Jumat, 24 Februari 2017

Hitler Disebut Jajal Bom Nuklir sebelum Akhir Perang Dunia II

BERLIN - Sebuah dokumen dari Kantor Arsip Nasional di Washington, Amerika Serikat (AS) menunjukkan bahwa Nazi Jerman diduga sudah menguji coba bom nuklir tahun 1944 atau sebelum akhir Perang Dunia II. Jika dokumen itu terkonfirmasi, berarti diktator Nazi Adolf Hitler sudah memiliki bom nuklir sebelum negara-negara adidaya memilikinya.

File declassifed APO 696 dari Kantor Arsip Nasional di Washington merinci seberapa jauh para ilmuwan Third Reich mengembangkan bom nuklir yang saat itu didambakan Hitler. File itu diperoleh surat kabar Jerman, Bild.

File itu merupakan hasil penelitian para ilmuwan antara tahun 1944 hingga 1947 yang meneliti dugaan bahwa Hitler telah memiliki bom nuklir. ”Investigasi, penelitian, pengembangan dan penggunaan praktis dari bom atom Jerman,” bunyi laporan dari penelitian para ilmuwan tersebut yang dikutip surat kabar Jerman, semalam (23/2/2017).

Laporan itu disusun oleh perwira intelijen AS dan Inggris yang tak terhitung jumlahnya. Penyusunan laporan itu melibatkan kesaksian dari empat ahli Jerman, yakni dua fisikawan, seorang ahli kimia dan ahli rudal.

Hitler, menurut laporan itu, diduga telah menguji coba hulu ledak nuklir yang belum sempurna pada tahun 1944. Namun, lokasinya belum diketahui.

Ahli rudal Jerman Hans Zinsser dalam kesaksian di laporan tersebut mengaku mengamati awan jamur di langit di dekat kawasan Ludwigslust selama uji coba pada tahun 1944.

“Pada awal Oktober 1944, saya (menguji) terbang (rudal) sekitar 12-15km dari stasiun uji coba nuklir di dekat Ludwigslust (South Lubeck),” bunyi kesaksian Zinsser kepada para penyidik sekutu.

”Awan berbentuk seperti jamur dengan penuh gejolak, mengepul (sekitar 7.000meter) berdiri, tanpa koneksi tampak di atas tempat di mana ledakan itu terjadi,” lanjut kesaksian ahli rudal Jerman tersebut.

Uji coba tidak dilanjutkan karena ada gangguan listrik yang kuat pada saat itu.

Masih menurut laporan tersebut, seorang pilot dengan pesawatnya yang lepas landas dari Ludwigslust juga mengamati fenomena yang sama, satu jam setelah ledakan terjadi.

Laporan itu juga diperkuat dokumen milik koresponden Italia, Luigi Romersa, yang mengaku mengamati lokasi ledakan di area yang sama. Koresponden itu dikirim diktator Benito Mussolini untuk menonton tes dari ”senjata baru” Jerman. Dia diperintahkan untuk melaporkan tayangan ulang dari yang dia lihat kepada Mussolini.

Credit sindonews.com

Presiden Trump Ingin Senjata Nuklir AS Tak Terkalahkan

WASHINGTON - Presiden Donald John Trump mengatakan bahwa dia ingin membangun kembali persenjataan nuklir Amerika Serikat (AS). Dia bersumpah membuat kemampuan nuklir AS tidak terkalahkan atau tidak akan tertinggal dari negara lain, baik teman maupun musuh.

”Ini akan menjadi indah, mimpi bahwa tidak ada negara yang akan memiliki nuklir, tetapi jika negara akan memiliki nuklir, kita akan berada di atasnya,” kata Trump dalam sebuah wawancara dengan Reuters, pada hari Kamis.

”Kami tidak akan pernah jatuh di belakang negara manapun, bahkan jika itu sebuah negara yang ramah,” kata Trump. ”Kami tidak akan pernah jatuh di belakang perihal kekuatan nuklir,” lanjut Trump.

Trump mengatakan bahwa Rusia telah mengerahkan rudal jelajah baru yang melanggar perjanjian pengawasan senjata tahun 1987. Dia akan membahas masalah ini dengan Presiden Rusia Vladimir Putin jika bertemu.

”Bagi saya itu adalah masalah besar,” ucap Trump mengacu pada pelanggaran yang dilakukan Rusia.

Trump menggambarkan perjanjian START (Perjanjian Pengurangan Senjata Strategis) adalah perjanjian untuk membatasi persenjataan nuklir strategis AS dan Rusia.

Presiden Trump juga mengaku sangat marah atas uji coba rudal balistik Korea Utara. Menurutnya, menyebarkan sistem pertahanan rudal AS di Jepang dan Korea Selatan merupakan salah satu pilihan untuk melawan perilaku Pyongyang.

”Ada pembicaraan banyak lebih dari itu,” katanya. ”Kita akan lihat apa yang terjadi. Tapi itu situasi yang sangat berbahaya, dan China bisa berakhir sangat cepat menurut saya,” imbuh Trump, yang dilansir Jumat (24/2/2017).

AS saat ini sedang melaksanakan program 30 tahun untuk memodernisasi senjata nuklir yang mengalami penuaan. Program itu mencakup pesawat pengebom, rudal balistik darat dan kapal selam. Program itu diragukan bisa berhasil karena akan menelan hingga USD1 triliun, di mana AS sulit untuk membiayainya.

Credit sindonews.com

Kapal Perang AS dengan Rudal Jelajah Sambangi Estonia

TALLINN - Kapal perang Amerika Serikat (AS) USS Hue City yang dilengkapi rudal jelajah telah memasuki kawasan pelabuhan di Tallinn, Estonia. Angkatan Laut AS mengklaim Kehadiran kapal perang tersebut untuk memperkuat hubungan kedua negara dan mempromosikan keamanan dan stabilitas kawasan Baltik.

“Kapal dengan rudal jelajah, USS Hue City (CG 66) tiba di Tallinn, Estonia, untuk kunjungan ke pelabuhan sesuai yang dijadwalkan untuk meningkatkan hubungan AS-Estonia sebagai dua negara yang bekerja sama untuk menjaga kawasan Baltik dan Eropa stabil, sejahtera dan aman,” kata pihak Angkatan Laut AS dalam sebuah pernyataan.

Angkatan Laut AS menyatakan bahwa kedua negara mencari peluang untuk meningkatkan hubungan persekutuan yang abadi. Estonia merupakan salah satu negara Baltik yang khawatir jadi target invasi Rusia.

”(Kapal) Hue City diharapkan akan menghabiskan waktu di Estonia untuk mendukung sekutu NATO kami,” kata komandan kapal USS Hue City, Kapten Dan Gillen.

“Sangat penting bagi kami akan terus memperkuat hubungan kerja dengan sekutu kami. Kunjungan ini juga menyediakan kesempatan bagi kru untuk keluar di kawasan Tallinn,” ujarnya.

Setelah kunjungan ini, kapal USS Hue City akan terus melakukan operasi keamanan maritim dan menjalankan kerjasama keamanan.

Sementara itu, juru bicara Angkatan Laut Estonia Karl Baumeister mengatakan kepada ERR yang dikutip Jumat (24/2/2017), bahwa kapal USS Hue City merupakan kapal Ticonderoga-class yang bertugas di Angkatan Laut AS sejak tahun 1991. Kapal ini memiliki panjang lebih dari 170 meter dan bisa membawa 400 awak.

Credit sindonews.com

Perundingan Damai Suriah, Oposisi Tekankan Transisi Politik

Ilustrasi Suriah di bawah pemerintahan Bashar al-Assad. (REUTERS/Omar Sanadiki)

Jakarta, CB -- Perserikatan Bangsa-Bangsa memimpin perundingan damai Suriah di Jenewa. Pertemuan ini merupakan babak baru perundingan politik dalam upaya mengakhiri konflik selama hampir enam tahun.

Dalam perundingan itu, negosiator pemimpin oposisi menekankan kepada mediator PBB Staffan de Mistura, agar fokus pada pembahasan transisi politik.

"Jika Staffan serius, ia harus tetap berpegang pada subjek pertama dalam agenda yaitu transisi politik yang diterima oleh rakyat Suriah," kata Nasr al-Hariri, seperti dikutip Reuters.

Namun, tambahnya, delegasi pemerintah tidak ingin ada transisi sebagaimana yang diinginkan oposisi. Kelompok oposisi takut ada peran Iran yang ikut bermain di balik layar.

"Iran adalah kendala utama untuk setiap jenis kesepakatan politik," katanya.

Perundingan ini berlangsung pada Kamis (23/2), setelah terhenti selama 10 bulan karena pertempuran meningkat dalam perebutan Aleppo. Mediator dari PBB mempertemukan kedua pihak yang bertikai demi mengakhiri perang dan menyepakati masa depan pemerintahan Suriah.

Perundingan Jenewa pada April tahun lalu tidak pernah mempertemukan para perunding untuk bertatap muka. De Mistura bertemu dengan para delegasi secara terpisah.

Setelah pasukan pemerintah mengambil kendali Aleppo dengan dukungan militer Rusia, posisi Presiden Suriah Bashar al-Assad saat ini semakin kuat dibanding satu tahun lalu.

Mediator PBB Staffan de Mistura. (Reuters/Denis Balibouse)

Wakil Rusia di PBB mengatakan, para pemberontak beserta pendukungnya di kalangan Barat dan Arab yang menuntut agar Assad mundur adalah permintaan "konyol".

"Delegasi pemerintah (Suriah) sudah tiba di Jenewa dengan arahan konstruktif untuk membuat kemajuan dalam perundingan ini," kata Duta Besar Rusia Alexei Borodavkin.

"Yang saya tahu, agenda pembicaraan belum siap," ujarnya.

Dia berharap perundingan itu menghasilkan kemajuan dalam pembentukan pemerintahan kesatuan nasional, penyusunan undang-undang dasar, serta penjadwalan pemilihan umum, seperti yang diamanatkan resolusi PBB.

Ruang lingkup pembicaraan telah dibatasi pada masalah politik utama sejak tahun lalu setelah Rusia, Turki dan Iran mengeluarkan masalah militer yang rumit dari agenda perundingan Jenewa. Sedangkan, masalah militer akan dibahas pada pertemuan terpisah di ibu kota negara Kazakhstan, Astana.

"Jenewa akan memusatkan pembicaraan pada masalah-masalah politik. Astana akan menjadi tempat yang pas untuk memperkuat gencatan senjata," kata seorang diplomat dari negara Barat.

Pertemuan Astana telah menghasilkan gencatan senjata yang rapuh, yang tidak mengikutsertakan kelompok-kelompok jihad garis keras seperti IS. Pertempuran terus berlangsung di berbagai wilayah Suriah pada Kamis.

Serangan udara menghancurkan daerah-daerah yang dikuasai kalangan pemberontak di provinsi Deraa dan Hama. Sementara para pemberontak menembakkan roket-roket ke arah fasilitas pemerintahan. Namun secara keseluruhan, tingkat kekerasan di Suriah barat telah menurun dibandingkan hari-hari sebelumnya.

Credit CNN Indonesia

FBI Tolak Permintaan Gedung Putih Tampik Laporan Trump-Rusia

Direktur FBI, James Comey, menolak berkomentar karena kasus kontak Rusia dan tim Trump ini masih dalam tahap penyelidikan. (Gary Cameron)

Jakarta, CB -- Badan Investigasi Federal Amerika Serikat (FBI) menolak permintaan Gedung Putih untuk menampik laporan media mengenai kontak antara tim Donald Trump dan Rusia selama masa kampanye.

Sejumlah pejabat AS membocorkan kepada CNN, Gedung Putih sempat meminta bantuan FBI dan beberapa badan lain untuk mengatakan di hadapan publik bahwa pemberitaan mengenai tim kampanye Trump dan Rusia itu salah.

Seorang pejabat mengatakan, permintaan langsung dari pemerintah kepada FBI ini sangat janggal. Pasalnya, selama ini AS memegang teguh aturan yang melarang kontak langsung dengan FBI selama penyelidikan masih berlangsung.

Menurut seorang aparat hukum, komunikasi langsung ini bermula ketika Kepala Staf Gedung Putih, Reince Priebus, bertemu dengan Wakil Ketua FBI, Andrew McCabe, di sela sebuah rapat, sehari setelah laporan mengenai kontak tim Trump dengan Rusia semasa kampanye itu dilansir oleh The New York Times.

Namun seorang pejabat Gedung Putih mengatakan, justru McCabe yang pertama kali menghubungi Priebus sebelum rapat berlangsung. Menurut pejabat itu, McCabe mengatakan bahwa pemberitaan di The New York Times itu jauh melebih-lebihkan dari apa yang diketahui oleh FBI.

Pejabat itu menuturkan, Priebus kemudian menghampiri McCabe dan Direktur FBI, James Comey, di sela rapat untuk meminta badan investigasi itu berbicara kepada para wartawan mengenai latar belakang sebenarnya dari kasus tersebut.

Comey sendiri menolak berkomentar karena kasus kontak Rusia dan tim Trump ini masih dalam tahap penyelidikan. Seorang pejabat FBI mengatakan, Comey tak akan berkomentar hingga penyelidikan menemui titik terang.

Laporan The New York Times ini menjadi pergunjingan besar di AS. Pasalnya, tim kampanye Trump disebut berkomunikasi secara intens dengan berbagai pemangku kepentingan di Rusia, termasuk mata-mata, pada musim panas 2016.

Senat membentuk panel khusus yang bekerja sama dengan FBI untuk menyelidiki dugaan kontak tim Trump dengan Rusia ini. Sejak dibentuk pada pertengahan Februari, panel ini mengaku sudah mengantungi banyak informasi yang dapat menjawab pertanyaan publik.

"Publik ingin mengetahui apakah Presiden memiliki hubungan personal dan finansial dengan pemerintah Rusia," kata anggota Komite Intelijen Parlemen AS, Eric Swalwell.

Credit cnnindonesia.com

Beritakan Thailand, Wartawan BBC Dituntut Penjara Lima Tahun

Ilustrasi Pengadilan. (Pixabay/Succo)

Jakarta, CB -- Seorang wartawan BBC berkebangsaan Inggris diuntut hukuman penjara lima tahun terkait laporannya soal dugaan penipuan di sebuah pulau wisata populer di Thailand.

Menurut laporan AFP, Kamis (23/2), kelompok pemerhati HAM menyebut kasus ini menunjukkan bagaimana hukum 'karet' pencemaran nama baik dan kejahatan siber membunuh jurnalisme investigatif di Thailand sehingga sulit untuk mengungkap kesalahan di negara yang diliputi korupsi.

Penuntutan ini dipicu oleh laporan pada September 2015 lalu yang diberitakan oleh Jonathan Head, koresponden BBC Asia Tenggara. Dia memberitakan soal penipuan yang mengakibatkan dua pensiunan di Phuket kehilangan propertinya.

Head hadir di pengadilan Phuket, Kamis, bersama salah satu dari pensiunan tersebut, yakni Ian Rance. Sama-sama berkewarganegaraan Inggris, dia juga menjadi terdakwa dalam kasus ini. Keduanya mengaku tidak bersalah.

Pihak penuntutnya adalah Pratuan Thanarak, pengacara asal Phuket yang disertakan dalam laporan BBC tersebut.

Rance pensiun dan pergi ke Phuket pada 2001 lalu, menikahi seorang perempuan lokal dan dikaruniai tiga orang anak. Dengan keluarganya, dia membeli properti senilai $1,2 juta, atau setara Rp16 miliar.

Di bawah hukum Thailand, orang asing tidak boleh memiliki tanah. Namun, banyak orang mengakali peraturan ini dengan cara membangun propertinya afas nama perusahaan yang mereka miliki atau orang lokal yang dipercaya.

Pada 2010, Rance menyadari istrinya telah memalsukan tanda tangan untuk mencabut jabatannya sebagai direktur dan menjual properti itu atas bantuan jaringan peminjam dana dan agen properti di pulau tersebut.

Dia dipenjara selama empat tahun karena terbukti bersalah dalam kasus penipuan ini.

Head melaporkan bahwa Pratuan, pengacara yang menuntutnya, mengaku mengesahkan tanda tangan palsu Rance meski pria pensiunan itu tidak hadir.

Pratuan mengajukan tuntutan pencemaran nama baik, menuding laporan itu mengakibatkannya "terfitnah, terhina atau dibenci," menurut berkas yang dikutip AFP.

Credit CNN Indonesia

Filipina Rilis Surat Perintah Penangkapan Pengkritik Duterte

Setelah bertahun-tahun mencoba menguak keterkaitan Duterte dengan pasukan pembunuh ratusan pelaku tindak kriminal, kini De Lima justru akan diadili dengan tuduhan penyelundupan narkoba. (AFP Photo/Ted Aljibe)

Jakarta, CB -- Pengadilan Filipina merilis surat penangkapan tokoh politik yang kerap mengkritik Presiden Rodrigo Duterte, Leila de Lima.

Setelah bertahun-tahun mencoba menguak keterkaitan Duterte dengan pasukan pembunuh ratusan pelaku tindak kriminal, kini De Lima justru akan diadili dengan tuduhan penyelundupan narkoba.

Ia dituduh mendalangi sebuah operasi penyelundupan narkoba ketika ia masih menjabat sebagai Menteri Kehakiman pada masa pemerintahan Benigno Aquino.

Para pendukung De Lima menganggap kasus ini hanya merupakan cara Duterte untuk membungkam sang anggota Senat ini. De Lima pun mengaku akan menghadapi tuntutan ini dan tidak kabur.

"Saya tidak berencana untuk kabur. Saya tidak berencana bersembunyi. Saya akan menghadapi semua tuntutan," ujar De Lima sebagaimana dikutip AFP, Kamis (23/2).

De Lima mengatakan, meskipun surat penangkapan sudah diterbitkan, tapi kertas itu harus sampai terlebih dulu di tangannya. Ia pun menghabiskan Kamis malamnya dengan keluarga dan akan kembali ke Senat, di mana kemungkinan penangkapan dilaksanakan.

Senator ini memang dikenal tidak takut menghadapi Duterte. Sepekan belakangan saja, De Lima sudah beberapa kali melontarkan kritik terhadap sang presiden yang terkenal dengan kampanye anti-narkobanya.

Ia menyebut Duterte "pembunuh berantai sosiopat" karena di bawah pemerintahan sang presiden, sekitar 6.500 pengedar narkoba tewas tanpa proses peradilan yang jelas. De Lima pun berseru kepada seluruh rakyat Filipina untuk bergerak bersama menentang Duterte.

Tak hanya itu, De Lima juga menyebut mental Duterte tak cukup sehat untuk menjadi presiden. Ia meminta kabinet untuk melengserkan Duterte, layaknya revolusi yang menggulingkan diktator Ferdinand Marcos pada 1986.

"Kini waktunya kembali tiba bagi kita untuk berani dan bertindak melawan diktator kriminal dan rezim setannya," ucap De Lima pada Selasa lalu.

Berbeda dengan De Lima, partai tempatnya bernaung, Partai Liberal, justru menyuarakan kecaman dan kekhawatiran atas penahanan ini.

Mereka takut, nyawa De Lima akan melayang, seperti politisi Filipina lainnya, Rolando Espinosa, yang tewas di penjara pada Agustus tahun lalu, setelah dituduh menyelundupkan narkoba.

Menanggapi kekhawatiran partainya ini, De Lima hanya mengatakan bahwa ia tak akan berhenti mengutarakan kritiknya, meskipun tahu nyawanya terancam.

"Kepada kalian semua, kami meminta doa agar saya tetap selamat dan aman di mana pun mereka mau memenjarakan saya," katanya.

Credit CNN Indonesia

Jokowi Bakal Makan Malam Pribadi dengan PM Australia

PM Australia Malcolm Turnbull akan menjamu Presiden Jokowi dengan makan malam pribadi. (AAP/Paul Miller//via REUTERS)

Jakarta, CB -- Kunjungan Presiden Joko Widodo ke Australia 25-26 Februari ini akan sedikit berbeda dari biasanya. Orang nomor satu di Indonesia ini akan berbicara secara pribadi dengan Perdana Menteri Malcolm Turnbull dalam sebuah jamuan makan malam.

“Kunjungan kenegaraan kali ini cukup spesial dan sedikit berbeda karena acara makan malam akan digelar secara privat hanya antara Pak Jokowi, PM Turnbull dan kedua pasangan mereka,” kata juru bicara Kemlu RI, Arrmanatha Nasir di Gedung Kemlu, Kamis (23/2).

Meski begitu, Arrmanatha mengatakan, kedua pemimpin negara dipastikan tetap akan membahas sejumlah masalah kenegaraan dalam pertemuan tersebut.

Salah satu yang menjadi fokus pembahasan kedua negara adalah penguatan kerja sama ekonomi khususunya percepatan perluasan pasar berkelanjutan dan kerja sama sektor pertahanan seperti keamanan siber dan maritim.

Beberapa nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) juga akan disetujui oleh kedua pemimpin seperti kerja sama maritim, keamanan sipil maritim, dan industri ekonomi kreatif.

Dalam kunjungan dua hari ini, Jokowi turut membawa sejumlah menteri kabinetnya antara lain Menlu Retno LP Marsudi, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukito, Menteri Perekonomian Darmin Nasution, Kepala Badan Ekonomi Kreatif Triawan Munaf, dan Kepala BPKM Thomas Lembong.

Lawatan ke Negeri Kanguru ini, Jokowi juga akan bertemu dengan sejumlah pengusaha, dan komunitas WNI di sana. Presiden RI Ke-7 itu juga akan menyempatkan diri meresmikan Balai Bahasa Indonesia di Australia.

Sejauh ini, tutur Arrmanatha, Indoensia sudah memiliki tiga balai bahasa di Canberra, Perth, dan Melbourne.

Mengenai hubungan kerja sama militer yang sempat ditangguhkan beberapa waktu lalu, Arrmanatha menegaskan bahwa Indonesia berharap kerja sama strategis antar kedua negara ini akan dilanjutkan kembali.

"Tapi isu militer ini tidak akan menjadi isu yang khusus dibahas karena kerja sama [militer] kan memang sudah berjalan secara reguler dari dulu antara dua negara," katanya menambahkan.

Credit CNN Indonesia

Ke Indonesia, Menlu Perancis Bawa Isu Israel-Palestina

Perdamaian Israel-Palestina akan jadi topik pembahasan dalam pertemuan Menlu Perancis dan Indonesia. (AFP PHOTO/MOHAMMED ABED)

Jakarta, CB -- Menteri Luar Negeri Perancis Jean-Marc Ayrault dijadwalkan akan berkunjung ke Indonesia dan bertemu Menlu Retno Marsudi pada 27-28 Februari mendatang. Sejumlah isu penting seperti isu di Timur Tengah, khususnya mengenai perdamaian Israel-Palestina, akan jadi salah satu topik yang dibahas.

“Banyak isu yang akan dibahas. Nampaknya pembahasan two state solution (Solusi damai dua negara) mengenai perdamaian Israel-Palestina menjadi fokus kedua menlu ketika bertemu nanti,” ujar juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Arrmanatha Nasir di Gedung Kemlu, Kamis (23/2).

Pembahasan mengenai isu Israel-Palestina dilakukan menyusul Konferensi Perdamaian Internasional mengenai Proses Perdamaian di Timur Tengah di Paris, Prancis pada 15 Januari lalu.

Konferensi tersebut digelar sebagai bentuk dukungan dunia internasional terhadap pencapaian damai Israel dan Palestina yang telah berpuluh tahun lamanya berseteru dalam konflik.

Selain itu, Indonesia juga dikenal sebagai negara yang sangat vokal mendukung kemerdekaan Palestina dan perdamaian di Timur Tengah.

Di sisi lain, menurut Arrmanatha, kunjungan Ayrault ke Jakarta kali ini diharapkan bisa memperkuat hubungan bilateral kedua negara.

Selain isu Palestina, pertemuan kedua menteri ini juga akan terfokus pada penguatan kerja sama bilateral, khususnya dalam sektor ekonomi seperti memperluas akses pasar khususnya produk kayu di Indonesia yang baru-baru ini telah mendapatkan sertifikat FLEGT dari Uni Eropa.

Di samping itu, kerja sama keamanan khususnya dalam isu memberantas terorisme juga masih menjadi fokus pembahasan antar kedua negara.

“Ada beberapa MoU yang juga akan ditandatangani kedua negara dalam pertemuan nanti, seperti kerja sama dalam sektor pendidikan, pelatihan diplomat, dan yang unik adalah kerja sama dalam sektor penelitian luar angkasa,” kata Arrmanatha.

“Kami juga akan terus mendorong penyelesaian perundingan EU-CEPA [kerja sama ekonomi antar Indonesia dan Uni Eropa], dan permohonan Indonesia untuk bisa bebas visa ke Eropa,” tuturnya menambahkan.

Credit CNN Indonesia

Keppres imigrasi Trump digugat sebuah kabupaten di California

Presiden Amerika Serikat Donald Trump. (REUTERS/Carlo Allegri)

San Francisco (CB) - Sebuah kabupaten atau county dengan jumlah penduduk paling banyak, di negara bagian California, Kamis waktu AS, meminta hakim menangguhkan Keppres Presiden Donald Trump yang berusaha menghentikan pendanaan dari pemerintah pusat ke kota-kota yang menjadi tempat penampungan imigran.

County ini menyebut Keppres Trump itu telah mengacaukan proses anggaran di tingkat daerah.

Bulan lalu Trump menandatangani Keppres yang membidik pemerintah daerah yang membatasi kerjasama dengan otoritas imigrasi pusat, demi mengatasi imigrasi dan keamanan di AS.

County Santa Clara yang di dalamnya termasuk kota San Jose dan beberapa komunitas kecil Lembah Silikon, mengajukan gugatan di mahkamah federal San Francisco dengan menyebut rencana Trump menangguhkan dana pusat itu sebagai tidak konstitusional. San Francisco sudah mengajukan gugatan serupa. Dan hakim yang sama tengah menangani gugatan itu.

Dalam gugatan yang didaftarkan Kamis waktu AS, Santa Clara berusaha membatalkan keputusan Trump menangguhkan bantuan pemerintah pusat itu. County ini menerima sekitar 1,7 miliar dolar AS dari pemerintah pusat yang mencapai 35 persen dari pendapatan tahunan kabupaten ini.

"Keppres itu telah membuat kacau proses anggaran dan perencanaan county ini," begitu bunyi aduan county ini kepada mahkamah.

James Williams, Konsil County Santa Clara, mengatakan keputusan pengadilan dibutuhkan karena county ini kerap mengeluarkan uang di muka yang kemudian diganti pemerintah pusat kemudian.

"Kita tak bisa membelanjakan jutaan dolar setiap pekan dan tiga bulan dari sekarang mendapati kenyataan bahwa penggantian itu ditolak," kata Williams seperti dikutip Reuters. "Ini tidak elok."

Peradilan untuk kasus ini akan dilangsungkan pada 5 April.

Credit antaranews.com

Mantan Presiden IMF dipenjara karena selewengkan dana

IMF (Reuters)

Madrid (CB) - Mantan presiden Dana Keuangan Internasional (IMF), Rodrigo Rato, pada Kamis dinyatakan bersalah menyelewengkan dana dan karena itu ia diganjar hukuman penjara selama empat setengah tahun.

Sosok yang pernah menjabat sebagai wakil perdana menteri serta menteri keuangan Spanyol itu merupakan salah satu dari 65 pejabat yang dinyatakan bersalah menggunakan "kartu kredit hitam". Kartu kredit tersebut diberikan saat mereka bekerja untuk bank tabungan Caja Madrid.

Caja Madrid bergabung dengan pihak-pihak lainnya untuk membentuk Bankia pada Desember 2010.

Rato merupakan presiden Bankia dari Desember 2010 hingga ia mengundurkan diri pada 2012. Tugasnya saat itu adalah mengawasi pembukaan perdagangan kontroversial Bursa Efek Madrid. Rato mundur dari jabatannya ketika terungkap bahwa bank tersebut memerlukan bantuan keuangan sebesar miliaran euro dari pemerintah.

Persidangan menyangkut kartu kredit hitam dimulai setelah para pejabat Caja Madrid dan Bankia diketahui mendapat kartu kredit, yang memungkinan mereka menarik dana dari Caja Madrid dan kemudian Bankia. Uang yang ditarik tidak muncul dalam dokumen apa pun, juga tidak dilaporkan dalam laporan pajak.

Para terdakwa, termasuk Rato dan mantan presiden Caja Madrid Miguel Blesa, yang dihukum enam tahun penjara, menggunakan kartu kredit hitam untuk berbelanja dengan nilai keseluruhan 15,5 juta euro (sekitar Rp 218,9 miliar). Mereka membelanjakan kartu untuk banyak hal, dari makanan mahal hingga minuman beralkohol dan pakaian bermerek.

Rato sebelumnya bersikeras bahwa kartu itu bebas digunakan sebagai bagian dari kesepakatan pembayaran sebagai pejabat bank.

Kasus tersebut mengundang kemarahan publik di Spanyol karena dana begitu banyak digunakan setelah krisis ekonomi mulai muncul. Bank-bank Spanyol secara berkala mengambil alih kepemilikan rumah-rumah sementara rakyat tidak mampu membayar cicilan rumah.

Blesa diketahui telah membelanjakan 436.688 euro dari kartunya sementara Rato berbelanja 99.054 euro dalam waktu dua tahun saja.

Pejabat lainnya seperti Idelfonso Sanchez Barcoj, orang nomor dua di bawah Blesa, menggunakan lebih dari 570.000 euro dari kartu kreditnya, demikian Xinhua.

Credit antaranews.com

Hebohnya kunjungan Raja Arab, tutup pantai hingga vila bersinggasana

Raja Salman Bin Abdul Aziz Al-Saud (REUTERS/Faisal Al Nasser)

Jakarta (CB) - Raja Arab Saudi, Salman bin Abdulaziz al- Saud, akan melakukan kunjungan kenegaraan ke Indonesia pada 1-9 Maret 2017.

Kehebohan kunjungan sang raja sudah mulai terasa, mulai dari banyaknya jumlah rombongan yang dibawanya hingga pesawat yang akan membawa rombongan tersebut.

Dalam kunjungannya ke Indonesia, Raja Salman akan membawa rombongan terbesar kurang lebih 1.500 orang yang di antaranya 10 menteri dan 25 pangeran.

Raja Salman dijadwalkan melakukan kunjungan kenegaraan di Jakarta 1-3 Maret dan berlibur ke Bali mulai 4-9 Maret 2017.

Rombongan akan diangkut 4 pesawat Boeing B747 seri 400 dan 200, dua pesawat Boeing B777 dan dua pesawat C-130 Hercules.

Rupanya, kunjungan-kunjungan raja sebelumnya ke sejumlah negara tak kalah hebohnya.

menutup pantai

Saat berlibur ke Selatan Prancis selama tiga minggu pada 2015, Raja Salman menutup pantai 300 meter di sekeliling vila tempatnya menginap.

sewa kamar plus singgasana

Raja Salman menyewa vila di Vallauris, di tepi pantai berbatu Rivera yang dibangun tahun 1932.

Vila yang dibangun arsitek Barry Dierks, Chateau de l'Horizon dikenal pernah disewa orang-orang terkenal mulai dari Winston Churchill, Rita Hayworth dan Marilyn Monroe.

Khusus untuk Raja Salman, vila itu dipasangi jendela-jendela baru, bunga-bunga baru ditanam dan dikabarkan ada singgasana di balkon, tempat sang raja menikmati pemandangan.

400 sedan mewah

Setidaknya ada 10 iring-iringan mobil dengan 400 sedan mewah dengan kaca gelap disewa sang raja untuk keliling-keliling Saint Tropez, Monako, Nice atau area vila.

Credit antaranews.com

Presiden Jokowi akan sambut kedatangan Raja Salman

Raja Arab Saudi, Salman bin Abdulaziz Al Saud (ANTARA FOTO/Setpres-Editiawarman/aww/15)

Jakarta (CB) - Presiden Joko Widodo dijadwalkan akan menyambut kedatangan Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz Al Saud yang diagendakan datang ke Indonesia pada 1-9 Maret 2017.

Kepala Biro Pers Media dan Informasi Sekretariat Presiden Bey Machmudin di Jakarjta, Kamis, memastikan Presiden Jokowi akan melakukan penyambutan tersebut.

"Iya benar (Presiden) akan menyambut," kata Bey.

Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan Raja Salman akan berada di Indonesia pada 1-9 Maret 2017 dengan kegiatan kenegaraan dilaksanakan pada 1-3 Maret 2017.

Kunjungan tersebut juga dinilai bersejarah karena kunjungan Raja Saudi Arabia terakhir ke Indonesia pada 1970.

Dalam kunjungannya ke Indonesia, Raja Salman akan membawa rombongan terbesar kurang lebih 1.500 orang yang di antaranya 10 menteri dan 25 pangeran.

"Dan presiden akan menganugerahkan bintang kehormatan tertinggi Republik Indonesia kepada Raja Salman karena ketika Presiden melakukan kunjungan ke Saudi Arabia, Presiden juga mendapatkan hormatan tertinggi dari kerajaan Saudi Arabia," kata Pramono.

Rencananya, Presiden Jokowi juga akan menjemput secara langsung Raja Salman di bandara.

"Kenapa itu dilakukan karena ketika Presiden Indonesia berkunjung ke Saudi Arabia kebetulan saya juga mendampingi, Presiden dijemput di pintu pesawat oleh Raja Salman sehingga dengan demikian hubungan ini adalah hubungan yang sangat dekat, sangat erat, sangat akrab," katanya.

Sementara itu Menteri Pariwisata (Menpar) Arief Yahya merespon kedatangan Raja Arab sebagai sebagai peluang yang besar untuk mendongkrak kerja sama di bidang pariwisata.

"Tentu seperti itu. Jadi ini istilahnya, endorser yang sangat bagus. Jadi kami sudah siapkan berita-beritanya. Begitu sampai ke Timur Tengah, tidak hanya Arab Saudi, pasti impact-nya akan sangat besar. Akan menarik kunjungan orang-orang Timur Tengah untuk mengunjungi Bali khususnya atau Indonesia pada umumnya," kata Arief.

Ia mencatat selama ini kunjungan wisatawan asal Timur Tengah mengalami pertumbuhan yang tinggi dari rata-rata 150.000 pertahun menjadi 200.000 pertahun.

Arief berharap kunjungan Raja Salman bisa mendorong lebih banyak wisatawan Timur Tengah untuk berkunjung ke Indonesia.

Credit antaranews.com

Raja Arab Saudi akan berlibur ke Bali

Raja Salman Bin Abdul Aziz Al-Saud (REUTERS/Faisal Al Nasser)

Nusa Dua, Bali (CB) - Menteri Pariwisata Arief Yahya mengatakan Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz al-Saud yang rencananya berlibur di Bali. Kedatangannya diharapkan bisa mendongkrak pariwisata Pulau Dewata dan Indonesia.

"Kalau rajanya datang maka rakyatnya akan datang juga," katanya ditemui usai menjadi pembicara dalam Regional Investment Forum 2017 di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC) Nusa Dua, Kabupaten Badung, Kamis.

Menurut Arief, kunjungan ke Pulau Dewata tersebut merupakan kegiatan keluarga kerajaan alias kegiatan berlibur pribadi.

"Ini merupakan kesempatan emas bagi Indonesia untuk promosi pariwisata," ucapnya.

Kedatangan Raja Salman di Bali untuk berlibur itu diharapkan memberikan pengaruh positif bagi rakyatnya termasuk wisatawan dari negara-negara di kawasan Timur Tengah.

Arief menjelaskan wisatawan dari Timur Tengah merupakan salah satu wisatawan kelas premium dengan tingkat pengeluaran yang tinggi yakni sekitar 2.000 dolar AS untuk sekali kunjungan.

Meski demikian jumlah wisatawan dari Timur Tengah ke Indonesia masih rendah yakni dibawah 200 ribu orang atau masih kalah dibandingkan Malaysia dan Thailand yang sudah mencapai 300 ribu dan 600 ribu orang

Raja Salman dijadwalkan melakukan kunjungan kenegaraan di Jakarta 1-3 Maret dan berlibur ke Bali mulai 4-9 Maret 2017.

Dalam lawatannya ke Indonesia, Raja Salman dijadwalkan membawa sekitar 1.500 rombongan dengan menggunakan sedikitnya enam pesawat.

Kunjungan ini juga sangat bersejarah bagi Indonesia karena lawatan Raja Arab Saudi terakhir ke Tanah Air pada 1970 atau 47 tahun lalu.

Credit antaranews.com

Kemlu: Raja Saudi Sepakati Lima MoU dengan Jokowi

Raja Salman dari Arab Saudi bakal tandatangani lima MoU denga Presiden Jokowi. (REUTERS/Yuya Shino)

Jakarta, CB -- Kementerian Luar Negeri RI menyebut Raja Salman dari Arab Saudi akan menandatangani setidaknya lima nota kesepakatan (MoU) ketika bertemu dengan Presiden Joko Widodo, 1-9 Maret mendatang.

“Ada lima MoU terdiri dari kerja sama bidang kebudayaan, kesehatan, urusan Islam seperti pertukaran dakwah dan ulama, pariwisata, dan perjanjian pemberantasan kejahatan,” ujar juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Arrmanatha Nasir di kantornya, Jakarta, Kamis (23/2).

Arrmanatha berujar, selain menyepakati MoU, kedua pemimpin negara juga akan mendiskusikan sejumlah topik bilateral lainnya.

Indonesia berharap bakal ada penguatan kerja sama antara Riyadh dan Jakarta, termasuk di bidang infrastruktur dan investasi pembangunan.

Kunjungan Raja Salman kali ini adalah yang pertama kalinya sejak lawatan terakhir pemimpin Saudi ke Indonesia pada 1970 silam.

Kunjungan kali ini, tuturnya, diharapkan bisa semakin menguatkan hubungan bilateral kedua negara. Terlebih, ia mengatakan, hubungan kedua negara kian menguat dalam beberapa tahun terakhir.

Hal ini terlihat dari sejumlah kunjungan kenegaraan Presiden Jokowi dan beberapa petinggi pemerintah ke Saudi sejak 2015 lalu.

Selain itu, dari pihak Saudi sendiri, sejumlah anggota kabinet seperti Menteri Luar Negeri Saudi Adel al-Jubeir juga sempat mengunjungi Indonesia dan bertemu Menlu Retno LP Marsudi pada Oktober 2015 lalu.

“Kunjungan kenegaraan dari pemerintah Saudi kali ini ibarat puncak momentum yang sangat baik bagi kedekatan kedua negara. Raja Salman bahkan membawa delegasinya tak hanya ke Jakarta saja tapi juga ke Bali,” katanya.

Selain Jakarta, Raja Salman dan sekitar delegasinya memang dijadwalkan akan berkunjung ke Bali terhitung tanggal 5-9 sebelum kembali ke Saudi.

Raja Salman direncanakan memboyong sekitar 1300 orang, termasuk 10 menteri, 25 pangeran, pasukan pengawal, delegasi, dan pewarta dari negaranya.

Credit CNN Indonesia

Al Azhar gelar dialog dengan Vatikan

Al-Azhar Mesir (Reuters)

Kairo (CB) - Perwakilan institusi terkemuka muslim Suni Al Azhar dan Vatikan menggelar dialog di Kairo, Mesir, Rabu (22/02) waktu setempat, pascanormalisasi hubungan pada 2016.

Pertemuan difokuskan pada peran Al Azhar dan Vatikan "dalam memberantas fanatisme, ekstremisme dan kekerasan," menurut pernyataan lembaga yang bermarkas di Kairo tersebut.

"Dialog harus mampu mengatasi perbedaan antarumat manusia, dan agama mampu mengatasi perselisihan melalui toleransi," ujar Mahmoud Zaqzouq, salah satu perwakilan Al Azhar, dalam pidatonya saat membuka dialog tersebut.

Delegasi Vatikan dipimpin oleh Jean-Louis Tauran, seorang kardinal asal Prancis yang mengepalai Dewan Kepausan untuk Dialog Antaragama, yang didukung penuh Pemimpin Gereja Katolik Paus Fransiskus.

Paus bertemu dengan imam besar Al Azhar Ahmed al Tayeb di Vatikan pada Mei tahun lalu di tengah hubungan yang kembali erat setelah sempat retak ketika mantan paus Benediktus XVI mengaitkan Islam dengan terorisme dalam pidatonya pada 2006, demikian AFP.

Credit antaranews.com

Kamis, 23 Februari 2017

Jokowi: Kalau Freeport Sulit Berunding, Saya Akan Bersikap

Foto: Muhammad Iqbal/detikcom

Jakarta - PT Freeport Indonesia belum lama ini melemparkan ancaman kepada pemerintah Indonesia, terkait dengan negosiasi perubahan status Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Bila tak ada hasil dalam 6 bulan, maka Freeport akan menggugat pemerintah ke Arbitrase Internasional.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan sepenuhnya kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan untuk negosiasi. Akan tetapi, jika tidak ada titik temu, maka Jokowi akan segera mengambil sikap tegas.

"Ya nanti dilihat. Ini kan masih menteri masih memproses berunding dengan Freeport. Intinya itu saja kalau memang sulit musyawarah dan sulit diajak untuk berunding saya akan bersikap," tegas Jokowi di GOR Popki, Cibubur, Jakarta Timur, Kamis (23/2/2017).

Proses negosiasi, kata Jokowi memang harus diutamakan dalam persoalan ini, agar mampu menghasilkan kesepakatan yang menguntungkan bagi kedua belah pihak.

"Ya kita ingin ini dicarikan solusi menang-menang. Dicarikan solusi yang win-win. Kita ingin itu," ujarnya.

Jokowi pun tidak ingin masuk terlalu jauh dalam negosiasi, karena sudah serahkan kepada Menteri ESDM dengan mengacu kepada aturan yang berlaku.

"Kan ini urusan bisnis jadi oleh sebab itu saya serahkan kepada Menteri. Tapi kalau memang sulit diajak musyawarah, dan sulit kita ajak berunding ya kita nanti akan bersikap," pungkasnya.

Credit finance.detik.com

Tegas ke Freeport, Wujud Pemerintah Dukung Industri Pertambangan

Foto: Istimewa/Puspa Perwitasari

Jakarta - Keberpihakan negara di dalam pengelolaan sumber daya mineral dan batu bara di Indonesia untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat merupakan keniscayaan dalam kerangka acuan Pemerintah. Dalam hal ini merupakan kesatuan dari unsur eksekutif, legislatif, dan yudikatif untuk merealisasikannya.

Pasal 33 UUD 45 harus selalu menjadi acuan di dalam menurunkan produk hukum dan peraturan selanjutnya sehubungan dengan pelaksanaan pengelolaan sumber daya mineral dan batubara di Indonesia.

Langkah-langkah Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) didukung unsur Kementerian terkait dan Komisi VII DPR RI, di dalam pelaksanaan UU No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara melalui Peraturan-Peraturan Pelaksanaannya sebagai bentuk nyata dari keberpihakan Pemerintah terhadap kegiatan industri pertambangan, perlu diberikan apresiasi dan dukungan oleh seluruh komponen bangsa.

Pelaksanaan UU No. 4 Tahun 2009 melalui Peraturan-Peraturan Pelaksanaannya tidak dapat lepas dari keberadaan serta keberlangsungan kegiatan pertambangan yang telah hadir dengan peraturan perundangan sebelumnya.

Seluruh potensi permasalahan yang timbul perlu diantisipasi dan dikelola dengan baik oleh Pemerintah dengan mengutamakan pendekatan tata kelola usaha secara umum (common business conducts) dan tatalaksana kegiatan pertambangan yang baik (good mining practices).

Pemerintah dalam hal ini Kementerian ESDM perlu melakukan pendekatan kepada perusahaan tambang yang berpotensi terkena dampak dari pelaksanaan peraturan dan perundangan khususnya UU No. 4 Tahun 2009 dengan tujuan mencapai situasi "win-win" tanpa mengorbankan amanah dari Pasal 33 UUD 45 sebagai acuan dasar dari penyelenggaraan pengelolaan sumberdaya mineral dan batubara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Langkah-langkah yang dilakukan oleh Kementrian ESDM bersama Kementerian terkait lainnya dan didukung oleh Komisi VII DPR RI di dalam pelaksanaan UU No. 4 Tahun 2009 dalam merealisasikan keberpihakan negara pada industri pertambangan di Indonesia, sudah berada pada jalur yang tepat.

Kearifan di dalam menyelesaikan penyelarasan dengan para pelaksana kegiatan dengan mengutamakan keberlangsungan dari kegiatan pertambangan secara keseluruhan akan menjadi tolok ukur keberhasilan dari pelaksanaan Peraturan dan Perundangan pengelolaan mineral dan batubara di Indonesia.

"Proses negosiasi antara Pemerintah Indonesia dengan PT Freeport Indonesia (PT FI) merupakan salah satu contoh yang dapat memberikan gambaran mengenai wujud dari keberpihakan negara terhadap industri pertambangan di Indonesia," ujar Tino Ardhyanto Abdul Rachman, Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi), dalam keterangan tertulis, Rabu (22/2/2017).

Kegiatan pertambangan PT FI sebagai kontraktor dari Pemerintah Indonesia di dalam merealisasikan pengelolaan sumber daya mineral tembaga porfiri beserta mineral ikutannya (emas, perak, dll), telah berlangsung lebih dari empat dekade melalui dua kontrak karya (1967 dan 1991), pergantian enam presiden, dua undang-undang yang mengatur pertambangan dan puluhan peraturan pendukungnya.

Rangkaian dinamika organisasi dan administrasi, serta fluktuasi harga komoditas, telah membawa kedua belah pihak sehingga mencapai titik situasi seperti saat ini.

"Evolusi peraturan mengenai pengelolaan sumber daya mineral dan batu bara di Indonesia terlihat sejak terbitnya UU No. 11 Tahun 1967 hingga lahirnya UU No. 4 Tahun 2009 beserta Peraturan-peraturan turunannya, sudah seharusnya dipatuhi oleh seluruh perusahaan pertambangan yang beroperasi di wilayah hukum Republik Indonesia," kata Tino

Terhadap perkembangan situasi saat ini, diharapkan Pemerintah sebagai pemegang amanah UUD 45 Pasal 33 tetap konsisten menjalankan fungsinya sebagai regulator dan memastikan kegiatan usaha pertambangan di Indonesia tetap berjalan dengan baik sehingga di kemudian hari akan memperoleh manfaat. Di antaranya peningkatan peran negara/nasional dalam pengusahaan pertambangan, kepastian usaha sesuai dengan masa operasi, peningkatan harga jual produk mineral yang diolah dan/atau dimurnikan.

Credit finance.detik.com

Bagaimana Peluang RI Menang Lawan Freeport di Arbitrase?

Foto: Istimewa/Puspa Perwitasari

Jakarta - Pemerintah Indonesia dan PT Freeport Indonesia masih bernegosiasi soal perubahan status Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Bila dalam 6 bulan tidak menemui kesepakatan, maka Freeport akan membawa kasus ini ke Arbitrase Internasional.

Freeport telah menghentikan kegiatan operasi dan produksinya di Tambang Grasberg sejak 10 Februari 2017 lalu, karena tak bisa mengekspor konsentrat tembaga. Para pekerja tambangnya di Mimika, Papua, yang berjumlah puluhan ribu sudah dirumahkan.

Penyelesaian sengketa di Arbitrase Internasional adalah opsi terakhir bagi pemerintah dan Freeport, sebisa mungkin dihindari. Tapi kalau perundingan gagal, satu-satunya jalur penyelesaian adalah Arbitrase.

Bagaimana peluang Indonesia memenangkan perkara jika digugat Freeport ke Arbitrase?

Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI), Hikmahanto Juwana, berpendapat Indonesia punya cukup kuat dan punya peluang menang lebih besar ketimbang Freeport.

Sebab, Freeport telah melakukan banyak pelanggaran, di antaranya mengenai kewajiban divestasi dan pemurnian mineral. Dalam Kontrak Karya (KK) tahun 1991, Freeport wajib mendivestasikan saham hingga 51% kepada pihak Indonesia. Sampai detik ini, Freeport baru mendivestasikan 9,36% saham kepada pemerintah Indonesia.

"Kalau Freeport mengancam untuk membawa Indonesia ke Arbitrase, ini arbitrase yang mana? ICSID kah atau Commercial Arbitration yang diatur dalam KK? Kalau ke Commercial Arbitration, pemerintah pun punya hak untuk mengajukan Freeport. Freeport telah melakukan wanprestasi terkait masalah pemurnian (smelter) dan divestasi," kata Hikmahanto melalui pesan singkat kepada detikFinance, Rabu (22/2/2017).

Hikmahanto menambahkan, Indonesia punya rekam jejak bagus saat berhadapan dengan korporasi asing di Arbitrase, baik di ICSID maupun Commercial Arbitration.

Di ICSID misalnya, Indonesia pernah berhadapan dengan salah satu pemegang saham Bank Century, Hesham Al Waraqq, pada 2011 dan memenangkan perkara itu pada 2014. Indonesia juga pernah digugat oleh perusahaan tambang batu bara asal Inggris, Churcill Mining, pada 2012 dan dinyatakan menang pada 2016.

"Bagaimana track record Indonesia bila diajukan ke Arbitrase? Kalau ke ICSID kita menang di Century dan Churchill Mining," tutur Hikmahanto.

Sedangkan di Commercial Arbitration, pemerintah Indonesia pernah melawan Newmont, perusahaan tambang raksasa pemegang Kontrak Karya selain Freeport yang juga berasal dari Amerika Serikat. Hasilnya, Indonesia menang pada tahun 2009.

"Kalau ke Commercial Arbitration, kita menang ketika melawan Newmont terkait kewajiban Newmont untuk melakukan divestasi," paparnya.

Menurutnya, tidak ada pelanggaran KK seperti yang dituduhkan Freeport. Ia berpendapat, pemerintah justru berupaya mencarikan jalan terbaik buat Freeport. Dalam pasal 170 Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara (UU Minerba), pemegang KK diwajibkan melakukan pemurnian mineral dalam waktu 5 tahun sejak UU diterbitkan, alias 2014.

KK tidak boleh bertentangan dengan hukum yang berlaku. Pasal 1337 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyebutkan, perjanjian akan terlarang bila bertentangan dengan hukum. Jika KK tidak mewajibkan Freeport melakukan pemurnian, tapi UU Minerba mewajibkannya, ketentuan UU Minerba yang dijadikan pedoman.

Pemerintah sudah berbaik hati dengan memberikan relaksasi selama 3 tahun hingga 11 Januari 2017 lewat Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 (PP 1/2014), tapi Freeport tak juga membangun smelter. Satu-satunya jalan agar Freeport dapat tetap mengekspor konsentrat adalah dengan mengubah KK menjadi IUPK karena UU Minerba memungkinkannya.

"Tidak ada pelanggaran KK. Justru pemerintah mau kasih jalan keluar buat pemegang KK seperti Freeport. Kalau mengikuti pasal 170 UU Minerba, kan mati Freeport. Pemerintah masih berbaik hati untuk kasih solusi," tegas Hikmahanto.

Pemerintah juga tidak memaksa Freeport untuk berubah menjadi IUPK, KK tidak diakhiri secara sepihak. "Kalau mau tetap memegang KK juga tidak masalah asal memperhatikan pasal 170 UU Minerba. Pemerintah kasih alternatif kok. Buktinya perusahaan tambang lain ada yang memilih untuk berubah jadi IUPK seperti Amman Mineral dan tetap memegang KK seperti Vale Indonesia," paparnya.

Solusi yang diberikan pemerintah, menurutnya, sudah maksimal yang bisa diberikan. Dengan kebijakan yang dibuat saat ini, pemerintah sebenarnya menanggung risiko besar. Akan ada pihak-pihak yang menganggap pemerintah berpihak pada kepentingan Freeport dengan masih mengizinkan ekspor.

"Pemerintah kan pada posisi yang tidak diuntungkan. Kalau dijalankan Pasal 170 UU Minerba maka akan ada kerugian. Kalau tidak dijalankan pasal 170 maka pemerintah dianggap oleh rakyatnya melanggar UU Minerba, yang notabene bisa saja Presiden di-impeach. Untuk itulah pemerintah memberikan solusi yaitu memberikan alternatif ke pemegang KK berubah menjadi IUPK," tutupnya.

Credit finance.detik.com

NASA Temukan 7 Planet Baru Seukuran Bumi, 3 Layak Huni

WASHINGTON - Badan Antariksa Amerika Serikat atau NASA mengungkap bahwa ada tujuh planet baru seukuran Bumi telah ditemukan. Tiga di antaranya layak huni bagi manusia.

NASA menamai temuan baru itu dengan sebutan “exoplanet”. Artinya, planet-planet yang berada di luar tata surya.

Temuan itu dibeberkan NASA dalam konferensi pers khusus di Washington, DC, yang disiarkan langsung melalui Facebook, Kamis (23/2/2017) dini hari WIB.

Menurut NASA, lingkaran exoplanet Trappist-1 (bintang tunggal) tersebut terletak hanya 39 tahun cahaya dari Bumi. Temuan ini menjadi rekor baru untuk kategori jumlah temuan planet yang layak huni di luar sistem tata surya selama ini.

“Rekor baru! Kami telah menemukan 7 planet seukuran Bumi di sekitar bintang tunggal di luar tata surya kita; tiga di zona layak huni,” kata NASA dalam siaran pers-nya.

"Penemuan ini bisa menjadi bagian penting dalam teka-teki untuk menemukan lingkungan layak huni, tempat-tempat yang kondusif untuk kehidupan,” ujar Thomas Zurbuchen, administrator asosiasi dari Direktorat Misi Sains NASA di Washington.

”Menjawab pertanyaan, 'Apakah kita sendirian?' Merupakan prioritas sains dan menemukan begitu banyak planet-planet seperti ini untuk pertama kalinya di zona layak huni merupakan langkah luar biasa maju untuk menuju tujuan itu,” lanjut Zurbuchen.

Dalam sesi tanya jawab setelah pengumuman, para ilmuwan NASA mengatakan bahwa keberadaan air belum dikonfirmasi pada salah satu planet yang baru ditemukan. Namun, NASA mengklaim tiga dari tujuh planet baru tersebut layak huni.

Nama salah satu dari exoplanet tersebut belum dipaparkan. Alasannya, tidak ada sistem yang mudah untuk penamaan planet di luar tata surya yang telah ada.

Credit sindonews.com

Rusia Siap Tingkatkan Kerjasama Militer dengan Indonesia

JAKARTA - Atase Militer Kedutaan Besar Rusia di Jakarta, Kolonel Nikolay Nikaloyuk menyatakan, pihaknya siap meningkatkan dan memperdalam kerjasama militer dengan Indonesia. Menurutnya, Rusia dan Indonesia adalah mitra dekat dalam bidang militer.

"Bicara soal sejarah hubungan bilateral antara Rusia dan Indonesia, saya berani menyatakan kalau Rusia telah menyediakan banyak sekali dukungan terhadap Indonesia, baik dari segi politik dan persenjataan, juga militer. Bahkan sejak awal kemerdekaan negara ini," ucap Nikolayuk.

"Indonesia dan Rusia adalah kawan baik. Kita memiliki kerjasama militer secara teknis yang sangat aktif. Secara bertahap, kita juga meningkatkan jaringan militer," sambungnya, saat perayaann hari Angkatan Bersenjata Rusia di Jakarta pada Rabu (22/2).

Dia kemudian menuturkan, Rusia dan Indonesia telah menandatangani kerjasama baru dalam bidang militer dan pertahanan. Kerjasama itu ditandatangani saat Presiden Indonesia Joko Widodo melakukan pertemuan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Moskow tahun lalu.

"Berdasarkan kunjungan Presiden Jokowi itu, sekarang kami berencana untuk merealisasikan perjanjian yang ada. Penting juga untuk menggarisbawahi bahwa Federasi Rusia siap bekerja sama, mengembangkan proses perwujudan kerjasama ini secara lebih mendalam dengan Indonesia," ucapnya.

Nikolayuk menambahkan, kedua negara memiliki tradisi dan perluasan kerjasama yang bagus untuk mengembangkan hubungan yang sudah terjalin lebih jauh lagi.

Credit sindonews.com

Rusia Ajak Indonesia Kerjasama Berangus Terorisme

JAKARTA - Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Mikhael Y Galuzin menyatakan, militer Rusia siap melakukan kerjasama dengan negara manapun di dunia, khususnya Indonesia dalam bidang anti-terorisme.

Galuzin menyatakan, militer Rusia selalu dilengkapi dengan peralatan militer terbaru, termasuk dalam melakukan operasi anti-terorisme di Suriah. Keberadaan alat-alat militer ini adalah salah satu kunci keberhasilan Rusia dalam operai anti-teror di Suriah.

Meski demikian, untuk mensukseskan upaya melawan terorisme dalam skala global, Rusia siap melakukan kerjasama dengan seluruh negara, termasuk di dalamnya melakukan kerjasama dengan Indonesia.

"Militer kami selalu terbuka untuk melakukan kerjasama dengan mitra-mitra asing kami, termasuk dengan Angkatan Bersenjata Indonesia," ucap Galuzin, saat perayaan hari Angkatan Bersenjata Rusia di Jakarta pada Rabu (22/2).

Terkait dengan kerjasama militer dan pertahanan Rusia dan Indonesia, Galuzin menyebut ada beberapa perjanjian baru yang ditandatangani Presiden Indonesia Joko Widodo dan Presiden Rusia Vladimir Putin saat kedua melakukan pertemuan di Moskow tahun lalu. Dia berharap kerjasama baru ini bisa memperdalam hubungan kedua negara.

"Kami berharap, bersama dengan rekan Angatan Bersenjata Indonesia, kita akan melakukan upaya bersama untuk mengembangkan kerjasama dalam bidang militer dan pertahanan," tukasnya.

Credit sindonews.com

Militer AS Isyaratkan Kerahkan Banyak Pasukan ke Suriah

WASHINGTON - Militer Amerika Serikat (AS) mengisyaratkan untuk mengirim lebih banyak pasukan ke Suriah guna mengalahkan kelompok ISIS. Secara khusus, militer AS ingin segera membebaskan Kota Raqqa dari pendudukan ISIS.

Isyarat untuk pengerahan banyak pasukan AS itu disampaikan Kepala Komando Sentral AS, Jenderal Joseph L Votel kepada wartawan.

”Saya sangat prihatin tentang momentum ini,” katanya. Menurutnya, pasukan lokal yang didukung AS selama ini tidak memiliki mobilitas yang baik.

“Mereka tidak memiliki banyak senjata, jadi kita harus siap untuk mengisi beberapa kesenjangan mereka,” ujarnya. ”Bisa jadi kita mengambil beban yang lebih besar diri kita sendiri. Itu pilihan.”

Meski mempertimbangkan untuk mengirimkan lebih banyak pasukan AS ke Suriah, namun Votel menekankan bahwa pasukan AS yang dikirim tidak untuk mengambil alih pertempuran. Strategi sudah dikembangkan selama pemerintahan Presiden Barack Obama, yakni mengandalkan kekuatan pasukan lokal di garis depan pertempuran.

Votel memuji keberhasilan pasukan Irak yang meraih kemenangan dalam upaya membebaskan sebagian wilayah Mosul dari pendudukan ISIS. ”Ujian sesungguhnya terjadi ketika kita masuk ke kota itu sendiri,” kata Votel.

AS memiliki sekitar 500 tentara dalam misi Operasi Khusus di Suriah. Menurut laporan New York Times, jika kehadiran militer AS diperluas, maka pasukan tambahan bisa datang dari unit-unit tempur konvensional.

Tapi, Votel menekankan bahwa dia tidak akan merekomendasikan penggelaran formasi tempur berskala besar di Suriah.

”Kami ingin membawa kemampuan yang tepat ke depan,” ujarnya. ”Tidak semua dari mereka ada di komunitas Operasi Khusus. Jika kita perlu artileri tambahan atau hal-hal seperti itu, saya ingin bisa membawanya untuk meningkatkan operasi kami,” imbuh Votel, yang dikutip Kamis (23/2/2017).

Credit sindonews.com

Rusia: 99 Persen Peluncur Rudal Balistik Antar-Benua Siap Tempur

MOSKOW - Pemerintah Rusia menyatakan bahwa 99 persen dari seluruh peluncur rudal balistik antarbenua Moskow sudah siap tempur. Selain itu, 96 persennya siap digunakan dalam waktu singkat.

Klaim itu disampaikan Menteri Pertahanan Rusia Sergey Shoigu di hadapan para anggota parlemen pada hari Rabu kemarin.

“Peluncur rudal balistik antarbenua sedang dipertahankan dengan cara yang memungkinkan untuk memastikan (kesiapan) penangkal nuklir,” kata Shoigu.

”Sembilan puluh sembilan persen dari peluncur yang digunakan oleh Pasukan Rudal Strategis siap untuk tempur, dan 96 persen dari mereka sepenuhnya siap untuk segera digunakan,” ucap Shoigu.

Pasukan Rudal Strategis Rusia, lanjut Shoigu, menjadi tulang punggung dari kemampuan pertahanan Moskow. Pasukan itu dilengkapi persenjataan berskala besar dan modern.

Militer Rusia telah menerima 41 rudal balistik yang telah di-upgrade, satu kapal selam Borei-class—kapal selam generasi keempat bertenaga nuklir—Vladimir Monomakh, dan empat pesawat pengebom strategis Tu-160 dan Tu-95MS yang telah dimodernisasi.

”Enam puluh persen dari persenjataan di semua triad nuklir kami adalah modern, serta 62 persennya dari persenjataan di Pasukan Rudal Strategis,” imbuh Shoigu, seperti dikutip dari Russia Today, Kamis (23/2/2017).

Menteri Shoigu melanjutkan, pada akhir 2017 semua unit pasukan darat Rusia akan dilengkapi dengan rudal balistik jarak pendek Iskander-M sistem mobile. Rudal yang bisa dipindahkan ke mana saja dalam waktu cepat itu akan menggantikan sistem rudal Tochka-U.

”Selain itu, semua sistem radar peringatan dini baru akan beroperasi tahun ini, sehingga seluruh negara dilindungi terhadap rudal dari semua jenis, termasuk rudal balistik,” paparnya.

Credit sindonews.com

Karpet Merah untuk Raja dan Pangeran Arab

Raja Salman Abdulaziz dan rombongan kerajaan Arab Saudi akan berkunjung ke Indonesia, awal Maret nanti. (REUTERS/Faisal Al Nasser)

Jakarta, CB -- Rombongan besar Raja Arab Saudi Sri Baginda Raja Salman bin Abdulaziz Alsaud akan berkunjung ke Indonesia 1-3 Maret nanti. Raja Salman akan membawa 1300 orang, termasuk 10 menteri, 25 pangeran, pasukan pengawal, delegasi, dan pewarta.

Pemerintah Indonesia menyiapkan sambutan istimewa kenegaraan atau karpet merah. Bahkan, Presiden Joko Widodo yang akan menjemput langsung di Landasan Udara Halim Perdana Kusuma.

Kepala Sekretariat Presiden Darmansjah Djumala mengatakan, kedatangan Raja Salman seperti halnya Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe pada awal tahun ini, termasuk kategori protokoler kunjungan kenegaraan.

Namun, penjemputan di Lanud oleh presiden menjadi satu perbedaan mencolok dari dua kunjungan tersebut. Ditambah, Jokowi nanti secara langsung akan menjemput raja dari pintu pesawat. Perlakuan ini diberikan dengan sejumlah dasar dan pertimbangan.

"Kunjungan besar, yang dibahas besar dan sudah lama sekali. Jadi ini menunjukkan refleksi dari kedekatan hubungan yang sudah lama dibina. Jadi wajar dong," kata Djumala kepada CNNIndonesia.com, beberapa waktu lalu.

Kunjungan terakhir kerajaan Arab Saudi ke Indonesia pada 1970. Penjemputan langsung ke pintu juga merupakan balasan kepada Raja Salman. Perlakuan serupa telah diterima Jokowi terlebih dulu ketika berkunjung ke Arab September 2015.

"Makna diplomatiknya bagus sekali dan karena kedekatan," kata dia.

Usai prosesi penyambutan di Lanud, Raja Salman dan rombongan melanjutkan perjalanan ke Istana Bogor. Di sini, Raja Salman akan menerima bintang kehormatan tertinggi. Jokowi, sebelumnya, juga menerima hormatan tertinggi dari Kerajaan Arab Saudi.

Selain itu, Raja Salman dan Jokowi juga akan melakukan pertemuan bilateral, makan siang kenegaraan bersama yang dilanjutkan dengan veranda talk.

Seluruh prosesi itu, kata Djumala, tak membuatnya kelimpungan, terutama terkait besarnya rombongan yang dibawa Raja Salman. Sebab, ada standar pengaturan keprotokolan bagi tamu Istana.

Presiden Jokowi menghadiri Forum Bisnis, di Hotel Crown Plaza, Jeddah pada 2015 lalu. (Dok. Sekretariat Kabinet)

Dalam pertemuan bilateral, protokol Istana menetapkan standar hanya 14 orang yang menjadi delegasi. Sementara itu, 35 kursi dipersiapkan bagi delegasi untuk makan siang atau malam di Istana.

"Jadi memang sebesar apapun delegasi pada saat acara resmi, standar ini berdasarkan jenis pertemuan dan ukuran ruangan. Enggak ada kerepotan," tuturnya.

Dalam pertemuan resmi, rencananya Raja Salman dan Jokowi membicarakan sejumlah proyek, salah satunya kerjasama Pertamina dan Aramko dalam ekspansi kilang di Cilacap senilai US$6 miliar. Kemudian bidang pariwisata dan perumahan ongkos terjangkau yang diharapkan bernilai hingga US$25 miliar.

Rencanannya kunjungan kenegaraan Raja Salman di Indonesia selama tiga hari, setelah itu selama enam hari atau 4-9 Maret akan dihabiskan di Bali untuk beristirahat.

Djumala mengatakan, Sekretariat Presiden hanya bertanggung jawab dan 'melayani' ketika Raja Salman bertemu Jokowi, yakni 1 Maret. Setelah itu, rombongan kerajaan akan didampingi Kementerian Luar Negeri.

Credit CNN Indonesia

Pemerintah Harap Raja Arab Bawa Investasi Hingga US$25 Miliar

Kunjungan Raja Salman bersama 10 pangeran ini merupakan kunjungan terbesar sejak Raja Arab Saudi terakhir pada 1970 silam. (REUTERS/Yuya Shino).

Jakarta, CB -- Pemerintah Indonesia berharap kunjungan Raja Arab Saudi Sri Baginda Raja Salman bin Abdulaziz Alsaud bersama 25 pangeran Arab Saudi membawa serta potensi investasi bernilai puluhan miliar dolar. Kunjungan ini merupakan kunjungan terbesar sejak kunjungan Raja Arab Saudi terakhir pada 1970 silam.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, salah satu proyek yang akan diteken nanti, yaitu investasi kilang di Cilacap. "Ada proyek lain yang akan ditandatangani kurang lebih sebesar US$1 miliar. Presiden berharap, investasi Arab Saudi tembus mencapai US$25 miliar," ujarnya, Selasa (21/2).

Sekadar informasi, Raja Salman berencana berkunjung selama sembilan hari mulai 1-9 Maret 2017. Kunjungan kenegaraan rencananya dilakukan pada 1-3 Maret 2017, dan sisanya akan digunakan untuk beristirahat di Bali.

"Jadi, 47 tahun lalu, kunjungan ini membawa rombongan terbesar kurang lebih 1.500 orang, 10 menteri, dan 25 pangeran," kata Pramono.

Saat kunjungan kenegaraan nanti, Presiden Joko Widodo akan menganugerahkan bintang kehormatan tertinggi RI kepada Raja Salman. Sebab, Jokowi juga menerima kehormatan tertinggi saat berkunjung ke Arab Saudi beberapa waktu lalu.

Kedekatan ini juga akan ditunjukkan melalui penyambutan spesial oleh Jokowi. Jokowi akan menjemput Raja Salman langsung dari Landasan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, yang akan dilanjutkan ke Istana Bogor.

Credit CNN Indonesia

Puluhan Pangeran Arab Bakal Pelesir ke Bali

Raja Salman bakal membawa ribuan orang dalam lawatannya ke Indonesia pada Maret mendatang. (REUTERS/Lintao Zhang)

Jakarta, CB -- Raja Salman dari Arab Saudi dijadwalkan melakukan kunjungan ke Jakarta dan Bali pada bulan depan. Dilansir dari Reuters pada Rabu (22/2), rombongan kerajaan itu akan membawa sebanyak 1.500 orang selama lawatannya.

Dari ribuan orang yang dibawa, sebanyak 10 orang merupakan menteri kabinet dan 25 orang pangeran, seperti yang dikutip dari Detikcom.

“Ini adalah kunjungan yang sangat bersejarah bagi kami,” kata Sekertaris Kabinet Indonesia, Pramono Anung.

“Beliau akan berada di Indonesia selama 1-9 Maret mendatang. Enam hari sebelum kepulangannya, rombongannya akan bersantai di Bali,” lanjutnya.

Anung menyampaikan kalau Presiden Indonesia Joko Widodo berharap kalau Arab Saudi juga akan membawa investasi senilai US$25 miliar (sekitar Rp333 triliun) dalam kunjungannya.

Hingga saat ini, belum ada komentar lebih lanjut dari pihak kerajaan Arab Saudi mengenai kabar kunjungan ini.

Raja Arab Saudi terakhir kali mengunjungi Indonesia pada 46 tahun yang lalu. Ketika itu diwakilkan oleh Raja Faisal.

Pemerintah Indonesia berharap kalau kunjungan kenegaraan itu akan mempererat hubungan antar negara.

Selain pengembangan bidang perminyakan, urusan haji, diharapkan juga dapat terjalin kerja sama dalam bidang industri pariwisata.

“Indonesia, sebagai negara dengan penduduk mayoritas Muslim terbesar, berharap kunjungan tersebut juga membantu mempromosikan kehidupan Islam yang moderat, salah satunya melalui program pertukaran pelajar,” ujar Anung.

Indonesia merupakan negara yang paling lama dikunjungi oleh Raja Salman dalam rangkaian kunjungannya di Asia pada tahun ini.

“Kunjungan tersebut tentu saja akan menjadi promosi Indonesia di dunia. Semoga membantu meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara,” kata Deputi Menteri Luar Negeri Abdurrahman M. Fachir.

Credit CNN Indonesia

Hindari Indonesia, Pesawat Netanyahu Tempuh Rute Lebih Jauh

PM Israel Benjamin Netanyahu saat bertemu PM Australia Malcolm Turnbull di Sydney. (Reuters/Jason Reed)

Jakarta, CB -- Pesawat maskapai El Al yang membawa Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ke Australia dikabarkan terpaksa mengambil rute memutar demi menghindari wilayah udara Indonesia.

Seperti diberitakan The Guardian, Rabu (22/2), situs pelacak rute penerbangan FlightAware, melaporkan bahwa pesawat Netanyahu menghabiskan total waktu perjalanan hingga 11 jam hanya untuk menghindari wilayah Indonesia.

Netanyahu dilaporkan tiba di Sydney sekitar pukul 06.30 waktu setempat pada Rabu (22/2), dua jam lebih lama dari rute Tel Aviv-Sydney biasanya yang rata-rata menghabiskan delapan setengah jam perjalanan.

Hal ini dibenarkan oleh salah satu anggota delegasi Israel yang diboyong Netanyahu dalam pesawat tersebut.

Sejumlah negara Muslim, termasuk Pakistan dan Indonesia, memang melarang pesawat Israel melintasi wilayah udara mereka sebagai bentuk solidaritas terhadap Palestina, negara yang selama ini berkonflik dengan Tel Aviv.

Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia juga tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel.

Namun, Jakarta memiliki sejumlah kerja sama perdagangan dan pariwisata dengan Tel Aviv.

Tahun lalu, Netanyahu pun sempat mendorong Indonesia agar mulai membuka hubungan diplomatik dengan negaranya, mengatakan bahwa banyak kesempatan kerja sama bilateral antara kedua negara yang dapat dikembangkan.

Menurut laporan Times of Israel, Netanyahu juga menuturkan bahwa alasan kedua negara tidak memiliki hubungan diplomatik sudah tidak relevan lagi.

Sementara itu, Indonesia menegaskan bahwa normalisasi hubungannya keduanya bisa tercapai hanya jika Palestina merdeka.

"Hal yang paling penting di sini adalah semangat mewujudkan kemerdekaan Palestina," kata Sekretaris Kabinet RI, Pramono Anung.

Di Australia sendiri, kehadiran Netanyahu juga disambut sejumlah protes. Setidaknya 60 pemimpin perusahaan, akademisi, pemuka agama, dan mantan politikus menandatangani petisi yang mendorong pemerintah untuk tidak menerima Netanyahu lantaran sikap Israel dianggap memicu gagalnya upaya perdamaian.

Namun, Netanyahu tetap bertemu dengan Perdana Menteri Malcolm Turnbull. Kedua pemimpin direncanakan akan menyepakati sejumlah kerja sama ekonomi dan pertahanan. Netanyahu berencana menghabiskan waktu selama empat hari di negeri kangguru itu.

Credit CNN Indonesia

Mabes Polri Bentuk Biro Multimedia, Yan Fitri Jadi Kepalanya

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Boy Rafli Amar (tengah) bersama Karo Penmas Divisi Humas Polri Kombes Pol Rikwanto (kanan) dan Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol RP Argo Yuwono memberikan keterangan pers di Mabes Polri, Jakarta, 3 Desember 2016. TEMPO/M Iqbal Ichsan

CB, Jakarta - Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Kepolisian RI Inspektur Jenderal Boy Rafli Amar melantik pejabat baru di kantornya, Jakarta Selatan, Rabu, 22 Februari 2017.

Polisi yang dilantik itu adalah Brigadir Jenderal Yan Fitri Halimansyah. Dia mengisi tugas dan jabatan yang baru dibentuk di bawah Divisi Humas Polri, yakni Kepala Biro Multimedia.

Yan Fitri dilantik dalam prosesi upacara yang dihadiri para anggota Polri dan staf Divisi Humas Polri pada pukul 07.30 WIB. Boy Rafli mengatakan Biro Multimedia ini dibentuk atas dasar kebijakan Kepala Polri Jenderal Tito Karnavian.

Kepala Polri, ucap dia, telah mengeluarkan lima kebijakan sejak 23 Juli 2016, yakni reformasi kultural, peningkatan pelayanan publik, stabilitas kamtibmas, profesionalisme, dan manajemen media.

Selain membentuk Biro Multimedia, Polri meningkatkan status Subdirektorat Cybercrime menjadi Direktorat Cybercrime. Ada pula Direktorat Intelijen yang berfokus pada pengelolaan dunia maya dalam aspek di pengelolaan intelijen.

"Biro Multimedia dibentuk untuk menghadapi perubahan yang terjadi, yaitu dunia maya yang saat ini sangat didominasi peningkatan pengguna media sosial yang lazim disebut netizen," ujar Boy saat memberi sambutan.

Menurut Boy, tugas Biro Multimedia adalah mengelola media sosial. Saat ini, tutur dia, pengguna media sosial Indonesia di atas 100 juta. "Kami prediksi lima tahun ke depan bisa jadi dua pertiga masyarakat kita pengguna medsos," katanya. "Kita hidup di dunia nyata dan hidup di dunia maya."

Seusai pelantikan, Yan Fitri menyampaikan tugas Biro Multimedia sebagai public relation. Tugasnya memberi edukasi di masyarakat lewat media sosial. "Pertanyaan dan diskusi akan dilaksanakan di dunia maya, sehingga memberikan penerangan dan edukasi kepada masyarakat," ucap Yan Fitri.

Sebagai kepala biro yang baru dibentuk, Yan Fitri belum memiliki anggota. Dia mengaku akan menata organisasi ini, salah satunya dengan mempersiapkan personel. "Tantangan kami adalah menjadikan Biro Multimedia sebagai ikon humas," ujar mantan Wakil Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Riau itu.

Credit TEMPO.CO

Ratusan Perwira Sesko TNI AD Latihan Medan di Subang

KSAD Jenderal TNI Mulyono membalas hormat dari prajurit Kopassus saat defile pasukan memperingati Hari Juang Kartika atau Hari Angkatan Darat, di Lapangan Panglima Besar Jenderal Sudirman, Ambarawa, 15 Desember 2016. ANTARA/R. Rekotomo

CB, Subang - Sebanyak 272 perwira siswa TNI Angkatan Darat dan sembilan perwakilan dari negara sahabat mengikuti kegiatan Latihan Medan di Desa Dawuan, Kecamatan Ciater, Kabupaten Subang, Jawa Barat.

"Latihannya selama empat hari," kata Komandan Sekolah Staf dan Komando (Sesko) TNI Angkatan Darat Mayor Jenderal Dodi Usodo Hargo saat meninjau Latihan Medan di Desa Dawuan, Subang, Selasa sore, 21 Februari 2017.

Menurut Dodi, selama mengikuti Latihan Medan, peserta diinapkan di rumah-rumah penduduk setempat. Mereka sengaja disatukan dengan masyarakat supaya bisa menghayati dan mengerti kondisi sosial masyarakat akar rumput secara langsung.

"Supaya nanti kalau mereka jadi pimpinan bisa memperhatikan masyakatnya di bawah, bukan cuma yang di atas saja," tegas Dodi. "Jika ada siswa yang minta air panas jangan dikasih, supaya mereka merasakan dinginnya hawa Desa Dawuan," ujar Dodi kepada warga.

Latihan Medan merupakan bagian dari program Pendidikan Regional LXV Sesko TNI AD yang diselenggarakan selama 11 bulan. Di antara pesertanya ada yang berasal dari Amerika, Australia, Korea Selatan, Arab Saudi, Pakistan, India, Malaysia, Singapura dan Thailand. Para peserta pendidikan mayoritas berpangkat mayor atau golongan V.

Ada pun materi pendidikan yang diajarkan selama mengikti pendidikan teori meliputi manajemen operasional, strategi, dan riset. Di ujung pendidikan mereka diwajibkan membuat karya tulis ilmiah militer sebagai syarat kelulusan.

Dodi menegaskan bahwa para peserta pendidikan tidak selamanya lulus 100 persen. "Pernah juga terjadi ada nggak lulus (termasuk peserta dari luar negeri). Namanya juga pendidikan," jelasnya.

Credit TEMPO.CO

Sejarah Baru, Turki Izinkan Tentara Perempuan Berjilbab

Polisi Wanita Turki (theexposer.co.uk)

CB, Ankara - Turki menorehkan sejarah baru setelah pemerintah mencabut pelarangan berjilbab bagi anggota militer perempuan secara resmi. "Perwira militer Turki diizinkan memakai jilbab di negeri sekuler, itu sebuah sejarah," tulis kantor berita Anadolu, Rabu, 22 Februari 2017.

"Pencabutan itu berdasarkan perintah Menteri Pertahanan yang berlaku bagi seluruh anggota kepolisian, militer, staf, dan yang bekerja di markas komando," kata Anadolu.

Para perempuan itu akan mengenakan jilbab di bawah topi atau baret sepanjang warnanya sama dengan seragam dan tidak menutupi wajahnya.

Reformasi di lingkungan militer ini akan diberlakukan setelah diterbitkan di dalam lembaran negara. Belum begitu jelas, apakah pemakaian jilbab itu juga diperkenankan bagi wanita yang terlibat dalam misi tempur. Hal ini juga akan berlaku bagi taruna perempuan.

Kelompok Islam yang menjadi akar Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) pimpinan Presiden Recep Tayyip Erdogan sudah lama mendapatkan tekanan agar mencabut pelarangan perempuan mengenakan jilbab.

Sejak 2010, Turki telah mencabut pelarangan jilbab di kampus-kampus universitas. Sedangkan mahasiswa perempuan yang kuliah di universitas negeri diperbolehkan memakai jilbab mulai 2013 dan sekolah SMA pada 2014.

Sebelum anggota militer, pada Agustus 2016, anggota kepolisian Turki untuk pertama kalinya mengenakan jilbab sebagai bagian dari seragam.

Credit TEMPO.CO