17-1-1997: Penemu Pluto Wafat, Abunya Dikirim ke Antariksa

Astronom Amerika Serikat itu wafat dalam usia 90 tahun.

Ads by Kiosked

Clyde W. Tombaugh, penemu Pluto (www.telegraph.co.uk)

 

CB – Hari ini. dua dekade lalu, astronom yang menemukan Planet Pluto, Clyde W. Tombaugh meninggal dunia. Astronom Amerika Serikat itu wafat dalam usia 90 tahun.
Tombaugh dilahirkan di Illionis, dari keluarga petani miskin. Dia mulai tertarik mengenal dunia astronomi akibat pamannya. Sang paman sering mengajaknya keluar pada malam hari dan melihat bintang-bintang.
Saat dia berusia 20 tahun, dia sudah membuat teleskop pertamanya dari peralatan pertanian usang. Dengan teleskopnya itu, ia kemudian mengkesplorasi alam raya, membuat gambar tangan Planet Mars dan Planet Jupiter.
Kemudian, karyanya itu dikirimkan ke Lowell Observatory, Arizona. Karyanya itulah yang membawa Tombaugh muda bekerja di laboratorium tersebut pada usia 24 tahun.
Dikutip dari Todayinsci, Selasa 17 Januari 2017, di laboratorium itu dia membandingkan pelat fotografi dari bagian langit yang diambil dalam beberapa malam terpisah pada 23 Januari 1930 .
Saat membandingkan itu, dia melihat titik seperti bintang yang berubah posisi di antara objek lainnya.
Dia memerhatikan ada objek yang bergerak dalam pencariannya dan pengamatan berikutnya memperlihatkan objek itu adalah Planet Pluto. Penemuan Pluto itu terjadi pada 18 Februari 1930, dengan menggunakan gambar yang diambil sebulan sebelumnya.
Nama Pluto terpilih dari sekian nama yang diusulkan. Nama Pluto sesuai dengan nama Romawi untuk dewa dari dunia bawah. Nama Pluto diterima pada 1 Mei 1930.
Setelah penemuan planet Pluto itu, Tombaugh mendapatkan gelar sarjana astronomi dari Universitas Kansas dan Universitas Arizona Utara.
Ia mengajar astronomi di Universitas Negara New Mexico dari 1955 hingga pensiunnya.
Selain menemukan Pluto, Tombaugh tercatat juga menemukan 14 asteroid, salah satunya asteroid1604 yang dinamai sesuai namanya, asteroid 1604 Tombaugh.

Ada cerita unik usai Tombaugh meninggal. Untuk mengingat jasanya, jenazah Tombaugh diabukan dan sebagian abu jenazahnya di bawa pesawat luar angkasa New Horizons yang nantinya menjelajah menuju Pluto.
Dalam perkembangannya, Planet Pluto akhirnya diturunkan statusnya pada 24 Agustus 2006. Konferensi Persatuan Astronom Internasional di Praha, Ceko memutuskan bahwa Pluto bukan lagi sebuah planet, tapi planet kerdil.




Credit  VIVA.co.id

Usik Rusia, Ratusan Marinir AS Tiba di Norwegia

 

 

Ilustrasi Marinir AS. (Reuters/Omar Sobhani)

 

Jakarta, CB -- Sekitar 300 marinir Amerika Serikat mendarat di Norwegia untuk ditugaskan selama enam bulan sejak Senin (16/1). Penempatan yang dilakukan pertama kalinya sejak Perang Dunia II ini dilakukan di tengah hubungan yang memburuk dengan Rusia.

"Untuk empat bulan pertama mereka akan menjalani latihan dasar musim dingin, belajar bagaimana berski dan mempertahankan diri di lingkungan Arktik," kata Juru Bicara Pasukan Pembela Tanah Air, Rune Haarstad, sebagaimana dikutip Reuters.

Sejumlah pejabat menampik penugasan ini terkait dengan kekhawatiran NATO akan Rusia. Namun, peristiwa tersebut bertepatan dengan pengerahan pasukan AS di Polandia untuk mengantisipasi gerakan Moskow.

Pasukan Amerika akan ditempatkan di sana selama satu tahun, di mana gelombang berikutnya bakal menggantikan kelompok yang baru saja mendarat ini setelah enam bulan.

"Ini tidak ada kaitannya dengan Rusia atau situasi terkini," kata Harstad. Maret nanti, para marinir akan mengikuti latihan bersama pasukan Inggris, ujarnya.

Kedutaan Besar Rusia di Oslo masih belum memberi tanggapan mengenai hal ini. Namun, Oktober lalu, operasi ini sempat dipertanyakan.

Sementara itu, Juru Bicara Kementerian Pertahanan Norwegia juga mengatakan kedatangan Marinir AS ini tidak ada hubungannya dengan Rusia.

Walau demikian, dalam wawancara dengan Reuters pada 2014 silam, Menteri Pertahanan Ine Erikse Soereide mengatakan aneksasi Krimea menunjukkan negara tersebut mampu mengerahkan langkah militer untuk mencapai tujuan politik.




Credit  CNN Indonesia

Filipina Kirim Nota Protes atas Sistem Senjata China di LCS

 

 

Yasay mengatakan, pemerintah harus berhati-hati dalam menangani masalah LCS agar tak menimbulkan masalah yang lebih besar kelak. (Reuters/Jorge Silva)

 

Jakarta, CB -- Filipina melayangkan nota protes diplomatik kepada China atas pengerahan sistem anti-rudal dan anti-pesawat di pulau buatan Beijing di wilayah sengketa Laut China Selatan.

Menteri Luar Negeri Filipina, Perfecto Yasay, mengonfirmasi kepada Reuters, Senin (16/1), bahwa nota protes tersebut dikirimkan ke Kedutaan Besar China di Manila pada Desember lalu.

Nota itu dibuat setelah Filipina mendapatkan konfirmasi dari Pusat Studi Strategi Internasional (CSIS) mengenai pengerahan senjata di pulau-pulau buatan di Spratly. Salah satu pulau tersebut terletak di dalam Zona Ekonomi Eksklusif Filipina.

Yasay mengatakan, pemerintah harus berhati-hati dalam menangani masalah LCS agar tak menimbulkan masalah yang lebih besar kelak.

"Saya hanya ingin memastikan kepada Warga Filipina bahwa kami mengambil tindakan tegas terhadap China dalam sengketa ini. Kami tidak ingin bertindak agresif atau provokatif yang tidak akan menyelesaikan masalah," katanya.

Ia kemudian menuturkan, posisi Filipina memang cukup rumit setelah Rodrigo Duterte memegang tampuk pemerintahan. Sejak menjabat, Duterte memutar balik kebijakan luar negeri Filipina sehingga lebih dekat ke China.

Pergeseran kebijakan ini cukup menyita perhatian publik. Pasalnya, pemerintah Filipina sebelumnya sangat keras terhadap China yang mengklaim 90 persen wilayah perairan LCS, salah satu jalur perdagangan tersibuk dunia.

Manila bahkan mengajukan tuntutan ke Pengadilan Arbitrase Permanen (PCA) mengenai klaim China di LCS yang juga tumpang tindih dengan sejumlah negara lain, termasuk Malaysia, Brunei, dan Vietnam.

Namun ketika keputusan PCA yang menolak klaim China akhirnya diumumkan tak lama setelah pelantikan Duterte, Filipina justru bersedia berunding lagi dengan China. Kedua negara bahkan kian akrab dengan perjanjian pasokan senjata dari China ke Filipina.

Meskipun demikian, Yasay memastikan bahwa Filipina harus tetap menjaga kedaulatannya. Namun sekali lagi ia mengatakan, Filipina harus berhati-hati dalam mengambil tindakan terkait LCS.

"Kami tak dapat berperang dengan China, (tapi) ketika ada laporan mengenai pembangunan sistem senjata di daerah itu yang kami ketahui, kami harus memastikan bahwa kepentingan dan hak warga Filipina terlindungi," tutur Yasay.




Credit  CNN Indonesia

50 Jenderal Mundur, Reformasi Militer China Tak Pandang Bulu

Salah satu perwira tinggi yang mundur adalah Wakil Panglima AB China.

Ads by Kiosked

Parade Militer China. (www.scmp.com)

 

CB – Tentara Pembebasan Rakyat China, sedang melakukan perombakan organisasi besar-besaran di tingkat perwira tinggi. Hampir 50 perwira tinggi, termasuk 18 jenderal bintang empat, segera mundur dari jabatannya.
Salah satunya, Wakil Panglima Angkatan Bersenjata China, Laksamana Sun Jiangou. "Perubahan ini ditujukan untuk mempromosikan dan memberi kesempatan bagi generasi baru untuk mengambilalih kepemimpinan," kata sumber di Markas Besar Tentara Pembebasan Rakyat China, seperti dikutip situs Sputniknews, Senin 16 Januari 2017.
Hingga akhir 2016, militer China memangkas 300 ribu, dari total jumlah yang mencapai 2,3 juta personel. Presiden Xi Jinping ingin mengoptimalkan keefektifan militer China dan meningkatkan kekuatan senjata melalui teknologi baru.
Dengan begitu, ia berharap, adanya terobosan dalam kemampuan pertahanan negeri Tirai Bambu untuk periode 2016-2020. Tahun ini, menurut data Global Firepower, China memiliki dua juta personel militer aktif, setelah dipangkas 300 ribu personel.
Di saat yang sama, jumlah penduduk China lebih dari 1,3 miliar, dengan personil militer yang mengalami kenaikan 0,4 persen dari populasi. Sebagai pembanding, Amerika Serikat, 'hanya' memiliki 1,4 juta, India dengan jumlah 1,3 juta, serta Rusia memiliki 770 ribu personil aktif.
Guru besar dari Akademi Ilmu Pengetahuan Militer Rusia, Vadim Kozyulin menilai, kebijakan reformasi militer China ini sebagai jawaban adanya skala prioritas geopolitik dengan Amerika Serikat.
"Kita tahu, China memiliki senjata nuklir. Itu adalah kekuatan militer yang terus berkembang dengan sangat canggih. Saat ini, suka tidak suka, China pesaing nyata AS," kata Kozyulin. Kekuatan utama Angkatan Bersenjata China telah berubah. Dari pengerahan pasukan besar-besaran, kemudian berubah menjadi beberapa divisi.

Personel AL China, saat latihan operasi pembebasan sandera.
Divisi yang relatif baru dibentuk ini, mengutamakan persenjataan yang sangat canggih. Baru-baru ini, China sudah memodernisasi artileri dan pasukan penerbangan, serta unit pertahanan udara.
Reformasi ini didukung oleh industri pertahanan nasional yang mampu mengembangkan dan memanufaktur hampir semua jenis senjata, termasuk yang paling modern. Dalam beberapa tahun terakhir, Angkatan Laut China, berubah drastis dari armada kecil (green water's navy) menjadi armada yang mampu mengarungi samudera (blue water's navy).
Doktrin mereka adalah menguasai Samudera Pasifik, termasuk di dalamnya Laut China Selatan. Dalam rangka memantapkan kehadirannya di kawasan yang disengketakan tersebut, Beijing sedang membangun apa yang disebut 'tembok besar di bawah air', sebuah proyek yang memungkinkan untuk melacak semua jenis kegiatan bawah air.
Contoh nyatanya sudah terjadi. Pada 15 Desember 2016, kapal penyelamat China, ASR-510, menangkap kapal tanpa awak (drone) yang diluncurkan oleh kapal oseanografi milik AS, USNS Bowditch. Insiden ini terjadi di perairan internasional, namun dapat segera diselesaikan melalui jalur diplomatik.



Credit  VIVA.co.id

RI Tak Setuju Duterte Bom Penculik Tanpa Pikirkan Sandera

Kemlu RI menegaskan, keselamatan sandera adalah prioritas utama.

Ads by Kiosked

Korban sandera Abu Sayyaf yang berhasil dibebaskan dan dikembalikan ke negaranya masing-masing. Terlihat ada tiga WNI dan seorang warga Norwegia (berjanggut). Diperkirakan masih ada sekitar 27 sandera (VIVA.co.id/istimewa)

 

CB – Presiden Filipina, Rodrigo Duterte, mengaku akan memerintahkan pasukannya untuk mengebom kelompok ekstremis yang membawa para sandera, dalam upaya untuk menghentikan kasus penyanderaan yang kerap terjadi di perairan Filipina. Beberapa sandera adalah Warga Negara Indonesia.
"Saya telah memerintahkan kepada Angkatan Laut dan penjaga pantai bahwa jika ada penculik dan mereka berusaha untuk melarikan diri, bom mereka semua," ucap Duterte, seperti dikutip Inquirer, Senin 16 Januari 2017.
Duterte sebelumnya mengatakan bahwa ia telah memberikan izin kepada Indonesia dan Malaysia, untuk mengejar pelaku penyandera ke perairan Filipina dalam keadaan mendesak. Duterte pun mengaku telah memberikan perintah yang sama kepada pasukan Filipina.
Mantan wali kota Davao itu menegaskan, cara dan pendekatan seperti ini memungkinkan pemerintah untuk menumpas keberadaan kelompok penyandera. Ketika ditanya mengenai nasib para korban, Duterte pun meminta setiap orang untuk lebih waspada dan berhati-hati.
Menanggapi pernyataan ini, Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri RI, Lalu Muhammad Iqbal, menegaskan bahwa keselamatan sandera merupakan prioritas bersama. Saat ini masih ada empat warga negara Indonesia yang berada di tangan kelompok Abu Sayyaf.
"Kami memahami keinginan besar Presiden Duterte untuk memerangi kriminal dan Indonesia menghargai itu. Kami percaya pemerintah Filipina punya kebijaksanaan sendiri. Tapi, satu hal sejak awal, kami sepakat bahwa keselamatan sandera merupakan prioritas kita bersama," ujar Iqbal melalui pesan singkat.
Empat WNI kini masih disandera oleh kelompok penculik Filipina. Berdasarkan informasi dua diantaranya berada di Sulu, sementara dua lainnya berada di Tawi-tawi. Dari komunikasi terakhir dengan pihak keluarga, keempatnya dalam keadaan baik.
Pada akhir pekan lalu, Abu Sayyaf membebaskan seorang kapten kapal Korea Selatan dan seorang awak yang diculik tiga bulan lalu dari sebuah kapal kargo. Sandera kemudian diserahkan ke kelompok Moro National Liberation Front (MNLF), untuk kemudian diserahkan ke pihak berwenang.
Berdasarkan data, hingga kini masih ada 27 sandera yang kebanyakan adalah warga asing, berada di tangan Abu Sayyaf. Spekulasi menyebutkan, sebagian besar sandera dibebaskan dengan pembayaran tebusan.
Sebuah laporan rahasia menyebutkan, kelompok militan Abu Sayyaf mengantongi setidaknya 353 juta peso atau setara Rp97 miliar, dari tebusan penculikan selama enam bulan pertama tahun 2016. Abu Sayyaf biasanya menargetkan kapal tunda, yang bergerak lambat di perairan yang berbatasan dengan Filipina selatan, Malaysia dan Indonesia.




Credit  VIVA.co.id

Duterte Perintahkan Bom Semua Ekstremis Meski Bawa Sandera

 

 

 Duterte mengatakan, pemerintah harus mengambil sikap tegas untuk memberikan efek jera agar para kelompok ekstremis yang bercokol di selatan negaranya tak lagi melakukan penculikan demi mendapatkan tebusan. (Reuters/Lean Daval)

 

Jakarta, CB -- Presiden Filipina, Rodrigo Duterte, memerintahkan tentara pemerintahnya untuk mengebom semua ekstremis meskipun mereka sedang bersama sandera warga sipil.

"Jika ada penculik dan mereka mencoba kabur, bom semuanya. Mereka bilang itu 'sandera,' tapi maaf, itu harus dilakukan," ujar Duterte dalam sebuah pidato di hadapan para pebisnis di Davao City sebagaimana dikutip Asia One, Senin (16/1).

Duterte mengatakan, pemerintah harus mengambil sikap tegas untuk memberikan efek jera agar para kelompok ekstremis yang bercokol di selatan negaranya tak lagi melakukan penculikan demi mendapatkan tebusan.

"Kalian tidak akan mendapatkan keuntungan dari perbuatan salah. Saya benar-benar akan meledakkan kalian," ucap Duterte.

 Ia pun memperingatkan para warga untuk berhati-hati dengan berkata, "Jadi, sungguh, jangan biarkan diri kalian diculik."

Perintah Duterte ini menimbulkan tanda tanya mengenai nasib sandera warga asing, termasuk dari Indonesia, yang masih disekap oleh kelompok militan di selatan Filipina.

Menanggapi pernyataan Duterte ini, Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri RI, Lalu Muhamad Iqbal, mengatakan bahwa Indonesia sangat memahami keinginan besar Duterte untuk memberantas kriminal dan mendukung upaya tersebut.

"Masalah penyerangan terhadap militan di Filipina, kami percaya pemerintah Filipina punya kebijaksanaan sendiri, tapi satu hal, sejak awal kami sudah sepakat bahwa keselamatan sandera tetap jadi prioritas bersama," tutur Iqbal kepada CNNIndonesia.com.

Menurut Iqbal, hingga kini masih ada empat WNI yang menjadi sandera kelompok militan di Filipina.

"Sekarang dua orang di Sulu, dua orang lagi di Tawi-Tawi. Dari komunikasi terakhir dengan keluarga, mereka baik-baik saja. Kami terus mengupayakan penyelamatan," kata Iqbal.

Masalah penyanderaan ini menjadi perhatian khusus bagi Indonesia, Filipina, dan Malaysia. Pasalnya, selama sekitar setahun belakangan, Kelompok militan Filipina kerap menyandera awak kapal yang sedang berlayar di perairan di antara ketiga negara.

Filipina, Malaysia, dan Indonesia pun sudah menyepakati patroli terkoordinasi di wilayah perairan di antara ketiga negara.







Credit  CNN Indonesia

PBB Segera Bahas Diskriminasi dan Kebencian Anti-Muslim

Organisasi Kerjasama Islam akan menjadi tuan rumah pertemuan.

Ads by Kiosked

Muslimah di Eropa/Ilustrasi. (Reuters)

 

CB – Utusan Pengamat Tetap Organisasi Kerjasama Islam (OKI) untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York akan menjadi tuan rumah dalam sebuah forum pemberantasan diskriminasi dan kebencian anti-Muslim pada 17 Januari 2017.
Menurut stasiun berita Al Arabiya, Senin 16 Januari 2017, Utusan Pengamat Tetap OKI akan bergabung bersama Utusan Tetap Kanada, Utusan Tetap Amerika Serikat, dan Delegasi Uni Eropa.
Acara yang akan digelar sehari penuh ini diadakan di Markas Besar PBB dan menampilkan para pembicara tingkat tinggi serta tiga panel interaktif yang memeriksa munculnya diskriminasi dan kebencian anti-Muslim di tingkat global, berdasarkan perspektif dari perwakilan sektor pemerintah, non-pemerintah dan swasta.
Selain itu, pertemuan ini diharapkan mampu memberikan rekomendasi yang efektif dalam mengatasi tantangan itu di masa depan. Topik untuk tiga panel forum ini adalah "Kebijakan Pemerintah untuk Memerangi Diskriminasi dan Kebencian Anti-Muslim; Pembangunan Koalisi Masyarakat Sipil; dan Narasi Positif untuk Mempromosikan Pluralisme dan Inklusi."
Perwakilan tingkat tinggi dari tuan rumah juga akan memberikan komentar terkait isu tersebut. Begitu pula Sekretaris Jenderal baru PBB, Antonio Guterres, yang dikabarkan turut berpartisipasi melalui pra-rekaman video.
Di samping itu, pembicara tingkat tinggi lainnya yang ikut hadir dalam misi tersebut antara lain Pelapor Khusus PBB untuk Kebebasan Agama Kepercayaan Ahmed Shaheed, Penasihat Sekjen OKI Duta Besar Moiz Bukhari, pakar nasional dan internasional dalam hal kebijakan anti-diskriminasi, para pemimpin masyarakat sipil, dan para seniman.


Credit  VIVA.co.id

Pengadilan Tinggi Mesir Hentikan Perjanjian Transfer Pulau ke Saudi

Citra udara tepian Laut Merah dan dua Pulau Tiran dan Sanafir terlihat dari pesawat di dekat Sharm el Sheikh, 1 November 2016. (Foto: Reuters)

KAIRO - Pengadilan Tinggi Tata Usaha Mesir menguatkan keputusan penghentian penyerahan dua pulau sengketa di Laut Merah kepada Arab Saudi. Putusan tersebut diambil setelah upaya banding Pemerintah Mesir atas keputusan pengadilan rendah yang menghentikan penyerahan Pulau Tiran dan Sanafir ditolak.
Sorak sorai bergemuruh saat hakim membacakan putusan tersebut. Diwartakan BBC, Senin (16/1/2017), pengadilan menilai Pemerintah Mesir gagal menunjukkan bukti bahwa kedua pulau tersebut merupakan milik Arab Saudi.
 Perjanjian penyerahan Pulau Tiran dan Sanafir yang ditandatangani kedua negara pada April 2016 menimbulkan protes keras dari rakyat Mesir.
Pulau Tiran dan Sanafir adalah pulau tak berpenghuni di pintu masuk Teluk Aqaba di Laut Merah yang telah disengketakan selama puluhan tahun. Dahulu pulau-pulau itu merupakan batas wilayah antara Kerajaan Ottoman dengan Mesir yang saat itu dikuasai oleh Inggris. Setelah sempat dikuasai Israel pada 1967, Sanafir dan Tiran dikembalikan kepada Mesir pada 1982.
Presiden Abdel Fattah al-Sisi dituduh telah melanggar undang-undang dan “menjual” kedua pulau tersebut kepada Arab Saudi sebagai ganti bantuan finansial jutaan miliar dolar. Namun, mantan panglima angkatan bersenjata itu mengatakan, Tiran dan Sanafir sejak dahulu adalah milik Arab Saudi yang meminta Mesir untuk menempatkan pasukannya di sana pada 1950 untuk melindungi pulau-pulau tersebut.

Credit  okezone.com

Mantan Presiden Mesir Tambah Kontroversi Hibah Pulau untuk Saudi

Mantan Presiden Mesir Hosni Mubarak. (Foto: Reuters)

KAIRO – Mantan Presiden Mesir Hosni Mubarak memunculkan kembali kontroversi kepemilikan dua pulau di Laut Merah yang disengketakan Mesir dan Arab Saudi. Dalam interogasi di Rumah sakit Maadi di Kairo, presiden yang terlengserkan itu mengatakan, Pulau Tiran dan Sanafir yang diperebutkan kedua negara terletak di wilayah Arab Saudi.
Perdebatan mengenai status kedua pulau itu kembali mengemuka setelah pada April 2016 Pemerintah Mesir ‘menghibahkan’ pulau-pulau tersebut kepada Arab Saudi. Pengaturan ulang batas wilayah yang menempatkan kedua pulau itu di wilayah perairan Saudi dilakukan Pemerintah Mesir di tengah kunjungan Raja Arab Saudi, Salman bin Abdul Aziz ke Kairo.
 Keputusan ini menimbulkan kemarahan rakyat Mesir yang menuduh pemerintah telah menjual Mesir kepada Arab Saudi demi bantuan finansial. Unjuk rasa yang dilakukan rakyat Mesir memprotes keputusan tersebut berujung rusuh menyebabkan puluhan demonstran ditangkap.
Pada Juni 2016, Pengadilan Tata Usaha Mesir memutuskan bahwa perjanjian batas demarkasi baru yang disetujui Saudi dan Mesir pada April tidak berlaku dan kedua pulau itu tetap berada dalam wilayah Mesir. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Mesir menetapkan 16 Januari 2017 sebagai batas terakhir bagi pemerintah untuk melakukan banding atas putusan tersebut.
Namun, anggota Perlemen Mesir, Mustafa Bakri membela keputusan tersebut. Dalam pernyataan yang dilansir Middle East Monitor, Senin (16/1/2017), Bakri mengatakan, perjanjian tersebut butuh waktu untuk diperiksa oleh parlemen sebelum disahkan.
“Perjanjian demarkasi batas wilayah Saudi dengan Mesir membutuhkan waktu lama untuk didiskusikan di parlemen. Anggota parlemen harus cermat menguji berbagai dokumen sebelum mereka memberikan suara terakhir mengenai apakah dua pulau di Laut Merah, Tiran dan Sanafir adalah milik Saudi,” ujarnya.

Credit  okezone.com

Pesawat Turki Jatuh di Kirgiztan Tewaskan 16 Orang

Ilustrasi.

BISHKEK – Pesawat kargo milik perusahaan Turki yang bertolak dari bandara Hong Kong dilaporkan jatuh di dekat Kota Bishkek, Kirgiztan. Keterangan dari Lembaga Pelayanan Darurat Kirgiztan menyebutkan pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat akan mendarat.
“Sebuah pesawat kargo maskapai Turkish Airlines yang sedang dalam perjalanan dari Hong Kong jatuh saat mendarat di Bandara Manas di ibu kota Kirgiztan karena cuaca buruk,” kata Kepala Pusat Manajemen Krisis Kirgiztan yang dilansir Sputnik, Senin (16/1/2017).
Pemerintah Kirgiztan mengatakan, musibah itu menewaskan sedikitnya 16 orang. Dari empat orang kru pesawat, hanya satu orang yang dikabarkan berhasil selamat.

Credit  okezone.com

Pesawat Kargo Turki Jatuh Timpa Rumah, Korban Tewas Bertambah

Pemandangan lokasi jatuhnya pesawat kargo Turki di Bishkek, Kirgiztan. (Foto: DHA)

BISHKEK – Jumlah korban tewas dalam musibah jatuhnya pesawat kargo Turki di Bishkek, Kirgiztan telah bertambah menjadi 30 orang. Banyaknya korban yang jatuh diakibatkan lokasi jatuhnya pesawat yang menimpa sejumlah rumah penduduk.
“Kami mengonfirmasi data mengenai jumlah korban yang terbunuh dalam kecelakaan pesawat, daftar bervariasi, tetapi sedikitnya 30 penduduk lokal dan kru pesawat diperkirakan telah tewas,” demikian keterangan pejabat Kementerian Kesehatan Kirgiztan yang dilansir Sputnik, Senin (16/1/2017).
Sebelumnya dilaporkan pesawat yang bertolak dari Hong Kong itu jatuh saat akan mendarat di Bandara Manas, dekat ibu kota Bishkek, Kirgiztan akibat cuaca buruk. Pesawat nahas tersebut jatuh di sebuah desa yang terletak di dekat bandara, menimpa dan menghancurkan 15 rumah penduduk.
Selain korban tewas, delapan orang, termasuk enam di antaranya anak-anak telah dilarikan ke rumah sakit akibat luka-luka. Dari empat orang kru pesawat, hanya satu yang dikabarkan selamat.

Credit  okezone.com

Cina Ancam Trump Jika Abaikan Kebijakan “Satu Cina”

 

Presiden Terpilih AS, Donald Trump berbincang dengan CEO Alibaba, Jack Ma dalam pertemuan di Trump Tower, New York, AS, 9 Januari 2017. Dalam pertemua besar itu, keduanya membahas rencana ekspansi perusahaan e-commerce Cina ke Amerika. REUTERS/Mike Segar

 

CB, Beijing— Cina menyatakan akan melakukan tindakan tegas jika presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump mengabaikan kebijakan “Satu Cina” dan mengakomodasi Taiwan.

Hal ini diungkapkan media pemerintah, The China Daily, pada Senin 16 Januari 2017.
 

“Jika Trump meneruskan permainan ini setelah menjabat dan merusak hubungan baik dengan Cina, Beijing tidak akan segan mengambil tindakan tegas,” demikian tulis China Daily seperti dikutip Channel NewsAsia.

Trump melanggar aturan tak tertulis dalam hubungan AS-Cina dengan menerima ucapan terima kasih dari Presiden Taiwan Tsai Ing-wen pada bulan lalu.

Sejak saat itu, Trump yang akan dilantik pada 20 Januari mendatang, berulang kali menyatakan keberatannya atas komitmen Amerika yang mengakui Taiwan sebagai bagian dari Cina.

Pernyataan terakhir Trump terkait Cina-Taiwan dimuat dalam terbitan Wall Street Journal pada Jumat malam lalu. Kepada WSJ, Trump mengatakan bahwa kebijakan “Satu Cina” harus dinegosisasi.

Pernyataan ini membuat marah Kementerian Luar Negeri Cina yang menyebut kebijakan tersebut sebagai landasan hubungan kedua negara dan tidak bisa dirundingkan.

" Amerika Serikat, yang mengubah posisi diplomatiknya dari mengakui Taipei ke Beijing pada 1979, mengakui hanya ada satu Cina dan Taiwan adalah bagiannya.”

Beijing mengakui keputusan untuk bertindak tegas terhadap Trump akan berdampak besar. “Biayanya mungkin akan besar. Tapi harus diambil agar presiden AS selanjutnya memiliki sensitivitas soal Taiwan,” demikian ditulis The China Daily.



Credit  TEMPO.CO

Kekayaan 8 Pria Terkaya Setara Milik Separuh Penduduk Dunia

 

Bill Gates berada di peringkat pertama dengan kekayaan sebesar $ 75 miliar walaupun kekayaannya menurun $ 4,2 miliar dibandingkan tahun lalu. Pendiri Microsoft itu menduduki puncak daftar orang terkaya di dunia versi Forbes sebanyak tiga kali berturut-turut dan berada di daftar teratas selama 17 tahun lamanya. forbes.com

 

CB, Davos—Delapan orang terkaya di dunia, seluruhnya pria, memilikin kekayaan setara dengan separuh penduduk dunia.

Kedelapan orang terkaya di dunia berdasar data  Bank Swis Credit Suisse dan majalah Forbes adalah pendiri Microsoft Bill Gates, Amancio Ortega pendiri Inditex, investor senior Warren Buffett, Carlos Slim dari Meksiko, bos Amazon Jeff Bezos, bos Facebook Mark Zuckerberg, bos Oracle Larry Ellison dan bekas wali kota New York Michael Bloomberg.

 
Hal ini diungkapkan kelompok advokasi asal Inggris, Oxfam, dalam laporan yang dirilis Senin 16 Januari 2017.

Seperti dilansir Reuters, laporan Oxfam mengungkapkan pada 2016 sebanyak 9 orang terkaya di dunia memiliki kekayaan yang setara dengan 3,6 miliar penduduk dunia. Jumlah ini merupakan separuh penduduk paling miskin di dunia. Sebagai perbandingan pada 2010, kekayaan 43 orang terkaya di dunia setara dengan separuh penduduk dunia.

Laporan terbaru Oxfam juga mengungkapkan jurang antara si miskin dan si kaya semakin melebar. Ini berdasar data terbaru dari Cina dan India, dua negara dengan populasi terbesar di dunia. Laporan itu menunjukkan bahwa separuh warga paling miskin di dunia memiliki harta lebih sedikit dari yang diperkirakan sebelumnya.

 
Kelompok ini mendesak negara-negara yang hadir dalam pertemuan tahunan Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss, untuk berhenti memberikan keuntungan bagi orang-orang terkaya itu. Oxfam nuntut agar negara-negara dunia menghentikan kecurangan pajak dan pemberian insentif saham bagi kelompok super kaya.

"Belum ada alternatif untuk menghentikan pola lama ini,” kata Max Lawson, kepala kebijakan Oxfam. “Ada sejumlah cara menjalankan kapitalisme tapi tetap bermanfaat bagi mayoritas penduduk dunia.”

Kesenjangan ekonomi menjadi topik penting sejak Badan Internasional Moneter dan Paus Fransiskus menyatakan kekhawatirannya menyaksikan tren yang terus terjadi ini. Keprihatinan tentang topik ini juga masuk dalam laporan Forum Ekonomi Dunia pada pekan lalu.

Saat pekerja biasa harus berjuang mengatasi pendapatan yang stagnan, kelompok super kaya meningkatkan pendapatan mereka hingga 11 persen setahun sejak 2009.

Kekayaan Bill Gates, orang terkaya di dunia yang kerap menghadiri pertemuan di Davos, meningkat hingga 50 peren atau US$25 miliar atau setara Rp sejak mengumumkan meninggalkan Microsoft pada 2006. Gates juga dikenal sebagai salah satu filantropi atau dermawan dunia.  Namun, Oxfam menegaskan para dermawan besar seperti Gates gagal menghentikan masalah mendasar pemicu kemiskinan.

“Taipan memberi derma itu baik. Tapi kita tidak bisa membiarkan sistem membuat para taipan membayar pajak lebih rendah dari sekretaris mereka,” ujar Lawson.





Credit  TEMPO.CO

John Kerry Bertemu Musuhnya Semasa Perang Vietnam

 

Menteri Luar Negeri AS John Kerry

 

CB, HANOI - Vo Ban Tam, seorang veteran Viet Cong, masih mengingat pertama kali ia bertemu John Kerry di tepi Sungai Bay Hap saat Perang Vietnam berlangsung. Hampir setengah abad kemudian, petani udang Mekong berusia 70 tahun itu kembali bertemu Kerry, saling berjabat tangan dan saling menghormati.
Kerry mengunjungi Sungai Bay Hap di akhir kunjungannya ke Vietnam, pada Sabtu (14/1). Kunjungan itu dilakukannya sepekan sebelum ia lengser dari jabatannya sebagai Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS).
Kerry memiliki kenangan tersendiri dengan Sungai Bay Hap. Tempat tersebut membuatnya memenangkan medali Silver Star atas keberaniannya sebagai seorang letnan angkatan laut muda.
Pada 28 Februari 1969, Kerry sebagai nakhoda kapal Swift PCF-94, melakukan patroli saat pasukan pimpinan Vo Ban Tam meluncurkan serangan. Kepada Kerry, Vo menjelaskan bahwa saat itu pasukannya menggunakan senapan dan granat untuk mengelabui kapal patroli AS dari darat.
Kerry yang saat itu masih berusia 26 tahun, membuat keputusan dramatis untuk menyerbu tentara Viet Cong ke darat. Ia meraih senapan M-16, dan juga menembaki musuh dengan roket.
Vo mengaku masih mengingat seorang tentara utama Viet Cong, Ba Thanh, yang tewas terhormat dari kejadian itu. "Dia adalah seorang prajurit yang baik," kenangnya, saat berbicara dengan Kerry melalui bantuan seorang penerjemah, dikutip The Guardian.
Meski demikian, Kerry mengaku tidak tahu nama pria yang ditembaknya dalam Perang Vietnam. Pada kampanye presiden 2004, Kerry diserang lawan politiknya karena dilaporkan pernah membunuh seorang remaja dalam perang.
Vo mengakui tindakan Kerry telah menggagalkan serangan Viet Cong pada hari itu. Namun, dia dengan bangga mengingat bagaimana rekan-rekannya sering mencapai keberhasilan.
"Yah, aku senang kita berdua masih hidup," ujar Kerry.
Kerry kembali ke AS dari Vietnam pada 1969. Pemegang Bintang Perak dan Perunggu dan tiga Purple Hearts itu kini menjadi aktivis anti-perang yang sangat vokal. Kerry kemudian menjadi senator, kandidat presiden, dan akhirnya menjadi Menteri Luar Negeri AS yang banyak membantu memimpin upaya rekonsiliasi pasca-perang.
Lulusan Yale University itu kini berdiri bersama dengan veteran yang menjadi musuhnya dulu. Ia mengakui, tindakan brutal Washington tetap akan gagal mengatasi tekad Vietnam melawan kependudukan asing.
Setelah Donald Trump dilantik dan jabatannya di Departemen Luar Negeri berakhir, Kerry berencana untuk lebih banyak melakukan kunjungan ke Vietnam. Dia ingin bekerjasama dalam bidang lingkungan dengan Lower Mekong Initiative, dan berencana dengan sesama veteran untuk membuka Fulbright University yang didanai AS di Vietnam.



Credit  REPUBLIKA.CO.ID

Ini Draf Resmi Dunia International Soal Israel dan Palestina

 

Pengunjuk rasa mengibarkan bendera Palestina di depan tentara Israel setelah terjadi bentrokan di dekat perbatasan Israel dan Jalur Gaza, (20/11).

 

CB, PARIS -- Berdasarkan draf pernyataan resmi yang dilihat oleh Reuters, dunia internasional meminta Israel dan Palestina untuk memperkuat komitmennya untuk membentuk dua negara Israel dan Palestina.
Selain itu menolak jika ada pejabat-pejabat yang tak setuju dengan pembentukan dua negara. Dalam draf itu juga meminta agar tak ada pihak yang membuat kebijakan sepihak sebelum melihat status negosiasi terakhir.

Para diplomat mengatakan, konferensi damai ini juga bisa menjadi referensi bagi rencana Trump agar tak jadi memindahkan Kedutaan Besar Amerika ke dari Tel Aviv ke Yerusalem.

Selama ini hubungan Israel dan Amerika dalam pemerintahan Obama berada dalam titik terendahnya saat Washington menolak memberikan veto bagi resolusi PBB. Dalam resolusi itu PBB minta agar Israel mengakhiri pembangunan pemukiman di wilayah Palestina yang diokupasi Israel.

Menteri Dalam Negeri John Kerry mengatakan, pembangunan pemukiman yang terus dilakukan oleh Israel mengancam perdamaian di Timur Tengah. Jika Israel terus melakukan pembangunan pemukiman maka solusi dua negara akan rusak.

Presiden Palestina Mahmoud Abbas mengatakan, ia telah menulis surat kepada Trump mengingatkan pemindahan Kedutaan Besar Amerika dari Tel Aviv ke Yerusalem akan membunuh perjanjian damai antara Palestina dan Israel.

Prancis berusaha menghidupkan kembali perjanjian damai Palestina dan Israel yang masih terbengkalai selama ini. Mereka juga khawatir dengan adanya ketidakjelasan dalam pemerintahan Amerika sekarang yang dipegang Trump. Saat ini penting untuk meminta kedua pihak Palestina dan Israel kembali ke perjanjian damai.

Negara-negara Arab memiliki perhatian sendiri terhadap hubungan Trump dengan mereka. Negara-negara Arab bersikap jauh lebih hati-hati terhadap pemerintahan Trump.

"Sekarang semua ini masih prematur. Kami harus memberikan kesempatan bagi Pemerintah Amerika untuk melakukan apa yang mereka inginkan," kata Diplomat Timur Tengah, Ahad,(15/1).

Credit  REPUBLIKA.CO.ID

Singgung Laut China Selatan, PM Abe Minta Dukungan RI

PM Abe bilang penyelesaian konflik harus bersifat damai.

Ads by Kiosked

Presiden Jokowi bertemu PM Jepang Shinzo Abe. (REUTERS/Issei Kato)

 

CB – Pertemuan bilateral antara Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe dengan Presiden Joko Widodo membahas sengketa Laut China Selatan yang makin memanas.
Abe mengatakan akan memberikan dukungan penuh terhadap ASEAN yang tahun ini berusia 50 tahun atau setengah abad, termasuk mendukung kepemimpinan Presiden Jokowi sebagai bagian penting dari ASEAN.
"Isu Laut China Selatan telah menjadi perhatian masyarakat internasional yang secara langsung mempengaruhi kedamaian kawasan. Kami kembali tegaskan pentingnya prinsip penegakan hukum dan penyelesaian sengketa secara damai," jelas Abe di Istana Bogor, Jawa Barat, Minggu, 15 Januari 2017.
Ia juga mengatakan, penyelesaian konflik haruslah bersifat damai. Untuk itu, Abe melanjutkan Jepang siap menjalin kerja sama dengan ASEAN dan forum internasional lainnya.
Presiden Joko Widodo sebelumnya sempat menyinggung kerja sama di bidang kemaritiman. Mengingat, kedua negara adalah negara maritim. Namun, Jokowi tidak menyebut kerja sama itu apakah terkait Laut China Selatan atau tidak.
"Pembahasan kerja sama rencana sentra kelautan dan perikanan terpadu di pulau terdepan Indonesia," kata Jokowi. Konflik ini melibatkan China dan sejumlah negara seperti Filipina, Vietnam, Taiwan, dan Brunei Darussalam.
Indonesia dalam beberapa kesempatan sempat mengalami ketegangan di Laut Natuna, yang notabene kedaulatan RI. Pulau Natuna adalah pulau terdepan Indonesia di sisi barat, yang berhadapan langsung dengan Laut China Selatan.




Credit  VIVA.co.id

Rusia akan Tingkatkan Kemampuan Pangkalan Militer di Suriah

Militer Rusia tetap ingin kehadiran permanen di Suriah.

Ads by Kiosked

Kendaraan Amfibi Rusia berbaris memasuki Kapal Induk Admiral Kuznetzov. (REUTERS/Yuri Maltsev)

 

CB – Rusia berencana untuk meningkatkan dan memperluas Pangkalan Angkatan Laut dan Udara di Suriah. Negeri Beruang Putih ini akan memperbaiki landasan pacu kedua di Pangkalan Angkatan Udara Hmeimin dekat Latakia, serta Pangkalan Angkatan Laut Tartus.
Hal ini bertujuan untuk bisa menampung pesawat dan kapal perang berukuran besar, di antaranya kapal induk, kapal selam bertenaga nuklir dan pesawat pembom.
Sumber di Kementerian Pertahanan Rusia, seperti dikutip situs Reuters, Minggu, 15 Januari 2017, menyebutkan, kehadiran Moskow di Laut Tengah ini untuk memperluas spektrum kehadiran dan misi di wilayah penting yang strategis.
“Pangkalan tersebut akan digunakan tidak hanya untuk memerangi terorisme, namun juga untuk mendukung berbagai misi keamanan, mulai dari menyapu ranjau hingga pertempuran melawan pembajakan di laut," kata sumber anonim yang enggan disebutkan identitasnya itu.
Presiden Rusia Vladimir Putin telah mengumumkan penarikan sebagian pasukan Rusia dari Suriah, di mana mereka telah membantu pasukan yang setia kepada Presiden Bashar al-Assad. Tetapi, Moskow ingin mempertahankan kehadiran permanen militer Rusia, baik di Hmeimin maupun Tartus.
Selain itu, Rusia masih akan mengerahkan sistem pertahanan darat -ke udara, S-300, dan sistem peluncur rudal pesisir, Bastion, di Tartus. Perjanjian antara Rusia dan Suriah mengenai pangkalan laut permanen di Pelabuhan Tartus, Suriah, akan berlaku untuk kurun waktu minimal selama 49 tahun.
Saat ini, Tartus merupakan satu-satunya pangkalan pendukung Angkatan Laut Rusia di Laut Tengah. Saat ini fasilitas Tartus diawaki secara eksklusif oleh warga sipil.



Credit  VIVA.co.id

RI: Solusi Palestina-Israel untuk Perdamaian Timur Tengah

 

 

Wamenlu RI AM Fachir (kiri) menyerukan pentingnya mewujudkan perdamaian Israel dan Palestina serta untuk perdamaian di Timur Tengah.(CNNIndonesia/Hanna Azarya Samosir)

 

Jakarta, CB -- Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, A.M. Fachir menyatakan pentingnya mewujudkan solusi dua negara bagi perdamaian Israel dan Palestina serta untuk perdamaian di Timur Tengah.

"Konflik Palestina-Israel telah berlangsung terlalu lama. Sudah saatnya masyarakat internasional mengambil tindakan nyata untuk mewujudkan perdamaian di Timur Tengah melalui solusi dua negara," ujar Fachir dalam siaran persnya.

Fachir menyampaikan pernyataan itu saat memimpin Delegasi RI pada Konferensi Perdamaian Internasional mengenai Proses Perdamaian di Timur Tengah di Paris, Prancis pada 15 Januari 2017.

Fachir menekankan bahwa perdamaian di Timur Tengah, khususnya kemerdekaan Palestina, hanya dapat dicapai apabila seluruh isu utama seperti pemukiman ilegal, pengungsi Palestina, status Kota Yerusalem, status perbatasan, dan masalah keamanan serta ketersediaan air dapat diselesaikan.

Oleh karena itu, Pemerintah RI menyambut baik pengesahan Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2334 tahun 2016 tentang Pemukiman Ilegal Israel di Palestina pada 23 Desember 2016.

Fachir juga menyampaikan bahwa Indonesia selalu memegang komitmen membantu masyarakat Palestina melalui dukungan politik, kemanusiaan dan peningkatan kapasitas. Dukungan tersebut adalah mandat konstitusi Indonesia dan program prioritas Kabinet Kerja Presiden Jokowi.

Konferensi di Paris yang dihadiri 70 negara itu mengusung tiga agenda utama, yaitu menciptakan insentif untuk perdamaian bagi kedua pihak, peningkatan kapasitas bagi negara Palestina, dan mempromosikan dialog antara warga sipil Israel dan Palestina.

Pemerintah Prancis mengundang Pemerintah Indonesia karena dinilai dapat memberikan sumbangan penting bagi perdamaian di Timur Tengah. Undangan tersebut sekaligus merupakan pengakuan masyarakat internasional terhadap bentuk komitmen dan dukungan penuh Indonesia terhadap kemerdekaan dan perjuangan mendapatkan hak-hak dasar rakyat Palestina.

Konferensi tersebut merupakan kelanjutan dari Pertemuan Tingkat Menteri di Paris pada 3 Juni 2016 yang dihadiri Menlu RI Retno Marsudi.

Konferensi kali ini berhasil mengesahkan Deklarasi Bersama yang pada intinya menyatakan kesiapan negara-negara untuk mengambil langkah-langkah mencapai solusi dua-negara di mana Palestina dan Israel hidup berdampingan secara damai.



Credit  CNN Indonesia

China dan Vietnam Sepakat Hindari Konflik di LCS

 

Kapal induk China Liaoning di tengah-tengah armada Angkatan Laut China dalam latihan pengamanan di kawasan Laut Cina Selatan pada Desember 2016. (REUTERS/Stringer)

 

Shanghai, CB -- Upaya penyelesaian masalah Laut China Selatan (LCS) mencapai titik terang setelah China dan Vietnam sepakat berjanji mengelola perbedaan di antara keduanya dan menjaga perdamaian di kawasan laut yang selama ini menjadi sengketa itu.

Perjanjian yang tertuang dalam pernyataan bersama tersebut dikeluarkan saat Ketua Partai Komunis Vietnam Nguyen Phu Trong berkunjung ke China, Sabtu (14/1).

“Kedua negara setelah pembicaraan terbuka sepakat mengelola dengan baik perbedaan kelautan mereka, menghindari tindakan mempersulit keadaan dan meningkatkan ketegangan serta menjaga perdamaian dan ketenangan di Laut China Selatan,” kata pernyataan tersebut yang diterbitkan oleh kantor berita China Xinhua.

Sebagai langkah nyata, pemimpin China dan Vietnam sepakat terus melaksanakan secara penuh perjanjian pengelolaan perbedaan demi kepentingan bersama yang lebih luas.

Kedua pihak menyadari akan pentingnya menjaga perdamaian di kawasan Laut China Selatan terkait keberadaan China dan Vietnam sebagai kedua negara yang bersahabat sejak lama.

Beberapa tahun terakhir masalah pengklaiman atas kedaulatan di Laut Cina Selatan menjadi penyebab utama ketegangan di antara negara-negara yang berdekatan dengan Laut China Selatan.

China mengklaim berhak atas hampir seluruh kawasan Laut Cina Selatan yang selama ini menjadi jalur sangat strategis yang nilai
total perdagangannya mencapai US$5 triliun setiap tahunnya. Selain Vietnam dan China, pemerintah Brunei, Malaysia, Filipina, dan Taiwan, juga mengklaim atas laut tersebut yang diyakini sangat kaya cadangan minyak dan gas.

Presiden China Xi Jinping pada September lalu mengatakan kepada tamunya, perdana menteri Vietnam, mengenai kepentingan bersama mereka jauh melebihi perbedaan antara keduanya dan menyerukan perselisihan mereka di Laut China Selatan diselesaikan melalui perundingan.



Credit  CNN Indonesia

Turki Sepakat Reformasi Konstitusi, Pemerintah Bisa Otoriter

 

 

Parlemen Turki meloloskan peraturan yang memungkinkan presiden untuk tetap menjadi anggota partai. (REUTERS/Umit Bektas)

 

Jakarta, CB -- Parlemen Turki menyepakati langkah kunci yang memungkinkan presiden tetap menjadi anggota partai dan mengeluarkan dekrit. Langkah ini dianggap oposisi bisa membuat pemerintah menjadi otoriter.

Tiga pasal yang disetujui semalam memungkinkan presiden untuk mempertahankan hubungan dengan partai politiknya dan mempertegas kekuasaan eksekutif sebagai kepala negara, termasuk kewenangan untuk mengeluarkan dekrit.

Peraturan ini didorong oleh partai penguasa, AK, didukung partai nasionalis MHP. Menurut Presiden Tayyip Erdogan, peraturan baru membuat kepala negara mempunyai kekuatan untuk mencegah koalisi pemerintah yang lemah seperti di masa lalu.

Persetujuan parlemen yang diumumkan Jumat (13/1), adalah sinyal positif untuk partai AK, meski perubahan ini mesti diloloskan melalui dua tahap pemungutan suara dan referendum.

Oposisi utama pemerintahan, CHP dan HDP yang pro Kurdi, sangat menentang perubahan ini.

Malam sebelumnya, anggota parlemen dari AKP dan CHP bersitegang dalam perdebatan. Setelah itu, perwakilan partai AK memperingatkan pemilu akan digelar jika perubahan itu tidak diloloskan.

Erdogan sendiri mengatakan pemilu dini mungkin saja terjadi jika parlemen tidak bisa menjalankan tugasnya dengan baik.

Perwakilan CHP mengatakan partainya tidak akan menghindari gerakan semacam itu.

"Hari ini, alih-alih mencari perubahan rezim, kami CHP memberikan dukungan sepenuhnya untuk melaksanakan pemilu dini. Kami bilang, ayo bertarung," kata Ozgur Ozel, sebagaimana dikutip Reuters.

Di bawah perubahan yang direncanakan ini, presiden bisa dipilih sebanyak dua periode maksimal, dengan masing-masing periode selama lima tahun. Rencana ini mencerminkan pemilihan umum 2019.

Undang-undang berisi 18 pasal ini membutuhkan dukungan setidaknya 330 perwakilan partai dari 550 kursi yang tersedia sebelum bisa mencapai tahap referendum. AKP punya 316 perwakilan yang boleh memilih, sementara MHP punya 39.

Peraturan ini akhirya lolos dengan dukungan 340-343 anggota parlemen.





Credit  CNN Indonesia

Tolak Pemindahan Kedubes AS, Pemimpin Palestina Serukan Doa Bersama

 

Palestina galang dukungan untuk menolak pemindahan Kedubes AS dari Tel Aviv ke Yerusalem. Foto/Istimewa

 

YERUSALEM - Pemimpin Palestina menyerukan berdoa bersama di seluruh masjid di Timur Tengah pada pekan ini. Hal itu sebagai protes rencana Presiden terpilih Donald Trump yang ingin memindahkan kedubes Amerika Serikat (AS) ke Yerusalem.

Pejabat senior Palestina dan anggota Komite Pusat kelompok Fatah, Mohammad Shtayyeh mengatakan pemindahan kedubes AS berarti mengakhiri solusi dua negara. Dia mengatakan pemimpin Palestina telah diberitahu oleh kontak diplomatik bahwa Trump bisa memerintahkan pemindahan kedubes AS pada saat pelantikannya pada 20 Januari nanti.

Shtayyeh mengatakan para pemimpin Palestina sedang mempertimbangkan untuk menarik pengakuan terhadap Israel jika pemindahan itu terlaksana. Ia juga menyerukan berdoa bersama di seluruh masjid di Timur Tengah pada Jumat pekan ini dan gereja-gereja untuk membunyikan lonceng mereka sebagai tanda protes pada hari Minggu.

"Saya berpikir dan kita semua berpikir bahwa memindahkan kedutaan ke Yerusalem adalah langkah berbahaya yang akan memiliki konsekuensi berbahaya bagi jalur politik untuk bangsa kita dan aspirasi masa depan kita dan untuk Muslim, Arab, negara-negara Kristen dan orang-orang di seluruh dunia," tutur Shtayyeh.

"Kami tidak menghasut kekerasan. Dering lonceng gereja bukanlah tindakan kekerasan. Menyerukan untuk doa bukanlah tindakan kekerasan," katanya seperti dikutip dari Al Araby, Rabu (11/1/2017).

Sebelumnya Presiden Palestian Mahmoud Abbas telah menulis surat untuk Trump mendesak dia untuk tidak memindahkan kedutaan. Abbas menyebut bahwa pemindahan itu adalah gari merah yang bisa membahayakan prospek perdamaian.

Credit  sindonews.com

Kapal Induk China Jauhi Taiwan usai Picu Pengerahan Jet Tempur

 

Kapal induk Liaoning, China dan armada tempurnya tinggalkan Selat Taiwan, Kamis (12/1/2017), usai bermanuver di Laut China Selatan. Foto/REUTERS

 

BEIJING - Kapal induk China, Liaoning, bergerak meninggalkan Selat Taiwan pada Kamis (12/1/2017) pagi. Kapal induk Liaoning dan armada tempurnya kemarin telah memicu Taipei mengerahkan pesawat-pesawat jet tempur dan kapal militer karena mendekati wilayah Taiwan.

Ketegangan sempat terjadi ketika armada kapal induk itu melintasi perairan sempit yang memisahkan China dan Taiwan, kemarin.

Juru bicara Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat China Liang Yang mengatakan kapal induk buatan Soviet tersebut sudah kembali dari latihan tempur di Laut China Selatan.

 

Menurutnya, kapal raksasa China itu telah melakukan operasi secara cermat selama navigasi dari Selat Taiwan.

Taiwan menyatakan armada kapal induk China tidak menimbulkan ancaman. Armada kapal Liaoning itu sempat masuk zona identifikasi pertahanan udara (ADIZ), tapi belum masuk wilayah teritorial Taiwan.

China hingga saat ini menganggap Taiwan sebagai provinsinya yang membangkang. Beijing dan Taipei terus bersitegang setelah China curiga Presiden Taiwan Tsai Ing-wen menginginkan kemerdekaan Taiwan dari China secara resmi.

China telah mengklaim kedaulatan atas Taiwan sejak 1949 ketika pemimpin Komunis Mao Zedong mengalahkan Chiang Kai-shek dalam sengketa wilayah Taiwan.

“Armada kapal Liaoning mengunjungi Laut China Selatan untuk melakukan latihan cross-maritim dan uji coba (peralatan perang), telah melewati Selat Taiwan dan berlanjut dengan tugas lebih jauh,” kata Liang dalam sebuah pernyataan singkat di situs Kementerian Pertahanan China.

Manuver kapal induk Liaoning dan uji coba peralatan perang China di Laut China Selatan telah menarik perhatian negara-negara yang terlibat sengketa di kawasan itu. Beijing mengklaim hampir seluruh kawasan Laut China Selatan, namun Brunei, Malaysia, Filipina, Taiwan dan Vietnam juga memiliki klaim yang saling tumpang tindih di kawasan serupa.


Credit  sindonews.com

Rusia Kerahkan S-400 Siaga Tempur di Pinggiran Moskow

 

Rusia mengerahkan resimen rudal yang dilengkapi sistem rudal pertahanan udara canggih S-400 di pinggiran Moskow. Rusia sebut posisi resimen itu dalam siaga tempur. Foto/Ruptly

 

MOSKOW - Rusia mengerahkan sebuah resimen rudal yang dilengkapi dengan sistem rudal pertahanan udara S-400 di pinggiran Moskow. Rusia menyebut resimen dengan sistem rudal canggih itu dalam posisi siaga tempur.

“Regu pasukan tempur SAM (surface-to-air missile) kedirgantaraan Region Moskow telah menempatkan sistem rudal pertahanan udara baru S-400 Triumph ke dalam layanan, dan telah pergi untuk misi tempur guna perlindungan udara Moskow dan wilayah industri Rusia tengah,” bunyi pernyataan Kementrian Pertahanan untuk Informasi dan Komunikasi Massa kepada Interfax.

Menurut kementerian itu, pada bulan Desember, sistem SAM baru tiba di tempat tujuan di Region Moskow dari Kapustin Yar di Rusia selatan, di mana berbagai tes peralatan militer berhasil dijalankan.

”Tugas utama dari pasukan rudal anti-pesawat dari Angkatan Dirgantara Rusia adalah untuk pertahanan udara dan melindungi fasilitas penting negara, militer, industri dan energi, serta (melindungi) pasukan Angkatan Bersenjata dan komunikasi transportasi, dari serangan pasukan dirgantara (musuh),” lanjut kementerian itu, yang dikutip Kamis (12/1/2017).

Rusia tak menyebut musuh yang untuk misi tempur tersebut. Namun, Rusia selama ini memantau ketat pengerahan pasukan dan berbagai peralatan perang NATO di Eropa yang berdekatan dengan Rusia.

Sistem rudal pertahanan udara S-400 Triumph dikembangkan oleh produsen sistem pertahanan udara Almaz Antei. Sistem rudal anti-pesawat ini dirancang untuk efisiensi tinggi untuk misi perlindungan terhadap serangan udara baik strategis, cruise, taktis, maupun serangan lain dari jenis rudal balistik.

Sistem S-400 diklaim mampu menghantam target yang bergerak di udara, termasuk pesawat dan rudal jelajah pada jarak 400 kilometer. Selain itu, S-400 juga diklaim bisa menghantam target rudal balistik yang bergerak dengan kecepatan hingga 4,8 kilometer per detik pada ketinggian beberapa meter hingga puluhan kilometer.

Kementerian Pertahanan Rusia mengaku sudah menempatkan empat unit S-400 Triumph ke layanan militer pada tahun 2017. Sistem S-400 sudah dikerahkan di Suriah sejak November 2016 untuk melindungi pasukan Rusia yang bertugas untuk membantu pasukan Presiden Suriah Bashar al-Assad.

India sudah sepakat membeli sistem rudal pertahanan udara S-400 Rusia. Kesepakatan itu ditandatangi Presiden Vldimir Putin dan Perdana Menteri Narendra Modi Oktober 2016. Pengirimannya akan dimulai tahun 2020.




Credit  sindonews.com

Calon Menlu Era Trump Akan Tolak Akses China ke LCS

 

 

Menurut Rez Tillerson, kegiatan China di Laut China Selatan dapat mengancam keseluruhan perekonomian global. (Reuters/Daniel Kramer/File Photo)

 

Jakarta, CB -- Calon Menteri Luar Negeri Amerika Serikat di era kepemimpinan Donald Trump, Rex Tillerson, mengatakan bahwa China seharusnya tak diberikan akses masuk ke daerah sengketa Laut China Selatan.

"Kami akan mengirimkan sinyal jelas kepada China bahwa, pertama, pembuatan pulau (di LCS) harus dihentikan, dan kedua, akses kalian ke kepulauan itu tak akan diizinkan," ujar Tillerson, sebagaimana dikutip Reuters.

Selama ini, China membangun pulau di perairan jalur perdagangan Laut China Selatan yang disengketakan oleh sejumlah negara kawasan, termasuk Malaysia, Vietnam, Filipina, dan Taiwan.

Beijing bahkan dikabarkan telah mengerahkan kekuatan militer untuk menjaga kepulauan tersebut.

Mantan kepala Exxon Mobil Corp itu tak menjabarkan lebih lanjut cara AS untuk menolak akses China ke kepulauan buatan di daerah sengketa tersebut.

Ia hanya mengatakan, kegiatan China di LCS sangat mengkhawatirkan dan dapat mengancam keseluruhan perekonomian global.

Tillerson mengatakan, situasi ini terjadi karena kurangnya respons AS di masa lalu. Menurutnya, kini AS harus bertindak untuk melindungi sekutu lama mereka di Asia Tenggara.

Selama masa kepemimpinan Barack Obama, AS sebenarnya terus mengkritik pembangunan kepulauan China di LCS. AS bahkan melakukan patroli rutin di sekitar kepulauan tersebut atas dasar kebebasan berlayar di perairan internasional.



Credit  CNN Indonesia

Arkeolog Swedia temukan 12 makam Mesir purba berusia 3.500 tahun

Ilustrasi (REUTERS/Amr Abdallah Dalsh )

 

Kairo (CB) - Para arkeolog Swedia berhasil menyingkapkan selusin makam kuno dekat kota Aswan yang berumur hampir 3.500 tahun pada zaman Kerajaan Baru Mesir kuno, kata Kementerian Kepurbakalaan Mesir, Rabu, seperti dikutip Reuters.

Sisa tulang belulang manusia dan binatang ditemukan di 12 pemakaman kuno yang ditemukan di Gabal al-Silsila atau Rantai Pegunungan seluas 65 km di utara Aswan dan kemungkinan berasal dari masa Firaun Thutmose III dan Amenhotep II.

Pemakaman kuno ini diharapkan membantu sejarawan untuk memahami dengan lebih baik pola kesehatan Mesir kuno dan mendorong tumbuhnya pariwisata Mesir yang diguncang krisis politik dan serangan militan sejak digulingkannya Hosni Mubarak pada 2011.

Beberapa dari pemakaman itu diperuntukan bagi binatang dan terdiri dari satu dua lubang berisi peti mati terbuat dari batu, tanah liat atau kain khas Mesir kuno, kata Mahmoud Afify, Kepala Kepurbakalaan Mesir Kuno. Lambang suci dan lambang kalajengking juga ditemukan di sini.

Ekspedisi oleh Universitas Lund, Swedia, itu dimulai sejak 2012. Dan pada 2015 menemukan sisa kuil kino di Gabal al-Silsila.

Ekskavasi perdana telah menyingkapkan beberapa jenazah utuh selain bukti adanya malnutrisi dan tulang patah akibat kerja paksa, kata kepala ekspedisi ini, Maria Nelson.

Penelitian berikutnya diperkirakan akan mengungkapkan peringkat sosial mereka yang dikuburkan di 12 pemakaman itu dan apa sebenarnya fungsi dari ke-12 makam itu, demikian Reuters.



Credit   antaranews.com

Kemlu Luncurkan Aplikasi Perlindungan WNI

 

Aplikasi ini didesain bagi WNI yang melakukan perjalanan ke luar negeri, baik untuk sementara maupun menetap. Foto/Kemlu RI

 

JAKARTA - Perlindungan warga negara Indonesia terus menjadi fokus Kementerian Luar Negeri Indonesia. Ini terlihat dari langkah baru yang dilakukan oleh Kemlu. Kementerian itu baru saja merilis aplikasi perlindungan bagi WNI yang diberi nama Safre Travel.

Menurut keterangan pers Kemlu yang diterima Sindonews pada Selasa (10/1), aplikasi yang peluncurannya dilakukan langsung oleh Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi tersebut didesain bagi WNI yang melakukan perjalanan ke luar negeri, baik untuk sementara maupun menetap.

"Dengan aplikasi tersebut Kemlu diharapkan dapat mengetahui sebaran WNI dan lokasi keberadaan mereka, sehingga perlindungan dapat diberikan dengan segera jika dibutuhkan," kata Kemlu.

"Aplikasi yang mengusung tema "safe and fun" ini memiliki sejumlah feature yang sangat bermanfaat bagi WNI yang melakukan perjalanan ke luar negeri. Selain berbagai informasi mengenai negara tujuan, pengguna aplikasi juga dapat memperoleh informasi  pelayanan di Perwakilan RI terdekat, panduan lokasi Perwakilan RI, lapor diri online, menerima informasi termutakhir mengenai negara tujuan selama perjalanan, informasi berbagai tips melakukan perjalanan aman dan tombol darurat . Pengguna juga dapat berbagi cerita menarik ke media sosial," sambungnya.

Kemlu memaparkan, khusus untuk tombol darurat, pengguna dapat terhubung langsung dengan hotline Kemlu atau perwakilan RI, mengirimkan koordinat lokasi serta mengirimkan foto atau video lokasi.

"Dengan sign up ke aplikasi ini sebelum perjalanan, maka data diri akan langsung tersimpan di server Kemlu. Dengan demikian jika terjadi kehilangan paspor dalam perjalanan, Perwakilan RI dapat membantu dengan lebih mudah penerbitan dokumen perjalanan pengganti," ucapnya.

Aplikasi ini sendiri disiapkan selama satu tahun). Konsep aplikasi ini disusun dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan antara lain travel haji/umrah, komunitas backpackers, asosiasi penyedia asuransi perjalanan, kelompok mahasiswa Indonesia di luar negeri, pakar IT,  diaspora Indonesia, kelompok-kelompok advokasi TKI dan lain-lain. Diharapkan aplikasi ini dapat mengakomodir kebutuhan perlindungan berbagai segmen WNI di luar negeri. Dalam waktu dekat aplikasi ini akan mulai terkoneksi dengan database WNI di luar negeri e-perlindungan yang sudah lebih dulu ada.

"Versi 1.0 aplikasi ini dapat didownload langsung secara gratis dari google play/play store. Untuk memperkaya feature aplikasi ini, beberapa kerjasama antara Kemlu dengan sejumlah penyedia jasa yang terkait dengan perjalanan WNI ke luar negeri sudah disiapkan untuk 2017 ini," tukasnya.




Credit  sindonews.com

AS Nyatakan Jaringan Radikal di Indonesia Ini sebagai Organisasi Teroris

 

Aparat kepolisian Indonesia saat mengatasi serangan bom di kawasan Sarinah, Jalan MH Thamrin, Januari 2016. Foto/SINDOphoto/Hasiholan Siahaan

 

JAKARTA - Pemerintah Amerika Serikat (AS) menyatakan jaringan radikal Indonesia bernama Jamaah Ansharut Daulah (JAD) sebagai organisasi teroris.  AS menjatuhkan sanksi terhadap empat militan JAD sebagai upaya untuk mengganggu operasi dan perekrutan anggota baru di Australia dan Asia Tenggara.

Menurut AS, JAD merupakan kelompok di balik rencana serangan bom di kawasan Sarinah, Jalan MH Thamrin, Jakarta, pada 14 Januari tahun 2016. Pengumuman itu disampaikan oleh Departemen Luar Negeri dan Departemen Keuangan AS.

Pengumuman dari AS muncul setelah polisi di Australia dan Indonesia mengganggalkan serangan teror yang terinpirasi kelompok Islamic State atau ISIS pada musim liburan.

Departemen Luar Negeri AS menyatakan pada hari Selasa waktu setempat, bahwa JAD telah berafiliasi dengan ISIS. Departemen itu melarang setiap warga AS terlibat dengan kelompok itu.

Sebagai pelaksanaan sanksi, setiap properti di AS yang terkait dengan JAD akan dibekukan. Masih menurut pemerintah AS, militan JAD dianggap bertanggung jawab atas serangan bom Thamrin pada tahun 2016 yang menewaskan delapan orang termasuk para penyerang.

Departemen Keuangan AS, seperti dikutip ABC, Rabu (11/1/2017), mengumumkan sanksi dijatuhkan pada empat militan. Yakni, dua dua warga Australia yang sebelumnya diyakini telah tewas di Timur Tengah, dan dua warga Indonesia, yang salah satunya mendekam di penjara.

Pengumuman departemen itu tidak menyebut apakah empat militan itu memiliki aset di AS atau tidak. Namun, AS menegaskan komitmennya untuk membantu melawan aksi terorisme di Indonesia dan Australia.

Dua militan asal Australia yang dikenai sanksi AS itu adalah Neil Christopher Prakash alias Khaled Al-Cambodi, yang merupakan perekrut senior ISIS, dan Khaled Sharrouf, militan yang bergabung dengan ISIS di Irak dan Suriah sejak 2014.

Sedangkan dua militan asal Indonesia yang dijatuhi sanksi oleh AS adalah Bahrumsyah, yang mengirim dana untuk militan di Indonesia dari Suriah, dan mentornya, Aman Abdurrahman, yang saat ini mendekam di penjara.



Credit  sindonews.com

Singapura Desak Hong Kong Kembalikan Kendaraan Tempur

 

Kendaraan tempur Terrex. FOTO/Channel News Asia

 

SINGAPURA - Menteri Pertahanan Singapura Ng Eng Hen kemarin mengatakan, Perdana Menteri (PM) Lee Hsien Loong telah meminta Kepala Eksekutif Hong Kong CY Leung untuk mengembalikan kendaraan tempur yang ditahan di pelabuhan sejak November lalu.

Sembilan kendaraan tempur pengangkut infanteri Terrex ditahan otoritas Hong Kong karena faktor lisensi. ”Otoritas Hong Kong memastikan penyidikan terus berjalan dan membutuhkan waktu untuk menyelesaikannya. Mereka akan menangani masalah ini sesuai dengan hukum mereka,” kata Ng dilansir Channel News Asia.

”Posisi hukum Terrex dan perlengkapan lain yang ditahan di Hong Kong adalah properti milik Pemerintah Singapura,” uhjarnya. Kendaraan tempur itu dilindungi imunitas kedaulatan, meskipun dikirimkan dengan kapal komersial. Dengan begitu, kendaraan itu secara hukum tidak boleh disita oleh negara lain. ”Itu merupakan prinsip yang diakui hukum internasional.

Kita telah diberi tahu pengacara bahwa hal itu merupakan hukum di Hong Kong,” tutur Ng. Militer Singapura sudah terbiasa memindahkan beragam kendaraan tempur dan peralatan perang dengan menggunakan pesawat atau kapal komersial ke seluruh dunia setiap tahun. Ng mengatakan, bukan hanya Singapura yang melaksanakan hal seperti itu, tetapi banyak negara di seluruh dunia yang menerapkannya.

”Selama 30 tahun prosedur pengiriman peralatan militer tidak pernah mengalami insiden penyitaan,” katanya. Hanya untuk kondisi khusus saja militer Singapura menghindari pengiriman dengan kapal komersial karena alasan khusus. ”Untuk pengiriman perlengkapan militer teknologi canggih dan sensor biasanya akan dilaksanakan langsung militer Singapura,” tuturnya.

Bagaimana Terrex? Ng mengungkapkan, bahwa Terrex bukan dalam kategori khusus. ”Anda bisa membeli Terrex dan peralatan pendukungnya di pasar terbuka. Itu bukan peralatan yang sensitif,” paparnya. Hong Kong memang terkenal sebagai otoritas yang kerap menyita peralatan tempur.

Pada 2010 lalu kendaraan tempur Korea Selatan seperti tank ringan juga pernah disita oleh Hong Kong, walau itu akhirnya dikembalikan. Bagaimana dengan peluang Singapura? ”Kita dan Hong Kong memiliki hubungan baik dan bersahabat,” jawab Ng.


Credit  sindonews.com

Presiden Pantai Gading pecat kepala militer, polisi, dan polisi militer

 

Presiden Pantai Gading Alassane Ouattara (REUTERS/Thierry Gouegnon)

 

Abidjan (CB) - Presiden Pantai Gading Alassane Ouattara memecat kepala militer, kepolisian, dan polisi militer, Senin waktu setempat, setelah tentara menggelar unjuk rasa dua hari hingga berujung rusuh, kata istana kepresidenan.

Tentara tidak puas itu berunjuk rasa meminta kenaikan gaji dan tunjangan. Namun, gerakan tersebut berujung rusuh hingga sejumlah pasukan berhasil menguasai Bouake, kota terbesar kedua di Pantai Gading.

Kejadian itu mendorong tentara, yang siaga, di beberapa kota ikut memberontak.

Kepala staf militer, Jenderal Soumaila Bakayoko, beserta kepala polisi militer nasional, Gervais Kouakou, dan Direktur Jenderal Kepolisian Negara, Bredou MBia, dipecat dari jabatannya, kata istana.

Pemberontakan pada akhir pekan lalu adalah sikap membelot kedua tentara kurang dari tiga tahun belakangan.

Pemerintah sempat mengabulkan permintaan kenaikan gaji dan membayar bonus tentara pasca demonstrasi pertama.

Pemerintah mesti mengeluarkan puluhan juta dolar.

Kemelut bertahun-tahun berikut kegagalan reformasi di tubuh militer kian memperburuk keadan pada pekan lalu.

Pantai Gading, negara berbahasa Prancis dengan perekonomian terbesar di Afrika Barat, mengalami kemelut politik sejak 2002 hingga 2011.

Namun, kegagalan Ouattara menjaga stabilitas di tubuh militer dianggap dapat mengancam perekonomian Pantai Gading, demikian Reuters melaporkan.




Credit  antaranews.com

China akan terbitkan kebijakan keamanan di Asia Pasifik

 

Ilustrasi peta kawasan Laut China Selatan. China mengklaim secara sepihak hampir semua Laur China Selatan, dan menerapkan area udara pertahanan di atas wilayah itu. Sampai kini China tidak menetapkan koordinat pasti Sembilan Garis Putus-putus yang dijadikan dasar klaim sepihak mereka. (www,beforeitnews.com)

 

Beijing (CB) - China akan menerbitkan kertas putih kebijakannya terkait kerja sama keamanan di Asia Pasifik, menyusul dinamika geopolitik dan geostrategi di kawasan yang dinamis.

Penjelasan kertas putih tersebut akan dilakukan, sebagaimana dinyatakan Wakil Menteri Luar Negeri China, Liu Zhenmin, dan juru bicara Kantor Informasi Dewan Negara China, Hu Kaihong, di Beijing, Rabu petang.

Kawasan Asia Pasifik Akan terus menjadi fokus perhatian dunia. Klaim tumpang tindih kawasan perairan hingga batas udara telah meningkatkan tensi ketegangan antarnegara di kawasan tersebut.

Bergesernya pendulum geopolitik dan geoekonomi dalam satu dekade lebih ke kawasan Asia, pun telah memaksa Amerika Serikat untuk menggeser kekuatannya ke kawasan dengan wilayah terluas dan berpenduduk terbanyak di dunia, sekaligus untuk menahan laju kekuatan militer China.

Kehadiran kapal selam China tiba di Kota Kinabalu, Malaysia, pada 3 Januari silam, sebagai bentuk "port visit" setelah melakukan misi di Teluk Aden dan Somalia, pun ditengarai terkait situasi di Laut China Selatan yang diklaim oleh beberapa negara ASEAN dan Tiongkok.

Lu menegaskan persoalan di Laut China Selatan tidak akan pernah menjadi hambatan hubungan baik China dan ASEAN.

Lu menegaskan isu Laut China Selatan, adalah persoalan antara Tiongkok Dan beberapa negara ASEAN, bukan persoalan antara China dan ASEAN. "China akan tetap komitmen menyelesaikan persoalan di Laut China Selatan secara bilateral, dan bersama-sama ASEAN menjaga stabilitas keamanan serta perdamaian di kawasan.

China, lanjut dia, lebih mengedepankan pembangunan dan kerja sama dengan ASEAN serta tetap menyelesaikan beragam isu secara baik dan tepat, mendorong hubungan serta kerja sama yang lebih maju dengan ASEAN pun kerja sama Asia Timur.



Credit  antaranews.com