Korea Utara kembali luncurkan rudalnya

Sebuah misil diluncurkan saat uji peluncuran roket balistik jarak-menengah dan jauh dalam foto tanpa tanggal yang dirilis Kantor Berita Pusat Korea Utara (KCNA) di Pyongyang, Rabu (30/8/2017). (KCNA/via REUTERS )

Seoul (CB) - Korea Utara meluncurkan sebuah rudal ke arah timur melintasi Jepang pada Jumat, kata Tokyo dan Seoul.

Peluncuran tersebut, dari dekat Pyongyang, dilakukan setelah Dewan Keamanan PBB menjatuhkan sanksi kedelapan kepada negara itu atas progtam rudal dan nuklirnya yang dilarang.

Rudal itu terbang di atas Hokkaido di Jepang utara "sekitar pukul 07.06 (2206 GMT) menuju Samudra Pasifik," menurut sistem J-Alert Jepang, dengan sejumlah laporan menyebutkan rudal tersebut jatuh di sekitar 2.000 kilometer sebelah timur Hokkaido.

Kementerian Pertahanan Seoul mengatakan rudal tersebut kemungkinan meluncur sejauh sekitar 3.700 kilometer dan mencapai ketinggian maksimum 770 kilometer – lebih tinggi sekaligus lebih jauh dibandingkan rudal sebelumnya.

Rudal itu diluncurkan dari lokasi yang sama di dekat bandara ibu kota, tambahnya, demikian laporan AFP.

Credit  antaranews.com

Korut Kembali Luncurkan Rudal Lintasi Jepang

 

Ilustrasi rudal Korut. (KCNA via Reuters)

Jakarta, CB -- Kantor Kepala Staf Gabungan Militer Korea Selatan menyatakan Korea Utara meluncurkan peluru kendali balistik tak dikenal dari yang melintasi Jepang, untuk kedua kalinya.

"Korea Utara menembakkan rudal balistik tak dikenal dari daerah Sunan, Pyongyang," katanya, Jumat (15/9). Rudal tersebut "terbang melintasi Jepang dan menuju ke Samudra Pasifik Utara."

Tindakan provokatif serupa dilakukan pada Agustus lalu dan memicu kecaman internasional, termasuk dari Indonesia. Aksi kali ini dilakukan tak lama setelah Korut mengancam bakal "menenggelamkan" Jepang.

Pernyataan Korut menyusul sanksi baru yang dijatuhkan Perserikatan Bangsa-Bangsa terkait uji coba nuklir yang keenam kalinya, belum lama ini. Jepang menjadi sasaran karena turut mendorong sanksi tersebut.

Stasiun televisi swasta Jepang, NHK, menunjukkan peringatan dari pemerintah bahwa "sebuah rudal" telah melintasi Hokkaido, bagian utara negara tersebut, dan jatuh di Samudra Pasifik.

Dalam peringatan yang dikutip CNN itu, NHK juga menyatakan: pemerintah mengimbau masyarakat untuk menjauhi dari benda apapun yang bisa jadi pecahan rudal."

Mengutip pemerintah Jepang, NHK juga melaporkan rudal itu jatuh "2.000 kilometer lepas Tanjung Erimo sekitar 7.16 waktu setempat."

Credit  CNN Indonesia

Korea Utara ancam "tenggelamkan" Jepang, jadikan AS "abu"

Hwasong-14, peluru kendali antarbenua milik Korea Utara. (Reuters)

Seoul (CB) - Satu badan negara Korea Utara pada Kamis mengancam akan menggunakan senjata nuklir untuk "menenggelamkan" Jepang dan menghancurkan Amerika Serikat menjadi "abu dan kegelapan" karena mendukung resolusi dan sanksi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atas program nuklir terkininya.

Komite Perdamaian Asia-Pasifik Korea Utara, yang menangani hubungan eksternal dan propaganda Pyongyang, juga menyeru pembubaran Dewan Keamanan, yang mereka sebut sebagai "alat jahat" yang terdiri dari negara-negara yang telah disuap oleh Amerika Serikat.

"Negara dengan empat pulau itu harus ditenggelamkan ke laut oleh bom nuklir Juche. Jepang tidak lagi perlu ada di dekat kita," kata komite dalam pernyataan yang disiarkan kantor berita Korea Utara, KCNA.

Juche adalah ideologi Korea Utara yang menggabungkan Marxime dengan nasionalisme ekstrim yang diajarkan oleh pendiri negara Kim Sung Il, kakek dari pemimpin Pyongyang saat ini, Kim Jong-un.

Ketegangan di kawasan itu terus meningkat sejak Korea Utara menggelar uji coba nuklir keenam dan paling kuat pada 3 September.

Lima belas anggota Dewan Keamanan meresponsnya dengan mengambil keputusan mengenai draf resolusi yang disusun Amerika Serikat dan sanksi baru pada Senin, di antaranya dengan melarang negara-negara anggota PBB mengimpor produk tekstil Korea Utara yang merupakan penyumbang ekspor terbesar kedua setelah batu bara dan mineral.

Korea Utara bereaksi terhadap tindakan Dewan Keamanan, dengan kembali mengancam akan menghancurkan Amerika Serikat, Jepang, dan Korea Selatan.

"Hancurkan daratan Amerika Serikat menjadi abu dan kegelapan. Mari kita lampiaskan dendam kita dengan mengerahkan seluruh alat pembalasan yang sudah disiapkan sampai sekarang," kata komite dalam pernyataan yang dikutip kantor berita Reuters.

Korea Utara juga mengancam Jepang karena hanya menuruti keinginan Amerika Serikat, dan mengatakan bahwa mereka tidak akan memaafkan kejahatan Jepang, merujuk pada agresi Jepang pada masa perang dunia.

Komite itu juga menyebut Korea Selatan sebagai "pengkhianat dan anjing" peliharaan Amerika Serikat.

Pernyataan itu kemudian mendapat tanggapan keras dari Jepang.

"Ini adalah pernyataan yang sangat provokatif dan mengerikan. Ini berpotensi meningkatkan ketegangan regional dan sangat tidak bisa diterima," kata Kepala Sekretaris Kabinet Jepang, Yoshihide Suga, dalam konferensi pers rutin pada Kamis.

Korea Utara telah mengabaikan resolusi Dewan Keamanan PBB dan sanksi-sanksinya, dan berikrar meneruskan program pengembangan senjata nuklir dan rudal meski mendapat tekanan internasional.

Credit  antaranews.com

Khawatirkan Rusia, Swedia gelar latihan perang terbesar sepanjang 20 tahun

JAS 39E Gripen, tulang punggung kekuatan udara Angkatan Udara Kerajaan Swedia. Bersama sistem peringatan dini dan kewaspadaan situasional EriEye dan GlobalEye dan lain-lain, sistem pertahanan Swedia dibangun dengan konsep efisien, cerdas, dan terpadu. (wikipedia.org)

... keamanan terus berkembang ke arah yang buruk...

Gotheborg, Swedia (CB) - Swedia menggelar latihan perang terbesar sejak dua dekade terakhir dengan dukungan dari sejumlah anggota NATO, dengan melibatkan 19.000 tentara. Swedia bukan anggota NATO.

Pemotongan anggaran pertahanan yang dilakukan Swedia dalam beberapa tahun terakhir membuat negara tersebut khawatir tidak dapat mengimbangi kekuatan militer Rusia yang terus membesar. Moskow juga akan menggelar latihan perang dengan melibatkan 13.000 tentara pada Kamis.

Swedia akan melakukan simulasi serangan dari arah timur Pulau Baltik, Gotland, di dekat daratan utama Swedia.

"Situasi keamanan terus berkembang ke arah yang buruk," kata Micael Byden, komandan pasukan bersenjata Swedia, saat mempresentasikan rencana latihan perang yang akan berlangsung selama tiga pekan tersebut.

Swedia, dan negara-negara Balitk, ditambah Polandia, sangat terganggu atas aksi aneksasi Rusia terhadap wilayah Ukraina, semenanjung Krimea di dekat Laut Hitam, pada 2014 lalu. Mereka juga memprotes dukungan Moskow kepada gerilyawan separatis di wilayah timur Ukraina.

"Rusia adalah negara yang sangat mempengaruhi situasi keamanan di Eropa saat ini dengan sejumlah aksi mereka, seperti aneksasi Krimea dan pertempuran di timur Ukraina, sehingga jelas kami memantau dengan seksama apa yang Rusia lakukan," kata Byden.

Sekitar 1.500 tentara dari Amerika Serikat, Prancis, Norwegia, dan sejumlah negara anggota NATO lain juga turut berpartisipasi dalam latihan perang yang dinamai Aurora itu.

Swedia, yang tidak termasuk sebagai anggota NATO, memutuskan untuk menaikkan anggaran militer sampai dua persen dari total produk domestik bruto, setelah hanya membelanjakan anggaran pertahanan sebesar satu persen sejak 1990an.

Negara kerajaan di Nordik itu juga memberlakukan kembali wajib militer.

Angkatan Bersenjata Swedia yang dulu bisa memobilisasi tentara sebanyak lebih dari 600.000 orang, kini hanya berjumlah 20.000 ditambah 22.000 tentara relawan cadangan.

NATO sendiri mengatakan bahwa latihan perang Aurora bukan merupakan respon atas latihan serupa dari Rusia pada Kamis.

Byden, di sisi lain, menekankan pentingnya posisi NATO bagi Swedia.

"Kami adalah negara berdaulat yang bertanggung jawab atas keamanan kami sendiri. Kami melakukannya dengan pihak lain, yang siap mendukung dan siap menerima bantuan," kata dia.

Amerika Serikat mengirim sejumlah kendaraan perang melalui laut dari Jerman, sementara Prancis mengirim peralatan perang mereka dengan kereta.

Pemerintah Swedia secara umum mengatakan bahwa pihaknya akan tetap netral di tengah persaingan NATO dengan Rusia. Swedia tidak pernah terlibat dalam perang sejak bertempur dengan Norwegia pada 1814.

Credit  antaranews.com

Jordania kecam rencana Israel untuk tutup Bab Ar-Rahmah di Al Aqsa

Kompleks Al Aqsa atau Haram Al Sharif, yang meliputi Masjid al-Aqsa dan Dome of the Rock atau Masjid Kubah Batu dengan kubah emasnya, di Jerusalem Timur terlihat dari Bukit Zaitun. (ANTARA News/Maryati)

Amman, Jordania (CB) - Jordania pada Selasa (12/9) mengecam Israel karena berencana menutup Bab Ar-Rahmah, yang berada di dalam Masjid Al-Aqsa, demikian laporan kantor berita resmi Jordania, Petra.

Menteri Negara Jordania Urusan Media Mohammad Momani mengatakan Jordania dengan keras mengutuk keputusan Israel, dan menambahkan Israel mesti menghormati hukum internasional berkaitan dengan itu.

Tindakan tersebut, kata Menteri Jordania, adalah pelanggaran terhadap semua konvensi dan hukum internasional.

Momandi menambahkan Jordania menolak setiap upaya Israel untuk mengubah identitas Masjid Al-Aqsa, demikian laporan Xinhua. Menteri itu menekankan bahwa upaya tersebut ingin mengubah kondisi sejarah di tempat suci tersebut.

"Rencana Israel sangat serius dan mendorong konsekuensi serius ... Kami mendesak Israel agar mundur dari keputusan ini secepatnya," katanya.

Ia juga menyerukan dihormatinya semua konvensi dan kesepakatan mengenai itu.

Pada awal pekan ini, jaksa Israel meminta pengadilan Israel di Jerusalem, yang diduduki, untuk mengeluarkan instruksi yang menetapkan penutupan permanen Bangunan Bab Ar-Rahmah --yang berada di dalam Masjid Al-Aqsa-- dengan dalih bangunan tersebut berafiliasi pada Hamas.

Instalasi tersebut telah digunakan sebagai markas untuk Komite Waqaf, yang melaksanakan banyak kegiatan sosial, budaya dan agama sampai pasukan Israel menutupnya pada 2003 dan menangkap pemimpin Komite itu.

Pada Minggu (10/9), Kementerian Urusan Luar Negeri di Pemerintah Otonomi Nasional Palestina (PNA) memperingatkan Israel agar tidak menutup salah satu gerbang Masjid Al-Aqsha.

Di dalam pernyataan yang dikirim melalui surel kepada wartawan, Kementerian tersebut mengutuk saran dari inspektur polisi Israel Roni Ash-Sheikh untuk menutup total Bangunan Bab Ar-Rahmah --yang menuju Masjid Al-Aqa.

Bangunan Bab Ar-Rahmah telah ditutup melalui keputusan Israel sejak 2003 dan dikaji secara berkala.

Kementerian itu menganggap saran untuk menutup gerbang tersebut secara permanen dilakukan dalam upaya Israel untuk mengubah kondisi hukum dan sejarah di Masjid Al-Aqsa dan secara bertahap menyerap setiap reaksi yang mungkin muncul.

Kementerian itu menambahkan, "Israel tak memiliki hak moral atau hukum untuk mengeluarkan penilaian atau keputusan atas nama lembaga yang bertanggung jawab atas waqaf Islam".

Kementerian Luar Negeri palestina menuduh Israel berusaha mengubah status quo di Masjid Al-Aqsa dan memindahkan lembaga Islam yang aktif dan bertanggung jawab yang bekerja melindungi Masjid Al-Aqsa dan tempat suci lain.

Kementerian tersebut memperingatkan saran polisi Israel itu merupakan peningkatan berbahaya yang akan memiliki dampak bencana di medan tempur.

Wilayah Palestina mengalami gelombang ketegangan setelah rakyat Palestina selama dua pekan tak bisa memasuki Masjid Al-Aqsa akibat langkah keamanan yang dilakukan oleh Israel pada 14 Juli di lingkungan masjid, setelah mengalami serangan bersenjata, yang menewaskan tiga orang Palestina dan dua polisi Israel.

Rakyat Palestina tak bisa lagi beribadah di dalam Al-Aqsa sampai Kamis 27 Juli, setelah Israel mencabut semua langkah keamanannya. 

Credit  antaranews.com

Trump Larang Penjualan Teknologi ke Perusahaan Cina

Presiden AS Donald Trump.

CB, WASHINGTON -- Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump melarang penjualan teknologi AS kepada perusahaan Cina, dengan alasan keamanan nasional. Perintah ini muncul ketika AS sedang memperkuat sikapnya dalam urusan bisnis dengan Cina.

Pada Agustus 2017 lalu, Pemerintah AS meluncurkan tinjauan resmi terhadap praktik kekayaan intelektual Cina yang kemungkinan dapat memaksa perusahaan AS untuk menyerahkan informasi berharga.
Para politisi dan pimpinan militer AS mendesak pemerintah untuk meninjau lebih jauh larangan transfer teknologi ini, terutama dalam bidang investasi industri teknologi.

Dilansir BBC News, Kamis (14/9), keputusan Trump sejalan dengan rekomendasi sebelumnya oleh panel Pemerintah AS yang meninjau transaksi luar negeri dengan pertimbangan keamanan nasional.
Sejak November 2016, Canyon Bridge Capital Partner telah meminta persetujuan dari Komite Investasi Asing AS untuk membeli Lattice Semiconductor Corp senilai 1,3 miliar dolar AS.

Canyon Bridge merupakan perusahaan yang didukung oleh China Ventura Capital Fund. Akuisisi yang diajukan tersebut merupakan bagian dari ekspansi bisnis untuk memproduksi chip. Dalam pengumumannya, pemerintahan Trump mengaku khawatir ada potensi transfer kekayaan intelektual dari Lattice yang merupakan produsen chip komputer.

Keputusan Trump tersebut membuat Lattice Semiconductor Corp merasa kecewa. Perusahaan yang berbasis di Oregon ini tengah menghadapi penurunan pendapatan pada 2015 dan 2016. Proposal yang diajukan oleh Canyon Bridge menawarkan harga premium untuk sahamnya.

Chief Executive Lattice Semiconductor Darin Billerbeck mengatakan, kesepakatan dengan Canyon Bridge ini adalah demi kepentingan terbaik bagi para pemegang saham, pelanggan, karyawan, dan negara.
Lattice Semiconductor menghasilkan sepertiga pendapatannya di Cina dan telah mengalihkan bisnisnya dari militer. Sehingga, kesepakatan dengan Canyon Bridge tidak akan mengancam risiko keamanan.

"Kami kecewa dengan keputusan Presiden Trump, karena kesepakatan ini sangat baik bagi pemegang saham dan karyawan Lattice, serta dapat memperluas lapangan pekerjaan di Amerika," ujar Billerbeck.

Ini merupakan keputusan Trump keempat kalinya melarang kesepakatan bisnis dengan Cina karena alasan keamanan nasional. Sementara itu, presiden sebelumnya yakni Barack Obama hanya menggunakan otoritasnya sebanyak dua kali untuk melarang kesepakatan bisnis dengan Cina. Sedangkan, pada 1990 Presiden George HW Bush melarang perusahaan Cina untuk mengakuisisi pabrik di Seattle.

Keputusan larangan tersebut diambil saat investasi Cina di AS melonjak yakni sekitar 46 miliar dolar AS pada 2016, dan pada 2015 investasi Cina pernah melonjak sekitar tiga kali lipat. Politisi AS mendesak penolakan terhadap kesepakatan bisnis lainnya, termasuk tawaran untuk membeli bursa saham Cina.

Sejumlah kesepakatan investasi antara AS dan Cina yang saat ini masih menunggu keputusan akhir yakni Ant Financial yang dimiliki Jack Ma yang membidik MoneyGram senilai 1,2 miliar dolar AS. Selain itu, China Oceanwide Holdings Group juga menunggu persetujuan untuk akuisisi Genworth Financial senilai 2,7 miliar dolar AS.

Credit  republika.co.id

Luhut Bantah Rencana Impor Gas dari Singapura

Menko Maritim yang juga pejabat lama Plt Menteri ESDM Luhut Binsar Pandjaitan (kiri) berjabat tangan dengan Menteri ESDM Ignasius Jonan (kanan) dalam acara serah terima jabatan (sertijab) di Jakarta, 17 Oktober 2016. Ignasius Jonan resmi menggantikan Luhut Binsar Pandjaitan untuk memimpin jajaran Kementerian ESDM. Tempo/Tony Hartawan.



CB, Jakarta - Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan memastikan isu Indonesia akan melakukan impor gas alam cair (LNG) dari Singapura, tidak benar. Luhut mengatakan pemerintah hanya membicarakan perjanjian untuk pembangunan infrastruktur mini yang bisa membawa LNG ke power plant kecil.

"Jadi bukan kesepakatan impor. Itu juga masih pembahasan," kata Luhut di kantornya, Rabu, 13 September 2017. "Kalau nanti kajiannya tidak menguntungkan, ya tidak jadi."



Luhut menuturkan total ada sembilan power plant kecil yang diusulkan sebagai target distribusi LNG. Sedangkan gas yang dipasok untuk infrastruktur di sana, milik Indonesia. "Akan kami lihat kalau dalam enam bulan biayanya tidak masuk, ya nggak jadi. Jadi ini masih kajian," ujarnya.

Dalam kerja sama dengan perusahaan asal Singapur, Keppel Offshore and Marine, Luhut memastikan tidak ada peraturan yang dilanggar. Skema yang dilakukan adalah pertukaran, bukan impor.

Tujuan dilakukannya kajian ini, menurut Luhut, adalah untuk memenuhi kebutuhan gas dan mendapat harga yang lebih murah. Selain itu, PLN diharapkan nantinya bisa menurunkan biaya produksi listriknya. "Head of Agreement (perjanjian pendahuluan)  tentang hal ini ditandatangani pekan lalu di Singapura saat Indonesia dan Singapura merayakan 50 tahun kerja sama bilateral dua negara," ucapnya.






Credit  tempo.co

Negara-negara Ini Mau Larang Mobil Berbahan Bakar Minyak

Foto: Hasan Alhabshy



Jakarta - Saat ini banyak negara di dunia yang berlomba menghilangkan mobil-mobil berbahan bakar minyak, baik bensin ataupun solar. Dan berganti ke kendaraan ramah lingkungan.

China, sebagai pasar mobil terbesar di dunia, saat ini sedang bekerja untuk melarang produksi dan penjualan kendaraan berbahan bakar fosil.

Setidaknya, saat ini ada delapan negara di dunia yang menargetkan peningkatan penjualan mobil listrik. Berikut beberapa daftarnya seperti dilansir dari CNN, Kamis (14/9/2017).

1. Inggris Raya
Pada Juli lalu, Inggris mengatakan akan menghentikan penjualan mobil berbahan bakar bensin dan solar mulai 2040. Ini sebagai usaha mereka mengurangi polusi.

Mulai 2050, semua mobil di jalanan Inggris harus nol emisinya.

Di 2016 lalu, ada 2,7 juta mobil baru yang terdaftar di Inggris. Negara ini menjadi pasar mobil nomor 6 terbesar dunia.




2. Prancis
Pemerintah Prancis berencana untuk menghentikan penjualan kendaraan berbahan bakar bensin dan solar mulai 2040, sebagai perlawanan terhadap pemanasan global.

Setelah 2040, produsen kendaraan hanya dibolehkan menjual mobil listrik atau yang bahan bakarnya bersih. Mobil hybrid juga diperbolehkan.

Pangsa pasar mobil listrik, hybrid, dan serta berbahan bakar alternatif di Prancis masih kecil, hanya 4%. Namun peningkatannya cukup cepat.

3. Jerman
Kanselir Jerman, Anglea Merkel, pernah ditanya kapan Jerman akan mengakhiri penjualan mobil berbahan bakar bensin dan solar.

"Saya tidak bisa menyebutkan tahun pasti, namun pendekatannya terus dilakukan. Saat ini kami sedang cepat melakukan investasi untuk membangun infrastruktur dan teknologi untuk mobil listrik," kata Merkel.

Sejumlah kota di Jerman sudah mulai mengurangi keberadaan mobil berbahan bakar solar untuk mengurangi polusi.

4. India
Awal tahun ini, pemerintah India mengatakan, semua kendaraan yang dijual di negara tersebut harus berbahan bakar listrik mulai 2030.

India saat ini tengah mengalami pencemaraan udara yang memprihatinkan. Dibutuhkan kebijakan-kebijakan yang kuat.

Pertumbuhan jumlah kendaraan di India bakal meledak dalam beberapa tahun ke depan, seiring dengan pertumbuhan kelas menengah di India.

5. Norwegia
Rencana pengembangan transportasi pemerintah Norwegia sudah cukup jelas. Seluruh mobil dan van yang dijual mulai 2025 harus nol emisi.

Norwegia memimpin, sekitar 40% dari mobil-mobil yang dijual di negara ini pada tahun lalu adalah mobil listrik dan hybrid.

Selain negara-negara ini, Austria, Denmark, Irlandia, Jepang, Belanda, Portugal, Korea Selatan, dan Spanyol berencana memasang target untuk pengembangan mobil listrik. Beberapa negara bagian di Amerika Serikat (AS) juga sudah memasang target.

Saat ini secara global, 95% mobil listrik hanya dijual di 10 negara, yaitu China, AS, Jepang, Kanada, Norwegia, Inggris, Prancis, Jerman, Belanda, dan Swedia.



Credit  finance.detik.com

Arus Laut Bisa Disulap Jadi Listrik, Ini Alatnya

Foto: Hendra Kusuma




Jakarta - Pemerintah berupaya mendorong pengembangan energi baru terbarukan (EBT) sebagai sumber listrik di Indonesia. Salah satu sumber energi terbarukan yang dimanfaatkan adalah arus laut.

Salah satu perusahaan swasta yang mengembangkan pembangkit listrik tenaga arus laut adalah MPS, perusahaan konsorsium dari Sabella, PT Meindo Elang Indah, dan PT Prima Langkah Pratama.

"Jadi pembangkit listrik arus laut itu secara prinsip sama dengan pembangkit tenaga angin, bedanya yang menggerakkan turbinnya ini arus laut," kata Mechanical Engineer MPS, Manunggal, saat berbincang dengan detikFinance, Jakarta, Rabu (13/9/2017).

Foto: Hendra Kusuma

Manunggal menyebutkan, saat ini perusahaan tempat ia mengabdi memproduksi pembangkit listrik tenaga arus laut dengan tinggi 17 meter, berat 400 tons, rotor diameter 10 meter dengan maksimal kapasitas 1 Megawatt (MW).

Pembangunan pembangkit listrik tenaga arus laut ini idealnya pada lokasi selat, atau lokasi-lokasi yang memiliki arus laut tinggi.

"Pada dasarnya yang lokasi arusnya 2-4 meter per detik, karena dia bisa berproduksi mulai dari setengah meter per detik," ungkap dia.

Dia mengungkapkan, salah satu lokasi yang sudah memasang pembangkit listrik tenaga arus laut adalah Selat Unshant di Perancis. Selat tersebut memiliki arus laut yang cukup baik sehingga mampu menghidupkan pembangkit listrik arus laut kapasitas 1 MW.

"Listrik yang dihasilkan itu nanti masuk ke jaringan PLN lokal di Perancis, setelah itu disalurkan ke rumah-rumah masyarakat, di sini (Indonesia) juga bisa seperti itu," ujar dia.

Biaya investasi satu pembangkit arus laut dengan kapasitas 1 MW memang cukup tinggi dibandingkan dengan pembangkit yang memanfaatkan bahan bakar fosil.

Namun, dirinya memastikan jika diukur secara jangka panjang maka pembangkit yang memanfaatkan energi arus laut lebih murah dibandingkan dengan pembangkit listrik energi fosil.

"Misalnya investasi arus laut itu Rp 1 juta sedangkan diesel itu Rp 200 ribu, tapi diesel itu kan butuh bahan bakar dan ada cost tambahan, jika dihitung selama 20 tahun ke depan maka lebih murah arus laut," tukas dia.




Credit  finance.detik.com

Cegah Pendanaan Teroris dan Cuci Uang, BI Rilis Aturan Baru

Foto: Ari Saputra



Jakarta - Perkembangan teknologi yang sangat pesat dikhawatirkan menjadi sarana untuk pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Untuk itu Bank Indonesia (BI) memperkuat tindakan melalui penerbitan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 19/10/PBI/2017.

Direktur Eksekutif Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran Eni V Panggabean mengatakan, hal ini dilakukan akibat perkembangan teknologi yang semakin pesat sehingga menimbulkan berbagai produk, jasa dan model transaksi menjadi semakin kompleks.

Menurut dia, pesatnya teknologi menyebabkan risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme semakin tinggi.

"Jadi dibutuhkan pengawasan yang berbasis risiko," kata Eni dalam diskusi di Gedung BI, Jakarta, Rabu (13/9/2017).

Karena itu BI akan menetapkan pihak seperti penyelenggara financial technology (fintech) untuk tunduk dalam PBI.

"Contohnya teknologi yang ada sistem pembayaran seperti Go-Pay atau yang memiliki uang elektronik harus tunduk pada aturan BI," ujar dia.

Eni menjelaskan peraturan ini berlaku untuk Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing (KUPVA) bukan bank maupun penyelenggara jasa sistem pembayaran (PJSP) dan financial technology (Fintech).

Eni mengatakan aturan baru ini untuk menyempurnakan PBI Nomor 14/27/PBI/2012 tentant Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum dan KUPVA bukan bank.

"Jadi penyelenggara transfer dana dan penerbit alat pembayaran menggunakan kartu (APMK) juga harus mematuhi aturan ini," kata Eni.

Untuk mendukung ketentuan yang dikeluarkan oleh pemerintah, khususnya UU No. 9 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, PBI juga menegaskan kembali penanganan terkait Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT) serta Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal, antara lain pelaksanaan freeze without delay.

Untuk meningkatkan kehati-hatian, setiap pengembangan produk dan teknologi baru yang dilakukan oleh penyelenggara harus terlebih dahulu melalui proses penilaian (assessment) terhadap risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Penggunaan teknologi dalam pelaksanaan Customer Due Diligence (CDD) diperkenankan sepanjang telah dilengkapi dengan kebijakan dan prosedur pengendalian risiko yang efektif.

Selanjutnya, pelaksanaan CDD Sederhana (SimplifiedCDD) dimungkinkan untuk pengguna jasa yang termasuk kategori berisiko rendah, yang antara lain dimaksudkan untuk mendukung program pemerintah dalam rangka inklusi keuangan, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan.





Credit  finance.detik.com

Senat AS Tolak Cabut Otorisasi Perang Era Bush

Senat AS menolak untuk mencabut otorisasi perang era George W Bush yang menjadi landasan perang di Afghanistan dan Irak. Foto/Ilustrasi/Istimewa

WASHINGTON - Senat Amerika Serikat (AS) menolak undang-undang yang bertujuan membatalkan Otorisasi Penggunaan Pasukan Militer (AUMF). Resolusi ini diadopsi tidak lama setelah serangan teror 11 September 2001 yang diajukan oleh Senator Republik Rand Paul.

Otorisasi era Presiden Bush ini menjadi landasan perang di Afghanistan dan Irak.

Lewat mekanisme vonis, Senat AS memberikan suara 61-36 untuk mengakhiri upaya Senator Ron Paul untuk mencabut otorisasi penggunaan pasukan militer AS di Irak dan Afghanistan. Langkah akan mengakhiri otorisasi penggunaan kekuatan militer setelah enam bulan seperti dikutip dari Sputnik, Kamis (14/9/2017).

Otorisasi pertama kali disahkan oleh Kongres AS pada tahun 2001 dan 2002. Pada waktu itu, mantan Presiden AS George W. Bush menandatangani AUMF untuk mengijinkan penggunaan angkatan bersenjata AS melawan mereka yang bertanggung jawab atas serangan 11 September 2001, dan kekuatan terkait.

"Saya kira resolusi tahun 2001 tidak ada kaitannya dengan tujuh perang berbeda yang sedang kita hadapi saat ini," kata Paul, yang memperkenalkan rancanngan pencabutan tersebut, sehari sebelumnya.

Operasi AS era Bush yang didukung oleh sekutu-sekutunya di Irak dan Afghanistan belakangan banyak dikritik di dalam dan luar negeri. Koalisi pimpinan AS menginvasi Irak pada tahun 2003, tanpa sebuah mandat PBB, setelah menuduh pemimpin Irak Saddam Hussein memiliki senjata pemusnah massal, yang tidak pernah ditemukan. Penggulingan Hussein diyakini menjadi salah satu alasan munculnya kelompok teroris ISIS di Irak.

AS dan sekutu-sekutunya melancarkan operasi militer di Afghanistan pada tahun 2001 setelah serangan teror 11 September. Misi di Afghanistan berakhir pada 28 Desember 2014, sementara setahun kemudian NATO mengumumkan misi barunya di negara tersebut, yang disebut Dukungan Tegas, untuk melatih dan membantu pasukan keamanan Afghanistan.

Presiden AS Donald Trump meluncurkan strategi baru negara itu di Afghanistan pada bulan Agustus lalu. Rencana presiden mengandaikan, antara lain, perluasan otoritas militer AS di negara ini. AS, bagaimanapun, tidak mengumumkan secara terbuka rencana aksi militer masa depan di Afghanistan.

Perang AS di Afghanistan adalah perang terpanjang yang pernah dilakukan negara ini:kehadiran militer AS ada di negara Asia Tengah ini selama hampir 16 tahun. Konflik bersenjata di Irak dan Afghanistan juga merupakan "perang paling mahal dalam sejarah AS," menurut Linda Bilmes dari Harvard Kennedy School of Government, yang memperkirakan pada tahun 2013 bahwa biaya sebesar USD4 sampai USD6 triliun telah dikucurkan selama konflik. 

Credit  sindonews.com

Jaksa Spanyol Interogasi Lebih dari 700 Walikota Catalan

Ribuan orang Catalan berdemonstrasi di Barcelona selama Hari Nasional Catalonia pada 11 September. Foto/Istimewa

MADRID - Jaksa Penuntut Umum Spanyol telah memanggil lebih dari 700 walikota Catalan. Mereka diinterogasi atas dukungannya terhadap referendum kemerdekaan yang dilarang.

Jose Manuel Maza mengatakan bahwa salah satu pemimpin kota yang setuju untuk membantu pemilihan bulan depan harus ditangkap jika mereka tidak hadir. Jaksa sebelumnya memerintahkan penyitaan surat suara dan bahan suara.

Pemungutan suara Catalonia untuk melepaskan diri dari Spanyol dianggap ilegal dan telah dihentikan oleh pengadilan konstitusional. Tapi pemerintah pro-kemerdekaan Catalonia mengatakan bahwa referendum, yang direncanakan pada 1 Oktober, akan terus berlanjut.

Jika pemungutan suara diadakan, jaksa bisa menuduh para pemimpin dewan menyalahgunakan dana publik seperti dikutip dari BBC, Kamis (14/9/2017).

Sementara itu Asosiasi Kotamadya untuk Kemerdekaan telah menulis surat kepada ratusan pejabat Catalan untuk memastikan bahwa mereka tidak melakukan kesalahan dalam membantu menjalankan pemungutan suara, terlepas dari tindakan semacam itu menentang pengadilan konstitusional Spanyol.

Menanggapi langkah terbaru pemerintah Spanyol, pihak berwenang Catalan telah mendesak walikota di wilayah tersebut untuk turun ke jalan-jalan di Barcelona untuk melakukan demonstrasi pada hari Sabtu.

Pada hari Selasa, Kantor Jaksa Penuntut Umum Spanyol menginstruksikan pasukan keamanan untuk menghapus semua materi pemungutan suara. Hal itu dinilai menurutnya dapat membantu "penyempurnaan kejahatan".

Perintah tersebut termasuk materi kampanye dan surat suara itu sendiri, surat kabar Spanyol El Pais melaporkan.

Dengan bahasa dan adat istiadat mereka sendiri, orang Catalan sudah memiliki banyak otonomi, namun jajak pendapat menunjukkan bahwa pemungutan suara, jika terjadi, akan sangat dekat.

Ada perasaan meluas di kawasan ini - salah satu terkaya di Spanyol - bahwa terlalu banyak pendapatan pajaknya pergi ke Madrid.

Sementara Perdana Menteri Spanyol Mariano Rajoy dan Partai Populer konservatifnya telah berjanji untuk melakukan segalanya dengan kekuatan mereka untuk menghentikan referendum. Pemerintah Spanyol berargumen referendum tidak dapat dilakukan sesuai dengan konstitusi 1978 di Spanyol. 

Pada hari Rabu, situs referendum resmi ditutup setelah perintah pengadilan, kata polisi Garda Guardia Spanyol.





Credit  sindonews.com

Para Hacker Korut Curi Bitcoin untuk Mendanai Kim Jong-un

Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un. Foto/Kyodo via REUTERS

SEOUL - Para peretas atau hacker Korea Utara (Korut) dilaporkan mencuri uang digital bitcoin dari Korea Selatan (Korsel) untuk disetorkan ke rezim Kim Jong-un. Mata uang virtual jadi andalan negara komunis tersebut setelah rentetan sanksi PBB menghancurkan ekonomi Pyongyang.

Laporan sepak terjang para hacker yang terkait dengan rezim Pyongyang tersebut berasal dari firma keamanan siber, FireEye. Menurut laporan tersebut, para peretas Pyongyang telah mencuri mata uang virtual kripto dari Korsel sejak Mei 2017.

”Sekarang, kita mungkin menyaksikan gelombang kedua dari kampanye ini; aktor yang disponsori negara berusaha mencuri bitcoin dan mata uang virtual lainnya sebagai alat untuk menghindari sanksi dan mendapatkan mata uang keras untuk mendanai rezim tersebut,” bunyi laporan FireEye.

Serangan criptocurrency oleh Korut pertama kali terdeteksi pada tahun 2016, ketika para pengamat melihat Pyongyang menggunakan teknik mata-mata siber tradisional dalam upaya untuk mencuri jutaan mata uang virtual.

Pada bulan April, empat “dompet” di bursa criptocurrency Yapizon Korea Selatan menjadi incaran, meskipun FireEye mencatat bahwa pihaknya tidak dapat menemukan kaitan langsung dengan keterlibatan Korut  dalam insiden tersebut.

Yapizon mengumumkan pada bulan Mei bahwa mereka di-hack dan kehilangan 3.816 bitcoin—sekitar USD5,3 juta—pada 22 April. Perusahaan tersebut tidak mengungkapkan siapa yang dipercaya sebagai pelakunya.

FireEye mencatat bahwa peretas Korut diduga menargetkan penyedia layanan criptocurrency di Korea Selatan pada awal Juni. Spearphishing—email palsu—yang melawan bursa Korea Selatan juga ditemukan pada bulan Mei dan Juli.

”Karena lingkungan peraturan di sekitar kripto terus berlanjut, beberapa pertukaran di berbagai yurisdiksi mungkin memiliki kontrol anti-pencucian uang yang longgar sehingga mengurangi proses ini dan membuat taktik yang menarik bagi siapa saja yang mencari mata uang keras,” lanjut laporan FireEye, yang dilansir dari Fox News, Kamis (14/9/2017).

Menurut laporan Wall Street Journal, para hacker Korut telah dikaitkan dengan malware yang ditemukan di ATM Korea Selatan. Dengan serangan itu, rezim Kim Jong-un dapat memindahkan kriptografis dari "dompet" online dan mencairkan uangnya ke mata uang AS, Korea Selatan atau pun China.

Para hacker juga dapat mengubah bitcoin menjadi kripto yang lebih ambigu untuk membuat mereka sulit dilacak.

Pemerintah Korut tidak mengonfirmasi tuduhan pencurian mata uang digital oleh para hacker-nya guna mendanai rezim Kim Jong-un. 

Credit  sindonews.com

Sebar Sistem Rudal THAAD, Korut: Korsel Gali Kuburan Sendiri

Korut menyebut Korsel menggali kuburannya sendiri dengan menyebarkan sistem anti rudal THAAD. Foto/Istimewa

PYONGYANG - Korea Utara (Korut) memperingatkan Korea Selatan (Korsel) telah menggali kuburannya sendiri. Hal itu terkait penempatan empat peluncur tambahan sistem anti rudal THAAD milik Amerika Serikat (AS).

"Penyebaran THAAD dari pemerintah Korea Selatan sama bodohnya dengan tindakan untuk menggali kuburan mereka sendiri," tulis surat kabar Rodong Sinmun seperti dikutip dari Daily Express, Kamis (14/9/2017).

"Tindakan liar dari otoritas Korea Selatan sama saja dengan kejahatan yang dilakukan oleh pengkhianat Park Geun-hye yang sangat menyukai tipu muslihat terhadap AS dan konfrontasi dengan rekan senegaranya di utara," sambung tulisan itu.

Media Korut itu pun menyebut Korsel tidak mendapat keuntungan dari penyebaran THAAD.

"Pasukan penguasa Korea Selatan membenarkan tindakan mereka untuk tunduk ke AS, berbicara tentang 'pilihan yang tak terelakkan' untuk mengatasi ancaman nuklir dari Korea Utara," tulis Rodong Sinmun.

"Ini adalah trik licik untuk menghasut konfrontasi dengan rekan senegaranya dan menutupi sifat sycophantic dan pengkhianat mereka yang tercela," tukas Rodong Sinmun.

Tidak hanya Korsel, AS pun menuai kecaman yang sama dari rezim Pyongyang. Sekutu Korsel itu menyalahkan tekanan AS atas penyebaran tambahan sistem anti rudal THAAD di negara tetangganya.

Credit  sindonews.com

Gelombang Ancaman Bom Serang Kota Rusia, Ribuan Orang Dievakuasi

Gelombang ancaman bom melanda sejumlah kota di Rusia. Foto/Istimewa

MOSKOW - Lebih dari 45.000 orang telah dievakuasi dari lebih dari 200 fasilitas di 29 kota di Rusia setelah gelombang ancaman bom dari telepon orang tak dikenal selama tiga hari terakhir. Gelombang ancaman bom ini terjadi di tengah spekulasi campur tangan asing atau latihan anti teror dalam negeri.

Pada hari Rabu, 15.000 orang dievakuasi dari berbagai fasilitas di Moskow, setelah ancaman bom ditujukan ke dua belas pusat perbelanjaan, tiga stasiun kereta api dan setidaknya empat universitas.

Penelepon tanpa identitas dilaporkan melakukan panggilan telepon melalui internet ke layanan darurat, dan biasanya menamai beberapa fasilitas dengan perangkat peledak yang seharusnya ada di dalamnya.

Sejak 11 September, puluhan sekolah, universitas, mal, stasiun kereta api, bandara dan kantor pemerintah telah dievakuasi dan diperiksa oleh petugas penegak hukum di kota-kota besar di seluruh Rusia - mulai dari Kaliningrad di Barat sampai Vladivostok di Timur jauh.

Tidak ada jejak alat peledak yang ditemukan di bangunan manapun, lapor kantor berita Meduza seperti disitir Telegraph, Kamis (14/9/2017).

Sumber anonim dalam penegakan hukum mengatakan kepada Interfax bahwa evakuasi massal didorong oleh serangan spam "didalangi dari luar negeri."

Kantor berita RIA Novosti yang dikelola negara mengutip sumber anonim lain yang mengklaim bahwa telepon ancaman bom "datang dari Ukraina".

Namun beberapa outlet berita regional mengutip pejabat militer tak dikenal yang berpendapat bahwa evakuasi tersebut merupakan bagian dari latihan anti-teror Rusia, yang dilakukan dalam persiapan untuk Piala Dunia 2018.

Panggilan telepon terakhir mengidentifikasi Lapangan Merah, tempat wisata utama di Moskow, di samping Kremlin, sebagai target pemboman. Informasi ini saat ini sedang diselidiki, Interfax melaporkan.

Di beberapa kota, penyelidikan telah dibuka menjadi "laporan palsu atas tindakan teror yang disengaja," sebuah tindak pidana di Rusia yang dapat dihukum hingga tiga tahun penjara.

Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, menolak berkomentar mengenai situasi tersebut dan mengalihkan semua pertanyaan ke dinas keamanan Rusia. 

Badan penegak hukum Rusia sejauh ini belum membuat pernyataan resmi.






Credit  sindonews.com

Rusia Mulai Latihan Perang Zapad Besar-besaran, NATO Kebingungan

Wakil Menteri Pertahanan Belarusia atau Belarus, Oleg Belokonev, saat umumkan rencana latihan perang Zapad 2017 bersama Rusia di Minsk, pada 29 Agustus lalu. Foto/REUTERS/Vasily Fedosenko

MOSKOW - Rusia mulai menggelar latihan perang Zapad 2017 secara besar-besaran pada hari ini (14/9/2017) di dekat perbatasan negara-negara NATO di Eropa timur. Aliansi militer yang dipimpin Amerika Serikat (AS) tersebut mengaku kebingungan karena jumlah tentara jauh lebih besar dari yang dipublikasikan Moskow.

Moskow sebelumnya menyatakan, latihan perang yang akan berlangsung hingga 20 September 2017 nanti melibatkan sekitar 13.000 tentara. Namun, versi pemantauan NATO jumlahnya sekitar 100.000 tentara. Selain itu, manuver militer besar-besaran Rusia ini juga melibatkan penembakan rudal balistik bertenaga nuklir.

Manuver militer akan berlangsung di beberapa lokasi, yakni di Belarus, Laut Baltik, Rusia barat dan di Kaliningrad.

Menurut para pejabat NATO Zapad atau “Barat” merupakan latihan simulasi konflik dengan aliansi pimpinan AS. Tujuannya, untuk menunjukkan kemampuan pasukan Rusia dalam jumlah besar dan dalam waktu singkat jika terjadi konflik.

Kebingungan NATO disuarakan salah satu anggotanya, Lithuania. Menteri Pertahanan Lithuania Raimundas Karoblis merasa khawatir bahwa risiko latihan perang Moskow memicu konflik yang tidak disengaja. Dia juga waswas bila Moskow sengaja meninggalkan pasukannya di negara tetangga Belarus tersebut.

”Kami benar-benar tidak bisa tenang. Ada tentara asing yang besar berkumpul di sebelah wilayah Lituania,” katanya kepada Reuters, Kamis (14/9/2017).

Beberapa pejabat Barat—termasuk Kepala Angkatan Darat AS di Eropa, Jenderal Ben Hodges—telah mengemukakan kekhawatirannya bahwa Rusia dapat menggunakan latihan tersebut sebagai ”kuda Troya” untuk melakukan serangan ke wilayah Baltik.

Seorang pejabat keamanan senior Eropa mengatakan Zapad akan menggabungkan manuver di empat distrik militer barat Rusia dalam sebuah latihan multiguna agresif dan anti-NATO yang kompleks.

”Semua asap dan cermin,” kata pejabat tersebut yang menolak diidentifikasi. Dia menambahkan bahwa latihan Zapad era Soviet yang pernah dihidupkan kembali pada tahun 1999 telah memasukkan simulasi serangan nuklir di Eropa.

Sementara itu, Kremlin dengan tegas menolak anggapan semacam itu. Rusia mengatakan sekitar 13.000 tentara dari Rusia dan Belarus akan dilibatkan dalam latihan pada 14-20 September 2017. Jumlah tentara tersebut masih di bawah ambang batas aturan internasional dalam kategori latihan yang memerlukan sejumlah besar pemantau luar.

Moskow mengatakan bahwa Barat-lah yang mengancam stabilitas di Eropa timur karena aliansi NATO yang dipimpin AS telah menempatkan kekuatan multinasional sebesar 4.000 tentara di Baltik dan Polandia.

Credit  sindonews.com

Diprotes Soal Pembelian S-400, Turki: Kami Berhak Perkuat Pertahanan

Erdogan menyatakan, negara-negara Barat, terlebih mereka yang tergabung dengan NATO, merasa panik akan rencana pembelian S-400. Foto/Istimewa

ANKARA - Presiden Turki Tayyip Erdogan menegaskan, Turki berhak memperkuat pertahanan mereka, demi menjaga keamanan negara. Ini merupakan respon atas protes yang disampiakan negara Barat terkait pembelian sistem pertahanan S-400 dari Rusia.

Erdogan menyatakan, negara-negara Barat, terlebih mereka yang tergabung dengan NATO, merasa panik akan rencana pembelian S-400. Dia lalu mengatakan, jika NATO tidak bisa memberikan alternatif lain, maka sebaiknya mereka diam.

"Mereka menjadi gila karena kita membuat kesepakatan S-400.  Apa yang harus kita lakukan, menunggu mereka? Kita akan mengambil semua tindakan kita untuk memperkuat keamanan," kata Erdogan, seperti dilansir Reuters pada Rabu (13/9).

Pemerintah Barat telah menyatakan keprihatinannya atas kesepakatan tersebut, karena tidak dapat diintegrasikan ke dalam sistem NATO. Salah satu negara yang memprotes pembelian sistem pertahanan udara tersebut adalah Amerika Serikat (AS).

Juli lalu, Kepala Staf Gabungan Amerika Serikat (AS) Joseph Dunford menyatakan, jika Turki benar-benar membeli sistem pertahanan udara S-400 dari Rusia, hal itu akan menjadi perhatian utama AS.

Negosiasi Turki dan Rusia untuk pembelian sistem anti-rudal S-400 sendiri terungkap sejak bulan November tahun lalu. Turki mulai melirik tameng rudal mutakhir Moskow itu setelah pada tahun 2015 Ankara membatalkan kontrak pembelian sistem anti-rudal FD-2000 China senilai USD3,4 miliar.

Pada bulan Juli Erdogan mengumumkan bahwa Ankara dan Moskow telah menyepati kesepakatan pembelian sistem pertahanam udara itu. Gelombang pertama pengiriman S-400 akan dilakukan Rusia dalam waktu dekat.

Credit  sindonews.com

Halimah Yacob, dari Warung ke Kursi Presiden Singapura

 

Halimah Yacob hampir pasti jadi perempuan pertama sekaligus etnis melayu kedua yang menjadi presiden Singapura. (Reuters/Edgar Su)

Jakarta, CB -- Halimah Yacob hampir pasti menjadi presiden perempuan pertama di Singapura sekaligus kepala negara dari etnis Melayu kedua setelah Yusof Ishak yang menjabat 47 tahun lalu.

Ia menjadi satu-satunya kandidat yang laik maju sebagai calon presiden Singapura setelah menyerahkan surat pencalonannya pada Rabu (13/9).

Sementara itu, Dua pesaing Halimah, yaitu Mohamed Salleh Marican dan Farid Khan, gagal memenuhi persyaratan capres.

Sebelum mencalonkan diri sebagai presiden, perempuan 63 tahun ini menjabat sebagai ketua parlemen Singapura periode 2013-2017. Dia pun menjadi perempuan pertama yang memimpin lembaga tersebut.

Selama menjadi ketua parlemen, Halimah berfokus memperbaiki dan meningkatkan hak-hak perempuan serta fasilitas kesehatan, khususnya bagi warga lanjut usia.

Sering Bolos

Meski prestasinya cemerlang, jalan hidup Halimah selama ini tak melulu bagus. Anak bungsu dari lima bersaudara ini harus merasakan hidup susah sejak usia delapan tahun saat ayahnya meninggal dunia.

Halimah sempat terancam dikeluarkan dari sekolahnya saat kelas 2 SMP karena sering membolos. Dia sering mangkir masuk kelas lantaran membantu sang ibu yang menjadi satu-satunya pencari nafkah di warung makan milik keluarganya.

"Saya sering bolos sekolah untuk waktu yang lama dan akhirnya kepala sekolah memanggil saya dan memberi tahu jika saya terus tidak masuk, saya akan ditendang keluar sekolah," ucap Halimah sambil bergurau saat diwawancarai Channel NewsAsia beberapa waktu lalu.

"Itu adalah momen terberat dan terburuk dalam hidup saya. Tapi saya berkata pada diri sendiri, 'berhentilah mengasihani diri sendiri dan bangkit'."

Moto tersebut yang membawanya terus maju hingga ke tahap ini. Dia merasa sudah mengalami banyak rintangan dan kegagalan dalam hidup yang justru membantunya bangkit.

Halimah Yacob. (Reuters/Edgar Su)

Lulus SMA, Halimah muda memutuskan untuk belajar hukum di Singapore University. Dia juga melanjutkan studi S2 hukumnya di National University of Singapore (NUS).

Halimah memulai karir politknya pada 2001 lalu berkat dukungan eks Perdana Menteri Goh Chok Thong dan terpilih menjadi anggota parlemen untuk Jurong Group Representation Constituency (GRC).

Dia memutuskan untuk masuk dalam lembaga pemerintah karena keinginannya untuk berkontribusi pada negara.

Sepuluh tahun kemudian, dia menjabat sebagai menteri negara di bawah kementerian komunikasi pembangunan, pemuda, dan olahraga saat itu.

Pencalonan Presiden

Halimah mengatakan keputusannya untuk mencalonkan diri sebagai presiden tidak didapat dengan mudah.

Dia mengatakan kelima anaknya sempat keberatan mengenai rencananya untuk menjadi presiden karena khawatir publik akan semakin menyorot kehidupan mereka.

Namun, sang suami, Mohamed Abdullah, berhasil meyakinkan anak-anak mereka sehingga akhirnya mendukung keputusan Halimah untuk ikut pemilu tahun ini.

Halimah tak ragu mengatakan bahwa satu tujuannya mencalonkan diri sebagai presiden adalah untuk memenuhi hasrat melayani negara dan seluruh warga Singapura.

Tujuan itu, tuturnya, sudah lama dipegang sejak dirinya menjadi anggota hingga menjabat sebagai ketua parlemen.

"Jadi, bolehkah saya berkontribusi lebih banyak lagi untuk negara, tidak hanya untuk konstituen saya atau jabatan saya saja, tapi juga untuk seluruh Singapura dalam kapasitas yang berbeda?" ujarnya.

Credit  cnnindonesia.com

Jadi Presiden, Kewenangan Halimah Yacob Sangat Terbatas

 

Halimah Yacob dielu-elukan sejumlah pihak sebagai pembawa perubahan di Singapura setelah menjadi presiden terpilih. Namun, kewenangan Halimah sangat terbatas. (Reuters/Vivek Prakash)

Jakarta, CB -- Nama Halimah Yacob langsung dielu-elukan sebagai pembawa perubahan bagi Singapura setelah dipastikan menjadi presiden perempuan Muslim dari etnis Melayu pertama di Negeri Singa itu.

Namun menurut sejumlah pengamat, tak akan banyak perubahan di Singapura setelah Yacob terpilih. Sebab, orang yang menyandang status presiden di Singapura sebenarnya memiliki kewenangan sangat terbatas.

Berdasarakan amandemen konstitusi Singapura pada 30 November 1991 silam, posisi presiden memang tak lagi sekadar jabatan seremonial. Presiden Singapura berwenang menjaga dana cadangan nasional dan menjaga integritas Pelayanan Publik.

Dengan kewenangan tersebut, presiden Singapura memiliki kuasa untuk memveto atau tidak setuju dengan usulan keputusan pemerintah pada sejumlah sektor.

Sebagaimana dilansir dalam situs Kementerian Komunikasi dan Informasi Singapura, sektor tersebut mencakup semua urusan fiskal yang berkaitan dengan cadangan negara, juga perjanjian kunci terkait layanan publik dan entitas Fifth Shcedule atau badan usaha milik pemerintah.

Selain itu, presiden Singapura juga berwenang membatasi perintah di bawah Undang-Undang Pemelihataan Harmoni Beragama, serta penahanan warga dengan Undang-Undang Keamanan Internal.

Presiden Singapura bahkan dapat memveto keputusan pemerintah untuk menolak investigasi oleh Biro Investigasi Praktik Korupsi.

Namun dalam melakoni perannya, Presiden Singapura harus berkonsultasi dengan Dewan Penasihat Kepresidenan (CPA), terutama saat mengambil keputusan terkait dana cadangan dan penunjukkan juga pencopotan jabatan pejabat kunci badan pelayanan publik.

Presiden Singapura juga tak bisa sembarang memveto keputusan pemerintah. Jika veto yang diajukan tak sesuai dengan usulan CPA, Parlemen dapat membatalakan keputusan Presiden dengan kekuatan dua pertiga suara mayoritas.

Credit  cnnindonesia.com

Kanada Desak Suu Kyi Akhiri Kekerasan di Myanmar

 

Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau menyuarakan keprihatinan mendalamnya atas situasi di negara bagian Rakhine, Myanmar, untuk Muslim Rohingya. (REUTERS/Lucas Jackson)

Jakarta, CB -- Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau mendesak pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi untuk mengakhiri kekerasan di negaranya, Rabu (13/9). Hampir 380.000 orang Muslim Rohingya melarikan diri ke negara tetangga Bangladesh.

Dalam sebuah percakapan melalui telepon, Trudeau menekankan peran Suu Kyi sebagai "pemimpin moral dan politik" bagi Myanmar. Trudeau menyuarakan keprihatinan mendalamnya atas situasi di negara bagian Rakhine untuk Muslim Rohingya.

Menurut organisasi pemerhati hak asasi manusia, sebanyak 379.000 Rohingya telah meninggalkan Myanmar sejauh ini di tengah reaksi keras tentara terhadap serangan militan Rohingya di negara bagian Rakhine, Agustus lalu. 

Trudeau meminta pemimpin militer dan sipil Myanmar untuk "mengambil sikap tegas untuk mengakhiri kekerasan, mempromosikan perlindungan warga sipil dan mempromosikan akses tanpa hambatan untuk PBB dan aktor kemanusiaan internasional,” sebagaimana dikutip AFP.

PBB menggambarkan kekerasan tentara Myanmar sebagai "contoh buku teks pembersihan etnis" dan menyerukan "langkah segera" untuk mengakhiri kekerasan. 

Suu Kyi, warga kehormatan Kanada dan peraih Nobel, dikritik karena posisi ambigunya pada krisis Rohingya.

Pada sebuah konferensi pers Rabu malam, juru bicara pemerintah Zaw Htay mengumumkan bahwa Suu Kyi akan berbicara kepada warganya pekan depan dengan pesan perdamaian dan rekonsiliasi nasional. 

Pemimpin Myanmar membatalkan kunjungan ke New York untuk menghadiri pertemuan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa demi mengatasi krisis yang sedang berlangsung di negaranya.

Credit  cnnindonesia.com

PBB Desak Myanmar Beri Status Kewarganegaraan Rohingya

 

Sekjen PBB Antonio Guterres mengatakan, Myanmar harus memberi kewarganegaraan bagi Rohingya agar mereka bisa menjalani kehidupan secara normal. (AFP PHOTO / KENA BETANCUR)

Jakarta, CB -- Dewan Keamanan PBB mendesak Myanmar segera mengakhiri kekerasan militer yang membuat etnis Muslim Rohingya mengungsi ke negara tetangga, Bangladesh. 

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan, pemerintah Myanmar harus memberikan status kewarganegaraan bagi Rohingya atau status hukum yang memungkinkan mereka menjalani kehidupan secara normal.

Guterres mengungkapkan keprihatinannya mengenai kekuatan militer yang berlebihan selama operasi keamanan di negara bagian Rakhine, Myanmar. Pihaknya meminta “langkah segera” untuk mengakhiri kekerasan tersebut. 

Ini adalah pertama kalinya Dewan Keamanan PBB menyetujui respons gabungan terhadap krisis yang dipicu tindakan kekerasan militer, menyusul serangan militan Rohingya pada akhir Agustus lalu.

Sekitar 380.000 orang Rohingya melarikan diri melintasi perbatasan ke negara tetangga Bangladesh. Sebuah seruan berkembang untuk pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi agar berbicara membela Rohingya.

Juru bicara Suu Kyi sebelumnya mengatakan, peraih Nobel hak asasi manusia itu akan menyampaikan pidato pada pekan depan mengenai perdamaian dan rekonsiliasi di Myanmar. 

Pada sebuah konferensi pers di New York, Guterres menyerukan penghentian kampanye militer di Rakhine dan mengatakan pengusiran Rohingya di Myanmar sebagai aksi pembersihan etnis.

Kamp pengungsian Rohingya. (REUTERS/Mohammad Ponir Hossain)

"Saya meminta pihak berwenang Myanmar menangguhkan tindakan militer, mengakhiri kekerasan, menegakkan supremasi hukum dan mengakui hak untuk mengembalikan semua orang yang harus meninggalkan negara tersebut," kata Guterres dalam sebuah konferensi pers, dikutip AFP.

Saat ditanya mengapa memilih istilah pembersihan etnis Rohingya, Guterres menjawab: "Ketika sepertiga penduduk Rohingya harus melarikan diri dari negaranya, dapatkah Anda menemukan kata yang lebih tepat untuk menggambarkannya?".

Rohingya memiliki populasi 1,1 juta jiwa dan bertahun-tahun mengalami diskriminasi di Myanmar. Mereka ditolak kewarganegaraannya meskipun banyak memiliki akar sejarah yang cukup lama ada di negara tersebut. 

Pengungsi Rohingya memberi catatan mengerikan tentang tentara yang menembaki warga sipil dan meratakan seluruh desa di utara Rakhine dengan bantuan massa Buddhis.

Menjelang pertemuan DK PBB, 12 peraih Nobel menandatangani sebuah surat terbuka mendesak badan PBB untuk "segera campur tangan dengan menggunakan semua cara yang ada" untuk mengakhiri kejahatan terhadap kemanusiaan yang berlangsung di Rakhine. 

Credit  cnnindonesia.com

Suu Kyi lewatkan sidang umum PBB untuk atasi krisis Rohingya

Pemimpin nasional Myanmar, Aung San Suu Kyi.(REUTERS)

Yangon (CB) - Pemimpin nasional Myanmar Aung San Suu Kyi tidak akan menghadiri Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendatang di New York menurut kantornya pada Rabu, di tengah tekanan internasional untuk menyelesaikan kekerasan etnis yang memaksa 370.000 warga Rohingya mengungsi ke Bangladesh.

Eksodus pengungsi akibat respons dahsyat pasukan keamanan terhadap serangkaian serangan militan Rohingya menjadi masalah terbesar yang dihadapi Suu Kyi sejak menjadi pemimpin Myanmar tahun lalu.

Banyak pihak yang akhirnya mendesak pencabutan hadiah Nobel Perdamaian untuk Suu Kyi karena dia tidak banyak berbuat mengatasi pelanggaran hak asasi manusia terhadap minoritas di negara yang dia pimpin.

Dalam pidato pertamanya di hadapan Sidang Umum PBB sebagai pemimpin nasional pada September tahun lalu, Suu Kyi sempat menyebut upaya pemerintahannya untuk mengatasi diskriminasi terhadap kelompok minoritas Muslim di Myanmar.

Tahun ini, kantor Suu Kyi menyatakan dia tidak akan menghadiri sidang umum karena harus mengatasi ancaman keamanan dari para pemberontak dan berupaya memulihkan perdamaian dan stabilitas.

"Dia berusaha mengendalikan situasi keamanan, untuk mewujudkan perdamaian dan stabilitas internal, dan mencegah konflik komunal menyebar," kata Zaw Htay, juru bicara kantor Suu Kyi, kepada kantor berita Reuters.

"Dia tidak pernah takut menghadapi kritik dan masalah. Mungkin dia punya masalah yang lebih mendesak untuk diselesaikan di sini," kata Aung Shin, juru bicara partainya, kepada Reuters.

Tekanan internasional terus membesar terhadap Myanmar untuk mengakhiri kekerasan  di negara bagian Rakhine yang bermula pada 25 Agustus, ketika sekelompok militan Rohingya menyerang sekitar 30 pos polisi dan satu pangkalan militer.

Serangan itu kemudian dibalas operasi militer, yang menurut para pengungsi ditujukan untuk mengusir Rohingya dari Myanmar.

Para pengungsi, dan kelompok-kelompok hak asasi manusia, menggambarkan meluasnya serangan di desa-desa Rohingya di Rakhine State oleh pasukan keamanan dan etnis Buddha di Rakhine, yang membakar desa-desa Muslim.

Namun pihak berwenang membantah bahwa pasukan keamanan atau warga pengikut Buddha melakukan pembakaran, dan menyalahkan para pemberontak. Hampir 30.000 warga Buddha juga mengungsi menurut mereka.

Terlepas dari meningkatnya kekhawatiran mengenai krisis kemanusiaan, Myanmar menolak gencatan senjata yang dideklarasikan oleh kelompok gerilyawan Arakan Rohingya Salvation Army untuk memungkinkan pengiriman bantuan, menyatakan mereka tidak berunding dengan teroris.

Pemerintah Amerika Serikat mendesak Myanmar untuk melindungi warga sipil. Sementara Bangladesh meminta Myanmar memulangkan para pengungsi.

Namun China, yang merupakan pesaing Amerika Serikat untuk mendapatkan pengaruh di kawasan Asia Tenggara, mengatakan pada Selasa bahwa mereka mendukung upaya Myanmar untuk melindungi "pembangunan dan stabilitas."

Dewan Keamanan PBB akan bertemu di ruang tertutup pada Rabu ini untuk membahas situasi krisis Rohingya.

Credit  antaranews.com

Agen wisata Pakistan sambut baik keputusan Indonesia cabut calling visa

KJRI Karachi mengadakan pertemuan dengan sekitar 30 agen perjalanan Pakistan, Rabu (12/9). (HO/KJRI Karachi)

Jakarta (CB) - Agen wisata Pakistan, diwakilkan Wakil Ketua Assosiasi Agen Perjalanan Pakistan (TAAP), Mr. Anwar Rasheed, menyambut baik keputusan Indonesia mencabut calling visa yang diberlakukan untuk Pakistan. 

Kebijakan RI membuat agen wisata Pakistan lebih mudah merencanakan paket-paket perjalanan wisata ke Tanah Air, seperti disampaikan oleh Dempo Awang Yuddie, Konsul Jenderal RI dalam keterangan pers, Rabu. 

KJRI Karachi mengadakan pertemuan dengan sekitar 30 agen perjalanan Pakistan, Rabu (12/9), untuk mensosialisasikan penyesuaian berbagai persyaratan untuk permohonan visa menyusul peraturan baru tersebut. 

Pertemuan yang digagas KJRI Karachi tersebut merupakan tindak lanjut dari kebijakan baru Pemerintah RI mengeluarkan Pakistan dari daftar negara-negara Calling Visa sejak 25 Agustus 2017. 

Konjen RI menekankan bahwa ini merupakan kabar baik yang perlu menjadi perhatian agen perjalanan Pakistan. 

Sebelumnya, wisatawan Pakistan tadinya hanya bisa masuk ke Indonesia melalui dua pintu, yaitu Bandara Soekarno-Hatta dan Ngurah Rai, Denpasar-Bali. Kini mereka bisa masuk melalui semua bandara internasional di Indonesia.

Oleh karena itu, Konjen mendorong mereka untuk memperluas destinasi kunjungan wisatawan Pakistan di berbagai tempat di Indonesia.

Dalam kesempatan yang sama, Agus Salim, Pelaksana Fungsi Protokol dan Konsuler, menjelaskan mengenai manfaat penghapusan Pakistan dari negara Calling Visa, yaitu adanya berbagai kemudahan bagi wisatawan Pakistan yang akan berkunjung ke Indonesia. 

Di antaranya, masa berlaku paspor sebelumnya minimal harus 18 bulan menjadi  6 bulan dan dapat mengajukan visa di Perwakilan RI di negara dimana mereka berdomisili.

Jumlah data visa yang dikeluarkan KJRI Karachi khusus untuk WN Pakistan yang berdomisili di Provinsi Sindh meningkat tiap tahun, yaitu 1546 (2014), 2118 (2015), 3494(2016) dan 1856 hingga akhir Agustus 2017.

Credit  antaranews.com

Aksi unjuk rasa besar terjadi di Haiti terkait kenaikan pajak

Ilustasi - Warga berdiri di dekat api yang dinyalakan oleh pendukung Partai Fanmi Lavalas mantan presiden Jean-Bertrand Aristide ketika hasil awal menyatakan pebisnis Jovenel Moise adalah pemenang resmi pada pemilihan Presiden yang diadakan pada bulan November 2016 di Port-au-Prince, Haiti, Selasa (3/1/2017). (REUTERS/Jeanty Junior Augustin)

Port-au-Prince, 13/9 (CB) - Para pengunjuk rasa di Haiti merusak sejumlah bangunan di ibu kota dan membakar beberapa mobil pada Selasa, melampiaskan kemarahannya kepada pemerintah atas kenaikkan pajak yang terjadi di saat menurunnya bantuan luar negeri.

Aksi unjuk rasa di Port-au-Prince, memberi banyak kejutan dan menjadi aksi unjuk rasa terbesar terhadap pemerintahan presiden Jovenel Moise sejak dia mulai menjabat pada awal tahun ini.

"Revolusi baru saja dimulai. Jovenel Moise harus menarik kembali keputusannya menaikkan pajak atau dia harus segera mundur," kata Jacques Menard, seorang demonstran berusia 31 tahun.

"Dan ini peringatan karena aksi selanjutnya dapat sangat kejam," tambahnya.

Para pengunjuk rasa turun ke jalan dalam kelompok terpisah di sejumlah distrik wilayah metropolitan Port-au-Prince, membakar barikade, menutup lalu lintas dan terlibat kerusuhan dengan polisi yang menembakkan gas air mata dan tembakan peringatan ke udara.

Beberapa orang ditangkap, kata polisi, namun tidak ada laporan terkait kematian atau korban yang menderita luka parah.

Anggota parlemen pada akhir pekan lalu menyetujui kebijakan yang tidak populer itu, untuk menaikkan pajak atas produk termasuk rokok, alkohol dan paspor.

Pada saat bersamaan, bantuan luar negeri ke Haiti melambat. Negara itu merupakan salah satu yang termiskin di Amerika dan pernah dilanda bencana gempa dahsyat pada 2010 dan topan Matthew pada tahun lalu.

"Jika Jovenel Moise cerdas, dia akan menahan diri dalam memutuskan kebijakan itu, kalau tidak dia akan menghadapi aksi unjuk rasa jalanan lanjutan yang akan mempersulit keadaan," kata Jean-Charles Moise dalam siaran radio setempat.

Pejabat pemerintah tidak segera bersedia untuk memberikan tanggapan, namun Menteri Ekonomi dan Keuangan Jude Alix Patrick Salomon mempertahankan kebijakan anggaran itu pada akhir pekan lalu.

"Ada orang yang menyalahkan banyak hal terhadap anggaran dan itu tidak benar," kata Salomon kepada wartawan sesaat setelah rencana anggaran disetujui.

"Terdapat pihak yang memanipulasi opini publik," tambahnya seperti dikutip dari Reuters.

Credit  antaranews.com

Menhan Republik Afrika Tengah dipecat

Bangui (CB) - Presiden Republik Afrika Tengah Faustin-Archange Touadera memecat menteri pertahanannya pada Selasa, kata siaran radio setempat, di tengah peningkatan kekerasan yang mengancam lepasnya kendali negara.

Pemberhentian Levy Yakete, yang dimasukkan dalam daftar hitam oleh Komite Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 2014 atas keterlibatannya dalam perang saudara pada 2013, adalah bagian dari perombakan kabinet lebih luas.

Namun, tidak disebutkan apakah pemecatan itu terkait langsung dengan peningkatan kekerasan di negara tersebut atau tidak.

Ribuan orang tewas dan seperlima warga Afrika Tengah melarikan diri menghindari perang, yang terjadi setelah pemberontak Seleka menggulingkan Presiden Francois Bozize pada 2013, yang memicu balasan dari petempur anti-balaka.

Meski kerusuhan mereda, pertempuran melonjak pada tahun ini dan PBB memperingatkan bahwa perselisihan suku dapat memicu kembali perang yang jauh lebih besar jika senjata pemberontak itu tidak dilucuti.

Pasukan keamanan nasional terlalu lemah untuk menangani kelompok bersenjata dan melawan tumpahan dari konflik di negara- negara tetangga, kata Perserikatan Bangsa-Bangsa, seperti diwartakan Reuters.

Enam relawan palang merah tewas dalam serangan di pusat kesehatan di Republik Afrika Tengah tenggara pada 3 Agustus, menandai keamanan makin memburuk di negara itu, kata badan bantuan tersebut pada bulan lalu.

Credit  antaranews.com

Trump sebut sanksi untuk Korea Utara baru langkah kecil

Presiden Amerika Serikat, Donald Trump (REUTERS/Yuri Gripas)

Washington (CB) - Presiden Amerika Serikat Donald Trump menggambarkan serangkaian sanksi terbaru yang didukung PBB untuk Korea Utara merupakan "sebuah langkah kecil" yang harus dilanjutkan dengan langkah lebih ketat.

Mempertahankan sikap keras dalam menghadapi uji coba rudal dan senjata nuklir Korea Utara, Trump mengindikasikan bahwa dia akan terus mendesak sanksi yang dirancang untuk membuat rezim tersebut memperhitungkan kembali strategi mereka.

"Kami rasa itu hanya sebuah langkah kecil, bukan hal besar," kata Trump mengenai sanksi yang disepakati pada Senin petang itu.

Dewan Keamanan sepakat memberikan larangan ekspor tekstil dan membatasi pengiriman produk minyak untuk menghukum Pyongyang atas uji coba nuklir keenam sekaligus yang terbesar.

Langkah-langkah tersebut berhenti dengan baik sesuai embargo minyak yang diinginkan Washington namun ditentang oleh China.

"Sanksi itu tidak ada artinya dibandingkan dengan apa yang akan terjadi," ujar Trump, mengindikasikan bahwa dia akan terus mendesak Beijing, demikian AFP.

Credit  antaranews.com