Aula Besar Rakyat di Beijing, Jumat (26/10).

Kedatangan Abe selama tiga hari di Cina untuk melebarkan cakupan kerja sama antara dua perekonomian terbesar di Asia. Kunjungan itu juga untuk mendorong kepercayaan antarkedua belah pihak yang sangat rapuh setelah kedua negara memperbaiki hubungan mereka pada 1972.

Abe tiba beberapa jam lebih awal dalam pertemuan bilateral pertamanya dengan Cina sejak tujuh tahun yang lalu. Abe mengatakan dua negara memainkan peran yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi tidak hanya di Asia juga dunia.

Pada beberapa tahun terakhir Cina telah melampaui Jepang sebagai perekonomian terbesar di Asia. Mereka juga mengancam dominasi AS sebagai perekonomian terbesar di dunia. Membuat Negeri Paman Sam tersebut berusaha menggoyang perekonomian mereka dan memicu perang dagang. Sementara, Jepang juga memiliki permasalahan di sektor perdagangan dengan AS.

Walaupun Jepang cukup khawatir dengan semakin kuatnya kekuatan Angkatan Laut Cina, tapi Jepang juga ingin mempererat kerja sama ekonomi dengan Negeri Tirai Bambu tersebut. Di satu sisi mereka juga harus menjalin hubungan tersebut tanpa mengganggu hubungan mereka dengan AS.

Hubungan Abe dengan Cina tidak selalu mulus, ia pernah berkonflik dengan para pemimpin Cina pada 2012 ketika Jepang-Cina memperebutkan pulau-pulau di Laut Timur Cina. Ia sudah berkali-kali bertemu dengan Presiden Cina Xi Jinping pertama kali mereka bertemu pada tahun 2014 lalu.

Tapi pertemuannya dengan Xi kali ini akan menjadi pertemuan pertama hubungan Cina-Jepang sejak 2011. Kedua negara yang bertetangga tersebut akan menandatangani 50 MoU baru. Perjanjian tersebut mencakup sektor energi, kesehatan, finansial, sampai otomotif.

"Kami ingin mendorong kerja sama dengan negara ketiga dalam bagian Belt and Road initiative dan meningkatkan kerja sama bilateral ke tahap yang lebih tinggi lagi," kata Li.




Credit  republika.co.id




Lakukan Pencucian Uang untuk Korut, Perusahaan Singapura Disanksi AS


Lakukan Pencucian Uang untuk Korut, Perusahaan Singapura Disanksi AS
Foto/Ilustrasi/SINDOnews/Ian

WASHINGTON - Departemen Keuangan Amerika Serikat (AS) mengumumkan mereka telah menjatuhkan sanksi terhadap dua perusahaan dan seorang individu yang berbasis di Singapura. Mereka dituduh telah melakukan pencucian uang untuk Korea Utara (Korut).

"Perusahaan yang ditunjuk dan individu tersebut telah terlibat dalam pencucian uang, pemalsuan barang atau mata uang atau aktivitas ekonomi gelap lainnya yang melibatkan atau mendukung Pyongyang," kata Departemen Keuangan AS dalam sebuah pernyataan seperti dikutip dari Xinhua, Jumat (26/10/2018).

Sebagai akibat dari sanksi, semua properti dan kepentingan dari entitas dan individu tersebut yang tunduk pada yurisdiksi AS diblokir. Warga AS pun dilarang melakukan transaksi dengan mereka.

Departemen Keuangan AS juga mencatat dalam pernyataan itu bahwa Departemen Kehakiman AS menyingkap tuduhan kriminal terhadap individu yang masuk daftar hitam.

Langkah baru Departemen Keuangan itu adalah yang terbaru di antara serangkaian sanksi yang dijatuhkan oleh AS terhadap badan-badan dan individu yang terkait dengan Korut di tengah pembicaraan yang sedang berlangsung antara kedua belah pihak mengenai denuklirisasi semenanjung Korea.

Washington juga bersikeras bahwa sanksi terhadap Korut tetap berlaku sampai denuklirisasi terjadi, sebuah sikap yang dengan tegas ditentang oleh Pyongyang.

"Persepsi bahwa sanksi dapat membawa kita bertekuk lutut adalah mimpi dari orang-orang yang tidak tahu tentang kita. Tapi masalahnya adalah bahwa sanksi lanjutan memperdalam ketidakpercayaan kita," kata Menteri Luar Negeri Korut, Ri Yong-ho kepada Majelis Umum PBB akhir bulan lalu. 




Credit  sindonews.com




Proyek Jet Tempur KFX/IFX, Indonesia-Korsel Renegosiasi


Proyek Jet Tempur KFX/IFX, Indonesia-Korsel Renegosiasi
Sebuah rendering jet tempur Korea Aerospace Industries KF-X. Foto/Korea Aerospace Industries

JAKARTA - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Indonesia membenarkan bahwa pemerintah akan renegosiasi atau negosiasi ulang dengan Korea Selatan (Korsel) terkait kelanjutan proyek pengembangan jet tempur KFX/IFX. Menurut juru bicara Kemlu Arrmanatha Nasir, negosiasi ulang hanya untuk yang bersifat teknis.

Arrmanatha mengatakan proses negosiasi ulang ini sejatinya sudah diangkat dalam pertemuan antara Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden Korea Selatan Moon Jae-in di Seoul beberapa waktu lalu.

"Ini kan merupakan proses renegosiai dengan Korea, sudah kita bahas pada pertemuan antara Presiden Jokowi dengan Presiden Korsel beberapa waktu lalu. Ini merupakan bagian dari renegosiai tentang hal itu," katanya, saat briefing mingguan hari Kamis (25/10/2018).

"Ini renegosiasinya bersifat teknis, ada beberapa hal yang tidak bisa dipaparkan dulu karena hal-hal itu masih kita renegosiasi kembali," ujarnya.

Ditanya tentang komitmen Indonesia tentang nasib proyek gabungan tersebut, diplomat Indonesia itu berujar;"Itu sesuatu yang masih kita renegosiasi lagi. Jadi kita liat ke depannya".

Sebelumnya, Korsel memastikan akan tetap melanjutkan proyek pengembangan jet tempur gabungan dengan Indonesia, meskipun Jakarta belum membayarkan dana kontribusinya sebesar USD 200 juta.

Pada tahun 2014 kedua negara sepakat untuk mengembangkan jet tempur, yang oleh Korsel diberi nama KF-X, dan oleh Indonesia diberi nama IF-X. Proyek ini diperkirakan bernilai sekitar USD 7,9 miliar.

Indonesia setuju untuk membayar 20 persen dari biaya pengembangan. Indonesia meminta agar proses pembayaran dalam proyek ini dibuat lebih ringan.

Badan pengadaan senjata Korsel, Defense Acquisition Program Administration (DAPA), menyatakan bahwa meskipun ada kendala pada masalah pendanaan, proyek tersebut sampai saat ini masih berjalan.

"Selama pertemuan puncak Korsel-Indonesia pada bulan September, disepakati untuk terus mengembangkan KF-X. Tentang kontribusi, kami berencana untuk bernegosiasi lebih lanjut," kata pihak DAPA melalui seorang juru bicaranya. 




Credit  sindonews.com




Pesawat Tempur Israel Beraksi, Balas Serangan Roket Palestina


Pesawat Tempur Israel Beraksi, Balas Serangan Roket Palestina
Ilustrasi (REUTERS/Suhaib Salem)


Jakarta, CB -- Berbagai pesawat tempur Israel menyerang kelompok Hamas di jalur Gaza pada Kamis (25/10) pagi waktu setempat. Serangan ini merupakan balasan terhadap serangan roket yang diluncurkan Palestina ke wilayah Israel selatan.

Pesawat tempur itu menargetkan wilayah militer di jalur utara Gaza, fasilitas pelatihan militer, serta pembuatan dan penyimpanan amunisi senjata di wilayah selatan.

Kelompok Hamas di Gaza mengatakan bahwa tidak ada korban dalam serangan itu.



Seorang juru bicara militer Israel mengatakan bahwa serangan itu merupakan sebuah tanggapan terhadap roket yang ditembakkan oleh Gaza. Serangan roket itu tidak menyebabkan kerusakan namun memicu peringatan pada sistem pertahanan Dome Israel.

Serangan itu adalah tembakan pertama dari Gaza sejak 17 Oktober lalu, ketika sebuah roket menghancurkan rumah keluarga di kota Beersheba, di Israel selatan. Akibatnya, terjadi 20 serangan udara balasan dari Israel dan menghentikan pengiriman sementara bahan bakar ke Gaza.

Kelompok Hamas dan sekutunya mengingkari serangan roket baru-baru ini yang menyalahkan berbagai kelompok pinggiran bertekad untuk melakukan sabotase gencatan senjata. Ada upaya PBB dan Mesir untuk menengahi gencatan senjata jangka panjang sebagai imbalan agar Israel tidak melakukan serangan.


Namun, Israel telah bersumpah untuk menahan Hamas jika disalahkan atas serangan roket.

"Organisasi teror Hamas bertanggung jawab atas semua peristiwa yang terjadi di jalur Gaza," kata seorang tentara.

Sebelumnya, hubungan kedua pihak sempat memanas ketika Palestina melakukan protes selama berbulan-bulan di sepanjang perbatasan Gaza. Hal ini menimbulkan reaksi dari pasukan Israel.


Para demonstran menuntut diakhirinya blokade Israel dan meminta hak untuk kembali ke tanah mereka yang kini ada dalam wilayah Israel. Mereka terpisah atau terusir dari wilayah di mana keluarga mereka berada ketika melarikan diri selama perang pada 1948.

Sejak protes dimulai pada Maret lalu, lebih dari 200 warga Palestina tewas di wilayah itu akibat serangan Israel. Satu tentara Israel tewas di daerah perbatasan pada periode yang sama.

Sehari sebelumnya, Angkatan Udara menyerang wilayah di Gaza yang digunakan oleh pengunjuk rasa untuk meluncurkan balon yang berisi bom ke Israel, Rabu (24/10).

Balon yang diluncurkan Palestina telah merusak sebagian besar lahan pertanian Israel yang menyebabkan kerugian panen senilai ratusan ribu dollar.



Credit  cnnindonesia.com



Komisi HAM: gerilyawan Al-Houthi culik 20 wartawan di Sana`a



Aden, Yaman, (CB) - Kelompok gerilyawan Syiah Yaman, Al-Houthi, pada Kamis (25/10) menculik 20 wartawan dan personel media, kata satu komisi hak asasi manusia (HAMA) yang dikelola pemerintah.

Semua wartawan tersebut diculik setelah mereka menggelar forum yang dipusatkan pada cara memerangi "ucapan kebencian", kata Eshraq Al-Maqtari, Wanita Juru Bicara Komisi Nasional untuk Menyelidiki Dugaan Pelanggaran HAM --yang dikelola Pemerintah Yaman-- di akun Twitter.

Pada Kamis malam, Nabeel Al-Osaidy, Ketua Komisi Pendidikan Jaringan Wartawan di Yaman, mengumumkan di akun Facebooknya bahwa 18 dari 20 wartawan yang diculik dibebaskan.

Al-Osaidy mengatakan gerilyawan Al-Houthi masih menahan dua wartawan --yang bernama Ashraf Er-Refi dan Adel Abdel-Moughni, demikian laporan kantor berita Anadolu --yang dipantau Antara di Jakarta, Jumat pagi.

Belum ada keterangan mengenai alasan penculikan wartawan tersebut.

Sejak 2014, ketika gerilyawan Syiah Al-Houthi menguasai sebagian besar negeri itu, Yaman terus dirongrong kerusuhan dan kekacauan.



Credit  antaranews.com



18 orang tewas, puluhan hilang akibat banjir bandang di Jordania


18 orang tewas, puluhan hilang akibat banjir bandang di Jordania
King Abdullah II. (JordanTV)



Amman, Jordania, (CB) - Sedikitnya 18 orang tewas, puluhan hilang dan 34 orang lagi diselamatkan sampai Kamis malam (25/10) akibat banjir bandang di daerah mata air panas Jordania di dekat Laut Mati, saat negeri tersebut diguyur hujan lebat.

Kebanyakan orang yang tewas, diselamatkan dan dilaporkan hilang adalah murid satu sekolah yang melakukan perjalanan ke daerah sumber mata air panas Zara Maeen, kata Departemen Pertahanan Sipil (CDD). Lembaga tersebut mengatakan mereka berasal dari satu sekolah swasta di Ibu Kota Jordania, Amman.

Satu pernyataan yang dikeluarkan oleh Kantor Perdana Menteri menyatakan sekolah tersebut menerima persetujuan untuk membawa muridnya melakukan perjalanan ke Azraq, demikian laporan Xinhua --yang dipantau Antara di Jakarta, Jumat siang. Tapi sekolah itu tidak mematuhi persetujuan tersebut dan membawa muridnya ke daerah Laut Mati.

Personel dari beberapa lembaga, helikopter pertolongan dan perahu, penyelam Angkatan Laut serta perenang ikut dalam operasi pencarian.

CCD mengatakan dalam pernyataan yang dikirim melalui email kepada Xinhua bahwa operasi pertolongan masih berlangsung sementara puluhan orang belum ditemukan.

Perdana Menteri Jordania Omar Razzaz mengawasi operasi pertolongan dan menginstruksikan lembaga negara untuk menyediakan semua bantuan yang diperlukan guna memastikan keselamatan murid-murid tersebut.

Raja Jordania Abdullah II membatalkan perjalanannya ke Bahrain --yang dijadwalkan dilakukan pada Jumat-- setelah peristiwa itu untuk mengikuti perkembangan keadaan.


Credit  antaranews.com



Terkait Kasus Khashoggi, MbS Restrukturisasi Intelijen Saudi



Terkait Kasus Khashoggi, MbS Restrukturisasi Intelijen Saudi
Putera Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman (Bandar Algaloud/Courtesy of Saudi Royal Court/Handout via REUTERS)


Jakarta, CB -- Putera Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman (MbS) menyebut bahwa pihaknya akan melakukan restrukturisasi badan intelijen mereka, demikian dilaporkan kantor berita Saudi (Saudi Press Agency), Kamis (25/10), seperti dikutip Reuters.

Komite yang akan melakukan restrukturisasi ini disebut, "telah melakukan diskusi terkait rencana reformasi dan menilai situasi saat ini," jelas pernyataan tersebut.

Minggu lalu, Raja Salman memerintahkan untuk membentuk komite kementerian yang dikepalai MbS untuk melakukan restrukturisasi Presidensi Umum Intelijen di kerajaan, seperti dilansir Al Arabiya.

Sebelumnya diberitakan bahwa petugas intelijen sekaligus mantan diplomat Arab Saudi, Maher Abdulaziz Mutreb, disebut memiliki peran penting dalam kasus dugaan pembunuhan jurnalis pengkritik rezim Raja Salman, Jamal Khashoggi.


Seorang sumber yang dekat dengan penyelidikan kasus ini bahkan menyebut Mutreb sangat mengetahui rancangan operasi tersebut.

Mantan sekretaris pertama Kedutaan Besar Saudi di London tersebut yang menyandang jabatan kolonel dalam intelijen Saudi.


Ia disebut memiliki hubungan dekat dengan Putra Mahkota Saudi, Pangeran Mohammed bin Salman dan terlihat mendampingi MbS dalam beberapa kesempatan.

Pemerintah Saudi juga telah memecat lima pejabat kerajaan atas pembunuhan Khashoggi. Pemecatan dilakukan antara lain pada Saud al-Qahtani, seorang pembantu utama yang menjalankan media sosial untuk Pangeran Mohammed.

Menurut dua sumber intelijen, Qahtani menjalankan pembunuhan Khashoggi dengan memberi perintah melalui Skype.





Credit  cnnindonesia.com




Adang Imigran, Pentagon Kirim 800 Pasukan ke Perbatasan


Adang Imigran, Pentagon Kirim 800 Pasukan ke Perbatasan
Ribuan imigran asal Honduras yang berbondong-bondong hendak menerobos perbatasan Meksiko untuk masuk ke Amerika Serikat (PEDRO PARDO / AFP)


Jakarta, CB -- Kementerian Pertahanan Amerika Serikat diperkirakan akan mengerahkan 800 pasukan militer ke perbatasan AS-Meksiko. Pasukan ini dikerahkan untuk mengadang para imigran yang bergerak menggunakan karavan dari Amerika Tengah.

Ini dilakukan setelah Presiden AS, Donald Trump mengatakan bahwa militer akan membantu menangani status darurat nasional dan meminta karavan imigran untuk putar balik.

Trump menulis cuitan di Twitter bahwa Undang-Undang buatan Demokrat membuatnya sulit untuk menghentikan para imigran di perbatasan.


"Saya mengerahkan militer untuk situasi darurat nasional ini. Mereka akan dihentikan! Bagi mereka yang ada di dalam karavan, putar balik. Kami tidak akan membiarkan orang masuk ke AS secara ilegal," tulis Trump dalam cuitannya.

"Kembalilah ke negara Anda, dan jika Anda mau, uruslah kewarganegaraan seperti yang dilakukan jutaan orang lain!"

Menteri Pertahanan AS, Jim Mattis juga akan menandatangani perintah untuk pengiriman pasukan baru.

Lebih dari 2.000 pasukan telah dikerahkan untuk beroperasi di perbatasan. Pasukan yang terdiri dari dokter dan insinyur ini akan dilengkapi dengan dukungan logistik seperti tenda, kendaraan, dan peralatan.

Pejabat itu mengatakan bahwa pasukan yang dikirim memenuhi daftar keinginan untuk bantuan militer yang dikirim ke Pentagon. Daftar bantuan ini dikirimkan oleh Departemen Keamanan Dalam Negeri yang bertanggung jawab atas perbatasan.

Pada April lalu, Trump mengatakan akan mengirim ribuan pasukan Garda Nasional ke perbatasan selatan.

Awalnya, mereka akan mengirim 4.000 penjaga ke perbatasan, namun akhirnya hanya setengah dari jumlah itu yang dikerahkan.

Juru Bicara Pentagon, Kapten Angkatan Laut Bill Speaks mengatakan bahwa Pentagon saat ini bekerja dengan Departemen Keamanan Dalam Negeri untuk menentukan dukungan spesifik yang dibutuhkan bagi pihak berwenang di perbatasan.

Ribuan imigran di perbatasan

Pada Kamis (25/10), ribuan imigran dari Amerika Tengah melintasi Meksiko menuju AS dengan menggunakan karavan.

Banyak imigran yang melarikan diri dari kemiskinan dan kekerasan di Honduras. Di mana berbagai kelompok jalanan menguasai wilayah mereka dengan melakukan kekerasan.

Masalah ini juga menjadi seruan keras bagi Trump yang telah menegaskan kebijakan terkait imigran ilegal.

Pada pekan lalu, Trump berniat untuk mengirim lebih banyak pasukan. Dirinya menulis cuitan di twitter bahwa Meksiko harus menghentikan 'serangan' imigran gelap dari Guatemala, Honduras, dan El Salvador. Jika tidak, maka Trump akan memanggil militer AS dan menutup perbatasan selatannya.

Dirinya juga mengumumkan bahwa AS akan mulai memotong bantuan ke Guatemala, Honduras, dan El Salvador.

Namun, Menteri Luar Negeri Guatemala, Sandra Jovel menepis ancaman itu, dirinya mengatakan kepada wartawan bahwa mereka tidak menerima pemberitahuan resmi tentang langkah tersebut.




Credit  cnnindonesia.com




Rusia Tuduh AS Dalang Serangan 13 Drone di Pangkalan Khmeimim Suriah


Rusia Tuduh AS Dalang Serangan 13 Drone di Pangkalan Khmeimim Suriah
Pesawat mata-mata P-8 Poseidon Amerika Serikat. Foto/Boeing Defense

XIANGSHAN - Militer Rusia menuduh Amerika Serikat berada di balik serangan pesawat tak berawak atau drone terhadap pangkalan udara Khemeimim di Suriah. Menurut Moskow pesawat pengintai Washington diam-diam mengoordinasikan serangan 13 pesawat nirawak pada awal tahun ini.

Departemen Pertahanan Rusia mengatakan serangan drone selama bebrapa kali di Pangkalan Udara Khemimim dilakukan oleh pemberontak Suriah. Namun, lanjut departemen itu, serangan dikoordinasikan AS dengan menggunakan pesawat pengintai P-8 Poseidon.

Wakil Menteri Pertahanan Rusia Alexander Fomin mengatakan pada pertemuan puncak di Beijing semalam bahwa insiden terjadi pada bulan Januari.

Ini merupakan yang pertama kalinya Moskow secara langsung menuduh AS menargetkan pasukan Rusia.

Pangkalan Udara Khmeimim adalah fasilitas utama yang mendukung pesawat dan helikopter Rusia yang dikirim ke Suriah pada tahun 2015 untuk menolong pemerintahan Presiden Bashar al-Assad.

"Pada saat itu, pesawat pengintai Poseidon-8 AS telah berpatroli di Mediterania selama delapan jam," tulis kantor berita TASS mengutip keterangan Fomin.

"Setelah drone pemberontak mencapai penghalau gangguan radio-elektronik kami, mereka beralih ke navigasi manual," lanjut Fomin, yang dilansir Jumat (26/10/2018).

"Kontrol manual ini tidak dilakukan oleh beberapa orang desa saja, tetapi P-8 Poseidon yang tepat dilengkapi dengan teknologi modern," ujar Fomin. "Itu mengambil kendali manual."

Moskow sebelumnya menyatakan sistem pertahanan udaranya di Khmeimim berhasil menembak jatuh tujuh drone dan mengambil alih kendali enam drone lain yang tersisa.

"Hanya negara berteknologi maju yang memiliki akses ke perangkat semacam itu; mereka tidak dapat dibuat di gurun Suriah," kata Fomin di hadapan para delegasi di forum keamanan Xiangshan China.

"Ini perlu dihentikan untuk menghindari senjata berteknologi tinggi jatuh ke tangan teroris, dan mendapati teroris yang dilengkapi (senjata) dengan baik, perlu untuk menghentikan penguatannya," paparnya.

Departemen Pertahanan Rusia menyatakan drone yang digunakan dalam serangan terhadap Khmeimim itu sederhana, tetapi dilengkapi dengan sistem navigasi dan tata cara modern.

"Ini menunjukkan sebuah negara yang memiliki teknologi untuk menghasilkan sistem seperti itu, memasoknya ke kelompok teroris internasional," kata departemen tersebut dalam sebuah pernyataan.

Pentagon sebelumnya membantah terlibat serangan belasan pesawat nirawak terhadap Pangkalan Udara Khemimim di Suriah. "Setiap anggapan bahwa pasukan AS atau koalisi memainkan peran dalam serangan terhadap pangkalan Rusia adalah tanpa dasar fakta dan benar-benar tidak bertanggung jawab," kata Pentagon. 



Credit  sindonews.com



NATO Luncurkan Latihan Perang Terbesar, Rusia Komplain



NATO Luncurkan Latihan Perang Terbesar, Rusia Komplain
NATO meluncurkan latihan perang terbesar sejak era Perang Dingin di Norwegia. Foto/Istimewa


OSLO - Melibatkan sekitar 50.000 peserta dari 31 negara, NATO meluncurkan latihan militer terbesarnya sejak akhir Perang Dingin di Norwegia. Rusia pun mengeluh karena tingkat kegiatan militer di dekat perbatasannya.

Semua 29 negara anggota NATO dan mitranya Swedia serta Finlandia, dengan sekitar 250 pesawat, 65 kapal dan hingga 10.000 kendaraan, akan mengambil bagian dalam latihan yang diberi nama Trident Juncture 2018, dari 25 Oktober hingga 7 November.

NATO mengatakan, latihan perang ini akan menguji kemampuan aliansi itu untuk mengembalikan kedaulatan sekutu setelah tindakan agresi bersenjata. Latihan juga akan menguji dan mengesahkan Pasukan Respons NATO untuk 2019.

"Para peserta akan dibagi menjadi 'pasukan Selatan' dan 'pasukan Utara'. Mereka akan bergantian memainkan peran sebagai agresor fiktif dan pasukan pertahanan NATO," jelas Sekjen NATO Jens Stoltenberg pada konferensi pers di Brussels seperti dikutip dari Xinhua, Jumat (26/10/2018).

Sementara itu, Rusia merasa keberatan dengan latihan tersebut. Menurut kantor berita Sputnik, Moskow menyatakan tingkat kegiatan militer yang dilakukan oleh NATO dekat perbatasan Rusia telah lebih tinggi dari sebelumnya sejak Perang Dingin.

"Aktivitas militer NATO di dekat perbatasan kami telah mencapai tingkat belum pernah terjadi sebelumnya sejak Perang Dingin. Kebijakan aliansi ini bertujuan untuk memperkuat kehadiran militernya yang maju di sisi timur," kata Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu di sebuah panel militer bersama Rusia-Belarusi di Minsk.

"Skala operasi dan pelatihan tempur di sebelah perbatasan kami meluas, dan intensitas mereka meningkat. Negara-negara blok itu berlatih untuk melakukan tugas-tugas tempur yang bersifat ofensif," tukasnya.

Latihan Trident Juncture 2018 berlangsung di Norwegia tengah dan timur dan daerah sekitarnya di Atlantik Utara dan Laut Baltik, termasuk Islandia dan wilayah udara Finlandia dan Swedia. 





Credit  sindonews.com






Tahun Depan, Turki Pasang Sistem Pertahanan Rudal Rusia


Tahun Depan, Turki Pasang Sistem Pertahanan Rudal Rusia
Ilustrasi S-400. (UMNICK via WIkimedia Commons)


Jakarta, CB -- Turki akan memulai proses pemasangan sistem pertahanan rudal S-400 dari Rusia pada 2019 mendatang.

Menteri Pertahanan Turki, Hulusi Akar, mengatakan bahwa pemerintah akan mengirim personel terpilih ke Rusia untuk mengikuti pelatihan perakitan sistem dan kembali ke negaranya.

Pembelian sistem senjata S-400 ini menimbulkan kekhawatiran NATO yang mewaspadai kehadiran Rusia di kawasan Timur Tengah.


AS pun mengancam bakal menjatuhkan sanksi dan membatalkan sejumlah perjanjian jika Turki melakukan pembelian rudal S-400 dari Rusia.


Salah satu perjanjian yang terancam batal adalah pembelian jet tempur Lockheed Martin F-35 dari AS. Washington mengancam akan membatalkan perjanjian itu jika Turki tetap membeli S-400.

Akar mengatakan bahwa program pembelian F-35 terus berjalan seperti yang direncanakan, di mana jet ketiga dan keempat akan dikirimkan pada Maret 2019.


Sebelumnya, Presiden Recep Tayyip Erdogan mengatakan bahwa Turki akan terus membayar cicilannya. Namun, Turki akan mencari alternatif lain jika AS memutuskan untuk menghentikan pengiriman.

Turki dan AS sendiri mengadakan pembicaraan mengenai kemungkinan penjualan sistem pertahanan rudal pertahanan Raytheon Co Patriot sebagai alternatif untuk sistem senjata S-400.

Namun, Turki menyatakan bahwa AS gagal membentuk kerja sama peningkatan keamanan. Mereka pun harus mencari kekuatan di luar NATO untuk memenuhi kebutuhannya.


Meski demikian, Erdogan mengatakan bahwa hubungan Turki dengan NATO tetap kuat. Turki juga berusaha untuk mengamankan kesepakatan pertahanan dengan negara anggota NATO lainnya.

Mereka telah menandatangani Letter of Intent dengan Perancis dan Italia untuk memperkuat kerja sama dalam proyek pertahanan gabungan.

Sebagai langkah pertama, konsorsium EUROSAM Franco-Italia dan sejumlah perusahaan Turki akan melihat sistem pertahanan berdasarkan sistem rudal SAMP-T.

"Ada beberapa masalah akibat S-400, perkembangan politik dan peradilan, tetapi kondisi politik dan militer yang kita miliki sekarang tidak menimbulkan kekhawatiran," kata Akar kepada kantor berita Anadolu.




Credit  cnnindonesia.com




Moskow Anggap Tindakan AS di Suriah Selatan Aksi Pendudukan



Moskow Anggap Tindakan AS di Suriah Selatan Aksi Pendudukan
Foto/Ilustrasi/Istimewa


MOSKOW - Kementerian Luar Negeri Rusia mengatakan Amerika Serikat (AS) telah menduduki bagian selatan Suriah. Moskow telah berulang kali mengkritik kampanye militer AS di Suriah yang belum disahkan oleh PBB atau Damaskus.

"Situasi di Timur Laut Suriah, di mana pihak AS masih mencoba bermain mata dengan kelompok separatis Kurdi cukup memprihatinkan, serta di bagian selatan negara dekat al-Tanf, di mana ada pendudukan yang tidak jelas secara de facto oleh pasukan AS dari wilayah negara Suriah yang berdaulat," ujar juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova.

Zakharova lebih lanjut menyatakan bahwa militan telah menemukan tempat berlindung yang aman di zona eksklusif 55 kilometer. Zona ini didirikan oleh AS, memeras USD2.000 dolar per orang dari warga sipil yang ingin meninggalkan daerah itu.

Zakharova juga telah mengkonfirmasi laporan serangan udara di Pangkalan Udara Rusia di Hmeymim, Suriah. Menurutnya seranan itu dilakukan oleh pesawat mata-mata AS.

“Informasi ini, yang disediakan oleh para ahli militer kami, benar-benar dapat diandalkan. Kami telah berulang kali menyuarakan keprihatinan kami dalam hal ini. Dan, tentu saja, selama kontak kami dengan mitra Amerika, termasuk sepanjang garis militer dan politik. Kepedulian kami sekali lagi akan dibawa ke pemberitahuan mereka," tutur Zakharova seperti dikutip dari Sputnik, Jumat (26/10/2018).

Pernyataannya datang tak lama setelah Menteri Pertahanan Rusia Alexander Fomin mengatakan bahwa pesawat udara tak berawak terlibat dalam serangan pangkalan Hmeymim dikendalilkan oleh pesawat pengintai Poseidon 8 milik AS. Dia, bagaimanapun, tidak menyebutkan kapan tepatnya serangan itu terjadi. 





Credit  sindonews.com




Hamas Kutuk Penangkapan Pendeta oleh Israel


Yerusalem
Yerusalem
Para biarawan dan pendeta memprotes kebijakan Israel.



CB, YERUSALEM -- Organisasi perjuangan Palestina, Hamas mengutuk tindakan polisi Israel yang menahan sekelompok pendeta Kristen Koptik di Yerusalem karena menolak pendudukan tanah rakyat Palestina. Juru Bicara Hamas, Hazem Qasem mengatakan sikap polisi Israel ini jelas mencerminkan kebrutalan dan sikap rasis, sebagai upaya Israel mendiskriminasi kelompok non-Yahudi.

"Seluruh bentuk dukungan manipulatif Israel dan sikap rasisnya di Yerusalem tidak akan mengubah fakta sejarah. Bagi rakyat Palestina akan terus melanjutkan perjuangan mereka melawan pendudukan Israel sampai membebaskan tanah dan tempat suci mereka," kata Hazem Qasem dilansir dari Palinfo.com, Kamis (25/10).

Polisi Israel membubarkan aksi biarawan Kristen Koptik di sekitar kawasan gereja suci Holy Sepulchre di Yerusalem. Para biarawan dan pendeta Koptik ini memprotes kebijakan pemerintah Israel merestorasi area ibadah Yahudi yang bersebelahan dengan area biara.

"Polisi menyerang dan memaksa kami meninggalkan daerah itu," kata Juru Bicara Gereja Orthodok Koptik Almark Al Orshalimy.

Orshalimy mengatakan beberapa biarawan terluka akibat penyerangan tersebut. Sementara biarawan yang lain ditangkap dan ditahan. Beberapa dari mereka menahan pendeta Koptik dengan memborgolnya di tanah, sedangkan polisi Israel lain mengusir jamaah dari area gereja melalui pintu yang lain.

Aksi penolakan para pendeta dan biarawan Koptik telah berlangsung sejak Selasa (23/10). Aksi tersebut dilakukan untuk menolak masuknya pekerja konstruksi area ibadah Yahudi ke wilayah gereja Koptik mencapai area Deir as-Sultan. Namun petugas polisi Israel akhirnya membubarkan para pendeta Koptik ini dan menahan sebagian yang lain. 




Credit  republika.co.id




Warga Australia Turut Ditahan di Kamp Muslim Uighur Cina


Muslim Uighur
Muslim Uighur
Foto: ABC News
Sekitar 1 juta Muslim Uighur ditahan oleh pemerintah Cina dengan dalih pendidikan.




CB, CANBERRA -- Menurut keterangan Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia (DFAT), tiga warga Australia ditahan dan dibebaskan dari kamp penataran politik Cina di provinsi Xinjiang pada tahun lalu.


"Kami baru tahu tentang hal itu setelah mereka meninggalkan Xinjiang," kata Graham Fletcher, kepala divisi Asia Utara DFAT, kepada Komite Perwakilan Senat di Canberra pada Kamis (25/10).

"Mereka bertiga sekarang kembali ke Australia jadi mereka baik-baik saja."


Sejumlah sumber dari Pemerintah Australia mengatakan kepada ABC bahwa beberapa warga Uighur yang tinggal di Australia, tetapi bukan warga negara Australia, juga telah ditahan di Xinjiang. Tidak jelas berapa banyak dari mereka yang masih dalam tahanan, dan identitas mereka belum diumumkan.


Menurut beberapa laporan tahun ini, sebanyak 1 juta Muslim Uighur diperkirakan telah ditahan di kamp-kamp di Xinjiang ketika Cina meningkatkan upaya untuk mengendalikan populasi Uighur. Australia adalah rumah bagi komunitas Uighur yang kekerabatannya erat dari sekitar 600 keluarga, dengan populasi gabungan lebih dari 3.000 orang.


Sebagian besar warga Uighur tinggal di Adelaide, dengan minoritas Muslim lainnya yang juga menjadi target dari tindakan keras itu. Para pejabat Australia telah menurunkan beberapa permintaan bantuan dari penduduk Australia yang khawatir akan hilangnya sanak keluarga mereka di Xinjiang.


Fletcher mengatakan bahwa para diplomat telah menghubungi Beijing atas nama dua orang: satu orang yang kehilangan kontak dengan satu anggota keluarga, dan lainnya yang mencari sekitar 20 teman dan kerabat. Canberra mengatakan pihaknya telah menyerahkan nama dan lokasi dari orang-orang yang tak bisa menjangkau Pemerintah Cina.


"Tanggapannya adalah kami tidak memberikan informasi yang cukup," kata Fletcher.


"Saya pikir kami perlu mempertimbangkan tindakan apa, jika ada, yang siap diambil sebagai langkah selanjutnya."


PBB memperkirakan 1 juta warga Uighur telah ditahan dalam kamp penataran politik.
Photo: PBB memperkirakan 1 juta warga Uighur telah ditahan dalam kamp penataran politik. (Reuters: Thomas Peter)


Cina larang diplomat Australia masuk ke Xinjiang



Fletcher mengatakan laporan yang menyebut bahwa mitra dagang terbesar Australia itu menahan hingga 1 juta Muslim Uighur di kamp-kamp penataran politik benar-benar "kredibel" tetapi tidak jelas apa yang terjadi di Xinjiang. "Tampaknya ada insiden penahanan individu untuk penataran dan indoktrinasi yang cukup besar," katanya.


"Mereka menyebutnya pelatihan kejuruan dan terus terang kami tidak cukup tahu apakah itu bisa disebut sebagai elemen di dalamnya tetapi hal itu tampaknya dirancang untuk mendorong prioritas pemerintah Cina dalam kaitannya dengan hubungan etnis di Xinjiang [dan] tatanan sipil. "


Menurut Fletcher, Cina mencegah warga Australia dan diplomat asing lainnya untuk mengamati situasi tersebut. Terakhir kali pejabat Australia bepergian ke provinsi di barat laut Cina itu pada awal 2017.


Sejak saat itu, Fletcher mengatakan, sejumlah permintaan untuk mengunjungi provinsi tersebut telah ditolak. "Kami telah menyampaikan ketertarikan kami untuk mengunjungi Xinjiang kepada Cina, di tingkat nasional," katanya.


"Kami terus mencari persetujuan."


Sebagai tanggapan atas permintaan untuk memberi komentar, Kedutaan Besar Cina di Australia merujuk ABC ke wawancara media milik Pemerintah Cina di mana di dalamnya seorang pejabat tinggi pemerintah Xinjiang membela kamp tersebut sebagai "pusat pelatihan kejuruan".


Cina telah berulang kali mengatakan, langkah-langkah yang diambil di Xinjiang dirancang untuk menumpas "ekstremisme, terorisme, dan separatisme" di antara komunitas Uighur.


Sebuah layar yang menampilkan Presiden China, Xi Jinping, di Hotan, kawasan barat Xinjiang.
Photo: Sebuah layar yang menampilkan Presiden Cina, Xi Jinping, di Hotan, kawasan barat Xinjiang. (AP: Ng Han Guan, File)




Credit  republika.co.id





Pakar: AS Tinggal Sejarah jika Bom Mega Rusia Muntahkan Yellowstone


Pakar: AS Tinggal Sejarah jika Bom Mega Rusia Muntahkan Yellowstone
Yellowstone National Park di kawasan gunung berapi Yellowstone di Wyoming, Amerika Serikat. Foto/REUTERS/Jim Urquhart

MOSKOW - Rusia harus mengembangkan kemampuan untuk menghancurkan Amerika Serikat dalam satu pukulan kilat jika ingin membujuk Amerika untuk mengakhiri perlombaan senjata nuklir dan kembali ke meja perundingan. Demikian disampaikan pakar militer Konstantin Sivkov.

Dalam artikel barunya, Sikov mengatakan untuk mengekang agresi Barat, Moskow seharusnya tidak bersaing dengan Washington dalam jumlah persenjataan nuklir.

Presiden Academy of Geopolitical Problems tersebut percaya bahwa "tanggapan asimetris" akan bekerja jauh lebih baik untuk Rusia, karena mampu menghasilkan senjata nuklir dengan hasil lebih dari 100 megaton atau dikenal sebagai mega-bomb (bom mega).

"Jika daerah dengan kondisi geofisika yang sangat berbahaya di AS (seperti Yellowstone Supervolcano atau Patahan San Andreas) ditargetkan oleh hulu ledak (mega-bomb) tersebut, serangan seperti itu menjamin penghancuran AS sebagai negara dan seluruh elite transnasional," ujarnya, yang dilansir dari Russia Today, Kamis (25/10/2018).

Sivkov menjelaskan produksi sekitar 40 atau 50 hulu ledak mega untuk ICBM (rudal balistik antarbenua) atau torpedo ekstra panjang akan memastikan bahwa setidaknya beberapa dari mereka mencapai targetnya tidak peduli bagaimana konflik nuklir antara AS dan Rusia berkembang.

"Skenario seperti itu sekali lagi membuat perang nuklir skala besar menjadi tidak rasional dan mengurangi peluang pelariannya menjadi nol," kata Sivkov.

Menurutnya, kepemilikan senjata tersebut oleh Rusia pada akhirnya akan membuat Washington mulai berbicara dengan Moskow dan menyerah terkait kebijakan sanksi yang dijatuhkan terhadap Rusia.

Pada hari Senin, Presiden AS Donald Trump memperingatkan Rusia dan China bahwa Washington bermaksud untuk membangun persenjataan nuklirnya. Peringatan itu muncul setelah dia mengonfirmasi rencanannya untuk menarik diri AS dari perjanjian senjata nuklir dengan Rusia yang dikenal sebagai perjanjian Intermediate Nuclear Forces (INF).

Alasan Trump untuk menarik AS keluar dari perjanjian INF karena Rusia tidak menaatinya. Moskow, yang membantah tuduhan telah melanggar perjanjian INF, mengecam rencana Trump."Penarikan Amerika dari INF akan membuat dunia menjadi lebih berbahaya," kata juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov.

Menurutnya, kata-kata Trump adalah deklarasi de facto tentang niat untuk meluncurkan perlombaan senjata. Dia memastikan bahwa Moskow akan bertindak untuk melindungi kepentingan nasionalnya. 





Credit  sindonews.com





3 Alasan Trump Ingin Keluar dari Perjanjian Nuklir dengan Rusia


Hulu ledak nuklir Avangard. [tass.com]
Hulu ledak nuklir Avangard. [tass.com]

CB, Jakarta - Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, kembali membuat keputusan kontroversi.  Pada 21 Oktober 2018, miliarder asal New York itu telah memberikan sinyalemen atas keinginan Amerika Serikat untuk menarik diri dari kesepakatan pengendalian senjata nuklir atau INF.
INF dibuat antara Amerika Serikat dengan Rusia di tengah-tengah perang dingin. Menurut kesepakatan yang tertuang, kedua pihak yang bersengketa berjanji untuk mengakhiri persaingan senjata nuklir yang penuh kontroversi.

Dalam kesepakatan itu, keduanya juga setuju untuk mengakhiri peluncuran rudal jarak 500-1.000 kilometer dan 1.000-5.500 kilometer. Sejumlah hasil dari kesepakatan ini, sebanyak 2.692 rudal dihancurkan.

Dengan pencapaian itu, maka keputusan Trump untuk menarik diri dari kesepakatan INF terbilang mengejutkan. Berikut tiga hal alasan Trump ingin membatalkan perjanjian INF dengan Rusia seperti dikutip dari Sputnik :

1.Trump menuding Rusia telah menciderai kesepakatan INF selama bertahun-tahun. Tuduhan ini bersumber dari klaim-klaim sebelumnya bahwa sistem rudal kapal pesiar 9M729 telah melanggar kesepakatan INF karena memberikan peluang kepada Rusia untuk melancarkan serangan nuklir dari Eropa tanpa diketahui.
2.Trump menilai kesepakatan INF tidak ada dampaknya pada Cina. Presiden Amerika Serikat itu saat ini sedang berupaya merespon Beijing yang membangun kekuatan militernya di Pasifik Barat. Cina tidak masuk dalam perjanjian INF sehingga tidak memiliki kewajiban untuk membatasi atau mengembangkan rudal jarak jauh     

“Jika saja Rusia dan Cina datang kepada kami dan mengatakan ‘mari kita sama-sama bersikap pintar dan tak satu pun dari kita mengembangkan senjata-senjata itu’. Namun jika Rusia dan Cina melakukannya (pengembangan senjata) dan kami mengikuti apa yang termaktub dalam perjanjian, maka ini tak bisa diterima,” kata Trump.
3. Amerika Serikat memiliki rencana lain. Pada Juni 2018, Kementerian Pertahanan Amerika Serikat mengutarakan keinginan kepada Trump untuk keluar dari kesepakatan INF karena ingin meningkatkan bantuan keamanan di Eropa dan hal ini bisa dilakukan dengan mengembangkan rudal di Eropa tengah dan timur yang waktu tempuh target sampai ke Rusia lebih cepat.






Credit  tempo.co



AS Tarik Diri, Rusia Ajukan Rancangan Traktat Nuklir ke PBB



AS Tarik Diri, Rusia Ajukan Rancangan Traktat Nuklir ke PBB
Ilustrasi (REUTERS/Maxim Shemetov)


Jakarta, CB -- Rusia mengusulkan rancangan resolusi kepada Majelis Umum PBB. Rancangan ini diajukan untuk mempertahankan Perjanjian Nuklir Misil Jarak Menengah (Intermiediate-range Nuclear Forces-INF), seperti disampaikan seorang sumber diplomatik kepada AFP. Hal ini menyusul rencana Amerika Serikat yang berencana untuk menarik diri dari traktat 1987 itu.

"Masyarakat internasional memiliki kewajiban untuk bereaksi terhadap situasi yang berpotensi kiamat dunia," kata seorang diplomat Rusia sebagai tanggapan atas pengumuman Washington baru-baru ini.

"Rancangan resolusi (yang diajukan Rusia) diambil dari serangkaian resolusi yang telah digelontorkan oleh Majelis Umum dan bertujuan untuk memperkuat kelangsungan perjanjian itu," tambahnya.


Jika rancangan ini disahkan, maka diskusi antara Rusia dan AS perlu dilakukan agar kedua negara perlu bekerja sama untuk membangun kerangka perjanjian itu.

"Hal ini membuat kami bisa melanjutkan dan memperkuat tanggung jawab kedua pihak untuk melaksanaan perjanjian," kata diplomat itu.

Moskow menganggap perjanjian nuklir tersebut penting untuk mengurangi senjata nuklir, seperti diutarakan diplomat itu. Ia juga meminta semua negara anggota PBB untuk mempertimbangkan rancangan resolusi tersebut.

Menurut sumber PBB, AS menolak rancangan resolusi Rusia karena dianggap terlambat untuk menyesuaikan dengan agenda Komisi Perlucutan Senjata PBB.

Washington juga mengkritik Moskow karena rancangan itu telah diumumkan dengan media Rusia sebelum negara-negara anggota PBB lain melihatnya, menurut sumber yang sama.

Sabtu pekan lalu, Presiden AS Donald Trump mengumumkan bahwa AS akan menarik diri dari perjanjian INF. Perjanjian ini melarang pembuatan rudal nuklir dengan jangkauan 500 hingga 5.000 kilometer. Penarikan diri ini lantaran AS menuduh Rusia telah melanggar perjanjian in selama beberapa tahun belakangan.

Perjanjian itu ditandatangani pada 1987 oleh Ronald Reagan dan pemimpin Uni Soviet terakhir Mikhail Gorbachev. Sebelumnya, Gorbachev menyebut bahwa langkah AS untuk keluar dari perjanjian itu adalah sebuah "kesalahan".

Para pejabat Moskow mengatakan AS telah melakukan "pelanggaran mencolok" terhadap perjanjian itu dan Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan keputusan AS untuk menarik diri dapat menyebabkan situasi "berbahaya".

Putin dan Trump direncakan bertemu di Paris pada bulan November mendatang dalam peringatan 100 tahun berakhirnya Perang Dunia I.




Credit  cnnindonesia.com




RI Berharap AS dan Rusia Pertahankan Perjanjian Senjata Nuklir


RI Berharap AS dan Rusia Pertahankan Perjanjian Senjata Nuklir
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia Arrmanatha Christiawan Nasir. Foto/SINDOnews/Victor Maulana

JAKARTA - Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri (Kemlu) berharap agar perjanjian senjata nuklir antara Rusia dan Amerika Serikat (AS) dipertahankan. Perjanjian bernama Intermediate-Range Nuclear Forces (INF) itu terancam runtuh karena Washington akan menarik diri.

"Tentu itu sebuah upaya kita semua untuk menahan adanya proliferasi nuklir, kita harapkan agar negara-negara nuklir mengambil langkah, bukan hanya untuk proliferasi, tapi juga mengambil langkah untuk menjaga perdamaian di kawasan," kata juru bicara Kemlu RI Arrmanatha Nasir, Kamis (25/10/2018).

Sebelumnya, Kremlin menyatakan penarikan diri AS dari perjanjian INF sebagai langkah yang sangat berbahaya. Kremlin menyebut, langkah Washington itu sama saja dengan deklarasi untuk memulai kembali perlombaan senjata.

"Ini adalah niat yang sangat berbahaya. Efektif, ini merupakan pengumuman rencana untuk terlibat dalam perlombaan senjata dengan meningkatkan persenjataan yang sesuai," kata juru bicara Kremlin Dmitry Peskov.

Peskov memastikan Rusia akan merespons langkah AS tersebut untuk menjamin kepentingan keamanan nasionalnya.

Menurut Peskov, dalam pertemuan antara Presiden Rusia Vladimir Putin dan Penasihat Keamanan Nasional AS John Bolton, disampaikan bahwa AS akan menyampaikan prosedur formal yang relevan untuk membatalkan perjanjian yang sudah berusia puluhan tahun dalam waktu dekat. 




Credit  sindonews.com




Rusia Menyangkal Telah Melanggar Perjanjian INF


Rusia Menyangkal Telah Melanggar Perjanjian INF
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova. Foto/Istimewa

MOSKOW - Kementerian Luar Negeri Rusia membantah tuduhan Amerika Serikat (AS) bahwa Washington meninggalkan perjanjian persenjataan nuklir atau yang dikenal sebagai Intermediate-Range Nuclear Forces (INF) karena pelanggaran oleh Moskow.

"Kami tegaskan bahwa Rusia secara ketat mengamati klausul perjanjian itu," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova seperti dikutip dari Xinhua, Jumat (26/10/2018).

Zakharova mengatakan bahwa AS berusaha membuatnya tampak seperti pernyataan baru-baru ini tentang penarikan dari perjanjian itu diprovokasi oleh pelanggaran Rusia, yang benar-benar tidak dapat diterima karena Washington tidak menghasilkan bukti untuk memperkuat klaim mereka.

Pada hari Sabtu, Presiden AS Donald Trump mengatakan bahwa Washington akan menarik diri dari perjanjian INF karena dugaan pelanggaran perjanjian Rusia.

Zakharova mengatakan bahwa Rusia telah melihat dalam beberapa tahun terakhir pelanggaran perjanjian itu oleh AS sendiri dan telah memperingatkan Washington tentang hal itu.

"Jauh sebelum mengumumkan niatnya untuk menarik diri dari perjanjian itu, Washington meluncurkan program militer konkret dengan dalih palsu, yang jika dilanjutkan, akan bertentangan tidak hanya perjanjian INF," ungkap Zakharova.

"Dan jumlah proyek seperti Washington terus bertambah," tambahnya.

"Sebuah kesan sedang terbentuk bahwa Amerika Serikat mati-matian mencoba untuk menahan proses sejarah yang tidak di bawah kendalinya dan mencoba untuk mengamankan posisi dominan untuk dirinya sendiri di berbagai bidang termasuk militer," katanya mengakhiri.

Zakharova mengatakan penghancuran perjanjian INF akan menjadi langkah yang sangat berbahaya yang akan berdampak paling negatif terhadap situasi di bidang keamanan internasional dan stabilitas strategis serta penuh dengan risiko menarik seluruh wilayah ke dalam perlombaan senjata baru.

Rusia siap bekerja sama dengan AS untuk mempertahankan kelangsungan perjanjian itu. Namun sejauh ini tampaknya langkah Washington untuk menarik diri dari perjanjian INF sangat ditentukan oleh keengganan tertentu pasukan AS untuk bekerja dengan Rusia atas dasar kesetaraan dan keinginan mereka untuk mendapatkan keuntungan militer.

"Sekarang kami harus memperingatkan Washington dengan cara yang paling serius: jika pihak AS merusak perjanjian itu, Rusia harus bereaksi," tegasnya.

Pada hari Selasa, penasihat keamanan nasional AS John Bolton mengatakan di Moskow bahwa AS akan mengajukan pemberitahuan resmi tentang penarikannya dari perjanjian INF pada waktunya.





Credit  sindonews.com





Korut dan Korsel Akan Tarik Senjata dari Perbatasan


Korut dan Korsel Akan Tarik Senjata dari Perbatasan
Ilustrasi. (Reuters/Ed Jones)


Jakarta, CB -- Sebagai tindak lanjut upaya perbaikan hubungan, Korea Utara dan Korea Selatan akan menarik semua senjata serta menutup semua pos penjagaan di perbatasan kedua negara.

Kementerian Pertahanan Korsel mengumumkan bahwa penarikan senjata dan penutupan pos jaga itu akan dimulai pada Jumat (26/10).

"Saya yakin semuanya berjalan sesuai rencana," ujar juru bicara Kementerian Pertahanan Korsel, Choi Hyun-soo, sebagaimana dikutip AFP, Kamis (25/10).


Berdasarkan kesepakatan tersebut, daerah perbatasan ini kemudian akan dijaga oleh 35 personel tak bersenjata dari kedua belah pihak.


Selain itu, zona demiliterisasi (DMZ) ini juga akan dibuka untuk pengunjung dari turis.

Kesepakatan ini sesuai dengan hasil pertemuan bersejarah antara Presiden Korsel, Moon Jae-in, dan pemimpin tertinggi Korut, Kim Jong-un, pada pertengahan tahun ini.



Dalam pertemuan tersebut, kedua pemimpin sepakat untuk mengurangi ketegangan di perbatasan.

Perbatasan yang juga dikenal sebagai desa gencatan senjata Panmunjom ini adalah salah satu titik panas antara kedua negara.

Desa Panmunjom ini menjadi saksi bisu sejarah ketika Korut dan Korsel menyepakati gencatan senjata untuk mengakhiri perang pada 1953 silam.

Sejak saat itu, perbatasan sepanjang 250 kilometer itu dijaga oleh tentara Korut dan Komando Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai pihak yang mewakili Korsel dalam perjanjian gencatan senjata.

Awalnya, perbatasan ini ditetapkan sebagai zona netral hingga akhirnya pada 1976, personel Korut menyerang sekelompok orang yang sedang menebang pohon di dalam Zona Demiliterisasi (DMZ), menewaskan dua tentara AS.





Credit  cnnindonesia.com




Raja Salman Telepon Putin Bahas Kasus Khashoggi


Raja Salman Telepon Putin Bahas Kasus Khashoggi
Raja Salman. (REUTERS/Beawiharta)


Jakarta, CB -- Raja Salman berbicara dengan Presiden Rusia Vladimir Putin melalui telepon pada Kamis (25/10) waktu setempat. Pembicaraan terkait hasil investasi yang dilakukan terkait pembunuhan Jamal Khasoggi.

Dikutip dari Reuters, kantor berita resmi Saudi menyebut dalam sambungan telepon tersebut, Raja Salman meyakinkan Putin bawah pihaknya bertekad mencari pelaku yang bersalah dan memastikan mereka menerima hukuman.

Kematian Khasoggi, kolumnis Washington yang gemar mengkritik Putra Mahkota Mohammed Bin Salman telah memicu kemarahan global. Kondisi ini memicu krisis dalam hubungan dengan negara-negara barat yang merupakan sekutu strategis negara pengekspor minyak itu. 



Kremlin mengatakan dalam pernyataan bahwa Putin dan Raja Salman telah membahas situasi terkait Khasus Khashoggi. Keduanya juga membahas kerja sama antara Rusia dan Arab Saudi.

Penyidik publik Arab Saudi sebelumnya menyatakan bahwa pembunuhan Khashoggi sudah terencana. Pernyataan ini dirilis di tengah kecurigaan aparat Turki yang menduga pemerintahan Saudi, terutama Pangeran Mohammed bin Salman (MbS), adalah dalang di balik pembunuhan Khashoggi.

Kecurigaan kian menjadi setelah Saudi menangkap 18 tersangka, beberapa di antaranya dikenal sebagai orang yang dekat dengan putra mahkota.


Kasus ini menjadi perhatian internasional setelah Khashoggi dilaporkan hilang usai masuk ke dalam gedung Konsulat Saudi di Istanbul pada 2 Oktober lalu.

Awalnya, Saudi berkeras bahwa Khashoggi sudah keluar dari gedung tersebut dalam keadaan hidup. Namun, sejumlah sumber aparat Turki terus membeberkan hasil temuan mereka di lapangan yang mengindikasikan Khashoggi tewas dimutilasi di dalam gedung konsulat.

Akhir pekan lalu, Saudi akhirnya mengakui bahwa kolumnis The Washington Post itu tewas dalam sebuah perkelahian di konsulat, tapi menegaskan pemerintah sama sekali tak terlibat dalam insiden ini.




Credit  cnnindonesia.com




Austria Serukan UE Hentikan Penjualan Senjata ke Arab Saudi




Austria Serukan UE Hentikan Penjualan Senjata ke Arab Saudi
Menteri Luar Negeri Austria Karin Kneissl menyerukan Uni Eropa menghentikan penjualan senjata kepada Arab Saudi. Foto/Istimewa


WINA - Uni Eropa harus menghentikan penjualan senjata ke Arab Saudi setelah pembunuhan wartawan Jamal Khashoggi. Hal itu dikatakan Menteri Luar Negeri Austria Karin Kneissl.

Dalam wawancara dengan media Jerman, Kneissl juga mengatakan tindakan tersebut juga dapat membantu mengakhiri perang mengerikan di Yaman.

Komentar dari Austria, Presiden Uni Eropa (UE) saat ini, muncul setelah Jerman mengatakan akan berhenti menyetujui ekspor senjata ke Arab Saudi sampai kematian Khashoggi di konsulat Saudi di Istanbul jelas. Pemerintahan Kanselir Angela Merkel juga membahas bagaimana menangani penjualan senjata yang telah disetujui.

Merujuk ke Uni Eropa yang lebih luas, Kneissl mengatakan kepada surat kabar Die Welt: "Penghentian pengiriman senjata yang diusulkan oleh Kanselir Merkel akan menjadi sinyal yang benar."

"Austria telah menghentikan pengiriman peralatan militer ke Arab Saudi pada Maret 2015," tambahnya seperti dikutip dari Reuters, Jumat (26/10/2018).

Kneissl mengatakan perang di Yaman dan krisis dalam hubungan antara Qatar dan Arab Saudi serta sekutu Arabnya harus mendorong tindakan bersama Uni Eropa.

"Jika kita sebagai seluruh Uni Eropa menghentikan pengiriman senjata ke Arab Saudi, itu bisa membantu mengakhiri konflik-konflik ini," katanya kepada surat kabar itu.

Sebuah koalisi pimpinan Saudi yang ikut campur dalam perang Yaman pada tahun 2015 telah melakukan serangan udara yang sering menargetkan kelompok Houthi yang diarahkan Iran dan sering menyerang warga sipil, meskipun negara itu membantah melakukannya dengan sengaja.

Perang telah menewaskan lebih dari 10.000 orang, lebih dari 2 juta mengungsi dan mendorong Yaman ke ambang kelaparan yang meluas.

Jaksa penuntut umum Arab Saudi mengatakan pada hari Kamis bahwa pembunuhan Khashoggi awal bulan ini telah direncanakan, membalikkan pernyataan resmi sebelumnya bahwa pembunuhan itu tidak disengaja.

Kneissl menggambarkan kasus tersebut sebagai sangat mengejutkan dan pelanggaran hukum yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tetapi ia mengatakan itu menandai puncak dari dua tahun kemerosotan besar-besaran dalam situasi hak asasi manusia di Arab Saudi. 





Credit  sindonews.com



Telepon Raja Saudi, Merkel Serukan Penyelidikan yang Transparan



Telepon Raja Saudi, Merkel Serukan Penyelidikan yang Transparan
Kanselir Jerman Angela Merkel menyerukan penyelidikan yang transparan terkait tewasnya jurnalis Jamal Khashoggi. Foto/Istimewa

BERLIN - Kanselir Jerman Angela Merkel mengadakan pembicaraan telepon dengan Raja Saudi Salman bin Abdulaziz Al Saud. Dalam kesempatan itu, Merkel meminta raja untuk melakukan investigasi yang cepat, transparan dan adil terhadap pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi.

"Kanselir Jerman Angela Merkel pada 25 Oktober melakukan percakapan telepon dengan Raja Saudi. Kanselir dengan tegas mengutuk kematian jurnalis Jamal Khashoggi di Konsulat Jenderal Saudi di Istanbul. Dia jelas menunjukkan bahwa detail yang tepat dari pembunuhan harus segera diselidiki," bunyi pernyataan yang dirilis pemerintah Jerman.

"Kanselir meminta Arab Saudi untuk memastikan penyelidikan yang cepat, transparan dan adil (dalam kematian Khashoggi). Dia menunjukkan bahwa semua orang yang bertanggung jawab (atas kematian Khashoggi) harus diperhitungkan," sambung pernyataan itu seperti dikutip dari Sputnik, Jumat (25/10/2018).

Merkel mengatakan bahwa Jerman siap untuk mengambil langkah yang relevan atas situasi di sekitar penyelidikan atas kematian Khashoggi.

Kanselir juga menyatakan keprihatinannya atas situasi di Yaman yang dilanda perang dan meminta Raja Salman untuk melakukan segala kemungkinan untuk memastikan akses bagi bantuan kemanusiaan ke negara itu.

Pada 20 Oktober, Merkel mengatakan bahwa ekspor senjata ke Arab Saudi tidak mungkin dengan mempertimbangkan keadaan pembunuhan Khashoggi.

Khashoggi, yang dikenal karena kritiknya terhadap kebijakan Saudi, terakhir terlihat memasuki konsulat Saudi di Istanbul pada 2 Oktober. Setelah penyangkalan lebih dari dua minggu, Arab Saudi mengakui pada 19 Oktober lalu bahwa wartawan itu telah tewas dalam perkelahian di dalam konsulat. Menurut Riyadh, 18 orang telah ditangkap atas dugaan keterlibatan mereka dalam insiden itu.

Sebelumnya pada hari Kamis, jaksa penuntut Saudi mengatakan bahwa pembunuhan itu telah diatur sebelumnya. 




Credit  sindonews.com





Spanyol Jual Senjata ke Arab Saudi pasca Kasus Jamal Khashoggi



Raja Spanyol, Felipe VI, menerima kunjungan Putra Mahkota Arab Saudi, Pangeran Mohammed Bin Salman, di Istana Zarzuela, Madrid, Kamis, 12 April 2018. Reuters
Raja Spanyol, Felipe VI, menerima kunjungan Putra Mahkota Arab Saudi, Pangeran Mohammed Bin Salman, di Istana Zarzuela, Madrid, Kamis, 12 April 2018. Reuters

CBMadrid – Parlemen Spanyol melakukan pemungutan suara pada Selasa, 23 Oktober 2018, untuk menolak rencana pembatalan penjualan senjata canggih ke Arab Saudi di tengah kemarahan publik global terkait kasus tewasnya kolumnis Washington Post, Jamal Khashoggi.

Khashoggi adalah seorang jurnalis asal Arab Saudi yang mengasingkan diri di AS sejak setahun terakhir dan mendapat status penduduk atau US resident.

Dia mengasingkan diri karena merasa terancam oleh pemerintah Saudi atas sejumlah kritik mengenai kebebasan berekspresi yang diperjuangkannya.


“Menurut media Spanyol, pemerintah Arab Saudi mengancam akan membatalkan rencana pembelian 1.8 miliar euro (sekitar Rp31 triliun) senjata termasuk lima kapal perang korvet jika penjualan bom itu tidak dilakukan,” begitu dilansir Reuters pada Rabu, 24 Oktober 2018.
Korvet adalah sejenis kapal perang terkecil dalam jajaran kapal perang. Satu tingkat di atas kapal ini adalah kapal fregate.

Seorang demonstran memegang gambar Jamal Khashoggi saat protes di depan konsulat Arab Saudi di Istanbul [Osman Orsal / Reuters]
Pemerintah Spanyol juga berencana menjual 400 rudal terpandu laser ke Riyadh dan sempat bakal membatalkannya pada bulan lalu meskipun mengubah keputusan itu beberapa hari kemudian.


Rencana pembatalan ini terjadi karena banyak korban sipil tewas akibat serangan jet tempur dari Arab Saudi, yang menyasar rumah sakit dan bus anak sekolah.
Pemerintah Saudi saat ini memimpin koalisi dengan Uni Emirat Arab dalam perang sipil di Yaman melawan pasukan Houthi.
Sikap pemerintah Spanyol ini bertolak belakang dengan seruan pemerintah Jerman agar semua negara Uni Eropa menghentikan sementara penjualan senjata canggih hingga kasus pembunuhan jurnalis Arab Saudi, Jamal Khashoggi, terungkap.

Mengenai kasus pembunuhan Khashoggi, seperti dilansir El Pais, pemerintah Spanyol mengaku kecewa dengan informasi dari investigasi awal Saudi terkait tewasnya jurnalis senior berusia 60 tahun itu.


Pemerintah Saudi mengatakan Jamal Khashoggi tewas karena berkelahi melawan 15 orang Saudi di dalam Konjen Saudi di Istanbul. Mereka ini berusaha membawa Kashoggi, yang terkenal kritis terhadap pemberangusan kebebasan berekspresi Arab Saudi, untuk kembali ke negaranya.
“Kami juga menyampaikan ucapan bela sungkawa tulus kepada keluarganya dan orang-orang yang dicintainya,” begitu pernyataan dari pemerintah Spanyol.
Menurut El Pais, Arab Saudi merupakan pembeli senjata ketiga terbesar dari Spanyol selama periode 2013 – 2017. Sebuah konsorsium dari Spanyol juga terlibat dalam pembangunan kereta cepat dari Riyadh ke Mekkah senilai 6.7 miliar euro atau sekitar Rp1156 triliun, yang konstruksinya berlansung sejak 2011 dan baru diresmikan pada September 2018. Investigasi kasus Jamal Khashoggi saat ini masih berlangsung. 




Credit  tempo.co





Bencana Kelaparan Makin Parah, Yaman Diprediksi Hancur Total



Gambar yang diambil pada 2018 yang tidak bertanggal ini, dirilis oleh Dr. Mekkiya Mahdi, Kepala Pusat Kesehatan Aslam, menunjukkan seorang anak yang sangat kekurangan gizi di Pusat Kesehatan Aslam di Hajjah, Yaman. (Dr. Mekkiya Mahdi via AP)
Gambar yang diambil pada 2018 yang tidak bertanggal ini, dirilis oleh Dr. Mekkiya Mahdi, Kepala Pusat Kesehatan Aslam, menunjukkan seorang anak yang sangat kekurangan gizi di Pusat Kesehatan Aslam di Hajjah, Yaman. (Dr. Mekkiya Mahdi via AP)

CB, Jakarta - Perang sipil di Yaman telah mengakibatkan kerugian yang sangat besar bagi negara itu. Bencana kelaparan diproyeksi akan membawa Yaman pada kehancuran total.
“Jumlah kerusakan sangat tinggi. Sistem imun jutaan orang yang selamat dari perang Yaman saat ini mulai lumpuh sehingga membuat mereka, khususnya anak-anak dan lansia mengalami gizi buruk, kolera dan jenis penyakit lainnya,” kata Mark Lowcock, Kepala Kemanusiaan PBB di hadapan Dewan Keamanan PBB, Selasa, 23 Oktober 2018.


Seorang balita yang menderita gizi buruk akut menangis saat mendapat perawatan di Pusat Kesehatan Aslam di Hajjah, Yaman, Sabtu, 25 Agustus 2018. Aslam merupakan salah satu distrik termiskin di Yaman, dengan ratusan desa kecil yang beberapa di antaranya terisolasi di pegunungan tinggi di jantung Houthi. AP Photo.

Sebelumnya pada September lalu, Lowcock mengatakan sekitar delapan juta penduduk Yaman dalam kondisi sangat membutuhkan bantuan dan sekitar 3,5 juta orang berpotensi mengalami nasib yang sama.  Situs npr.org mewartakan berdasarkan jajak pendapat terbaru dan sejumlah analisis, sebanyak 14 juta penduduk Yaman atau separuh dari total populasi, akan segera bergantung pada bantuan luar demi bertahan hidup. Dengan kekerasan yang masih berkecamuk di Hodaidah, sebuah kota pelabuhan di Yaman, maka operasional bantuan asing akan sangat berisiko.

“Dengan pertempuran yang terus berkecamuk, khususnya di sekitar Hodeidah, maka upaya kemanusiaan akan sangat sulit. Jadi, ini waktunya bagi seluruh pihak mendengarkan peringatan ini,” kata Lowcock.    
Perang Yaman meletup pada awal 2015, yang ditandai dengan keberhasilan kelompok radikal Houthis menguasai ibu kota Sanaa dan wilayah barat Yaman. Situasi di negara itu semakin memburuk saat koalisi yang dipimpin Kerajaan Arab Saudi melancarkan serangan udara untuk menumpas kelompok Houthis. 
Hingga 2018, perang sipil Yaman belum menunjukkan tanda-tanda akan segera berakhir. Lebih dari 17 ribu orang terbunuh atau mengalami luka-luka akibat pertempuran. Pada tahun lalu, lebih dari 1 juta orang mengalami kolera dan setidaknya 3 juta penduduk Yaman kehilangan tempat tinggal karena kekerasan.





Credit  tempo.co





Taiwan Minta Dukungan Dapat Status Pengamat di Interpol


Presiden Interpol, Meng Hongwei, sedang berpidato saat terpilih untuk memimpin dalam Sidang Umum ke 85 lembaga itu di Bali, Indonesia. AP
Presiden Interpol, Meng Hongwei, sedang berpidato saat terpilih untuk memimpin dalam Sidang Umum ke 85 lembaga itu di Bali, Indonesia. AP

CB, Taiwan – Pemerintah Taiwan meminta dukungan dunia internasional agar bisa berpartisipasi sebagai pengamat atau observer dalam Sidang Umum Interpol yang akan digelar tahun ini.

 
“Keamanan global dan keadilan sosial harus melampaui wilayah, etnis dan perbedaan politik,” kata Tsai Tsan-Po, Komisioner Biro Investigasi Kriminal Taiwan, dalam rilis yang diterima Tempo pada Kamis, 25 Oktober 2018.
Tsai mengatakan Taiwan berharap bisa mengikuti berbagai kegiatan Interpol seperti pertemuan rutin dan aktivitas pelatihan dan mekanisme kerja. Selama ini, Taiwan telah dikeluarkan dari Interpol selama 34 tahun terakhir.


“Ini melemahkan kemampuan Taiwan secara serius untuk mengimplementasikan pengecekan keamanan di perbatasannya dan untuk melawan terorisme, penyelundupan manusia serta kejahatan lintas batas negara,” kata Tsai.
Menurut dia, Taiwan pernah mengajukan permintaan untuk bisa menghadiri Sidang Umum Interpol ke – 85 pada 2016 sebagai pengamat.
Taiwan juga pernah mengajukan diri pada 2017 untuk menjadi tuan rumah kegiatan seminar keamanan. Tapi Interpol menolak kedua permintaan ini dengan mengutip pernyataan lembaga itu mengikuti resolusi 1984 saat Cina menjadi anggotanya.


“Seharusnya, tidak ada resolusi atau pengaturan oleh Interpol yang bisa mengabaikan upaya memperkuat kerja sama polisi lintas negara,” kata Tsai.

Menurut Tsai, Taiwan ingin terlibat dalam penanganan kejahatan lintas negara seperti yang telah dilakukan bersama Thailand. Taiwan juga bekerja sama dengan petugas Filipina menangkap seorang pejabat kota yang terlibat peredaran obat-obatan terlarang.


 
“Taiwan ingin berkontribusi lebih jauh dalam inisiatif global untuk membantu menciptakan dunia yang lebih baik. Sebuah jaringan keamanan global yang terkoneksi baik bisa tercipta dengan partisipasi Taiwan,” kata Tsai soal status observer di Interpol.




Credit  tempo.co



Trump Klaim Diperlakukan Tak Adil soal Insiden Paket Bom


Trump Klaim Diperlakukan Tak Adil soal Insiden Paket Bom
Presiden AS Donald Trump. (REUTERS/Carlos Barria)


Jakarta, CB -- Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump merasa diperlakukan secara tidak adil terkait dengan serangkaian insiden ancaman paket bom. Namun, Trump hingga kini belum dapat mengungkap pihak yang bertanggung jawab.

Trump telah menerima pembaruan informasi terkait insiden tersebut. Dia mengatakan kepada pembantunya bahwa ia yakin petugas akan menemukan pelaku teror tersebut.

Gedung Putih menyatakan Trump hingga kini belum berencana menyebut serangkaian kiriman paket peledak tersebut sebagai serangan terorisme nasional. Sementara melalui akun Twitter-nya, ia justru menuding media melakukan provokasi terkait serangkaian ancaman paket bom tersebut.




"Dia merasa diperlakukan dengan permusuhan dan tidak adil," kata salah satu orang kepercayaan Trump, dikutip dari CNN, Jumat (26/10)

Trump juga baru saja memanggil Gubernur New York Andrew Cuomo guna memantau perkembangan terkini dan menjanjikan dukungan penuh kepada otoritas federal. Saat ditanya terkait retorika Trump, Cuomo menyebut percakapan hanya sebatas penyelidikan dan upaya penegakan hukum.

Sebanyak 10 paket mencurigakan berisi ditemukan yang ditujukan kepada sejumlah tokoh penting dan petinggi Partai Demokrat. Meski berisi alat peledak, tak ada satu pun paket yang meledak dan menimbulkan korban.


Komisaris Polisi New York James P. O'Neil meyakinkan warga kotanya aman. Ia juga menyebut tak ada ancaman yang mengkhawatirkan bagi individu maupun organisasi di pusat bisnis AS tersebut.

"Warga New York aman, tetapi 8,6 juta penduduk dan jutaan pengunjung yang datang ke kota in harus selalu waspada," tegasnya.




Credit  cnnindonesia.com



Politik Memanas Akibat Paket Bom, Trump Salahkan Media


Politik Memanas Akibat Paket Bom, Trump Salahkan Media
Presiden AS Donald Trump. (REUTERS/Carlos Barria)


Jakarta, CB -- Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menuding media yang memprovokasi kemarahan dan kebencian politik akibat ditemukannya dua paket mencurigakan yang ditujukan untuk mantan Wakil Presiden Joe Bidden dan Aktor Robert De Niro.

"Bagian paling besar dari kemarahan yang kita lihat pada hari ini di masyarakat disebabkan oleh pelaporan yang salah dan tidak akurat oleh media utama yang saya sebut sebagai berita palsu," ujar Trump dalam akun Twitter-nya.

Ia menyebut politik yang berkembang terkait paket-paket bom tersebut sudah berkembang sangat buruk. Ia pun menggertak media AS untuk memperjelas masalah.


"Ini sudah menjadi sangat buruk dan penuh dengan kebencian yang tidak dapat dijelaskan. Media mainstrem harus membersihkan tindakan yang sudah dilakukannya. Cepat!" gertak Trump. 

Dikutip dari Reuters, gelombang paket bom yang ditemukan pada Rabu dan Kamis menargetkan tokoh-tokoh Partai Demokrat yang terkenal dan sering mengkritik Trump. Serangkaian ancaman bom ini menyeruak kurang dari dua minggu sebelum pemilihan kongres pada 6 Novemver mendatang.

Tak ada satu pun dari sembilan paket tersebut yang meledak dan tak ada korban luka-luka atas insiden tersebut. Namun, beberapa pejabat tinggi Partai Demokrat menyebut ancaman itu sebagai gejala retorika politik kasar yang dipromosikan oleh Trump, yang juga mengutuk tindakan itu.



Salah satu target dari paket mencurigakan, mantan Direktur CIA John Brennan membalas komentar Trump di Twitter.
"Berhentilah menyalahkan orang lain. Lihatlah ke cermin. Retorika inflamasi, penghinaan, kebohongan,dan dorongan kekerasan fisik Anda tercela. Bersihkan tindakan Anda, cobalah bertindak sebagai Presiden. Rakyat Amerika pantas mendapatkan yang lebih baik," ujar Brennan.


Juru Bicara Gedung Putih Sarah Sanders menyebut Trump telah memperoleh informasi terbaru terkait ancaman-ancaman berupa paket peledak tersebut.

Sanders, berbicara dalam sebuah wawancara di Fox News, mengatakan Gedung Putih terus mengutuk setiap percobaan kekerasan dan akan terus mendorong petugas federal dalam melakukan penyelidikan.



Credit  cnnindonesia.com



FBI Buka Investigasi Nasional Buru Pengirim Paket Bom


FBI Buka Investigasi Nasional Buru Pengirim Paket Bom
Ilustrasi penyelidikan paket bom di AS. (Reuters/Kevin Coombs)


Jakarta, CNN Indonesia -- Biro Investigasi Federal Amerika Serikat (FBI) membuka penyelidikan besar-besaran demi menangkap pengirim paket bom ke sejumlah petinggi Partai Demokrat, termasuk mantan Presiden Barack Obama dan Presiden Bill Clinton.

Direktur FBI, Christopher Wray, meminta bantuan publik mempermudah penyelidikan dengan memberi tahu aparat setiap informasi yang didapat terkait insiden tersebut.

"Investigasi ini adalah prioritas tertinggi FBI," ucap Wray melalui sebuah pernyataan yang dikutip The Washington Post.


"Kami meminta siapa pun yang mungkin memiliki informasi untuk mengubungi FBI. Jangan ragu untuk menelepon, tidak ada informasi yang terlalu kecil untuk membantu kami dalam penyelidikan."



Perburuan pelaku dimulai sejak Selasa (23/10) malam ketika Secret Service menemukan paket mencurigakan berisikan bom pipa ditujukan bagi mantan Menteri Luar Negeri Hillary Clinton.

Insiden itu merupakan yang kedua terjadi setelah paket serupa pertama kali ditemukan di kediaman bilioner George Soros pada Senin pekan ini.

Paket-paket tersebut dibungkus menggunakan amplop manila dengan plastik gelembung. Beberapa jam kemudian paket yang sama juga ditemukan di kediaman Obama di Washington.



Tak lama dari itu, paket bom juga ditemukan di ruang surat kantor berita CNN di New York dan kantor anggota Kongres perwakilan Florida, Debbie Wasserman Schultz.

Komisioner Kepolisian New York, James O'Neill, menuturkan "paket bom yang tampak aktif" di kantor CNN itu sebenarnya ditujukan kepada mantan Bos CIA John Brennan.

Usai paket tersebut ditemukan, para penghuni gedung langsung dievakuasi oleh petugas.

Dilansir The Straits Times, aparat penegak hukum mengatakan paket bahan peledak itu dikirim tanpa pesan-pesan tertulis.

Bingkisan misterius itu juga tertera label alamat yang dicetak komputer lengkap dengan perangko.

Otoritas menuturkan bom dalam paket-paket tersebut terbuat dari pipa yang diisi bahan peledak dan dibungkus kawat listrik serta selotip.

"Kami tidak akan beristirahat sampai menghentikan pengiriman perangkat berbahaya ini dan membawa pelaku ke pengadilan," ujar Bryan Paarmann, seorang pejabat anti-terorisme FBI.

Saat ini, paket-paket tersebut telah dikirim ke laboratorium FBI di Quantico, Virginia, untuk diteliti lebih lanjut.



Credit  cnnindonesia.com