Kapal induk termahal Amerika Serikat, USS Gerald R. Ford. Foto/US Navy
WASHINGTON
- Operasional pertama kapal induk termahal Amerika Serikat (AS), USS
Gerald R. Ford (CVN-78), ditunda lagi hingga tiga bulan dari rencana
awal. Musababnya, perbaikan sistem propulsi nuklir dan elevator senjata
pada kapal itu belum rampung.
Pejabat Angkatan Laut AS menyampaikan penundaan itu dalam pertemuan dengan Parlemen hari Selasa, 26 Maret 2019.
USS Gerald R. Ford saat ini menjalani periode post-shakedown availability (PSA) di Newport News Shipbuilding di Newport News, Virginia.
PSA adalah perbaikan kekurangan teknis yang ditemukan setelah sebuah kapal induk menyelesaikan uji coba di laut.
PSA
dimulai pada Juli 2018 dan pada awalnya direncanakan akan selesai pada
Juli 2019. PSA sekarang diharapkan akan selesai paling cepat pada
Oktober 2019. Tambahan waktu itu dibutuhkan untuk memperbaiki sistem
propulsi nuklir dan elevator senjata canggih pada kapal induk tersebut.
"Kami
telah menjadwalkan itu 12 bulan, di mana kami akan menyelesaikan
beberapa pekerjaan tenaga nuklir di pabrik, melakukan lebih banyak dari
ShipAlts (perubahan kapal) dan kemudian menyelesaikan lift,"
kata James F. Geurts, Asisten Sekretaris Angkatan Laut AS untuk
Pengembangan Penelitian dan Akuisisi kepada Subkomite Angkatan Laut dan
Proyeksi Parlemen AS.
"Saat ini, perkiraan saya saat ini adalah pengiriman Oktober, vice Juli, jadi tentang penundaan tiga bulan," ujarnya.
Menurut USNI News, yang
dikutip Kamis (28/3/2019), masalah dengan sistem propulsi terkait
dengan generator turbin utama yang digerakkan oleh uap yang dihasilkan
oleh reaktor nuklir Ford.
Awal bulan ini, Ford menerima advanced weapons elevator (AWE) atau elevator senjata canggih kedua. Lift
senjata membawa amunisi dengan cepat ke dek penerbangan operator untuk
dimuat ke jet tempur. Ini adalah komponen penting dalam menjamin tingkat
serangan mendadak pesawat-pesawat jet tempur yang diangkut.
USS Gerald R. Ford adalah kapal induk paling mahal dalam sejarah
Angkatan Laut AS, dengan total biaya pengadaan sekitar USD13 miliar.
WASHINGTON
- Presiden Tsai Ing-wen mengatakan Taiwan mengajukan permintaan baru
kepada Amerika Serikat (AS) berupa pembelian tank M-1 Abrams dan jet
tempur F-16B. Dia mengatakan peralatan tempur itu dibutuhkan untuk
mendukung pertahanan negaranya seiring dengan meningkatkan tekanan dari
China.
Berbicara melalui jaringan video kepada kelompok think tank Heritage Foundation di Washington pada Rabu waktu AS, Tsai mengatakan bahwa Washington merepons positif permintaan Taipei.
Tsai
menyampaikan hal itu saat singgah di Hawaii dalam rangakain tur
Pasifik."Ini akan sangat meningkatkan kemampuan Angkatan Darat dan
Angkatan Udara kami, memperkuat moral militer dan menunjukkan kepada
dunia komitmen AS terhadap pertahanan Taiwan," katanya, seperti dikutip Reuters, Kamis (28/3/2019).
AS
tidak memiliki hubungan formal dengan Taiwan, tetapi terikat oleh
undang-undangnya untuk membantu menyediakan pulau itu dengan sarana dan
sumber utama senjata untuk mempertahankan diri.
Pada hari Minggu,
Washington mengirim kapal perang dan kapal Penjaga Pantai ke Selat
Taiwan. Pengiriman kapal-kapal itu berlangsung justru pada saat para
pejabat AS pergi ke Beijing untuk perundingan sengketa dagang.
Tsai
mengatakan tekanan dari China telah meningkat yang meminta agar Taiwan
menerima kebijakan "satu negara, dua sistem". "Ini menggarisbawahi
perlunya Taiwan untuk meningkatkan kemampuan pertahanan diri," ujarnya.
"Untungnya Taiwan tidak berdiri sendiri," katanya. "Komitmen Amerika Serikat terhadap Taiwan lebih kuat dari sebelumnya."
Tsai
mengatakan bahwa dia merasa proses penjualan senjata AS ke Taiwan
menjadi kurang dipolitisasi. "Kami dapat melakukan diskusi terbuka
dengan AS mengenai peralatan yang tepat untuk pertahanan Taiwan dan AS
menanggapi positif permintaan kami," paparnya.
Tur Tsai di
Pasifik terjadi di tengah meningkatnya ketegangan antara Taipei dan
Beijing, yang telah meningkatkan tekanan diplomatik dan militer China
untuk menegaskan kedaulatannya atas Taiwan.
China mencurigai Tsai dan Partai Progresif Demokratik-nya yang
pro-kemerdekaan mendorong kemerdekaan secara formal pulau tersebut.
Presiden
Cina Xi Jinping pada bulan Januari mengatakan bahwa Beijing memiliki
hak untuk menggunakan kekuatan untuk membawa Taiwan di bawah kendalinya.
Namun, pihaknya berusaha untuk mencapai "penyatuan kembali" tersebut
dengan damai.
Andres Manuel Lopez Obrador, Presiden Meksiko. Sumber: edition.cnn.com
CB, Jakarta - Pemerintah Spanyol menolak permintaan presiden Meksiko yang menuntut meminta maaf karena menjajah negaranya lima ratus tahun lalu.
Presiden
Andres Manuel Lopez Obrador, seorang sayap kiri Meksiko, melayangkan
surat kepada Raja Spanyol King Felipe VI dan Paus Fransiskus, agar
mereka meminta maaf kepada orang-orang pribumi Meksiko.
"Ada
pembantaian dan penindasan. Yang disebut penaklukan itu dilakukan
dengan pedang dan salib. Mereka membangun gereja-gereja mereka di atas
kuil," kata Lopez Obrador dalam sebuah pesan video, seperti dikutip dari
The Telegraph, 27 Maret 2019.
Labrador merekam pesan video di monumen peringatan suku Maya atas
perang pertama melawan penakluk Spanyol Hernan Cortes melawan pribumi
lima ratus tahun lalu.
Keluarga
Kerajaan Spanyol saat Raja Spanyol Felipe VI bersiap menuju
pelantikan(kedua dar kiri) di La Zarzuela Palace di Madrid, 19/6.
REUTERS / Zipi / Pool
Beberapa jam setelah pesan pemimpin
Meksiko diunggah ke media sosial, pemerintah Spanyol mengeluarkan
pernyataan yang menyayangkan pernyataan Lopez Obrador.
"Kedatangan
orang Spanyol di tempat yang sekarang adalah tanah Meksiko 500 tahun
yang lalu tidak dapat dinilai berdasarkan pemikiran kontemporer. Rakyat
kita selalu dapat menafsirkan masa lalu kita bersama tanpa kemarahan dan
dengan perspektif yang konstruktif. Ada ikatan kasih sayang antara
orang Spanyol dan Meksiko," balas pemerintah Spanyol
Lima
abad silam, Hernan Cortes memulai penaklukan dari pesisir Tabasco dan
dibantu oleh kelompok pribumi setempat. Cortes memimpin skuadron
tempurnya di Tenochtitlan (yang sekarang adalah Mexico City), dan menang
dua tahun kemudian pada 1521. Kemudian kerajaan Aztec hancur dan
seluruh penduduk pribumi beralih memeluk Kristen.
Di
depan pendukungnya, Lopez Obrador menatakan ingin mendamaikan Meksiko,
Kerajaan Spanyol dan Vatikan, dengan melihat kembali sejarah invasi dan
tiga abad kolonisasi.
Lopez Obrador mengatakan ingin mengubah interpretasi Spanyol
bahwa peristiwa 500 tahun lalu di Meksiko sebagai pertemuan dua budaya,
karena menurutnya itu adalah pembunuhan pribumi Meksiko.
Sudarat Keyuraphan, kandidat perdana menteri Thailand dari
partai oposisi terbesar Phue Thai memberikan suara di TPU berlokasi di
Lat Phrao Road distrik 12 di Bangkok hari Minggu, 24 Maret 2019 jam
10..30 waktu setempat.
CB, Jakarta - Pasca-pemilu Thailand, partai Pheu Thai mengumumkan koalisi tujuh partai dengan 255 kursi di parlemen untuk membentuk pemerintahan baru.
Kandidat
perdana menteri Khunying Sudarat Keyuraphan, seperti dikutip dari
Bangkok Post, 27 Maret 2019, mengatakan partai Pheu Thai dan enam partai
lain berupaya mencegah Prayut Chan-o-cha untuk berkuasa. Dia mengklaim,
partai koalisi pro demokrasi mendapat mandat untuk membentuk
pemerintahan baru karena memiliki kursi mayoritas di parlemen.
Pengumuman
koalisi digelar di Lancaster Hotel, di seberang markas Pheu Thai di
Phetchaburi Road, yang dihadiri perwakilan enam partai lain di antaranya
Partai Future Forward, Thai Liberal (Seri Ruam Thai), Prachachat, Puea
Chart dan People Power.
Hanya perwakilan dari partai New Economics tidak hadir meski mengkonfirmasi ikut koalisi oposisi.
Dalam
deklarasi itu hanya enam pemimpin partai yang menandatangani perjanjian
pembentukan koalisi. Namun, Khunying Sudarat mengatakan, mereka masih
aktif mencari sekutu koalisi dari partai lain.
Pemimpin partai
Future Forward, Thanatorn Juangroongruangkit, juga sepakat dengan
Khunying Sudarat untuk mencegah junta militer kembali berkuasa.
Menurutnya,
upaya membentuk pemerintahan minoritas di parlemen akan berakhir dengan
kebuntuan dan kekacauan. Dia juga meminta agar KPU transparan terkait
pengumuman hasil pemilu.
Sementara
pemimpin partai Prachachat Wan Muhamad Nor Matha mengatakan, tidak ada
alasan bagi KPU Thailand menunda pengumuman hasil pemilu, selain untuk
menguntungkan partai tertentu.
Sejauh ini, KPU masih menunda pengumuman hasil pemilu Thailand,
namun berdasarkan hitung cepat tak resmi, partai Pheu Thai memimpin
dengan 137 kursi disusul partai PPRP yang mendukung Prayuth Chan-o-cha
dengan 97 kursi.
Pelabuhan kuno tersebut terletak di Kota Aswan Selatan.
REPUBLIKA.CO.ID,
ASWAN – Para arkeolog Mesir menemukan pelabuhan kuno berusia 3.000
tahun. Bebatuan yang digunakan untuk membangun pelabuhan itu digunakan
juga untuk pembangunan kuil dan obelisk.
Menurut
Kementerian Purbakala Mesir, pelabuhan kuno tersebut berada di dekat
situs arkeologi Gabel El Silsilia dekat Kota Aswan Selatan. Disebutkan
bahwa pelabuhan tersebut diperkirakan ada pada dinasti ke-18 sekitar
1543-1292 sebelum Masehi.
“Batu-batu yang digali di Gabel el-Silsila juga digunakan
dalam pembangunan kuil-kuil Mesir kuno di Karnak dan Kom Ombo,” kata
Direktur wilayah kuno Aswan dan Nubia, Abdel Moneim Said, seperti
dilansir Daily Sabah pada Rabu (27/3).
Mesir
telah mengumumkam serangkaian temuan arkeologis baru-baru ini.
Diharapkan penemuan-penemuan seperti itu akan memacu pariwisata yang
mengalami kemunduran besar selama kerusuhan pascaterjadinya revolusi
pada 2011. Andrian Saputra
Komedian Ukraina Velodymyr Zelenzkiy pernah berperan jadi presiden di serial TV.
CB,
KLEV -- Seorang komedian sekaligus politisi pemula, Velodymyr Zelenskiy
diperkirakan menjadi unggulan dalam putaran pertama pemilihan presiden
Ukraina. Sebelumnya, Zlenskiy juga memerankan tokoh presiden Ukraina
dalam serial televisi populer.
"Zelenskiy mungkin akan berada di babak kedua, melawan Poroshenko
atau Tymoshenko, yang berarti akan menjadi pertandingan antara yang baru
dan yang lama," kata Ketua lembaga think tank Chatham House, Robert
Brinkley.
Sejumlah jajak pendapat menempatkan presiden,
Petro Poroshenko di tempat kedua dalam pemilu. Poroshenko dan Zlenskiy
akan kembali bertarung di putaran kedua, dengan hasil yang sulit untuk
diprediksi.
Selain itu, mantan Perdana Menteri Yulia
Tymoshenko juga ikut serta dalam pemilihan. Ia dapat maju ke putaran
kedua pada bulan depan pemilihan presiden.
Adapun
warga Ukraina sudah cukup mengalami kelelahan yang diakibatkan perang
selama lima tahun dan korupsi yang terjadi. Masyarakat menginginkan
pemimpin yang dapat mengatasi masalah yang terjadi.
"Masyarakat
akan memilih pemula, atau mereka akan lebih berhati-hati. Mereka juga
dapat menegaskan pilihannya, bahwa sebaiknya memilih yang sudah
diketahui daripada seseorang yang sama sekali tidak dikenal," ujar
Brinkley.
Berdasarkan jajak pendapat Gallup yang
diterbitkan pada Maret, hanya sembilan persen warga Ukraina yang
memiliki kepercayaan pada Pemerintah. Kemudian hanya 12 persen orang
dewasa Ukraina yang mempunyai kepercayaan terkait kejujuran dalam
pemilu, sedangkan 91 persen percaya korupsi ada dalam pemerintahan.
"Tidak
satu pun dari tiga kandidat yang cocok dengan saya. Dan kandidat lain
tidak akan berhasil melewatinya," ucap warga Kiev, Yevheniya Shmelkova.
"Karena
itu kita secara umum ragu-ragu, haruskah kita pergi ke tempat
pemungutan suara. Tapi tidak, Anda tetap harus pergi, tetapi memang
hasilnya tidak dapat diprediksi," kata Shmelkova.
Sementara
itu, pemerintah Barat memiliki banyak hal yang dipertaruhkan dalam
pemilihan di Ukraina. Sebab, mereka memihak pada negara itu dalam
konflik dengan Rusia, dan telah menginvestasikan sejumlah uang.
Siapa
pun kandidat yang menjadi pemenang akhir, kemungkinan mereka tidak akan
kembali ke Rusia. Tetapi para pejabat dan investor Barat menyatakan,
mereka khawatir terkait ketidakpastian yang akan dibawa oleh
kepresidenan Zelenskiy.
Perdana Menteri Inggris Theresa May berjanji untuk mundur demi mewujudkan Brexit. (REUTERS/Jack Taylor/Pool)
Jakarta, CB -- Perdana Menteri Inggris Theresa May pada Rabu menawarkan pengunduran diri agar parlemen Inggris menyepakati poin-poin perjanjian yang ditawarkan dalam negosiasi Brexit.
Dalam
beberapa pekan terakhir, pemerintah Inggris dan parlemen tak bisa
mencapai kesepakatan sehingga Inggris kini dalam kondisi krisis.
Dengan
opsi yang semakin minim dan Inggris berisiko kehilangan kendali atas
proses meninggalkan Uni Eropa, May secara dramatis berjanji akan mundur
dari jabatannya jika para anggota parlemen bersedia mendukung
kesepakatan-kesepakatan yang telah ia ajukan.
Usul
pengunduran diri itu muncul hanya beberapa jam sebelum dewan perwakilan
rakyat melaksanakan pemungutan suara untuk mencari alternatif -- tapi
berakhir dengan perpecahan suara di antara anggota parlemen.
Dari
delapan rencana alternatif yang diajukan, tidak ada satu pun
mendapatkan suara mayoritas. Menteri urusan Brexit menyatakan hasil itu
justru menguatkan pandangan pemerintah bahwa opsi yang mereka ajukan
adalah yang terbaik.
Anggota-anggota parlemen sudah dua kali menolak poin-poin
kesepakatan Brexit yang diajukan May, dengan dua kali penolakan itu
lewat suara mayoritas. May terus berusaha meyakinkan parlemen Inggris
dan usul pengunduran diri diyakini adalah upaya terakhirnya.
"Saya
tahu muncul keinginan untuk pendekatan baru dan juga kepemimpinan baru
pada fase kedua negosiasi Brexit, dan saya tidak akan menghalangi," kata
May di depan pertemuan dengan anggota parlemen dari Partai Konservatif.
"Tapi kami perlu mewujudkan kesepakatan dan membuat Brexit ini
terjadi. Saya siap untuk meninggalkan jabatan ini lebih awal untuk
melaksanakan yang benar bagi negara dan partai kami."
Pada pekan lalu, May menyepakati perjanjian dengan UE untuk menunda
pelaksanaan Brexit untuk menghindari potensi Inggris keluar dari UE
"tanpa kesepakatan apapun".
Jika proposal yang diajukan May
disepakati parlemen Inggris, maka Brexit akan berlangsung 22 Mei, tapi
jika tidak, maka May akan menghadap Uni Eropa sebelum 12 April untuk
menjelaskan langkah-langkah Inggris selanjutnya.
Salah satu keputusan penting yang harus diambil adalah mengenai hubungan antara Inggris dan Uni Eropa di masa depan.
Sebelumnya, May terus menekankan kepentingan Inggris untuk tetap menjalin hubungan ekonomi sedekat mungkin dengan Uni Eropa.
Namun,
sejumlah pihak ingin Inggris benar-benar keluar dari Uni Eropa tanpa
kesepakatan apa pun, satu langkah yang memicu kekhawatiran para
pebisnis.
Ilustrasi Ibu Kota Pyongyang, Korea Utara. (REUTERS/Damir Sagolj)
Jakarta, CB -- Sebuah organisasi berjuluk
Cheollima Civil Defense (CCD) mengaku bertanggung jawab atas penyerangan
terhadap kedutaan besar Korea Utara di Madrid, Spanyol, pada 22 Februari lalu.
Dalam
peristiwa itu sejumlah staf kedutaan besar Korut disekap dan pelaku
mencuri sejumlah barang seperti komputer. Para penyusup dilaporkan kabur
menggunakan kendaraan mewah.
Melalui situsnya, CCD mengatakan
kelompoknya telah berbagi informasi yang diperoleh hasil penyusupan
dengan Biro Investigasi Federal Amerika Serikat (FBI). Kelompok yang
pernah mendeklarasikan diri sebagai pemerintah tandingan Korut itu
menganggap informasi-informasi tersebut "bernilai besar".
"Informasi
ini dibagikan secara sukarela dan (pertemuan) atas permintaan mereka,
bukan kami," tutur CCD merujuk pada pertemuannya dengan FBI.
CCD juga mengatakan mereka berbagi informasi dengan FBI "berdasarkan
ketentuan kerahasiaan yang disepakati bersama" yang tampaknya "telah
dilanggar".
CCD membenarkan serangannya terhadap kedutaan Korut.
Mereka menyebutkan fasilitas diplomatik Korut cuma kedok untuk
menyamarkan sejumlah kegiatan ilegal.
"Kedutaan dan kantor rezim
Korut adalah pusat perdagangan narkotika dan senjata, serta media bagi
kelanjutan propaganda rezim otoriter yang secara sistematis melakukan
kejahatan kemanusiaan terhadap warganya sendiri (dan negara lainnya),"
papar CCD.
Dalam pernyataannya juga, CCD membantah laporan media
Spanyol ada aksi pemukulan dan pembungkaman terhadap para staf kedubes
Korut.
"Semua penghuni kedutaan diperlakukan dengan bermartabat dan hati-hati," tulis kelompok itu.
CCD juga menegaskan "tidak ada pemerintah lain" yang mengetahui serangan
itu sampai benar-benar terjadi. Pernyataan itu diutarakan menyusul
tudingan media Spanyol ada dugaan keterlibatan Agensi Intelijen Pusat AS
(CIA) dalam peristiwa itu.
Meski pengakuan CCD ini belum bisa
dikonfirmasi, namun kelompok itu mengaku memegang bukti kuat "yang dapat
memverifikasi pernyataan kami."
Klaim CCD itu muncul setelah
hakim Spanyol mencabut perintah kerahasiaan dalam kasus ini. Hakim Jose
de la Mata mengatakan bukti dari berbagai kejahatan telah ditemukan,
termasuk pelanggaran, ancaman, penahanan ilegal, dan pencurian yang
dilakukan oleh "organisasi kriminal."
Sejauh ini seorang warga
Amerika Serikat, Meksiko, dan Korea Selatan dituduh berpartisipasi dalam
serangan misterius yang disebut dilakukan oleh 10 orang itu.
Hakim
menuturkan salah satu dari mereka disebut membagikan materi yang dicuri
itu ke FBI. Hakim juga meyakini para penyerang kabur ke AS dan
bermaksud meminta seluruh pelaku diekstradisi ke Spanyol, di mana mereka
dapat menghadapi hukuman penjara maksimal 28 tahun.
Sementara itu, dikutip The Straits Times, juru bicara FBI
menolak berkomentar langsung ketika ditanya apakah biro tersebut berbagi
informasi dalam pertemuan dengan kelompok itu.
"FBI memiliki
hubungan kerja yang kuat dengan mitra penegak hukum Spanyol yang
berfokus pada saling berbagi informasi dan kerja sama rutin seputar
seputar masalah-masalah yang ada," ucap juru bicara FBI itu.
Jet-jet Israel melakukan serangan udara ke wilayah utara kota Aleppo. Foto/Ilustrasi/Istimewa
DAMASKUS
- Tentara Suriah berhasil mencegat beberapa rudal yang ditembakkan oleh
jet Israel selama serangan di zona industri sebelah utara kota Aleppo.
Serangan itu hanya menyebabkan kerusakan material saja.
"Agresi
Israel menargetkan beberapa posisi di zona industri Sheikh Najar dan
sejumlah rudal musuh dijatuhkan," bunyi sebuah pernyataan militer Suriah
seperti dikutip dari Reuters, Kamis (28/3/2019).
Para
pakar militer mengatakan Aleppo adalah salah satu area utama yang
memiliki kehadiran militer pasukan elit Iran, Garda Revolusi, yang kuat
di mana Aleppo mendukung milisi lokal selama bertahun-tahun berjuang
bersama tentara Suriah untuk mengalahkan gerilyawan.
Israel,
yang menganggap Teheran sebagai ancaman terbesarnya, telah berulang
kali menyerang sasaran Iran di Suriah dan orang-orang dari milisi
sekutu, termasuk Hizbullah Lebanon.
Perdana Menteri Benjamin
Netanyahu mengatakan Israel telah melakukan "ratusan" serangan selama
beberapa tahun terakhir perang Suriah untuk membatasi Iran dan sekutunya
Hizbullah.
Dengan pemilu yang semakin dekat, pemerintah Israel
telah meningkatkan serangannya di Suriah dan juga mengambil sikap yang
lebih keras terhadap Hizbullah di perbatasan dengan Lebanon.
Para pengunjuk rasa Palestina di dekat perbatasan antara Israel dan Jalur Gaza, bagian timur Gaza, Jumat (22/02/2019).
Foto: EPA-EFE/MOHAMMED SABER
Sebanyak 30 rumah di Gaza hancur total akibat serangan udara Israel.
CB,
GAZA – Menteri Pekerjaan Umum Palestina di Jalur Gaza Mufid al-Hasayneh
mengatakan agresi Israel baru-bari ini ke Gaza telah menyebabkan 500
rumah warga rusak. Para pekerja telah dikerahkan ke masing-masing daerah
untuk membenahi puing-puing yang menutup akses jalan.
“Dalam serangan udara Israel terhadap Gaza, 30 rumah hancur total dan
500 rumah lainnya rusak,” kata al-Hasayney pada Selasa (26/3) malam,
dilaporkan laman kantor berita Palestian, WAFA. Dia
mengungkapkan, pihaknya telah mengerahkan semua upaya yang mungkin
diambil untuk mengurangi beban dan penderitaan warga Palestina yang
terdampak serangan. Kementerian Pekerjaan Umum Palestina juga menjalin
koordinasi dengan badan-badan serta lembaga internasional dalam membantu
masyarakat Gaza.
Sejak Senin lalu, situasi di Gaza kembali
memanas. Hal itu dipicu oleh serangan roket dari Gaza ke wilayah
Israel. Salah satu roket yang ditembakkan dilaporkan menghantam sebuah
rumah dan melukai tujuh warga Israel.
Serangan itu kemudian
dibalas Israel dengan mengerahkan jet tempurnya ke Gaza. Mereka
menyerang basis dan markas kelompok Hamas di sana. Kantor pemimpin Hamas
Ismail Haniyeh dilaporkan hancur akibat serangan udara Israel.
Eskalasi
di Gaza kemudian berusaha diredam oleh Mesir. Ia mengundang perwakilan
Hamas dan Israel untuk melakukan pembicaraan. Kairo pun berhasil
mendorong kedua belah pihak menyepakati gencatan senajata pada Selasa.
Kendati
mencapai gencatan senjata, ketegangan masih membekap wilayah perbatasan
Israel dan Gaza. Israel bahkan mengimbau warganya untuk selalu waspada
dan menganjurkan mereka berlindung di tempat perlindungan bom.
Ilustrasi serangan roket Israel ke Jalur Gaza, Palestina. (REUTERS/Amir Cohen)
Jakarta, CB -- Serangan roket dari Jalur Gaza, Palestina ke arah Israel
kembali terjadi pada Selasa (26/3) malam waktu setempat. Hal ini
terjadi di tengah situasi gencatan senjata antara Hamas dan Israel,
setelah saling serang.
Israel menyebut sebuah proyektil ditembakkan dari Jalur Gaza sekitar pukul 20.00 waktu setempat.
"Angkatan udara kami baru saja menyerang beberapa sasaran teror Hamas di Gaza," papar militer Israel.
"Jika
Hamas berpikir Israel akan duduk diam ketika roket dan bahan peledak
menerjang kami, pelanggaran terhadap perbatasan hingga mengancam
kehidupan warga Israel, mereka salah."
Militer Israel juga menuturkan pesawat tempur mereka telah meluncurkan serangan ke sejumlah basis Hamas di Gaza.
Sementara itu, seorang sumber keamanan di Gaza mengatakan serangan udara menghantam pangkalan militer Hamas di Khan Yunis.
Roket
dari Gaza itu ditembakkan beberapa jam setelah Perdana Menteri Israel,
Benjamin Netanyahu, mengatakan negaranya siap mengerahkan aksi militer
di Gaza.
Peringatan Netanyahu itu muncul setelah saling serang
antara militer Israel dan kelompok militan Palestina di Gaza terjadi
sejak awal pekan ini.
Militer Israel meluncurkan sejumlah
serangan udara ke beberapa wilayah di Gaza sejak Senin pekan ini.
Langkah itu dilakukan sebagai balasan atas serangan roket dari Gaza yang
menerjang sebuah kawasan di utara Ibu Kota Tel Aviv.
Insiden itu menghancurkan sebuah rumah dan melukai tujuh warga Israel.
Sejak itu, kelompok militan Palestina di Gaza juga terus meluncurkan
rentetan roket baru.
Ketegangan sempat menurun pada Selasa
(26/3). Hamas, salah satu faksi Palestina yang dianggap Israel sebagai
kelompok teroris, mengklaim sudah sepakat melakukan gencatan senjata.
Juru Bicara Hamas, Fawzi Barhoum, mengatakan gencatan senjata terjadi ditengahi Mesir.
Israel
belum mengomentari klaim tersebut. Sebab, sebelum Hamas menyatakan
telah mencapai kesepakatan gencatan senjata, Israel justru meningkatkan
serangan mereka atas Hamas.
Israel juga saat ini mengerahkan dua brigade prajurit Angkatan Darat dan
menyiagakan pasukan cadangan untuk bersiap perang di Jalur Gaza. Hal
mengkhawatirkan karena situasi di Jalur Gaza saat ini sedang bergejolak
lantaran inflasi.
Ilustrasi pasukan Israel. (REUTERS/Mohamad Torokman)
Jakarta, CB -- Kementerian Kesehatan Palestina menyatakan seorang warganya yang merupakan petugas medis tewas ditembak pasukan Israel di Tepi Barat pada Rabu (27/3).
Palestina
memaparkan petugas medis yang meninggal itu bernama Sajid Muzher (17).
Dia tewas dalam bentrokan di kamp pengungsi Dheisheh dekat Bethlehem,
selatan Tepi Barat.
Kepada AFP, seorang juru bicara kementerian memaparkan Muzher ditembak ketika sedang bekerja.
"Pembunuhan
terhadap seorang tenaga medis sukarela dengan menembaknya di perut
merupakan kejahatan perang," tutur Menteri Kesehatan Palestina, Jawad
Awad.
Sementara itu, militer Israel tidak segera dapat merespons kabar tersebut.
Pasukan
Israel memang kerap memasuki kamp-kamp pengungsi Palestina di wilayah
pendudukannya untuk melakukan penangkapan atau operasi lainnya.
Aktivitas pasukan Israel itu tak jarang memicu bentrokan dengan penduduk setempat yang merupakan warga Palestina.
Kematian
Muzher menambah panjang daftar warga Palestina yang tewas di tangan
tentara Israel di wilayah konflik seperti Tepi Barat dan Jalur Gaza.
Setidaknya 258 warga Palestina tewas di tangan militer Israel dalam
demonstrasi besar-besaran yang terjadi secara rutin di perbatasan sejak
hampir setahun lalu.
Pada Jumat pekan lalu, dua warga Palestina tewas akibat tembakan Israel dalam bentrokan berbeda di perbatasan Jalur Gaza.
Sabtu
pekan lalu, tentara Israel juga meluncurkan dua serangan udara terpisah
terhadap sekelompok warga Palestina di Jalur Gaza yang diduga
menerbangkan balon ke perbatasannya. Balon itu dicurigai Israel berisi
bahan peledak.
Pemimpin
kelompok Hizbullah, Hassan Nasrallah, menyerukan perlawanan terhadap
keputusan AS terkait Dataran Tinggi Golan. Foto/Istimewa
BEIRUT
- Pemimpin Hizbullah menyerukan "perlawanan" atas keputusan Amerika
Serikat (AS) mengakui kedaulatan Israel atas Dataran Tinggi Golan.
Dalam
pidato yang disiarkan televisi, pemimpin Hizbullah Hassan Nasrallah
mengatakan satu-satunya pilihan yang tersisa bagi Suriah untuk mengambil
kembali tanah mereka - dan bagi rakyat Palestina untuk mencapai hak-hak
sah mereka - adalah perlawanan.
Dia menggambarkan langkah Trump sebagai titik balik yang penting dalam sejarah konflik Arab-Israel.
"Keputusan
Trump memberikan pukulan telak pada apa yang disebut proses perdamaian
di wilayah tersebut, yang dibangun di atas (konsep) tanah dengan imbalan
perdamaian," ujarnya seperti dikutip dari Al Arabiya, Kamis
(28/3/2019).
Ia juga menyerukan Liga Arab, yang telah
menangguhkan keanggotaan Suriah atas penindasan berdarah terhadap protes
yang mengarah ke perang, untuk mengambil tindakan pada pertemuan puncak
pada akhir bulan nanti di Tunis.
"Blok dengan 21 anggota harus
menyerukan penarikan inisiatif perdamaian Arab dari meja perundingan
tentang masalah Israel-Palestina," katanya.
Inisiatif, yang lahir
pada tahun 2002 di Beirut, menyerukan agar Israel menarik diri dari
semua tanah yang didudukinya pada tahun 1967, dengan imbalan normalisasi
antara semua negara Arab dan Israel.
Presiden
AS Donald Trump pada hari Senin secara resmi mengakui kedaulatan Israel
atas wilayah perbatasan strategis, yang direbut dari Suriah pada tahun
1967. Negara Zionis itu kemudian menganeksasi Golan pada tahun 1981
dalam suatu langkah yang tidak diakui oleh masyarakat internasional.
Keputusan
Trump terhadap Golan memicu kecaman dari Liga Arab, serta beberapa
negara regional, termasuk Libanon, Turki, Iran dan Arab Saudi.
Organisasi Kerjasama Islam (OKI) yang beranggotakan 57 orang juga
mengecam langkah itu, menyebutnya pelanggaran terang-terangan terhadap
hukum internasional.
Pemimpin
Hizbullah, Hassan Nasrallah memperingatkan bahwa Amerika Serikat
selanjutnya dapat memilih untuk mengakui kedaulatan Israel atas Tepi
Barat, Palestina yang diduduki Tel Aviv. Foto/Istimewa
BEIRUT
- Hizbullah memperingatkan bahwa Amerika Serikat (AS) selanjutnya dapat
memilih untuk mengakui "kedaulatan" Israel atas Tepi Barat, Palestina
yang diduduki Tel Aviv. Hal ini, menurut Hizbullah dapat terjadi jika
dunia Arab tidak bertindak.
"Ketika seluruh dunia mengizinkan
(Presiden AS Donald) Trump untuk mendeklarasikan Yerusalem sebagai Ibu
Kota abadi Israel, dan khususnya dunia Arab tetap diam, ini membuka
jalan bagi semua pelanggaran AS," kata pemimpin Hizbullah, Hassan
Nasrallah.
Nasrallah mengatakan, ketika institusi dan hukum
internasional gagal untuk melayani agenda Amerika dan kepentingan
mereka, AS hanya mengabaikannya dengan secara tidak hormat. Dunia
internasional, lanjut Nasrallah, kemudian hanya diam dan menyaksikan AS
melanggar semua batas yang ada.
"Apa
yang disebut 'komunitas internasional' tidak dapat melindungi hak apa
pun dari rakyat apa pun, termasuk kepemilikan tanah dan kedaulatan,
mengambil kembali tanah yang ditaklukkan seperti apa yang terjadi di
Golan atau apa yang terjadi sebelumnya di Yerusalem," ucapnya.
"Kita
harus bersiap-siap Trump mengakui kedaulatan Israel atas Tepi Barat,"
sambungnya dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir PressTV pada Rabu
(27/3).
Dia
mengatakan, langkah potensial seperti itu adalah bagian dari
kesepakatan abad ini, yang merupakan proposal Washington untuk proses
penyelesaian konflik Israel-Palestina. Proposal, yang belum diumumkan
secara publik itu, telah ditolak oleh Palestina.
"Mereka dapat
mengatakan bahwa rakyat Palestina dapat pergi dan tinggal di Gaza,"
ungkapnya, membayangkan pengusiran warga Palestina dari Tepi Barat
sebagai bagian dari rencana AS. Dia menambahkan bahwa dunia Arab untuk
menggunakan "hati nurani" yang tersisa untuk mencegah hal ini.
Presiden
Amerika Serikat Donald John Trump berbincang dengan istri pemimpin
oposisi Venezuela Juan Guaido, Fabiana Rosales di Oval Office, Gedung
Putih, Rabu (27/3/2019). Foto/REUTERS/Carlos Barria
MOSKOW
- Pemerintah Rusia mengonfirmasi pengerahan pasukan militernya ke
Venezuela yang ditentang Amerika Serikat (AS). Moskow menyatakan
pengerahan pasukan itu menjadi hak Rusia karena sesuai dengan konstitusi
Venezuela dan perjanjian bilateral kedua negara tentang kerja sama
militer.
Pernyataan itu disampaikan juru bicara Kementerian Luar
Negeri Rusia Maria Zakharova pada hari Rabu. Dia tidak membantah laporan
bahwa personel militer Moskow dikerahkan di negara Presiden Nicolas
Maduro tersebut. Hanya saja, dia menolak merinci jumlah pasukan yang
dikirim.
Washington dan Moskow berseberangan dalam merespons
krisis politik di negara kaya minyak itu. AS mendukung pemimpin oposisi
Juan Guaido yang memproklamirkan diri sebagai presiden interim negara
tersebut. Sedangkan Rusia mendukung Presiden Nicolas Maduro yang
terpilih kembali dalam pemilu 2018 lalu.
"Rusia
telah mengirim personil (militer) sesuai dengan konstitusi Venezuela
dan perjanjian bilateral tentang kerja sama militer," bunyi pernyataan
Zakharova, yang dilansir AP, Kamis (28/3/2019).
Sementara
itu, Presiden AS Donald Trump meminta Rusia untuk menarik pasukannya
dari Venezuela. Dia memperingatkan bahwa semua opsi untuk mengatasi
krisis Venezuela masih terbuka.
"Rusia harus keluar," kata Trump
kepada wartawan di Oval Office Gedung Putih, di mana dia bertemu dengan
Fabiana Rosales, istri pemimpin oposisi Venezuela Juan Guaido. Trump
menganggap Rosales sebagai "First Lady" atau Ibu Negara Venezuela.
Laporan
berbagai media mengatakan dua pesawat angkatan udara Rusia mendarat di
luar Caracas pada hari Sabtu dengan membawa hampir 100 tentara Rusia.
Pemerintah AS meyakini pasukan tersebut termasuk pasukan khusus dan
personel keamanan siber.
Ditanya bagaimana Trump akan membuat
pasukan Rusia hengkang dari Venezuela, pemimpin Amerika itu menjawab;
"Kita akan lihat. Semua opsi terbuka."
Selain Trump, Wakil
Presiden AS Mike Pence juga bertemu dengan Rosales untuk menyatakan
dukungannya kepada suaminya, Juan Guaido. Pence mengatakan terpilihnya
kembali Presiden Nicolas Maduro dalam pemilu 2018 lalu adalah tidak sah.
"Amerika Serikat memandang kehadiran pesawat militer Rusia pada akhir pekan sebagai provokasi," katanya.
"Kami
menyerukan Rusia hari ini untuk menghentikan semua dukungan kepada
rezim Maduro dan berdiri bersama Juan Guaido serta berdiri dengan
negara-negara di belahan bumi ini dan di seluruh dunia hingga kebebasan
dipulihkan," kata Pence.
Warga Venezuela memasuki Kolombia dengan
menyeberangi jembatan internasional Simon Bolivar dari San Antonio del
Tachira, Venezuela, Kamis (21/2). Rakyat Venezuela mengalami kelangkaan
makanan dan obat-obatan.
Foto: AP Photo/Rodrigo Abd
Rusia telah mengirimkan bantuan untuk krisis di Venezuela.
CB,
CARACAS – Pemerintah Venezuela dan Rusia berencana menandatangani 20
perjanjian kerja sama lintas bidang. Hal itu diungkapkan Presiden
Venezuela Nicolas Maduro saat diwawancara Channel One Rusia.
“Pada bulan April, sesi kerja tingkat tinggi pada kerja sama
antar-pemerintah antara Rusia dan Venezuela akan berlangsung. Kami akan
menandatangani lebih dari 20 dokumen tentang kerja sama dalam bidang
ekonomi, perdagangan, budaya, energi, dan pendidikan,” kata Maduro,
dikutip lama kantor berita Rusia TASS, Rabu (27/3).
Menurut
Maduro, hubungan antara Venezuela dan Rusia semakin erat dalam 20 tahun
terakhir. “Kerja sama kami saling menguntungkan dan hubungan kita hanya
akan membaik seiring waktu,” ujarnya.
Pada kesempatan
wawancara tersebut, Maduro menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah
Rusia karena telah menyumbangkan bantuan kemanusiaan untuk negaranya.
“Dua pekan lalu, bantuan kemanusiaan yang nyata datang kepada kami,
pengiriman dalam ton. Segera kami mengharapkan pengiriman bantuan lain
dengan obat-obatan,” kata Maduro.
Saat ini, Veneuela memang
sedang dilanda krisis ekonomi. Krisis semakin memburuk karena ada
perebutan kekuasaan di negara tersebut, yakni antara Maduro dan pemimpin
oposisi Juan Guaido.
Guaido, yang telah memproklamirkan
diri sebagai presiden sementara Venezuela pada Januari lalu, menghendaki
Maduro lengser dari jabatannya. Sementara, Maduro masih bertekad
mempertahankan kekuasaannya.
Dukungan dunia internasional
terpecah kepada dua tokoh tersebut. Amerika Serikat (AS), Israel, dan
mayoritas negara anggota Uni Eropa membela kepemimpinan Guaido di
Venezuela. Sedangkan, Maduro memperoleh dukungan dari beberapa negara,
antara lain Rusia, Cina, Turki, dan Kuba.
Mereka yang menerbangkan drone melebihi berat 250 gram harus mengikuti kursus.
Badan
Penerbangan Sipil Australia (CASA) mengharuskan siapa saja yang ingin
menerbangkan drone untuk memiliki lisensi. Pemilik drone juga harus
mendaftarkan kepemilikannya yang akan mulai diberlakukan 1 Juli 2019.
Pengumuman
tersebut dikeluarkan bersamaan dengan diluncurkannya bisnis pengiriman
makanan lewat drone pertama di dunia yang dimulai di ibukota Australia
Canberra. Pendaftaran dan kewajiban memiliki lisensi dimaksudkan untuk
memudahkan polisi memantau penyalahgunaan drone.
"Ini tentu akan mempermudah kami untuk menangani keluhan yang
ada berkenaan dengan penggunaan drone yang tidak benar atau melanggar
aturan keamanan," kata juru bicara CASA Peter Gibson.
"Dengan itu, kami akan mengetahui siapa saja yang menerbangkan drone di satu kawasan, dan bentuk drone apa saja yang digunakan.'
Juga
mereka yang menerbangkan drone melebihi berat 250 gram harus terlebih
dahulu mengikuti kursus pendidikan online dan mendaftarkan drone mereka.
Data
itu akan disimpan di database, sehingga nantinya pihak berwenang
Australia bisa mengetahui ada berapa drone yang diterbangkan di
Australia, siapa yang memilikinya dan dimana lokasinya.
"Untuk
pertama kalinya kita akan memiliki gambaran lengkap mengenai sektor
drone ini apakah mungkin sekitar 10 ribu atau bahkan mungkin 100 ribu,
saat ini kita tidak tahu sama sekali." kata Gibson.
CASA
mengatakan biaya pendaftaran tergantung pada jenis drone yang akan
digunakan dan apakah drone itu untuk hobi atau bisnis. Diperkirakan
biaya pendaftaran untuk drone yang digunakan sebagai hobi adalah 20
dolar AS (sekitar Rp 200 ribu) per tahun.
Sementara
untuk drone yang digunakan untuk bisnis, biaya pendaftaran per tahun
berkisar antara 100 dolar Australia sampai 160 dolar AS (sekitar Rp 1
juta sampai Rp 1,6 juta).
Drone pengiriman barang mulai beroperasi di Canberra
Photo: James Ryan Burgess adalah CEO Project Wing (ABC News: Jake Evans)
CASA
juga sedang mengembangkan jaringan penuh real time yang bisa melacak
pergerakan drone, seperti mereka melacak pergerakan pesawat udara.
Namun
dengan operator seperti Google yang sedang bersiap meluncurkan bisnis
menggunakan drone di Australia, maka CASA perlu segera siap karena akan
adanya pergerakan drone yang ramai di udara Australia.
Perusahaan
induk Google Alphabet tahun lalu sudah mulai melakukan uji coba
menggunakan drone untuk mengirimkan makanan seperti burritos, minuman
kopi dan obat-obatan ke berbagai kawasan pemukiman di pinggiran kota
Canberra.
Sekarang mereka sudah memiliki markas
gudang permanend di kawasan Mitchell, dengan nama Project Wing, dimaan
mereka berencana memulai operasi komersial pertama di dunia, bila CASA
memberi persetujuan.
Sama seperti operator komersial lainnya, Google sudah memiliki lisensi untuk mengoperasikan drone.
Namun
dengan industri drone tumbuh pesat, CASA mengatakan perlu untuk
membangun sebuah sistem guna mengatur semua drone termasuk mereka yang
sekedar melampiaskan hobi.
"Jelas
sekali sistem lalu lintas tanpa awak akan menjadi kunci bagi operasi
drone yang aman dan efisien dan semua pemain yang terlibat di bidang ini
membangun sistem mereka sendiri-sendiri." kata Gibson.
"Kami sedang bekerja ke arah itu. Ini bukan hal yang sederhana."
Masjid Al Noor di Kota Christchurch, Selandia Baru, yang menjadi salah satu lokasi teror penembakan. (REUTERS/Jorge Silva)
Jakarta, CB -- Pemerintah Selandia Baru memutuskan menggelar operasi intelijen besar-besaran, selepas aksi teror penembakan
di dua masjid di Kota Christchurch. Sebab, peran badan mata-mata negara
itu dipertanyakan karena tidak mampu mengungkap potensi kekerasan dari
kelompok supremasi kulit putih, dan disebut terlalu fokus mengawasi
kalangan radikal Islam.
"Saya telah memberikan wewenang kepada
seluruh lembaga terkait untuk menggelar aktivitas mata-mata yang agak
mengganggu berlandaskan surat perintah, jumlahnya surat perintahnya
tidak bisa saya sampaikan," kata Menteri Bidang Intelijen Selandia Baru,
Andrew Little, dalam wawancara dengan Radio New Zealand, seperti dilansir pada Rabu (27/3).
Little
memimpin dua badan intelijen Selandia Baru, yakni GCSB dan SIS. Menurut
dia selama ini mereka hanya mengawasi sekitar 30 hingga 40 orang yang
terlibat dalam gerakan radikal sayap kanan dan supremasi kulit putih.
Akan
tetapi, jumlah orang yang diawasi karena diduga terlibat gerakan sayap
kanan di Selandia Baru bakal bertambah. Menurut Little, mereka akan
memantau setiap jengkal aktivitas dengan cara membuntuti dan menyadap
arus komunikasi orang-orang itu.
"Seluruh aktivitas pemantauan ini bisa dibilang mengganggu. Fungsi surat
perintah untuk membuat kegiatan mata-mata yang selama ini dianggap
melanggar hukum tidak menyalahi aturan," kata Little.
Little
menyangkal aparat keamanan Selandia Baru gagal mencegah aksi teror dan
terlampau menganggap enteng pelaku penembakan itu, Brenton Tarrant, yang
merupakan seorang warga Australia. Sebab mereka tidak mampu mendeteksi
potensi Brenton yang pindah ke negara itu dan melakukan serangan.
"Sampai ada evaluasi rinci terhadap peran dan kekeliruan agensi intelijen, saya tidak bisa menyatakan hal itu," kata Little.
Menurut
laporan, kepolisian Selandia Baru pada Selasa (26/3) malam dan Rabu
dini hari menggeledah dua lokasi di Christchurch. Ketika dikonfirmasi
mereka enggan membeberkan kegiatan itu, dan hanya menyatakan hal itu
terkait dengan penyelidikan yang tengah berlangsung.
Aksi
teror Tarrant dilakukan pada pada 15 Maret 2019 di Masjid Al Noor dan
Masjid Linwood. Dia menggunakan senapan serbu AR-15 dan shotgun dalam
aksinya, dan sudah menyiapkan beberapa senjata lain. Polisi menyatakan
sebenarnya Tarrant hendak melakukan aksinya di tiga masjid, tetapi
berhasil dicegah aparat.
Tarrant merekam perbuatannya dan
disiarkan langsung melalui akun Facebook-nya. Tarrant berhasil ditangkap
setelah menyerang Masjid Al Noor, ketika hendak pergi menggunakan
mobil.
Jumlah korban meninggal dalam kejadian itu mencapai 50 orang. Sedangkan korban luka tercatat juga 50 orang.
Salah
satu korban meninggal adalah warga Indonesia, mendiang Lilik Abdul
Hamid. Sedangkan WNI yang menjadi korban luka adalah Zulfirmansyah dan
anaknya.
Tarrant, yang merupakan penganut ideologi supremasi kulit putih,
menyatakan tidak mengajukan keberatan atas seluruh dakwaan. Persidangan
lelaki Australia itu bakal dilanjutkan pada 5 April mendatang, dan
kemungkinan besar dia bakal menghadapi dakwaan berlapis.
Perdana
Menteri Selandia Baru, Jacinda Ardern, kemudian melarang penjualan
senapan serbu dan semi-otomatis sebagai respons terhadap penembakan itu.
Dia memaparkan siapa pun yang menyimpan senjata ke depannya akan
menghadapi denda hingga NZ$4.000 dan terancam tiga tahun penjara.
Ilustrasi lokasi teror penembakan di Selandia Baru. (AP Photo/Mark Baker)
Jakarta, CB -- Aparat keamanan Austria
menggeledah rumah seorang pemimpin gerakan supremasi kulit putih
setempat, Martin Sellner. Penyebabnya adalah dia disebut menerima
sumbangan dana dari seseorang yang bernama belakang Tarrant, seperti
nama pelaku teror penembakan di Selandia Baru, Brenton Tarrant.
Seperti dilansir The Guardian,
Rabu (27/3), aparat Badan Intelijen Dalam Negeri Austria (BVT)
menggeledah apartemen Sellner di Wina pada Senin lalu. Menurut juru
bicara Kementerian Dalam Negeri Austria, Christoph Poelzl, aparat
menyita sejumlah peralatan elektronik milik Sellner atas surat perintah
kejaksaan Graz.
Sellner adalah Ketua Gerakan Identitarian
Austria. Kanselir Austria, Sebastian Kurz, menyatakan memerintahkan
mengusut tuntas dugaan keterkaitan antara Sellner dan Brenton Tarrant.
"Segala
macam hubungan antara pelaku teror Christchurch dan anggota
Identitarian di Austria harus diusut tuntas dan menyeluruh," kata Kurz.
"Penting supaya perangkat hukum tetap mandiri sehingga bisa menggunakan
segala sumber daya untuk menyelidiki jaringan ini. Kegiatan kelompok
ekstremis harus diungkap jelas," ujar Kurz.
Menurut juru bicara
Kejaksaan Graz, Hansjoerg Bacher, penyelidikan terhadap Sellner adalah
bagian dari pengungkapan dugaan pelanggaran transaksi keuangan.
"Tujuan dari penyelidikan ini adalah mengungkap hubungan antara Sellner dan pelaku teror Christchurch," kata Bacher.
Bacher menolak merinci kapan sumbangan itu diberikan. Namun, dia menyatakan jumlahnya paling besar di antara penyumbang lain.
Bahkan
menurut Bacher, penyelidikan ini didasarkan atas undang-undang anti
teror Austria. Apalagi Tarrant dilaporkan sempat berkunjung ke Austria
sebelum melakukan aksinya. Akan tetapi, Sellner menyangkal dia terlibat
aksi teror Tarrant.
"Saya tidak ada urusan dengan serangan itu," kata Sellner melalui rekaman video yang diunggah di situs Youtube.
Beberapa
isi dari manifesto yang diunggah Tarrant di dunia maya sebelum
melakukan mirip dengan pandangan Gerakan Identitarian. Kelompok itu
dekat dengan salah satu partai yang menjadi koalisi pemerintah Austria,
Partai Kebebasan.
Wakil Kanselir Austria, Heinz-Christian Strache juga meminta aparat
mengungkap apakah ada hubungan antara Tarrant dan kelompok sayap kanan
Austria.
"Segala macam tindakan ekstremis baik mereka sayap
kanan, kiri, atau berlandaskan agama, fanatisme tidak punya tempat di
Austria," kata Strache.
Aksi teror Tarrant dilakukan pada pada 15
Maret 2019 di Masjid Al Noor dan Masjid Linwood. Dia menggunakan
senapan serbu AR-15 dan shotgun dalam aksinya, dan sudah menyiapkan
beberapa senjata lain. Polisi menyatakan sebenarnya Tarrant hendak
melakukan aksinya di tiga masjid, tetapi berhasil dicegah aparat.
Tarrant
merekam perbuatannya dan disiarkan langsung melalui akun Facebook-nya.
Tarrant berhasil ditangkap setelah menyerang Masjid Al Noor, ketika
hendak pergi menggunakan mobil.
Jumlah korban meninggal dalam kejadian itu mencapai 50 orang. Sedangkan korban luka tercatat juga 50 orang.
Salah
satu korban meninggal adalah warga Indonesia, mendiang Lilik Abdul
Hamid. Sedangkan WNI yang menjadi korban luka adalah Zulfirmansyah dan
anaknya.
Tarrant, yang merupakan penganut ideologi supremasi
kulit putih, menyatakan tidak mengajukan keberatan atas seluruh dakwaan.
Persidangan lelaki Australia itu bakal dilanjutkan pada 5 April
mendatang, dan kemungkinan besar dia bakal menghadapi dakwaan berlapis.
Perdana
Menteri Selandia Baru, Jacinda Ardern, kemudian melarang penjualan
senapan serbu dan semi-otomatis sebagai respons terhadap penembakan itu.
Dia memaparkan siapa pun yang menyimpan senjata ke depannya akan
menghadapi denda hingga NZ$4.000 dan terancam tiga tahun penjara.
Presiden
Mali Ibrahim Boubacar Keita mendatangi lokasi pembantaian ratusan warga
etnik Muslim Fulani di Ogossogou. Foto/REUTERS/Malian Presidency
BAMAKO - PBB mengirim para pakar hak asasi manusia (HAM) ke Mali tengah untuk menyelidiki pembantaian sekitar 157 warga Muslim di Ogossogou pada Sabtu lalu. Pembantaian itu dilakukan para pria bersenjata yang menyamar sebagai pemburu.
Para
korban rata-rata adalah petani dan penggembala dari komunitas Fulani
atau Peuhl. Menurut PBB, wanita yang sedang hamil ikut dibunuh dan
beberapa korban dibakar hidup-hidup.
Kelompok milisi Dogon
dituduh sebagai pelaku serangan brutal di sebuah desa etnik Peuhl sesaat
sebelum fajar pada hari Sabtu lalu. Milisi itu juga disalahkan atas
sejumlah serangan di Mali tengah selama setahun terakhir.
"Sebuah
tim yang terdiri dari 10 spesialis hak asasi manusia, agen perlindungan
anak dan dua penyelidik MINUSMA telah dikerahkan ke wilayah Mopti untuk
melakukan penyelidikan khusus terhadap peristiwa-peristiwa mengerikan
hari Sabtu," kata juru bicara misi PBB Olivier Salgado di Twitter, hari
Rabu, seperti dikutip Reuters, Kamis (28/3/2019).
MINUSMA adalah akronim dari Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali, nama misi PBB di Mali.
Ketua
jaksa penuntut Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) Fatou Bensouda
mengatakan pada awal pekan ini bahwa kejahatan itu dapat berada di bawah
yurisdiksi ICC dan sebuah delegasi akan dikirim ke Mali.
Sebuah
misi Dewan Keamanan PBB telah mengunjungi negara Afrika Barat tersebut
untuk mencari solusi bagi kekerasan etnik ketika pembantaian tersebut
terjadi.
Seorang pejabat dari kota terdekat mengatakan pada hari
Sabtu lalu bahwa orang-orang bersenjata yang menyamar sebagai pemburu
Dogon menyerang desa-desa yang dihuni oleh para penggembala Fulani.
Kelompok Dogon mencurigai Fulani menyembunyikan militan Islam. Namun,
tuduhan itu telah dibantah oleh komunitas Fulani.
Serangan itu
terjadi kurang dari seminggu setelah serangan kelompok Islamis terhadap
sebuah pos tentara yang menewaskan sedikitnya 23 personel militer di
Mali tengah. Serangan itu diklaim oleh kelompok afiliasi al-Qaeda.
Dalam sebuah pernyataan pada hari Selasa, MINUSMA mengatakan sebuah desa
komunitas Dogon di wilayah itu juga diserang pada malam pembantaian
terhadap etnik Fulani. Serangan terhadap komunitas Dogon menewaskan
sedikitnya empat orang.
Presiden Mali Ibrahim Boubacar Keita
menanggapi serangan terhadap etnik Fulani dengan membubarkan kelompok
anti-jihad bernama Dan Na Amassagou yang beranggotakan milisi Dogon.
Kelompok yang main hakim sendiri itu diduga berada di belakang
pembantaian etnik Fulani.
Namun, Kelompok itu membantah anggotanya terlibat pembantaian dan menolak pembubaran oleh pemerintah.
