Kamis, 28 September 2017

Rudal dan Jet Tempur Korea Utara Jadul untuk Tembak Pesawat AS

Kim Jong Un memberikan bimbingan lapangan selama latihan peluncuran roket balistik oleh unit artileri Hwasong Angkatan Strategis KPA, dalam foto yang dirilis di Pyongyang, 6 September 2016. REUTERS/KCNA

CB, Jakarta -Korea Utara mengancam akan menembak jatuh pesawat tempur Amerika Serikat yang mendekati wilayahnya pada pekan lalu. Namun ahli militer mengatakan ini sulit dilakukan militer Korea Utara karena sistem pertahanan udara yang dimilikinya sebagian besar berasal dari era perang dingin.
Pesawat bomber miliki AS, yang melakukan unjuk kekuatan Sabtu lalu terbang di atas wilayah timur Korea Utara dengan kawalan dari empat pesawat tempur di kawasan udara internasional. Penerbangan ini menjadi penerbangan dengan jarak terjauh yang ditempuh pesawat tempur AS di wilayah Korea Utara sepanjang abad 21.

Pesawat bomber supersonik B -1B memiliki sistem pengacau radar elektronik dan biasanya selalu dikawal empat pesawat tempur F-15. Menurut Bruce Bennett, seorang Ahli Militer di Rand Corporation, empat pesawat pengawal ini memiliki kemungkinan besar memenangkan pertarungan udara jika harus melawan pesawat tempur Korea Utara yang sudah tua.
“Jika Korea Utara mencoba membanjiri F-15 dengan mengirim pesawat tempur dalam jumlah besar, Amerika Serikat akan mengetahui bahwa itu sedang terjadi, dan memilih untuk terbang meninggalkan Korea Utara menuju Jepang,” kata Bennett.

Korea Utara mungkin dapat menembakkan rudal dari permukaan ke pesawat AS, namun hal itu akan sangat jarang terjadi. Menurut ahli, rudal dengan jarak tempuh yang panjang sangat kecil kemungkinan dapat mengenai sasaran yang berada di luar wilayah udara Korea Utara.
“Jika pesawat tempur AS terbang di luar garis pantai, mereka akan aman,” ucap Michael Elleman, seorang ahli rudal dari International Institute for Strategic Studies.
Pada tahun 1969 Korea Utara berhasil menembak jatuh sebuah pesawat tempur milik Angkatan Laut AS yang sedang melakukan misi pengintaian. Pesawat itu jatuh 90 mil dari garis pantai Korea Utara dan menewaskan 31 awak pesawat.
Namun dalam peristiwa itu pesawat yang digunakan AS diproduksi tahun 1940-an. Sedangkan jet terbaru AS saat ini dilengkapi sistem pengecoh, yang membuat Korea Utara tidak dapat menggunakan radar untuk melacak mereka.
Pada hari Sabtu, 23 September, Menteri Luar Negeri Korea Utara, Ri Yong Ho, mengatakan Amerika Serikat mendeklarasikan perang dengan mengirim sebuah pesawat bomber di wilayah pesisir timur Korea Utara. Ri Young Ho juga mengatakan Korea Utara berhak melakukan pertahanan, termasuk menembak jatuh pesawat tempur AS yang berusaha mendekati wilayahnya.

Credit tempo.co

Korea Utara Pindahkan Pesawat Tempur, Bersiap Perang?

CB, Jakarta - Korea Utara telah memindahkan pesawat tempurnya dan meningkatkan pertahanan di pantai timur setelah Amerika Serikat mengirim jet pengebom B-1B ke Semenanjung Korea akhir pekan lalu.
Hal tersebut diungkapkan seorang sumber dari badan intelijen Korea Selatan pada hari Selasa, 26 September 2017.
"Amerika Serikat tampaknya telah mengungkapkan rute penerbangan jet militernya dengan sengaja karena Korea Utara tampaknya tidak sadar," demikian lapor sumber tersebut, seperti yang dilansir Reuters pada 26 September 2017.

Dinas Intelijen Nasional Korea Selatan belum mengkonfirmasi laporan tersebut.
Penguatan sistem pertahanan Korea Utara dilakukan setelah pada Senin, 25 September 2017, Menteri Luar Negeri Korea Utara Ri Yong Ho menyatakan bahwa Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah mendeklarasikan perang. Dengan demikian Pyonyang merasa memiliki hak menembak jatuh bomber Amerika jika memasuki wilayah Korea Utara.

Pernyataan keras Ri Yong Ho itu disampaikan menanggapi pidato Trump di Sidang Umum PBB pekan lalu disusul cuitan di akun Twitter pada Sabtu, 23 September 2017. Trump, melalui akun Twitter, memperingatkan para menteri dan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un bahwa kepemimpin mereka "tidak akan bertahan lama" jika mereka terus menerus melakukan ancaman dan mendeklarasikan perang.
Namun, juru bicara Gedung Putih, Sarah Sanders, menolak tudingan Korea Utara. Amerika sama sekali tidak pernah mendeklarasikan perang, seraya menyebut bahwa tuduhan tersebut konyol.

Credit tempo.co

AS Bakal Sebar Aset Militer Strategisnya di Semenanjung Korea

SEOUL - Amerika Serikat (AS) berjanji untuk menyebar aset militer strategisnya di dekat Semenanjung Korea di tengah meningkatnya ketegangan dengan Korea Utara (Korut). Kepala Kantor Keamanan Nasional Korea Selatan (Korsel), Chung Eui-yong mengatakan, penyebaran perangkat keras AS dapat dimulai pada akhir tahun ini.

"AS telah berjanji untuk memperluas penggelaran rotasional aset strategisnya di dekat semenanjung Korea," kata Chung. Dia menyampaikan klaim tersebut setelah didesak apakah ada "celah" dalam aliansi dengan AS.

"Penyebaran akan dimulai sejak akhir tahun ini, dan ini akan membantu kita memperluas kemampuan pertahanan kita," lanjut Chung seperti dikutip dari The Guardian, Kamis (28/9/2017).

Chung tidak spesifik tentang jenis perangkat keras militer mana yang mungkin dikirim AS. Dalam debat pertahanan Korsel, "aset strategis" AS dapat merujuk pada apapun mulai dari kunjungan kapal induk, kapal selam bertenaga nuklir, bom berat, dan bahkan pesawat tempur stealth dan sistem pertahanan rudal. Pentagon tidak menanggapi permintaan klarifikasi mengenai hal ini.

Pembicaraan mengenai penumpukan militer di sekitar semenanjung Korea terjadi setelah meningkatnya eskalasi dalam perang kata-kata antara Donald Trump dan Kim Jong-un pekan lalu. Puncaknya sebuah klaim pada hari Senin oleh menteri luar negeri Korut, Ri Yong-ho, bahwa Trump telah "mengumumkan perang" dalam sebuah tweet sehari sebelum mengatakan bahwa pemimpin rezim tersebut "tidak akan lama lagi".

Ri mengatakan negaranya akan dibenarkan untuk menembaki pembom AS, bahkan jika mereka berada di wilayah udara internasional. Dalam sebuah demonstrasi kekuatan pada hari Sabtu, pembom B-1B AS dan pendamping tempur terbang di lepas pantai Korut di utara zona demiliterisasi yang memisahkan bagian utara dan selatan semenanjung, untuk pertama kalinya abad ini.

Dalam beberapa hari terakhir, Korut dilaporkan memperkuat pertahanan di pesisir timurnya dengan memindahkan pesawat, bahan bakar dan perlengkapan militer lainnya.

Korsel sedang mengupayakan jaminan baru terhadap jaminan pertahanan AS saat Korut bergerak menuju pembangunan hulu ledak nuklir yang cukup kecil untuk memasang sebuah rudal yang mampu mencapai daratan AS. Jika terjadi konflik, kota-kota AS akan berisiko jika Washington turun tangan ke pihak Korsel - meningkatkan keraguan di Seoul mengenai apakah pemerintah AS pada akhirnya akan mengambil risiko itu.

Beberapa politisi di Korea Selatan telah menyerukan pemindahan senjata nuklir taktis AS di semenanjung, namun sampai saat ini, seruan semacam itu telah ditolak oleh AS.

Credit sindonews.com

Korut Kerahkan Jet Tempur, Trump Kembali Ancam Aksi Militer

Presiden Trump kembali melontarkan ancaman bagi Korea Utara. (REUTERS/Jonathan Ernst)

Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Donald Trump kembali mengeluarkan peringatan bagi Korea Utara pada Selasa waktu setempat (26/9), mengatakan Amerika Serikat siap menggunakan langkah militer jika diperlukan.

Berbicara di samping Perdana Menteri Spanyol Mariano Rajoy, Trump menegaskan bahwa AS "benar-benar siap" jika harus menggunakan opsi militer dan itu akan "menghancurkan" Korut.

"Jika kami mengambil opsi itu maka itu akan menghancurkan--menghancurkan--Korea Utara," kata Trump di Rose Garden dalam konferensi pers. "Itu yang disebut opsi militer."

"Dia bertindak sangat buruk," kata Trump merujuk pada pemimpin Korut, Kim Jong-un. "Dia mengatakan hal-hal yang semestinya tidak pernah dia katakan."

Ancaman itu dilontarkan setelah dua sumber mengatakan kepada CNN bahwa Korut memindahkan sejumlah jet tempur, tangki bahan bakar eksternal dan peluru kendali udara-ke-udara ke pesisir timur untuk menggenjot kesiapan militer.

Langkah itu terlihat pada citra satelit Amerika Serikat dan dianggap AS sebagai upaya Korut menggenjot kesiapan militernya di sektor timur. Pengerahan ini memungkinkan pesawat untuk terbang ke arah timur lebih jauh dari biasanya.

Gambar yang diperoleh sejauh ini menunjukkan pesawat Mig-29 di bandara yang berada di pesisir timur Korut. Sejumlah rudal dan tangki bahan bakar ada pada pesawat itu, tapi untuk saat ini, tidak ada satu pun jet yang dipasangkan kedua peralatan itu sekaligus.

Pada Senin, Korea Utara telah mengancam untuk menembak jatuh pesawat AS yang terbang di dekat garis pantainya, walaupun berada di ruang udara internasional.

Para sumber mengatakan AS masih memiliki pemantauan udara dan kemampuan radar yang mencukupi di kawasan untuk memantau jika ada pesawat yang lepas landas dari Korea Utara.

Trump mengatakan AS merespons provokasi Kim, namun menegaskan jawabannya itu hanya merespons retorika Pyongyang. Dia juga menyesalkan situasi di sana, mengatakan ada "kekacauan" yang ditinggalkan pemerintahan sebelumnya.

"Saya akan menyelesaikan kekacauan itu," kata Trump. "Kita lihat apa yang akan terjadi."

Credit cnnindonesia.com

Pemerintah Palestina Mulai Pegang Kendali Atas Gaza

RAMALLAH - Perdana Menteri Palestina Rami Hamdallah mengatakan, pemerintah Palestina saat ini mulai memikul tanggung jawabnya di Jalur Gaza. Ramallah mulai pegang kendali atas Gaza, setelah Hamas sepakat untuk membubarkan pemerintahan mereka di Gaza, sebagai syarat pembicaraan damai.

Berbicara di sebuah rapat kabinet di Ramallah, Hamdallah mengatakan bahwa pemerintah akan membentuk sejumlah komite menteri untuk mengawasi penyerahan pos perbatasan, keamanan, dan departemen pemerintah di wilayah yang telah diperintah oleh kelompok Hamas sejak 2007.

"Komite juga akan menindaklanjuti dan menangani masalah administratif dan hukum dari keretakan antar kedua pihak di Palestina," ucap Hamdallah, seperti dilansir Anadolu Agency pada Rabu (27/9).

Hamdallah sendiri dijadwalkan akan melakukan kunjungan ke Gaza dalam waktu dekat. Dia berada di Gaza untuk memimpin sebuah rapat kabinet untuk pertama kalinya dalam tiga tahun.

Seperti diketahui, telah terjadi perpecahan selama satu dekade terakhir antara Gaza dan Tepi Barat yang diduduki sejak Hamas menguasai daerah kantung pantai, menyusul perselisihan internal yang dipicu oleh kemenangan Hamas dalam pemilihan tahun 2006, yang ditolak oleh kelompok Fatah dan masyarakat internasional.

Meskipun beberapa putaran perundingan persatuan, kesepakatan tentang pemerintah persatuan untuk mengakhiri perpecahan antara Gaza dan Tepi Barat belum diimplementasikan sebelumnya.

Hamas pekan lalu telah menyepakati sejumlah syarat untuk diadakannya pembicaraan damai, yang merupakan awal dari pembicaraan mengenai pemerintah persatuan, dan juga pemilu selanjutnya di Palestina.

Credit sindonews.com

Barzani Minta Dunia Internasional Hormati Referendum Kurdi

ERBIL - Presiden Kurdi Irak, Masoud Barzani meminta kepada dunia internasional untuk menghormati referendum kemerdekaan yang berlangsung di wilayahnya. Dalam referendum yang berlangsung Senin lalu itu, mayoritas warga Kurdi Irak memutuskan ingin merdeka dari Baghdad.

Dalam pidato pertama pasca referendum, pemimpin Pemerintah Kurdi Irak atau KRG tersebut menyatakan jutaan orang terlibat dalam pemungutan suara pada Senin, dan dunia internasional harus menghormati pilihan mereka.

"Kami mungkin menghadapi kesulitan, tapi kami akan mengatasinya. Kami kekuatan dunia untuk menghormati kehendak jutaan orang yang memberikan suara dalam referendum," kata Barzani, seperti dilansir Reuters pada Rabu (27/9).

Di kesempatan yang sama, dia juga meminta pemerintah pusat Irak di Baghdad untuk terlibat dalam dialog serius mengenai hasil referendum, dan bukannya mengancam KRGi dengan sanksi.

Sebelumnya, Perdana Menteri Irak Haider el-Abadi menyatakan, pihaknya tidak akan melakukan pembicaraan dengan KRG mengenai hasil referendum kemerdekaan yang terjadi di wilayah otonomi Irak itu.

Abadi menuturkan, untuk saat ini pihaknya belum siap untuk melakukan pembicaraan dalam bentuk apapun dengan KRG mengenai hasil referendum tersebut. Hasil referendum itu sendir menggambarkan kalau mayoritas penduduk Kurdi menginginkan merdeka dari Irak.

Credit sindonews.com

Referendum, Warga Kurdi Pilih Merdeka dari Irak

BAGHDAD - Warga yang tinggal di Irak utara mendukung kemerdekaan untuk Wilayah Kurdistan dalam referendum kontroversial hari Senin. Komisi pemilihan mengatakan 92% dari 3,3 juta orang Kurdi dan non-Kurdi yang memberikan suara mereka mendukung pemisahan diri.

Pengumuman hasil referendum tersebut tetap diumumkan meski ada seruan terakhir agar hasilnya "dibatalkan" dari perdana menteri Irak. Haider al-Abadi mendesak orang Kurdi untuk melakukan dialog dengan Baghdad "dalam kerangka konstitusi".

Pemimpin Kurdi mengatakan suara "Ya" akan memberi mereka mandat untuk memulai negosiasi pemisahan diri dengan pemerintah pusat di Baghdad dan negara-negara tetangga seperti dikutip dari BBC, Kamis (28/9/2017).

Sementara itu, parlemen Irak meminta perdana menteri untuk mengerahkan tentara ke wilayah Kirkuk yang kaya minyak dan daerah-daerah sengketa lainnya yang dipegang oleh pasukan Kurdi.

Pejuang Peshmerga Kurdi menguasai Kirkuk, sebuah wilayah multi-etnis yang diklaim oleh pemerintah pusat Kurdi dan pemerintah pimpinan Arab, ketika militan jihad dari negara Islam disebut (ISIS) menyapu seluruh Irak utara pada tahun 2014 dan tentara Irak ambruk.

Referendum tersebut diadakan di tiga provinsi Irak yang membentuk Wilayah Kurdistan, dan juga "wilayah Kurdistan di luar wilayah administrasi".

Pejabat komisi pemilihan mengatakan pada sebuah konferensi pers di Irbil pada hari Rabu sore bahwa 2.861.000 orang telah memilih "ya" untuk merdeka dan 224.000 telah memilih "tidak". Jumlah pemilih adalah 72,61% di antara yang berhak memilih.

Dalam sebuah pidato di parlemen sebelum diumumkan, Abadi bersikeras bahwa dia "tidak akan pernah berdialog" mengenai hasil referendum dengan Pemerintah Daerah Kurdistan (KRG).

Pemungutan suara tersebut ditentang keras oleh Baghdad dan sebagian besar masyarakat internasional. Mereka mengungkapkan keprihatinan tentang efeknys yang berpotensi mendestabilisasi, terutama dalam pertempuran melawan ISIS.

Abadi mengatakan bahwa prioritasnya sekarang adalah untuk "melestarikan keamanan warga negara" dan berjanji untuk "membela warga Kurdi di dalam atau di luar" Wilayah Kurdistan.

"Kami akan memberlakukan peraturan Irak di semua distrik di wilayah tersebut dengan kekuatan konstitusi," tambahnya.

Perdana menteri juga menegaskan kembali ancamannya untuk mencegah penerbangan internasional langsung ke Wilayah Kurdistan jika Baghdad tidak diberi kendali atas bandara Irbil dan Sulaimaniya pada hari Jumat sore.

Terkait hal itu, Menteri transportasi KRG mengatakan bahwa dia mencari klarifikasi dari Baghdad.

"Kami tidak mengerti bagaimana memberi mereka dua bandara. Mereka sudah tunduk pada Otoritas Penerbangan Sipil Irak," kata Mowlud Murad kepada wartawan.

Amerika Serikat (AS), yang "sangat kecewa" bahwa referendum diadakan, juga mempertanyakan ancaman Abadi untuk melarang penerbangan internasional.

Juru bicara departemen luar negeri Heather Nauert mengatakan pada hari Selasa bahwa tindakan semacam itu "tidak akan menjadi contoh keterlibatan secara konstruktif".

Sementara itu, Middle East Airlines Lebanon dan EgyptAir memperingatkan pelanggan bahwa mereka akan menghentikan penerbangan ke Irbil dari Jumat sampai pemberitahuan lebih lanjut.

Abadi juga menuntut kontrol semua penyeberangan dan pendapatan minyak.

Suku Kurdi adalah kelompok etnis terbesar keempat di Timur Tengah namun mereka tidak pernah mendapatkan negara dengan status tetap.

Di Irak, di mana mereka membentuk sekitar 15% sampai 20% dari populasi 37 juta orang, Kurdi menghadapi penindasan selama bertahun-tahun sebelum memperoleh otonomi pada tahun 1991.

Credit sindonews.com

'ARSA Hanya Jadi Pembenaran Myanmar untuk Persekusi Rohingya'

Organisasi kemanusiaan menyebut krisis kemanusiaan di Rakhine, Myanmar, bukan dipicu oleh kelompok bersenjata ARSA. (Reuters/Danish Siddiqui)

Jakarta, CB -- Organisasi kemanusiaan Aksi Cepat Tanggap (ACT) menyebut krisis kemanusiaan di Rakhine, Myanmar, bukan dipicu oleh kelompok bersenjata Pasukan Penyelamat Rohingya Arakan atau ARSA yang selama ini disalahkan oleh pemerintah setempat.

Salah satu ketua tim SOS ACT, Anca Rahadiansyah, mengatakan serangan terkoordinasi ARSA pada 25 Agustus lalu itu semata terjadi karena kelompok tersebut putus asa menanggapi kekerasan dan persekusi yang selama ini terjadi pada Muslim Rohingya.

"Mengenai isu ARSA, saya dapat informasi dari relawan lokal dan para pengungsi Rohingya saat bahwa ARSA memang ada tapi mereka bukan pemicu kerusuhan. Justru mereka yang menyerang pada 25 Agustus lalu itu melakukannya karena hopeless (putus asa) atas kekerasan yang dilakukan junta militer beberapa hari sebelumnya," kata Anca dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu (27/9).

"Tapi serangan ARSA itu malah dijadikan pembenaran supaya junta militer bisa melakukan operasi pembersihan di Rakhine dengan menembaki dan membakar kampung-kampung Rohingya di sana."

Myanmar kembali menjadi sorotan setelah krisis kemanusiaan di Rakhine kembali mencuat sejak militer Myanmar melancarkan operasi pembersihan terhadap etnis Rohingya dengan alasan menumpas ARSA, 25 Agustus lalu.

Sejak itu pun militer mengerahkan operasi pembersihan untuk menangkap para pelaku penyerangan. Alih-alih menangkap kelompok bersenjata, militer Myanmar malah diduga menyiksa hingga membunuh warga Rohingya secara membabi-buta di Rakhine.

Sejumlah pemantauan menggunakan foto citra satelit dan laporan saksi mata yang dibuat beberapa kelompok pemerhati HAM seperti Amnesty International juga menunjukkan adanya pembakaran secara sengaja kampung-kampung Rohingya di wilayah itu.

Selain itu, gelombang pengungsi Rohingya yang terus berdatangan ke negara tetangga seperti Bangladesh pun, tutur Anca, menambah keyakinan bahwa ada kekerasan yang dilakukan secara sistematis oleh otoritas di sana.

"Ratusan ribu orang [Rohingya] rela sebrangi sungai Naf dan teluk Bengali secara bergelombang untuk sampai ke Bangladesh. saya rasa tidak mungkin hal ini hanya karena ARSA yang ganggu militer Myanmar," ujar Anca.

Sejak awal September, Anca bersama timnya telah bertolak ke Bangladesh untuk menyalurkan sejumlah bantuan kemanusiaan bagi pengungsi Rohingya di perbatasan negara itu.

Selama di sana, Anca menuturkan, perbatasan tidak pernah sepi didatangi pengungsi Rohingya yang baru datang.

"Keadaan mereka lusuh dan lelah. Sebagian dari para pengungsi yang baru datang itu perempuan bahkan ada anak-anak hingga bayi yang baru lahir. Mereka berjalan untuk sampai perbatasan Bangladesh hingga belasan hari lamanya, bayangkan," kata Anca.

Dia mengatakan tenda dan tempat penampungan atau shelter menjadi hal yang saat ini paling dibutuhkan para pengungsi. Sebab, kamp-kamp penampungan sudah hampir terlalu penuh untuk menempatkan para pengungsi yang terus berdatangan.

ACT bahkan memprediksi Bangladesh telah menerima sekitar 1 juta pengungsi Rohingya sejak akhir Agustus lalu.

Credit cnnindonesia.com

Militer Myanmar, Kekuatan di Luar Kendali Suu Kyi

Panglima Myanmar Jenderal Senior Min Aung Hlaing mempunyai peran penting dalam pemerintahan Myanmar. (Reuters/Hla Hla Htay)

Jakarta, CB -- Penasihat Negara Aung San Suu Kyi tengah menjadi pusat kritik dan kecaman akibat krisis kemanusiaan yang menimpa masyarakat Rohingya. Namun, pemimpin de facto Myanmar itu bisa dikatakan memang tidak mempunyai kuasa penuh di negaranya.

Sejumlah analis secara spesifik menyebut Suu Kyi tidak bisa mengendalikan kekuatan militer yang melakukan operasi brutal terhadap etnis minoritas Muslim tersebut. Sejak 25 Agustus, diperkirakan sudah ada 1.000 orang yang tewas akibat persekusi oleh tentara Myanmar.

Junta militer, kekuatan yang menguasai negara itu dengan tangan besi sejak 1962 hingga 2011 lalu, masih menguasai pasukan keamanan, kepolisian dan posisi kunci dalam kambinet pemerintahan. Suu Kyi yang pernah menjadi tahanan politik di masa-masa kelam itu pun kini tidak bisa apa-apa untuk mengubahnya.

"Di bawah Konstitusi, panglima (angkatan bersenjata Myanmar) adalah bos bagi dirinya sendiri, dia tidak melapor pada Aung San Suu Kyi. Dia tidak bisa dipecat," kata Aaron Connelly, peneliti Program Asia Timur di Institut Lowy, Sydney.

"Jika militer mesti memilih antara kekuasaan atau hormat internasional, mereka akan memilih kekuasaan. Pertanyaannya adalah seberapa banyak mereka mau mengalah. Kita belum pernah melihat bukti mereka mau mengalah lebih banyak dari apa yang mereka relakan dalam konstitusi 2008," ujarnya, Jumat (22/9).

Sejak 25 Agustus, ketika kelompok bersenjata Rohingya disebut pemerintah menyerang sejumlah pos polisi dan sebuah pangkalan militer, angkatan bersenjata Myanmar memulai "operasi pembersihan" yang mengincar masyarakat Rohingya.

Selain memakan banyak korban jiwa, operasi itu juga memaksa lebih dari 400 ribu orang mengungsi ke negara tetangga, Bangladesh. Mereka yang berhasil melarikan diri menyebut rumahnya dibakar dan bercerita soal sanak keluarga yang menghilang entah ke mana.

Masih Berkuasa

Sebagaimana dirangkum CNN, pada 2008, konstitusi baru mengalokasikan seperempat kursi parlemen untuk militer. Reformasi konstitusi itu adalah cara mereka untuk mempermudah langkah Myanmar kembali dari perasingan di masyarakat internasional.

Selain itu, mereka juga melakukan sejumlah langkah lain, termasuk mengembalikan pemerintahan sipil dan membebaskan Suu Kyi dipenjara karena menentang pemerintahan junta. Namun, dalam konstitusi baru itu, militer masih dimungkinkan untuk bergeliat ketika kekuasaannya terasa diancam.

Di antara dekrit dalam dokumen itu adalah syarat yang tidak memungkinkan warga dengan dua kewarganegaraan untuk menjadi presiden. Karena mendiang suami dan kedua putra Suu Kyi yang kini sudah dewasa menyandang status warga negara Inggris, dia tidak bisa maju sebagai presiden.

Walau demikian, dia bisa memainkan peran besar dalam posisi yang sengaja dibuat untuknya, Penasihat Negara. Dalam pemilihan umum 2015, dia mengatakan "saya akan berada di atas presiden" jika partainya menang.

Sementara itu, dalam Konstitusi, peran Panglima Angkatan Bersenjata Myanmar kerap tumpang tindih dengan Presiden. Selain memungkinkan Panglima untuk menominasikan kandidat militer untuk menempati kedua kamar parlemen, Konstitusi juga memperbolehkannya untuk "mengambil alih dan menerapkan kekuatan kedaulatan negara" dalam keadaan darurat.

Konstitusi juga melarang hukum "retrospektif." Peraturan itu berarti militer tidak bisa didakwa karena kejahatan yang sudah lalu, termasuk menjebloskan Suu Kyi ke tahanan rumah dan mengingkari pemilu 1990 yang sebenarnya bisa secara efektif melucuti kekuatan para jenderal.

Saat berpidato di hadapan diplomat di Myanmar, 19 September lalu, Suu Kyi menegaskan bahwa pemerintahannya masih muda dan upaya untuk menegakkan demokrasi masih seumur jagung.

"Setelah separuh abad atau lebih di bawah kekuasaan otoriter, sekarang kita berada dalam proses mengasuh negara kita," ujarnya. "Kita adalah negara yang muda dan rapuh dihadapkan pada banyak masalah, tapi kita harus bisa bertahan. Kita tidak bisa hanya berkonsentrasi pada beberapa hal saja."

Advokat pemenang penghargaan Nobel ini mesti bertahan dihadapkan pada kemarahan dan kecaman atas kekejaman terhadap Rohingya. Sementara itu, hari-hari Panglima Jenderal Senior Min Aung Hlaing justru berlangsung seperti biasanya.

Sementara Suu Kyi memilih untuk membatalkan pidatonya di Perserikatan Bangsa-Bangsa demi menyelesaikan permasalahan di dalam negeri, Min Aung Hlaing justru menjamu diplomat asing, berbicara pada audiensi militer dan menerima bantuan kemanusiaan untuk korban "kekacauan" yang dipicu kelompok bersenjata Rohingya.

Credit cnnindonesia.com

Massa Ekstremis Buddha Serang Pengungsi Rohingya di Sri Lanka

Ilustrasi pengungsi Rohingya. (Reuters/Danish Siddiqui)

Jakarta, CB -- Sekelompok pendeta radikal Buddha menyerang rumah aman Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menampung pengungsi Rohingya di Sri Lanka, Selasa (26/9), dan memaksa otoritas untuk merelokasi penghuninya.

Para pendeta mengenakan selendang kuning memimpin massa yang mendobrak gerbang dan memasuki kompleks bangunan tingka di Mount Lavinia, pinggiran Colombo sementara para pengungsi ketakutan dan berkumpul di lantai atas.

Dua polisi terluka dalam insiden tersebut yang disertai pelemparan batu dan pengrusakan itu.

Tidak ada laporan mengenai korban di antara kelompok pengungsi yang termasuk 16 anak-anak.

"Kami telah mengusir massa dan para pengungsi direlokasi ke tempat lebih aman," kata pejabat yang dikutip anonim oleh AFP.

Polisi menyatakan sedang mendalami rekaman media lokal dan Facebook untuk mencari para pelaku kekerasan beserta pendeta yang memancing mereka.

Salah satu pendeta yang menyerbu bangunan mengunggah video yang direkam oleh Pasukan Nasional Sinhala di media sosial tersebut. Di sana, dia tampak membujuk orang-orang lain untuk bergabung dan melakukan pengrusakan.

"Mereka adalah teroris Rohingya yang membunuh pendeta Buddha di Myanmar," kata pendeta itu dalam video, sembari menunjuk ibu-ibu Rohingya yang menggendong anak.

Ratusan ribu Rohingya mengungsi ke luar negeri untuk menghindari kekerasan. (Reuters/Danish Siddiqui)

Sebanyak 31 pengungsi Rohingya diselamatkan oleh angkatan laut Sri Lanka sekitar lima bulan lalu setelah ditemukan terombang-ambing di kapal di lepas pantai utara negara tersebut. Mereka diduga merupakan korban penyelundupan manusia.

Mereka akhirnya ditempatkan kembali di negara ketiga, kata pejabat tersebut.

Ekstremis Buddha Sri Lanka telah menutup hubungan dengan kelompok sesamanya di Myanmar. Keduanya diduga mengotaki kekerasan terhadap minoritas Muslim di negara-negara tersebut.

Ratusan ribu Muslim Rohingya telah melarikan diri dari gelombang kekerasan di Myanmar.

Para Muslim Rohingya diincar persekusi yang didukung pemerintah dan diskriminasi di negara yang penduduknya bermayoritas Buddha itu.

Banyak pihak memandang mereka sebagai imigran ilegal dari Bangladesh, meski sudah lama berada di Myanmar.

Credit cnnindonesia.com

Sekjen PBB Apresiasi Kontribusi Indonesia di Rakhine

NEW YORK - Sekjen PBB mengapresiasi kontribusi dan kerja sama Indonesia dengan PBB selama ini dalam menjaga perdamaian dan stabilitas global. Demikian disampaikan Menteri Luar Negeri (Menlu) Indonesia, Retno L.P. Marsudi, seusai pertemuan dengan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Antonio Guterres, di Markas Besar PBB, New York, Selasa (26/9/2017).

Dalam kesempatan ini, Menlu Retno Marsudi menjelaskan tentang diplomasi marathon untuk kemanusiaan dalam kunjungannya ke Myanmar dan Bangladesh awal bulan September lalu. Selanjutnya, Menlu RI dan Sekjen BB bertukar pikiran mengenai pemecahan krisis kemanusiaan di Rakhine State.

Menlu RI menyampaikan pentingnya dunia internasional membantu krisis pengungsi baik di negara bagian Rakhine maupun di perbatasan.

“Penting sekali bagi dunia internasional untuk membantu penyelesaian masalah pengungsi”, tegas Menlu RI dalam rilis yang diterima Sindonews, Kamis (28/9/2017).

Selanjutnya Menlu Retno juga menyampaikan perkembangan pembahasan isu Myanmar di ASEAN.

“Ketua ASEAN telah mengeluarkan Chair’s Statement mengenai isu Rakhine State, dalam pertemuan informal akhir pekan lalu, yang menunjukan perhatian ASEAN kepada isu kemanusiaan di Rakhine State dan kesiapan ASEAN melalui AHA Center untuk menyalurkan bantuan”, demikian jelas Menlu RI.

Dalam pertemuan ini, Menlu RI juga menyampaikan perlunya upaya untuk menghentikan ketegangan antar masyarakat yang cenderung meningkat. Ketegangan ini memperlambat upaya distribusi bantuan bagi masyarakat yang membutuhkan. Untuk membantu mengatasinya, Indonesia akan memanfaatkan jalur kepada para tokoh agama dan masyarakat agar membantu meredakan ketegangan.

Di akhir pertemuan, Menlu RI juga menegaskan dukungan Indonesia terhadap reformasi PBB. Indonesia memandang reformasi ini mutlak diperlukan.

“Tantangan dunia telah semakin kompleks, memerlukan PBB yang lincah dan responsif sehingga Indonesia mengharapkan Sekjen PBB dapat memajukan upaya reformasi ini”, pungkas Menlu RI.

Antonio Guterres memangku jabatan Sekjen PBB sejak 1 Januari 2017. Sebelumnya, Antonio Guterres adalah Komisioner Tinggi UNHCR yang mengurusi masalah pengungsi. Sekjen PBB, yang juga mantan Perdana Menteri Portugal ini menggantikan Sekjen PBB sebelumnya, Ban Ki-Moon, yang berasal dari Republik Korea atau Korea Selatan (Korsel).

Credit sindonews.com

Kemlu RI dan Iran Bahas Perkembangan Kerja Sama Serta Isu Kawasan dan Internasional

TEHERAN - Wakil Menteri Luar Negeri Iran, Morteza Sarmadi, mengapresiasi dan menyambut baik kunjungan Dirjen Asia Pasifik dan Afrika (Aspasaf) Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI, Duta Besar Desra Percaya. Kunjungan itu dilakukan pada tanggal 24-26 September 2017 untuk menghadiri Pertemuan ke-7 Komite Konsultasi Bilateral (KKB). Hal ini sebagai bukti semakin erat dan luasnya hubungan persahabatan dan kerja sama kedua negara.

Menurut Sarmadi, Indonesia sebagai negara berpenduduk mayoritas Muslim Sunni terbesar dan Iran sebagai negara berpenduduk mayoritas Muslim Shiah terbesar di dunia sudah seharusnya bekerjasama menampilkan citra Islam yang membawa kedamaian di dunia, serta mampu mencarikan solusi yang damai dan bermartabat bagi segala permasalahan yang dihadapi oleh dunia Islam dewasa ini.

Berbagai konflik terjadi di berbagai kawasan di dunia, di kawasan Timur Tengah. Misalnya, terjadinya perang saudara di Suriah, munculnya terorisme dan ekstremisme oleh ISIS di Irak dan Suriah, serta krisis kemanusiaan yang menimpa Muslim Rohingya di Myanmar mengharuskan kita untuk bekerjasama melawan kekerasan dan menumpas terorisme atau ekstremisme di manapun ia muncul.

Selain itu Iran juga sangat prihatin dengan situasi di kawasan Asia Timur yang dekat dengan Indonesia. Konflik yang terjadi di Semenanjung Korea, Laut Tiongkok Selatan dan sikap politik luar negeri Amerika Serikat saat ini sangat mempengaruhi tidak hanya stabilitas di kawasan namun juga internasional.

Di bidang kerja sama ekonomi, sosial dan budaya, Iran mencatat berbagai perkembangan yang positif, diharapkan kedua belah pihak mampu menyelesaikan kendala yang menghambat kerja sama tersebut dengan baik. Selain itu Iran juga siap membuka peluang kerja sama lainnya.

Menanggapi hal tersebut, Dirjen Aspasaf meyampaikan bahwa sudah sepatutnya kedua negara berpartisipasi aktif menjaga stabilitas dan perdamaian kawasan dan internasional melalui mekanisme yang konstruktif.

Lebih lanjut disampaikan bahwa kemitraan RI-Iran tidak hanya sebatas kerja sama politik dan keamanan akan tetapi kerja sama di bidang ekonomi (perdagangan dan investasi) serta sosial budaya.

Perkembangan yang cukup signifikan menunjukkan bahwa kedua Negara memiliki komitmen bersama untuk secepatnya mengimplementasikan sejumlah kerja sama yang telah disepakati begitu bunyi rilis yang diterima Sindonews, Kamis (28/9/2017).

Credit sindonews.com

Oktober, Dokumen Terakhir Pembunuhan Kennedy Dipublikasikan

WASHINGTON - Berkas terakhir yang berkaitan dengan pembunuhan terhadap Presiden Amerika Serikat (AS) John F. Kennedy pada 1963 lalu akan dirilis pada 26 Oktober. Namun pihak intelijen AS mungkin akan mengajukan banding ke Presiden Donald Trump untuk menyimpan arsip-arsip tersebut ketimbang dipublikasikan.

Undang-Undang Pembunuhan Kennedy pada tahun 1992 mensyaratkan bahwa Washington akan mengumumkan semua dokumen yang berkaitan dengan pembunuhan Kennedy dalam waktu 25 tahun artinya, pada bulan Oktober 2017. Sejak undang-undang tersebut disahkan, lebih dari 4 juta berkas telah dilepaskan ke publik.

Namun berkas terakhir mungkin tetap dirahasiakan oleh Arsip Nasional. Pada bulan Agustus, Politico melaporkan bahwa pejabat Kongres dan pejabat pemerintah lainnya secara pribadi mengatakan kepada mereka bahwa CIA dan FBI akan mengajukan banding ke Trump untuk menyimpan beberapa file yang disegel untuk selamanya. Namun kedua badan itu tidak mengkonfirmasi atau membantah tuduhan tersebut.

"Saya yakin masyarakat Amerika perlu mengetahui yang sebenarnya. Masih sulit bagi saya untuk percaya bahwa itu adalah perbuatan satu orang (yang membunuh Kennedy), tapi pada saat yang sama saya tidak memiliki bukti bahwa itu tidak benar," kata legislator Republik Walter Jones seperti dikutip dari Sputnik, Kamis (28/9/2017).

"Tidak ada alasan bahwa informasi - dari sudut pandang keamanan - tidak boleh dipublikasikan. Begitu banyak yang diketahui tentang pembunuhan itu Mengapa tidak menutup bab ini?" kata Jones.

Tampaknya tidak mungkin beberapa ribu file merubah secara drastis apa yang selama ini terpancang tentang hari yang amat penting di Dallas itu. John Tunheim, Hakim Ketua Pengadilan Distrik Amerika Serikat di Minnesota dan mantan ketua Assassinations Records Review Board yang memutuskan kapan dan dokumen mana yang akan dirilis, mengatakan bahwa dia merasa tidak mungkin dokumen tersebut mengungkapkan informasi baru.

"Namun, mungkin ada beberapa permata di sana karena pada tingkat pengetahuan kita di tahun 1990-an mungkin berbeda dengan hari ini," kata Tunheim.

Larry Sabato, seorang sarjana Kennedy dan direktur Pusat Politik Universitas Virginia, juga mengatakan bahwa publik Amerika pantas mengetahui fakta-fakta, atau setidaknya mereka pantas mengetahui apa yang telah disembunyikan oleh mereka dari semua ini selama beberapa tahun.

Pertanyaan terbesar yang masih belum terjawab tentang pembunuhan tersebut adalah kegiatan Lee Harvey Oswald dalam beberapa bulan menjelang peristiwa itu. Pada bulan September 1963, dua bulan sebelum pembunuhan tersebut, Oswald pergi ke Mexico City di mana dia mengunjungi kedutaan Kuba dan Uni Soviet.

Masih banyak yang belum diketahui mengenai apa yang terjadi di kedutaan-kedutaan ini. Namun banyak komisi pemerintah AS yang telah mempelajari pembunuhan tersebut tidak pernah menemukan teori bahwa Oswald bertindak sesuai arah pemerintah atau badan intelijen yang dapat dipercaya.

Mungkin bom terbesar yang datang dari rilis ini karena Kennedy Assassination Records Collection Act adalah merilis laporan CIA tahun 2013. Laporan itu mengklaim bahwa agensi tersebut telah melakukan apa yang mereka sebut "penutup jinak" untuk mencegah Komisi Warren 1963 tidak menyimpang dari apa yang diyakini CIA sebagai 'kebenaran terbaik' - bahwa Lee Harvey Oswald, karena motif yang belum ditentukan, telah bertindak sendiri dalam membunuh John Kennedy.

Baru-baru ini, sebuah memo CIA tahun 1975 yang dirilis pada bulan Agustus 2017 mengklaim bahwa Oswald mungkin telah bertindak sebagai aset pemerintah Kuba yang tidak disengaja, karena ia mungkin telah terinspirasi oleh pernyataan diktator Kuba Fidel Castro, yang dikagumi Oswald, untuk membunuh Kennedy.

Credit sindonews.com

Europol: Ransomware Ancaman Teratas Epidemi Cybercrime pada 2017

THE HAGUE - Ransomware mengalahkan sebagian besar bentuk cybercrime lainnya seiring melonjaknya kejahatan on-line pada 2017. Demikian pernyataan badan kepolisian Eropa, Europol, mengutip serangan profil tiggi seperti "WannaCry" yang mencapai jutaan komputer.

Europol mengkoordinasikan beberapa operasi lintas batas yang sukses melawan penjahat dunia maya tahun lalu. Namun otoritas nasional sangat perlu untuk mencurahkan lebih banyak sumber daya untuk menargetkan pengembang alat hacking.

"Tahun lalu sungguh luar biasa, mengingat ukuran dan jenis serta jangkauan serangan yang telah kami lihat," kata direktur Europol Rob Wainwright, yang merinci sebuah ulasan tahunan mengenai ancaman kejahatan internet seperti dikutip dari Reuters, Rabu (27/9/2017).

Wainwright mengatakan menumbuhkan kecanggihan dalam komunitas cybercrime, di mana kelompok kriminal bergabung untuk memberikan layanan cybercrime, menjadi mesin utama pertumbuhan kejahatan online yang dilakukan untuk keuntungan ilegal.

"Ransomware telah melampaui ancaman cyber lainnya. Secara diskriminatif mempengaruhi korban di beberapa industri baik di sektor publik maupun swasta," kata laporan tersebut.

Laporan setebal 80 halaman tersebut juga menyebutkan data pelanggaran, pasar gelap, pemerasan pemuda untuk pornografi anak-anak dan penipuan pembayaran sebagai ancaman yang bertumbuh.

Wainwright juga mengatakan Europol sedang menyiapkan unit khusus untuk memerangi operasi pasar gelap, di mana informasi kartu kredit semakin banyak dijual di samping obat-obatan terlarang, yang berdampak pada industri retail, maskapai penerbangan dan hotel.

Credit sindonews.com

Intelijen AS Pantau Ratusan Ribu Warga Asing

Ilustrasi. (Reuters/Dado Ruvic)

Jakarta, CB -- Sejumlah pejabat senior Amerika Serikat menyebut Badan Keamanan Nasional (NSA) tengah melakukan pengawasan terhadap 100.000 warga asing di luar negeri.

Operasi ini dilakukan di bawah payung Undang-Undang Pengawasan Intelijen Asing (FISA) ayat 702. Aturan yang diadopsi pada 2008 lalu itu mengizinkan NSA secara legal melacak surat elektronik hingga sambungan telepon pribadi seorang individu asing selain warga AS.

Operasi 702 ini diakui banyak membantu komunitas intelijen untuk mengidentifikasi ancaman kejahatan dunia maya dari pemerintah asing serta menelusuri dan menghentikan rencana teror ISIS.

"[Pemantauan] ini jelas merupakan masalah utama komunitas intelijen. Ini adalah salah satu prioritas utama kami tahun ini," ucap Direktur Intelijen Nasional, Dan Coats, kepada wartawan.

Meski UU kontroversial ini hanya untuk warga asing, komunitas intelijen AS masih kerap mengawasi dokumen pribadi warga negaranya sendiri.

Sejumlah pejabat intelijen senior AS berdalih, Section 702 membantu pihak berwenang melindungi Negeri Paman Sam dari terorisme, proliferasi senjata, hingga spionase asing.

Pejabat senior yang berwenang mewakili NSA bahkan menganggap UU tersebut "sebagai satu-satunya aturan operasional tunggal yang dimiliki NSA dan tidak tergantikan."

"Section 702 yang diadopsi pada 2008 layaknya 'pengubah permainan'. Karena sejak itu, Section 702 memberi fleksibilitas dan kegesitan bagi NSA untuk bertarung melawan ancaman teror," tutur seorang analis NSA, seperti dikutip CNN.

Sementara itu, seorang pejabat yang berwenang berbicara atas nama Biro Investigasi Federal (FBI) juga mengatakan Section 702 ini sangat membantu komunitas intelijen untuk melumpuhkan rencana terorisme.

Sebagai contoh, dia menuturkan, pengawasan di bawah Section 702 menjadi kunci keberhasilan intelijen menghentikan rencana ISIS dan mempercepat identifikasi lokasi teror di Istanbul, Turki, pada Januari lalu.

Meski begitu, Section 702 masih memicu perdebatan bahkan dalam pemerintahan AS sendiri.

Senator Partai Demokrat dari Oregon, Ron Wyden menganggap Section 702 ini mengancam privasi dan kebebasan warga AS. Ia mendesak perlindungan hak privasi yang lebih baik lagi bagi masyarakat.

Credit cnnindonesia.com

Trump Gagal Cabut Obamacare, Partai Republik Cekcok Internal

Upaya partai Republik membatalkan Obamacare gagal di Senat setelah sempat menuai protes (AFP Photo/Saul Loeb)

Jakarta, CB -- Kegagalan Presiden Donald Trump mencabut Obamacare membuat marah sayap konservatif Partai Republik dan meningkatkan ketegangan internal menjelang pemilihan umum Kongres 2018.

Para donor dan pegiat yang marah karena kegagalan undang-undang layanan kesehatan di Senat mengatakan hal tersebut memperkuat tekadnya untuk mendukung kandidat konservatif tahun depan, bahkan jika itu berarti harus menggulingkan petahana dari Partai Republik.

"Saya muak. Saya sangat frustrasi," kata Mica Mosbacher, pengumpul dana Partai Republik asal Houston yang dikutip Reuters, Rabu (27/9). Dia juga mengaku "sangat kecewa pada Ted Cruz," senator Republik asal Texas yang sempat mengancam akan menentang UU layanan kesehatan terbaru karena ia ingin melihat perubahan.

Semasa kampanye 2016, Trump bersumpah akan menghapus Akta Layanan Terjangkau 2010, capaian pendahulunya yang berasal dari Partai Demokrat, Barack Obama. Sementara partai tersebut mengklaim telah memperluas jangkauan asuransi kesehatan bagi jutaan orang lewat undang-undang yang dikenal dengan Obamacare itu, Partai Republik justru melihatnya sebagai pemborosan.

Undang-undang terbaru untuk membatalkan Obamacare gagal pada Selasa waktu setempat setelah tiga senator Republik, termasuk Susan Collins dan konservatif Rand Paul, mengatakan mereka tidak bisa memberikan dukungan. Partai Republik menguasai kamar atas Kongres itu dengan perbandingan tipis, 52-48.

Pada November 2018, seluruh 435 kursi Dewan Perwakilan dan 33 kursi di Senat akan diperebutkan dalam pemilu. Di Senat, angka itu termasuk 23 jabatan yang kini dipegang Demokrat dan delapan dari Republik.

Jika sejumlah besar anggota Republik terpaksa melawan anggota partai sendiri dalam pemilu primer, Demokrat bakal mencari cara untuk mengeksploitasi kelemahan para kandidat untuk bergulat merebut kuasa di Dewan Perwakilan dan Senat dari lawannya.

Pergeseran pada kedua kamar Kongres ke tangan Demokrat bakal membuat Trump semakin kesulitan untuk meloloskan agenda reformasi pajak, memperkeras hukum imigrasi dan mencabut Obamacare. Sejak Trump menjabat, Partai Republik sejauh ini belum juga meloloskan legislasi yang signifikan bagi AS.

Credit cnnindonesia.com

Interpol terima Palestina jadi negara anggota

Bendera Palestina berkibar di samping bendera PBB (Reuters/Andrew Kelly)

Beijing (CB) - Interpol pada Rabu (27/9), menerima Palestina sebagai negara anggota organisasi kepolisian internasional tersebut meski mendapatkan penentangan keras dari Israel.

Hal itu merupakan bagian dari upaya Palestina untuk menjadi anggota berbagai organisasi internasional untuk diakui seluruh dunia sebagai negara.

Israel secara konsisten menentang upaya tersebut dan berusaha keras melobi agar Palestina gagal mewujudkan impian mereka. Rezim Zionis mengklaim meraih kemenangan tahun lalu ketika Palestina gagal menjadi anggota Interpol.

Pencalonan Palestina sebagai anggota disetujui bersama Kepulauan Solomon dalam konferensi tahunan Interpol di Beijing.

"Negara anggota baru Negara Palestina dan Kepulauan Solomon menjadikan jumlah anggota Interpol 192 negara," menurut keterangan Interpol di Twitter.

Palestina memperoleh status negara pengamat di PBB pada 2012 dan sejak saat itu bergabung dengan lebih dari 50 organisasi internasional dan konvensi, menurut keterangan Kementerian Luar Negeri Palestina.

Beberapa organisasi tersebut antara lain Mahkamah Pidana Internasional dan badan kebudayaan PBB UNESCO, demikian AFP.

Credit antaranews.com

Menteri: pemerintah Myanmar akan ambil alih desa-desa yang terbakar

Dokumen foto polisi penjaga perbatasan di kawasan Rakhine, Myanmar. (Reuters)

Yangon (CB) - Pemerintah Myanmar akan mengatur pembangunan kembali desa-desa yang hancur selama kekerasan di negara bagian Rakhine, kata seorang menteri, Rabu.

Hampir setengah juta warga Muslim Rohingya terpaksa mengungsi karena kekerasan itu, yang dituding pemerintah dipicu oleh para pemberontak Rohingya.

Rencana pembangunan kembali daerah-daerah yang hancur karena terbakar itu tampaknya akan meningkatkan kekhawatiran soal masa depan 480.000 pengungsi dan menambah ketakutan atas praktik pembersihan etnis.

"Menurut undang-undang, tanah yang terbakar akan menjadi tanah yang dikelola oleh pemerintah," kata Menteri Pembangunan Sosial, Bantuan dan Pemukiman Kembali, Win Myat Aye, dalam suatu pertemuan di ibu kota negara bagian Rakhine, Sittle, menurut laporan surat kabar Global New Light of Myanmar.

Win Myat Aye juga mengepalai komite yang bertugas menerapkan berbagai rekomendasi untuk mengatasi ketegangan Rakhine yang telah sekian lama mendidih.

Dengan mengutip undang-undang pengelolaan bencana, Menteri Aye juga mengatakan dalam pertemuan dengan pihak berwenang pada Selasa itu bahwa pembangunan kembali akan menjadi langkah yang "sangat efektif".

Menurut UU, pemerintah mengawasi rekonstruski daerah-daerah yang rusak dalam bencana, termasuk karena konflik.

Tidak ada keterangan rinci soal rencana ataupun akses apa yang bisa didapatkan oleh warga Rohingya ketika mereka kembali ke desa-desa tempat mereka berasal.

Menteri Aye belum dapat dihubungi untuk dimintai komentar.

Berbagai kelompok pembela hak asasi manusia yang menggunakan gambar-gambar satelit mengatakan bahwa sekitar setengah dari 400-an desa di utara negara bagian Rakhine hangus terbakar dalam kekerasan.

Para pengungsi yang tiba di Bangladesh menuding tentara Myanmar dan sejumlah warga Buddha, yang main hakim sendiri, meningkatkan kampanye untuk melancarkan kekerasan serta pembakaran dengan tujuan untuk mengusir warga Rohingya dari Myanmar.

Pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi terus menghadapi serangkaian kritik pedas, juga desakan agar hadiah Nobel Perdamaian yang diterimanya ditarik.

Suu Kyi pekan lalu mengeluarkan kecaman terhadap pelanggaran hak dan ia bertekad bahwa para pelanggar akan diadili, demikian dikutip dari Reuters.

Credit antaranews.com

ACT akan bangun 1.000 hunian sementara untuk Rohingya

Sebuah kamp pengungsi Rohingya di Cox's Bazar, Bangladesh, Selasa (19/9/2017). (REUTERS/Cathal McNaughton/cfo/17)

Jakarta (CB) - Organisasi kemanusiaan Indonesia, Aksi Cepat Tanggap (ACT), menyampaikan rencana untuk memulai pembangunan 1.000 hunian sementara untuk pengungsi Rohingya di perbatasan Bangladesh pekan depan.

"Setelah mengirim bantuan pangan, kami akan meluncurkan 1.000 shelter, bukan plastik atau tenda, tetapi membangun rumah yang nyaman," kata Presiden ACT Ahyudin di Jakarta, Rabu.

Ahyudin mengatakan 1.000 hunian sementara tersebut akan dibagi dalam 10 blok pengungsian dengan masjid dan madrasah di masing-masing blok.

Sekitar 500 unit hunian sementara, menurut dia, akan diprioritaskan untuk anak yatim dan piatu yang kehilangan orangtua saat berusaha mengungsi ke Bangladesh.

Untuk membangun hunian sementara itu, Ahyudin mengatakan, ACT telah menyiapkan dana Rp25 miliar sumbangan rakyat Indonesia untuk Rohingya.

Ahyudin menuturkan pembangunan hunian sementara akan dimulai Senin pekan depan dan diperkirakan bisa selesai dalam tiga bulan.

ACT, ia menjelaskan, akan memanfaatkan tenaga lokal karena tidak mungkin membawa tenaga dari Indonesia untuk mengerjakannya di Bangladesh.

"Setelah pangan dialirkan, lalu perumahan, dilanjutkan dengan pendidikan. Kami akan bikin madrasah dan membuat pasar agar tidak selamanya bergantung pada bantuan," kata Ahyudin.

Pada Kamis (21/9), Indonesia telah mengirim 2.000 ton beras menggunakan kapal kemanusiaan dari Terminal Petikemas Surabaya. Itu merupakan bantuan kemanusiaan terbesar dari Indonesia untuk Rohingya.

Credit antaranews.com

Pengungsi Rohingya di Bangladesh capai 480.000

Pengungsi Rohingya baru menunggu memasuki kamp pengungsi sementara Kutupalang, di Cox Bazar Bangladesh, Rabu (30/8/2017). (REUTERS/Mohammad Ponir Hossain)

Cox's Bazar (CB) - Sekitar 480.000 muslim Rohingya sudah melarikan diri ke Bangladesh sejak kekerasan pecah di Myanmar pada 25 Agustus menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Selasa (26/9), bertambah dari sekitar 450.000 dalam dua hari.

Laporan badan-badan PBB dan badan amal internasional menyebutkan perubahan tersebut sebagian besar karena sekitar 35.000 warga Rohingya, yang sebelumnya tidak dihitung, masuk ke dua kamp pengungsi.

Mereka juga menyebutkan jumlah warga yang menyeberangi perbatasan mulai bertambah lagi. PBB pada Sabtu memberikan data kedatangan 435.000 warga Rohingya lebih.

Setelah melaporkan penurunan drastis kedatangan pekan lalu, laporan baru itu menyatakan ratusan warga Rohingya menyeberangi perbatasan setiap hari akhir-akhir ini.

Lahan seluas delapan kilometer persegi di dekat kamp-kamp disiapkan untuk menampung para pendatang baru tersebut, namun belum ada fasilitas yang dibangun.

Serangan militan Rohingya di Rakhine State Myanmar pada 25 Agustus memicu operasi militer balasan yang memaksa warganya menyeberangi perbatasan untuk mengungsi ke Bangladesh.

Kamp-kamp dan tenda pengungsi di sisi batas Bangladesh sudah menampung sekitar 300.000 warga Rohingya sebelum kekerasan terakhir, dan sekarang kelebihan penghuni.

Mereka yang berbondong-bondong menuju Bangladesh mengungkapkan tuduhan pembunuhan, pemerkosaan dan pembakaran yang mereka saksikan di tempat tinggal mereka di Myanmar yang mayoritas penduduknya Buddha, demikian menurut warta kantor berita AFP.

Credit antaranews.com

Tentara India tewaskan gerilyawan dalam operasi di sepanjang perbatasan Myanmar

New Delhi, India (CB) - Tentara India pada Rabu menyatakan telah menewaskan beberapa gerilyawan dalam operasi besar di sepanjang perbatasan dengan Myanmar.

Di dalam satu pernyataan, Komando Timur Angkatan Darat India mengatakan operasi tersebut dilancarkan oleh selusin prajurit pada Rabu dini hari. Pernyataan itu juga menjelaskan bahwa tentara tidak menyeberangi perbatasan internasional, lapor Xinhua.

Operasi tersebut dilancarkan terhadap gerilyawan anggota NSCN-Khaplang, cabang organisasi teror yang berusaha mendirikan negara terpisah Nagaland di bagian timur-laut India.

"Serombongan prajurit Angkatan Darat India saat beroperasi di sepanjang perbatasan India-Myanmar ditembaki oleh gerilyawan yang tak dikenal. Tentara kami bereaksi dengan cepat dan melancarkan tembakan sengit balasan terhadap gerilyawan," kata pernyataan tersebut, sebagaimana dikutip Xinhua.

Tak ada korban jiwa di pihak India, kata Angkatan Darat.

Operasi itu dilancarkan dua tahun setelah Angkatan Darat India melancarkan operasi besar serupa di perbatasan dengan Myanmar dan menghancurkan beberapa kamp teror yang dioperasikan oleh anggota Naga setelah tewasnya 20 prajurit dalam satu penyergapan di Negara Bagian Manipur.

Credit antaranews.com

Pemimpin Kurdi: suara "ya" menangi referendum kemerdekaan

Presiden Pemerintah Regional Kurdi Irak Masoud Barzani. (ANTARA FOTO/REUTERS/Azad Lashkari)

Baghdad/Erbil (CB) - Pemimpin Kurdi Irak Masoud Barzani mengatakan pada Selasa waktu setempat bahwa warga Kurdi memilih "ya" dalam referendum kemerdekaan meski mendapat tentangan dari pemerintah di Baghdad serta memicu kemarahan negara tetangga dan sekutu mereka Amerika Serikat.

Suku Kurdi, yang memerintah wilayah otonomi di Irak sejak serbuan pimpinan Amerika Serikat pada 2003, yang menggulingkan Saddam Hussein, menggelar referendum pada Senin dalam langkah bersejarah dalam upaya lama bergenerasi-generasi untuk membentuk negara sendiri.

Irak menganggap pemungutan suara itu melanggar hukum, terutama karena diadakan tidak hanya di wilayah Kurdi, namun juga di wilayah sengketa yang dikendalikan Kurdi di daerah lain di Irak utara.

Amerika Serikat, negara besar Eropa dan tetangganya, Turki dan Iran, sangat menentang keputusan untuk menggelar referendum itu, yang mereka anggap merusak keseimbangan kawasan karena pada saat bersamaan semua pihak masih berusaha melawan ISIS.

Dalam pidato yang disiarkan televisi, Barzani mengatakan bahwa suara "ya" telah memenangkan referendum dan dia meminta pemerintah pusat Irak di Baghdad terlibat dalam "pembicaraan serius" dan bukannya mengancam Pemerintah Daerah Kurdi dengan penjatuhan sanksi.

Pemerintah Irak sebelumnya menolak melakukan pembicaraan mengenai kemerdekaan Kurdi dan Turki mengancam akan memberlakukan blokade.

"Kami mungkin akan menghadapi kesulitan namun kami akan bisa mengatasinya," kata Barzani, menyerukan kekuatan dunia untuk "menghormati kehendak jutaan warga Kurdi yang telah memberikan suara" dalam referendum.

Sebelumnya, saluran Televisi Kurdi, Rudaw TV, mengatakan bahwa suara kebanyakan, kemungkinan lebih dari 90 persen, telah memilih "ya". Hasil akhir diperkirakan sudah dapat dipastikan pada Rabu waktu setempat.

Perayaan berlanjut hingga dini hari pada Selasa di Erbil, ibu kota wilayah Kurdi, yang disemarakkan oleh kembang api dan dihiasi dengan kibaran bendera merah-putih-hijau milik Kurdi.

Di negara tetangganya, Iran, ribuan warga Kurdi bergerak untuk mendukung referendum, tentangan ditunjukkan oleh Teheran dengan mengerahkan jet tempur yang terbang di daerah mereka.

Referendum telah memicu kekhawatiran akan timbulnya kemelut baru di kawasan.

Turki, yang telah memerangi pemberontakan Kurdi di dalam wilayah perbatasannya selama beberapa dasawarsa, mengulangi ancaman ekonominya dan pembalasan aksi militer.

Barzani, yang merupakan presiden Pemerintahan Regional Kurdi, mengatakan bahwa hasil pemungutan suara tidak mengikat, namun dimaksudkan untuk memberikan mandat untuk perundingan perdamaian mengenai kemerdekaan Kurdi dengan Baghdad dan negara tetangga lain.

Credit antaranews.com