Jumat, 10 November 2017

Malahayati, Jenderal Perempuan Pengusir Penjajah Belanda di Laut Aceh

Ilustrasi (edi/detikcom)

Aceh - Dia Perempuan Keumala
Alam semesta restui
Lahir jaya berjiwa baja
Laksamana Malahayati
Perempuan ksatria negeri

Penggalan lagu Iwan Fals berjudul Malahayati menggambarkan dengan jelas sosok Laksamana Malahayati. Perempuan kelahiran Aceh yang memiliki jiwa baja dan semangat juang tinggi. Berkat jasa dan perjuangannya itulah, Presiden Joko Widodo menetapkannya sebagai Pahlawan Nasional.

Malahayati lahir dengan nama kecil Keumala Hayati. Ayahnya adalah Laksamana Mahmud Syah. Kakeknya dari garis ayahnya merupakan Laksamana Muhammad Said Syah, putra dari Sultan Salahuddin Syah yang memerintah sekitar tahun 1530–1539 M.

Sebelum terjun ke medan pertempuran, Laksamana Malahayati pernah menjabat sebagai kepala protokol kerajaan Aceh. Ketika itu, tamu asing yang ingin menghadap Sultan harus melewati pemeriksaannya terlebih dulu. Jika izin diperoleh, baru sang tamu boleh bertatap dengan Sultan.

Sultan pada masa itu Sultan Saidil Mukammil Alauddin Riatsyah (1588-1604) punya alasan tersendiri mengangkat Malahayati sebagai kepala protokol. Kondisi sultan sudah berusia lanjut. Ia pun memilih Malahayati karena dianggap dapat memegang amanah.

"Beliau (Malahayati) adalah wanita tangguh dan diberdayakan oleh sultan Aceh waktu itu. Beliau sangat dipercaya oleh sultan," kata sejarawan Aceh, Dr Husaini Ibrahim saat ditemui wartawan di kediamannya, Jumat (10/11/2017).

Setelah suaminya gugur dalam sebuah peperangan, Malahayati merasa sangat kehilangan. Namun ia berusaha tetap tegar. Tak lama kemudian, Malahayati meminta izin kepada sultan untuk membentuk pasukan Inong Balee (janda). Izin diperoleh, Malahayati pun didapuk sebagai pemimpin.

Pasukan yang dipimpin Malayahati pun berjumlah mencapai 2.000 orang. Mereka mendirikan sebuah benteng di kawasan Krueng Raya, Aceh Besar dan posisinya menghadap Selat Malaka. Di sanalah markas prajurit Inong Balee.

Seiring perjalanan waktu, pasukan ini terlibat dalam berbagai pertempuran dengan prajurit Belanda dan Portugis yang ingin menjajah Aceh. Pada 11 September 1599 Malahayati berhasil membunuh Cornelis de Houtman dalam satu pertempuran. Atas keberaniannya itulah, Malahayati kemudian mendapat gelar Laksamana.

"Beliau bertempur di Selat Malaka. Jadi sosok Malahayati bukan hanya berjuang pada tataran yang rendah tapi ada perjuangan-perjuangan yang sangat besar. Beliau menghadapi perjuangan yang sangat berat seperti tantangan Portugis dan Belanda," jelas dosen sejarah di Universitas Syiah Kuala ini.

Malahayati kala itu memang sengaja membentuk pasukan Inong Balee. Tujuannya, untuk memperjuangkan nasib Aceh dan perempuan janda. Pasalnya, selama pertempuran, banyak perempuan Tanah Rencong kelihangan suami yang bertempur melawan penjajah.

"Dalam hal ini beliau ingin memperjuangkan bukan hanya nasib sendiri tapi nasib Aceh dan juga nasib wanita pejuang yang suaminya juga gugur di medan pertempuran," ungkap Husaini.

Pada Kamis 9 November kemarin, Presiden Jokowi menetapkan Laksamana Malahayati sebagai pahlawan nasional. Plakat gelar pahlawan diterima oleh Teungku Putroe Safiatuddin Cahya Nuralam, ahli waris yang kini menetap di Nusa Tenggara Barat (NTB). Penyerahan gelar pahlawan berlangsung di Istana Negara.

Husaini menilai penetapan Malahayati sebagai pahlawan nasional sudah sangat tepat. Jasa dan perjuangan Malahayati sangat besar. Bahkan, perempuan yang hidup di abad ke-16 dan awal abad ke-17 ini juga merupakan laksamana perempuan pertama di nusantara.

"Jadi sangat wajar kalau mereka diangkat sebagai Pahlawan Nasional," jelas arkeolog Aceh ini.

Usai ditetapkan sebagai pahlawan, Pemerintah Aceh berencana ingin memugar makam Laksamana Malahayati yang terletak di Desa Lamreh Krueng Raya, Aceh Besar. Gubernur Aceh Irwandi Yusuf menilai Malahayati merupakan panglima angkatan laut yang sangat layak diberikan gelar pahlawan.

Pasalnya, Malahayati secara nyata berperang melawan Belanda. Secara usia, Malahayati lebih tua dibandingkan dengan 12 pahlawan wanita lain yang sudah dulu mendapat gelar pahlawan.

"Kalau Laksamana Malahayati ini, dia memang panglima perang, dan komandan pasukan yang memimpin ribuan pasukan dengan ratusan kapal perang," kata Irwandi.

Saat ini, kompleks makam Laksamana Malahayati memang sudah bersolek. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) berbagi tugas mempercantik areal makam. Pagar dicat warna coklat dan dipadu dengan putih. Lokasi ini pun sudah bersih. Sekitar dua meter dari makam, terdapat sebuah monumen bertuliskan sosok perempuan yang dikebumikan di sana, yang bertuliskan:

Makam Laksamana Keumala Hayati... Laksamana Keumala Hayati adalah seorang wanita yang menjadi panglima angkatan laut, kepala dinas rahasia kerajaan dan protokol istana pada masa kerajaan Aceh dipimpin oleh Sultan Saidil Mukammil Alauddin Riatsyah (1588-1604). Beliau juga yang menghimpun para janda-janda untuk melawan Portugis dan Belanda. Dan para janda-janda ini juga mendirikan sebuah benteng yang diberi nama Benteng Inong Balee (Janda)

Komandan Koramil 05/Mesjid Raya Kodim 0101/BS Mayor Chb Bukhari, ikut bergotong royong membersihkan makam beberapa waktu lalu. Dia mengajak semua lapisan masyarakat untuk melestarikan situs cagar budaya. Tujuannya, agar generasi berikutnya dapat mengetahui dan melihat lokasi-lokasi sejarah.

"Mari kita jaga dan lestarikan situs Cagar Budaya yang ada di wilayah kita, agar generasi berikutnya dapat melihat tentang lokasi-lokasi sejarah," jelas Danramil.

Seorang peziarah makam Laksamana Malahayati, Zubaidah Azwan, mengatakan, penganugerahan Malahayati sebagai pahlawan nasional menjadi suatu yang menggemberikan. Pasalnya, masyarakat sudah lama menunggu penetapan perempuan laksamana pertama di dunia ini sebagai pahlawan.

"Hal yang bisa kita petik dari Malahayati ini yaitu soal keberaniannya. Mungkin zaman Malahayati itu punya keberanian untuk menghadang dan melawan bahkan berani mati melawan penjajah," kata Zubaidah.

Dalam satu bait lagu Malahayati, Iwan Fals mengajak generasi muda untuk mengikuti semangat Malahayati. Iwan Fals mentamsilnya kini jiwa anak negeri ada di tangan mereka.

Tinggal kubur kini hening sepi menanti
Langkah langkah baru tunas pengganti
Hei Inong Nanggroe bangkitlah berdiri
Ditanganmu kini jiwa anak negeri

Credit detik.com

Sosok Laksamana Malahayati, Perempuan Ksatria dari Tanah Rencong

Foto: Edy Wahyono

Banda Aceh - Dia Perempuan Keumala
Alam semesta restui
Lahir jaya berjiwa baja
Laksamana Malahayati
Perempuan ksatria negeri

Penggalan lagu Iwan Fals berjudul Malahayati menggambarkan dengan jelas sosok Laksamana Malahayati. Perempuan kelahiran Aceh yang memiliki jiwa baja dan semangat juang tinggi. Berkat jasa dan perjuangannya itulah, Presiden Joko Widodo menetapkannya sebagai Pahlawan Nasional.

Malahayati lahir dengan nama kecil Keumala Hayati. Ayahnya adalah Laksamana Mahmud Syah. Kakeknya dari garis ayahnya merupakan Laksamana Muhammad Said Syah, putra dari Sultan Salahuddin Syah yang memerintah sekitar tahun 1530–1539 M.

"Beliau (Malahayati) adalah wanita tangguh dan diberdayakan oleh sultan Aceh waktu itu. Beliau sangat dipercaya oleh sultan," kata Sejarawan Aceh, Dr Husaini Ibrahim, saat ditemui wartawan dikediamannya, Kamis (9/11/2017).

Setelah suaminya gugur dalam sebuah peperangan, Malahayati merasa sangat kehilangan. Namun ia berusaha tetap tegar. Tak lama kemudian, Malahayati meminta izin kepada sultan untuk membentuk pasukan Inong Balee (janda). Izin diperoleh, Malahayati pun didapuk sebagai pemimpin.

Pasukan yang dipimpin Malayahati pun berjumlah mencapai 2.000 orang. Mereka mendirikan sebuah benteng di kawasan Krueng Raya, Aceh Besar dan posisinya menghadap Selat Malaka. Di sanalah markas prajurit Inong Balee.

Seiring perjalanan waktu, pasukan ini terlibat dalam berbagai pertempuran dengan prajurit Belanda dan Portugis yang ingin menjajah Aceh. Pada 11 September 1599 Malahayati berhasil membunuh Cornelis de Houtman dalam satu pertempuran. Atas keberaniannya itulah, Malahayati kemudian mendapat gelar Laksamana.

"Beliau bertempur di Selat Malaka. Jadi sosok Malahayati bukan hanya berjuang pada tataran yang rendah tapi ada perjuangan-perjuangan yang sangat besar. Beliau menghadapi perjuangan yang sangat berat seperti tantangan Portugis dan Belanda," jelas dosen sejarah di Universitas Syiah Kuala ini.

Malahayati kala itu memang sengaja membentuk pasukan Inong Balee. Tujuannya, untuk memperjuangkan nasib Aceh dan perempuan janda. Sebab selama pertempuran, banyak perempuan Tanah Rencong kelihangan suami yang bertempur melawan penjajah.

"Dalam hal ini beliau ingin memperjuangkan bukan hanya nasib sendiri tapi nasib Aceh dan juga nasib wanita pejuang yang suaminya juga gugur di medan pertempuran," ungkap Husaini.

Pada Kamis 9 November 2017, Presiden Joko Widodo menetapkan Laksamana Malahayati sebagai pahlawan nasional. Plakat gelar pahlawan diterima oleh Teungku Putroe Safiatuddin Cahya Nuralam, ahli waris yang kini menetap di Nusa Tenggara Barat (NTB). Penyerahan gelar pahlawan berlangsung di Istana Negara.

Husaini menilai penetapan Malahayati sebagai pahlawan nasional sudah sangat tepat. Jasa dan perjuangan Malahayati sangat besar. Bahkan, perempuan yang hidup di abad ke-16 dan awal abad ke-17 ini juga merupakan laksamana perempuan pertama di nusantara.

"Jadi sangat wajar kalau mereka diangkat sebagai pahlawan nasional," jelas arkeolog Aceh ini.

Usai ditetapkan sebagai pahlawan, Pemerintah Aceh berencana ingin memugar makam Laksamana Malahayati yang terletak di Desa Lamreh Krueng Raya, Aceh Besar. Gubernur Aceh Irwandi Yusuf menilai Malahayati merupakan panglima angkatan laut yang sangat layak diberikan gelar pahlawan.

Malahayati secara nyata berperang melawan Belanda. Secara usia, Malahayati lebih tua dibandingkan dengan 12 pahlawan wanita lain yang sudah dulu mendapat gelar pahlawan.

Makam Laksamana Malahayati Foto: Agus Setyadi/ Detikcom

"Kalau Laksamana Malahayati ini, dia memang panglima perang, dan komandan pasukan yang memimpin ribuan pasukan dengan ratusan kapal perang," kata Irwandi.

Saat ini, kompleks makam Laksamana Malahayati memang sudah bersolek. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) berbagi tugas mempercantik areal makam. Pagar dicat warna coklat dan dipadu dengan putih. Lokasi ini pun sudah bersih. Sekitar dua meter dari makam, terdapat sebuah monumen bertuliskan sosok perempuan yang dikebumikan di sana.

"Makam Laksamana Keumala Hayati... Laksamana Keumala Hayati adalah seorang wanita yang menjadi panglima angkatan laut, kepala dinas rahasia kerajaan dan protokol istana pada masa kerajaan Aceh dipimpin oleh Sultan Saidil Mukammil Alauddin Riatsyah (1588-1604). Beliau juga yang menghimpun para janda-janda untuk melawan Portugis dan Belanda. Dan para janda-janda ini juga mendirikan sebuah benteng yang diberi nama Benteng Inong Balee (Janda)."

Komandan Koramil 05/Mesjid Raya Kodim 0101/BS Mayor Chb Bukhari, ikut bergotong royong membersihkan makam beberapa waktu lalu. Dia mengajak semua lapisan masyarakat untuk melestarikan situs cagar budaya. Tujuannya, agar generasi berikutnya dapat mengetahui dan melihat lokasi-lokasi sejarah.

"Mari kita jaga dan lestarikan situs Cagar Budaya yang ada di wilayah kita, agar generasi berikutnya dapat melihat tentang lokasi-lokasi sejarah," jelas Danramil.

Seorang peziarah makam Laksamana Malahayati, Zubaidah Azwan, mengatakan, penganugerahan Malahayati sebagai pahlawan nasional menjadi suatu yang menggemberikan. Pasalnya, masyarakat sudah lama menunggu penetapan perempuan laksamana pertama di dunia ini sebagai pahlawan.

"Hal yang bisa kita petik dari Malahayati ini yaitu soal keberaniannya. Mungkin zaman Malahayati itu punya keberanian untuk menghadang dan melawan bahkan berani mati melawan penjajah," kata Zubaidah.

Dalam satu bait lagu Malahayati, Iwan Fals mengajak generasi muda untuk mengikuti semangat Malahayati. Iwan Fals mentamsilnya kini jiwa anak negeri ada di tangan mereka.

Tinggal kubur kini hening sepi menanti
Langkah langkah baru tunas pengganti
Hei Inong Nanggroe bangkitlah berdiri
Di tanganmu kini jiwa anak negeri

Credit detik.com

Uni Eropa akan jatuhkan embargo senjata terhadap Venezuela

Bendera Uni Eropa (REUTERS/Thomas Peter)

Brussel (CB) - Uni Eropa akan mengeluarkan embargo persenjataan terhadap Venezuela dan akan mempertimbangkan sanksi lebih lanjut terkait krisis politik di negara Amerika Selatan itu, kata dua diplomat Uni Eropa (EU).

Langkah itu akan membawa EU lebih seperti Amerika Serikat, yang menjatuhkan sanksi pada awal tahun ini, lapor Reuters.

Embargo EU juga merupakan tanda perubahan sikap di Brussel, yang sebelumnya enggan mengambil pendekatan lebih keras terhadap Caracas.

"Langkah (embargo) tersebut sudah disetujui hari ini, membuka jalan untuk disetujui (oleh para menteri luar negeri Uni Eropa) Senin depan," kata seroang diplomat EU. Ia menambahkan bahwa dukungan dari menteri luar negeri sebenarnya hanya formalitas.

Spanyol telah sekian lama mendorong agar sanksi dijatuhkan terhadap pihak-pihak yang memiliki hubungan dekat dengan Presiden Venezuela Nicolas Maduro.

Washington menuduh Maduro menjalankan kediktatoran namun sikap negara-negara anggota EU terbagi atas siapa yang harus dikenai sanksi sementara Inggris merupakan pemasok utama persenjataan bagi Venezuela.

Para diplomat mengatakan titik balik bagi pemerintah negara-negara EU untuk bersikap lebih keras adalah hasil pemilihan daerah Venezuela, yang tampak menguntungkan partai berkuasa Sosialis pimpinan Maduro.

Sejumlah jajak pendapat sebelumnya memperkirakan bahwa pihak oposisi akan dengan mudah menggaet suara mayoritas, namun pada akhirnya oposisi hanya memenangi sedikit jabatan kegubernuran, menurut badan pemilihan propemerintah.

Namun, keputusan yang diambil oleh para duta besar negara-negara EU pada pertemuan Rabu itu hanya mempersiapkan dasar hukum bagi pengeluaran sanksi, tanpa menyebut nama.

Larangan kunjungan serta pembekuan aset hanya akan diterapkan terhadap para pejabat Venezuela "kalau perkembangan situasi memerlukannya", kata diplomat lainnya.

Jika disetujui, embargo senjata akan diikuti dengan larangan ekspor peralatan yang bisa digunakan untuk melakukan penindasan internal serta ekspor peralatan pengintai, kata para diplomat.

Credit antaranews.com

Saudi, Kuwait, UEA dan Bahrain Perintahkan Warganya Tinggalkan Libanon

RIYADH - Pemerintah Kerajaan Arab Saudi telah memerintahkan warganya yang tinggal di Libanon untuk segera meninggalkan negara itu. Langkah yang diambil di tengah ketegangan ini diikuti Kuwait, Uni Emirat Arab (UEA) dan Bahrain.

Riyadh juga mengeluarkan travel warning (peringatan perjalanan), di mana warga Saudi diminta untuk tidak melakukan perjalanan ke negara yang beribu kota di Beirut tersebut dari tempat asal manapun. Kementerian Luar Negeri Arab Saudi mengatakan, alasan keputusan pemerintah itu karena mempertimbangkan situasi di negara tersebut.

”Kerajaan meminta agar semua warga tidak melakukan perjalanan ke Libanon dari destinasi internasional manapun,” bunyi pernyataan kementerian itu, yang dikutip dari Al Arabiya, Jumat (10/11/2017).

Pemerintah Kuwait pada hari Kamis malam juga memerintahkan warganya yang tinggal di Libanon untuk pulang. Kuwait juga menerbitkan travel warning agar warganya tak bepergian ke negara itu.

Sedangkan UEA yang telah mengeluarkan travel warning serupa sejak Februari 2016 ikut memperbaruinya, mengikuti langkah yang diambil Saudi.

Sementara itu, Kerajaan Bahrain sudah lebih dulu mengambil keputusan serupa, yakni sejak 5 November 2017. Pemerintah negara itu meminta warganya yang tinggal di Libanon untuk segera pergi dan “berhati-hati”.

“Demi keamanan warga dan untuk menghindari risiko yang mungkin mereka hadapi karena kondisi dan perkembangan yang akan dilalui Libanon,” bunyi pernyataan Kementerian Luar Negeri Bahrain yang diterima AFP, menjelaskan alasan perintah pemerintah itu dikeluarkan.

Sebelumnya, Menteri Urusan Teluk Arab Saudi, Thamer al-Sabhan, mengatakan bahwa pemerintah Beirut telah menyatakan perang melawan Kerajaan Arab Saudi. Pernyataan menteri tersebut merujuk pada tindakan Hizbullah Libanon yang dia anggap sudah melakukan agresi terhadap Riyadh.

”Kami akan memperlakukan pemerintah Libanon sebagai pemerintah yang menyatakan perang terhadap Arab Saudi karena agresi Hizbullah,” katanya.

Mengutip laporan Al Arabiya, Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz al-Saud telah mengungkapkan bahwa Saad Hariri—Perdana Menteri Libabon yang mengumumkan mengundurkan diri—merinci agresi Hizbullah terhadap Riyadh. Kerajaan Saudi menekankan bahwa pemerintah Libanon harus menyadari bahaya yang dipaksakan oleh milisi sekutu Iran tersebut.

Sabhan melanjutkan, milisi Hizbullah terlibat dalam tindakan “teroris” yang mengancam Kerajaan. Dia menegaskan bahwa Arab Saudi akan menggunakan semua cara politik dan lainnya untuk menghadapi faksi yang dia sebut sebagai “Partai Setan” itu.

”Kami mengharapkan pemerintah Libanon bertindak untuk mencegah Hizbullah,” katanya.

Sabhan juga menuduh Hizbullah menyelundupkan narkoba ke Arab Saudi dan melatih pemuda Saudi dalam tindakan terorisme.

Menteri tersebut mengatakan bahwa Hariri dan pemerintah Libanon tidak akan menerima posisi milisi Hizbullah. ”Libanon diculik oleh milisi Hizbullah dan di belakangnya adalah Iran,” katanya.

Credit sindonews.com

Saudi, UEA, Kuwait Minta Warganya Tinggalkan Lebanon

Rep: Marniati/ Red: Ani Nursalikah

SPA

Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz al-Saud menerima kunjungan mantan Perdana Menteri Lebanon Saad al-Hariri di Riyadh pada Senin (6/11).

CB, RIYADH -- Arab Saudi, Uni Emirat Arab dan Kuwait telah menyarankan warganya untuk tidak melakukan perjalanan ke Lebanon dan mendesak orang-orang yang berada di negara tersebut untuk pergi sesegera mungkin.

"Karena situasi di Republik Lebanon, sumber resmi di Kementerian Luar Negeri menyatakan bahwa warga negara Saudi yang berkunjung atau tinggal di Lebanon diminta untuk meninggalkan negara sesegera mungkin," ujar sumber Kementerian Luar Negeri Saudi seperti dilansir Aljazirah, Jumat (10/11).

Kerajaan menasihati semua warga agar tidak melakukan perjalanan ke Lebanon dari destinasi internasional lainnya. Hanya beberapa jam kemudian, Kuwait dan UEA juga mendesak warga negaranya untuk segera meninggalkan Lebanon.

Bahrain - sekutu Arab Saudi - telah memerintahkan warganya meninggalkan Lebanon pada Ahad. Kementerian luar negeri Bahrain mengeluarkan sebuah travel advisory yang menyebutkan "alasan keamanan".

Lebanon sedang berada dalam kekacauan setelah pengunduran diri tiba-tiba Perdana Menteri Saad al-Hariri saat berkunjung ke Arab Saudi pada Sabtu. Keberadaannya sejak saat itu belum diketahui. Namun, pejabat mengatakan Hariri mungkin berada di bawah tahanan rumah atau untuk sementara ditahan di ibu kota Saudi, Riyadh.

Partai Lebanon's Future Movement, yang diketuai oleh Hariri, menuntut Hariri segera kembali dari Arab Saudi pascapengunduran dirinya.

"Kembalinya perdana menteri Lebanon, pemimpin nasional, Saad al-Hariri, dan kepala Lebanon's Future Movement, diperlukan untuk memulihkan martabat dan penghormatan Lebanon di dalam dan luar negeri," kata seorang mantan perdana menteri, Fouad Siniora , dalam sebuah pernyataan di TV.

Presiden Lebanon, Michel Aoun, akan segera meminta bantuan dari masyarakat internasional, Liga Arab, Amerika Serikat, Inggris, Cina dan Rusia untuk membantu mengungkap alasan di balik pengunduran diri Hariri.

Kantor berita Reuters melaporkan pada Kamis, mengutip seorang pejabat senior Lebanon, bahwa pemerintah Lebanon belum menerima surat pengunduran diri Hariri secara resmi, dan karena itu masih menganggapnya sebagai perdana menteri. Pejabat tersebut menambahkan pembatasan yang diberlakukan oleh Arab Saudi dinilai sebagai serangan terhadap para pemimpin Lebanon.

Riyadh telah membantah perdana menteri berada di bawah tahanan rumah.

Dalam pengunduran dirinya pada 4 November, Hariri secara implisit menyalahkan Iran dan sekutunya Lebanon, Hizbullah, atas keputusannya. Dalam sambutannya, dia mengatakan ada ancaman terkait keselamatannya.

Ayahnya, Rafik Hariri - yang juga menjabat sebagai perdana menteri - tewas dalam serangan bom pada 2005. Banyak pendukung Hariri menyalahkan Hizbullah atas insiden tersebut. Namun Hizbullah membantah terlibat.Dalam pidatonya dari Riyadh, Saad al-Hariri mengatakan Iran menanam kekacauan dan perusakan di negara tersebut dan ikut campur dalam masalah internal Lebanon dan juga negara-negara Arab lainnya.

"Mereka telah membangun sebuah negara di dalam sebuah negara," kata Hariri dari Riyadh.

Langkahnya yang tak terduga juga memicu kekhawatiran akan adanya eskalasi di wilayah antara Iran dan negara-negara Teluk, terutama Arab Saudi, dengan Lebanon di garis depan.

Menteri perminyakan Saudi, Thamer al-Sabhanmengatakan Hizbullah terlibat dalam setiap tindakan teroris yang mengancam Arab Saudi. Hariri, seorang politikus Sunni terkemuka, telah menjabat kurang dari satu tahun, namun sebelumnya menjabat sebagai perdana menteri antara tahun 2009 dan 2011.

Credit republika.co.id

Lebanon yakin PM Saad al-Hariri ditahan Saudi

Perdana Menteri Lebanon Saad Al-Hariri. (Reuters)

Beirut (CB) - Lebanon meyakini Arab Saudi menahan politisi terkemuka Sunni Lebanon Saad al-Hariri. Lebanon juga mengungkapkan berencana bekerja sama dengan negara-negara asing untuk memulangkan Hariri ke Lebanon, kata seorang pejbat pemerintah Lebanon kepada Reuters, Kamis.

Hariri mundur sebagai perdana menteri Sabtu pekan lalu lewat pengumuman yang mengejutkan yang dia sampaikan dari Saudi Arabia. Langkahnya ini telah mendorong Lebanon ke krisis politik dan sekaligus menjerumuskan kembali negara ini menjadi medan persaingan Saudi dan Iran.

Pengunduran diri secara mendadak ini telah menimbulkan spekulasi di Lebanon bahwa politisi yang bersekutu dengan Saudi itu telah terperangkap dalam perebutan pengaruh antara Iran dan Saudi yang akhirnya memaksa dia mundur.

Saudi dan pihak Hariri membantah laporan dia tengah dikenai tahanan rumah. Saudi sendiri menuduh milisi Hizbullah dukungan Iran telah membajak sistem politik Lebanon.

Hariri juga menuduh Iran dan Hizbullah telah memecah belah dunia Arab. Dia mengaku khawatir dibunuh.

"Lebanon bergerak ke arah meminta negara-negara asing dan Arab untuk menekan Saudi guna membebaskan Perdana Menteri Saad al-Hariri," kata pejabat Lebanon yang menolak jati dirinya.

Dia menegaskan bahwa Hariri masih tetap perdana menteri Lebanon.

"Membiarkan Hariri dengan kebebasan terbatas di Riyadh adalah serangan terhadap kedaulatan Lebanon. Martabat kami adalah martabat dia. Kami akan bekerja sama dengan negara-negara lain untuk mengembalikan dia ke Beirut."

Credit antaranews.com

Seteru Iran dan Saudi Memanas, Mesir Beri Sinyal Dukung Riyadh

SHARM EL SHEIKH - Mesir memberikan sinyal dukungan untuk Riyadh terkait perseteruan antara Arab Saudi dan Iran yang semakin memanas. Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi memperingatkan Iran untuk stop ikut campur urusan internal dan keamanan di negara-negara Timur Tengah.

Namun, dia menegaskan bahwa Mesir tidak menginginkan perang di kawasan tersebut.

Dalam beberapa hari ini, Arab Saudi menyalahkan Iran setelah kelompok Houthi Yaman menyerang wilayah Riyadh dengan rudal balistik. Beruntung, senjata itu berhasil ditembak jauh pasukan Angkatan Udara Saudi tanpa menimbulkan korban jiwa dan kerusakan besar.

Saudi menganggap serangan itu sebagai tindakan perang Iran melawan Kerajaan, karena serangan rudal dari Houthi tak mungkin terjadi tanpa dukungan Teheran. Pada saat yang sama, pejabat Saudi menuduh Libanon dan gerakan Hizbullah mengumumkan perang terhadap Kerajaan Saudi.

Pemimpin Mesir tersebut mengatakan kepada wartawan bahwa dia tidak menginginkan lebih banyak ketegangan pecah di Timur Tengah. Kendati demikian, itu tidak berarti ancaman terhadap negara-negara Arab dapat ditoleransi.

”Kawasan ini memiliki cukup ketidakstabilan dan tantangan karena kita tidak memerlukan komplikasi baru yang melibatkan Iran atau Hizbullah, sehingga kita tidak menambahkan tantangan baru ke wilayah ini," kata el-Sisi dalam sebuah konferensi pers di resor Laut Merah, di Sharm el-Sheikh.

”Saya menentang perang, kita bisa menyelesaikan krisis dengan dialog,” lanjut el-Sissi saat ditanya tentang kemungkinan perang dengan Iran atau Hizbullah, seperti dikutip AP, Kamis (9/11/2017).

“Keamanan Teluk berada di garis merah dan yang lainnya harus berhenti ikut campur urusan internal kami dan tidak bekerja untuk meningkatkan ketegangan. Kami di Mesir percaya bahwa keamanan Arab dan ancaman terhadap negara-negara Teluk (Arab) merupakan ancaman bagi negara-negara keamanan nasional kami sendiri,” ujarnya.

Credit sindonews.com

Tentara Suriah hancurkan benteng terakhir ISIS

Dokumentasi gempuran pasukan loyalis Damaskus. (REUTERS/Ammar Abdullah)

Beirut, Lebanon (CB) - Tentara Suriah dan sekutunya berhasil membebaskan benteng pertahanan terakhir kelompok bersenjata ISIS di negara itu, di daerah Albu Kamal, kata komando umum angkatan bersenjata Suriah, Kamis.

Kemenangan itu merupakan akhir dari perjuangan ISIS di kawasan Timur Tengah, kata sumber yang sama.

Pihak angkatan bersenjata pemerintah kini tengah berupaya mengusir beberapa kantong ISIS yang tersisa di wilayah gurun pasir timur negara tersebut, demikian pernyataan tertulis dari militer Suriah.

"Pembebasan kota Albu Kamal adalah peristiwa penting karena merepresentasikan kejatuhan ISIS sebagai sebuah organisasi di kawasan," kata komando umum tentara Suriah.

Bersama kelompok milisi bersenjata asal Lebanon, Hizbullah, dan milisi Syiah lainnya, juga dengan dukungan Iran dan Rusia, angkatan bersenjata Suriah baru-baru ini berhasil membebaskan banyak wilayah yang sebelumnya dikuasai oleh ISIS.

Kota Albu Kamal terletak di pinggiran Sungai Eufrat di kawasan timur Provinsi Deir al Zor. Kota itu juga berbatasan dengan wilayah Irak.

Editor: Ade Partogi Marboe

Credit antaranews.com

Yaman Hadapi Bencana Kelaparan Terbesar di Dunia

Salah satu sudut kota di Yaman yang hancur akibat perang.

CB, YAMAN -- Yaman menghadapi kelaparan terbesar di dunia dalam beberapa dekade dengan jutaan korban jika pengiriman bantuan tidak dilanjutkan.

Mark Lowcock, sekjen PBB untuk urusan kemanusiaan, mendesak koalisi pimpinan-Saudi untuk mencabut blokade negara yang dilanda konflik tersebut. Pada hari Senin (6/11), koalisi menutup udara, darat dan laut ke Yaman setelah pemberontak Houthi menembakkan rudal ke Riyadh.

Hulu ledak balistik dicegat di dekat ibu kota Saudi. Arab Saudi mengatakan blokade itu diperlukan untuk menghentikan pengiriman senjata ke pemberontak kepada Iran. Iran membantah mempersenjatai pemberontak, yang telah melawan koalisi pimpinan-Arab sejak tahun 2015.

Lowcock berbicara pada hari Rabu (8/11), setelah memberikan briefing pada Dewan Keamanan PBB mengenai masalah ini. "Saya telah mengatakan kepada dewan bahwa kecuali jika tindakan tersebut dicabut, akan ada kelaparan di Yaman, ini akan menjadi bencana kelaparan terbesar yang telah dialami dunia selama beberapa dekade dengan jutaan korban." kata Lowcock dilansir dari BBC, Kamis (9/11).

Awal pekan ini, PBB dan Palang Merah memperingatkan bahwa situasi bencana mengancam jutaan orang Yaman yang bergantung pada pengiriman bantuan yang menyelamatkan nyawa. Palang Merah mengatakan pengiriman tablet klorin, yang penting untuk memerangi epidemi kolera yang telah mempengaruhi lebih dari 900 ribu orang, telah diblokir.

PBB mengatakan tujuh juta orang Yaman berada di ambang kelaparan. Negara ini bergantung pada impor untuk hampir semua kebutuhan warga sipil untuk bertahan hidup, tapi sekarang makanan, bahan bakar atau obat-obatan tidak dapat masuk.

Lebih dari 8.670 orang - 60 persen di antaranya warga sipil - telah terbunuh dan 49.960 terluka dalam serangan udara dan berjuang di lapangan sejak koalisi melakukan intervensi dalam perang sipil Yaman pada Maret 2015, menurut PBB.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Polri Bantu Filipina Selidiki Peran WNI Tersangka Teroris

Paspor Minhati Madrais, istri petinggi Kelompok Maute, Omar Khayam. (Divisi Humas Polri)

Jakarta, CB -- Polisi Indonesia membantu penyelidikan dua warga Indonesia yang ditangkap dengan dugaan terlibat kelompok teroris Maute di Kota Marawi, Provinsi Lanao del Sur, Filipina Selatan. Kedua WNI itu, Muhammad Ilham Syaputra, yang ditangkap pada 1 November lalu. Juga Minhati Madrais, istri petinggi Kelompok Maute, Omar Khayam Maute. Detasemen Khusus (Densus) dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri) saat ini telah berada di Filipina.

“Ini kan terkait dugaan keterlibatan dua WNI tersebut dalam hal terorisme, jadi Polri juga punya kepentingan untuk bisa mengetahui sejauh mana apabila keduanya terlibat,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Arrmanatha Christiawan Nasir, pada media brifing rutin di Jakarta, Kamis (9/11).

Menurut dia, Konsulat Jenderal RI (KJRI) Davao bersama Polri masih terus mendalami pemeriksaan kedua orang tersebut untuk memverifikasi status kewarganegaraan mereka.

Meski KJRI Davao telah mendapat akses kekonsuleran untuk bertemu Ilham dan Minhati,kata Arrmanatha, masih butuh waktu untuk memverifikasi sejumlah dokumen guna memastikan kewarganegaraan mereka. “Selain wawancara tatap muka, tim KJRI masih harus memastikan sejumlah dokumen seperti paspor dan riwayat perjalanan Ilham dan Madrais,” kata Arrmanatha.

“Kami juga patut cek dari segi bahasa, apakah keduanya fasih bahasa Indonesia. Kami juga crosscheck informasi dari yang bersangkutan. Karena keduanya mengaku WNI dan punya keluarga di Indonesia, kita juga patut cek apa yang mereka sebut itu adalah benar keluarga mereka,” kata Arrmanatha.

Arrmanatha tak banyak merespons ketika ditanyai kemungkinan ekstradisi bagi kedua terduga teroris itu. Sebab, menurutnya, ektradisi berlaku jika keduanya benar WNI dan melakukan kejahatan di Indonesia.

Sejauh ini Minhati dilaporkan tak memiliki riwayat kejahatan apapun di Indonesia. Sementara itu, Ilham disebut sebagai salah satu dalang dibalik serangan bom Thamrin pada Januari 2016 lalu yang menewaskan 15 orang.

“Saat ini kan keduanya ditangkap di Filipina karena dianggap langgar hukum Filipina. Mereka juga masih dalam investigasi,” ujar Arrmanatha menambahkan.

Muhammad Ilham Syaputra, 29 tahun, asal Medan, dibekuk kepolisian wilayah Lanao del Sur pada 1 November lalu saat operasi pembersihan teroris di Marawi.

Ilham dilaporkan berada di Filipina sejak November 2016 lalu atas ajakan Isnilon Hapilon, pemimpin Abu Sayyaf yang disebut-sebut sebagai emir ISIS Asia Tenggara, untuk bergabung melawan pemerintah di Marawi.

Arrmanatha menuturkan Ilham sebelumnya pernah dilaporkan tewas saat bertempur di Marawi oleh otoritas Filipina. Namun, verifikasi kematian dan jenazah Ilham selama ini tak pernah dikonfirmasi Filipina.

Sementara itu, Minhati Madrais ditangkap setelah sekian lama dibidik otoritas Filipina. Hal ini terkait aktivitas suaminya, Omar Khayam sebagai salah satu petinggi Maute, kelompok yang berbaiat kepada ISIS dan sempat menguasai Marawi pada Mei lalu.

Minhati ditangkap di rumahnya di kawasan Tubod, Iligan City, pada 5 November. Saat penangkapan, polisi menyita empat tutup peledak, dua tali peledak, dan alat penunjuk waktu pada peledak, yang sewaktu-waktu bisa digunakan.

Perempuan asal Bekasi, Jawa Barat, itu juga dilaporkan memiliki enam anak yang saat ini turut diamankan di Kantor Polisi Filipina Wilayah 10. Dalam penanganannya, polisi Filipina berkoordinasi dengan Departemen Kesejahteraan Sosial.

Arrmanatha memastikan keenam anak Minhati dalam kondisi baik-baik saja. “Anak-anak yang bersangkutan baik-baik saja, kami saat ini masih fokus untuk mengonfirmasi status warga negara yang bersangkutan dulu, baru ke aspek lainnya,” kata Arrmanatha.

Menurut Arrmanatha, KJRI Davao juga sudah dua kali bertemu Minhati dan memberikan bantuan seperti perlengkapan yang diperlukan bagi dia selama ditahan.

Credit cnnindonesia.com

Tiga Negara Bahas Nasib Kota Marawi Pasca ISIS

Menlu Retno LP Marsudi ( ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)

Jakarta, CB -- Menteri Luar Negeri Retno Lestari Priansari Marsudi akan menggelar pertemuan trilateral dengan Menteri Luar Negeri Filipina dan Malaysia untuk membahas persoalan Kota Marawi, Provinsi Lanao del Sur, Filipina. Wilayah yangt terletak di Pulau Mindanao, Filipina Selatan itu baru saja terbebas dari penguasaan kelompok Maute, yang berafiliasi dengan kelompok teroris ISIS.

“Akan ada pertemuan informal trilateral, Indonesia, Filipina, Malaysia sebagai tindak lanjut pertemuan trilateral di Filipina beberapa waktu lalu,” kata juru bicara Kementrian Luar Negeri, Arrmanatha Christiawan Nasir dalam brifing rutin di Ruang Palapa, Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Kamis (9/11).

Menurut Arrmanatha, pertemuan trilateral itu dilakukan secara informal dan singkat. “Tujuan utama trilateral di Filipina adalah membahas situasi di Marawi. Sekarang kan ada perkembangan di Marawi yang positif,” kata Arrmanatha.

Presiden Filipina Rodrigo Roa Duterte mengumumkan pembebasan Marawi dari milisi pro-ISIS pada Oktober lalu. Kota Marawi diserbu dan dikuasai kelompok Maute, pendukung ISIS sejak Mei lalu.

Berawal dari rencana penangkapan emir ISIS Asia Tenggara Isnilon Toton Hapilon oleh militer, kelompok Maute pimpinan Omarkhayam dan saudaranya, Abdullah menduduki Kota Marawi. Akibatnya seluruh penduduk pun mengungsi. Sedikitnya seribu orang tewas. Hapilon dan para pemimpin Maute dilaporkan telah tewas. Selain kelompok Maute, sejumlah milisi asing, antara lain asal Malaysia dan Indonesia juga ikut bertempur di Kota Marawi.

Dalam pertemuan trilateral, menurut Arrmanatha, Filipina akan menyampaikan perkembangan di lapangan. Setelah itu baru dibahas soal langkah apa yang akan diambil selanjutnya. “Dalam pertemuan sebelumnya, ada beberapa rencana aksi yang telah disepakati terkait langkah selanjutnya, seperti membangun kembali Kota Marawi,” kata Arrmanatha.

Saat ditanya CNN Indonesia, apakah milisi asal Indonesia dan Malaysia juga dibahas dalam pertemuan, Arrmanatha mengaku belum dapat memastikannya. “Belum tahu, nanti akan lihat info apa yang disampaikan Filipina,” kata Arrmanatha.

Menlu Retno akan terbang ke Manila, Filipina untuk mengikuti rangkaian pertemuan Asosiasi Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) mulai 11 November 2017.

Selain mengikuti pertemuan trilateral dan sejumlah pertemuan bilateral, Retno akan mengikuti sedikitnya 12 pertemuan persiapan tingkat menteri serta sejumlah pertemuan bilateral maupun trilateral. Retno juga mendampingi Presiden Joko Widodo akan hadir dalam rangkaian KTT ASEAN dan KTT Asia Timur di Manila, Filipina tersebut.

Dalam rangkaian KTT itu juga bakal digelar pertemuan bilateral antara Presiden Jokowi dengan sejumlah kepala negara. “Kita sedang jadwalkan pertemuan bilateral antara lain dengan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-bangsa Antonio Guterres dan Perdana Menteri Selandia Baru,” kata Arrmanatha.

Credit cnnindonesia.com

Bersama Malaysia dan Filipina, RI Akan Bahas Masalah Marawi

JAKARTA - Tiga negara di kawasan Asia Tenggara, yakni Indonesia, Malaysia, dan Filipina pada pekan depan akan melakukan pertemuan untuk membahas mengenai keamanan di kawasan, khususnya mengenai Marawi. Pertemuan ini akan digelar di sela-sela KTT ASEAN yang berlangsung awal pekan depan di Manila.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Arrmanantha Nassir menyatakan, pertemuan ini adalah lanjutan dari pertemuan-pertemuan yang sudah dilakukan ketiga negara dalam beberapa bulan terakhir.

"Ini merupakan petemuan informal singkat. Tujuan utama trilateral ini untuk membahas situasi di Marawi. Beberapa minggu terakhir ini ada perkembangan positif. Mungkin Filipina akan menyampaikan laporan yang ada di lapangan," ucap Arrmanantha pada Kamis (9/11).

Dia kemudian mengatakan, dalam pertemuan trilateral sebelumnya sudah ada beberapa hal yang disepakati oleh ketiga negara mengenai upaya penanggulangan terorisme di kawasan.

"Rencana itu termasuk sebagai upaya untuk membangun kembali langkah selanjutnya, seltelah kondisi Marawi kondusif. Ini isu yang menjadi perhatian bersama," tukas pria yang kerap disapa Tata tersebut.

Presiden Filipina Rodrigo Duterte pada bulan lalu telah menyatakan kemenangan atas kelompok Maute di Marawi. Meski demikian, pertempuran antara tentara Filipina, dan kelompok yang memiliki hubungan dengan ISIS tersebut sampai saat ini masih berlangsung.

Credit sindonews.com

AS Uji Rudal Hipersonik Pencapai Target di Bumi Kurang dari 1 Jam

WASHINGTON - Angkatan Laut Amerika Serikat (AS) telah menguji coba rudal hipersonik yang mampu mencapai target di planet ini dalam waktu kurang dari satu jam. Senjata ini bisa segera diluncurkan dari kapal selam.

Uji coba menggunakan sistem senjata hipersonik Prompt Global Strike (PGS). Senjata hipersonik bisa mencapai kecepatan hingga mach 10, atau 10 kali kecepatan suara.

Sistem ini akan dapat menghadirkan hulu ledak yang dipandu dengan presisi di seluruh dunia. Menurut laporan US Naval Insitute (UNSI), sistem ini untuk melengkapi kemampuan serangan nuklir AS.

”Saya sangat bangga melaporkan bahwa pada pukul 03.00 pada hari Senin malam (30 Oktober) Strategic Systems Program (SSP) terbang dari Hawaii (Fasilitas Rudal Pasifik),” kata Direktur SSP, Wakil Laksamana Terry Benedict, saat berbicara di simposium tahunan Naval Submarine League di Arlington.

“Rudal cepat penyerang konvensional pertama untuk Angkatan Laut AS akhirnya bisa dimanfaatkan jika pimpinan memilih melakukannya di sebuah tabung Ohio-class. Ini adalah pencapaian yang monumental,” lanjut dia.

Kapal selam yang akan digunakan untuk meluncurkan rudal PGS kemungkinan akan menjadi empat SSBN Ohio-class (kapal selam rudal balistik) yang telah dikonversi menjadi SSGN (kapal selam rudal jelajah).

”Uji coba ini mengumpulkan data tentang teknologi boost-glide hipersonik dan kinerja uji coba untuk penerbangan atmosfer jarak jauh,” imbuh juru bicara Pentagon Patrick Evans dalam sebuah pernyataan, seperti dikutip dari IB Times, Kamis (9/11/2017).

“Data ini akan digunakan oleh Departemen Pertahanan untuk melakukan uji coba, pemodelan, dan simulasi kinerja kendaraan terbang hipersonik dan berlaku untuk serangkaian konsep Conventional Prompt Strike (CPS) yang mungkin.”

Credit sindonews.com

Indonesia Terpilih Jadi Anggota Dewan Eksekutif UNESCO

Ilustrasi bendera PBB (REUTERS/Denis Balibouse)

Jakarta, CB -- Indonesia terpilih menjadi anggota Dewan Eksekutif (Executive Board/EB) badan kebudayaan dunia UNESCO periode 2017-2021, Rabu (8/11). Pemilihan anggota Dewan Eksekutif Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-bangsa (UNESCO) itu berlangsung dalam Sesi ke-39 General Conference UNESCO di Paris, Prancis.

Indonesia bersama India, Jepang, China, Filipina, dan Bangladesh, terpilih untuk duduk sebagai anggota EB UNESCO periode 2017-2021 di Kelompok Asia Pasifik.

“Terpilihnya Indonesia sebagai anggota EB UNESCO periode 2017-2021 akan memberi ruang strategis bagi Indonesia untuk berkontribusi menentukan standard setting yang dilakukan UNESCO," kata Duta Besar atau Wakil Tetap RI untuk UNESCO, Dr. Hotmangaradja Pandjaitan.

Menurut rilis Kementerian Luar Negeri yang diterima CNN Indonesia, Kamis (9/11) keterpilihan Indonesia di EB UNESCO sangat strategis bagi kepentingan nasional mengingat negara anggota EB mempunyai kesempatan untuk lebih menyuarakan kepentingannya dan ikut menentukan putusan-putusan UNESCO.

Hal ini juga sejalan dengan besarnya kepentingan Indonesia dalam bidang kerja UNESCO, utamanya di bidang pendidikan dan kebudayaan.

Disebutkan pula dalam rilis, kemenangan Indonesia ini tak lepas dari capaian dan diplomasi Indonesia di UNESCO dan upaya penggalangan dukungan yang intensif baik oleh seluruh unsur Pemerintah, terutama Perwakilan RI.

Indonesia telah menyumbangkan beberapa Works of Art untuk UNESCO dan menjadi anggota World Heritage Committee (WHC) periode 2015-2019 yang memiliki mandat untuk pelestarian warisan budaya dunia. Pada tahun 2017, Indonesia juga dipercaya menjadi tuan rumah World Press Freedom Day.

Indonesia juga merupakan negara yang telah diakui UNESCO sebagai negara besar dalam promosi dan pelestarian budaya. Cukup banyak warisan budaya Indonesia yang diakui oleh UNESCO, mulai dari wayang, keris, batik, angklung, noken, kawasan candi Borobudur dan Prambanan, juga Tari Saman dan Tari Bali sebagai warisan budaya tak benda.

Dalam pemilihan yang berlangsung tertutup tersebut, Indonesia berhasil mengantongi 160 suara atau peringkat ketiga pada Grup Asia Pasifik.

Dari tujuh negara kandidat pada Grup Asia Pasifik, urutan perolehan suara antara lain Jepang (166 suara), India (162), Indonesia (160), Filipina (157), RRT (155), dan Bangladesh (144 suara).

Cook Islands tidak berhasil terpilih karena hanya memperoleh 91 suara, dan merupakan perolehan suara terendah. Padahal di Grup Asia Pasifik hanya terdapat enam kursi kosong untuk Dewan Eksekutif UNESCO.

EB UNESCO, bersama dengan General Conference UNESCO, merupakan badan pembuat keputusan-keputusan penting UNESCO dalam standard setting bidang pendidikan, kebudayaan, sains, dan informasi komunikasi. Dewan Eksekutif juga mengatur hal-hal terkait manajemen UNESCO, utamanya dalam bidang anggaran dan administrasi.

Credit cnnindonesia.com

Jalani Tugas Baru, Obama Cuma Digaji Rp 200 Ribu per Hari

Barack Obama

CB, CHICAGO -- Barack Obama mendapatkan tugas baru setelah melepas posisinya sebagai Presiden Amerika Serikat (AS). Pekerjaannya kali ini sebagai juri di pengadilan Chicago.

Dilansir laman Washington Post, pada Rabu (8/11), Obama melangkah keluar rumah dengan mengenakan mantel, kemeja tanpa dasi. Dia melangkahkan kaki menuju Richard J Daley Center.

Iring-iringan mobilnya diparkir di garasi yang aman di bawah gedung Daley Center, dan dia tiba di pengadilan pada pukul 10.00 jam setempat. Dia menggunakan lift pribadi untuk para hakim menuju lantai 17 untuk bertemu wartawan, pengacara, dan staf pengadilan.

Kehadiran Obama di tempat tersebut untuk memenuhi undangan sebagai juri. Hakim Ketua Cook County Tim Evans mengatakan kepada wartawan, Obama tidak dipilih untuk bertugas, namun tetap saja, ini adalah hari yang tidak biasa di kompleks pengadilan kota.

Meskipun Obama dan istrinya, Michelle mengatakan, mereka berencana untuk tinggal di Washington sementara putri mereka Sasha menyelesaikan sekolah menengah atas. Hanya saja, mereka masih memiliki rumah bergaya Georgia di lingkungan Hyde Park di South Side of Chicago.

Laporan Tribune menyatakan, Obama menunggu di majelis juri. Setiap calon juri diperbolehkan membawa bahan bacaan dan menggunakan ponsel. Untuk pekerjaan tersebut, setiap orang mendapatkan bayaran 17,20 dolar per hari atau setara dengan Rp 200 ribu.

"Terima kasih semua orang karena telah melayani di dewan juri, atau setidaknya bersedia," kata Obama dalam sebuah video yang diunggah di Twitter yang menunjukkan dia bergembira berjalan mengelilingi ruangan juri sambil bersalaman.

Obama sebelumnya juga pernah dipanggil menjadi juri pada tahun 2010. Hanya saja dia belum bisa memenuhi panggilan tersebut sebab memiliki jadwal rapat dan diberikan izin pengadilan untuk penundaan.

Selain Obama, beberapa presiden Amerika pun sempat mendapatkan tawaran pekerjaan yang sama. Contoh saja George W Bushdipanggil untuk menjadi juri di pengadilan Dallas, Texas, atau Bill Clinton di kota New York. Namun, semuanya tidak menjalankan tugas untuk menentukan hasil pengadilan dengan juri lainnya.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Kamis, 09 November 2017

Natal, Demokrat Bersumpah Voting Pemakzulan Trump Akan Dilakukan

WASHINGTON - Anggota Kongres Al Green mengumumkan akan mendesak menggelar pemungutan suara untuk pemakzulan Presiden Donald Trump ke DPR sebelum Natal. Anggota Kongres dari partai Demokrat itu telah diberitahu akan ada konsekuensi politik selama proses tersebut.

"Saya menerima konsekuensinya," tegas Green seperti dikutip dari Independent, Kamis (9/11/2017).

Green telah meluncurkan klausula pemakzulan bulan lalu. Namun tidak memaksakan voting pada saat itu karena dia mengatakan bahwa dia ingin masyarakat dapat mempertimbangkannya terlebih dahulu.

Klausula pemakzulan yang diperkenalkan Green terhadap Trump memiliki catatan nyata tentang penghasutan supremasi kulit putih, seksisme, kefanatikan, kebencian, xenophobia, intimidari ras, dan rasisme. Hal ini memicu mesin kebencian sayap kanan dan operasi rahasia di seluruh dunia dengan cara yang menyebabkan luka langsung pada masyarakat Amerika.

Ini menambah daftar panjang retorika dan klaim Trump yang memecah belah, termasuk komentarnya yang menyebut anak wanita jalang kepada pemain NFL yang harus dicabut, tanggapannya yang sama terhadap kekerasan supremasi kulit putih di Virigina.

Selain itu, keresahan terhadap orang-orang Puerto Rico yang belum pulih dari kehancuran akibat badai dan kebohongannya bahwa jutaan imigran memilih secara tidak sah.

Dengan ulang tahun hasil pemilihan Trump yang jatuh hari ini, Green menceritakan kejadian tersebut kepada The Hill yang mengatakan bahwa pada hak orang yang tidak dapat dipercaya telah menjadi kenyataan. Green mengatakan bahwa dia mengincar warisannya, meski pembicaraan tentang pemakzulan telah diremehkan oleh orang lain di Partai Demokrat.

"Sejarah tidak akan baik untuk kita" dengan keluar mereka, katanya.

Green adalah salah satu sosok yang paling vokal dalam kontingen Demokrat yang telah berteriak-teriak untuk pemakzulan Trump, dengan alasan Presiden telah menunjukkan bahwa dia tidak layak untuk melayani. Beberapa anggota Kongres berpendapat bahwa Trump secara psikologis cukup tidak stabil untuk mendapatkan pemakzulan.

Jika dia memaksakan suara, Green akan mengambil langkah yang paling konkret. Sudah hampir pasti bahwa Republikan Dewan Perwakilan Rakyat akan mengimbangi tindakan tersebut, membuatnya menjadi seruan sebagian oposisi partisan.

Tapi kemenangan Demokrat di seluruh papan dalam pemilihan minggu ini, termasuk Virginia Ralph Northam yang memenangkan perlombaan gubernur yang sangat diperebutkan, telah memberikan harapan bahwa Demokrat dapat merebut kembali mayoritas DPR tahun depan. Itu bisa memberi momentum lebih banyak pada dorongan pemakzulan.

Ini bukan hanya basis pemilih yang gentar dan menentang Trump yang mendorong pemakzulan. Penyumbang liberal kaya Tom Steyer telah banyak berinvestasi dalam upaya pemakzulan. Ia menghabiskan jutaan uang untuk iklan yang meminta pemecatan Trump dan memberi tekanan kepada Demokrat dengan mendesak mereka untuk mengambil posisi sebelum pemilu 2018.

Credit sindonews.com

Berbalas Pantun, Korut: AS Harus Usir Trump dari Tampuk Kekuasaan

PYONGYANG - Korea Utara (Korut) menanggapi pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Lewat media milik pemerintah, Pyongyang mengatakan Washington harus menggulingkan Trump dari kekuasaan untuk menghindari lubang dalam kiamat. Media yang dikelola Korut bahkan menyebut Trump sebagai orang tua gila .

Trump berada di China sebagai bagian dari 12 hari perjalanannya ke Asia. Ia diperkirakan akan meminta Presiden China Xi Jinping untuk berbuat lebih banyak guna menekan Korut untuk meninggalkan program senjata nuklirnya.

Dengan alasan bahwa dunia tidak dapat mentoleransi "rezim nakal" yang mengancam "kerusakan akbat nuklir," Trump meminta semua negara untuk meningkatkan tekanan ekonomi dan diplomatik terhadap Korut. Ia juga menuntut pemerintah Kim Jong-un melepaskan senjata nuklir.

"Saya harap saya berbicara tidak hanya untuk negara kita, tapi untuk semua negara beradab, ketika saya mengatakan ke Korea Utara: Jangan meremehkan kita, dan jangan coba kita," kata Trump kepada legislator Korea Selatan (Korsel).

"Kami tidak akan membiarkan kota-kota Amerika terancam kehancuran, kami tidak akan terintimidasi," sambungnya.

Sekretaris Negara Rex Tillerson mengatakan di masa lalu bahwa pemerintah tidak menyukai perubahan rezim dan mencari solusi diplomatik untuk menghentikan program senjata di Korut.

Namun pemimpin Korut, Kim Jong-un, melihat negara-negara seperti Irak, di mana mantan diktator Saddam Hussein digulingkan oleh . AS. Ia pun percaya bahwa satu-satunya cara bagi negaranya untuk memastikan bahwa rezimnya tetap berkuasa adalah melalui ambisi nuklir.

"Mengembangkan senjata nuklir yang mengancam AS adalah polis asuransi Jong-un agar tidak digulingkan oleh koalisi pimpinan AS," ucap Joo Seong-ha, seorang pembelot yang dipenjara di Korut sebelum melarikan diri ke Korsel, kepada USA Today.

"Program senjata nuklir adalah daya tawar paling kuat yang dimiliki Korea Utara," sambung Seong-ha.

Sementara mengatakan bahwa dia bersedia menggunakan kekuatan militer jika perlu, Trump juga mengatakan kepada wartawan saat berkunjung ke Seoul bahwa dia melihat kemajuan yang baik dengan harapan bahwa Korut akan "membuat kesepakatan" mengenai nuklir mereka. Namun Presiden Trump tidak menjelaskan secara rinci.

"Korut adalah ancaman di seluruh dunia yang membutuhkan tindakan di seluruh dunia," kata Trump pada sebuah konferensi pers menyusul pertemuan dengan Presiden Korsel Moon Jae In.

Credit sindonews.com

Trump pada Korut: Jangan Main-main dengan Kami

SEOUL - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menebar ancaman terbaru kepada Korea Utara (Korut). Dalam sebuah pidato saat berkunjung ke Korea Selatan (Korsel), Trump memperingatakan Korut untuk tidak macam-macam dengan AS.

"Jangan meremehkan kami dan jangan pernah mencoba bermain-main dengan kami," kata Trump dalam pidatonya, seperti dilansir Reuters pada Rabu (8/11).

Pemimpin AS itu kemudian meningatkan kepada pemimpin Korut Kim Jong-un bahwa pengembangan senjata nuklir tidak akan membuat Korut semakin aman. Justru, lanjut Trump, hal ini akan mempercepat kehancuran Korut.

"Senjata nuklir yang Anda (Kim Jong-un) kembangkan tidak membuat Anda lebih aman, mereka juga membuat rezim Anda dalam bahaya besar," ungkap Trump.

Sebelumnya, Trump sempat mendesak Korut untuk "membuat kesepakatan" dengan AS. Trump mengatakan bahwa diplomasi bisa menjadi pilihan dalam menghadapi provokasi militer yang dilakukan oleh Korut. "Masuk akal bagi Korea Utara untuk datang ke meja perundingan dan membuat kesepakatan yang baik untuk rakyat Korea Utara dan dunia," kata Trump.

Sementara itu, menyambut kunjungan Trump ke Korsel, Korut menegaskan kembali tekad mereka untuk memperkuat persenjataan nuklirnya dan menentang AS serta sekutu-sekutunya.

Credit sindonews.com

Pentagon Konfirmasi 3 Kapal Induk AS Latihan Perang Langka di Pasifik

WASHINGTON - Pentagon akhirnya mengonfirmasi rencana latihan perang langka yang melibatkan tiga kapal induk Amerika Serikat (AS) secara bersamaan di lokasi yang sama, yakni di Pasifik Barat. Manuver bareng itu akan digelar 11 hingga 14 November 2017.

Konfirmasi Pentagon ini muncul setelah Reuters membocorkan laporan tentang rencana latihan perang langka untuk pertama kalinya dalam satu dekade terakhir.

”Ini adalah kesempatan langka untuk berlatih dengan dua kapal induk bersama-sama, dan bahkan jarang bisa berlatih dengan tiga (kapal induk),” kata Laksamana Scott Swift, komandan Armada Pasifik AS, dalam sebuah pernyataan, yang dilansir Reuters, Kamis (9/11/2017).

Swift mengatakan, latihan perang tersebut akan berlangsung dari hari Sabtu (11/11/2017) sampai Selasa (14/11/2017). Manuver ini akan meramaikan lawatan panjang Trump di Asia.

”Beberapa operasi serangan sangat kompleks, dan latihan di Pasifik Barat ini merupakan bukti kuat kemampuan unik Armada Pasifik AS dan komitmen ketat terhadap keamanan dan stabilitas kawasan ini,” kata Swift.

Seorang pejabat AS sebelumnya mengatakan bahwa latihan gabungan tersebut sedang dipertimbangkan dan perencanaannya sedang dilakukan. Keputusan untuk merealisasikannya di Pasifik Barat belum dipublikasikan.

Tiga kapal induk yang akan terlibat manuver langka ini adalah kapal USS Nimitz, USS Ronald Reagan dan USS Theodore Roosevelt. Sejumlah kapal perang dan kapal selam dipastikan akan ikut menyertai ketiga kapal raksasa itu.

Tiga kelompok tempur kapal induk Pentagon belum pernah beroperasi di wilayah Pasifik Barat secara bersamaan sejak 2007.

Sebelumnya, seorang pejabat Pentagon yang membahas rencana latihan tersebut telah berbicara dengan Reuters dengan syarat anonim. Namun, dia tetap merahasiakan tanggal atau lokasi latihan yang tepat.

Rencana latihan perang langka tiga kapal induk AS secara bersamaan ini muncul ketika ketegangan antara Washington dan Pyongyang semakin memanas. Presiden Trump telah berulang kali mengumbar retorika kerasnya terhadap Korea Utara (Korut) mengenai program rudal dan senjata nuklir Pyongyang sejak memulai lawatan 12 hari ke Asia pada hari Minggu.

Ketika berada di Tokyo pada Senin lalu, Trump memperbarui peringatannya bahwa ”era kesabaran strategis” terhadap Korea Utara telah berakhir.

Latihan langka serupa terakhir kali terjadi tahun 2007. Saat itu, tiga kelompok tempur kapal induk AS melakukan latihan bersama bertajuk “Valiant Shield”. Tiga kapal yang terlibat saat itu adalah kapal Nimitz, John C. Stennis dan Kitty Hawk. Lokasi latihan pada saat itu berada di dekat Guam.

Menurut dokumen di situs Angkatan Laut Washington, 15 kapal dan 17 pesawat termasuk pesawat pembom B-52 ikut dilibatkan dalam latihan tahun 2007.

Credit sindonews.com

Bertemu Xi Jinping, Duterte akan Pertahankan Klaim di LCS

Presiden Rodrigo Duterte memastikan bakal mempertahankan klaim Filipina dalam sengketa wilayah di LCS saat bertemu dengan Presiden Xi Jinping di sela APEC. (Reuters/Erik De Castro)

Jakarta, CB -- Setelah mendekatkan diri ke China, kini Presiden Rodrigo Duterte memastikan bakal mempertahankan klaim Filipina dalam sengketa wilayah di Laut China Selatan saat bertemu dengan Presiden Xi Jinping di sela APEC di Vietnam akhir pekan ini.

"Kalian harus percaya kepada saya bahwa saya akan ke sana. Saya akan menegaskan sesuatu, bahwa kami tidak akan mempertaruhkan apa yang seharusnya menjadi milik kami," ujar Duterte, Rabu (8/11).

Pernyataan ini dianggap sebagai penegasan dari Duterte yang selama ini terkesan melunak di hadapan China terkait sengketa wilayah ini.

Pendekatan Duterte ke China memang sempat membuat publik bertanya-tanya. Setelah Pengadilan Arbitrase Tetap (PCA) memutuskan bahwa klaim China atas 90 persen wilayah China tidak sah, Filipina sebagai pihak penuntut malah mau diajak berunding.

Namun, Duterte mengatakan bahwa itu memang merupakan strateginya dalam mengatasi sengketa ini. Dia pun akan berkata jujur ketika bertemu dengan Xi Jinping di Vietnam.

"Saya tahu kemauan Xi, arahnya, dan ini adalah permainan geopolitik yang dapat mengubah tatanan Asia Tenggara jika ada kesalahan," ucap Duterte, sebagaimana dikutip Inquirer.

Namun hingga kini, Duterte mengaku masih memegang omongan Xi yang sebelumnya berjanji tidak akan membangun struktur di daerah sengketa antara China dan Filipina di LCS.

"Saya pernah mengatakan kepada Xi Jinping, 'Jangan.' Kami tidak akan melepaskan klaim kami di pulau di dekat tempat yang sekarang sudah diokupasi. Dia bilang, 'Tidak akan.' Dengan kepastian ini, kami memegang omongannya tidak akan membangun sesuatu di Dangkalan Scarborough," kata Duterte.

Namun, Duterte tidak akan membahas masalah keputusan PCA karena menyangkut banyak pihak lain. Putusan itu mementahkan klaim China atas 90 persen wilayah Laut China Selatan yang memang tumpang tindih dengan daerah kekuasaan Malaysia, Brunei, dan Vietnam.

Duterte mengatakan, nantinya masing-masing negara pasti akan memiliki cara sendiri untuk menekan China. Filipina enggan ikut campur demi menghindari perang.

"Saya harap kalian mengerti itu karena saya tidak bisa membiarkan perang pecah. Jika terjadi, semuanya akan berakhir dengan pembunuhan massal," katanya.

Credit cnnindonesia.com

China Marah, Filipina Batal Bangun Pondok Nelayan di LCS

Ilustrasi Pulau Thitu. (Reuters/Ritchie B. Tongo)

Jakarta, CB -- Presiden Rodrigo Duterte membatalkan pembangunan pondok nelayan Filipina yang dibangun di wilayah sengketa di Laut China Selatan karena Beijing melontarkan protes.

"Kami mencoba membangun tempat di tumpukan pasir dekat pulau kami dan China bereaksi. Presiden mengetahui hal ini dan berkata, 'Tarik saja,'" ujar Menteri Pertahanan Filipina, Delfin Lorenzana, kepada AFP, Rabu (8/11).

Lorenzana mengatakan, militer memang membawa bambu dan atap daun palem untuk membangun pondok di tumpukan pasir di sekitar wilayah mereka di Kepulauan Spratly pada Agustus lalu.

Menurut Lorenzana, tumpukan pasir itu berjarak hanya sekitar 4,6 kilometer dari Pulau Thitu yang merupakan wilayah Filipina. Kepulauan Thitu sendiri berjarak 26 kilometer dari pulau buatan China.

Namun kemudian, Menteri Luar Negeri Filipina, Alan Peter Cayetano, memberi informasi kepada Duterte bahwa Manila dan Beijing memiliki perjanjian untuk tidak membangun sesuatu di pulau baru China itu.

"Kami tidak melakukannya, tapi sejumlah nelayan kami ingin mendirikan pos di sana. Mereka [China] melihatnya dan protes, maka kami menariknya," ucap Lorenzana.

Insiden ini terjadi di tengah menguatnya hubungan China dan Filipina di bawah pemerintahan Duterte. Penguatan hubungan ini terlihat dari melunaknya sikap Filipina terhadap klaim China di Laut China Selatan.

Di bawah pemerintahan Duterte, Filipina bahkan mau berunding dengan China terkait putusan Pengadilan Arbitrase Tetap (PCA) yang menolak klaim Beijing atas 90 persen wilayah Laut China Selatan.

Tuntutan ke PCA itu sendiri diajukan oleh Filipina pada masa pemerintahan Presiden Benigno Aquino pada 2013 lalu.

Saat itu, Manila mempertanyakan keabsahan klaim China atas sebagian besar wilayah di Laut China Selatan yang tumpang tindih dengan daerah kekuasaan Filipina, Vietnam, Malaysia, dan Brunei.

Credit cnnindonesia.com

Eks Menlu AS Kutuk Israel, Puji Warga Palestina

TEL AVIV - Mantan Menteri Luar Negeri sekaligus Sekretaris Negara Amerika Serikat (AS) John Kerry meluncurkan serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya kepada pemerintah Israel. Kerry menyalahkan Israel atas jalan buntu dalam mengamankan kesepakatan damai dengan Palestina sembari memuji komitmen pihak yang terakhir untuk tidak melakukan kekerasan.

Komentar Kerry ini terungkap setelah sebuah rekaman, dilaporkan dibuat pada sebuah konferensi baru-baru ini di Dubai, diperoleh oleh Channel 10 Israel dan disiarkan pada hari Selasa.

"Orang-orang Palestina telah melakukan pekerjaan luar biasa untuk tetap berkomitmen tidak melakukan kekerasan. Dan faktanya saat intifada (2015) terjadi, mereka menunjukkan aksi non kekerasan - di Tepi Barat," ujar mantan calon presiden tersebut seperti dikutip dari Russia Today, Kamis (9/11/2017).

Namun, Kerry mengatakan hal ini "diabaikan oleh masyarakat umum karena ini bukan topik diskusi. "Mengapa? Karena mayoritas kabinet, dalam pemerintahan Israel saat ini, telah mengumumkan bahwa mereka tidak pernah berada di negara Palestina," ujarnya.

Dia kemudian melanjutkan untuk menjelaskan sejumlah langkah yang diambil untuk melindungi keamanan Israel, termasuk memiliki pasukan Israel yang ditempatkan di sebuah bandara di negara tetangga Yordania.

"Raja Abdullah dari Yordania menerima gagasan untuk memiliki pasukan Israel di sebuah bandara di Yordania," katanya.

"Kami bahkan memiliki pra-penggelaran senjata di Tepi Barat jika ada ancaman eksistensial terhadap Israel yang harus mereka tanggapi," ungkapnya lebih jauh.

"Ini akan menjadi perbatasan paling aman di dunia, dengan sebuah kesepakatan mengenai tanggapan yang cepat, jadi jika orang Palestina tidak menanggapi dalam waktu tiga menit atau lima menit gangguan di perbatasan, Israel memiliki hak untuk memberikan tanggapan," dia menambahkan.

Mantan diplomat tinggi Amerika tersebut meramalkan bahwa jika situasi tersebut tidak berubah, orang-orang Palestina bisa kembali melakukan kekerasan sebagai alat untuk mengamankan negaranya di masa depan.

"Jika Anda melihat 40.000 anak-anak berbaris ke dinding setiap hari dengan tanda-tanda yang mengatakan 'beri kami hak kami,' maksud saya, saya kira Palestina tidak akan kebal selamanya terhadap gerakan hak-hak sipil yang telah menyapu negara-negara lain di dunia dan entah bagaimana Israel mengabaikan ini. Itu bukan kepemimpinan," kata Kerry.

"Jika Anda tidak memiliki pemimpin yang ingin berdamai, jika persamaannya tidak berubah, saya akan takjub jika dalam 10 tahun ke depan jika kita tidak melihat beberapa pemimpin muda Palestina datang dan berkata, siapa bilang kita telah mencoba tanpa kekerasan selama 30 tahun terakhir dan lihat, itu tidak menghasilkan apa-apa," sambungnya

Selama menjabat sebagai sekretaris negara, Kerry memimpin perundingan damai antara kedua belah pihak. Namun, perundingan ini runtuh pada tahun 2014 dengan orang-orang Palestina menyalahkan, sebagian, pembangunan permukiman Israel di tanah Arab.

Sebelum dia meninggalkan jabatannya, Kerry memberikan sebuah pidato di mana dia mengkritik Israel mengenai kebijakan permukimannya, dengan mengatakan bahwa mereka membahayakan kesepakatan damai di masa depan dan kemungkinan solusi dua negara.

Credit sindonews.com

Saudi Buka Medan 'Perang' Baru di Lebanon Hadapi Iran

Prajurit Hizbullah.

CB,BEIRUT -- Arab Saudi membuka medan baru dalam perang proxy regionalnya dengan Iran. Saudi mengancam sekutu kuat Teheran, Hizbullah dan Lebanon. Dengan kekuatan Iran yang unggul di Irak dan Suriah, dan Riyadh yang gagal dalam perang dengan sekutu Iran di Yaman, pendekatan baru Saudi dapat membawa gejolak politik dan ekonomi di wilayah di mana Teheran memiliki pengaruh.

Pengunduran diri Perdana Menteri Lebanon yang pro-Saudi, Saad al-Hariri, yang mengumumkan pengunduran dirinya dari Riyadh dan menyalahkan Iran dan Hizbullah, dipandang oleh banyak orang sebagai langkah pertama dalam intervensi Saudi dalam politik Lebanon. "Orang-orang Saudi tampaknya telah memutuskan kalau cara terbaik untuk menghadapi Iran adalah memulainya di Lebanon," kata seorang diplomat Eropa, Rabu, (8/11) seperti ditulis Reuters.

Riyadh menyalahkan Hizbullah atas pengunduran diri Hariri yang paling berkuasa di Lebanon. Mereka menuduhnya melakukan pembajakan politik Lebanon. Saudi juga menyalahkan Lebanon secara keseluruhan dengan mengatakan, mereka telah mengumumkan perang terhadap Kerajaan Saudi.

Seorang menteri Saudi membuat permintaan yang hampir tidak mungkin dipenuhi Lebanon yakni menyingkirkan Hizbullah yang menjadi pemain utama dalam politik Lebanon. Padahal Hizbullah jauh lebih kuat daripada negara Lebanon yang lemah tersebut.

Bertepatan dengan pembersihan anti-korupsi utama Saudi, pengumuman mundurnya Hariri yang mengejutkan telah menimbulkan kecurigaan Hizbullah kalau kepentingan bisnis Saudi telah melibatkannya dalam penyelidikan dan dia terpaksa mengundurkan diri. Saudi dan sekutu Hariri menyangkal hal itu. Selain itu ada pernyataan bahwa Hariri berada di bawah tahanan rumah.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Akhiri Konsensus, Muhammad Salman Pertaruhkan Nasib Saudi

Mohammed bin Salman

CB, RIYADH -- Sejumlah pengamat, termasuk mantan pejabat intelijen AS, mengatakan Putra Mahkota Arab Saudi Muhammad bin Salman tengah mempertaruhkan ketidakstabilan politik dan regional. Pertaruhan itu dilakukan dengan membongkar sistem aturan konsensus yang sudah berlangsung selama puluhan tahun di kerajaan.

Sejak menggantikan sepupunya Mohammed bin Nayef pada Juni lalu sebagai calon pengganti Raja Salman bin Abdulaziz Al Saud, pria 32 tahun ini telah memulai kampanye untuk mengkonsolidasikan kekuasaan. Ia mulai menyingkirkan saingannya dalam keluarga kerajaan dan aktivis agama.

Pada September, polisi Arab Saudi menangkap puluhan tokoh agama, termasuk pengkhotbah Islam Salman al-Awdah dan Awad al-Qarni, yang kini berada di balik jeruji besi. Namun kabar yang lebih mengejutkan datang dari pewaris takhta paling ambisius itu pada Sabtu (4/11) malam.

Dia memecat menteri senior dan menahan puluhan orang terkaya di negara itu, seolah-olah dengan alasan untuk memerangi korupsi. Mereka yang ditahan termasuk sepupunya yang merupakan salah satu orang terkaya di dunia, Pangeran Alwaleed bin Talal, bersama 11 pangeran lainnya, empat menteri, dan beberapa mantan menteri.

Waleed al-Ibrahim, Ketua Middle East Broadcasting Centre (MBC), salah satu perusahaan media terbesar di kawasan itu, dan tokoh konstruksi, Bakr Binladin dari kelompok Saudi Binladin, juga ditahan. Beberapa pihak juga bertanya-tanya mengenai keberadaan Mohammed bin Nayef, yang belum pernah terlihat di depan umum sejak Juni lalu dan dikabarkan berada di bawah tahanan rumah.

Akademisi dari Durham University, Christopher Davidson, mengatakan penahanan yang menargetkan kaum elite lama Arab Saudi menunjukkan pergeseran bentuk kekuasaan. Sistem aturan konsensus keluarga tampaknya telah berubah menjadi gaya pemerintahan yang otoriter yang bertumpu pada satu orang pemimpin.

"Mendapatkan 'hasil tangkapan besar' yang dilakukan oleh MBS dan sekutunya di Abu Dhabi menunjukkan sinyal kekuatan sultanistik baru yang dibangun MBS," ujar Davidson, yang menggunakan akronim MBS untuk Mohammed bin Salman. Ia merujuk pada hubungan dekat Mohammed dengan para pemimpin Uni Emirat Arab (UEA).

"Dengan menargetkan orang-orang kaya, baik sesama pangeran atau raja media dan bos konstruksi, MBS menunjukkan tidak ada seorang pun yang berada di luar kendalinya, karena dia sekarang berada di puncak rezim satu orang yang otoriter. Konsensus lama monarki berabad-abad yang lalu telah runtuh secara efektif pada beberapa titik di awal tahun ini," jelas dia, kepada Aljazirah.

Raja Salman bersama putranya Mohammad Bin Salman

Upaya pembersihan oleh Mohammed bin Salman pekan ini juga berpotensi mengasingkan anggota keluarga Al Saud. Pada saat yang sama, negara tersebut sedang berusaha menyeimbangkan keuangannya di tengah rendahnya harga minyak.

Seorang veteran CIA berusia 30 tahun yang sekarang menjabat sebagai Direktur Brookings Intelligence Project, Bruce Riedel, mengatakan penangkapan massal tersebut belum pernah terjadi sebelumnya di Arab Saudi.
"Politik keluarga kerajaan secara tradisional bersifat konsensual dengan menekankan kesopanan dan kehormatan, bahkan kepada para menteri yang gagal," katanya.

Ia meramalkan, pergeseran sistem aturan berbasis konsensus tradisional Arab Saudi itu akan menyebabkan kekacauan di dalam negeri. "Akan ada banyak ketidakpuasan di balik layar di dalam keluarga, dan kerajaan akan menuju ketidakstabilan," tambah Riedel.

Perubahan aturan konsensus dapat memberikan dampak yang lebih luas baik di dalam maupun di luar negeri, terutama menyangkut hubungan Arab Saudi dengan saingan regionalnya, Iran. Sejak pengangkatan Mohammed bin Salman sebagai menteri pertahanan dan wakil putra mahkota pada 2015, dan kemudian menjadi putra mahkota, Riyadh telah mengambil sikap kebijakan luar negeri yang lebih agresif terhadap Teheran.

Pada Maret 2015, Arab Saudi memutuskan untuk berperang melawan pemberontak Houthi di Yaman, yang diyakini telah didukung oleh Iran. Pada awal 2016, Arab Saudi mengumumkan pemutusan hubungan diplomatik dengan Iran.

Di tengah meningkatnya ketegangan regional, pada Selasa (7/11), Mohammed bin Salman menuduh Iran telah melakukan tindakan perang. Ia menyalahkan Teheran karena telah memasok rudal ke kelompok Houthi yang kemudian ditembakkan ke Riyadh, namun berhasil dicegat oleh angkatan bersenjata Arab Saudi. Iran telah menolak tuduhan Arab Saudi itu yang menyebutnya jahat, tidak bertanggung jawab, merusak, dan provokatif.

Di dalam negeri, Muhammad bin Salman telah menjanjikan reformasi sosial dan ekonomi, termasuk menawarkan saham publik Aramco, perusahaan minyak milik negara. Ia juga mengakhiri larangan perempuan untuk mengemudi kendaraan di negara tersebut.

Dia akan meluncurkan Vision 2030, sebuah rencana reformasi yang akan mengurangi ketergantungan perekonomian Arab Saudi terhadap minyak. Arab Saudi akan mengembangkan sektor pariwisata, kesehatan, dan pendidikan di negara itu.

Mantan wakil direktur operasi CIA, Robert Richer, memuji rencana moderenisasi Putra Mahkota Saudi tersebut. Namun Richer, yang pernah ditempatkan di sejumlah negara Timur Tengah, mengatakan pengangkatan Mohammed bin Salman dapat berkontribusi pada kemungkinan adanya perang dengan Iran.

"Ini adalah badai yang sempurna bagi [Mohammed] bin Salman, yang memiliki Arab Saudi, Amerika Serikat, dan Israel, dan memandang Iran sebagai ancaman terbesar di wilayah ini," kata Richer kepada Aljazirah.

Presiden AS Donald Trump juga memuji Mohammed bin Salman dan ayahnya pascapenahanan beberapa elite baru-baru ini. Ia juga telah berulang kali menuduh Iran mendukung terorisme dan menyebabkan kekerasan, pertumpahan darah, dan kekacauan di Timur Tengah.

Ketegangan antara Iran dan Arab Saudi telah terjadi selama beberapa dekade, berawal dari revolusi Iran pada 1979, yang mengubah Iran menjadi sebuah republik Islam. Arab Saudi dan negara-negara Arab lainnya telah menuduh Iran ingin menggulingkan pemerintah mereka dan mengekspor revolusi sejak saat itu.

Mantan perwira CIA Bob Baer memuji pendekatan konsensus berbasis keluarga di kerajaan Arab Saudi yang telah memutuskan untuk mencegah perang dengan Iran sampai saat ini. "Al Saud [keluarga penguasa Arab Saudi] telah bertahan bertahun-tahun, berkat sebuah konsensus yang luar biasa dan tak terputus untuk menghindari perang dengan Iran," kata Baer.

"Tidak ada yang ingin melihat perang di wilayah tersebut terutama karena Iran bukanlah negara kecil. Iran memiliki kekuatan ekonomi, memiliki identitas sendiri, dan mendapat dukungan dari masyarakatnya. Dunia membutuhkan Arab Saudi yang stabil dan dapat diprediksi," tambahnya.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Gelombang Baru Pertarungan Saudi Versus Iran

Ilustrasi Saudi vs Iran.

CB, RIYADH -- Arab Saudi menuduh Iran melakukan agresi militer langsung melalui pemberontak Houthi di Yaman. Pernyataan yang disampaikan putra mahkota Saudi, Mohammed bin Salman ini mengacu pada rudal yang ditembakkan akhir pekan lalu ke Riyadh dari Yaman.

Menurut Saudi, Iran telah memasok senjata tersebut. Sementara pihak Houthi telah memberi peringatan bahwa bandara Saudi dan UEA bisa menjadi target penembakan berikutnya.
Seperti dikutip Aljazirah, Selasa (7/11) Iran selama ini dikenal mendukung pemberontak Houthi di Yaman. Namun Teheran membantah mempersenjatai mereka. Iran juga menyebut tudingan Saudi tak berdasar.
Adapun koalisi militer pimpinan-Saudi melakukan perang dengan pemberontak Houthi yang menguasai ibu kota Sanaa pada Maret 2015. Perang telah menewaskan lebih dari 10 ribu warga sipil, memaksa tiga juta orang meninggalkan rumah mereka, dan membuat jutaan orang Yaman hidup dalam kemiskinan.

Bandara internasional utama Yaman, di ibu kota pemberontak, Sanaa, telah ditutup sejak Agustus 2016 atas perintah koalisi tersebut.
Tak hanya di Yaman, Arab Saudi ingin mengekang pengaruh Iran di seluruh jazirah Arab. Di Irak, Iran memiliki kekuatan paramiliter lebih kuat daripada yang dimiliki pemerintah. Di Suriah, Iran memiliki Garda Revolusi dan pejuang Hizbullah yang mendukung pemerintahan Presiden Bashar al-Assad.

Dan di Lebanon, Iran juga mendukung gerakan bersenjata Hizbullah. Pengunduran diri Perdana Menteri Lebanon Saad Hariri, pada Sabtu menunjukkan bagaimana pertarungan antara Iran dan Saudi. Saad Hariri yang mendapat dukungan dari Saudi mengaku mundur karena diancam akan dibunuh. Hal itu memicu gelombang politik ketidakpastian baru di Lebanon.
Hariri belum kembali ke negaranya sejak pengunduran dirinya. Sebagai ganti dia telah melakukan perjalanan ke Abu Dhabi, sekutu Saudi di kamp anti-Iran, untuk pembicaraan mengenai krisis politik yang semakin meningkat di negaranya.

Hizbullah di Lebanon bukan hanya sekedar kelompok bersenjata melainkan partai politik dengan dukungan rakyat yang kuat. Dan dalam beberapa tahun terakhir, ia telah memperluas pengaruhnya di luar perbatasan Lebanon.

Keputusan Hizbullah untuk mengirim pasukan untuk berperang bersama pasukan Presiden Suriah Bashar al-Assad telah lama menjadi isu kekhawatiran di antara beberapa faksi Lebanon. Namun, mereka dengan keras menolak seruan untuk melucuti senjata dan menarik diri dari Suriah.

Iran pun kini telah mengamankan sebuah koridor yang membentang dari Teheran melalui Irak dan Suriah sampai ke Lebanon. Arab Saudi berharap dapat mengubah keseimbangan kekuasaan tersebut.

Tidak jelas tindakan apa yang akan dilakukan Arab Saudi nantinya. Seorang analis politik, George Alam mengatakan Arab Saudi, melalui ancamannya, menginginkan Pemerintahan Lebanon dan orang-orang untuk menghancurkan Hizbullah. Ini adalah undangan untuk perang saudara. "Ada front baru - Saudi, Israel dan AS - melawan Iran." katanya.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

PBB desak koalisi Saudi akhiri blokade bantuan ke Yaman

Menteri Luar Negeri Arab Saudi Adel al-Jubeir menghadiri pertemuan anggota negara Koalisi untuk Mendukung Legitimasi di Yaman, di Riyadh, Arab Saudi, Minggu (29/10/2017). (REUTERS/Faisal Al Nasser/cfo/17)

Perserikatan Bangsa-Bangsa/PBB (CB) - PBB pada Selasa meminta koalisi pimpinan Arab Saudi mencabut blokade yang menghalangi pengiriman bantuan ke Yaman, tempat sekitar tujuh juta orang menghadapi risiko kelaparan.

"Blokade pelabuhan, bandara, rute darat memberi dampak yang sangat negatif terhadap situasi yang sudah memilukan," kata juru bicara PBB Stephane Dujarric.

"Semua pihak yang terlibat dalam konflik harus mengizinkan dan memfasilitasi akses kemanusiaan yang aman, cepat, tanpa hambatan bagi semua orang yang membutuhkan, melalui seluruh pelabuhan dan bandara," katanya sebagaimana dikutip AFP.

Pasokan bantuan sudah diblokir sejak koalisi menutup perbatasan Yaman pada Senin untuk menanggapi serangan rudal dari pemberontak Houthi Yaman yang dicegat di dekat bandara Riyadh.

Dua pesawat bantuan kemanusiaan PBB yang menuju Yaman sudah ditahan sejak Senin.

PBB memasukkan Yaman sebagai negara dengan krisis kemanusiaan nomor satu dunia, dengan 17 juta warga Yaman membutuhkan makanan, tujuh juta di antaranya berisiko kelaparan dan kolera yang menyebabkan lebih dari 2.000 kematian.

Dewan Keamanan dijadwalkan membahas krisis kemanusiaan di Yaman pada Rabu menyusul permintaan dari Swedia, yang menyatakan khawatir situasinya semakin memburuk.

Kepala bantuan PBB Mark Lowcock akan menyampaikan keterangan kepada Dewan Keamanan mengenai hasil kunjungannya ke Yaman. PBB sudah mengontak para pejabat Arab Saudi di New York dan Riyadh menurut pejabat badan dunia itu.

Memperburuk

Di Jenewa, juru bicara kantor PBB untuk urusan kemanusiaan menyampaikan permohonan mendesak untuk menjaga aliran bantuan ke Yaman.

"Kalau saluran-saluran ini, garis hidup ini, tidak dibiarkan terbuka maka ini akan makin menambah penderitaan orang-orang yang sudah berada dalam... krisis kemanusiaan terburuk di dunia," kata Jens Laerke.

"Bahan bakar, makanan dan obat impor harus terus masuk ke negara itu," kata Laerke. "Ini merupakan masalah akses dalam dimensi kolosal."

Koalisi meminta PBB memindahkan kapal-kapalnya dari pelabuhan Hodeidah, pusat penting untuk pengiriman bantuan, menurut para pejabat PBB.

Akibat penutupan perbatasan, harga bahan bakar naik sampai 60 persen dan harga gas untuk memasak mengganda menurut Laerke.

"Guncangan lebih lanjut pada impor makanan dan bahan bakar bisa membalikkan keberhasilan baru-baru ini dalam memitigasi ancaman kelaparan," Dujarric memperingatkan.

Koalisi militer pimpinan Arab Saudi mengintervensi Yaman pada Maret 2015 untuk mendukung Presiden Abedrabbo Mansour Hadi setelah Houthi memaksa dia ke pengasingan.

Bulan lalu PBB memasukkan koalisi ke daftar hitam karena menewaskan dan menjadikan cacat 683 anak selama konflik tahun lalu dan melancarkan 38 serangan terverifikasi ke rumah sakit dan sekolah.

Kantor hak asasi manusia PBB menyatakan 5.295 warga sipil telah tewas sejak serangan koalisi di Yaman bermula dan 8.873 lainnya terluka.

Credit antaranews.com

Pemerintah Yaman Bantah Hadi Jadi Tahanan Rumah di Saudi

SANAA - Pemerintah Yaman membantah laporan yang menyebut Presiden Yaman Abd Rabbou Mansour Hadi telah menjadi tahanan rumah di Arab Saudi. Hadi dilaporkan sudah setahun terakhir menjadi tahanan rumah di Saudi.

Sumber kepresidenan Yaman, yang dikutip oleh kantor berita Yaman, Saba, seperti dilansir dari Anadolu Agency pada Rabu (8/11), menyebut laporan tentang penempatan Hadi di bawah tahanan rumah sebagai sebuah kebohongan.

"Kebohongan ini adalah bagian dari kampanye sistematis yang menargetkan Arab Saudi, yang memimpin sebuah pertempuran untuk menghentikan campur tangan Iran di Yaman dan wilayah tersebut," kata sumber tersebut.

"Kampanye tersebut juga datang pada saat kekuatan pro-legitimasi mendekati ibukota Yaman, Sanaa, dan membuat kemajuan signifikan di semua bidang militer," sambungnya.

Hadi sendiri telah berada di Riyadh sejak dia melarikan diri dari Yaman, setelah pemberontak Houthi menguasai sebagian besar negara tersebut, termasuk ibukota Sanaa, pada tahun 2014.

Pada tahun 2015, Saudi dan sekutu Arabnya, atas permintaan Hadi, meluncurkan kampanye udara besar-besaran yang bertujuan untuk memberantas pemberontah Houthi dan mengembalikan legitimasi pemerintah Yaman.

Credit sindonews.com