Senin, 27 November 2017

Pangeran Mahkota Saudi: Teror Sinai Menggembleng Aliansi Militer Muslim

RIYADH - Serangan terhadap sebuah masjid di Mesir yang menewaskan lebih dari 300 orang akan menggembleng sebuah koalisi militer Islam. Koalisi ini bertujuan untuk melawan terorisme dan ekstrimisme.

Hal itu diungkapkan oleh Putra Mahkota Arab Saudi Muhammad bin Salman.

Pejabat tinggi pertahanan dari 40 negara berpenduduk mayoritas Muslim bertemu di Riyadh pada hari Minggu (27/11/2017). Mereka adalah bagian dari sebuah aliansi yang berkumpul dua tahun yang lalu oleh Pangeran Muhammed, yang juga menteri pertahanan Saudi.

"Serangan hari Jumat di Mesir adalah kejadian yang sangat menyakitkan dan harus membuat kita merenung dengan cara internasional dan kuat peran terorisme dan ekstremisme ini," kata Pangeran Muhammad kepada para delegasi.

Orang-orang bersenjata yang membawa bendera ISIS menyerang masjid di Sinai Utara. Kelompok negara-negara Muslim, yang disebut Koalisi Anti Terorisme Militer Islam, belum mengambil tindakan tegas terhadap serangan ini.

Para pejabat mengatakan bahwa kelompok tersebut akan mengizinkan anggota untuk meminta atau menawarkan bantuan satu sama lain untuk memerangi militan. Ini bisa termasuk bantuan militer, bantuan keuangan, peralatan atau keahlian keamanan. Kelompok tersebut, yang akan memiliki basis permanen di Riyadh, juga akan membantu memerangi pendanaan dan ideologi teroris.

"Ancaman terbesar dari terorisme dan ekstremisme tidak hanya membunuh orang-orang yang tidak bersalah dan menyebarkan kebencian, tapi menodai reputasi agama kita dan mendistorsi kepercayaan kita," kata Pangeran Muhammad kepada pejabat dari Timur Tengah, Afrika dan Asia seperti dilansir dari Reuters.

Irak dan Suriah, yang berada di garis depan pertempuran melawan Negara Islam, bukanlah anggota. Begitu juga dengan Iran yang nota bene adalah saingan regional Arab Saudi.

Qatar, yang awalnya merupakan bagian dari aliansi tersebut, tidak diundang ke pertemuan. Qatar masih diisolasi oleh kelompok yang dipimpin oleh Arab Saudi karena mendukung terorisme, tuduhan yang dengan tegas dibantah oleh Doha.

Sementara itu Abdulelah al-Saleh, seorang letnan jenderal Saudi dan sekretaris koalisi, mengatakan bahwa Qatar dikecualikan untuk membantu membangun sebuah konsensus untuk meluncurkan operasi. Dia juga mengatakan bahwa kelompok tersebut tidak bertujuan menciptakan blok Sunni untuk melawan Iran.

"Musuhnya adalah terorisme. Bukan sekte atau agama atau ras, tapi terorisme," kata Saleh kepada wartawan.

Saleh mengatakan bahwa inisiatif militer telah diajukan ke dewan menteri kelompok tersebut, namun dia tidak menjelaskannya.

Meskipun ada kesepakatan mengenai prinsip, anggota menyuarakan prioritas yang berbeda pada pertemuan tersebut. Delegasi Yaman mengatakan bahwa fokusnya adalah Iran, Al Qaeda dan ISIS, sementara Turki meminta "dukungan dari teman-temannya" terhadap separatis Kurdi.

Kritik mengatakan koalisi bisa menjadi sarana bagi Arab Saudi untuk menerapkan kebijakan luar negeri yang lebih tegas dengan memenangkan dukungan dari negara-negara Afrika dan Asia yang miskin dengan menawarkan bantuan finansial dan militer.

Bersamaan dengan tuduhan diplomatik terhadap Qatar, Arab Saudi juga memimpin sebuah perang melawan pemberontak Houthi yang bersekutu dengan Iran di negara tetangganya, Yaman,

Saleh mengatakan Riyadh akan membayar tagihan USD 107 juta untuk pusat baru koalisi tersebut, namun mengatakan bahwa negara-negara lain dapat menawarkan dukungan finansial untuk inisiatif spesifik.

Credit sindonews.com

Mohammed bin Salman Mengutuk Serangan di Mesir

CB, Jakarta - Putra Mahkota Kerajaan Arab Saudi Mohammed bin Salman mengutuk serangan di Masjid Rawdah, Mesir, yang menewaskan sedikitnya 300 orang pada Jumat, 24 November 2017.
Mohammed bin Salman juga mengirimkan kabel ucapan belasungkawa dan turut berduka kepada Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi sebagai korban serangan teroris di sebuah masjid di Sinai Utara.

Suasana penuh haru dan duka mendalam mengiringi pemakaman jenazah korban, setelah jenazah disalatkan di masjid setempat. AFP
"Saya menyampaikan kesedihan yang mendalam atas aksi teroris yang menjadikan masjid sebagai target serangan di Sinai Utara," kata Mohammed bin Salman.
"Saya mengutuk aksi kriminal ini yang menyasar orang-orang tak berdosa di rumah Allah. Saya juga menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban, semoga Allah merahmati," ucapnya.

Warga Mesir berjalan di depan Masjid Rawdah usai terjadinya aksi serangan bom dan tembakan di Ibukota Provinsi Sinai, Mesir, 24 November 2017. Masjid Rawdah dikenal sebagai Masjid Sufi, dimana sebelumnya para militan telah menculik dan memenggal seorang pemimpin sufi tua, karena menuduh pria itu melakukan sihir yang dilarang oleh Islam. AFP PHOTO
Sedikitnya 300 orang tewas, termasuk 27 anak dan 128 korban lainnya luka-luka setelah sekitar 30 orang bertopeng menyerang jamaah masjid yang sedang salat Jumat.

Presiden Mesir bersumpah akan mengejar pelaku dan tidak akan memberikan ampun kepada mereka. Selain dari kerajaan Arab Saudi, ucapan belasungkawa juga datang dari para pemimpin dunia.

Credit TEMPO.CO

Arab Saudi Gelar Pertemuan Puncak Koalisi Islam Kontra Teroris

RIYADH - Arab Saudi mengumpulkan pejabat dari 40 negara Muslim pada hari Minggu dalam pertemuan pertama aliansi anti-terorisme Islam. Ini adalah sebuah langkah yang dilakukan Putra Mahkota Muhammad bin Salman untuk menyatakan "sinyal yang jelas" terhadap ekstremisme.

"Di tahun-tahun sebelumnya, terorisme telah berfungsi di semua negara kita tanpa koordinasi di antara mereka. Ini akan berakhir hari ini, dengan aliansi ini," katanya dalam keynote speech-nya seperti dilansir dari NDTV, Senin (27/11/2017).

Pangeran Muhammad mengatakan 40 negara mengirimkan sinyal yang jelas bahwa mereka akan bekerja sama untuk mendukung usaha militer, keuangan, intelijen dan politik dari setiap negara anggota.

KTT tersebut merupakan pertemuan pertama menteri pertahanan dan pejabat senior lainnya dari Koalisi Anti Terorisme Militer Islam, yang secara resmi berjumlah 41 anggota.

Aliansi tersebut diumumkan pada tahun 2015 di bawah naungan Pangeran Muhammad, yang karirnya melesat cepat sejak pengangkatannya sebagai pewaris takhta pada bulan Juni dan telah mengguncang dunia politik di seluruh wilayah.

Aliansi ini mengecualikan saingan utama Arab Saudi, Iran, serta Suriah dan Irak, yang pemimpinnya memiliki hubungan dekat dengan Teheran.

Pertemuan hari Minggu bertepatan dengan eskalasi ketegangan antara Riyadh dan Teheran, terutama mengenai perang di Suriah dan Yaman serta struktur politik Lebanon yang multi konfectional.

Arab Saudi menuduh Iran mendukung kelompok bersenjata di Timur Tengah, termasuk Hizbullah di Libanon dan pemberontak Houthi di Yaman.

Pertemuan aliansi di Riyadh mempertemukan negara-negara berpenduduk Muslim atau Muslim termasuk Afghanistan, Uganda, Somalia, Mauritania, Lebanon, Libya, Yaman dan Turki.

Pensiunan Jenderal Pakistan Raheel Sharif telah ditunjuk menjadi panglima tertinggi koalisi tersebut.

Sementara aliansi tersebut secara resmi mencakup Qatar, yang menjadi target boikot selama enam bulan yang dipimpin oleh Arab Saudi, namun panitia di Riyadh mengatakan tidak ada pejabat Qatar hadir dalam pertemuan tersebut. Bendera Qatar juga absen.

Arab Saudi, UEA, Mesir dan Bahrain - semua anggota aliansi melawan terorisme - secara tiba-tiba memutuskan hubungan diplomatik dan perdagangan dengan Qatar pada bulan Juni. Mereka menuduh Qatar terlalu dekat dengan Iran dan mendukung ekstremisme Islam. Namun Qatar membantah tuduhan tersebut.

Credit sindonews.com

Ajak Koalisi Lawan Terorisme, Arab Saudi Tidak Undang Qatar

CB, Jakarta - Arab Saudi yang menyerukan negara-negara muslim agar bersatu untuk memberantas terorisme tidak mengundang Qatar dalam pertemuan pertama kali Koalisi Militer Islam untuk Memberantas Terorisme di Riyadh pada hari Minggu, 26 November 2017. Qatar merupakan anggota Koalisi yang digagas Saudi dan dibentuk pada tahun 2015.
Sekretaris Koalisi, Letnan Jenderal Abdulelah al-Saleh mengatakan, Qatar dikecualikan untuk menghadiri pertemuan Koalisi sebagai upaya membangun konsensus."Musuhnya adalah terorisme. Bukan sekte atau agama atau ras, melainkan terorisme, "kata Saleh seperti dikutip dari Reuters, 27 November 2017.

Arab Saudi dan sekutunya memusuhi Qatar atas tuduhan Qatar mendukung Al-Ikhwan al-Muslimun, gerakan Islam tertua di dunia, serta berteman baik dengan Iran, musuh bebuyutan Saudi.
Saat membuka pertemuan Koalisi, putra mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman mengangkat isu serangan teroris terhadap masjid kaum Sufi di Mesir yang menewaskan lebih dari 300 jamaah harus dijadikan isu untuk mempersatukan koalisi militer Islam untuk melawan terorisme dan ekstremisme.
Putra mahkota yang telah mendorong Islam lebih moderat dan toleran di kerajaan ultra konservatif mengatakan kepada delegasi bahwa serangan ke masjid Sufi di Mesir pada hari Jumat, 24 November 2017 adalah sangat menyakitkan.

"Ancaman terbesar dari terorisme dan ekstremisme tidak hanya membunuh orang-orang yang tidak bersalah dan menyebarkan kebencian, tapi menodai reputasi agama kita dan mendistorsi kepercayaan kita," kata Mohammed bin Salman, seperti yang dilansir Reuters pada 27 November 2017.
Milisi bersenjata menyerang sebuah masjid pada Jumat, 24 November 2017 di Sinai Utara dan membunuh lebih dari 300 jamaah, termasuk puluhan anak-anak.
Koalisi belum mengambil tindakan tegas namun para pejabat tinggi menggambarkannya sebagai pengelompokan yang memungkinkan negara anggota Koalisi meminta atau menawarkan bantuan di antara mereka sendiri dalam memerangi teroris.

Bantuan tersebut dapat mencakup kekuatan militer, bantuan keuangan, materil atau keahlian keamanan, dan akan memiliki basis permanen di Riyadh. Koalisi akan fokus tidak hanya pada jalur militer, keamanan dan intelijen, tetapi juga upaya untuk memerangi pendanaan dan ideologi teroris.
Selain Qatar, Arab Saudi juga tidak mengundang Irak, Suriah, dan Iran dalam pertemuan Koalisi itu. Irak dan Suriah tengah berperang di negaranya masing-masing melawan terorisme.Iran yang mayoritas beraliran Syiah merupakan saingan regional utama Arab Saudi yang sebagian besar umat muslimnya beraliran Sunni.
Meskipun ada kesepakatan mengenai prinsip, anggota Koalisi menyuarakan prioritas yang berbeda pada pertemuan membahas cara dan strategi memerangi terorisme. Delegasi Yaman mengatakan bahwa fokusnya adalah Iran, Al Qaeda dan ISIS, sementara Turki meminta dukungan melawan separatis Kurdi.

Credit TEMPO.CO

Mohammed bin Salman Ajak 41 Negara Muslim Perangi Terorisme

CB, Jakarta - Mohammed bin Salman , putra mahkota Arab Saudi, mengajak 41 negara anggota Koalisi Militer Islam Memberangus Terorisme untuk memegang teguh komitmen memberangus teroris hingga tuntas.
MBS, begitu putra mahkota Saudi ini disapa, menegaskan kembali komitmen itu saat membuka pertemuan yang pertama Koalisi Militer Islam di Riyadh, Arab Saud, Minggu, 26 November 2017. Pertemuan ini bertajuk Aliansi melawan terorisme.

"Hari ini kita menegaskan kembali bahwa kita akan mengejar terorisme hingga pemberantasan benar-benar selesai," kata MBS di hadapan menteri pertahanan negara-negara Koalisi Militer Islam Memberangus Terorisme, seperti dikutip dari Al Arabiya.

MBS juga menegaskan bahwa seluruh negara Koalisi tidak akan membolehkan teroris menghancurleburkan agama yang penuh damai.
"Hari ini kita mengirim pesan yang kuat bahwa kita bekerja bersama untuk memerangi terorisme," ujar pangeran Saudi ini.

Warga Mesir berjalan melewati sejumlah mayat yang tewas akibat serangan bom bunuh diri dan serangan tembakan di sebuah masjid Rawda di Sinai, Mesir, 24 November 2017. Serangan tersebut terjadi usai umat Muslim selesai melangsungkan ibadah salat Jumat berjamaah. AFP PHOTO / STRINGER

Sekretaris Jenderal Liga Muslim Dunia, Mohammad al-Issa dalam pertemuan itu memperkenalkan domain ideologi dan kebutuhan atas pesan-pesan yang menghadnag naras ideologi kekerasan ekstrimis dan menegaskan kembali prinsip Islam yang toleran dan bela rasa, dengan menghadirkan Islam yang sesungguhnya dan mendukung reformasi ideologi, psikologi, dan
dan sosial.
"Terorisme merupakan problem ideologi, bukan hanya soal isu keamanan. Ekstrimis kontemporer menjadi meluas karena ketidakhadiran konfrontasi informasi," kata al-Issa.
Koalisi Militer Islam Memberangus Terorisme dibentuk Arab Saudi tahun 2015 dengan jumlah anggota 40 negara termasuk Turki, Pakistan dan Malaysia. Qatar tidak termasuk dalam koalisi ini.

Credit TEMPO.CO

Jadikan Teror Sinai Alasan Bangun Tembok Perbatasan, Trump Dicela

WASHINGTON - Seorang anggota Kongres dari Partai Republik, Filemon Vela, mengecam Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Pasalnya, Trump menggunakan tragedi pembantaian di Sinai untuk terus mendorong pembangunan tembok di sepanjang perbatasan AS-Meksiko.

"Betapa idiotnya," cuit Vela seperti dikutip dari Huffington Post, Senin (27/11/2017).

Vela menanggapi pemberitaan Washington Post yang menganalisis saran Trump bahwa sebuah dinding perbatasan secara efektif akan menghentikan ekstremis Muslim memasuki AS.

Vela mempertanyakan apakah presiden "dengan bodohnya" percaya bahwa tembok semacam itu dapat mencegah serangan 11/9, serta gelombang penembakan massal yang melanda negara tersebut, termasuk yang di Las Vegas bulan lalu dan pada sebuah gereja di Texas awal bulan ini.

Trump menggunakan serangan terhadap sebuah masjdi di Sinai untuk menjajakan tembok perbatasan dan kebijakan imigrasi yang lebih ketat. Ia melontarkannya sesaat setelah mengencam insiden yang menewaskan 300 lebih jemaah masjid Sufi di al-Rawdah, Sinai utara.

Sepanjang kampanye kepresidenan 2016 lalu, Trump menjanjikan pendukungnya "sebuah tembok besar yang indah" jika terpilih. Namun dalam waktu lebih dari 10 bulan sejak menjabat, Trump telah gagal membuat kemajuan yang signifikan.

Ada sedikit bukti yang menunjukkan bahwa teroris menyeberang ke AS menggunakan perbatasan barat daya. Hanya "segelintir" orang-orang yang memiliki ikatan dengan kelompok teroris Islam yang pernah tertangkap mencoba masuk AS dari sana, Washington Post melaporkan pada hari Sabtu.

Sebaliknya, pada kebanyakan kasus penembakan massal yang terjadi AS pelakunya adalah orang-orang bersenjata berkulit putih, seorang pria warga AS sendiri.

Credit sindonews.com

Teror di Mesir, Trump Angkat Isu Larangan Masuk 6 Negara Muslim

CB, Jakarta -Presiden Donald Trump mengangkat kembali isu larangan masuk bagi warga dari 6 negara Muslim ke Amerika dan pembangunan tembok di perbatasan Meksiko setela teror mematikan yang menewaskan ratusan Muslim Sufi di Mesir kemarin.
Melalui akun Twitternya, Presiden Trump terlebih dahulu menyampaikan duka mendalam atas teror di masjid Sufi di Sinai Utara, Mesir yang menewaskan sedikitnya 235 orang dan melukai lebih dari 100 orang pada hari Jumat siang, 24 November 2017.

Presiden Trump lebih dulu menulis di akun Twitternya tentang dirinya akan menelepon Presiden Mesir Abdul Fattah el-Sisi untuk mendiskusikan secara singkat serangan teroris yang tragis dengan jumlah korban yang demikian banyak.

Setelah itu, Presiden Trump mengingatkan kembali tentang pembangunan tembok pembatas dan larangan masuk warga dari 6 negara Muslim yaitu, Chad, Iran, Libya, Somalia, Suriah, dan Yaman.
Dua negara lainnya yang dilarang masuk ke Amerika adalah Korea Utara dan Venezuela.

"Kita harus lebih keras dan lebih cerdas dibandingkan sebelumnya dan kita akan mewujudkannya. Perlu TEMBOK , perlu LARANGAN. Tuhan memberkati rakyat Mesir," cuit Presiden Trump, seperti dikutip dari Daily Mail.
Sudah sejak 15 September lalu, Presiden Trump tidak mengeluarkan pernyataan lewat akun Twitternya tentang larangan berkunjung kepada warga dari 8 negara itu.
Dengan teror mematikan di Mesir kemarin yang diduga dilakukan ISIS, Amerika diperkirakan akan semakin mengetatkan pengamanan orang asing masuk ke negaranya sebagaimana yang digariskan dalam kebijakan Presiden Trump pada September lalu.

"Larangan berkunjung ke Amerika Serikat harus lebih luas, lebih keras, dan lebih khusus," kata Presiden Trump melalui akun Twitter.
Pekan ini, Kementerian Kehakiman akan meminta Pengadilan Mahkamah untuk meloloskan kebijakan Presiden Trump yang sudah direvisi tiga kali tentang larangan masuk 6 negara Muslim.

Credit TEMPO.CO

Setidaknya Dua Tewas dalam Ledakan Hebat di China

Ledakan di China menewaskan setidaknya dua orang. (REUTERS/Stringer)

Jakarta, CB -- Setidaknya dua orang tewas dan banyak korban lainnya menderita luka-luka dalam ledakan hebat yang terjadi di Ningbo, sebuah kota di selatan Shanghai, China. Polisi menyebut sebab ledakan masih diselidiki.

Perkembangan terbaru ini dilaporkan oleh kantor berita pemerintah, Xinhua, sebagaimana dikutip Reuters, Minggu (26/11). Selain itu, dilaporkan pula beberapa bangunan ambruk akibat ledakan tersebut.

Selain itu, Chinese Central Television (CCTV) melaporkan dua orang tewas dan dua lainnya yang terluka kini berada dalam kondisi kritis. CCTV juga menyatakan kekuatan ledakan itu sampai memecahkan dan membuat lubang di dinding gedung-gedung yang berada 1 kilometer jauhnya dari lokasi.

"Guncangan besar" terasa di sekitar lokasi ketika ledakan terjadi, kata CGTN, yang juga merupakan jaringan dari stasiun CCTV, melalui Twitter.

Sementara itu, pemerintah Ningbo melalui media sosial Weibo menyatakan 16 orang tengah menjalani perawatan di rumah sakit.

Ledakan itu terjadi sekitar 9.00 waktu setempat di sebuah pabrik di distrik Jiangbei di Ningbo.

Menurut Zhejiang Daily, sejumlah bangunan runtuh di wilayah pemukiman yang sudah dikosongkan, tak jauh dari lokasi. Polisi mengatakan kepada Reuters bahwa area itu rencananya akan digusur menggunakan bahan peledak.

Penyelamatan dan penyelidikan terkait sebab peristiwa ini masih berjalan, kata polisi melalui akun media sosial Weibo.

Ledakan dan kecelakaan lain biasa terjadi di China karena peraturan keamanan yang kurang tegas, meski pemerintah telah berjanji akan meningkatkan pengecekan demi mencegah insiden serupa kembali terjadi.

Credit cnnindonesia.com

Ledakan Lukai Banyak Korban di China, Sebab Belum Diketahui

Ilustrasi ledakan. (ThinkStock/Zoonar RF)

Jakarta, CB -- Media pemerintah melaporkan ledakan besar terjadi pada Minggu pagi (26/11) dan melukai banyak korban di provinsi bagian timur China, Zhejiang. Sementara, polisi menyatakan penyebab peristiwa ini masih belum bisa disimpulkan.

Ledakan itu terjadi sekitar 9.00 waktu setempat di sebuah pabrik di distrik Jiangbei di Ningbo, kota pesisir yang berada sekitar 100 kilometer di selatan Shanghai, kata laporan Xinhua yang dikutip Reuters.

Dalam laporan terpisah, China Central Television (CCTV) tidak merujuk pada sebuah pabrik, tapi menyatakan kekuatan ledakan itu sampai memecahkan dan membuat lubang di dinding gedung-gedung yang berada 1 kilometer jauhnya dari lokasi.

Gambar CCTV menunjukkan beberapa mobil rusak dan gedung-gedung yang sebagian dindingnya ambruk. Media pemerintah menyebut ledakan itu bukan berasal dari gas, tanpa menjelaskan lebih jauh.

Menurut Zhejiang Daily, sejumlah bangunan runtuh di wilayah pemukiman yang sudah dikosongkan, tak jauh dari lokasi. Polisi mengatakan kepada Reuters bahwa area itu rencananya akan digusur menggunakan bahan peledak.

Penyelamatan dan penyelidikan terkait sebab peristiwa ini masih berjalan, kata polisi melalui akun media sosial Weibo.

Ledakan dan kecelakaan lain biasa terjadi di China karena peraturan keamanan yang kurang tegas, meski pemerintah telah berjanji akan meningkatkan pengecekan demi mencegah insiden serupa kembali terjadi.

Credit cnnindonesia.com

Mahkamah Zimbabwe Restui Aksi Militer Ambil Alih Ibu Kota

Pelantikan Presiden baru Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa. Pengadilan Tinggi mengukuhkan kekuasaan Mnangagwa dengan menyebut pengambilalihan kekuasaan oleh militer yang berujung pada pemakzulan mantan Presiden Robert Mugabe adalah konstitusional. ( AFP PHOTO/Jekesai NJIKIZANA)

Jakarta, CB -- Pengadilan Tinggi Zimbabwe memutuskan bahwa tindakan militer mengambil alih kekuasaan yang berujung pada pemakzulan Robert Mugabe adalah sah. Keputusan itu memicu kekhawatiran soal independensi yudisial di bawah pemerintahan baru.

Panglima Militer Zimbabwe Jenderal Constantino Chiwenga mengerahkan tentaranya di jalan-jalan utama Ibu Kota Harare, dan menempatkan mantan Presiden Robert Mugabe, 93 tahun sebagai tahanan rumah sebelum mundur pada Selasa (21/11).

Sebagian besar rakyat Zimbabwe merayakan berakhirnya kekuasaan Mugabe yang telah berlangsung selama 37 tahun terakhir. Namun, mereka juga khawatir pemerintahan baru di bawah Presiden Emmerson Mnangagwa akan menjadi rezim otoriter.

"Tindakan Angkatan Bersenjata Zimbabwe untuk menghentikan perebutan kekuasaan oleh orang-orang yang dekat dengan mantan Presiden Robert Mugabe adalah konstitusional," kata Mahkamah Zimbabwe, seperti dilansir media pemerintah Zimbabwe, ZBC, Sabtu (25/11).

Merujuk istri Mugabe, Grace dan para pendukungnya, Mahkamah menyebut pengambilalihan yang dilakukan militer adalah untuk mencegah berkuasanya para individu yang tidak terpilih.

Grace dituding telah menempatkan dirinya menjadi pengganti Mugabe, setelah pemecatan Emmerson Mnangagwa sebagai wakil presiden. Grace dilantik pun menggantikan Mnangagwa sebagai wapres Zimbabwe.

Tindakan ini membuat militer geram. Jenderal Chiwenga, yang sebelumnya telah mengancam akan intervensi jika Mnangagwa dipecat pun membuktikan ancamannya. Mereka langsung bertindak dan mengusung Mnangagwa yang akhirnya dilantik, Jumat (24/11).

Dalam pidato pelantikannya Mnangagwa memberikan penghormatan kepada Mugabe, dan menggambarkannya sebagai salah satu 'Pendiri Bangsa'.

Namun kalangan hukum mengkhawatirkan keputusan itu bakal melegalkan intervensi militer terhadap eksekutif. "Pengadilan telah mendorong interpretasi militer bahwa dibolehkan dan sah untuk mengintervensi eksekutif," kata pakar hukum Zimbabwe, Alex Magaisa seperti diansir AFP.

"Ini preseden yang berbahaya dan menempatkan pemerintah pada risiko oleh kekuatan militer," kata Magaisa.

Selain mengesahkan pengambilalihan kekuasaan oleh militer, Mahkamah juga menyebut bahwa pemecatan Mnangagwa sebagai wakil presiden adalah ilegal.

Aktivis hak asasi manusia (HAM) Human Rights Watch pun mempertanyakan independensi pengadilan. "Dua keputusan yang luar biasa," kata Direktur HRW di Afrika, Dewa Mavhinga lewat akun Twitter-nya. Mavhinga mengatakan keputusan itu aneh dan mempertanyakan keputusan Mahkamah.

Hingga kini, Presiden baru Zimbabwe, Mnangagwa adalah rekan terdekat Mugabe. Dia dilantik di Stadion Olahraga Nasional di pinggiran Ibu Kota Harare disaksikan puluhan ribu para pendukung, pejabat dan diplomat negara-negara sahabat.

Tentara Zimbabwe memperingatkan bahwa para penjahat meniru tentara selama kerusuhan politik untuk memeras uang dari rakyat. Militer meminta rakyat Zimbabwe untuk tetap patuh pada hukum.

Credit cnnindonesia.com

Pengadilan Zimbabwe sebut perebutan kekuasaan oleh militer legal

Emmerson Mnangagwa diambil sumpah sebagai Presiden di Harare, Zimbabwe, Jumat (24/11/2017). (REUTERS/Mike Hutchings)

Harare (CB) - Pengadilan Tinggi Zimbabwe memutuskan bahwa perebutan kekuasaan oleh militer yang menyebabkan penggulingan Mugabe itu legal, memicu kekhawatiran tentang independensi peradilan di bawah pemerintahan baru negara tersebut.

Panglima militer menempatkan kendaraan militer di jalan-jalan di Harare dan menjadikan Presiden Mugabe (93) sebagai tahanan rumah, sebelum dia mengundurkan diri pada Selasa, demikian laporan AFP, Sabtu (25/11).

Banyak warga Zimbabwe merayakan berakhirnya masa pemerintahan Mugabe selama 37 tahun, namun muncul kekhawatiran bahwa pemerintah baru Presiden Emmerson Mnangagwa juga bisa menjadi rezim otoriter.

"Tindakan Pasukan Pertahanan Zimbabwe untuk menghentikan perebutan kekuasaan oleh mereka yang dekat dengan mantan presiden Robert Mugabe sesuai dengan undang-undang," menurut lansiran media negara ZBC pada Sabtu, melaporkan pernyataan pengadilan.

Tampaknya merujuk kepada istri Mugabe, Grace, dan para pendukungnya, ZBC melaporkan Pengadilan Tinggi memutuskan bahwa pengambil alihan kekusaan itu bertujuan untuk memastikan individu yang tidak terpilih tidak menggunakan kekuasaan yang hanya dimiliki oleh mereka yang terpilih.

Grace diduga menempatkan dirinya sebagai pengganti Mugabe, mendorong militer untuk campur tangan dan menyodorkan calon pilihan mereka, Mnangagwa.

Mnangagwa dilantik pada Jumat, berjanji akan melakukan perubahan menyeluruh dan berusaha menarik investasi asing guna menghidupkan kembali ekonomi yang hampir mati.

Dia memanfaatkan pidato pelantikannya untuk memberikan penghormatan kepada Mugabe, menggambarkannya sebagai salah satu "pendiri bangsa kita".

Credit antaranews.com

Mantan Menteri Keuangan Zimbabwe Dihukum Karena Korupsi

ilustrasi: Setelah ditahan hampir dua minggu, mantan Menteri Keuangan Zimbabwe Ignatius Chombo akhirnya muncul di pengadilan pada Sabtu (25/11). (Thinkstock/Wavebreakmedia)

Jakarta, CB -- Setelah ditahan hampir dua minggu, mantan Menteri Keuangan Zimbabwe Ignatius Chombo akhirnya muncul di pengadilan pada Sabtu (25/11).

Ini adalah kemunculan terbuka pertama Chombo yang menjadi salah satu tahanan militer saat merebut kekuasaan sebelum Mugabe mengundurkan diri. Chombo muncul di pengadilan untuk menghadapi tunduhan korupsi.

Mengutip Reuters, Pengadilan memutuskan hukuman pada Chombo karena kasus korupsi dan juga upaya penipuan bank sentral Zimbabwe pada 2004 lalu. Jaksa penuntut mengatakan bahwa Chombo dikenai tiga tuduhan korupsi saat jadi menteri pemerintah daerah.

Pengadilan memerintahkan Chombo ditahan sampai hari Senin sampai permohonan jaminannya didengar.

Saat muncul di pengadilan setempat, Chombo yang memakai setelah biru tua terlihat tenang. Bahkan sesekali dia terlihat mengobrol santai dengan polisi penjaganya saat pengadilan diistirahatkan sementara.

Mengutip Antara, Chombo tak terlihat memiliki luka di tubuhnya. Padahal sebelumnya, pengacara Chombo, Lovemore Madhuku mengatakan kliennya sempat dirawat di rumah sakit pada Jumat (24/11) karena luka pemukulan di dalam tahanan militer. Namun polisi mengatakan bahwa mereka tidak memiliki informasi tentang luka Chombo saat dimintai keterangan.

Credit cnnindonesia.com

India Tembakkan Rudal Supersonik Tercepat di Dunia dari Jet Rusia

NEW DELHI - India untuk pertama kalinya menembakkan rudal jelajah supersonik BrahMos dari pesawat jet tempur Rusia, Sukhoi Su-30, dalam sebuah latihan militer. Rudal ini tercatat yang tercepat di dunia dalam kelasnya, yang mampu mencapai kecepatan Mach 3.0 atau tiga kali kecepatan suara.

Kementerian Pertahanan India mengklaim peluncuran rudal BrahMos dari pesawat tempur tersebut sukses.

”Uji coba perdana yang berhasil dari serangan udara BrahMos, yang meluncurkan rudal jelajah (ALCM) dari (sebuah) Su-30MKI, secara signifikan akan meningkatkan kemampuan operasi tempur udara IAF (Angkatan Udara India) dari jarak dekat,” kata kementerian tersebut dalam sebuah pernyataan.

Jet tempur Su-30 yang dimodifikasi lepas landas dari Pangkalan Udara Kalaikunda di negara bagian Benggala Barat. Jet tersebut menembakkan rudal jelajah supersonik BrahMos terhadap sebuah kapal di Teluk Benggala pada hari Rabu.

Menteri Pertahanan India Nirmala Sitharaman mengucapkan selamat kepada para pengembang rudal militer di BrahMos Aerospace.”Sebuah prestasi yang luar biasa,” katanya.

Uji coba rudal dari pesawat dianggap berisiko karena puluhan pesawat yang melintas bisa hancur jika terkena.

Seorang pejabat tinggi India yang berbicara dalam kondisi anonim kepada Hindustan Times mengatakan, tes tersebut menandakan bahwa rudal BrahMos sekarang siap untuk diinduksi ke Angkatan Udara. India berencana untuk melengkapi setidaknya dua skuadron Su-30—yang terdiri dari 18 pesawat—dengan rudal jelajah.

Rudal BrahMos adalah proyek gabungan India-Rusia. Nama rudal itu diambil dari nama sungai Brahmaputra dan Moskva dari kedua negara. Rudal jelajah supersonik tersebut memiliki jangkauan 290 kilometer dan berat 2,5 ton. Ini merupakan amunisi terberat yang pernah dibawa oleh jet tempur Su-30.

“Sebuah rudal seperti BrahMos bisa menjadi game changer untuk angkatan udara manapun di dunia,” kata Sudhir Mishra, CEO BrahMos Aerospace, yang dikutip Kamis (23/11/2017).

Credit sindonews.com

Rusia: AS Jadikan Nuklir Korut Kedok untuk Pompa Senjata ke Asia

MOSKOW - Pemerintah Rusia menuding Amerika Serikat (AS) menggunakan ancaman senjata nuklir Korea Utara (Korut) sebagai kedok untuk memompa senjata ke Asia, khususnya ke Jepang dan Korea Selatan. Moskow menganggap tindakan Washington sebagai respons yang tidak proporsional terhadap ancaman Pyongyang.

Komentar itu disampaikan Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov usai melakukan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Jepang Taro Kono di Moskow, pada hari Jumat.

“Moskow tidak dapat menerima upaya untuk memompa persenjataan dan peralatan militer ke wilayah (Asia), dan untuk militerisasi dengan mengutip ancaman nuklir Korea Utara,” kata Lavrov.

”Kami percaya bahwa tindakan yang diambil oleh AS dan sekutunya di wilayah tersebut sama sekali tidak proporsional terhadap apa yang dibutuhkan,” lanjut Lavrov, seperti dikutip dari Russia Today, Sabtu (25/11/2017).

Rusia menyuarakan keprihatinan mendalam mengenai fakta bahwa baik Jepang maupun Korea Selatan menjadi wilayah yang menguasai sistem pertahanan rudal global AS. ”Yang ditempatkan di wilayah tersebut dengan kedok (menanggapi ancaman Korea Utara),” imbuh Lavrov.

Diplomat top Moskow ini melanjutkan, perisai rudal balistik Amerika serupa sedang ditempatkan di Eropa, dengan Washington mengklaim sebagai upaya untuk melindungi benua itu dari ancaman rudal Iran. ”Jika Anda melihat peta,” ujar Lavrov, ”Anda akan melihat sistem pertahanan rudal AS ini secara ajaib mengelilingi Rusia dan China.”

Namun, Menteri Luar Negeri Jepang Tato Kono tidak setuju dengan komentar Lavrov. Menurutnya, perisai pertahanan rudal buatan AS tidak akan merusak hubungan Rusia-Jepang.

”Seperti kita ketahui, kita benar-benar ragu bahwa mereka (AS) akan setuju untuk mengendalikan beberapa elemen sistem pertahanan rudal global ini kepada orang lain,” katanya.

Kendati demikian, Rusia juga menentang keras ambisi Pyongyang untuk mengembangkan senjata nuklir. ”Moskow tidak menyambut usaha (pengembangan) rudal dan nuklir Pyongyang yang secara terang-terangan melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB,” ujar Lavrov.

”Rusia dan China bersikeras bahwa bagian lain dari resolusi tersebut, terutama yang menyerukan kebangkitan kembali perundingan (dengan Korea Utara), juga harus dilaksanakan,” papar dia.

Credit sindonews.com

Rusia Masukkan Media Asing Sebagai Agen Asing

Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden AS Donald Trump

CB, MOSKOW -- Presiden Rusia Vladimir Putin menandatangani undang-undang mengenai langkah baru yang memungkinkan pihak berwenang untuk membuat daftar media asing sebagai agen asing, pada Sabtu (25/11) waktu setempat. Hal ini menanggapi tekanan Amerika Serikat (AS) terhadap media Rusia yang tidak dapat diterima.

Undang-undang baru tersebut telah melalui proses dari kedua parlemen Rusia dalam dua pekan terakhir. Dengan diterapkannya undang-undang tersebut maka Moskow akan memaksa media-media asing yang menyebarkan beritanya di kalangan warga Rusia sebagai karya agen asing. Dan mereka diharuskan mengungkapkan sumber pendanaan mereka.
Salinan undang-undang tersebut kemudian dipublikasikan di database perundang-undangan daring Rusia pada Sabtu. Moskow kemudian juga mengatakan bahwa undang-undang tersebut sudah mulai berlaku sejak dipublikasikan.
Langkah Rusia melawan media Amerika adalah bagian dari dampak atas tuduhan bahwa Rusia mencampuri pemilihan presiden AS tahun lalu yang mendukung Donald Trump. Tuduhan tersebut dilayangkan oleh pejabat intelijen AS yang menuduh Kremlin menggunakan organisasi media Rusia dan membayarnya untuk mempengaruhi pemilih AS. Ditambah pulalangkah Washington yang memasukkan perusahaan media yang berbasis di AS yang berafiliasi terhadap kantor berita RT sebagai agen asing.
Kendati demikian Kremlin telah berulang kali menolak campur tangan dalam pemilihan tersebut. Menurutnya pembatasan terhadap lembaga penyiaran Rusia di AS adalah serangan terhadap kebebasan berbicara.
KementerianKehakiman Rusia pekan lalu menerbitkan daftar sembilan gerai berita yang didukung AS yang menurutnya dapat terdampak oleh perubahan tersebut. Dalam daftar tersebut disebutkan Voice of America (VOA) yang disponsori pemerintahdan Radio Free Europe/ Radio Liberty (RFE / RL), bersama dengan tujuh outlet berita berbahasa Rusia atau lokal terpisah yang dijalankan oleh RFE / RL.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Putin Teken Undang-undang yang Menargetkan Media Asing

MOSKOW - Presiden Rusia Vladimir Putin telah menandatangani sebuah undang-undang yang mengizinkan Rusia untuk mendaftarkan media internasional sebagai agen asing. Kebijakan ini adalah timbal balik atas terhadap kebijakan Amerika Serikat (AS) terhadap saluran televisi yang didanai Kremlin.

Putin menandatangani undang-undang tersebut menjadi undang-undang pada Sabtu kemarin setelah majelis tinggi parlemen Rusia menyetujuinya pada hari Rabu lalu. Langkah tersebut adalah pembalasan Rusia setelah televisi RT yang didanai pemerintah terdaftar di Departemen Kehakiman AS sebagai agen asing setelah mendapat tekanan dari Washington seperti dikutip dari Time, Minggu (27/11/2017).

Tanpa menunggu undang-undang tersebut mulai berlaku, Kementerian Kehakiman Rusia pekan lalu memperingatkan Voice of America dan Radio Free Europe/Radio Liberty yang didanai pemerintah AS, bersama dengan gerai regionalnya, mereka dapat ditunjuk sebagai agen asing berdasarkan undang-undang baru tersebut.

Sebelumnya Departemen Kehakiman AS menyatakan RT sebagai agen asing. Keputusan tersebut datang ditengah pengawasan yang meningkat dan petunjuk baru tentang kampanye Rusia untuk mempengaruhi hasil pemilu presiden pada 2016 lalu.

Penetapan ini berdasarkan Undang-undang Pencatatan Agen Asing yang dikeluarkan Kongres AS pada tahun 1938. Undang-undang itu lahir sebagai upaya untuk mengekang propaganda Jerman yang beredar di AS.

Sejak saat itu, undang-undang tersebut digunakan untuk membantu AS mendeteksi upaya propaganda, dan orang-orang serta organisasi yang berusaha mempengaruhi opini publik, kebijakan, dan hukum AS.

Credit sindonews.com

Uni Eropa Kecam Kebijakan Baru Putin Soal Agen Asing

Presiden Rusia Vladimir Putin

CB, BRUSSELS -- Uni Eropa mengkritik undang-undang Rusia yang ditandatangani oleh Presiden Vladimir Putin, yang memungkinkan pemerintah Rusia untuk menunjuk media yang menerima dana dari luar negeri ke dalam daftar agen asing dan menjatuhkan sanksi terhadap mereka.

Juru bicara Komisi Eropa untuk Kebijakan Lingkungan dan Negosiasi Pembesaran Majakocijancic mengatakan dalam sebuah pernyataan pada Ahad (26/11) waktu setempat,undang-undang tersebut bertentangan dengan kewajiban dan komitmen hak asasi manusia Rusia.

Kocijancic menyebut undang-undang itu sebagai ancaman lebih lanjut terhadap kebebasan dan independensi media serta akses terhadap informasi. Dan menurutnya kebijakan tersebut juga sebagai upaya lain untuk memperkecil ruang untuk suara independendi Rusia.

Undang-undang tersebut disahkan oleh majelis tinggi parlemen, Dewan Federasi Rusia, pada 22 November dengan suara bulat 154-0, dengan abstain satu. Persetujuan dengan suara bulat ini adalah tahap ketiga dan terakhir di majelis rendah, di Negara Bagian duma pada 15 November. Kemudian hanya jeda waktu beberapa jam Kementerian Kehakiman mengirim peringatan tersebut ke beberapa kantor layanan berita Radio Free Europe/ Radio Liberty (RFE/RL).

Undang-undang tersebut tidak menentukan batasan potensial yang dapat mereka hadapi. Namun pembuat undang-undang mengatakan bahwa media yang ditunjuk, selain dikenai persyaratan pelaporan keuangan secara terperinci juga diminta untuk memberi label pada artikel yang diterbitkan dengan berasal dari agen asing.

Selain itu kecaman juga datang dari organisasi hak asasi manusia internasional, Amnesty International, pihaknya mengatakan undang-undang tersebut akan menjadi pukulan keras bagi kebebasan media di Rusia. Meskipun pejabat Rusia mengatakan undang-undang tersebut tidak akan berlaku untuk media domestik.

Berbeda, Kepala eksekutif Broadcasting Board of Governors AS, John Lansing menjelaskan dalam pernyataan pada Sabtu (25/11) bahwa setiap karakterisasi dari masing-masing tindakan seperti tindakan pembalasan untuk AS yang sama sekali terdistorsi dari kenyataan.

Media Rusia, termasuk Sputnik dan RT, bebas beroperasi di Amerika Serikat dan dapat dimuat di gerai televisi kabel di AS dan stasiun radio FM, kataLansing, dikutip RFE/RL, Ahad(26/11). Namun media internasional AS, termasuk VOA dan RFE-RL, dilarang di televisi dan radio di Rusia. Selain itu dia juga mengatakan bahwa wartawan yang ditugaskan di Rusia dilecehkan oleh pihak berwenang Rusia dan dibatasi dalam bergerak.

Duta Besar AS Jon Huntsman mengunjungi biro RFE/RL danVOA Moskow pada 17 November, dalam kunjungan tersebut ia mengatakan bahwa undang-undang tersebut merupakan perhatian besar untuk AS dan prinsip-prinsip kebebasan media dalam masyarakat dan demokrasi benar-benar penting untuk kekuatan dan kesejahteraan.

RFE/RL termasuk di antara beberapa media yang akan diberi label agen asing, selain Voiceof America (VOA), CNN, dan penyiar internasional Jerman, Deutsche Welle.

Menanggapi berita bahwa Putin telah menandatangani undang-undang tersebut, Presiden RFE/RL Thomas Kent mengatakan,"Kami tidak dapat berspekulasi saat ini mengenai dampak undang-undang yangbaru, karena belum ada kantor berita yang secara khusus disebut sebagai 'agen asing' dan pembatasan yang harus dikenakan pada 'agen' semacam itu belum diumumkan,"ujarnya. "Kami tetap berkomitmen untuk melanjutkan pekerjaan jurnalistik kami, demi memberikan berita yang akurat dan obyektif kepada pemirsa berbahasa Rusia kami."

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Menteri Pakistan mundur setelah bentrok demonstran-polisi

Arsip Foto. Polisi menembakkan gas air mata saat bentrok dengan pengunjuk rasa di persimpangan Faizabad di Islamabad, Pakistan, Sabtu (25/11/2017). (REUTERS/Stringer)

Islamabad, Pakistan (CB) - Menteri Hukum Pakistan Zahid Hamid memutuskan untuk mundur setelah bentrokan antara polisi dan demonstran yang dipicu oleh operasi pembersihan menurut laporan beberapa media lokal pada Minggu (26/11).

Hamid mengambil keputusan tersebut selama pertemuannya dengan Kepala Menteri Punjab Shehbaz Sharif menurut siaran Express Tribune, menambahkan bahwa menteri itu berencana mengajukan surat pengunduran diri kepada perdana menteri pada Senin.

Banyak saluran berita lain juga mengutip beberapa sumber yang mengatakan menteri tersebut diperkirakan mundur dalam waktu dekat.

Pemerintah Pakistan pada Oktober mensahkan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan agama dan memicu penentangan kuat dari masyarakat agama.

Pemerintah belakangan mencabut rancangan undang-undang itu, tapi sebagian kelompok agama menuntut pengunduran diri Menteri Hukum dan melancarkan protes duduk selama hampir tiga pekan.

Pemrotes menghalangi jalan utama yang menghubungkan Islamabad dan Rawalpindi. Pemerintah melakukan operasi pembersihan pada Sabtu, setelah beberapa babak perundingan dengan pemrotes. Namun, operasi tersebut menyulut protes lain di berbagai kota besar di seluruh negeri itu menurut siaran kantor berita Xinhua.

Para aktivis keagamaan, yang menuduh seorang menteri pemerintah melakukan penghujatan karena mengubah kata dalam sumpah pemilihan, membakar beberapa kendaraan di luar ibu kota sebelum menarik diri dalam aksi di kamp protes yang sudah mereka duduki selama dua pekan menurut polisi.

Meski ada perintah dari pemerintah sipil kepada angkatan darat pada Sabtu malam untuk membantu memulihkan keamanan, tidak ada pasukan militer di lokasi kejadian dekat kamp protes di Faizabad, di pinggiran Ibu Kota, menurut para saksi mata yang dikutip Reuters.

Departemen pers militer juga tidak merespons permintaan keterangan mengenai perintah pemerintah itu.

Pada Minggu petang, Menteri Dalam Negeri Ahsan Iqabal mengatakan pasukan paramiliter Rangers akan diberi wewenang untuk menangani demonstrasi.

Sedikitnya tujuh orang, termasuk satu polisi, tewas ketika beberapa ribu pasukan keamanan berusaha membubarkan para pengunjuk rasa menurut laporan media massa setempat dan pemerintah provinsi.

Setidaknya 187 orang terluka dalam bentrok Sabtu menurut pejabat provinsi yang namanya tak mau disebut. Inspekstu polisi Amir Niazi mengatakan sedikitnya 80 orang anggota pasukan keamanan ada di antara korban luka.

Sepanjang Minggu para pendukung partai Tehreek-e-Labaik memblokade beberapa jalan raya utama, jalanan dan jalan arteri di kota-kota besar Pakistan, melumpuhkan lalu lintas dan kehidupan sehari-hari.

Di kota Lahore ribuan demonstran berkemah di luar parlemen tingkat provinsi dan menyerang rumah seorang menteri, memicu polisi menembakkan gas air mata menurut reporter Reuters yang menyaksikan kejadian itu.

Di kota Faisalabad, para pendukung mereka menyerang dan berusaha membakar rumah menteri yang lain, kata Niaz Mirza.

Pada Sabtu, para pengunjuk rasa juga membakar tujuh truk penjara, tiga mobil polisi, satu mobil stasiun televisi dan satu tempat pengisian gas, yang semuanya masih membara hingga hari berikutnya.

Credit antaranews.com

Demonstrasi Pakistan, 6 Tewas dan 190 Luka-luka

ilustrasi: Tindak kekerasan meningkat dan demonstrasi menyebar ke kota-kota besar lainnya seperti Lahore dan Karachi, juga kota kecil lain di seluruh negeri. (Reuters/Stringer)

Jakarta, CB -- Pemerintah Pakistan meminta militer yang tangguh untuk ditempatkan di Islamabad pada Sabtu (25/11). Hal ini dilakukan menyusul kerusuhan mematikan yang terjadi saat polisi mengusir demonstran Islam yang melumpuhkan kota tersebut selama berminggu-minggu.

Setidaknya enam orang tewas dan 190 lainnya mengalami luka-luka. Sekitar 137 orang di antaranya adalah petugas keamanan.

Pasukan keamanan menembakkan gas air mata dan peluru karet saat demonstran memblokir jalan dan membakar kendaraan polisi di sekitar lokasi demo.

Tindak kekerasan meningkat dan demonstrasi menyebar ke kota-kota besar lainnya seperti Lahore dan Karachi, juga kota kecil lain di seluruh negeri.

"Menurut data yang kami miliki, setidaknya enam orang tewas dalam kekerasan hari ini (Sabtu, 25/11)," kata Deeba Shahnaz, juru bicara departemen penyelamatan provinsi kepada AFP.

Pihak berwenang berusaha untuk menghapus demonstrasi kecil yang dilakukan oleh kelompok garis keras Tehreek-i-Labaik Ya Rasool Allah Pakistan (TLYRAP). TLYRAP menuntut agar menteri hukum Pakistan Zahid Hamid mengundurkan diri dari posisinya saat ini karena pengucapan sumpah amandemen yang tergesa-gesa.

Demonstran menghubungkan hal tersebut dengan tindakan penghujatan - sebuah isu yang diperdebatkan Pakistan Muslim -. Tindakan tersebut juga diklaim sebagai tindakan lunak untuk memungkinkan partisipasi umat Ahmadiyah.

Kelompok ini sudah telah memblokir jalan raya utama menuju Islamabad sejak 6 November 2017 lalu. Hal ini menyebabkan kekacauan lalu lintas selama beberapa jam dan menyebabkan warga marah.

Pemerintah kementerian dalam negeri mengatakan bahwa pemerintah federal memberi wewenang untuk mengerahkan pasukan yang cukup kuat utuk mengendalikan hukum dan ketertiban di kota tersebut sampai pemberitahuan lebih lanjut.

Selama kerusuhan media regulator Pakistan melarang saluran televisi lokal untuk menyiarkan gambar secara langsung.

Credit cnnindonesia.com

Oposisi Suriah: Pemerintahan Transisi Harus tanpa Assad

Presiden Rusia Vladimir Putin (kiri) berjabat tangan dengan Presiden Suriah Bashar Assad di kediaman Bocharov Rucheidi resor Laut Hitam Sochi, Rusia, Senin (20/11).

CB,RIYADH -- Ketua Komite Negosiasi Tinggi (HNC) Nasr al-Hariri mengatakan pihaknya siap untuk membentuk Badan Pemerintahan Transisi (TGB) untuk menyelesaikan krisis Suriah. Namun badan transisi ini harus dibentuk tanpa partisipasi Presiden Suriah Bashar al-Assad.

"Oposisi Suriah serius membentuk TGB tanpa kepala rezim, Bashar al-Assad," ujar Hariri, dilaporkan laman Anadolu Agency, Sabtu (25/11).

Ia meminta PBB mengawasi setiap pembicaraan untuk menyelesaikan tujuh tahun konflik Suriah. Ia pun mendesak semua pihak yang terlibat dalam krisis Suriah menempatkan masalah di meja perundingan. "Ronde perundingan yang akan datang di Jenewa, Swiss, harus langsung dan serius, sekaligus mengikuti agenda yang jelas," ujar Hariri.

HNC merupakan wadah oposisi Suriah yang dibentuk untuk melaksanakan perundingan damai yang disponsori PBB di Jenewa, Swiss, sejak 2015. Baru-baru ini, HNC merombak struktur keanggotaannya dalam pertemuan di Riyadh, Arab Saudi. Dalam perombakan tersebut, sebanyak 36 anggota HNC akan diutus menghadiri perundingan perdamaian Suriah di Jenewa pekan depan.

Awal pekan ini, Presiden Rusia Vladimir Putin telah menggelar pertemuan dengan Presiden Suriah Bashar al-Assad di Sochi. Dalam pertemuan tersebut, Putin dan Assad menyepakati ide tentang penyelenggaraan kongres nasional Suriah guna mengakhiri krisis di negara tersebut akibat dilanda peperangan selama tujuh tahun terakhir.

Setelah bertemu Assad, Putin pun menggelar pertemuan dengan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan Presiden Iran Hassan Rouhani. Pertemuanini pun digelar di Sochi dengan agenda utama membahas tentang upaya penyelesaian krisis Suriah secara politik.

Dalam pertemuan tersebut, Putin kembali menawarkan gagasannya tentang penyelenggaraan kongres nasional Suriah. Erdogan dan Rouhanipun menyambut dan menyetujui gagasan tersebut. Saya dapat menyatakan dengan puas bahwa presiden Iran dan Turki menyambut baik gagasan untuk mengadakan sebuah forum pan-Suriah, sebuah Kongres Dialog Nasional Suriah, ujar Putin dilaporkan laman kantor berita Rusia TASS.

Kendati demikian, pertemuan Putin dengan Assad, Erdogan, dan Rouhani dipandang sebagai upaya untuk menandingi perundingan damai yang akan digelar di Jenewa. Selain itu, pertemuan Putin dengan Assad dianggap pula sebagai upaya untuk memperkuat posisi Assad agar tetap berkuasa di Suriah. Hal ini yang dengan tegas sangat ditentang oleh oposisi Suriah dan HNC.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Oposisi: Badan Transisi Siap Dibentuk tanpa Assad

Presiden Suriah, Bashar Al Assad.

CB, RIYADH -- Ketua Komite Negosiasi Tinggi (HNC) Nasr al-Hariri mengatakan siap membentuk Badan Pemerintahan Transisi (TGB)untuk menyelesaikan krisis Suriah. Namun badan transisi ini harus dibentuk tanpa partisipasi Presiden Suriah Bashar al-Assad.

"Oposisi Suriah serius membentuk TGB tanpa kepala rezim, Bashar al-Assad," ujar Hariri, dilaporkan laman Anadolu Agency, Sabtu (25/11).

Ia meminta PBB mengawasi setiap pembicaraan untu kmenyelesaikan tujuh tahun konflik Suriah. Ia pun mendesak semua pihak yang terlibat dalam krisis Suriah menempatkan masalah di meja perundingan.

"Ronde perundingan yang akan datang di Jenewa, Swiss, harus langsung dan serius,sekaligus mengikuti agenda yang jelas," ujar Hariri.

HNC merupakan wadah oposisi Suriah yang dibentuk untuk melaksanakan perundingan damai yang disponsori PBB di Jenewa, Swiss sejak 2015. Baru-baru ini, HNC merombak struktur keanggotaannya dalam pertemuan di Riyadh, Arab Saudi. Dalam perombakan tersebut, sebanyak 36 anggota HNC akan diutus menghadiri perundingan perdamaian Suriah di Jenewa pekan depan.

Setelah bertemu Assad, Putin pun menggelar pertemuan dengan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan Presiden Iran Hassan Rouhani. Pertemuan ini pun digelar di Sochi dengan agenda utama membahas tentang upaya penyelesaian krisis Suriah secara politik.

Dalam pertemuan tersebut, Putin kembali menawarkan gagasannya tentang penyelenggaraan kongres nasional Suriah. Erdogan dan Rouhani menyambut dan menyetejui gagasan tersebut. "Saya dapat menyatakan dengan puas presiden Iran dan Turki menyambut baik gagasan mengadakan sebuah forum pan-Suriah, sebuah Kongres Dialog Nasional Suriah," ujar Putin dilaporkan laman kantor berita Rusia TASS.

Kendati demikian, pertemuan Putin dengan Assad, Erdogan, dan Rouhani dipandang sebagai upaya menandingi perundingan damai yang akan digelar di Jenewa. Selain itu, pertemuan Putin dengan Assad dianggap pula sebagai upaya memperkuat posisi Assad agar tetap berkuasa di Suriah. Hal ini yang dengan tegas sangat ditentang oleh oposisi Suriah dan HNC.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Rusia: Oposisi Suriah 'Bebaskan' Al-Nusra Beroperasi

MOSKOW - Pusat Rusia untuk Rekonsiliasi Suriah menuturkan, mereka melihat adanya operasi yang dilakukan oleh Jabhat Fatah al-Sham atau al-Nusra di zona de-eskalasi di selatan Suriah. Moskow menyebut sejauh ini pihaknya tidak melihat adanya tindakan serius yang diambil oposisi Suriah untuk menghalau al-Nusra.

"Sebagai hasil pemantauan zona de-eskalasi selatan, petugas menemukan bahwa teroris Jabhat al-Nusra beroperasi di dekat wilayah Beyjin. Teroris melakukan serangan terhadap tentara Suriah secara berkala," kata kepala Pusat Rusia untuk Rekonsiliasi Suriah Letnan Jenderal Sergei Kuralenko.

"Sejauh ini, tidak ada tindakan yang dilakukan, telah diambil oleh oposisi di wilayah tersebut untuk memerangi para teroris di zona de-eskalasi selatan," sambungnya, seperti dilansir Sputnik pada Minggu (26/11).

Kuralenko kemudian mengatakan bahwa situasi di wilayah tersebut terus mengalami peningkatan karena adanya kelompok bersenjata, yang ditunjuk sebagai organisasi teroris oleh masyarakat internasional.

Suriah telah terperosok dalam perang sipil sejak tahun 2011, dengan pasukan pemerintah yang setia kepada Presiden Suriah Bashar Assad memerangi banyak faksi oposisi dan kelompok ekstremis yang beroperasi di negara tersebut, termasuk kelompok ISIS.

Selama beberapa bulan terakhir, sebagai akibat dari serangan pasukan pemerintah Suriah, para teroris telah kehilangan sebagian besar wilayah yang mereka tempati sejak ISIS muncul tahun 2014. Menurut data Kementerian Pertahanan Rusia, lebih dari 90 persen wilayah Suriah telah dibebaskan dari jeratan ISIS.

Credit sindonews.com

Disinggung Perancis, Iran Ancam Eropa dengan Rudal

Ilustrasi rudal balistik Iran. (Reuters/Mahmood Hosseini)

Jakarta, CB -- Wakil kepala Garda Revolusi Iran menyatakan akan meningkatkan jarak tempuh peluru kendalinya hingga melebihi 2.000 kilometer jika Eropa mengancam Teheran.

Perancis sempat menyerukan dialog "tanpa kompromi" dengan Iran terkait program rudal balistiknya dan kemungkinan negosiasi terkait isu lain di luar perjanjian nuklir 2015 lalu.

Iran telah berulang kali menyatakan program rudalnya adalah untuk pertahanan dan tidak bisa dinegosiasi.

"Jika kami selama ini mempertahankan jarak tempuh rudal kami hingga 2.000 kilometer, itu bukan karena teknologi yang tak memadai ... kami mengikuti doktrin strategis," kata Brigadir Jenderal Hossein Salami dalam laporan Fars yang dikutip Reuters, Minggu (26/11).

"Sejauh ini kami merasa bahwa Eropa bukan ancaman, jadi kami tidak meningkatkan jarak tempuh rudal kami. Tapi jika Eropa ingin dianggap sebagai ancaman, kami akan meningkatkan jarak tempuh rudal kami."

Kepala Garda Revolusi Iran, Mayor Jenderal Ali Jafari, pada bulan lalu mengatakan bahwa jarak 2.000 kilometer bisa meliputi "sebagian besar kepentingan dan pasukan Amerika Serikat" di kawasan, jadi Iran tidak perlu meningkatkannya.

Jafari mengatakan jarak tempuh rudal balistik itu ditentukan oleh Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Khamenei, yang juga berperan sebagai kepala pasukan bersenjata.

Iran mempunyai salah satu program rudal terbesar di Timur Tengah dan sebagian senjatanya bisa mencapai Israel.

Sebelumnya pada bulan ini, Amerika Serikat menuding Iran memasok pemberontak Houthi di Yaman dengan rudal yang ditembakkan ke Arab Saudi pada Juli lalu dan meminta Perserikat Bangsa-Bangsa untuk menyatakan Teheran bertanggung jawab karena melanggar dua resolusi Dewan Keamanan.

Iran telah menampik tudingan tersebut.

"Yaman diblokade habis-habisan. Bagaimana bisa kami memasok mereka dengan rudal?" kata Salami masih dalam laporan Fars. "Jika Iran bisa mengirim rudal ke Yaman, itu menunjukkan ketidakmampuan (koalisi Saudi). Tapi kami tidak memberi mereka rudal."

Salami mengatakan para pemberontak Houthi bisa meningkatkan rudal dan akurasi rudal mereka melalui "terobosan ilmiah."

Credit cnnindonesia.com

Iran akan Tingkatkan Jangkauan Rudal Balistik Jika Terancam

Sebuah foto yang mengilustrasikan peluncuran misil militer Iran di kota Bushehr, pada akhir Desember 2016. Pemerintah AS baru saja menjatuhkan sanksi kepada Iran atas dugaan kepemilikan misil yang bisa membawa senjata nuklir.

CB, TEHERAN -- Kantor berita Fars melaporkan pada Sabtu (25/11) bahwa, Wakil kepala Garda Revolusi Iran Jenderal Hossein Salami memperingatkan Eropa jika mengancam, maka Garda akan meningkatkan jangkauan rudal di atas 2.000 kilometer. Sebelumnya, Prancis telah menyerukan dialog tanpa kompromi dengan Iran mengenai program rudal balistiknya.

Dan kemungkinan negosiasi mengenai masalah ini terpisah dari kesepakatan nuklir Teheran dengan negara-negara adikuasa pada 2015. Iran sudah berulang kali mengatakan, bahwa program rudalnya bersifat defensif dan tidak dapat dinegosiasikan. "Jika kami mempertahankan jangkauan rudal kami hingga 2.000 kilometer itu bukan karena keterbatasan teknologi, melainkan karena kami mengikuti dotrin strategis," kata Jenderal Hossein Salami.
"Sejauh ini kami merasa Eropa bukanlah ancaman, jadi kami tidak meningkatkan jangkauan rudal kami. Tapi jika Eropa ingin berubah menjadu ancaman, kami akan meningkatkan jangkauan rudalnya," kata Salami menegaskan.

Sementara, Kepala Garda Revolusi Iran Mayjen Mohammad Ali Jafari mengatakan, pada bulan lalu, rudal Iran yang jangkauannya sejauh 2.000 kilometer dapat mencakup sebagian besar kepentingan dan kekuatan Amerika Serikat di wilayah tersebut. Sehingga Iran tidakperlu meningkatkan jangkauan rudal balistiknya lagi.

Menurutnya, kisaran jangkauan rudal balistik didasarkan pada batasan yang ditetapkan oleh Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khameini, yang merupakan kepala angkatan bersenjata. Iran adalah salah satu negara di Timur Tengah yangmemiliki program rudal terbesar, dan juga beberapa rudal dengan kendali presisi yang memiliki jangkauan untuk menyerang Israel.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Bantah Tuduhan AS, Iran tak Pasok Senjata untuk Houthi

[ilustrasi] Milis Houthi di Sana'a, Yaman.

CB, TEHERAN -- Iran membantah tuduhan bahwa pihaknya memasok senjata dan rudal kepada Houthi. Tuduhan tersebut sebelumnya dilayangkan oleh Amerika Serikat (AS) pada bulan ini yang menuduh Teheran telah memasok sebuah rudal kepada kelompok pemberontak Houthi di Yaman yang ditembakkan ke Arab Saudi pada Juli lalu. AS juga meminta PBB untuk meminta pertanggungjawaban Teheran karena telah melanggar dua resolusi Dewan Keamanan PBB.

"Yaman berada dalam blokade total. Bagaimana bisa kami memberi mereka rudal?" kata Waki lkepala Garda Revolusi Iran Jenderal Hossein Salami, dikutip kantor berita Fars, Sabtu (25/11). "Jika Iran bisa mengirim rudal ke Yaman, ini menunjukkan ketidakmampuan (koalisi Saudi). Tapi kami belum memberi mereka rudal," kata Salami, menambahkan.

Untuk memperkuat bantahannya, Salami mengatakan, bahwa Houthi berhasil meningkatkan jangkauan dan ketepatan rudal mereka dalam sebuah terobosan ilmiah. Sementara, Kepala Garda Revolusi Iran Mayjen Mohammad Ali Jafari mengatakan pada Kamis waktu setempat bahwa Iran hanya memberikan bantuan penasihat dan spiritual kepada Houthi.

Iran telah lama menolak mengirimkan pejuang ke Suriah untuk membantu Presiden Bashar Assad dalam perang melawan pemberontak, dan mengatakan bahwa kehadiran Garda Revolusidi lapangan adalah penasihat. Seperti menanggapi komentar Jafari, pada Sabtu, Salami mengatakan bahwa dukungan Iran untuk Houthi bersifat politis dan spiritual.

AS telah memberlakukan sanksi sepihak kepada Iran, dengan mengatakan bahwa uji coba rudalnya melanggar Resolusi PBB yang menyerukan kepada Teheran untuk tidak melakukan kegiatan yang berkaitan dengan rudal yang mampu mengirimkan senjata nuklir. AS menganggap bahwa program rudal Iran adalah pelanggaran hukum internasional karena rudal tersebut dapat membawa hulu ledak nuklir pada masa depan.

Namun, Iran membantah bahwa pihaknya sedang menggunakan senjata nuklir dan mengatakan, bahwa program nuklirnya hanya untuk penggunaan sipil.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Turki Sebut AS akan Hentikan Pasokan Senjata ke Milisi Kurdi

Militer Turki disiagakan untuk melawan pengikut Partai Pekerja Kurdi.

CB, ANKARA -- Amerika Serikat (AS) akan menghentikan penyediaan senjata kepada milisi Kurdi Suriah (YPG). Dilansir dari BBC, Sabtu (25/11), Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu mengatakan Presiden Donald Trump telah membuat janji tersebut saat melakukan komunikasi dengan Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan.

Erdogan menyampaikan keprihatinannya atas sikap AS yang terus memasok senjata dan kendaraan lapis baja ke YPG.
"Presiden Trump menginstruksikan jenderalnya dengan cara yang sangat terbuka bahwa YPG tidak lagi diberi senjata," kata Cavusoglu.

Gedung Putih mengatakan pihaknya akan membuat penyesuaian untuk dukungannya bagi mitra di Suriah namun tidak menyebutkan secara eksplisit YPG. Turki telah lama mengeluhkan dukungan AS untuk kelompok tersebut.

Washington telah melihat YPG sebagai pemain kunci dalam perang melawan Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS), namun Ankara telah menyebut kelompok tersebut sebagai teroris.

Turki mengatakan YPG adalah perluasan dari Partai Pekerja Kurdistan (PKK) yang telah dilarang. Mereka adalah kelompok yang telah berjuang selama puluhan tahun di Turki tenggara.

AS, bagaimanapun, telah melihat YPG berbeda dari PKK. Pada Mei ini diumumkan bahwa pihaknya akan memasok senjata ke elemen Kurdi dari Pasukan Demokratik Suriah (SDF), yang siap menaklukan ISIS di Raqqa.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Tragedi Bom Sinai, Presiden Mesir Tetapkan 3 Hari Berkabung

Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi mendeklarasikan tiga hari berkabung untuk menghormati korban tragedi bom Sinai Utara dan mengutuk serangan tersebut.(AFP PHOTO / STRINGER)

Jakarta, CB -- Sabtu (25/11) menjadi hari berkabung bagi Mesir setelah tragedi bom di sebuah masjid. Korban bom Masjid Sinai ini meningkat jadi 305, termasuk anak-anak.

Presiden Abdel Fattah al-Sisi mendeklarasikan tiga hari berkabung. Tak cuma itu dia juga bersumpah untuk 'menanggapi kekuatan brutal' terhadap serangan tersebut. Pasalnya, serangan ini dianggap serangan paling mematikan di dunia setelah serangan 11 September 2011 di Amerika Serikat.

"Tentara dan polisi akan membalaskan dendam para martir kami dan mengembalikan kemananan dan stabilitas dengan kekuatan dalam waktu singkat," katanya dalam pidato di televisi, dikutip dari AFP.

Dalam pernyataan terpisah, seorang juru bicara militer mengungkapkan bahwa jet angkatan udara Mesir mengejar teroris dan menemukan kendaraan yang digunakan dalam serangan dan membunuh orang yang ada di dekat lokasi serangan.

Serangan bom Sinai ini merupakan serangan paling mematikan yang terjadi di negara tersebut.

Kejaksaan negara tersebut mengungkapkan ada sekitar 30 orang militan yang menyamar dan membawa bendera ISIS mengelilingi masjid di Sinai Itara. Mereka kemudian terlihat membantai orang yang ssedang salat Jumat.

Sampai saat ini, kelompok ISIS belum mengklaim bertanggung jawab atas serangan tersebut.

Para korban tewas dimakamkan pada Jumat (24/11). Petugas pemakaman Islam, keamanan dan medis mengungkapkan banyak korban yang dimakamkan bersama pakaian kotor yang berlumuran darah.

ISIS Mesir sudah membunuh ratusan polisi, tentara, dan warga sipil yang dituduh bekerja sama dengan pihak berwenang dalam serangan di Sinai Utara. Mereka juga menargetkan para sufi dan pemeluk Kristen.
Pemboman masjid tersebut diduga terjadi karena masjid tersebut dikenal sebagai tempat para sufi berkumpul. ISIS memandang sufi sebagai bidah untuk mencari syafaat.

ISIS juga sudah membunuh lebih dari 100 orang Kristen saat mengebom gereja dan penembakan di Sinai dan bagian Mesir lainnya.

Credit cnnindonesia.com

Indonesia Kutuk Serangan Masjid di Sinai

Sebuah gambar ambil yang diambil dari rekaman video menunjukkan orang-orang berkumpul di luar masjid yang diserang di kota utara Arish, Semenanjung Sinai, Mesir, Jumat (24/11).

CB, MEDAN – Indonesia mengutuk keras serangan bom dan penembakan di Masjid al-Rawdah, Sinai Utara, Mesir, pada Jumat (24/11). Indonesia juga menyampaikan simpati mendalam atas kejadian yang menelan korban setidaknya 235 orang meninggal dan 109 orang terluka tersebut.

"Negara kita, saya, mengutuk keras serangan yang ada di Mesir," kata Presiden RI Joko Widodo di Kota Medan, Provinsi Sumatra Utara, Sabtu (25/11), dalam pernyataan resmi yang dirilis Deputi Bidang Protokol, Pers, Media dan Sekretariat Presiden Bey Machmudin.

Presiden juga menyampaikan komitmen Indonesia untuk bersama Mesir dalam menghadapi situasi yang sulit seperti ini. "Duka dan simpati yang mendalam dari seluruh rakyat Indonesia, baik kepada Pemerintah Mesir, masyarakat, dan korban," ucap Presiden Jokowi lebih lanjut.
Jokowi menyatakan, aksi teror seperti ini harus dicegah, salah satunya dengan meningkatkan kerja sama internasional dalam rangka memerangi terorisme dan radikalisme yang menjadi kewajiban bersama negara-negara dunia.

Di tempat terpisah, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menilai serangan bom tersebut sebagai tindakan keji. "Kita tentu marah dan mengutuk pelakunya. Ini sangat fatal, orang habis shalat Jumat," kata Wapres Jusuf Kalla di Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Sabtu, sebelum melakukan kunjungan kerja ke Lombok, Nusa Tenggara Barat.
Wapres mengatakan, apa pun alasannya, hal itu merupakan tindakan keji yang mengakibatkan korban orang tak berdosa. Sebagai ketua Dewan Masjid Indonesia, JK juga mengaku sangat marah. "Kita sangat sedih, saya pribadi marah atas kejadian ini. Walaupun ini bukan yang pertama, tetapi korban jiwanya paling banyak," kata JK.

Wapres berharap Pemerintah Mesir dapat segera menangkap pelakunya. Ini adalah serangan mematikan sejak pemberontakan kelompok militan di semenanjung tersebut meningkat pada 2013.
Presiden Mesir Abdul Fattah al-Sisi berjanji akan membalas serangan tersebut setelah melakukan pembicaraan dengan petugas keamanan. Belum ada kelompok yang mengklaim melakukan serangan tersebut. Namun, kelompok militan yang berafiliasi dengan ISIS mengaku bertanggung jawab atas sejumlah serangan mematikan di provinsi ini.

Kelompok militan ini biasanya menargetkan pasukan keamanan dan gereja Kristen. Serangan berdarah di sebuah masjid yang terkait dengan Muslim Sufi kali ini telah mengejutkan Mesir.
Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Zainut Tauhid Sa'adi mengatakan, peristiwa kali ini menjadi tragedi kemanusiaan yang sangat memilukan dan menjadi catatan hitam dalam sejarah perjalanan hidup manusia.

Zainut menuturkan, Islam tidak membenarkan tindakan kekerasan maupun pembunuhan, apalagi pembantaian terhadap orang yang sedang melaksanakan ibadah di dalam masjid. Tindakan tersebut adalah perbuatan yang sangat biadab dan jauh dari nilai-nilai ajaran agama.
Oleh karena itu, sambung Zainut, sangat menyedihkan jika kemudian ada sekelompok orang yang mengatasnamakan agama melakukan tindakan brutal dan sadis. Menurut dia, perilaku semacam itu pada hakikatnya justru hanya menodai kesucian ajaran agama Islam.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

NU dan Muhammadiyah Kecam Serangan Masjid di Sinai

Sebuah gambar ambil yang diambil dari rekaman video menunjukkan orang-orang dan ambulans menunggu untuk mengevakuasi korban di luar masjid yang diserang di kota utara Arish, Semenanjung Sinai, Mesir, Jumat (24/11).

CB, MATARAM -- Dua organisasi masyarakat Islam terbesar di Tanah Air, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, mengutuk keras serangan di Masjid al-Rawda, Sinai Utara, Mesir, Jumat (24/11). NU dan Muhammadiyah pun menawarkan solusi agar peristiwa serupa tidak terulang lagi.

Ketua PBNU Robikin Emhas mengatakan, serangan itu adalah tindakan terkutuk, terlepas dari pelaku, latar belakang, dan motifnya. "Tidak bisa dibenarkan. Biadab," ujarnya di sela Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar NU di Mataram, Nusa Tenggara Barat, Ahad (26/11).

Menurut dia, segenap warga NU berduka. Untuk itu, PBNU mengimbau warga dan pengurus NU di seluruh dunia membacakan surah al-Fatihah dan melakukan shalat Ghaib untuk para korban.

Robikin menambahkan, PBNU meminta presiden Mesir untuk menangkap pelaku serangan menghukum mereka seberat-beratnya. PBNU juga meminta kepada Pemerintah Indonesia, jika diperlukan, harus segera mengirimkan bantuan kemanusiaan ke Mesir.

Lebih lanjut, dia menilai, peristiwa tragis di Mesir adalah bukti nyata Islam Nusantara harus diarusutamakan di seluruh penjuru dunia. Islam yang tidak menghadapkan agama dengan negara. Islam yang menjadikan budaya sebagai infrastruktur agama. Islam yang ramah, moderat, dan menghormati keragaman. Islam wasathiyyah.
"Mari jadikan Islam Nusantara sebagai solusi perdamaian dunia," kata Robikin.

Pimpinan Pusat Muhammadiyah juga mengecam keras serangan di Masjid al-Rawda, Sinai Utara, Mesir, Jumat (24/11). "Tindakan keji tersebut apa pun motif dan siapa pun pelakunya sangatlah sadis dan biadab yang bertentangan dengan ajaran Islam dan keadaban kemanusiaan," kata Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (25/11).

Dia menilai, tindakan keji di Mesir menambah daftar sekaligus citra buruk yang dapat menciptakan stigma Timur Tengah rawan kekerasan dan gejolak ketidakamanan. Karena itu, kata Haedar, Pemerintah Mesir dan negara-negara Timur Tengah jangan memberi toleransi kekerasan serta harus mencegah dan menindak tegas segala bentuk kekerasan yang merusak nilai kemanusiaan itu.

"Kami berharap agar tindakan kekerasan sadis seperti terjadi di Mesir maupun di Amerika Serikat akhir-akhir ini jangan ditiru dan menjadi model di tempat-tempat lain," kata dia.
Haedar mengatakan, Muhammadiyah mengajak semua pihak di manapun untuk menegakkan nilai-nilai kebaikan, kedamaian, dan kemanusiaan sebagai gerakan kolektif melawan segala bentuk kekerasan dan tindakan merusak di muka bumi.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

MUI: Serangan Brutal di Masjid Sinai Sangat Biadab

Orang-orang berjalan di luar sebuah masjid yang diserang di kota utara Arish, Semenanjung Sinai, Mesir, Jumat (24/11).

CB, JAKARTA Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengutuk keras serangan brutal kelompok milisi terhadap salah satu masjid di Rawda, Sinai Utara, Mesir, Jumat (24/11) kemarin. Insiden itu menyebabkan jatuhnya korban tewas hingga 235 orang dan korban luka 109 orang.

"Peristiwa tersebut menjadi tragedi kemanusiaan yang sangat memilukan dan menjadi catatan hitam dalam sejarah perjalanan hidup manusia," ujar Wakil Ketua Umum MUI Pusat, Zainut Tauhid Sa'adi, lewat pesan yang diterima Republika,Sabtu (25/11).

Dia menuturkan, Islam tidak membenarkan tindakan kekerasan maupun pembunuhan, apalagi pembantaian terhadap orang yang sedang melaksanakan ibadah di dalam masjid. Tindakan tersebut adalah perbuatan yang sangat biadab dan jauh dari nilai-nilai ajaran agama.

"Islam adalah agama damai, di dalam peperangan mengajarkan untuk tidak boleh membunuh perempuan, orang tua, anak-anak, para rahib, merusak bumi, memutilasi mayat dan lain sebagainya," kata Zainut.

Oleh karenanya, sambung Zainut, sangat menyedihkan jika kemudian ada sekelompok orang yang mengatasnamakan agama melakukan tindakan brutal dan sadis. Menurut dia, perilaku semacam itu pada hakikatnya justru hanya menodai kesucian ajaran agama Islam.

MUI meminta Pemerintah Indonesia agar memelopori penyelenggaraan pertemuan negara-negara Islam untuk melawan ancaman terorisme dan kekerasan yang mengatasnamakan agama. Karena hal tersebut merupakan ancaman bagi perdamaian dunia.

MUI menyampaikan rasa duka yang sangat mendalam atas wafatnya para korban. "Semoga para almarhum menjadi syahid yang ditempatkan di dalam surga oleh Allah SWT. Kepada seluruh keluarga yangd itinggalkan, semoga diberikan kekuatan dan ketabahan dalam menerima musibah ini," kata Zainut lagi.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Pemboman Masjid, Turki Kibarkan Bendera Setengah Tiang

Teror Bom di Masjid Al-Rawdah Mesir

CB, ANKARA -- Turki pada Ahad (26/11) mengumumkan bahwa Senin menjadi hari berkabung nasional buat korban serangan teror mematikan di Provinsi Sinai Utara di Mesir, sehingga menewaskan lebih dari 300 orang.

Bendera direncanakan dikibarkan setengah tiang di perwakilan Turki di negeri tersebut dan di luar negeri, demikian pengumuman Kantor Perdana Menteri di dalam satu pernyataan tertulis, Senin (27/11).

Sedikitnya 305 orang tewas dan lebih dari 100 orang lagi cedera ketika penyerang membom satu masjid di Kota Kecil Bir Al-Abed di Provinsi Sinai Utara, lalu mereka melepaskan tembakan ke arah orang yang sedang beribadah pada Jumat (24/11).

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, Perdana Menteri Binali Yildirim, Wakil Perdana Menteir Bekir Bozdag serta para pejabat senior lain mengutuk serangan teror di Mesir tersebut dan menyampaikan belasungkawan kepada rakyat Mesir.

Credit republika.co.id

Reaksi Dunia atas Bom Bakda Salat Jumat di Masjid Mesir

KAIRO - Para pemimpin dan organisasi dunia angkat bicara setelah serangan bom bunuh diri menewaskan 235 orang di masjid Al-Rawda, Sinai, Mesir. Serangan bom dan penembakan ini terjadi sesaat setelah salat Jumat berlangsung, kemarin.

SINDOnews pada Sabtu (25/11/2017) merangkum komentar para pemimpin dunia terkait tragedi serangan bom di Mesir tersebut. Berikut reaksi mereka;

Mesir
Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi bahwa tentara Mesir akan menanggapi tragedi serangan bom di masjid itu dengan kekerasan.

Dia meminta orang-orang Mesir untuk bersatu dalam menghadapi terorisme, dan bersumpah untuk membalas serangan tersebut. Presiden Sisi juga berjanji akan memulihkan keamanan dan stabilitas.

“Apa yang terjadi ditujukan untuk menghentikan usaha kita guna menghadapi terorisme, ini bertujuan untuk menghancurkan kehendak kita dan menggoyahkan kepercayaan orang-orang Mesir, namun kita teguh dan akan terus memerangi terorisme,” katanya.

PBB
Sekjen PBB Antonio Guterres mengecam keras serangan tersebut. PBB menyebutnya sebagai serangan teroris ”keji dan pengecut”.

”Semua tindakan terorisme bersifat kriminal dan tidak dapat dibenarkan, terlepas dari motivasi mereka,” kata Guterres dalam sebuah pernyataan.

AS
Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengutuk pembantaian tersebut sebagai serangan mengerikan dan pengecut.

”Dunia tidak bisa mentoleransi terorisme, kita harus mengalahkan mereka secara militer dan mendiskreditkan ideologi ekstremis yang menjadi dasar keberadaan mereka!,” tulis Trump di Twitter.

Trump mengatakan bahwa dia akan menelepon Presiden al-Sisi untuk membahas serangan tersebut.”Kita harus lebih pintar dan lebih tangguh dari sebelumnya,” lanjut Trump.

Vatikan
Pemimpin Vatikan Paus Fransiskus mengeluarkan sebuah pernyataan belasungkawa kepada Mesir. ”Kekudusan-Nya menyertai semua orang yang memiliki niat baik dalam memohon agar hati yang dikeraskan oleh kebencian akan belajar untuk meninggalkan jalan kekerasan yang menyebabkan penderitaan yang begitu besar, dan merangkul jalan damai,” kata Paus.

Uni Eropa
Presiden Uni Eropa Donald Tusk mengatakan di Twitter bahwa dia terkejut dengan serangan terhadap sebuah masjid di Sinai Utara. “Pikiran saya ada di Mesir dan semua yang terpengaruh oleh tindakan jahat dan pengecut ini,” tulis dia.

NATO
Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg menyebut serangan tersebut ”barbar”.

Inggris
Perdana Menteri Inggris Theresa May menggambarkannya sebagai ”tindakan jahat dan pengecut”.

Turki
Perdana Menteri Turki Binali Yildirim dalam pidatonya di Istanbul mengutuk serangan bom di Sinai. ”235 orang yang tidak bersalah terbunuh, ada ratusan lainnya yang terluka. Apakah ini kemanusiaan?,” katanya.

Indonesia
Pemerintah Indonesia mengutuk serangan teror yang menewaskan 235 orang di Mesir. Reaksi Indonesia disampaikan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Republik Indonesia.

"Pemerintah Indonesia menyampaikan duka cita dan simpati yang sangat dalam atas korban meninggal dan mendoakan agar korban luka segera pulih," bunyi pernyataan yang diterima SINDOnews, Sabtu (25/11/2017).

Banyak negara lain juga mengutuk serangan di Sinai tersebut, termasuk Qatar, Italia dan Kuwait.

Credit sindonews.com