Credit republika.co.id
Rabu, 08 Agustus 2018
UAE sampaikan solidaritas untuk lawan "campur tangan asing"
Burj Khalifa di Dubai, Uni Emirat Arab. (Pixabay/dniyer)
Dubai, UAE (CB) - Uni Emirat Arab (UAE) pada Senin (6/8)
menyampaikan "penolakan tegasnya" terhadap setiap campur tangan asing
dalam urusan dalam negeri Arab Saudi, kata Kantor Berita UAE, WAM.
UAE dengan kuat mendukung setiap tindakan atau kebijakan yang mungkin dilakukan atau disahkan oleh Arab Saudi berkaitan dengan urusan dalam negerinya, kata Kementerian Urusan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional di dalam satu pernyataan.
Pernyataan UAE tersebut, sekutu utama regional Arab Saudi, dikeluarkan sehari setelah Arab Saudi memutuskan untuk mengusir duta besar Kanada dan menarik duta besarnya, kata Xinhua --yang dipantau Antara di Jakarta, Selasa pagi.
Kanada telah mengecam penangkapan belum lama ini oleh Arab Saudi atas pegiat hak asasi perempuan, demikian Saudi Press Agency.
Kementerian Luar Negeri Arab Saudi mengatakan di dalam satu pernyataan Duta Besar Kanada untuk Arab Saudi Dennis Horak dinyatakan sebagai persone non grata dan harus meninggalkan Kerajaan itu dalam waktu 24 jam.
"UAE dengan solidaritas mendukung Riyadh dalam menghadapi setiap campur tangan asing yang bisa merusak kedaulatannya," kata pernyataan UAE tersebut.
UAE dengan kuat mendukung setiap tindakan atau kebijakan yang mungkin dilakukan atau disahkan oleh Arab Saudi berkaitan dengan urusan dalam negerinya, kata Kementerian Urusan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional di dalam satu pernyataan.
Pernyataan UAE tersebut, sekutu utama regional Arab Saudi, dikeluarkan sehari setelah Arab Saudi memutuskan untuk mengusir duta besar Kanada dan menarik duta besarnya, kata Xinhua --yang dipantau Antara di Jakarta, Selasa pagi.
Kanada telah mengecam penangkapan belum lama ini oleh Arab Saudi atas pegiat hak asasi perempuan, demikian Saudi Press Agency.
Kementerian Luar Negeri Arab Saudi mengatakan di dalam satu pernyataan Duta Besar Kanada untuk Arab Saudi Dennis Horak dinyatakan sebagai persone non grata dan harus meninggalkan Kerajaan itu dalam waktu 24 jam.
"UAE dengan solidaritas mendukung Riyadh dalam menghadapi setiap campur tangan asing yang bisa merusak kedaulatannya," kata pernyataan UAE tersebut.
Credit antaranews.com
Saudi akan pindahkan 12.000 mahasiswa dari Kanada
Bendera Arab Saudi (en.wikipedia.org)
Riyadh (CB) - Arab Saudi berencana memindahkan 12.000
mahasiswa Arab Saudi dan anggota keluarga mereka dari Kanada ke negara
lain seperti Amerika Serikat, sebagai protes terhadap pernyataan Kanada
baru-baru ini, kata seorang pejabat senior, Senin (6/8).
Wakil Menteri Pendidikan Jassir Sulaiman mengatakan kepada stasiun TV Al Ekhbariya bahwa proses pemindahan akan berlangsung dengan "pertimbangan tinggi kepentingan pendidikan dan kepentingan umum mahasiswa", demikian laporan Xinhua --yang dipantau Antara di Jakarta, Selasa pagi.
Arab Saudi pada Senin membekukan hubungan dengan Kanada sehubungan dengan pernyataan menteri urusan luar negeri Kanada dan Kedutaan Besar Kanada di Riyadh mengenai pegiat sipil yang telah ditahan. Pemerintah Kanada mendesak Pemerintah Arab Saudi agar segera membebaskan pegiat Kanada itu.
Kerajaan Arab Saudi meminda utusan Kanada meninggalkan negeri tersebut dalam waktu 24 jam, membekukan penanaman modal antara kedua negara itu, dan memanggil duta besarnya dari Kanada untuk berunding.
Sementara itu, media berita daring lokal Sabq mengatakan ada juga instruksi untuk menghentikan pengiriman pasien Arab Saudi ke Kanada untuk dirawat.
Kementerian Luar Negeri Arab Saudi pada Senin menyatakan Kerajaan tersebut takkan menerima campur-tangan apapun dan akan bereaksi secara tegas.
Wakil Menteri Pendidikan Jassir Sulaiman mengatakan kepada stasiun TV Al Ekhbariya bahwa proses pemindahan akan berlangsung dengan "pertimbangan tinggi kepentingan pendidikan dan kepentingan umum mahasiswa", demikian laporan Xinhua --yang dipantau Antara di Jakarta, Selasa pagi.
Arab Saudi pada Senin membekukan hubungan dengan Kanada sehubungan dengan pernyataan menteri urusan luar negeri Kanada dan Kedutaan Besar Kanada di Riyadh mengenai pegiat sipil yang telah ditahan. Pemerintah Kanada mendesak Pemerintah Arab Saudi agar segera membebaskan pegiat Kanada itu.
Kerajaan Arab Saudi meminda utusan Kanada meninggalkan negeri tersebut dalam waktu 24 jam, membekukan penanaman modal antara kedua negara itu, dan memanggil duta besarnya dari Kanada untuk berunding.
Sementara itu, media berita daring lokal Sabq mengatakan ada juga instruksi untuk menghentikan pengiriman pasien Arab Saudi ke Kanada untuk dirawat.
Kementerian Luar Negeri Arab Saudi pada Senin menyatakan Kerajaan tersebut takkan menerima campur-tangan apapun dan akan bereaksi secara tegas.
Credit antaranews.com
Selasa, 07 Agustus 2018
Taiwan Naikkan Anggaran Pertahanan 2019
CB, Jakarta - Presiden Taiwan,
Tsai Ing-wen, sedang berupaya merampungkan anggaran pengeluaran
Angkatan Bersenjata Taiwan. Proposal anggaran pengeluaran bidang
pertahanan Taiwan untuk 2019 naik 5.6 persen atau menjadi Tw$ 346 miliar
atau setara Rp 163 triliun.
Rencananya, proposal anggaran ini akan disorongkan kepada parlemen sebelum memasuki masa reses musim panas 2018. Peningkatan anggaran bidang pertahanan ini naik menyusul memburuknya hubungan Taiwan dengan Cina. Beijing menilai Taiwan sebagai daerah istimewa khusus yang tak terpisahkan dari Cina dan akan seperti ini selamanya, bahkan lewat kekuatan militer jika terpaksa.
"Ada banyak perubahan terkait perkembangan situasi internasional, kawasan dan keamanan negara kami dihadapkan pada lebih banyak ancaman yang semakin rumit dan jelas," kata Tsai, seperti dikutip dari pada Senin, channelnewsasia.com, 6 Agustus 2018
Kendaraan militer Taiwan M56 mengeluarkan asap saat latihan militer Han Kuang, yang mensimulasikan Tentara Pembebasan Rakyat Cina (PLA) yang menyerang pulau itu, di Pangkalan Udara Ching Chuan Kang, Taichung, Taiwan, Kamis, 7 Juni 2018. REUTERS/Tyrone Siu
Cina telah meningkatkan tekanan kepada Taiwan sejak Presiden Tsai berkuasa dua tahun lalu atau persisnya saat pemerintahn Tsai menolak menjadi bagian dari Cina. Semenjak itu, Taiwan telah meningkatkan latihan udara dan laut, termasuk lima latihan militer di selat Taiwan pada April 2018.Pada 2017, anggaran pengeluaran bidang pertahanan Taiwan sebesar Tw$ 18.3 miliar atau sekitar 2.16 persen dari GDP wilayah itu. Sedangkan pada 2018, anggaran pengeluaran naik 1.9 persen dibanding tahun lalu menjadi Tw$ 327.7 miliar. Tsai mengatakan anggaran untuk 2019 akan dialokasikan untuk proyek-proyek bidang pertahanan. Taiwan ingin mengembangkan sistem pertahanan, khususnya wilayah perairan.
Amerika Serikat pada 2017 setuju untuk memberikan izin penjualan teknologi kapal selam kepada Taiwan. Kendati Amerika Serikat tidak memiliki hubungan diplomatik secara resmi dengan Taipe, namun Amerika Serikat tetap menjadi sekutu terbesar dan pemasok senjata ke Taiwan.
Rencananya, proposal anggaran ini akan disorongkan kepada parlemen sebelum memasuki masa reses musim panas 2018. Peningkatan anggaran bidang pertahanan ini naik menyusul memburuknya hubungan Taiwan dengan Cina. Beijing menilai Taiwan sebagai daerah istimewa khusus yang tak terpisahkan dari Cina dan akan seperti ini selamanya, bahkan lewat kekuatan militer jika terpaksa.
"Ada banyak perubahan terkait perkembangan situasi internasional, kawasan dan keamanan negara kami dihadapkan pada lebih banyak ancaman yang semakin rumit dan jelas," kata Tsai, seperti dikutip dari pada Senin, channelnewsasia.com, 6 Agustus 2018
Kendaraan militer Taiwan M56 mengeluarkan asap saat latihan militer Han Kuang, yang mensimulasikan Tentara Pembebasan Rakyat Cina (PLA) yang menyerang pulau itu, di Pangkalan Udara Ching Chuan Kang, Taichung, Taiwan, Kamis, 7 Juni 2018. REUTERS/Tyrone Siu
Cina telah meningkatkan tekanan kepada Taiwan sejak Presiden Tsai berkuasa dua tahun lalu atau persisnya saat pemerintahn Tsai menolak menjadi bagian dari Cina. Semenjak itu, Taiwan telah meningkatkan latihan udara dan laut, termasuk lima latihan militer di selat Taiwan pada April 2018.Pada 2017, anggaran pengeluaran bidang pertahanan Taiwan sebesar Tw$ 18.3 miliar atau sekitar 2.16 persen dari GDP wilayah itu. Sedangkan pada 2018, anggaran pengeluaran naik 1.9 persen dibanding tahun lalu menjadi Tw$ 327.7 miliar. Tsai mengatakan anggaran untuk 2019 akan dialokasikan untuk proyek-proyek bidang pertahanan. Taiwan ingin mengembangkan sistem pertahanan, khususnya wilayah perairan.
Amerika Serikat pada 2017 setuju untuk memberikan izin penjualan teknologi kapal selam kepada Taiwan. Kendati Amerika Serikat tidak memiliki hubungan diplomatik secara resmi dengan Taipe, namun Amerika Serikat tetap menjadi sekutu terbesar dan pemasok senjata ke Taiwan.
Credit tempo.co
Dianggap Musuh Potensial, Medvedev Sebut Rusia Jadi Target NATO
MOSKOW
- Perdana Menteri Rusia, Dmitry Medvedev mengatakan, NATO memandang
Rusia sebagai musuh potensial. Ditambahkannya, kemampuan militer aliansi
bentuk Amerika Serikat (AS) itu, termasuk triad nuklir, menargetkan
Rusia.
"Apa pun yang dikatakan rekan-rekan kami dari aliansi, negara-negara NATO masih menganggap Rusia sebagai musuh potensial. Dan cukup jelas bahwa kemampuan militer mereka, termasuk triad nuklir, menargetkan Rusia," kata Medvedev dalam wawancara dengan surat kabar Kommersant Rusia.
"Ini juga menyangkut senjata non nuklir NATO dan kekuatan nuklir taktis, yang mulai memainkan peran senjata strategis begitu mereka ditempatkan di dekat perbatasan Rusia," imbuh Medvedev seperti dikutip dari Sputnik, Selasa (7/8/2018).
Menurut Medvedev kemampuan seperti itu dapat menyebabkan kerusakan "kolosal", mencatat Rusia harus memahami bagaimana menghadapi kekuatan-kekuatan ini.
Dmitry Medvedev mencatat bahwa Rusia akan siap bekerja sama dengan Amerika Serikat jika Washington menunjukkan kesediaannya untuk melanjutkan hubungan dengan Moskow.
"Pintu masih terbuka. Terutama mengingat bahwa bukan kita yang memulai kampanye sanksi, berbagai pembatasan, pengusiran diplomat, pengenaan langkah-langkah ekonomi. Ini (Amerika Serikat) bisa membuat langkah yang akan menunjukkan bahwa ia ingin melanjutkan hubungan. Kami siap untuk ini," ujar Medvedev.
Perdana Menteri Rusia itu juga mengatakan bahwa inisiatif untuk menandatangani Perjanjian Keamanan Eropa selalu dapat dihidupkan kembali tetapi kemauan politik diperlukan.
"Semuanya bisa dihidupkan kembali tetapi kehendak itu diperlukan," ujar Medvedev menjawab pertanyaan mengenai prakarsa Perjanjian Keamanan Eropa.
Pada bulan Juni 2008, Medvedev, yang menjabat sebagai presiden Rusia saat itu, mengusulkan untuk mengembangkan perjanjian keamanan Eropa yang baru antara Rusia, Uni Eropa, NATO dan Organisasi Perjanjian Keamanan Kolektif (CSTO). Namun perjanjian itu masih belum ditandatangani hingga saat ini.
"Apa pun yang dikatakan rekan-rekan kami dari aliansi, negara-negara NATO masih menganggap Rusia sebagai musuh potensial. Dan cukup jelas bahwa kemampuan militer mereka, termasuk triad nuklir, menargetkan Rusia," kata Medvedev dalam wawancara dengan surat kabar Kommersant Rusia.
"Ini juga menyangkut senjata non nuklir NATO dan kekuatan nuklir taktis, yang mulai memainkan peran senjata strategis begitu mereka ditempatkan di dekat perbatasan Rusia," imbuh Medvedev seperti dikutip dari Sputnik, Selasa (7/8/2018).
Menurut Medvedev kemampuan seperti itu dapat menyebabkan kerusakan "kolosal", mencatat Rusia harus memahami bagaimana menghadapi kekuatan-kekuatan ini.
Dmitry Medvedev mencatat bahwa Rusia akan siap bekerja sama dengan Amerika Serikat jika Washington menunjukkan kesediaannya untuk melanjutkan hubungan dengan Moskow.
"Pintu masih terbuka. Terutama mengingat bahwa bukan kita yang memulai kampanye sanksi, berbagai pembatasan, pengusiran diplomat, pengenaan langkah-langkah ekonomi. Ini (Amerika Serikat) bisa membuat langkah yang akan menunjukkan bahwa ia ingin melanjutkan hubungan. Kami siap untuk ini," ujar Medvedev.
Perdana Menteri Rusia itu juga mengatakan bahwa inisiatif untuk menandatangani Perjanjian Keamanan Eropa selalu dapat dihidupkan kembali tetapi kemauan politik diperlukan.
"Semuanya bisa dihidupkan kembali tetapi kehendak itu diperlukan," ujar Medvedev menjawab pertanyaan mengenai prakarsa Perjanjian Keamanan Eropa.
Pada bulan Juni 2008, Medvedev, yang menjabat sebagai presiden Rusia saat itu, mengusulkan untuk mengembangkan perjanjian keamanan Eropa yang baru antara Rusia, Uni Eropa, NATO dan Organisasi Perjanjian Keamanan Kolektif (CSTO). Namun perjanjian itu masih belum ditandatangani hingga saat ini.
Credit sindonews.com
230 Gempa Susulan Guncang Lombok, Dini Hari Tercatat 5,5 SR
Rombongan wisatawan Gili Trawangan mengantre dievakuasi. (Foto: Puspen TNI)
Informasi dari Kepala Bagian Humas BMKG Hary Tjatmiko yang diterima di Jakarta, Selasa, dari 230 kali gempa susulan yang terjadi hingga pukul 07.00 WITA tersebut 16 kali gempa yang dirasakan kuat.
Tercatat terjadi gempa bumi susulan berkekuatan 5,5 SR pada pukul 01.21 WIB di wilayah Sumbawa dengan episenter terletak pada 8.18 Lintang Selatan dan 116.29 Bujur Timur dengan kedalaman 10 kilometer.
Sementara gempa bumi dengan kekuatan yang semakin kecil juga terus terjadi setelahnya. Tercatat pada pukul 04.00 hingga pukul 06.00 WITA terjadi sembilan kali gempa susulan.
BMKG memperkirakan gempa bumi susulan masih akan terus terjadi hingga beberapa pekan ke depan.
Gempa berkekuatan 5,5 SR terjadi pada dini hari sekitar pukul 01.21 WIB berpusat di laut, 21 km Timur Laut Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, pada Selasa (7/8).
Sebelumnya, gempa bumi 5,4 Skala Richter (SR) juga terjadi di kawasan tersebut pada Senin (6/8) pukul 22.50 WIB atau 23.50 Wita.
Gempa 5,4 SR itu berpusat di laut, 23 km Barat Laut Mataram, Nusa Tenggara Barat. Koordinat pusat gempa di 8.37 Lintang Selatan - 116.04 Bujur Timur dengan kedalaman 10 Km.
Gempa susulan terus mendera wilayah Lombok sejak gempa bumi berkekuatan 7,0 SR terjadi di Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat pada pukul 18.46 WIB pada Minggu (5/8) petang.
Data sementara Badan Nasional Penangggulangan Bencana hingga Senin sore, korban meninggal akibat gempa 7,0 SR tersebut mencapai 98 orang.
Gempa bumi 7,0 SR yang melanda Lombok dan Sumbawa juga dirasakan hingga ke Bali dan Jawa Timur.
Gempa tersebut disebut BMKG sebagai gempa utama dari rangkaian gempa yang terjadi di Lombok sebelumnya pada 29 Juli 2018.
Credit cnnindonesia.com
Amerika Serikat Minta Izin WTO Jatuhkan Sanksi ke Indonesia
CB, Jakarta - Amerika Serikat pada Senin, 6 Agustus 2018, meminta kepada Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO
agar mengizinkan negara itu menjatuhkan sanksi kepada Indonesia.
Permintaan itu dikeluarkan Washington setelah Negara Abang Sam
memenangkan sebuah sengketa dagang yang disebut Amerika Serikat telah
merugikan sektor bisnisnya hingga US$ 350 juta atau setara Rp 5 triliun.
Dikutip dari Reuters pada Selasa, 7 Agustus 2018, Amerika Serikat dan Selandia Baru memenangkan putusan WTO pada 2017 untuk melawan aturan dari Indonesia yang melarang impor makanan, produk tanaman dan hewan, diantaranya apel, anggur, kentang, bawang, bunga, jus, buah-buah kering, hewan ternak, ayam dan daging sapi. Atas putusan WTO itu, Indonesia mengajukan banding, tetapi kalah.
Ilustrasi supermaket jika produk import dihentikan. metro.co.uk
Dalam permintaanya kepada WTO, Amerika Serikat mengatakan Indonesia tidak mematuhi putusan sebelumnya sehingga Washington mengupayakan sanksi tahunan untuk mengkompensasi kerugian yang ditimbulkan terhadap kepentingan-kepentingan Amerika Serikat. "Berdasarkan analisa data sebelumnya terhadap produk-produk tertentu, pada level ini untuk sementara waktu kerugian diperkirakan US$ 350 juta. Amerika Serikat akan memperbaharui angka ini secara tahunan menyusul ekonomi Indonesia yang semakin meluas," demikian bunyi permintaan Amerika Serikat.
Upaya mencari kompensasi membutuhkan waktu bertahun-tahun dan Indonesia cenderung menentang segala klaim serta setiap potensi sanksi. Belum ada sinyalemen secara langsung kalau Selandia Baru akan mengajukan permintaan serupa ke WTO, dimana pada 2017 Indonesia telah menerbitkan larangan impor hingga merugikan sektor daging sapi Selandia Baru hingga NZ$ 1 miliar.
Dikutip dari Reuters pada Selasa, 7 Agustus 2018, Amerika Serikat dan Selandia Baru memenangkan putusan WTO pada 2017 untuk melawan aturan dari Indonesia yang melarang impor makanan, produk tanaman dan hewan, diantaranya apel, anggur, kentang, bawang, bunga, jus, buah-buah kering, hewan ternak, ayam dan daging sapi. Atas putusan WTO itu, Indonesia mengajukan banding, tetapi kalah.
Ilustrasi supermaket jika produk import dihentikan. metro.co.uk
Dalam permintaanya kepada WTO, Amerika Serikat mengatakan Indonesia tidak mematuhi putusan sebelumnya sehingga Washington mengupayakan sanksi tahunan untuk mengkompensasi kerugian yang ditimbulkan terhadap kepentingan-kepentingan Amerika Serikat. "Berdasarkan analisa data sebelumnya terhadap produk-produk tertentu, pada level ini untuk sementara waktu kerugian diperkirakan US$ 350 juta. Amerika Serikat akan memperbaharui angka ini secara tahunan menyusul ekonomi Indonesia yang semakin meluas," demikian bunyi permintaan Amerika Serikat.
Upaya mencari kompensasi membutuhkan waktu bertahun-tahun dan Indonesia cenderung menentang segala klaim serta setiap potensi sanksi. Belum ada sinyalemen secara langsung kalau Selandia Baru akan mengajukan permintaan serupa ke WTO, dimana pada 2017 Indonesia telah menerbitkan larangan impor hingga merugikan sektor daging sapi Selandia Baru hingga NZ$ 1 miliar.
Credit tempo.co
Dubes Diusir dan Perdagangan Dibekukan, Kanada Malah Tantang Saudi
OTTAWA
- Kanada menolak untuk mundur dalam pembelaannya tehadap hak asasi
manusia. Sebelumnya Arab Saudi membekukan perdagangan dan investasi baru
serta mengusir duta besar Kanada sebagai balasan atas seruan Ottawa
untuk membebaskan aktivis masyarakat sipil Saudi yang ditangkap.
"Kanada akan selalu membela hak asasi manusia di Kanada dan di seluruh dunia, dan hak-hak wanita adalah hak asasi manusia," kata Menteri Luar Negeri Kanada Chrystia Freeland seperti dikutip dari Reuters, Selasa (7/8/2018).
Riyadh pada hari Minggu menarik duta besarnya dari Kanada dan memberi duta besar Kanada waktu 24 jam untuk pergi.
Pemerintah Saudi juga melarang perdagangan baru dengan Kanada, meskipun tidak jelas apakah itu akan mempengaruhi perdagangan Saudi-Kanada tahunan yang ada hampir $ AS4 miliar ($ A5.4 miliar) dan kontrak pertahanan senilai 13 miliar dolar AS.
Langkah itu merupakan teguran keras terhadap Kanada setelah negara itu pada Jumat menyatakan keprihatinan atas penangkapan aktivis di Arab Saudi, termasuk kampanye hak-hak wanita terkemuka Samar Badawi, dan menyerukan pembebasan mereka.
"Itu merupakan campur tangan terang-terangan dalam urusan domestik Kerajaan, terhadap norma-norma internasional dasar dan semua protokol internasional," kata Riyadh.
Perdagangan Saudi-Kanada sebagian besar terdiri dari ekspor petrokimia, plastik, dan produk lainnya dari Saudi. Pada tahun 2014, unit Kanada pembuat senjata AS General Dynamics Corp (GD.N) memenangkan kontrak senilai hingga $ 13 miliar untuk membangun kendaraan lapis baja ringan untuk Arab Saudi, dalam apa yang dikatakan Ottawa adalah kemenangan ekspor manufaktur maju terbesar dalam sejarah Kanada .
"Kami sedang menunggu Arab Saudi untuk menawarkan beberapa hal lebih spesifik tentang apa yang akan mereka lakukan," kata Freeland ketika ditanya tentang kesepakatan senjata.
"Kanada akan selalu membela hak asasi manusia di Kanada dan di seluruh dunia, dan hak-hak wanita adalah hak asasi manusia," kata Menteri Luar Negeri Kanada Chrystia Freeland seperti dikutip dari Reuters, Selasa (7/8/2018).
Riyadh pada hari Minggu menarik duta besarnya dari Kanada dan memberi duta besar Kanada waktu 24 jam untuk pergi.
Pemerintah Saudi juga melarang perdagangan baru dengan Kanada, meskipun tidak jelas apakah itu akan mempengaruhi perdagangan Saudi-Kanada tahunan yang ada hampir $ AS4 miliar ($ A5.4 miliar) dan kontrak pertahanan senilai 13 miliar dolar AS.
Langkah itu merupakan teguran keras terhadap Kanada setelah negara itu pada Jumat menyatakan keprihatinan atas penangkapan aktivis di Arab Saudi, termasuk kampanye hak-hak wanita terkemuka Samar Badawi, dan menyerukan pembebasan mereka.
"Itu merupakan campur tangan terang-terangan dalam urusan domestik Kerajaan, terhadap norma-norma internasional dasar dan semua protokol internasional," kata Riyadh.
Perdagangan Saudi-Kanada sebagian besar terdiri dari ekspor petrokimia, plastik, dan produk lainnya dari Saudi. Pada tahun 2014, unit Kanada pembuat senjata AS General Dynamics Corp (GD.N) memenangkan kontrak senilai hingga $ 13 miliar untuk membangun kendaraan lapis baja ringan untuk Arab Saudi, dalam apa yang dikatakan Ottawa adalah kemenangan ekspor manufaktur maju terbesar dalam sejarah Kanada .
"Kami sedang menunggu Arab Saudi untuk menawarkan beberapa hal lebih spesifik tentang apa yang akan mereka lakukan," kata Freeland ketika ditanya tentang kesepakatan senjata.
Credit sindonews.com
IMF Salahkan Surplus Besar Jerman Sebabkan Ketegangan Perdagangan Global
Keraguan
Jerman untuk mengurangi surplus perdagangannya berkontribusi terhadap
ketegangan perdagangan global dan menambah risiko yang dapat merusak
stabilitas keuangan, kata Maurice Obstfeld, kepala ekonom di Dana
Moneter Internasional (IMF) hari Senin (6/8).
Dalam tulisan untuk harian Jerman Die Welt, Obstfeld mengatakan bahwa di negara-negara surplus perdagangan seperti Jerman, IMF melihat "paling jauh langkah-langkah yang ragu-ragu untuk menanggulangi surplus."
"Itu meningkatkan risiko gangguan oleh mata uang atau penyesuaian harga aset di negara-negara yang dililit hutang, dan merugikan semua," katanya. "Jika ada penyesuaian mendadak, maka baik negara debitor dan kreditor akan menderita," tambahnya.
Tuntutan yang sama berulang kali diajukan oleh Presiden AS Donald Trump, yang telah bertekad menekan surplus perdagangan Jerman dengan memberlakukan tarif impor yang lebih tinggi bagi produk-produk Jerman yang masuk ke pasar AS.
Dalam artikelnya Maurice Obstfeld menuntut Jerman untuk meningkatkan belanja pemerintah, misalnya dengan berinvestasi dalam infrastruktur atau proyek digitalisasi, sehingga perusahaan-perusahaan terdorong berinvestasi lebih banyak di dalam negeri daripada mencari proyek di luar negeri.
Mengenai kebijakan perdagangan dan ekonomi AS, kepala ekonom IMF Maurice Obstfeld mencatat, karena ada defisit perdagangan AS, Washington harus mengurangi defisit anggaran federal, mendorong rumah tangga untuk menabung lebih banyak dan secara bertahap menormalkan kebijakan moneter mereka.
Dalam tulisan untuk harian Jerman Die Welt, Obstfeld mengatakan bahwa di negara-negara surplus perdagangan seperti Jerman, IMF melihat "paling jauh langkah-langkah yang ragu-ragu untuk menanggulangi surplus."
"Itu meningkatkan risiko gangguan oleh mata uang atau penyesuaian harga aset di negara-negara yang dililit hutang, dan merugikan semua," katanya. "Jika ada penyesuaian mendadak, maka baik negara debitor dan kreditor akan menderita," tambahnya.
Persoalan lama
IMF dan Komisi Eropa sejak lama mendesak Jerman meningkatkan permintaan domestik dengan jalan menaikan tingkat upah dan investasi untuk mengurangi apa yang mereka sebut ketidakseimbangan ekonomi global.Tuntutan yang sama berulang kali diajukan oleh Presiden AS Donald Trump, yang telah bertekad menekan surplus perdagangan Jerman dengan memberlakukan tarif impor yang lebih tinggi bagi produk-produk Jerman yang masuk ke pasar AS.
Dalam artikelnya Maurice Obstfeld menuntut Jerman untuk meningkatkan belanja pemerintah, misalnya dengan berinvestasi dalam infrastruktur atau proyek digitalisasi, sehingga perusahaan-perusahaan terdorong berinvestasi lebih banyak di dalam negeri daripada mencari proyek di luar negeri.
Mengenai kebijakan perdagangan dan ekonomi AS, kepala ekonom IMF Maurice Obstfeld mencatat, karena ada defisit perdagangan AS, Washington harus mengurangi defisit anggaran federal, mendorong rumah tangga untuk menabung lebih banyak dan secara bertahap menormalkan kebijakan moneter mereka.
Credit sindonews.com/dw
Presiden Terpilih Meksiko Tolak Tembok Donald Trump
Rencana Donald Trump mendirikan tembok di
sepanjang perbatasan dengan Meksiko membuat hubungan kedua negara
memburuk. (Reuters/Kevin Lamarque)
"Meksiko akan menjadi satu kekuatan dan akan mengubah keseimbangan kekuatan. Tidak satupun yang akan mengancam kita dengan ancaman menutup perbatasan atau perbatasan dijaga oleh militer," ujar Lopez Obrador yang akan dilanting pada 1 Desember mendatang.
"Ini bisa terjadi karena negara kita akan tumbuh dan akan ada banyak lapangan kerja."
Donald Trump tahun lalu menyebut angka pembunuhan di Meksiko merupakan satu dari banyak alasan Amerika Serikat perlu memperketat perbatasan.
Semasa kampanye pilpres AS, Trump menjanjikan akan mendeportasi imigran gelap dan membangun tembok di perbatasan dengan Meksiko. Dia mengatakan biaya pembangunan tembok itu akan ditanggung oleh negara tetangganya tersebut.
Trump menyebut tembok ini perlu dibangun untuk mencegah kedatangan imigran gelap yang disebutnya sebagai kriminal.
Pernyataan Trump ini menyebabkan dia kehilangan sejumlah kontrak bisnis dan memicu krisis diplomatik terburuk antara Amerika Serikat dan Meksiko.
Satu delegasi yang dipimpin Menteri Luar Negeri Mike Pompeo bertemu dengan Lopez Obrador pada Mei lalu.
Namun masalah tembok tidak disinggung dalam pertemuan itu ataupun dalam surat-menyurat antara Lopez Obrador dan Trump.
Data pemerintah Meksiko menunjukkan angka pembunuhan pada 2017 mencapai 28.711, angka tertinggi sejak 1997.
Angka ini kemungkinan bertambah karena terjadi 15.973 pembunuhan di enam bulan pertama 2018.
Credit cnnindonesia.com
Amerika Serikat Balas Tuduhan Serangan Drone di Venezuela
![Dalam foto yang dirilis oleh Kantor Berita Xinhua China, personel keamanan mengamankan Presiden Venezuela Nicolas Maduro selama serangan drone ketika dia berpidato di Caracas, Venezuela, Sabtu, 4 Agustus 2018.[Xinhua via AP]](https://statik.tempo.co/data/2018/08/05/id_723930/723930_720.jpg)
CB, Jakarta - Amerika Serikat membantah berada di balik serangan drone yang menargetkan Presiden Venezuela, Nicolas Maduro , saat berpidato di acara militer, pada Sabtu 4 Agustus.
"Saya mengatakan dengan tegas bahwa tidak ada keterlibatan pemerintah Amerika Serikat dalam hal ini," kata John Bolton, penasihat keamanan nasional untuk Gedung Putih, seperti dilaporkan Reuters, 6 Agustus 2018.
Bolton menduga pemerintahan Maduro sendiri yang berada di balik ledakan, karena alasan korupsi dan penindasan yang meluas di Venezuela."Alasan itu bisa menjadi dalih yang dibentuk oleh rezim Maduro sendiri untuk sesuatu yang lain," kata Bolton.
"Jika pemerintah Venezuela memiliki informasi yang ingin mereka tunjukan kepada kami yang bisa membuktikan keterlibatan AS, kami akan menyelidikinya dengan seksama," tambahnya.
Penasihat keamanan nasional Amerika Serikat, John Bolton mengikuti rapat dengar perintah Presiden Donald Trump di sebuah ruangan di Gedung Putih, Washington, Amerika Serikat, 13 April 2018. (AP Photo/Susan Walsh)
Maduro sering menyalahkan Amerika Serikat, yang telah menjatuhkan sanksi terhadap pejabat di pemerintahannya, tentang persekongkolan dan menyalahkan politisi AS berencana menggulingkannya untuk mengakhiri dua puluh tahun sosialisme di Venezuela.
Sementara sebuah kelompok kecil yang disebut "Gerakan Tentara Nasional di T-shirt" mengaku bertanggung jawab atas serangan Sabtu.
"(Serangan) Itu tidak berhasil hari ini, tapi itu hanya masalah waktu," kata kelompok itu di Twitter, seperti dikutip dari Associated Press.
Para jurnalis menunggu ketika mereka mencoba untuk mendapatkan akses ke kompleks apartemen di mana sebuah pesawat tak berawak bersenjata yang diduga jatuh, menyebabkan kebakaran, di Caracas, Venezuela, Minggu, 5 Agustus 2018.[AP Photo / Ariana Cubillos]
Pemerintah Venezuela telah menahan enam orang yang diduga terlibat dalam serangan drone. Otoritas Venezuela menuduh tersangka yang ditahan bersekongkol dengan tersangka lain di Miami, AS dan ibukota Kolombia, meskipun tidak memberikan bukti kuat.
Dilansir dari Associated Press, The Broad Front, sebuah kelompok koalisi oposisi di Venezuela, menuduh pemerintah melontarkan tuduhan tanpa bukti."Jelas bahwa reaksi awal pemerintah tidak bertujuan untuk mengklarifikasi apa yang terjadi tetapi untuk memanfaatkan situasi secara tidak bertanggung jawab dan digunakan untuk menyerang oposisi," kata kelompok tersebut.
"Saya mengatakan dengan tegas bahwa tidak ada keterlibatan pemerintah Amerika Serikat dalam hal ini," kata John Bolton, penasihat keamanan nasional untuk Gedung Putih, seperti dilaporkan Reuters, 6 Agustus 2018.
Bolton menduga pemerintahan Maduro sendiri yang berada di balik ledakan, karena alasan korupsi dan penindasan yang meluas di Venezuela."Alasan itu bisa menjadi dalih yang dibentuk oleh rezim Maduro sendiri untuk sesuatu yang lain," kata Bolton.
"Jika pemerintah Venezuela memiliki informasi yang ingin mereka tunjukan kepada kami yang bisa membuktikan keterlibatan AS, kami akan menyelidikinya dengan seksama," tambahnya.
Penasihat keamanan nasional Amerika Serikat, John Bolton mengikuti rapat dengar perintah Presiden Donald Trump di sebuah ruangan di Gedung Putih, Washington, Amerika Serikat, 13 April 2018. (AP Photo/Susan Walsh)
Maduro sering menyalahkan Amerika Serikat, yang telah menjatuhkan sanksi terhadap pejabat di pemerintahannya, tentang persekongkolan dan menyalahkan politisi AS berencana menggulingkannya untuk mengakhiri dua puluh tahun sosialisme di Venezuela.
Sementara sebuah kelompok kecil yang disebut "Gerakan Tentara Nasional di T-shirt" mengaku bertanggung jawab atas serangan Sabtu.
"(Serangan) Itu tidak berhasil hari ini, tapi itu hanya masalah waktu," kata kelompok itu di Twitter, seperti dikutip dari Associated Press.
Para jurnalis menunggu ketika mereka mencoba untuk mendapatkan akses ke kompleks apartemen di mana sebuah pesawat tak berawak bersenjata yang diduga jatuh, menyebabkan kebakaran, di Caracas, Venezuela, Minggu, 5 Agustus 2018.[AP Photo / Ariana Cubillos]
Pemerintah Venezuela telah menahan enam orang yang diduga terlibat dalam serangan drone. Otoritas Venezuela menuduh tersangka yang ditahan bersekongkol dengan tersangka lain di Miami, AS dan ibukota Kolombia, meskipun tidak memberikan bukti kuat.
Dilansir dari Associated Press, The Broad Front, sebuah kelompok koalisi oposisi di Venezuela, menuduh pemerintah melontarkan tuduhan tanpa bukti."Jelas bahwa reaksi awal pemerintah tidak bertujuan untuk mengklarifikasi apa yang terjadi tetapi untuk memanfaatkan situasi secara tidak bertanggung jawab dan digunakan untuk menyerang oposisi," kata kelompok tersebut.
Credit tempo.co
5 Hal Kapal Penghancur Terbesar Asia Milik Cina, Apa saja?
CB, Beijing -- Pemerintah Cina sedang membuat empat kapal penghancur Tipe 055, yang dilengkapi dengan rudal terpandu. Sebelumnya, seperti dilansir Reuters, negara komunis ini telah meluncurkan empat kapal penghancur tipe yang sama dalam 13 bulan terakhir.
“Kedelapan kapal penghancur ini mendapat julukan kapal penghancur terbesar dan tercanggih Asia,” begitu dilansir media SCMP pada Senin, 6 Agustus 2018.
Kapal penghancur ini memiliki tugas melindungi kapal induk dari serangan musuh selain menjaga kawasan laut yang luas. Saat ini, Cina telah memiliki satu kapal induk yang diperoleh dari Ukraina dan telah dibangun ulang. Sebuah kapal induk lainnya yang seratus persen dibuat domestik sedang dalam pengerjaan.
Kapal penghancur Tipe 055 ini bertugas dalam gugus tempur. Berikut ini 5 hal mengenai kapal penghancur kedua terkuat di dunia setelah kapal perang AS DDG-1000 atau Zumwalt Class milik AS:
Militer AS memasukkan kapal penghancur Tipe 055 ke dalam kategori kapal penjelajah. Ini berarti ini kapal tempur paling besar setelah kapal induk.
Sistem peluncur vertikal ini digunakan untuk menembakkan rudal permukaan ke udara HHQ-9, rudal jelajah antikapal YJ-18, rudal jelajah CJ-10 untuk serangan darat, dan torpedo antikapal selam.
Peluncuran kapal perang terbaru Cina. Scmp.com
Kapal penghancur ini juga mampu membawa dua helikopter antikapal selam, sebuah pistol berukuran raksasa 130 milimeter dan sistem senjata untuk pertempuran jarak dekat.
Kapal
ini memiliki sistem deteksi radar X band dengan empat layar aktif, dan
sebuah sistem terintegrasi mirip Aegis yang dikembangkan Angkatan Laut
AS.
Analis militer mengatakan kapal besar ini bisa dipasangi sistem senjata terbaru laser dan railgun.
Zumwalt juga memiliki sistem elektronik dan digital tercanggih sedunia. Kapal ini memang didesain tidak hanya untuk pertempuran laut tapi justru untuk menggempur pasukan darat musuh dari laut. Ini membuat kapal dilengkapi dengan 155 milimeter advanced gun system dan sistem peluncuran vertikal rudal di sekitar tubuhnya.
Situs militer terkenal IHS Janes, edisi 16 Januari 2016, menulis bahwa Cina mengumumkan kapal induknya Liaoning siap operasi tempur. Kapten Senior Li Dongyou, seperti dikutip oleh surat kabar Global Times, menyebutkan bahwa sebagai kekuatan militer, kami selalu siap dan kapasitas kami juga perlu diuji dalam perang. janes.com
Sebaliknya, Tipe 055 lebih fokus pada sistem pertahanan dari serangan udara dan kapal selam sehingga memiliki rudal lebih banyak dan jangkauan jelajah kapal lebih jauh dibandingkan Zumwalt class.
Kapal penghancur Tipe 055 ini dibandingkan dengan kapal perang Sejong the Great class dari Korea Selatan, dan kapal penghancur Atago class dan Maya class dari Jepang.
Kapal penghancur ini memiliki tugas melindungi kapal induk dari serangan musuh selain menjaga kawasan laut yang luas. Saat ini, Cina telah memiliki satu kapal induk yang diperoleh dari Ukraina dan telah dibangun ulang. Sebuah kapal induk lainnya yang seratus persen dibuat domestik sedang dalam pengerjaan.
Kapal penghancur Tipe 055 ini bertugas dalam gugus tempur. Berikut ini 5 hal mengenai kapal penghancur kedua terkuat di dunia setelah kapal perang AS DDG-1000 atau Zumwalt Class milik AS:
- Ukurannya mendekati ukuran kapal penjelajah
Militer AS memasukkan kapal penghancur Tipe 055 ke dalam kategori kapal penjelajah. Ini berarti ini kapal tempur paling besar setelah kapal induk.
- Terkuat kedua di dunia
Sistem peluncur vertikal ini digunakan untuk menembakkan rudal permukaan ke udara HHQ-9, rudal jelajah antikapal YJ-18, rudal jelajah CJ-10 untuk serangan darat, dan torpedo antikapal selam.
Peluncuran kapal perang terbaru Cina. Scmp.com
Kapal penghancur ini juga mampu membawa dua helikopter antikapal selam, sebuah pistol berukuran raksasa 130 milimeter dan sistem senjata untuk pertempuran jarak dekat.
Analis militer mengatakan kapal besar ini bisa dipasangi sistem senjata terbaru laser dan railgun.
- Masih di bawah kapal penghancur AS Zumwalt Class
Zumwalt juga memiliki sistem elektronik dan digital tercanggih sedunia. Kapal ini memang didesain tidak hanya untuk pertempuran laut tapi justru untuk menggempur pasukan darat musuh dari laut. Ini membuat kapal dilengkapi dengan 155 milimeter advanced gun system dan sistem peluncuran vertikal rudal di sekitar tubuhnya.
Situs militer terkenal IHS Janes, edisi 16 Januari 2016, menulis bahwa Cina mengumumkan kapal induknya Liaoning siap operasi tempur. Kapten Senior Li Dongyou, seperti dikutip oleh surat kabar Global Times, menyebutkan bahwa sebagai kekuatan militer, kami selalu siap dan kapasitas kami juga perlu diuji dalam perang. janes.com
Sebaliknya, Tipe 055 lebih fokus pada sistem pertahanan dari serangan udara dan kapal selam sehingga memiliki rudal lebih banyak dan jangkauan jelajah kapal lebih jauh dibandingkan Zumwalt class.
- Mampu berkompetisi dengan kapal perang di Asia
Kapal penghancur Tipe 055 ini dibandingkan dengan kapal perang Sejong the Great class dari Korea Selatan, dan kapal penghancur Atago class dan Maya class dari Jepang.
- Nama yang unik
Credit tempo.co
Hiroshima Kenang 73 Tahun Dijatuhkannya Bom Atom AS
TOKYO
- Pemerintah Kota Hiroshima, Jepang, mengenang tragedi pada 6 Agustus
1945, yakni dijatuhkannya bom atom oleh Amerika Serikat (AS). Warga di
kota itu menggelar upacara untuk mengingat orang-orang yang tewas dan
terluka oleh senjata mengerikan 73 tahun silam.
Upacara peringatan ini berlangsung di tengah harapan denuklirisasi yang sedang diupayakan Korea Utara.
Wali Kota Hiroshima Kazumi Matsui membuka pidato pesan perdamaiannya dengan menggambarkan adegan mengerikan dari ledakan pagi hari 73 tahun silam. Pemboman oleh AS kala itu bagian dari Perang Dunia II.
Wali Kota Matsui menyerukan para peserta upacara untuk mendengarkan apa yang terjadi dalam peristiwa suram di Hiroshima kala itu. "Seolah-olah Anda dan orang-orang yang Anda cintai ada di sana," seru Matsui.
Dia mengemukakan kekhawatiran tentang munculnya kebijakan egosentris di dunia dan memperingatkan terhadap gagasan penangkalan nuklir sebagai ancaman terhadap keamanan global. Matsui mendesak para pemimpin dunia untuk terus bekerja demi mencapai dunia tanpa senjata atom.
"Negara-negara tertentu secara terang-terangan memproklamasikan nasionalisme egois dan memodernisasi persenjataan nuklir mereka, menghidupkan kembali ketegangan yang mereda dengan berakhirnya Perang Dingin," kata Matsui, tanpa mengidentifikasi negara-negara yang dia maksud.
"Penangkal nuklir dan payung nuklir adalah pendekatan yang secara inheren tidak stabil dan sangat berbahaya, yang berusaha mempertahankan tatanan internasional dengan hanya menimbulkan ketakutan di negara-negara pesaing," ujarnya.
Dia mendesak para pemimpin dunia untuk bernegosiasi dengan itikad baik guna menghapuskan persenjataan nuklir sebagai gantinya.
Serangan bom atom AS di Hiroshima kala itu menewaskan 140.000 orang. Tiga hari kemudian, AS melakukan pemboman serupa di Nagasaki yang menewaskan lebih dari 70.000 orang. Pemboman itu menyebabkan Jepang menyerah dan mengakhiri Perang Dunia II.
Momen itu juga menjadi sejarah dari awal kemerdekaan Indonesia.
Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe, yang juga hadir dalam upacara itu, mengatakan perbedaan antara negara nuklir dan non-nuklir semakin melebar. Namun dia berjanji untuk berbuat lebih banyak guna menjembatani kesenjangan itu.
"Untuk mendapatkan kerja sama dari kedua belah pihak, penting bagi setiap orang untuk memahami realitas tragedi serangan nuklir," kata Abe, seperti dikutip Fox News.
Dia menegaskan kembali janji Jepang untuk mempertahankan prinsip-prinsip damai dan non-nuklir.
Upacara peringatan ini berlangsung di tengah harapan denuklirisasi yang sedang diupayakan Korea Utara.
Wali Kota Hiroshima Kazumi Matsui membuka pidato pesan perdamaiannya dengan menggambarkan adegan mengerikan dari ledakan pagi hari 73 tahun silam. Pemboman oleh AS kala itu bagian dari Perang Dunia II.
Wali Kota Matsui menyerukan para peserta upacara untuk mendengarkan apa yang terjadi dalam peristiwa suram di Hiroshima kala itu. "Seolah-olah Anda dan orang-orang yang Anda cintai ada di sana," seru Matsui.
Dia mengemukakan kekhawatiran tentang munculnya kebijakan egosentris di dunia dan memperingatkan terhadap gagasan penangkalan nuklir sebagai ancaman terhadap keamanan global. Matsui mendesak para pemimpin dunia untuk terus bekerja demi mencapai dunia tanpa senjata atom.
"Negara-negara tertentu secara terang-terangan memproklamasikan nasionalisme egois dan memodernisasi persenjataan nuklir mereka, menghidupkan kembali ketegangan yang mereda dengan berakhirnya Perang Dingin," kata Matsui, tanpa mengidentifikasi negara-negara yang dia maksud.
"Penangkal nuklir dan payung nuklir adalah pendekatan yang secara inheren tidak stabil dan sangat berbahaya, yang berusaha mempertahankan tatanan internasional dengan hanya menimbulkan ketakutan di negara-negara pesaing," ujarnya.
Dia mendesak para pemimpin dunia untuk bernegosiasi dengan itikad baik guna menghapuskan persenjataan nuklir sebagai gantinya.
Serangan bom atom AS di Hiroshima kala itu menewaskan 140.000 orang. Tiga hari kemudian, AS melakukan pemboman serupa di Nagasaki yang menewaskan lebih dari 70.000 orang. Pemboman itu menyebabkan Jepang menyerah dan mengakhiri Perang Dunia II.
Momen itu juga menjadi sejarah dari awal kemerdekaan Indonesia.
Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe, yang juga hadir dalam upacara itu, mengatakan perbedaan antara negara nuklir dan non-nuklir semakin melebar. Namun dia berjanji untuk berbuat lebih banyak guna menjembatani kesenjangan itu.
"Untuk mendapatkan kerja sama dari kedua belah pihak, penting bagi setiap orang untuk memahami realitas tragedi serangan nuklir," kata Abe, seperti dikutip Fox News.
Dia menegaskan kembali janji Jepang untuk mempertahankan prinsip-prinsip damai dan non-nuklir.
Credit sindonews.com
Jepang Protes Pengerahan Jet Tempur Rusia di Kuril
TOKYO
- Jepang memprotes Rusia yang dilaporkan telah mengerahkan sejumlah
pesawat jet tempur Su-35 di pulau-pulau Kuril selatan. Kawasan itu sudah
lama menjadi sengketa kedua negara.
Protes Tokyo itu disampaikan Kepala Sekretaris Kabinet Jepang Yoshihide Suga, Senin (6/8/2018). Menurut Suga, catatan protes dikirim ke Kementerian Luar Negeri Rusia melalui Kedutaan Besar Jepang di Moskow pada 3 Agustus lalu.
Media Jepang melaporkan jet-jet tempur Su-35 Rusia dikerahkan untuk tugas penjagaan ke pulau Iturup, bagian dari kepulauan Kuril.
Pekan lalu, Menteri Pertahanan Jepang Itsunori Onodera pada pembicaraan 2+2 meminta Moskow untuk mengambil langkah-langkah sehubungan dengan dugaan penumpukan kekuatan militer di Kepulauan Kuril selatan untuk menghindari insiden dan ketegangan.
"Kami telah meminta pihak Rusia untuk mengambil langkah-langkah tertentu sehubungan dengan fakta bahwa Rusia meningkatkan kehadiran militernya di empat pulau yang disengketakan, dengan peralatan militer Rusia juga sangat aktif (di wilayah)," ujarnya.
"Rusia adalah tetangga penting kami, dan kami berharap bahwa pemeliharaan dialog dan kerja sama akan mencegah situasi ad hoc dan ketegangan yang tidak perlu," ujar Menteri Onodera, seperti dikutip Sputnik News.
Pada bulan Februari, pemerintah Rusia mengeluarkan dekrit yang menetapkan bahwa jet tempur Angkatan Udara Rusia dan pesawat sipil akan bersama-sama berbasis di Iturup, salah satu Kepulauan Kuril yang disengketakan.
Pemerintah Jepang telah memprotes dekrit itu. Tokyo menekankan bahwa penempatan pasukan Rusia di pulau-pulau itu tidak sesuai dengan sikap negara di kawasan.
Hubungan Rusia-Jepang telah lama diperumit oleh fakta bahwa kedua negara tidak pernah menandatangani perjanjian perdamaian permanen setelah berakhirnya Perang Dunia II. Kesepakatan itu tidak pernah tercapai karena ketidaksepakatan atas empat pulau yang diklaim oleh kedua negara, yakni Iturup, Kunashir, Shikotan dan Habomai.
Protes Tokyo itu disampaikan Kepala Sekretaris Kabinet Jepang Yoshihide Suga, Senin (6/8/2018). Menurut Suga, catatan protes dikirim ke Kementerian Luar Negeri Rusia melalui Kedutaan Besar Jepang di Moskow pada 3 Agustus lalu.
Media Jepang melaporkan jet-jet tempur Su-35 Rusia dikerahkan untuk tugas penjagaan ke pulau Iturup, bagian dari kepulauan Kuril.
Pekan lalu, Menteri Pertahanan Jepang Itsunori Onodera pada pembicaraan 2+2 meminta Moskow untuk mengambil langkah-langkah sehubungan dengan dugaan penumpukan kekuatan militer di Kepulauan Kuril selatan untuk menghindari insiden dan ketegangan.
"Kami telah meminta pihak Rusia untuk mengambil langkah-langkah tertentu sehubungan dengan fakta bahwa Rusia meningkatkan kehadiran militernya di empat pulau yang disengketakan, dengan peralatan militer Rusia juga sangat aktif (di wilayah)," ujarnya.
"Rusia adalah tetangga penting kami, dan kami berharap bahwa pemeliharaan dialog dan kerja sama akan mencegah situasi ad hoc dan ketegangan yang tidak perlu," ujar Menteri Onodera, seperti dikutip Sputnik News.
Pada bulan Februari, pemerintah Rusia mengeluarkan dekrit yang menetapkan bahwa jet tempur Angkatan Udara Rusia dan pesawat sipil akan bersama-sama berbasis di Iturup, salah satu Kepulauan Kuril yang disengketakan.
Pemerintah Jepang telah memprotes dekrit itu. Tokyo menekankan bahwa penempatan pasukan Rusia di pulau-pulau itu tidak sesuai dengan sikap negara di kawasan.
Hubungan Rusia-Jepang telah lama diperumit oleh fakta bahwa kedua negara tidak pernah menandatangani perjanjian perdamaian permanen setelah berakhirnya Perang Dunia II. Kesepakatan itu tidak pernah tercapai karena ketidaksepakatan atas empat pulau yang diklaim oleh kedua negara, yakni Iturup, Kunashir, Shikotan dan Habomai.
Credit sindonews.com
Dimediasi Swiss, Arab Saudi Setuju Menerima Kembali Dubes Iran
![Gedung Kementerian Luar Negeri Iran di Teheran.[Press TV]](https://statik.tempo.co/data/2018/08/06/id_724099/724099_720.jpg)
CB, Jakarta - Arab Saudi dilaporkan setuju untuk menerima duta besar Iran untuk Arab Saudi setelah kedua negara memutuskan hubungan diplomatik pada 2016.
"Sumber informasi diplomatik mengatakan, pada Minggu 5 Agustus, bahwa Arab Saudi telah setuju untuk memberikan visa kepada kepala perwakilan dari bagian kepentingan Iran," IRNA melaporkan, seperti dilansir dari New York Times, 6 Agustus 2018.
Kedutaan Besar Iran di Arab Saudi rencananya akan dibentuk dalam misi diplomatik Swiss di Arab Saudi, berdasarkan perjanjian yang ditandatangani pada 2017. Namun belum ada tanggapan resmi dari kerajaan Arab Saudi atas informasi ini.
Setelah pemutusan hubungan diplomatik, kedua negara sepakat memindahkan kantor perwakilan ke Swiss untuk melanjutkan fungsi saluran diplomatik antara kedua negara.
Asap terlihat ketika para pengunjuk rasa Iran yang marah atas eksekusi seorang ulama Syiah di Arab Saudi, membakar kedutaan besar Arab Saudi di Tehran, Minggu, 3 Januari 2016.[Mohammadreza Nadimi / ISNA via AP]
Dilansir dari Almanar, Arab Saudi memutuskan hubungan diplomatik dengan Iran pada awal 2016 menyusul insiden pengunjuk rasa yang menyerang kedutaan besar Arab Saudi di ibukota Teheran, menentang eksekusi tokoh ulama senior Syiah, Sheikh Nimr al-Nimr.
Swiss telah mewakili kepentingan Iran di Arab Saudi berdasarkan kesepakatan yang dicapai dengan Bern delapan bulan lalu.
Kantor di Swiss untuk menangani urusan Haji dari Iran, yang telah menjadi titik pertikaian antara kedua negara selama bertahun-tahun.
"Kami telah menyatakan bahwa kami siap untuk bernegosiasi dengan negara-negara regional, bahkan Arab Saudi," ujar Qasemim juru bicara kemenlu Iran.
Asap terlihat dari kedutaan Arab Saudi selama demonstrasi di Teheran, Iran, pada 2 Januari 2016 ini.[Reuters]
Dalam wawancara yang dipublikasikan di situs web Kementerian Luar Negeri Iran, juru bicara kementerian mengatakan ada ini adalah kemajuan dalam hubungan dua negara.
"Hingga dua minggu yang lalu, tidak ada visa yang dikeluarkan untuk nama-nama yang kami ajukan sejak lama," kata juru bicara Iran, Bahram Qasemi."Tetapi dalam satu atau dua minggu terakhir, telah ada terobosan, dan saya pikir ada indikasi bahwa kantor untuk perwakilan diplomatik akan dibuka," tambahnya.
"Sumber informasi diplomatik mengatakan, pada Minggu 5 Agustus, bahwa Arab Saudi telah setuju untuk memberikan visa kepada kepala perwakilan dari bagian kepentingan Iran," IRNA melaporkan, seperti dilansir dari New York Times, 6 Agustus 2018.
Kedutaan Besar Iran di Arab Saudi rencananya akan dibentuk dalam misi diplomatik Swiss di Arab Saudi, berdasarkan perjanjian yang ditandatangani pada 2017. Namun belum ada tanggapan resmi dari kerajaan Arab Saudi atas informasi ini.
Setelah pemutusan hubungan diplomatik, kedua negara sepakat memindahkan kantor perwakilan ke Swiss untuk melanjutkan fungsi saluran diplomatik antara kedua negara.
Asap terlihat ketika para pengunjuk rasa Iran yang marah atas eksekusi seorang ulama Syiah di Arab Saudi, membakar kedutaan besar Arab Saudi di Tehran, Minggu, 3 Januari 2016.[Mohammadreza Nadimi / ISNA via AP]
Dilansir dari Almanar, Arab Saudi memutuskan hubungan diplomatik dengan Iran pada awal 2016 menyusul insiden pengunjuk rasa yang menyerang kedutaan besar Arab Saudi di ibukota Teheran, menentang eksekusi tokoh ulama senior Syiah, Sheikh Nimr al-Nimr.
Swiss telah mewakili kepentingan Iran di Arab Saudi berdasarkan kesepakatan yang dicapai dengan Bern delapan bulan lalu.
Kantor di Swiss untuk menangani urusan Haji dari Iran, yang telah menjadi titik pertikaian antara kedua negara selama bertahun-tahun.
"Kami telah menyatakan bahwa kami siap untuk bernegosiasi dengan negara-negara regional, bahkan Arab Saudi," ujar Qasemim juru bicara kemenlu Iran.
Asap terlihat dari kedutaan Arab Saudi selama demonstrasi di Teheran, Iran, pada 2 Januari 2016 ini.[Reuters]
Dalam wawancara yang dipublikasikan di situs web Kementerian Luar Negeri Iran, juru bicara kementerian mengatakan ada ini adalah kemajuan dalam hubungan dua negara.
"Hingga dua minggu yang lalu, tidak ada visa yang dikeluarkan untuk nama-nama yang kami ajukan sejak lama," kata juru bicara Iran, Bahram Qasemi."Tetapi dalam satu atau dua minggu terakhir, telah ada terobosan, dan saya pikir ada indikasi bahwa kantor untuk perwakilan diplomatik akan dibuka," tambahnya.
Credit tempo.co
PM Rusia: Aksesi Georgia ke NATO Bisa Picu Konflik Mengerikan
MOSKOW
- Perdana Menteri (PM) Rusia Dmitry Medvedev pada Senin (6/8/2018)
memperingatkan Georgia untuk tidak masuk dalam keanggotaan NATO.
Menurutnya, jika aksesi Georgia ke NATO terjadi, maka konflik
mengerikan yang mengarah pada konsekuensi bencana tak bisa terelakkan.
Peringatan PM Medvedev itu muncul dalam sebuah wawancara dengan stasiun radio Kommersant FM, yang dikutip kantor berita TASS.
Dia menunjukkan bahwa konflik bersenjata tahun 2008 antara Georgia dan Ossetia Selatan, yang juga melibatkan Rusia, dapat dicegah.
"Itu tidak bisa dihindari," ucap Medvedev mengacu pada konsekuensi jika Georgia bergabung dalam keanggotaan NATO.
Pada 12 Juli lalu, Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg mengulangi niat aliansi untuk memberikan keanggotaan pada Georgia. Namun, dia tidak mengatakan kapan itu bisa terjadi.
Pada KTT NATO 2008 yang diadakan di Ibu Kota Rumania, Bucharest, negara-negara anggota NATO berjanji bahwa Ukraina dan Georgia akan bergabung dengan aliansi itu pada masa depan.
Sementara itu, Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan bahwa Moskow akan melihat ekspansi lebih lanjut dari NATO termasuk aksesi Georgia dan Ukraina, sebagai hal yang sangat negatif.
Peringatan PM Medvedev itu muncul dalam sebuah wawancara dengan stasiun radio Kommersant FM, yang dikutip kantor berita TASS.
Dia menunjukkan bahwa konflik bersenjata tahun 2008 antara Georgia dan Ossetia Selatan, yang juga melibatkan Rusia, dapat dicegah.
"Itu tidak bisa dihindari," ucap Medvedev mengacu pada konsekuensi jika Georgia bergabung dalam keanggotaan NATO.
Pada 12 Juli lalu, Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg mengulangi niat aliansi untuk memberikan keanggotaan pada Georgia. Namun, dia tidak mengatakan kapan itu bisa terjadi.
Pada KTT NATO 2008 yang diadakan di Ibu Kota Rumania, Bucharest, negara-negara anggota NATO berjanji bahwa Ukraina dan Georgia akan bergabung dengan aliansi itu pada masa depan.
Sementara itu, Presiden Rusia Vladimir Putin menyatakan bahwa Moskow akan melihat ekspansi lebih lanjut dari NATO termasuk aksesi Georgia dan Ukraina, sebagai hal yang sangat negatif.
Credit sindonews.com
Gara-gara Aplikasi Kencan, Rahasia Jet Tempur F-35 Inggris Bocor
LONDON - Rahasia pesawat jet tempur F-35 Inggris dilaporkan bocor setelah seorang hacker meretas akun aplikasi kencan Tinder
milik staf perempuan Angkatan Udara Kerajaan (RAF) Inggris. Si peretas,
melalui akun itu, merayu staf pria untuk memberikan informasi jet
tempur siluman canggih kebangaan NATO tersebut.
Trik peretas itu mirip dengan aksi "perangkap madu" yang kerap digunakan para agen mata-mata untuk memperdaya target dengan rayuan.
RAF mengonfirmasi kepada Mail Online perihal bocornya beberapa informasi rahasia tentang pesawat F-35 ke pihak ketiga. Menurut RAF, peretas mengambil alih akun Tinder staf perempuan RAF dan digunakan untuk kontak online dengan staf pria RAF.
Setelah insiden itu, RAF memperingatkan kemungkinan serangan online lebih lanjut.
"Dalam minggu terakhir, seorang anggota RAF yang melayani memiliki akun kencan online diretas. Setelah itu terungkap, pelaku kemudian mencoba untuk berteman dengan anggota lain RAF untuk mendapatkan komentar dan rincian tentang F-35," bunyi memo internal RAF.
"Untungnya, sedikit informasi yang diungkapkan dan individu yang akunnya diretas melaporkan masalah ini dengan segera, yang memungkinkan tindak lanjut dan penyelidikan secara cepat," lanjut memo RAF.
"Kendati demikian, insiden ini berfungsi untuk menyoroti risiko rekayasa sosial (SE) dan pengintaian online terhadap profil media sosial yang mengungkapkan tautan ke Pasukan HM (Pasukan Inggris)."
Tidak diketahui siapa yang bertanggung jawab atas peretasan akun kencan Tinder staf perempuan RAF. Namun, memo RAF menyiratkan bahwa kekuatan asing mungkin bertanggung jawab atas aksi itu.
“Perlu dicatat bahwa postur militer Inggris, kebijakan dan kemampuannya terus menjadi target penting yang menarik bagi negara yang bermusuhan dan aktor non-negara,” imbuh memo RAF, yang dilansir Senin (6/8/2018).
Insiden itu terjadi hanya beberapa minggu setelah Inggris menerima pengiriman empat jet tempur F-35 pertamanya pada 7 Juni. Inggris sepakat akan membeli 138 pesawat jet tempur siluman generasi kelima Amerika Serikat (AS) tersebut.
Trik peretas itu mirip dengan aksi "perangkap madu" yang kerap digunakan para agen mata-mata untuk memperdaya target dengan rayuan.
RAF mengonfirmasi kepada Mail Online perihal bocornya beberapa informasi rahasia tentang pesawat F-35 ke pihak ketiga. Menurut RAF, peretas mengambil alih akun Tinder staf perempuan RAF dan digunakan untuk kontak online dengan staf pria RAF.
Setelah insiden itu, RAF memperingatkan kemungkinan serangan online lebih lanjut.
"Dalam minggu terakhir, seorang anggota RAF yang melayani memiliki akun kencan online diretas. Setelah itu terungkap, pelaku kemudian mencoba untuk berteman dengan anggota lain RAF untuk mendapatkan komentar dan rincian tentang F-35," bunyi memo internal RAF.
"Untungnya, sedikit informasi yang diungkapkan dan individu yang akunnya diretas melaporkan masalah ini dengan segera, yang memungkinkan tindak lanjut dan penyelidikan secara cepat," lanjut memo RAF.
"Kendati demikian, insiden ini berfungsi untuk menyoroti risiko rekayasa sosial (SE) dan pengintaian online terhadap profil media sosial yang mengungkapkan tautan ke Pasukan HM (Pasukan Inggris)."
Tidak diketahui siapa yang bertanggung jawab atas peretasan akun kencan Tinder staf perempuan RAF. Namun, memo RAF menyiratkan bahwa kekuatan asing mungkin bertanggung jawab atas aksi itu.
“Perlu dicatat bahwa postur militer Inggris, kebijakan dan kemampuannya terus menjadi target penting yang menarik bagi negara yang bermusuhan dan aktor non-negara,” imbuh memo RAF, yang dilansir Senin (6/8/2018).
Insiden itu terjadi hanya beberapa minggu setelah Inggris menerima pengiriman empat jet tempur F-35 pertamanya pada 7 Juni. Inggris sepakat akan membeli 138 pesawat jet tempur siluman generasi kelima Amerika Serikat (AS) tersebut.
Credit sindonews.com
Israel, Mesir Saling Lempar Tanggung Jawab atas Gaza
Israel mengatakan Mesir bertanggung jawab atas
Gaza karena telah meninggalkan wilayah itu pada 2005 setelah merebutnya
pada 1967. (Reuters/Ibraheem Abu Mustafa)
Pernyataan ini diperkirakan akan membuat Kairo marah karena Mesir tidak ingin dibawa ke dalam masalah terkait wilayah kantung Palestina ini ketika mencoba menengahi satu perundingan damai.
Zeev Elkin, anggota kabinet keamanan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, mengatakan Mesir memerlukan keamanan yang artinya negara adidaya Arab ini "mengerti mereka tidak bisa menghindari masalah Gaza".
"Menurut pandangan kami, setelah Israel meninggalkan Gaza, tanggung jawabnya bukan lagi di tangan kami. Jadi tidak berarti Mesir tidak memiliki tanggung jawab," ujar Elkin dalam wawancara dengan stasiun televisi Ynet.
"Kami telah meninggalkan Gaza. Jika seseorang menyerang kami dari Gaza, mereka akan mendapat balasan. Dunia Arab harus menyelesaikan masalah kemanusiaan, masalah internal di Jalur Gaza. Jadi kenapa kami yang harus memikul tanggung jawab?"
Mesir menguasai Gaza sebelum kalah dalam perang dengan Israel pada 1967.
Israel telah menarik mundur tentara dan pemukim Yahudi dari Gaza pada 2005 meski masih mengendalikan wilayah pantai dan udara di sana.
Seorang pejabat Israel yang dekat dengan perdana menteri menolak berkomentar ketika ditanya apakah pernyataan Elkin ini merupakan kebijakan pemerintah Netanyahu. Sementara, Kairo belum memberi tanggapan.
Pernyataan itu dikemukakan ketika Elkin ditanya mengenai peran Kairo dalam perundingan damai di Palestina.
Bersamaan dengan mediasi PBB, Mesir memanfaatkan kontaknya di Israel dan Hamas untuk membicarakan upaya menenangkan pertikaian di sepanjang perbatasan Gaza-Israel yang telah berjalan lebih dari tiga bulan.
Namun sejumlah pejabat Mesir mengatakan akan menolak upaya Israel atau Amerika Serikat untuk memindahkan tanggung jawab Kairo ke upaya pemebnahan tata kelola Gaza atau masalah ekonomi wilayah itu dalam jangka panjang.
Mesir membantu Israel mengisolasi Hamas meski bersikeras bahwa Israel masih menjadi penguasa di Gaza sehingga bertanggung jawab atas wilayah itu.
Tentara
Hamas melakukan parade di Gaza yang dikuasai oleh kelompok Palestina
garis keras dan pesaing kelompok Fatah Palestina. (Reuters/Suhaib Salem)
|
Seorang pejabat Mesir mengatakan, kementerian luar negeri telah memerintahkan para diplomat negara itu untuk menekankanbahwa Mesir tidak akan berubah pandangan bahwa Israel adalah negara yang memiliki tanggung jawab eksklusif soal Gaza.
Pejabat Mesir yang menolak disebutkan namanya itu menjelaskan isi telegram tersebut sebagai: "Kami akan berusaha sekuat tenaga menenangkan situasi di Gaza atau mewujudkan rekonsiliasi di Palestina. Tetapi kami tidak akan mengambil alih Gaza dari Israel. Itu tanggung jawab Israel."
|
|
Pihak Palestina dan PBB sama-sama mempertanyakan pandangan Israel bahwa negara itu telah mengakhiri pendudukan tahun 2005.
Credit cnnindonesia.com
Pemerintah Sudan Selatan dan pemberontak capai perjanjian perdamaian
Dokumen foto rakyat Sudan Selatan
mencari ikan di sungai. Organisasi Pangan Perserikatan Bangsa-Bangsa
(FAO) mencatat negara kaya minyak di Afrika itu selama enam tahun ini
rawan pangan akibat konflik elit politik berkepanjangan.
(fao.org/south-sudan)
Kairo (CB) - Presiden Sudan Selatan dan kepala kelompok
pemberontak utama negara itu menandatangani perjanjian gencatan senjata
akhir dan pembagian kekuasaan pada Minggu serta memuji masa perdamaian
baru, yang dirindukan di negara tersebut.
"Saya mengimbau siapa saja, sebagai pemimpin Sudan Selatan, bahwa persetujuan yang kita tandatangani hari ini hendaknya akhir dari perang dan pertikaian di negara kita," kata Presiden Salva Kiir.
Mantan Wakil Presiden Sudan Selatan dan pemimpin pemberontak Riek Machar mengatakan setelah penandatangan itu, "Hari ini kita rayakan, bukan hanya di Sudan Selatan, tetapi di seluruh dunia."
Sudan Selatan merdeka dari Sudan pada 2011, tetapi perang saudara pecah dua tahun kemudian antara pemerintah, yang dipimpin Kiir, dan gerakan pemberontak pimpinan Machar.
Perang itu, yang disulut persaingan pribadi dan suku, membunuh puluhan ribu orang, mengakibatkan sekitar seperempat penduduk Sudan Selatan, yang berjumlah 12 juta jiwa, mengungsi dan menghancurkan ekonominya, yang sangat bergantung pada produksi minyak mentah.
"Sebuah perjanjian mengenai isu-isu menonjol telah ditandatangani dan perjanjian ini menunjukkan komitmen dari semua pihak kepada gencatan senjata," kata Menteri Luar Negeri Sudan Al-Dirdiri Mohamed di televisi negara Sudan.
Sudan membantu menjadi penengah bagi kedua pihak untuk mencapai perjanjian tersebut.
Presiden Sudan Omar al-Bashir mengatakan pada Minggu, minyak akan dipompa dari kawasan Wahda di Sudan Selatan ke Sudan mulai 1 September.
"Akan ada keuntungan saudara Salva ... salah satu tujuan kita ialah kebutuhan menyelamatkan ekonomi Sudan Selatan karena telah mencapai level keruntuhan," kata dia di TV negara Sudan.
Perjanjian-perjanjian perdamaian yang diadakan sebelumnya hanya berlangsung selama beberapa bulan sebelum pertempuran para pihak yang konflik mulai kembali. Kiir telah menyalahkan pengaruh asing di balik konflik tersebut.
"Pemerintah saya dan saya tahu konflik di Sudan Selatan telah mengakibatkan beban keuangan dan politik," ujar Kiir yang dikutip Reuters.
"Kita harus menerima bahwa perang di dalam negeri tak punya arti apa-apa dan mengakibatkan penderitaan atas kita dan keluarga kita serta telah membunuh ratusan anak-anak muda, menghancurkan ekonomi kami dan membuat kita terpecah-pecah."
Machar mengatakan, "Tidak ada pilihan selain perdamaian. Kita harus fokus setelah tahap ini mengenai pelaksanaan perjanjian, bahwa jika kita semua tidak melaksanakan, kita akan mengalami kegagalan."
"Saya mengimbau siapa saja, sebagai pemimpin Sudan Selatan, bahwa persetujuan yang kita tandatangani hari ini hendaknya akhir dari perang dan pertikaian di negara kita," kata Presiden Salva Kiir.
Mantan Wakil Presiden Sudan Selatan dan pemimpin pemberontak Riek Machar mengatakan setelah penandatangan itu, "Hari ini kita rayakan, bukan hanya di Sudan Selatan, tetapi di seluruh dunia."
Sudan Selatan merdeka dari Sudan pada 2011, tetapi perang saudara pecah dua tahun kemudian antara pemerintah, yang dipimpin Kiir, dan gerakan pemberontak pimpinan Machar.
Perang itu, yang disulut persaingan pribadi dan suku, membunuh puluhan ribu orang, mengakibatkan sekitar seperempat penduduk Sudan Selatan, yang berjumlah 12 juta jiwa, mengungsi dan menghancurkan ekonominya, yang sangat bergantung pada produksi minyak mentah.
"Sebuah perjanjian mengenai isu-isu menonjol telah ditandatangani dan perjanjian ini menunjukkan komitmen dari semua pihak kepada gencatan senjata," kata Menteri Luar Negeri Sudan Al-Dirdiri Mohamed di televisi negara Sudan.
Sudan membantu menjadi penengah bagi kedua pihak untuk mencapai perjanjian tersebut.
Presiden Sudan Omar al-Bashir mengatakan pada Minggu, minyak akan dipompa dari kawasan Wahda di Sudan Selatan ke Sudan mulai 1 September.
"Akan ada keuntungan saudara Salva ... salah satu tujuan kita ialah kebutuhan menyelamatkan ekonomi Sudan Selatan karena telah mencapai level keruntuhan," kata dia di TV negara Sudan.
Perjanjian-perjanjian perdamaian yang diadakan sebelumnya hanya berlangsung selama beberapa bulan sebelum pertempuran para pihak yang konflik mulai kembali. Kiir telah menyalahkan pengaruh asing di balik konflik tersebut.
"Pemerintah saya dan saya tahu konflik di Sudan Selatan telah mengakibatkan beban keuangan dan politik," ujar Kiir yang dikutip Reuters.
"Kita harus menerima bahwa perang di dalam negeri tak punya arti apa-apa dan mengakibatkan penderitaan atas kita dan keluarga kita serta telah membunuh ratusan anak-anak muda, menghancurkan ekonomi kami dan membuat kita terpecah-pecah."
Machar mengatakan, "Tidak ada pilihan selain perdamaian. Kita harus fokus setelah tahap ini mengenai pelaksanaan perjanjian, bahwa jika kita semua tidak melaksanakan, kita akan mengalami kegagalan."
Credit antaranews.com
Soal Pengusiran Dubes Kanada, UEA Dukung Sikap Saudi
ABU DHABI
- Uni Emirat Arab (UEA) menyatakan dukungan penuh atas keputusan Arab
Saudi mengusir diplomat Kanada. UEA menyatakan, mereka menolak apa yang
disebut sebagai campur tangan Ottawa dalam urusan internal Riyadh.
Saudi mengusir Duta Besar (Dubes) Kanada dan membekukan semua transaksi perdagangan dan investasi baru dengan Kanada, setelah penangkapan aktivis HAM di Saudi dikritik. Kementerian Luar Negeri Saudi menyatakan, Dubes Kanada Dennis Horak berstatus persona non-grata dan diberi waktu 24 jam untuk hengkang dari negara Muslim tersebut
“Kita akan selalu berdiri bersama Arab Saudi dalam membela kedaulatan dan hukumnya dan mengambil prosedur yang diperlukan," kata Menteri Luar Negeri UEA, Anwar Gargas dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Al Arabiya pada Senin (6/8).
"Kami juga tidak dapat menerima hukum dan kedaulatan kami untuk ditawar atau mengalami tekanan. Kepercayaan beberapa negara bahwa gaya dan pengalaman mereka memungkinkan mereka untuk campur tangan dalam urusan kami tidak dapat diterima," sambungnya.
Sebelumnya, dukungan serupa juga disampaikan oleh Bahraian. Manama menegaskan bahwa mereka menegaskan solidaritas penuh dengan Saudi, terhadap siapa pun yang berusaha merusak kedaulatannya.
Sementara itu, Kanada menyatakan mereka akan mencoba meminta penjelasan dari Saudi mengenai pengusiran Duta Besar dan juga pembekukan semua transaksi perdagangan dan investasi baru Kanada disana.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Kanada, Marie-Pier Baril menyatakan mereka akan mencoba mencari kejelasan mengenai situasi ini. Namun, dia juga menegaskan bahwa Kanada akan selalu mendukung perlindungan HAM dan membela hak untuk menyampaikan pendapat.
"Kanada akan selalu membela perlindungan hak asasi manusia, termasuk hak-hak perempuan, dan kebebasan berekspresi di seluruh dunia. Kami akan mencoba menjadi penjelasan dari pemerintah Saudi," ucap Baril.
Saudi mengusir Duta Besar (Dubes) Kanada dan membekukan semua transaksi perdagangan dan investasi baru dengan Kanada, setelah penangkapan aktivis HAM di Saudi dikritik. Kementerian Luar Negeri Saudi menyatakan, Dubes Kanada Dennis Horak berstatus persona non-grata dan diberi waktu 24 jam untuk hengkang dari negara Muslim tersebut
“Kita akan selalu berdiri bersama Arab Saudi dalam membela kedaulatan dan hukumnya dan mengambil prosedur yang diperlukan," kata Menteri Luar Negeri UEA, Anwar Gargas dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Al Arabiya pada Senin (6/8).
"Kami juga tidak dapat menerima hukum dan kedaulatan kami untuk ditawar atau mengalami tekanan. Kepercayaan beberapa negara bahwa gaya dan pengalaman mereka memungkinkan mereka untuk campur tangan dalam urusan kami tidak dapat diterima," sambungnya.
Sebelumnya, dukungan serupa juga disampaikan oleh Bahraian. Manama menegaskan bahwa mereka menegaskan solidaritas penuh dengan Saudi, terhadap siapa pun yang berusaha merusak kedaulatannya.
Sementara itu, Kanada menyatakan mereka akan mencoba meminta penjelasan dari Saudi mengenai pengusiran Duta Besar dan juga pembekukan semua transaksi perdagangan dan investasi baru Kanada disana.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Kanada, Marie-Pier Baril menyatakan mereka akan mencoba mencari kejelasan mengenai situasi ini. Namun, dia juga menegaskan bahwa Kanada akan selalu mendukung perlindungan HAM dan membela hak untuk menyampaikan pendapat.
"Kanada akan selalu membela perlindungan hak asasi manusia, termasuk hak-hak perempuan, dan kebebasan berekspresi di seluruh dunia. Kami akan mencoba menjadi penjelasan dari pemerintah Saudi," ucap Baril.
Credit sindonews.com
Kanada Minta Penjelasan Saudi Soal Pengusiran Dubes
OTTAWA
- Pemerintah Kanada mengaku akan mencoba meminta penjelasan dari Arab
Saudi mengenai pengusiran Duta Besar dan juga pembekuan semua transaksi
perdagangan dan investasi baru Kanada di sana.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Kanada, Marie-Pier Baril menyatakan, mereka akan mencoba mencari kejelasan mengenai situasi ini. Namun, dia juga menegaskan, bahwa Kanada akan selalu mendukung perlindungan HAM dan membela hak untuk menyampaikan pendapat.
"Kanada akan selalu membela perlindungan hak asasi manusia, termasuk hak-hak perempuan dan kebebasan berekspresi di seluruh dunia. Kami akan mencoba mencari penjelasan dari pemerintah Saudi," ucap Baril, seperti dilansir Reuters pada Senin (6/8).
Seperti diketahui, Saudi mengusir dubes Kanada dan membekukan semua transaksi perdagangan dan investasi baru dengan Kanada, setelah penangkapan aktivis HAM di Saudi dikritik.
Kementerian Luar Negeri Saudi menyatakan, Dubes Kanada Dennis Horak berstatus persona non-grata dan diberi waktu 24 jam untuk hengkang dari negara Muslim tersebut.
Riyadh juga telah menarik pulang Dubes-nya yang bertugas di Ottawa. Awalnya, pemerintah Kanada menyampaikan keprihatinan atas penangkapan para aktivis perempuan yang menyuarakan HAM di Saudi.
Riyadh menyatakan kritik Kanada tentang penangkapan para aktivis masyarakat sipil negatif dan tidak adil terhadap kebenaran.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Kanada, Marie-Pier Baril menyatakan, mereka akan mencoba mencari kejelasan mengenai situasi ini. Namun, dia juga menegaskan, bahwa Kanada akan selalu mendukung perlindungan HAM dan membela hak untuk menyampaikan pendapat.
"Kanada akan selalu membela perlindungan hak asasi manusia, termasuk hak-hak perempuan dan kebebasan berekspresi di seluruh dunia. Kami akan mencoba mencari penjelasan dari pemerintah Saudi," ucap Baril, seperti dilansir Reuters pada Senin (6/8).
Seperti diketahui, Saudi mengusir dubes Kanada dan membekukan semua transaksi perdagangan dan investasi baru dengan Kanada, setelah penangkapan aktivis HAM di Saudi dikritik.
Kementerian Luar Negeri Saudi menyatakan, Dubes Kanada Dennis Horak berstatus persona non-grata dan diberi waktu 24 jam untuk hengkang dari negara Muslim tersebut.
Riyadh juga telah menarik pulang Dubes-nya yang bertugas di Ottawa. Awalnya, pemerintah Kanada menyampaikan keprihatinan atas penangkapan para aktivis perempuan yang menyuarakan HAM di Saudi.
Riyadh menyatakan kritik Kanada tentang penangkapan para aktivis masyarakat sipil negatif dan tidak adil terhadap kebenaran.
Credit sindonews.com
Berdamai, Ini Kronologi Proses Negosiasi Filipina dan MILF
CB, Manila – Presiden Filipina, Rodrigo Duterte, dan Kongres baru saja menandatangani pengesahan Undang-Undang Organik Bangsamoro atau Bangsamoro Organic Law pada 27 Juli 2018.
Pengesahan ini, seperti dilansir ABS-CBN, menyusul kesepakatan damai yang dicapai Presiden Benigno Aquino III dengan pemimpin Moro Islamic Liberation Front pada 2014.
Pengesahan
UU ini sempat tertunda pada 2015 menyusul terjadinya insiden serangan
komando polisi terhadap markas kelompok separatis, yang malah menewaskan
44 orang anggota pasukan komando polisi Filipina.
Setelah terpilih menjadi Presiden pada 30 Juni 2016, Duterte
mengaktifkan kembali Komisi Transisi Bangsamoro dan membahas sejumlah
poin di dalam rancangan kesepakatan itu untuk menjadi UU.
Kongres Filipiina mengesahkan UU Bangsamoro ini pada Juli 2018. Agar UU ini berlaku penuh, pemerintah akan menggelar pemungutan suara atau plebisit dari warga yang tinggal di area selatan Pulau Mindanao. Rencananya, ini akan digelar menjelang akhir tahun.
Presiden Filipina Rodridgo Duterte menggelar upacara penandatanganan UU Bangsamoro Organic Law di Istana Malacanang pada Senin, 6 Agustus 2018.
Berikut perjalanan singkat konflik ini, seperti dirangkum media Inquirer, hingga berujung pada kesepakatan damai pemerintah dan MILF untuk mengakhiri konflik yang telah berlangsung beberapa dekade ini:
27 Maret 2014
4 Agustus 2011
15 Juli 2010
Pengesahan ini, seperti dilansir ABS-CBN, menyusul kesepakatan damai yang dicapai Presiden Benigno Aquino III dengan pemimpin Moro Islamic Liberation Front pada 2014.
Kongres Filipiina mengesahkan UU Bangsamoro ini pada Juli 2018. Agar UU ini berlaku penuh, pemerintah akan menggelar pemungutan suara atau plebisit dari warga yang tinggal di area selatan Pulau Mindanao. Rencananya, ini akan digelar menjelang akhir tahun.
Presiden Filipina Rodridgo Duterte menggelar upacara penandatanganan UU Bangsamoro Organic Law di Istana Malacanang pada Senin, 6 Agustus 2018.
Berikut perjalanan singkat konflik ini, seperti dirangkum media Inquirer, hingga berujung pada kesepakatan damai pemerintah dan MILF untuk mengakhiri konflik yang telah berlangsung beberapa dekade ini:
27 Maret 2014
- Pemerintah Filipina dan pemimpin MILF menandatangani kesepakatan Comprehensive Agreement on the Bangsamoro untuk mengakhiri konflik yang telah berlangsun selama beberapa dekade.
- Ketua negosiator MILF, Mohagher Iqbal, mengatakan draf final Bangsamoro Basic Law akan menjadi kunci kesepakatan damai dengan pemerintah Filipina.
- Presiden dan Ketua MILF, Al Haj Murad Ebrahim meluncurkan program Sajahatra Bangsamoro di Institut Manajemen dan Kepemimpinan Bangsamoro di Sulta Kudarat, Maguindanao
- Presiden Corazon Aquino mengatakan kerangka kesepakatan tercapai dengan MILF untuk mendirikan entitas otonom baru yang bernama Bangsamoro dan pemerintahan dijalankan warga Muslim.
- Presiden Corazon Aquino menggelar pertemuan rahasia dengan pimpinan MILF, Murad Ebrahim, di Tokyo, Jepang, untuk mempercepat proses pembahasan kesepakatan damai. Ini pertemuan pertama sejak pertemuan sebelumnya pada 1997.
- Pasukan MILF dan militer Filipina bentrok di Al Barka, Basilan, yang menewaskan 19 tentara dan 6 separatis.
- Presiden Corazon Aquino membentuk panel juru runding untuk memulai pembicaraan damai dengan MILF. Aquino juga mengumumkan Malaysia tetap berperan sebagai fasilitator.
- Pemerintah dan MILF mengumumkan perluasan kewenangan dan wilayah Bangsamoro di Pulau Mindanao.
- Mahkamah Agung menyatakan draf perjanjian damai dengan MILF tidak konstitusional sehingga bisa tidak berlaku.
- Pembicaraan damai dengan MILF dimulai setelah pemerintah Filipina mencapai kata sepakat dengan Moro National Liberation Front, yang dipimpin Nur Misuari. MILF merupakan pecahan dari MNLF.
Credit tempo.co
Serahkan Superyacht Buruan FBI, Mahathir: Terima Kasih Indonesia
KUALA LUMPUR
- Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad menyatakan ucapan terima
kasih kepada Indonesia atas penyerahan superyacht Equanimity buruan FBI
Amerika Serikat (AS). Kapal pesiar senilai USD250 juta itu disebut-sebut
terkait skandal korupsi 1MDB.
Kapal pesiar Equanimity diduga milik pengusaha Low Taek Jho. Kapal itu telah meninggalkan pelabuhan Tanjung Benoa, Bali, pada Sabtu lalu menuju Batam.
Media Malaysia, The Star, mengutip sumber terkait melaporkan bahwa superyacht Equanimity akan tiba di pelabuhan Batu Ampar, Batam, pada hari ini, sebelum akhirnya diserahkan kepada Pemerintah Malaysia.
"Kami senang karena kapal pesiar Equanimity telah diserahkan kepada kami oleh Indonesia. Saya mengucapkan terima kasih kepada Presiden Indonesia Joko Widodo atas kerjasamanya," kata Mahatir dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Channel News Asia pada Senin (6/8).
Kapal itu sendiri disita pada Februari lalu atas permintaan pihak berwenang AS, sebagai bagian dari investigasi korupsi multi-miliar dolar yang diluncurkan oleh Departemen Kehakiman (DoJ) terkait dengan skandal korupsi 1MDB.
Namun, putusan pengadilan di Jakarta pada bulan April lalu menyatakan bahwa kapal pesiar itu disita secara tidak sah dan harus diserahkan kepada pemiliknya.
Menurut laporan Reuters, keputusan untuk menyerahkan kapal pesiar kepada Malaysia disepakati Indonesia setelah ada permintaan pribadi dari Mahathir Mohamad yang mengunjungi Indonesia pada bulan Juni lalu.
Kapal pesiar Equanimity diduga milik pengusaha Low Taek Jho. Kapal itu telah meninggalkan pelabuhan Tanjung Benoa, Bali, pada Sabtu lalu menuju Batam.
Media Malaysia, The Star, mengutip sumber terkait melaporkan bahwa superyacht Equanimity akan tiba di pelabuhan Batu Ampar, Batam, pada hari ini, sebelum akhirnya diserahkan kepada Pemerintah Malaysia.
"Kami senang karena kapal pesiar Equanimity telah diserahkan kepada kami oleh Indonesia. Saya mengucapkan terima kasih kepada Presiden Indonesia Joko Widodo atas kerjasamanya," kata Mahatir dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Channel News Asia pada Senin (6/8).
Kapal itu sendiri disita pada Februari lalu atas permintaan pihak berwenang AS, sebagai bagian dari investigasi korupsi multi-miliar dolar yang diluncurkan oleh Departemen Kehakiman (DoJ) terkait dengan skandal korupsi 1MDB.
Namun, putusan pengadilan di Jakarta pada bulan April lalu menyatakan bahwa kapal pesiar itu disita secara tidak sah dan harus diserahkan kepada pemiliknya.
Menurut laporan Reuters, keputusan untuk menyerahkan kapal pesiar kepada Malaysia disepakati Indonesia setelah ada permintaan pribadi dari Mahathir Mohamad yang mengunjungi Indonesia pada bulan Juni lalu.
Credit sindonews.com
Kasus Korupsi 1MDB, Indonesia Kembalikan Yacht Mewah ke Malaysia
CB, Jakarta - Indonesia mengembalikan sebuah Yacht, kapal pesiar mewah, ke Malaysia karena diduga terkait dengan skandal keuangan 1MDB trilunan rupiah melibatkan mantan Perdana Menteri Najib Razak.
Yacht dengan nama lambung Equanimity yang terdaftar di Kepulauan Cayman itu diperkirakan seharga US$ 250 juta atau setara dengan Rp 3,6 triliun (kurs Rp 14.473 per dolar Amerika Serikat).
Kapal pesiar mewah bernama Equanimity. AP Photo
"Yacht punya seorang pengusaha buron asal Malaysia memiliki kaitan
dengan skandal keuangan melibatkan Najib disita di Pulau Bali,
Indonesia, pada Februari 2018," Channel News Asia melaporkan.
Otoritas Indonesia menahan Yacht supermewah menyusul permintaan Kementerian Kehakiman Amerika Serikat yang sedang menginvestigasi skandal keuangan perusahaan negara 1MDB.
"Kami sangat senang Yacht mewah Equanimity telah diserahkan otoritas Indonesia kepada kami," kata Perdana Menteri Mahathir Mohamad melalui laman Facebook. Di laman Facebook, Mahathir tak lupa juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Presiden Joko widodo karena bersedia bekerja sama.
Kapal pesiar mewah bernama Equanimity. thestar.com.my
Salah seorang juru bicara kantor Perdana Menteri mengatakan, Yacht tersebut akan tiba di Pelabuhan Port Klang, sebelah barat Ibu Kota Kuala Lumpur, dalam waktu 48 jam.
Najib, Perdana Menteri Malaysia yang ditumbangkan Mahathir Mohamad, membangun perusahaan milik negara 1MDB pada 2009. Di perusahaan tersebut, Najib menjadi penasihat dan dituduh melakukan skandal keuangan di depan pengadilan pada Juli 2018. Dia menolak segala tudingan tersebut dan bebas dari tahanan setelah menyerahkan uang jaminan.
Yacht dengan nama lambung Equanimity yang terdaftar di Kepulauan Cayman itu diperkirakan seharga US$ 250 juta atau setara dengan Rp 3,6 triliun (kurs Rp 14.473 per dolar Amerika Serikat).
Kapal pesiar mewah bernama Equanimity. AP Photo
Otoritas Indonesia menahan Yacht supermewah menyusul permintaan Kementerian Kehakiman Amerika Serikat yang sedang menginvestigasi skandal keuangan perusahaan negara 1MDB.
"Kami sangat senang Yacht mewah Equanimity telah diserahkan otoritas Indonesia kepada kami," kata Perdana Menteri Mahathir Mohamad melalui laman Facebook. Di laman Facebook, Mahathir tak lupa juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Presiden Joko widodo karena bersedia bekerja sama.
Kapal pesiar mewah bernama Equanimity. thestar.com.my
Salah seorang juru bicara kantor Perdana Menteri mengatakan, Yacht tersebut akan tiba di Pelabuhan Port Klang, sebelah barat Ibu Kota Kuala Lumpur, dalam waktu 48 jam.
Najib, Perdana Menteri Malaysia yang ditumbangkan Mahathir Mohamad, membangun perusahaan milik negara 1MDB pada 2009. Di perusahaan tersebut, Najib menjadi penasihat dan dituduh melakukan skandal keuangan di depan pengadilan pada Juli 2018. Dia menolak segala tudingan tersebut dan bebas dari tahanan setelah menyerahkan uang jaminan.
Credit tempo.co
Singapura Uji Coba Pemindai Mata di Pintu Imigrasi
Uji coba pemindai mata hanya untuk warga
singapura dan penduduk tetap negara itu sementara bandara Changi
mempertimbangkan uji coba teknologi pengenalam wajah. (AFP/Toh Ting
Wei)
Uji coba dengan teknologi mahal ini merupakan salah satu inisiatif teknologi tinggi di Singapura yang bertujuan meningkatkan efisiensi dan keamanan di tengah peningkatan militansi di kawasan.
Namun, upaya ini menimbulkan kekhawatiran terkait privasi warga di kalangan pegiat hak asasi manusia.
|
|
Para pakar mengatakan teknologi pemindaian mata, yang telah digunakan di Amerika Serikat dan Inggris dengan tingkat keberhasilan berbeda, ini lima kali lebih mahal dari teknologi pemindaian sidik jari yang sudah umum diterapkan.
"Uji coba ini akan membantu kami mempertimbangkan apakah teknologi ini akan bisa diterapkan di pintu masuk imigrasi," ujar juru bicara Otoritas Pemeriksaan, ICA, seperti dikutip koran Straits Times.
Langkah ini akan diterapkan di dua pintu masuk imigrasi di perbatasan dengan Malaysia dan satu di terminal kapal feri yang merupakan pintu masuk dari Pulau Batam.
Uji coba ini hanya akan dikenakan pada warga negara Singapura dan pemegang izin tinggal tetap dan ICA telah mengumpulkan data mata sejak Januari tahun lalu ketika warga membuat kartu tanda identifikasi atau paspor.
|
|
Ketika dihubungi oleh kantor berita Reuters, ICA membenarkan laporan media ini namun tidak memberi komenter terkait rincian skema tersebut.
Bandar udara Changi juga mempertimbangkan pengunaan teknologi sistem pengenalan wajah untuk menemukan penumpang yang terlambat. Singapura juga berencana menggunakan teknologi tersebut dalam proyek penempatan kamera dan sensor di 100 ribu tiang lampu jalan.
Pemerintah Singapura mengatakan langkah-langkah ini merupakan upaya pragmatis untuk meningkatkan keamanan masyarakat dan berjanji akan memperhatikan privasi warga.
Singapura mengatakan negeri itu telah menjadi sasaran serangan militan dalam beberapa tahun terakhir. Disebutkan bahwa sebagian dari ancaman terorisme itu berasal dari negara-negara tetangga sehingga serangan militan tinggal menunggu waktu saja.
Credit cnnindonesia.com
Langganan:
Komentar (Atom)