Keren! RI Rancang Pesawat Baling-baling Komersial Terbesar di Dunia

CB - Jakarta. Pengembangan pesawat terbang di Indonesia kembali bergairah pasca tertidur lama. Industri pesawat terbang nasional sempat mati suri pasca dihentikannya program pesawat baling-baling N250 dan pesawat mesin jet N2130 saat krisis ekonomi 1998.
Kemudian pada tahun 2000-an muncul ide mengembangkan pesawat perintis bermesin turboprop N219. Pengembangan pesawat ternyata tidak berhenti di N219. Kali ini, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) mengusulkan pengembangan pesawat komersial atau penumpang baling-baling (propeller) terbesar di dunia. Pesawat yang bernama N2140 ini, nantinya mampu membawa 144 penumpang. "Kita dapat ide dari pesawat A400 M yang memiliki baling-baling besar. Ini nggak masuk ke pasar jet. Kita kembangkan pesawat yang cocok dengan kondisi Indonesia," kata Kepala Program Pesawat Terbang LAPAN Agus Aribowo di Pusat Teknologi Penerbangan LAPAN, Bogor, Jawa Barat, Jumat (28/11). A400 M merupakan pesawat angkut militer atau cargo berbadan lebar yang diciptakan oleh Airbus Military. Pengembangan N2140 nantinya akan memakai mesin EuroProp. Ini merupakan mesin terbaru, setelah turboprop, untuk kelas propeller. Meski bukan mesin jet, EuroProp memiliki kemampuan layaknya mesin pesawat jet. Daya jangkau pesawat ini menyerupai daya jelajah pesawat sekelas Boeing 737 hingga Airbus A320. "EuroProp bisa masuk transonic. Kalau Boeing (Boeing 737) kecepatan 0,78 mach (kecepatan suara), kalau EuroProp 0,7 mach. Ini nggak beda jauh," jelasnya. Keunggulan pesawat N2140 daripada pesawat bermesin jet sekelas Airbus 320 dan Boeing 737 ialah konsumsi bahan bakar. Pesawat baling-baling ini hemat dalam pemakaian BBM sekitar 20-25% daripada pesawat jet. Keunggulan sangat bermanfaat bagi maskapai komersial karena selama ini menerima hantaman tingginya biaya avtur. Harga avtur sendiri menyumbang komposisi sekitar 60% dari biaya di industri penerbangan. Selain hemat BBM, pesawat N2140 bisa mendarat atau terbang di landasan lebih pendek daripada pesawat jet dengan ukuran serupa. Selain itu, LAPAN merancang kondisi suara atau tingkat kebisingan di dalam kabin pesawat yang sangat rendah meskipun pesawat tidak memakai mesin jet. "Ini pakai noise active control. Jadi suara engine dikombinasikan dengan suara di dalam cabin agar bisa menghilangkan resonansi sehingga tingkat kebisingan menjadi lemah," papar Agus. Pengembangan N2140 merupakan bagian dari loncatan program N219. Konsep awal setelah N219, LAPAN dan PT Dirgantara Indonesia (Persero) akan mengembangkan pesawat N245 dan N270. Khusus program N270, pengembangannya diubah karena ada program pengembangan pesawat R80 atau pesawat berpenumpang 80 orang yang memiliki pasar sejenis. Ahasil LAPAN mencari jalan keluar sehingga lahirnya konsep pesawat propeller angkutan penumpang berbadan lebar terbesar pertama di dunia. Pesaing pesawat tipe propeller, ATR, sama sekali belum memiliki rencana untuk mengembangkan pesawat baling-baling penerbangan sipil di atas 100 penumpang. "Kita nggak masuk di kelas jet. Kita main propeller yang terbaru dan belum ada yang masuk. Kalau ATR nggak main ke sana,' ujarnya. Program N2140 nantinya akan diusulkan kepada pemerintah untuk memperoleh dukungan pendanaan. Pesawat N2140 akan masuk program 15 tahun atau jangka panjang dari LAPAN. Setidaknya untuk membiayai program pengembangan hingga proses sertifikasi N2140, diperlukan dukungan pendanaan di atas Rp 1 triliun. "Kita planning 15 tahun sehingga bisa diproduksi rencananya tahun 2030 atau pemerintah ingin 10 tahun. Ini juga bisa karena sudah dibuktikan oleh PT DI yang sanggup 10 tahun waktu pengembangan N250," kata Agus.

Credit MedanBisnis

5.700 orang mati akibat ebola di seluruh dunia

Dokumentasi penemu virus ebola, Peter Piot, saat menyampaikan konferensi pers di PBB, usai konsultasi informal di WHO, di Jenewa, Selasa (7/10). (REUTERS/Denis Balibouse)

... tidak ada obat resmi disetujui untuk penyakit ini, beberapa negara, termasuk Rusia, saat ini sedang mengembangkan vaksin ebola...

Jenewa (CB) - Wabah mematikan virus ebola saat ini telah menewaskan 5.689 orang di seluruh dunia dari 15.935 kasus yang terdaftar di delapan negara pada 23 November, kata Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Rabu.

"Kasus kejadian stabil di Guinea, stabil atau menurun di Liberia, namun masih dapat meningkat di Sierra Leone," kata laporan itu. WHO menekankan, tiga negara itu tetap terburuk terkena virus, dengan sekitar 600 kasus baru yang telah dilaporkan di Sierra Leone dalam sepekan terakhir.

Hanya beberapa kasus telah dilaporkan di bagian lain dari Afrika, Eropa, dan Amerika Utara.

Wabah ebola saat ini dimulai di Guinea pada Desember 2013 dan menyebar ke Liberia, Sierra Leone, Nigeria dan Senegal. Namun, WHO menyatakan Nigeria dan Senegal Ebola bebas ebola pada Oktober.

Virus ini ditularkan melalui kontak langsung dengan cairan tubuh orang yang terinfeksi. Meskipun tidak ada obat resmi disetujui untuk penyakit ini, beberapa negara, termasuk Rusia, saat ini sedang mengembangkan vaksin ebola.

Menurut laporan Reuters dari Dakar, Sierra Leone, Rabu,  meminta Amerika Serikat untuk mengirim bantuan militer guna memerangi Ebola karena situasinya masih tertinggal dari Guinea dan Liberia yang merupakan negara tetangga di Afrika Barat dalam memerangi virus itu.

Jumlah korban meninggal terparah oleh ebola setidaknya mencapai 5.689 orang, kata WHO, akibat masuknya virus itu ke negara-negara Afrika yang memiliki infrastruktur dan sistem perawatan kesehatan yang buruk.

Saat pejangkitan virus tersebut dapat dikontrol di Liberia berkat aksi penanggulangan kesehatan oleh pasukan AS, laju infeksi virus justru meningkat di Sierra Leone.

Laju transmisi di Guinea, negara pertama yang melaporkan kasus ebola, juga semakin melambat meskipun jumlah kasusnya meningkat di Mali.

"Saya yakin sekarang saat jumlah kasus di Liberia telah menurun. Dia (Presiden Barack Obama) akan meminta Departemen Pertahanan dan Departemen Luar Negeri untuk mengarahkan perhatian untuk membantu Sierra Leone, kata Menteri Komunikasi dan Informasi Sierra Leone, Alpha Kanu.

Kanu juga meminta AS untuk membantu Guinea dan mendesak Inggris untuk menyediakan lebih banyak bantuan bagi Sierra Leone.

Inggris yang merupakan mantan penguasa kolonial Sierra Leone, telah mengirim anggota militer untuk membangun pusat perawatan, juga tiga helikopter dan rumah sakit angkatan laut berkapasitas seratus tempat tidur. Bantuan AS di Liberia melibatkan 3.000 tentara.

"Perbedaan antara Liberia dan Sierra Leone adalah respon Amerika lebih cepat dan kuat pada awalnya, menggunakan teknologi yang lebih mudah dipakai dibandingkan apa yang dilakukan Inggris di Sierra Leone," kata Kanu kepada wartawan.


Credit ANTARA News

Hadapi Ancaman Rusia, Militer NATO "Terseok-seok"

Para serdadu AS yang dikerahkan di Baltik untuk cegah agresi Rusia. Sedangkan NATO mengakui kekuatan militernya saat ini bermasalah. | (Reuters)

BRUSSELS (CB) - Di saat Rusia mengerahkan kekuatan militer ke Crimea, NATO yang jadi andalan negara-negara Eropa timur untuk menghadapi ancaman Rusia justru mengalami masalah.

Kekuatan militer NATO pada saat ini dilaporkan “terseok-seok” karena krisis. Kendati demikian, NATO mengklaim masih bisa berdiri untuk melindungi anggota-anggotanya di Eropa timur.

“Kami telah menemukan bahwa kemampuan (militer) mengalami kesulitan dari apa yang mungkin diharapkan sekutu (NATO), ketika mengambil keputusan di Wales,” kata Duta Besar Inggris untuk NATO, Adam Thomson, kepada wartawan.

Salah satu alasannya adalah perampingan angkatan bersenjata NATO. Sehingga mengurangi kemampuan untuk mengoplos peralatan militer di seluruh Eropa sejak Perang Dingin.

”Kemampuan kami telah bergerser begitu jauh dari apa yang dikembangkan untuk pertahanan kolektif sejak Perang Dingin,” ujarnya, seperti dikutip Reuters, Jumat (28/11/2014).

Para Menteri Luar Negeri NATO akan bertemu pada hari Selasa pekan depan untuk meninjau kemajuan NATO sejak menggelar pertemuan puncak. NATO berharap para menteri pertahanan dari sekutu-sekutu NATO menyetujui rancangan untuk mengatur kekuatan NATO pada Februari 2015 mendatang.

Diplomat NATO lain yang berbicara dengan syarat anonim, mengatakan perdebatan untuk mengatur ulang ujung tombak kekuatan NATO selalu berujung pada pertanyaan yang sama.”Siapa yang akan
membayar untuk itu, dan siapa yang akan menyediakan pasukan dan peralatan tempur?,” katanya.

Selama ini Amerika Serikat (AS) sebagai anggota NATO yang paling dominan memainkan peran utama untuk memberikan jaminan keamanan bagi anggota-anggota NATO di Eropa timur dari ancaman Rusia. 
 
Selain peralatan udara dan alat berat, AS setidaknya telah mengerahkan 100 tentaranya di negara-negara Baltik, Polandia, Rumania dan Bulgaria.

Credit SINDOnews

Utusan Malaysia Pertanyakan Hubungan Jokowi-AS

Presiden Joko Widodo dan Presiden AS Barack Obama (Foto: AFP)


CB, Kuala Lumpur: Kritik media Malaysia mengenai penangkapan nelayan Malaysia, melebar ke hubungan Presiden Joko Widodo dan Amerika Serikat (AS).

"Satu lagi yang perlu diketahui tentang Jokowi adalah hubungan dengan Amerika Serikat. Saat berkampanye dulu pernah tercetus isu bahwa Jokowi adalah proxy AS tetapi dia menolak," tulis editorial Utusan Malaysia, seperti disitat Metrotvnews.com, Jumat (28/11/2014).
"Namun Duta Besar AS untuk Indonesia, Robert orris Blake menegaskan AS siap bekerjasama militer dan maritim pada era Jokowi," lanjut editorial tersebut.

Utusan Malaysia menilai, ini seolah membenarkan hubungan istimewa yang dimiliki oleh Presiden Indonesia ketujuh. Mereka menyoroti hal tersebut, karena sejak 1991 Kongres AS melarang penjualan senjata ke Indonesia menyusul isu Timor Leste.

Kini AS sanggup menyediakan sistem pertahanan dan pemantauan berteknologi tinggi di perairan Indonesia termasuk Selat Malaka.

"Pada era Jokowi, AS berpeluang memperluas kekuasaannya di Asia setelah memiliki basis di Korea Selatan dan Jepang. Ini mungkin memicu konflik dari sudut geopolitik negara yang bertetangga dengan Indonesia. Ini suatu yang tidak begitu "sehat" sebenarnya," tutup editorial tersebut.


Credit Metrotvnews.com

Polri Ditempatkan di Bawah Kementerian, Mungkinkah?

Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol. Martinus Sitompul (tengah) sedang menegor dan memberikan pengarahan kepada anggotanya yang kepergok berlehai - lehai saat bertugas mengamankan mudik / balik di Kilometer 42 Tol Cipularang, Karawang, Jawa Barat, Jumat, (1/8/2014). 

CB, JAKARTA -- Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengusulkan posisi kepolisian lebih baik di bawah kementerian. Usulan ini muncul setelah dia membandingkan TNI yang berada di bawah Kementerian Pertahanan. Mungkinkan wacana itu akan terealisasi?
“Belum ada rencana. Orang punya wacana bisa saja, tapi harus punya kajian mendalam,” ujar Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhi Purdijatno di istana kepresidenan, Kamis (27/11/2014).
Tedjo mengaku menempatkan Polri di bawah kementerian tidak semudah mengangkat Rukun Tetangga dan Rukun Warga (RT/RW). Sehingga, Tedjo melihat wacana itu bukan berarti harus segera terlaksana.
“Jangan seperti sudah pasti akan jadi. Ini rencana yang harus sudah dilakukan ada kajian-kajiannya,” ucapnya.
Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto membandingkan dengan negara-negara lain, di mana Polri berada di bawah kementerian. Namun, dia mengungkapkan, pemerintah masih harus mempertimbangkan reformasi keamanan yang dilakukan di Indonesia pada tahun 1999 di mana ada pemisahan TNI dan Polri dan amanat dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian yang secara eksplisit menempatkan Polri di bawah presiden.
Andi mengaku masih belum mengetahui apakah Polri akan ditempatkan di bawah kementerian. Apabila terjadi, dia memastikan Polri tidak akan berada di bawah Kementerian Pertahanan.
“Yang pasti tidak mungkin di bawah Kemhan karena salah satu misi reformasi adalah memisahkan TNI dan Polri. Jadi tidak mungkin Kemhan yang orientasinya lebih banyak militer, membawahi Polri yang karakternya sipil,” ucap Andi.

Credit POS KUPANG.COM

Petani Kecil Sawit Subsidi Industri Eropa

CB, Bandung - Masih saja minyak sawit beserta turunannya dari Indonesia dimusuhi di pasar Uni Eropa. Bukan persoalan rusaknya ekosistem atau pencemaran udara, ini murni persaingan dagang.
Tanpa bermaksud membela industri sawit Indonesia, Arif Havas Oegroseno, Duta Besar Indonesia untuk Belgia, Luxemburg dan Uni Eropa mengatakan bahwa produk minyak sawit tanah air, baik dari segi kualitas maupun harga, masih jauh lebih baik dari produk yang dihasilkan petani-petani di Eropa.
"Sangat sederhana. Eropa punya jutaan petani yang menghasilkan minyak nabati sun flower, dan langsung berkompetisi dengan minyak sawit Indonesia. Kalau isu-nya adalah perang dagang, kita akan segera masuk," kata Arif kepada wartawan dalam keterangan persnya di sela Indonesian Palm Oil Confrence (IPOC) 2014 di Bandung, Jawa Barat.
Lebih ironis lagi, industri besar di Eropa meminta agar Indonesia mendapat hukuman anti dumping dengan membayar denda sebesar 180 juta Euro. Padahal, hampir separuh minyak sawit untuk kepentingan ekspor diproduksi petani kecil yang menggarap 4,4 juta hektar lahan.
Ini artinya, sama saja petani kecil Indonesia mensubsidi industri raksasa di Eropa. "Kabar ini yang tidak pernah muncul di diskusi sawit," kata Arif.

Credit INILAHCOM

Ketua OJK Akui Perbankan Belum Mengenal Industri Kemaritiman

 lustrasi: Kapal pengangkut barang bersandar di Pelabuhan Sunda Kelapa, Jakarta Utara, yang dikelola PT Pelabuhan Indonesia II, Rabu (21/12/2011). PT Pelindo II akan segera merealisasikan untuk merealisasikan kapal ro-ro khusus barang agar angkutan barang tidak terlalu membebani jalan raya.

JAKARTA, CB - Dukungan industri perbankan untuk sektor maritim, khususnya dalam bentuk pembiayaan, masih minim. Padahal, industri perbankan dan industri keuangan non-bank ditargetkan menjadi sumber pendanaan penting bagi sektor maritim.
Hal ini terjadi, menurut Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman Hadad, karena ketidaktahuan pelaku industri keuangan pada sektor maritim.
"Tak kenal maka tak masuk (untuk berinvestasi), sayang kan? Perlu ada edukasi praktisi lembaga keuangan agar pengetahuan dan literasi di bidang kemaritiman bisa dorong minat untuk lebih jauh lagi membiayai industri kemaritiman," ujar Muliaman dalam pembukaan diskusi fokus grup yang diadakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Jakarta, Kamis (27/11/2014).
"Perbankan Indonesia menilai kondisi maritim risikonya tinggi karena ketidakpahaman," imbuhnya.
Dalam pidato pembukaannya, Muliaman mengatakan bahwa industri perbankan, industri keuangan non-bank akan ditargetkan menjadi tulang punggung penyediaan kredit bagi pelaku sektor maritim. Namun, sebelumnya, sektor maritim juga dituntut untuk berbenah diri.
"Kalau ada perusahaan kemaritiman yang belum listed saya dorong untuk listed ke pasar modal. Penyaluran kredit ke pelaku usaha di bidang kemaritiman perlu ditingkatkan, terutama nelayan dan masyarakat kemaritiman. Meningkatkan keahlian di bidang kelautan. Dengan demikian, kita punya kompetensi," ujarnya.
Sejauh ini, kinerja pendanaan dari perbankan untuk sektor maritim pun masih belum memuaskan. Berdasarkan laporan industri perdagangan per September 2014, jumlah kredit perbankan untuk bidang kemaritiman sebesar Rp 67,33 triliun.
Jumlah ini hanya sekitar 1,85 persen dari total keseluruhan kredit perbankan yang jumlah totalnya mencapai Rp 3.561 triliun. Jumlah tersebut memang meningkat dari posisi akhir 2013, Rp 61,19 triliun. Namun, kredit macet (non performing loan, NPL-nya) juga meningkat. NPL kredit kemaritiman per September 2014 14,19 persen dan akhir tahun 2013 13,05 persen.
"NPL-nya juga besar, saya tidak tahu apa betul untuk cari ikan atau untuk kebutuhan lain," pungkasnya.

Credit KOMPAS.com

Panas Bumi Jadi 'Senjata' RI Kurangi Tingkat Karbon

Total panas bumi RI mencapai 28.617 MW, baru dipakai 1.341 MW.

 

 Sumur energi panas bumi di Areal Gas Alam Patuha Jawa Barat

CB - Indonesia mendapat dukungan untuk komitmen menurunkan tingkat karbonisasi (dekarbonisasi) dengan menerapkan kebijakan energi keberlanjutan di berbagai sektor.

Dukungan itu disampaikan dalam peserta forum workshop Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bersama United Nation-Sustainable Development Solution Network (UN-SDSN).

"Dari hasil workshop ini UN-SDSN sepakat untuk bekerja sama melahirkan berbagai program yang bisa membantu Indonesia mencapai target dekarbonisasi,” kata I.B Putra Prathama, Senior Advisory Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI pada penutupan workshop di Jakarta, kemarin.

Forum itu menyepakati dekarbonisasi di sektor transportasi, energi, turisme, perkotaan dan pulau kecil.

Putra mengatakan, peluang untuk menekan dekarbonisasi melalui sektor energi cukup tinggi, karena Indonesia mempunyai sumber energi ramah lingkungan yang sangat besar seperti panas bumi dan biofuel.

“Kita terbesar di dunia,” kata Putra.

Diperkirakan, total panas bumi di Indonesia mencapai 28.617 Megawatt (MW) dan sampai saat ini baru dimanfaatkan 1.341 MW. Indonesia masih kalah dibandingkan Filipina yang telah memanfaatkan 1.904 MW panas bumi.

Menurut Putra, peluang Indonesia meningkatkan penggunaan panas bumi terbuka luas, setelah pemerintah mengeluarkan Undang-undang No.21 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Panas Bumi.

Sedangkan untuk biofuel, lanjut Putra, Indonesia mempunyai 11 spesies tanaman yang bisa diolah menjadi biomassa untuk menghasilkan biofuel seperti etanol dan metanol.

“Sebagian besar dari spesies itu tidak terkait dengan tanaman pangan,” katanya.

Seperti diketahui, Indonesia telah menyatakan komitmennya untuk menurunkan tingkat korbonisasi sampai 26 persen pada 2020 mendatang.

Untuk mencapai target itu, menurut leader council UN-SDSN, Mari Pangestu, sektor energi bisa berperan cukup besar untuk penggunaan sumber energi yang ramah lingkungan dan manajemen pengelolaan energi di sektor transportasi, industri, gedung-gedung, sampai rumah tangga.

“Meski bukan penyumbang terbesar terhadap karbonisasi atau emisi CO2, sektor energi bisa berkontribusi," kata Mari.

Standar Listrik Kota

Mari menambahkan Indonesia juga berpeluang untuk menurunkan emisi CO2 melalui penataan perkotaan dan sumber energi di pulau-pulau kecil. Sampai saat ini, Indonesia belum mempunyai standarisasi penggunaan listrik di perkantoran atau gedung-gedung seperti negara lain.

Sementara, di kota-kota besar, 30 persen konsumsi listrik untuk perkantoran dan gedung-gedung.

Untuk itu, ia mengajak penekanan konsumsi listrik dengan menerapkan standarisasi untuk gedung-gedung melalui sistem sertifikasi.

"Bagi mereka yang bisa mencapai standar tertentu akan diberi insentif, sementara yang tidak bisa mencapai standar minimal dikenakan sanksi,” kata mantan Menteri Parekraf ini.

Untuk kepulauan terpencil dan pulau kecil,diharapkan pemerintah mendorong berdirinya pembangkit listrik dengan sumber energi terbarukan atau ramah lingkungan sesuai dengan kondisi masing-masing wilayah.

“Kita akan melakukan pemetaan potensi dan UN-SDSN telah mendapat komitmen dari Skotlandia sebagai negara yang mempunyai pengalaman luas di bidang ini siap membantu Indonesia,” kata Mari.

Credit VIVAnews

RI siap galang dukungan internasional sikat nelayan asing ilegal

Ilustrasi kapal nelayan. ©2012 Merdeka.com/aris andrianto


CB - Pemerintah bertekad memprioritaskan pencegahan dan pemberantasan keberadaan nelayan ilegal serta aksi pencurian ikan di Tanah Air. Penindakan serupa yang dilakukan pada nelayan asal Malaysia, Filipina, atau Thailand, akan terus dijalankan sesuai regulasi internasional.
Direktur Jenderal Multilateral Kementerian Luar Negeri Hasan Kleib mengatakan pencurian ikan oleh nelayan asing masuk kategori kejahatan lintas negara. Oleh sebab itu, RI ingin mengangkat isu ini secara lebih keras di forum-forum global.
"Upaya pengarusutamaan kriminalisasi isu-isu ini di tingkat internasional akan diperjuangkan oleh Indonesia menjelang pelaksanaan Crime Congress di Doha, Qatar tanggal 12-19 April 2015 mendatang," ujarnya dalam keterangan pers diterima merdeka.com, Kamis (27/11).
Pengalaman Indonesia sebagai Presiden Konferensi sesi keenam UNTOC tahun 2012-2014 menjadi modal untuk semakin memperkuat peran Indonesia dalam kerja sama internasional untuk memberantas kejahatan transnasional terorganisir yang menjadi prioritas nasional.
Kerja sama multilateral pemberantasan kejahatan transnasional terorganisir di bawah payung UNTOC menjadi landasan Post-2015 Development Agenda.
Selain melingkupi kejahatan lingkungan seperti pencurian ikan, Konvensi ini juga menangani pencegahan dan pemberantasan penyelundupan manusia dan perdagangan orang, pencegahan dan pemberantasan korupsi, perlindungan benda dan cagar budaya dari perdagangan ilegal, pencegahan tindak pidana pencucian uang dan pemeliharaan keamanan siber.
Untuk diketahui, pekan lalu TNI AL menangkap 524 nelayan dari pelbagai kewarganegaraan, di Kepulauan Derawan, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Operasi penangkapan ratusan nelayan itu dilaksanakan patroli gabungan aparat pada 16 dan 17 November 2014.
Pemerintah memastikan tidak ada aturan hukum internasional yang dilanggar dari penahanan ratusan nelayan asing tersebut.
Kemlu juga telah memfasilitasi pertemuan petugas konsuler dari Kedutaan Besar Negara terkait dengan para nelayan yang tertangkap dan melakukan konsultasi erat dalam memastikan status kewarganegaraan dan status keimigrasian mereka.
Pemanggilan Duta Besar negara-negara terkait telah dilakukan Kemlu untuk menyelesaikan permasalahan di atas.

Credit Merdeka.com