PM Israel Benjamin Netanyahu (REUTERS/Kevin Lamarque)
Al-Quds (CB) - Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu
dilaporkan mengatakan pada Senin bahwa ia mengizinkan pengiriman uang ke
Jalur Gaza untuk membuat Palestina tetap terpecah.
Harian Israel yang berbahasa Inggris Jerusalem Post, dengan mengutip
sumber dalam satu pertemuan faksi Likud, melaporkan Netanyahu
mempertahankan kebijakannya untuk mengizinkan jutaan dolar AS dari dana
Qatar disalurkan ke Jalur Gaza, sebagai bagian dari strategi yang lebih
luas untuk membuat HAMAS dan Pemerintah Otonomi Nasional Palestina
terpisah.
Netanyahu, sebagaimana dilaporkan Kantor Berita Palestina, WAFA --yang
dipantau Antara di Jakarta, Selasa, mengatakan kepada faksinya bahwa
siapa pun yang menentang Negara Palestina mesti mendukung pengiriman
dana ke Jalur Gaza. Sebabnya ialah mempertahankan terpisahnya Tepi Barat
Sungai Jordan --yang dikuasai Pemerintah Otonomi Nasional-- dengan
Jalur Gaza, yang dikuasai HAMAS, membantu menghalangi berdirinya Negara
Palestina, kata Jerusalem Post.
Presiden Rusia Vladimir Putin (ka)
bertemu dengan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe di Kremlin di Moskow,
Rusia, Selasa (22/1). ANTARA FOTO/Alexander Nemenov/Pool via
REUTERS/cfo/19
Jakarta (CB) - Kremlin, Selasa, mengatakan bahwa pembicaraan
dengan Jepang yang dimaksudkan untuk merampungkan perjanjian damai
Perang Dunia II antara kedua negara sekaligus mengakhiri sengketa
teritorial atas rantai pulau di Pasifik dapat memakan waktu
bertahun-tahun.
Tidak hanya itu, pembicaraan tersebut juga merupakan masalah yang kompleks bagi kedua negara.
Jepang dengan gencar berupaya menyelesaikan sengketa atas empat pulau -
yang dikenal sebagai Teritorial Utara di Jepang dan Kepulauan Kuril
Selatan di Rusia - yang menjadi penghalang bagi Moskow maupun Tokyo
untuk secara resmi mengakhiri permusuhan Perang Dunia II mereka.
Perdana Menteri Shinzo Abe kerap menggelar pembicaraan dengan Presiden
Rusia Vladimir Putin guna mengakhiri sengketa selama puluhan tahun
lamanya. Namun, sejauh ini belum ada terobosan yang dicapai antar kedua
pemimpin tersebut.
Para
penerbang saat menyiapkan sebuah rudal di kompleks rudal Pangkalan
Angkatan Udara F. E. Warren, Amerika Serikat. Foto/Airman 1st Class
Braydon Williams/US Air Force
WASHINGTON
- Administrasi Keamanan Nuklir Nasional (NNSA) Amerika Serikat (AS)
akan menerima kenaikan 8,3 persen dari anggarannya saat ini. Peningkatan
pendanaan ini untuk menuruti komitmen pemerintah Presiden Donald Trump
yang ingin memastikan kemampuan senjata nuklir Washington tiada duanya.
NNSA
sedang menyelesaikan produksi rudal nuklir berdaya ledak rendah
terbaru. NNSA, sebuah agen semi-otonom di Departemen Energi yang
memiliki pengawasan terhadap persediaan senjata nuklir Amerika,
membutuhkan USD16,5 miliar dalam anggaran tahun fiskal 2020, atau naik
USD1,3 miliar dari total anggaran tahun fiskal 2019 (FY19)-nya.
Kegiatan
yang terkait dengan senjata nuklir dialokasikan anggaran USD12,4
miliar, yang artinya mengalami peningkatan 11,8 persen dari FY19.
"Permintaan
anggaran Presiden mencerminkan komitmen kuat Administrasi Trump untuk
memastikan bahwa kemampuan nuklir AS tidak ada duanya," kata
Administrator NNSA, Lisa Gordon-Hagerty, dalam sebuah pernyataan,
dikutip Defense News, Selasa (12/3/2019).
"Pendanaan
vital ini akan memungkinkan kami untuk melanjutkan modernisasi
Perusahaan Keamanan Nuklir untuk menghadapi ancaman abad ke-21," lanjut
dia.
NNSA memiliki lima program modernisasi senjata nuklir
besar-besaran yang sedang berlangsung, yakni perpanjangan usia bom
gravitasi B61-12; desain hulu ledak W80-4 untuk senjata jarak jauh
Angkatan Udara; W88 Altertion 370 untuk rudal balistik Trident II; dan
Program Modifikasi W87-1 untuk hulu ledak bagi rudal balistik
antarbenua. Program kelima adalah modifikasi W76-2 yang dianggap yang
paling kontroversial.
Bom
nuklir W76-2 dengan daya ledak rendah pertama kali diperkenalkan oleh
pemerintahan Trump dalam Tinjauan Postur Nuklir awal 2018. Pada bulan
Januari lalu, NNSA mengumumkan produksi bom tersebut telah dimulai pada
unit pertama. W76-2 akan diluncurkan oleh kapal selam.
Kapal induk bertenaga nuklir Charles de Gaule milik Prancis. Foto/REUTERS
COLOGNE
- Prancis dan Jerman harus bersatu dan membangun kapal induk Eropa
untuk meningkatkan kemampuan pertahanan benua itu. Demikian gagasan yang
disampaikan Annegret Kramp-Karrenbauer, orang kepercayaan dan
kemungkinan menjadi pengganti Kanselir Jerman Angela Merkel.
Kramp-Karrenbauer,
yang memimpin Uni Demokratik Kristen (CDU) sejak Merkel mengundurkan
diri dari panggung politik musim gugur lalu, mengajukan gagasan itu
dalam komentar hari Minggu di surat kabar Jerman, Die Welt.
Artikel
itu dimaksudkan sebagai tanggapan terhadap permohonan Presiden Prancis
Emmanuel Macron pada hari sebelumnya menjelang pemilihan Parlemen Eropa
pada bulan Mei mendatang.
"Jerman
dan Prancis sudah bekerja pada pesawat tempur Eropa masa depan, di mana
negara-negara lain diundang untuk bergabung," tulis Kramp-Karrenbauer,
mengacu pada Future Air Combat Air System atau FCAS.
"Sebagai
langkah berikutnya, kita bisa memulai proyek simbolis membangun kapal
induk untuk memberikan bentuk pada peran Uni Eropa sebagai kekuatan
global untuk keamanan dan perdamaian," lanjut politisi Jerman itu,
seperti dikutip Defense News, Selasa (12/3/2019).
Proposal
ini muncul pada saat angkatan bersenjata di Jerman sibuk dengan
mempertahankan tingkat kesiapan dasar. Sedangkan alasan krisis yang
masih diperdebatkan—beberapa menyalahkan kesalahan manajemen, yang lain
menunjukkan kekurangan dana—ini sangat jelas, bahwa gagasan proyek kapal
induk Eropa ini benar-benar berada di luar bahasa keamanan nasional
Jerman.
Alasan itu pula yang kemungkinan menjadi penyebab beberapa analis Prancis menolak tawaran Kramp-Karrenbauer.
"'Kapal
induk Eropa' adalah proposal yang konyol dan tidak berarti (jangan
salah paham, saya dapat membayangkan beberapa politisi Prancis memiliki
'ide' yang sama), sehingga tidak layak mendapat respons," kata Bruno
Tertrais, wakil direktur di Fondation pour la Recherce Strategique yang
berbasis di Paris, dalam email-nya kepada Defense News.
Ulrike
Franke, seorang analis pertahanan Dewan Eropa untuk Hubungan Luar
Negeri yang bermarkas di London, juga mengkritik gagasan itu."Saya
mendukung penguatan kemampuan Eropa, ya. Tapi ini muncul..tidak
dipikirkan dengan baik," tulis dia di Twitter.
Wolfgang Ischinger, mantan duta besar Jerman di Washington, mengatakan
Jerman tidak akan benar-benar tahu apa yang harus dilakukan dengan kapal
semacam itu.
"Sebuah kapal induk adalah instrumen proyeksi
kekuatan geopolitik/militer," tulis dia di Twitter. "Sebuah prasyarat
untuk pekerjaan akan menjadi strategi umum dan proses pengambilan
keputusan. Jerman adalah tahun berkilau dari itu!".
Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad,
menyatakan tidak tahu menahu soal lobi-lobi pemerintah Indonesia untuk
membebaskan Siti Aisyah dari kasus pembunuhan Kim Jong-nam. (REUTERS/Lai
Seng Sin)
Jakarta, CB -- Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad, menyatakan tidak tahu menahu soal lobi-lobi pemerintah Indonesia untuk membebaskan Siti Aisyah dari kasus pembunuhan Kim Jong-nam. Menurut dia, pembebasan Siti sudah sesuai aturan hukum.
"Saya
tidak punya informasi. Keputusan ini dibuat oleh pengadilan. Dia (Siti)
sempat diadili dan kemudian tuntutannya dicabut. Jadi itu proses yang
sesuai aturan hukum. Saya tidak tahu detilnya, tetapi jaksa penuntut
umum bisa mencabut tuntutan tidak secara keseluruhan," kata Mahathir
dalam jumpa pers di Parlemen Malaysia, seperti dilansir The Straits Times, Selasa (12/3).
Keputusan
Pengadilan Tinggi Shah Alam membebaskan Siti menimbulkan pertanyaan di
Malaysia. Utamanya soal dugaan intervensi Indonesia dalam proses hukum
yang berlaku di Negeri Jiran.
Apalagi saat ini salah satu
terdakwa dalam kasus itu, Doan Thi Huang asal Vietnam, juga masih
menjalani persidangan. Akan tetapi, Mahathir menyatakan proses
pembebasan Siti memang sesuai aturan, dan bukan karena intervensi.
"Memang ada aturan yang membolehkan untuk mencabut tuntutan. Itu yang
terjadi. Saya tidak tahu alasan rincinya," ujar Mahathir seperti
dilansir AFP.
Hal itu terungkap setelah korespondensi
antara Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Hamonangan Laoly, dengan Jaksa
Agung Malaysia, Tommy Thomas, terungkap. Dalam suratnya, Yasonna
memberikan tiga alasan supaya Tommy membebaskan Siti.
Yaitu
perbuatan yang dilakukan Siti semata-mata bertujuan untuk kepentingan
acara, dan tidak pernah memiliki niat untuk membunuh Kim Jong-nam.
Yasonna
juga mengatakan Siti telah dikelabui dan tidak menyadari sama sekali
dia sedang diperalat oleh pihak intelijen Korea Utara. Siti juga sama
sekali tidak mendapatkan keuntungan dari apa yang dilakukannya.
Tommy
kemudian membalas surat Yasonna dan menyatakan sepakat menggunakan
wewenangnya berdasarkan Pasal 254 Kitab Hukum Acara Pidana Malaysia.
Yaitu untuk tidak melanjutkan penuntutan terhadap kasus Siti Aisyah (nolle prosequi).
Pernyataan
Mahathir bertolak belakang dengan keterangan Direktur Jenderal
Administrasi Hukum Umum (AHU) Kemenkum HAM, Cahyo Rahadian Muhzar.
Menurut dia, upaya lobi untuk membebaskan Siti dilakukan saat pertemuan
Presiden Joko Widodo dengan Mahathir pada 29 Juni 2018 di Bogor.
Proses lobi itu dilanjutkan dengan pertemuan antara Yasonna dengan Mahathir pada 29 Agustus 2018 di Putrajaya, Malaysia.
Siti
dan Doan didakwa terlibat dalam pembunuhan Kim Jong-nam. Mereka dituduh
mengusapkan racun syaraf VX ke wajah kakak tiri pemimpin Korea Utara
Kim Jong-un itu, yang kemudian tewas di terminal 2 Bandara Internasional
Kuala Lumpur pada Februari 2017.
Keduanya terancam hukuman mati. Kini, tinggal Doan yang masih menjalani persidangan.
Terdakwa kasus pembunuhan Kim Jong-nam asal Vietnam, Doan Thi Huong (kiri). (AFP PHOTO / MOHD RASFAN)
Jakarta, CB -- Pemerintah Vietnam meminta Malaysia untuk membebaskan salah satu warga negaranya, Doan Thi Huong, yang masih menjalani persidangan dalam kasus pembunuhan Kim Jong-nam.
Permohonan itu diajukan sehari setelah salah satu terdakwa, Siti
Aisyah, dibebaskan oleh pengadilan karena jaksa mencabut seluruh
tuntutan.
Seperti dilansir AFP, Selasa (12/3), Menteri
Luar Negeri Vietnam, Pham Binh Minh, hari ini menelepon Menlu Malaysia,
Saifuddin Abdullah, guna meminta pembebasan Doan.
"Dia (Pham)
meminta Malaysia untuk memastikan persidangan berjalan adil, dan untuk
membebaskan Doan Thi Huong," demikian laporan yang disampaikan stasiun
radio Voice of Vietnam.
Persidangan Doan akan dilanjutkan
pada Kamis (14/3) mendatang. Kuasa hukumnya sudah meminta supaya Jaksa
Agung Malaysia, Tommy Thomas, mencabut tuntutan terhadap kliennya.
Keputusan Pham mengontak Saifuddin adalah permintaan langsung dari
pemerintah Vietnam. Padahal umumnya mereka jarang ikut campur dalam
perkara hukum yang menjerat warga negaranya di luar negeri.
Vietnam selama ini juga menyediakan bantuan hukum untuk Doan, tetapi selama ini tidak pernah diungkap kepada masyarakat.
Keputusan Pengadilan Tinggi Shah Alam yang membebaskan Siti membuat Doan saat ini seorang diri menjalani proses hukum.
Dalam
sidang Senin (10/3) kemarin, Doan hanya bisa meratapi kebebasan Siti.
Ketika hakim membacakan putusan, Siti sempat memeluk Doan yang sudah
mulai menangis.
Didampingi penerjemah, Doan mengaku merasa "sangat buruk dan sedih" terkait posisinya sekarang dalam kasus ini.
"Saya
tidak tahu apa yang akan terjadi pada saya sekarang. Saya tidak
bersalah, tolong doakan saya," ucap perempuan 30 tahun itu.
Sementara
itu, ayah Doan, Doan Van Thanh, mengaku terkejut lantaran putrinya
masih harus mendekam di balik jeruji. Sang ayah meminta putrinya itu
segera dibebaskan juga seperti Siti.
"Mengapa mereka melepaskan
gadis asal Indonesia tetapi tak melepaskan putriku?," ucap Doan Van
Thanh di Provinsi Nam Dinh, Vietnam Utara.
Siti bersama Doan telah mengikuti persidangan sejak Oktober 2017 lalu
karena dituduh mengusapkan racun syaraf VX ke wajah Kim Jong-nam, yang
tak lama tewas di terminal 2 Bandara Internasional Kuala Lumpur pada
Februari 2017. Keduanya sempat terancam hukuman mati jika terbukti
bersalah.
Lampu mobil menerangi sebuah rumah saat
terjadinya padam listrik atau mati lampu di Kota Caracas, Venezuela,
Kamis (7/3/2019) waktu setempat. (Foto Antaranews.com)
Washington (CB) - AS akan menarik staf kedutaan besarnya di Ibu
Kota Venezuela, Karakas, pekan ini, kata seorang diplomat senior AS pada
Senin larut malam (11/3).
"Keputusan ini mencerminkan situasi yang memburuk di Venezuela serta
kesimpulan bahwa kehadiran staf diplomatik AS di kedutaan besar telah
menjadi keregangan dalam kebijakan AS," kata Menteri Luar Negeri AS Mike
Pompeo di akun Twitter.
Pada Januari, Departemen Luar Negeri AS memerintahkan semua pegawai
non-diplomatik di kedutaan besar Karakas agar meninggalkan negeri
tersebut, tapi mengumumkan bahwa personel tingkat pertama akan
melanjutkan tugas mereka.
Instruksi tersebut, katanya, dikeluarkan sebab sulit untuk menjamin
keselamatan sebanyak 150 staf yang bekerja di misi diplomatik AS di
Venezuela, meskipun kedutaan bear di Ibu Kota Venezuela, Karakas, akan
tetap buka, demikian laporan Kantor Berita Turki, Anadolu --yang
dipantau Antara di Jakarta, Selasa malam.
Venezuela telah diguncang protes sejak 10 Januari, ketika Presiden
Nicolas Maduro diambil sumpahnya untuk masa jabatan kedua setelah
pemungutan suara yang diboikot oleh oposisi.
Ketegangan meningkat ketika Juan Guaido, yang memimpin Sidang Majelis
Nasional Venezuela, mengumumkan dirinya sebagai penjabat presiden pada
23 Januari, tindakan yang didukung oleh AS dan banyak negara Eropa serta
Amerika Latin.
Turki, Rusia, Iran, Kuba, dan China serta Bolivia memberi dukungan buat
Maduro, yang telah berikrar akan memangkas semua hubungan diplomatik dan
politik dengan AS.
Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Michael Mike Pompeo. Foto/REUTERS
WASHINGTON
- Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (AS) mengumumkan akan menarik
semua personel diplomatik yang tersisa dari Venezuela. Alasannya,
situasi di negara itu sudah memburuk.
Menteri Luar Negeri Amerika
Serikat Michael Pompeo mengumumkan keputusan penarikan seluruh personel
diplomatik itu pada hari Senin waktu Washington.
Sekadar
diketahui, sebagian besar staf diplomatik AS yang ditugaskan di Caracas
sudah ditarik pada Januari lalu menyusul deklarasi pemimpin oposisi yang
didukung Washington, Juan Guaido, sebagai presiden interim atau
sementara Venezuela.
Beberapa
diplomat Amerika meninggalkan Caracas juga atas perintah Presiden
Nicolas Maduro sebagai protes keras atas dukungan Washington kepada
Guaido.
"AS akan menarik semua personel yang tersisa dari @usembassyve
minggu ini. Keputusan ini mencerminkan situasi yang memburuk di
Venezuela serta kesimpulan bahwa kehadiran staf diplomatik AS di
kedutaan telah menjadi kendala pada kebijakan AS," tulis Pompeo di
Twitter melalui akun resminya, @SecPompeo, Selasa (12/3/2019).
Sebelumnya
pada hari Senin, Presiden Maduro mengumumkan pihak berwenang telah
menangkap dua pelaku sabotase sistem di bendungan Guri yang menyebabkan
pemadaman listrik besar-besaran sejak Kamis lalu. Pembangkit listrik di
bendungan Guri merupakan pemasok listrik terbesar di Venezuela.
Maduro
telah menyalahkan AS atas sabotase listrik tersebut. Dia menyebutnya
sebagai "kudeta kriminal listrik" yang merupakan pelanggaran serius
terhadap hak asasi manusia.
Pompeo,
yang bersama dengan sisa pemerintahan Trump telah mendesak Maduro untuk
mundur sejak Januari, mengklaim pemadaman listrik besar-besaran itu
disebabkan oleh "pengabaian bertahun-tahun" serta kesalahan manajemen
dan keserakahan pemerintah Maduro.
Pompeo yang merupakan bekas
direktur CIA itu membantah bahwa AS terlibat dalam pemadaman listrik di
Venezuela."AS hanya tertarik pada kesejahteraan rakyat Venezuela,"
katanya, dikutip Russia Today.
Sementara itu, Guaido menyatakan "darurat nasional" selama konferensi
pers di Caracas pada hari Senin dalam upaya untuk meningkatkan kemarahan
publik. Dia menyerukan militer Venezuela untuk membelot.
Pemimpin
oposisi ini mengklaim 17 orang telah meninggal karena kurangnya pasokan
listrik sejak pemadaman pertama pada hari Kamis dan menyalahkan Maduro
atas apa yang dia sebut sebagai "pembunuhan" tersebut.
Perdana Menteri Inggris Theresa May (REUTERS/Simon Dawson/Pool)
Jakarta, CB -- Parlemen Inggriskembali menolak kesepakatan untuk mundur dari keanggotaan Uni Eropa
pada proses pemungutan suara, Selasa (12/3). Penolakan ini terjadi pada
17 hari menjelang 29 Maret 2019, tanggal yang sebelumnya dianggap
sebagai waktu paling realistis bagi Inggris untuk hengkang dari UE.
Sebelumnya,
May menggelar pertemuan dengan jajaran pemimpin UE pada Senin (11/3)
untuk meredakan kekhawatiran banyak orang atas kesepakatan Brexit.
Sayang, upaya terakhir itu tak membuahkan hasil.
Mengutip AFP,
pemungutan suara tak membuahkan hasil yang jelas. Apakah Inggris akan
keluar dari UE tanpa kesepakatan apapun, menunda tanggal, pemilihan
cepat, atau referendum lain yang memungkinkan.
Kendati kembali kalah, margin kekalahan saat ini lebih kecil dari rekor kerugian suara yang didapatnya pada Januari lalu.
"Saya sangat menyesali keputusan yang diambil parlemen. Saya tetap
percaya bahwa sejauh ini hasil terbaik adalah Inggris meninggalkan UE
secara tertib dengan kesepakatan," kata Perdana Menteri Inggris Theresa
May, mengutip CNN.
Kesepakatan yang telah dinegosiasikannya, kata May, merupakan yang terbaik dan menjadi satu-satunya kesepakatan yang tersedia.
Parlemen
akan memberikan suaranya pada Rabu (13/3) untuk mendapatkan jawaban
apakah Inggris bisa meninggalkan UE pada 29 Maret mendatang tanpa
kesepakatan.
Kepala Negosiasi Brexit dari Uni Eropa, Michael
Barnier mengatakan dalam sebuat cuitan bahwa UE telah melakukan segala
hal yang dapat dilakukan untuk membantu mendapatkan kesepakatan
tersebut. "Kebuntuan hanya dapat diselesaikan di Inggris," tegasnya.
Presiden UE, Donald Tusk mengatakan, sulit untuk melihat apa lagi yang
bisa dilakukan pihaknya. "Dengan hanya 17 hari tersisa, pemungutan suara
hari ini secara signifikan meningkatkan kemungkinan Brexit tanpa
kesepakatan," ujar Tusk, mengutip AFP.
UE, kata Tusk,
akan mempertimbangkan perpanjangan waktu untuk Brexit jika Inggris
memintanya. Namun, dia mengingatkan, 27 negara anggota UE lain
dipastikan bakal mengharapkan alasan yang kredibel untuk itu.
Sebagian Besar Negara Serentak Kandangkan Boeing 737 MAX 8
SINGAPURA
- Dampak insiden jatuhnya pesawat Boeing 737 MAX 8 milik Ethiopian
Airlines di Kota Addis Ababa, Ethiopia, Minggu (10/3) kian meluas. Kini
sebagian besar negara di dunia telah melarang pesawat Boeing 737 MAX 8
mengudara. Mereka khawatir dengan keamanan sistem otomatisasi
anti-stalling pesawat pabrikan perusahaan asal Amerika Serikat (AS)
tersebut.
Kasus kecelakaan pesawat berjenis sama yang dialami
Lion Air di perairan Karawang lima bulan lalu juga makin membuat
sejumlah maskapai di dunia memilih mengandangkan pesawatnya. Kemarin
otoritas Penerbangan Sipil Singapura telah melarang seluruh jenis Boeing
737 MAX terbang dari dan ke Bandara Changi Singapura, baik yang
dioperasikan maskapai lokal ataupun asing.
Maskapai penerbangan
Singapura SilkAir yang mengoperasikan enam unit MAX 8 juga telah
terdampak. Maskapai lainnya yang ikut terdampak ialah China Southern
Airlines, Shandong Airlines, dan Thai Lion Air. SilkAir menyatakan
seluruh penghentian operasi MAX 8 telah memengaruhi jadwal penerbangan.
“Pelanggan yang terdampak akan kami hubungi untuk diakomodasi ulang,”
ungkap SilkAir.
Otoritas
Penerbangan Sipil Singapura berupaya meminimalisasi dampak dari
kebijakan itu di Bandara Changi, terutama terhadap ratusan calon
penumpang dengan berbagai cara. Namun, konsultan penerbangan dari CAPA,
Ian Thomas mengatakan hal itu tidak dapat dihindari mengingat skalanya
cukup besar.
Pemerintah China juga memerintahkan seluruh maskapai
domestik untuk menunda operasi MAX 8. Administrasi Penerbangan Sipil
China menyatakan kecelakaan MAX 8 di Ethiopia dan di Indonesia mirip.
Mereka akan mencabut larangan itu jika MAX 8 lolos menjalani inspeksi
intensif sesuai aturan dan prosedur.
Negara dan maskapai dunia
lain yang turut melarang atau menghentikan operasi MAX 8 untuk sementara
waktu ialah Korea Selatan yang mengoperasikan 8 unit, Mongolia,
Australia, Argentina, COMAIR, Ethiopian Airlines, Cayman Airways
(Cayman), GOL (Brasil), dan Aeromexico yang memiliki enam unit. Sampai
saat ini jumlah pesawat MAX 8 mencapai 350 unit di seluruh dunia.
Kecelakaan
Ethiopian Airlines di Kota Addis Ababa, Ethiopia, Minggu (10/3) telah
menewaskan 157 kru dan penumpang. Sedangkan pada kecelakaan Lion Air di
Laut Jawa menewaskan 189 orang. Kendati demikian, beberapa negara masih
nekat mengoperasikan MAX 8 seperti AS, Rusia, Turki, Italia, Islandia,
Norwegia, Uni Emirates Arab (UEA), dan Oman.
Administrasi
Penerbangan Federal AS menyatakan akan mengambil tindakan secepatnya
jika ditemukan kesalahan di dalam sistem keamanan MAX 8. Sebagai
pengguna Boeing, Southwest Airlines yang mengoperasikan 34 MAX 8 mengaku
tetap percaya diri dengan keselamatan dan keamanan MAX 8. Begitu pun
dengan American Airlines.
Sejauh ini Boeing sendiri tidak dapat
memberikan panduan baru terkait MAX 8 mengingat insiden di Ethiopia
masih diselidiki. “Kami mengirimkan ahli untuk membantu penyelidikan
penyebab kecelakaan di Ethiopia. Keselamatan merupakan prioritas kami,”
ungkap Boeing, dikutip channelnewsasia.com. “Penyelidikan masih dalam
tahap awal. Tapi, sesuai informasi yang tersedia, kami tidak memiliki
panduan baru,” tambah Boeing.
Kepala Operasi IcelandAIr Jens Thordarson mengatakan, saat ini terlalu
dini untuk mengaitkan antara kecelakaan di Ethiopia dengan di Indonesia.
“Saat ini kami tidak memiliki alasan untuk takut terhadap MAX 8. Namun,
semuanya dapat saja berubah tergantung hasil dari penyelidikan di
Ethiopia,” kata Thordarson.
Terjunkan Tim untuk Inspeksi
Pemerintah
Indonesia melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) juga bertindak
tegas dengan melarang terbang 11 pesawat MAX 8, di mana 10 unit di
antaranya dioperasikan Lion Air Group dan satu unit oleh Garuda
Indonesia. Kebijakan itu dikeluarkan untuk memastikan pesawat layak
terbang dan mengantisipasi insiden.
Kementerian Perhubungan
(Kemenhub) menerjunkan tim guna melakukan observasi dan penelitian
terhadap pesawat Boeing 737 MAX 8 sejumlah maskapai di Indonesia yang
operasionalnya telah dibekukan. Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya
Sumadi mengatakan, pihaknya juga menerjunkan tim untuk menilai kelayakan
dari pesawat-pesawat tersebut.
"Kemenhub melalui Dirjen Udara
telah melakukan grounded sementara," ungkap Budi Karya seusai seminar
Nasional Himpuni di Kota Semarang kemarin. Menhub menyatakan bahwa
pesawat jenis tersebut tentunya boleh terbang kembali jika nanti tidak
ditemukan masalah, tetapi sebaiknya ada konsekuensi jika nanti terdapat
temuan dari tim Kemenhub.
"Akan dilakukan dalam satu minggu ini. Kita langsung (periksa) ke pesawatnya, tapi Boeing akan diinformasikan," ungkapnya.
Menurutnya,
pemeriksaan pesawat diperlukan untuk meminimalisasi kemungkinan buruk
terjadi kembali. "Maskapai Lion (Air) dan Garuda (Indonesia) menyatakan
setuju untuk lakukan (pemeriksaan) itu," jelasnya.
Direktur
Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Polana B Pramesti mengatakan,
inspeksi dilakukan untuk memastikan pesawat laik operasi. “Inspeksi ini
dilakukan sejak Selasa, 12 Maret diawali dengan melakukan pengecekan
langsung milik maskapai Garuda Indonesia,” ucapnya di Jakarta kemarin.
Pengecekan dilakukan untuk memastikan sistem air speed, latitude, dan
angle of attack beroperasi dengan baik.
Vice President
Airworthiness Garuda Indonesia Purnomo mengatakan, saat ini pesawat
Boeing 737 MAX 8 dikandangkan sementara sambil menunggu arah akan lebih
lanjut dari pihak otoritas dalam hal ini Kemenhub.
Sementara Lion
Air Group menyatakan menunda kedatangan empat pesawat Boeing 737 MAX
yang rencananya tiba tahun ini. Selain itu, kelompok usaha tersebut juga
tengah bernegosiasi dengan Boeing untuk membatalkan pemesanan sebanyak
205 pesawat lain dengan tipe Boeing 737 seri MAX.
Managing
Director Lion Air Group Daniel Putut Kuncoro menjelaskan, Lion Air Group
sebenarnya sudah memesan pesawat Boeing 737 MAX sebanyak 222 unit
hingga 2035 senilai USD22 miliar. Dari jumlah tersebut, 13 pesawat sudah
diterima Lion Air Group dengan rincian 11 unit Boeing 737 MAX 8
dioperasikan Lion Air dan 2 Boeing737 MAX 9 digunakan oleh Thai Lion
Air.
Saat ini Lion Air mengoperasikan 10 Boeing 737 MAX 8 karena satu unit
lainnya mengalami musibah pada Oktober 2018. Perserikatan Bangsa-Bangsa
(PBB) mengonfirmasi WNI yang menjadi korban adalah Harina Hafitz.
Sehari-hari Harina bertugas di Program Pangan Dunia (WFP) dan tinggal di
Italia. Direktur Eksekutif WFP David Beasley menyebutkan, tujuh stafnya
telah menjadi korban. “Semua keluarga mereka telah kami hubungi,” kata
David.
Menurut PBB, sebanyak 19 orang merupakan personel
Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM), Program Pangan Dunia
(WFP), Badan Pengungsi PBB (UNRA), Bank Dunia, dan Badan Lingkungan PBB
(UNEA). Mereka sedang menuju Nairobi, Kenya, untuk mengikuti pertemuan
tahunan Program Lingkungan PBB.
BRUSSELS
- Regulator keselamatan penerbangan Uni Eropa (UE) melarang semua
penerbangan di organisasi itu menggunakan pesawat Boeing 737 MAX 8
menyusul kecelakaan di Ethiopia yang menewaskan 157 orang. Ini adalah
kemunduran terbesar bagi pabrikan pesawat asal Amerika Serikat (AS) itu.
Langkah
itu dilakukan setelah Inggris, Jerman dan Prancis bergabung dengan
gelombang pelarang pesawat setelah kecelakaan pada hari Minggu, dan
segera diikuti oleh keputusan serupa oleh India, menumpuk tekanan pada
AS untuk mengikutinya.
Boeing,
pembuat pesawat terbesar di dunia, mengatakan pihaknya memahami
tindakan sejumlah negara tersebut. Namun mereka tetap mempertahankan
kepercayaan penuh pada Boeing 737 MAX 8 dan memiliki keselamatan sebagai
prioritasnya.
Boeing juga mengatakan Otoritas Penerbangan
Federal (FAA) AS tidak menuntut tindakan lebih lanjut terkait dengan
operasi Boeing 737 MAX.
Penyebab kecelakaan Ethiopian Airlines
yang jatuh Minggu lalu, yang mengikuti bencana lain pesawat tipe 737 MAX
8 lima bulan lalu di Indonesia yang menewaskan 189 orang, masih belum
diketahui.
Belum ada bukti apakah kedua kecelakaan tersebut mempunyai keterkaitan.
Dalam
langkah yang tidak biasa, Badan Keamanan Penerbangan Uni Eropa (EASA)
mengatakan bahwa mereka menangguhkan semua penerbangan jet Boeing 737
MAX 8 dan 9 di organisasi itu.
"Berdasarkan semua informasi yang
tersedia, EASA menganggap bahwa tindakan lebih lanjut mungkin diperlukan
untuk memastikan kelaikan udara lanjutan dari dua model yang terkena
dampak," katanya dalam sebuah pernyataan seperti dilansir dari Reuters,
Rabu (13/3/2019).
Namun, keputusan itu jauh dari langkah yang bahkan lebih jarang yaitu
menarik sertifikasi keselamatan untuk pesawat itu sendiri, dan malah
berfokus pada proses yang lebih lunak dalam membatasi penggunaannya oleh
maskapai. Langkah ini meninggalkan beberapa peluang bagi FAA untuk
memutuskan pendekatannya sendiri.
Keputusan oleh beberapa negara
untuk melarang tidak hanya kedatangan dan keberangkatan tetapi
penerbangan yang melintasi wilayah udara mereka mengejutkan beberapa
sumber peraturan bahkan di daerah yang melarang pesawat, karena
penerbangan berlebihan biasanya dilindungi oleh hukum internasional.
Sebelumnya,
negara-negara termasuk Singapura, Australia dan Malaysia juga untuk
sementara melarang pesawat, mengikuti China, Indonesia dan lainnya
sehari sebelumnya.
Presiden Sudan Omar al-Bashir (tengah)
meninggalkan ruangan seusai melakukan pertemuan bilateral dengan
Presiden Joko Widodo di lokasi KTT Luar Biasa ke-5 OKI di JCC, Jakarta,
Senin (7/3). ( ANTARA FOTO/OIC-ES2016/Panca )
Khartoum (CB) - Parlemen Sudan telah menyetujui pemberlakuan
keadaan darurat selama enam bulan di seluruh negeri tersebut, kata Ketua
Parlemen Ibrahim Ahmed Omer pada Senin (11/3).
Tindakan tersebut dilakukan setelah Presiden Omar Al-Bashir mengumumkan
pemberlakuan keadaan darurat selama satu-tahun pada Februari.
Bersama dengan keadaan darurat itu, Al-Bashir juga telah mengumumkan
pembentukan "pengadilan darurat", yang bertugas menghukum demonstran
anti-pemerintah, penyelundup dan spekulan mata uang asing.
Menurut Perhimpunan Pengacara Demokratik Sudan, sebanyak 870 pemrotes
telah diseret ke pengadilan yang baru dibentuk tersebut dalam waktu dua
pekan saja, demikian laporan Kantor Berita Turki, Anadolu --yang
dipantau Antara di Jakarta, Selasa malam.
Saat berbicara dalam Sidang Majelis Umum pada Senin, Menteri Kehakiman
Ahmed Salin menyatakan pengadilan baru itu tidak secara khusus ditujukan
buat pemrotes, yang hak proses hukum mereka, katanya, tidak dilanggar.
Keadaan darurat enam-bulan tersebut ditentang oleh anggota parlemen
independen dan Partai Kongres Rakyat, yang didirikan oleh mendiang
pemimpin oposisi Hassan At-Turabi.
Pada Ahad, wanita anggota Parlemen dari Partai Ummah Nasional. yang
beroposisi di Sudan, dijatuhi hukuman kurungan satu pekan karena
memimpin demonstrasi di Ibu Kota Sudan, Khartoum.
Sudan telah diguncang oleh protes rakyat sejak Desember lalu, dan
demonstran mengecam kegagalan Al-Bashir untuk menyembuhkan kondisi
ekonomi kronis di negeri itu.
Sudan, negara dengan 40 juta warga, telah berjuang untuk memulihkan diri
dari kehilangan tiga-perempat hasil minyaknya --sumber utama devisa
negeri tersebut-- sejak pemisahan diri Sudan Selatan pada 2011.
Eks penasihat Paus Fransiskus, George Pell,
dijatuhi hukuman penjara enam tahun atas kasus pelecehan seksual dua
bocah anggota paduan suara gereja di Melbourne pada 1990-an. (AAP
Image/David Crosling/via Reuters)
Jakarta, CB -- Mantan penasihat Paus Fransiskus, George Pell, dijatuhi hukuman penjara enam tahun atas kasus pelecehan seksual dua bocah anggota paduan suara gereja di Melbourne, Australia, pada 1990-an.
Hakim
Ketua Pengadilan Victoria, Peter Kidd, membacakan putusan tersebut
dalam persidangan yang disiarkan langsung di sejumlah stasiun televisi
Australia pada Rabu (13/3).
Dalam sidang tersebut, Kidd mengatakan bahwa ada kemungkinan besar Pell dapat dijatuhi hukuman penjara seumur hidup.
"Menurut
pandangan saya, tindakan Anda menunjukkan arogansi yang mengejutkan.
Secara keseluruhan, saya menganggap kesalahan moral Anda di dua kasus
ini sangat tinggi," ujar Kidd sebagaimana dikutip Reuters.
Namun,
Pell terus mengklaim tak bersalah dan mengajukan banding atas putusan
hakim. Sidang banding itu dijadwalkan digelar pada Juni mendatang.
Mantan Menteri Keuangan Vatikan itu diduga melakukan pelecehan seksual
terhadap dua anak laki-laki berusia 13 tahun saat ia menjabat sebagai
uskup agung di Melbourne pada pertengahan 1990-an.
Pelecehan seksual itu terjadi setelah ibadah hari Minggu di sebuah ruangan dan di koridor Katedral St. Patrick, Melbourne.
Dalam
persidangan, Pell dinyatakan bersalah atas empat tuntutan terkait
tindakan tak senonoh dan satu dakwaan soal penetrasi seksual. Ia
terancam hukuman 10 tahun penjara dari masing-masing tuntutan.
Pelecehan seksual semacam ini juga ditemukan di beberapa gereja di
berbagai penjuru dunia, melibatkan para petinggi keagamaan Katolik.
Kejahatan
seksual di lingkungan Gereja Katolik semacam ini mulai menjadi
perhatian pada 2002, ketika para uskup di wilayah Boston ditemukan terus
berpindah gereja untuk menutupi skandal pelecehan terhadap anak yang
mereka lakukan.
Kisah ini diungkap dalam film Spotlight yang memenangkan kategori Film Terbaik dalam ajang penghargaan Academy Awards 2016.
NEW YORK
- Korea Utara (Korut) telah melanggar sanksi dengan peningkatan
besar-besaran impor minyak dan ekspor batubara. Demikian temuan laporan
PBB.
Dokumen setebal 400 halaman yang dirilis awal pekan ini oleh
Panel Pakar PBB untuk Korut menyatakan bahwa Pyongyang juga berusaha
menjual senjata di Timur Tengah dan meretas bank-bank di seluruh dunia.
Laporan
itu muncul setelah gagalnya pembicaraan bulan lalu antara Presiden
Amerika Serikat (AS) Donald Trump dan Pemimpin Korut Kim Jong Un di
Hanoi, Vietnam. Kegagalan pertemuan itu sebagian karena ketidaksepakatan
mengenai kapan harus menghapus sanksi dalam pertukaran untuk
langkah-langkah menuju denuklirisasi Pyongyang.
Laporan
itu mengatakan bahwa pemberian sanksi terhadap Pyongyang tidak efektif
seiring meningkatnya transfer antar kapal yang dilakukan di laut. Para
pejabat Jepang telah mengamati kapal-kapal Korut yang konon terlibat
dalam transfer antar-kapal.
"Negara itu terus menentang resolusi
Dewan Keamanan melalui peningkatan besar-besaran transfer ilegal
kapal-ke-kapal produk minyak bumi dan batu bara," bunyi laporan PBB itu
seperti dilansir dari CNN, Selasa (12/3/2019).
Penjualan batubara
Korut secara historis merupakan beberapa ekspor paling berharga di
negara itu. Sanksi PBB dimaksudkan untuk menghukum Pyongyang karena uji
coba rudal dan nuklir pada 2017 dengan membatasi jumlah batu bara yang
boleh di jual negara itu secara internasional. Langkah-langkah ini juga
membatasi jumlah produk minyak dan energi yang diizinkan diimpor oleh
Korut.
Laporan
itu menuduh bank dan perusahaan asuransi di seluruh dunia "tanpa
disadari" memfasilitasi dan menyediakan perlindungan untuk kapal yang
terlibat dalam pengiriman ilegal kapal-ke-kapal produk minyak bumi, dan
peningkatan jumlah transfer batubara kapal-ke-kapal.
"Korea Utara
telah berusaha memasok senjata kecil dan senjata ringan dan peralatan
militer lainnya kepada pemberontak Houthi di Yaman, serta ke Libya dan
Sudan, melalui perantara luar negeri," imbuh laporan itu.
Korut sejak lama berusaha untuk menghapus sanksi PBB dan menggambarkan tindakan itu sebagai pelanggaran kedaulatannya.
Kim Song, utusan Korut untuk PBB, Senin mengirim surat kepada Sekretaris
Jenderal PBB Antonio Guterres menyerukan Dewan Keamanan PBB untuk
mencabut sanksi, seperti dilaporkan media Korut.
"'Resolusi
sanksi' Dewan Keamanan terhadap DPRK (nama resmi Korea Utara), yang
melarang pengiriman komputer dan perangkat elektronik lainnya yang
banyak digunakan di masyarakat dan rumah saat ini, memang merupakan
tindakan terhadap kemanusiaan untuk menghancurkan peradaban modern dan
mengembalikan masyarakat ke zaman kegelapan (abad pertengahan)," tulis
surat itu.
Masalah sanksi telah menjadi titik penting dalam pembicaraan antara Washington dan Pyongyang.
Menteri
Luar Negeri Korut Ri Yong Ho mengatakan Pyongyang meminta penghapusan
lima dari 11 set sanksi yang dijatuhkan oleh PBB - yang menghambat
ekonomi dan mata pencaharian rakyat Korut.
Tetapi pemerintahan Trump mengatakan bahwa harga terlalu mahal untuk apa yang ditawarkan Korut.
"Kami
tidak ada di sana tentang denuklirisasi, dan itu adalah masalah pada
pertemuan puncak yang benar-benar menantang kami untuk maju dengan
kesepakatan yang lebih lengkap," ujar Stephen Biegun, perwakilan khusus
AS untuk Korut.
Ini
bukan laporan PBB pertama yang menyebut Korut mengkangkangi sanksi.
Pada Februari tahun lalu laporan rahasia pemantau independen PBB
menyatakan Korut telah melanggar sanksi PBB untuk mendapatkan hampir
USD200 juta pada tahun 2017 dari ekspor komoditas yang dilarang. Laporan
itu juga menuding Korut memasok senjata ke Suriah dan Myanmar.
AS sepakati penarikan pasukan dari Afghanistan dengan Taliban. Foto/Istimewa
WASHINGTON
- Amerika Serikat dan Taliban kini memiliki rancangan perjanjian
tentang dua masalah pelik yang menandakan kemajuan konkrit menuju
kesepakatan perdamaian untuk mengakhiri perang 17 tahun di Afghanistan.
Hal itu diungkapkan oleh utusan Presiden AS Zalmay Khalilzad.
Rancangan
perjanjian itu berisi tentang penarikan pasukan AS dari Afghanistan dan
komitmen dari Taliban untuk memutus semua ikatan dengan al-Qaeda atau
kelompok teroris lainnya.
"Perdamaian membutuhkan kesepakatan
tentang empat masalah: jaminan kontra-terorisme, penarikan pasukan,
dialog intra-Afghanistan, dan gencatan senjata yang komprehensif," urai
Khalilzad dalam serangkaian tweet seperti dikutip dari NBC News, Rabu (13/3/2019).
"Dalam
pembicaraan Januari, kami 'secara prinsik sepakat' pada empat elemen
ini. Kami sekarang menyetujui dalam rancangan pada dua elemen pertama,"
tulis diplomat AS itu, merujuk pada janji-janji dari Taliban untuk
memutuskan hubungan dengan teroris dan AS menarik pasukannya.
Dikatakan
oleh Khalilzad ketika rancangan perjanjian tentang kedua masalah ini
diselesaikan, Taliban dan pemerintah Afghanistan - serta perwakilan
Afghanistan lainnya - akan memulai negosiasi intra-Afghanistan mengenai
penyelesaian politik dan gencatan senjata yang komprehensif.
Khalilzad mengatakan pembicaraan telah menghasilkan kemajuan nyata.
"Baru
saja menyelesaikan putaran maraton perundingan dengan Taliban di #Doha.
Kondisi untuk #perdamaian telah meningkat. Jelas semua pihak ingin
mengakhiri perang. Meskipun pasang surut, kami menjaga segala sesuatunya
di jalur dan membuat langkah nyata," tulisnya.
Ia
mengatakan langkah selanjutnya adalah diskusi di Washington dan
konsultasi dengan mitra lain, dan menambahkan: "Kami akan segera bertemu
lagi, dan tidak ada kesepakatan akhir sampai semuanya disepakati."
Pembicaraan
antara gerilyawan Taliban dan diplomat AS telah berlangsung lebih lama
daripada upaya Amerika sebelumnya untuk bernegosiasi dengan para militan
sejak pasukan Amerika memasuki Afghanistan pada tahun 2001. Tetapi
tidak jelas apakah pemerintah Afghanistan dan para pemimpin politik
Afghanistan lainnya akan siap untuk merangkul kesepakatan tentatif yang
dikerjakan oleh Khalilzad.
Presiden Afghanistan Ashraf Ghani telah menyatakan keprihatinannya bahwa
pemerintah Kabul tidak diajak dalam perundingan kecuali Taliban setuju
untuk bertatap muka dengan pemerintahnya.
Dalam pernyataannya
sendiri, Taliban mengatakan kemajuan telah dicapai pada kedua masalah
yang dikutip oleh Khalilzad. Kelompok militan itu mengatakan tidak ada
kesepakatan mengenai gencatan senjata atau pembicaraan langsung dengan
pemerintah Afghanistan.
"Untuk saat ini, kedua pihak akan
membahas kemajuan yang dicapai, membagikannya dengan kepemimpinan
masing-masing dan mempersiapkan pertemuan mendatang, tanggal yang akan
ditentukan oleh kedua tim negosiasi," bunyi pernyataan Taliban.
Taliban
telah lama menolak pembicaraan dengan pemerintah Afghanistan, yang
dianggapnya sebagai boneka Washington. Sampai Presiden Donald Trump
menunjuk Khalilzad sebagai utusan, AS enggan terjun ke pembicaraan
panjang dengan kelompok pemberontak itu.
Trump tidak merahasiakan
keinginannya untuk menarik pasukan AS dari Afghanistan, dan
ketidaksabarannya telah membuat para diplomat AS mendorong untuk
mengakhiri negosiasi perang.
Upaya
diplomatik terakhir untuk mengakhiri perang berakhir dengan kegagalan
pada tahun 2013, di tengah tajamnya perbedaan antara Presiden
Afghanistan Hamid Karzai dan para pejabat AS saat itu.
Amerika
Serikat (AS) kemungkinan akan mengambil sisa-sisa jasad tentara mereka
yang hilang di Myanmar selama Perang Dunia Kedua. Foto/Istimewa
MANDALAY
- Amerika Serikat (AS) kemungkinan akan mengambil sisa-sisa jasad
tentara yang hilang di Myanmar selama Perang Dunia Kedua, menandai misi
pertama ke Myanmar yang dilakukan oleh pesawat militer AS. Hal itu
diungkapkan oleh pejabat AS.
Setelah upacara singkat, jenazah
dibawa dari kota terbesar kedua Myanmar, Mandalay, ke laboratorium di AS
untuk analisis dan identifikasi lebih lanjut.
"Kami ingat. Anda tidak dilupakan," kata duta besar AS untuk Myanmar, Scot Marciel, pada upacara tersebut seperti dikutip dari Reuters, Rabu (13/3/2019).
Dia
mengatakan misi itu dimaksudkan untuk menghormati ingatan para tentara
yang jatuh dan untuk menunjukkan penghargaan atas tugas yang dilakukan
oleh mereka.
Dari tahun 1942 hingga 1945, wilayah udara di
Myanmar, yang kemudian disebut Burma, berfungsi sebagai koridor pasokan
penting dari India ke China setelah Jepang merebut kota Lashio di utara,
memutus rute pasokan utama Sekutu terakhir atas daratan ke China.
Selama
periode itu, pesawat-pesawat pengangkut Amerika melakukan penerbangan
harian ke Himalaya timur, rute berbahaya yang disebut punuk, menurut
situs web kedutaan AS di China.
Sisa-sisa jasad tentara AS
diyakini berasal dari pesawat B-25G dengan tujuh anggota awak di
dalamnya yang jatuh pada Februari 1944 di wilayah barat laut Sagain,
Myanmar, kata para pejabat AS.
Lebih
dari 82.000 orang Amerika hilang pada konflik masa lalu, dan 632
anggota tentara AS, sebagian besar awak pesawat, menghilang di Myanmar
selama Perang Dunia Kedua, data pemerintah AS menunjukkan.
Hubungan
antara kedua negara telah memanas setelah Washington tahun lalu
menjatuhkan sanksi terhadap sejumlah komandan militer dan polisi Myanmar
serta unit-unit militer. AS menuduh mereka melakukan pembersihan etnis
terhadap minoritas Muslim Rohingya.
Myanmar telah menolak tuduhan itu, dengan mengatakan pihaknya memerangi "teroris" Rohingya.
Sekitar
730 ribu etnis Rohingya melarikan diri dari Myanmar setelah Agustus
2017 setelah apa yang digambarkan oleh penyelidikan pemerintah AS
sebagai kampanye pembunuhan massal, pemerkosaan, dan kekejaman lainnya
yang direncanakan dengan baik oleh militer Myanmar.
Ilustrasi Boeing 737 MAX 8. (Joe Raedle/Getty Images/AFP).
Jakarta, CB -- Indonesia, China, Singapura
dan beberapa maskapai di seluruh dunia memutuskan untuk menghentikan
sementara operasional (grounded) pesawat Boeing 737 MAX 8. Hal ini dilakukanEthiopian Airlines
jatuh dan menewaskan 157 orang, kurang dari lima bulan setelah pesawat
jenis yang sama milik Lion Air jatuh di perairan Karawang.
Otoritas penerbangan China pada Senin (11/3) mengeluarkan kebijakan untuk mendaratkan semua pesawat Boeing 737 MAX 8 milik maskapai domestik mereka. Alasannya, perlu kontrol ketat terhadap risiko keselamatan.
Kebijakan
serupa juga dikeluarkan Kementerian Perhubungan yang menyatakan perlu
ada pemeriksaan menyeluruh terhadap pesawat jenis tersebut. Kebijakan
Kemenhub dikeluarkan seiring diterbitkannya airworthines directive oleh
FAA (Federal Aviation Administration).
Singapura bahkan
mengeluarkan kebijakan melarang pesawat jenis itu keluar dan masuk
negaranya untuk sementara waktu. Beberapa maskapai juga mengambil
tindakan sendiri dengan mengandangkan pesawatnya meski tak ada kebijakan
dari otoritas negara asal maskapai tersebut.
Kecelakaan pesawat
Ethiopian Airlines menewaskan 157 orang dalam penerbangan tersebut tak
lama setelah lepas landas pada Minggu (10/3). Pada akhir Oktober,
pesawat jenis sama yang diterbitkan Lion Air juga jatuh di Perairan
Indonesia.
Kedua pesawat yang jatuh milik Ethiopian Airlines dan Lion Air merupakan pesawat baru dan jatuh beberapa menit setelah terbang.
Situasi
mengancam reputasi Boeing terkait keselamatan dan menimbulkan keraguan
pada pesawat produksi perusahaan asal AS ini. Saham Boeing (BA) anjlok
13,5 persen pada awal perdagangan di New York hari Senin (11/3), sebelum
akhirnya pulih dan ditutup turun 5,33 persen.
"Penangguhan di
China sangat signifikan, karena ini merupakan pasar utama bagi Boeing,"
kata Greg Waldron, redaktur pelaksana Asia di perusahaan riset
penerbangan FlightGlobal, dikutip dari CNN, Selasa (12/3).
Berdasarkan
data FlightGlobal, maskapai penerbangan China memiliki 97 pesawat
Boeing 737 MAX pesawat, lebih dari seperempat dari total pesawat jenis
itu yang beroperasi di seluruh dunia. Boeing sudah mengambil
langkah-langkah untuk meminimalkan kerusakan pada citranya.
Produsen pesawat itu juga telah menunda debut pesawat 777X, yang sebenarnya dijadwalkan minggu ini.
Regulator Uni Eropa
mengatakan akan memantau situasi dengan cermat, tetapi belum mengambil
langkah untuk memeriksa atau melarang terbang sementara pesawat Boeing
737 MAX. Sementara Administrasi Penerbangan Federal AS mengatakan pada
Senin (12/3) bahwa pesawat Boeing 737 MAX layak terbang dan memungkinkan
maskapai penerbangan AS untuk terus menerbangkannya.
Mary Schiavo, seorang analis penerbangan CNN dan
mantan inspektur jenderal Departemen Transportasi AS,mengatakan itu
akan menjadi ide yang baik bagi Boeing atau maskapai penerbangan untuk
mendaratkan pesawat sebelum ada larangan dari pemerintah.
"Ada
pertanyaan besar tentang pesawat ini. Saat ini sudah ada website yang
bisa memberikan informasi kepada penumpang pesawat jenis apa yang akan
mengankut mereka," jelasnya.
Beberapa maskapai penerbangan
mengambil tindakan sendiri. Namun, itu membuat penumpang makin meragukan
keselamatan dari pesawat Boeing.
Ethiopian Airlines mengumumkan
akan menghentikan sementara operasional pesawat 737 MAX miliknya
sebagai tindakan pencegahan keamanan ekstra. Operator lain yang
mengikuti adalah AeroMexico, AerolÃneas Argentinas, Comair Afrika
Selatan dan Cayman Airways, operator utama Kepulauan Cayman.
Pada saat yang sama, maskapai besar termasuk American Airlines
(AAL), Southwest Airlines (LUV), FlyDubai dan Norwegian Air mengatakan
mereka akan terus mengoperasikan 737 MAX pesawat mereka.
Tipe Laris
Pesawat
Boeing tipe 737 MAX adalah versi terbaru dan salah satu yang terlaris
dari produsen AS tersebut. Maskapai telah memesan ribuan pesawat jenis
itu dari Boeing.
Pesawat Boeing 737 MAX 8 baru berusia dua tahun
ini termasuk yang sangat populer. Boeing baru-baru ini mulai menjual
MAX 9 dan belum mulai mengirimkan MAX 10.
Tahun lalu, Boeing
telah mengirimkan 72 persen dari pesanan pesawatnya yang berjumlah 737
pesawat. Boeing berencana membuat 59 pesawat baru jenis 737 setiap
bulannya di tahun ini.
Berdasarkan data Boeing, Southwest Airlines memiliki pesawat
terbanyak jenis 737 MAX, diikuti Ryan Air, dan FlyDubai. American
Airlines dan United juga menerbangkan MAX. Sementara Delta tak memiliki
pesawat jenis tersebut.
Di luar berita-berita buruk, Analis
Penerbangan Teal Group Richard Aboulafia memperkirakan jatuhnya pesawat
Ethiopian Airlines sepertinya tak akan membuat laba bersih Boeing anjlok
terlalu dalam. "Itu tergantung dari pendapatan perusahaan. Ini
(kecelakaan pesawat Ethiopian Airlines) tidak akan terlalu membebani
dengan cara apa pun," jelasnya.
Boeing mencatatkan rekor
penjualan sebanyak 806 pesawat komersial pada 2018, dan membukukan
penjualan lebih dari US$100 miliar untuk pertama kalinya dalam 102 tahun
berdiri.
Sebelum kehancuran Ethiopia, sahamnya telah naik 31 persen tahun ini.
Perusahaan
sebelumnya menyampaikan belasungkawa atas kecelakaan Ethiopian Airlines
302. Namun, Boeing mengatakan tidak memiliki dasar untuk mengeluarkan
panduan baru kepada maskapai.
Jakarta, CB -- Dua pesawat Turkish Airlines terpaksa putar balik karena Inggris tiba-tiba mengeluarkan larangan pesawat Boeing 737 MAX 8 masuk ke wilayah udaranya.
The Independent melaporkan
bahwa kedua pesawat jenis Boeing 737 MAX 8 itu masing-masing seharusnya
berangkat dari Istanbul, Turki, menuju Birmingham dan Gatwick pada
Selasa (12/3).
Kedua pesawat itu lepas landas sebelum Badan
Penerbangan Sipil Inggris merilis larangan yang diumumkan pada pukul
13.00 waktu London.
Saat larangan itu diumumkan penerbangan
TK1969 yang menuju Birmingham sudah mendekati wilayah udara Frankfurt,
Jerman. Penerbangan itu sudah menempuh tiga jam dari total empat jam
perjalanan.
Sementara itu, penerbangan TK1997 yang menuju Gatwick sudah berada di
atas Ceko, setengah jalan lagi menuju Inggris. Pesawat itu langsung
disuruh putar balik.
Kedua pesawat itu dijadwalkan tiba kembali
di Istanbul sekitar pukul 18.30 waktu lokal. Penumpang kemudian akan
dipesankan kembali tiket penerbangan alternatif dari Istanbul.
Kini, setidaknya 300 penumpang kedua pesawat tersebut masih menunggu pengaturan Turkish Airlines untuk menangani masalah ini.
Aturan hak penumpang Eropa mewajibkan Turkish Airlines mencarikan
penerbangan alternatif secepat mungkin dan memberikan makanan serta
akomodasi selama klien menunggu.
Sejumlah sumber mengatakan bahwa
Turkish Airlines sebenarnya bisa saja melanjutkan perjalanan ke
Inggris. Namun, mereka lebih memilih untuk mengantisipasi jika Inggris
tiba-tiba melarang mereka masuk.
Larangan Inggris memang
diberlakukan tepat setelah diumumkan, menyusul sejumlah negara lain yang
sudah menerapkan aturan serupa, seperti Indonesia, Singapura, Malaysia,
Australia, hingga China.
Negara-negara
tersebut memberlakukan larangan tersebut karena pesawat Boeing 737 MAX 8
terlibat dua kecelakaan mematikan dalam kurun waktu kurang dari enam
bulan.
Kecelakaan terbaru terjadi di pada Minggu (10/3), ketika
pesawat Boeing 737 MAX 8 milik Ethiopian Airlines jatuh tak lama setelah
lepas landas dari Addis Ababa, menewaskan 157 orang di dalamnya.
Beberapa
bulan sebelumnya, tepatnya Oktober 2018, pesawat jenis sama yang
digunakan dalam penerbangan Lion Air JT610 jatuh di Laut Jawa dan
menewaskan 189 penumpang dan awak yang dibawa.
Jakarta, CB -- Amerika Serikat memastikan tidak akan melarang pengoperasian Boeing 737 MAX meski didesak berbagai pihak karena pesawat jenis tersebut terlibat dua kecelakaan mematikan dalam lima bulan belakangan.
"Sejauh
ini, hasil pemeriksaan kami tak menunjukkan masalah performa yang
sistematik dan tak ada dasar untuk melarang pesawat itu," ujar kepala
Badan Aviasi Federal AS (FAA), Daniel Elwell, dalam pernyataan yang
dikutip AFP.
Melanjutkan pernyataannya, Elwell berkata, "Tak ada pula otoritas
penerbangan sipil lain yang memberikan data yang menunjukkan kami harus
mengambil tindakan."
Pernyataan ini dirilis di tengah desakan
dari sejumlah pihak di dalam negeri agar AS melarang sementara
pengoperasian Boeing 737 MAX 8 setelah pesawat jenis tersebut terlibat
dalam dua kecelakaan dalam kurun waktu berdekatan.
Kecelakaan
terbaru terjadi di pada Minggu (10/3), ketika pesawat Boeing 737 MAX 8
milik Ethiopian Airlines jatuh tak lama setelah lepas landas dari Addis
Ababa, menewaskan 157 orang di dalamnya.
Beberapa bulan sebelumnya, tepatnya Oktober 2018, pesawat jenis sama
yang digunakan dalam penerbangan Lion Air JT610 jatuh di Laut Jawa dan
menewaskan 189 penumpang dan awak yang dibawa.
Sejumlah negara
pun langsung melarang penggunaan pesawat jenis tersebut, mulai dari
Indonesia, Singapura, Malaysia, Australia, China, hingga Inggris.
Anggota
Senat dari Partai Republik, Ted Cruz, pun mendesak AS untuk melarang
sementara penggunaan pesawat jenis tersebut "hingga FAA mengonfirmasi
keamanan pesawat tersebut bagi penumpangnya."
"Penyelidikan lebih
jauh akan menunjukkan masalah tak terletak pada sisi mekanik pesawat,
tapi sampai hal itu terjadi, prioritas utama kita seharusnya adalah
keamanan penerbangan publik," kata Cruz.
Di tengah desakan ini,
CEO Boeing, Dennis Muilenburg, dilaporkan memastikan kembali kepada
Presiden Donald Trump bahwa pesawat tersebut aman untuk digunakan.
Ilustrasi pesawat Boeing 737-8 MAX. (Chinatopix via AP)
Jakarta, CB -- Perintah larangan dan pengoperasian Boeing 737 MAX 8 terus bermunculan. Saat ini pemerintah Malaysia dan Oman menyatakan mereka melarang penggunaan dan penerbangan pesawat tipe itu dari dan menuju kedua negara itu.
Seperti dilansir AFP,
Selasa (12/3), keputusan itu disampaikan oleh Badan Penerbangan Sipil
Malaysia dan Oman. Hal ini sebagai dampak kecelakaan maut dari dua
pesawat itu yang terjadi di Indonesia dan Ethiopia.
"Otoritas
Penerbangan Sipil Malaysia menghentikan sementara operasional Boeing 737
MAX 8 dari dan menuju atau singgah di Malaysia, berlaku secepatnya
sampai pemberitahuan lebih lanjut," kata Kepala Badan Penerbangan Sipil
Malaysia, Ahmad Nizar Zolfakar.
"Kami menghentikan sementara
operasional Boeing 737 MAX dari dan menuju seluruh bandara di Oman,"
demikian pernyataan Badan Penerbangan Sipil Oman melalui akun Twitter.
#PACA is temporarily suspending operations of Boeing 737 MAX aircraft into and out of all Omani airports until further notice.
Maskapai Malaysia Airlines dilaporkan memesan beberapa pesawat
737 MAX 8. Pemerintah Negeri Jiran pada Senin kemarin dilaporkan
meminta proses pembelian itu ditinjau ulang.
Kedua negara itu
mengikuti langkah beberapa negara lain. Yakni Australia, China,
Singapura, Indonesia, Korea Selatan, dan Ethiopia.
Australia
melarang pengoperasian pesawat 737 MAX 8 walau maskapai mereka tidak ada
yang menggunakan tipe itu. Bahkan, mereka memutuskan melarang
penggunaan seluruh generasi 737 MAX dari dan menuju Negeri Kanguru.
Keputusan
itu membuat penerbangan maskapai Silk Air, yang merupakan anak
perusahaan Singapore Airlines, dan Fiji Airways dari dan menuju
Australia terganggu karena menggunakan pesawat tipe itu.
Terpisah,
salah satu maskapai terbesar Brasil, GOL, memutuskan mengistirahatkan
sementara tujuh armada 737 MAX 8 mereka. Sedangkan maskapai asal
Meksiko, Aeromexico, juga melakukan hal yang sama terhadap enam armada
mereka dari tipe yang serupa.
Keputusan serupa juga diambil oleh maskapai Cayman Airways, dan Comair dari Afrika.
Kecelakaan pesawat maskapai Ethiopian Airlines pada 10 Maret lalu
kembali membuat Boeing dan produk tipe 7373 MAX 8 dipertanyakan. Sebab,
kejadian itu berselang kurang dari lima bulan pasca insiden yang sama
yang terjadi pada Lion Air JT610.
Boeing meluncurkan 737-8 MAX
sebagai pemutakhiran seri 737 yang sudah bertahan selama 50 tahun.
Pesawat itu diklaim mempunyai mesin yang lebih irit dalam konsumsi bahan
bakar, dan menjadi salah satu produk terlaris mereka. Tipe itu
mempunyai pesaing berat, yakni A320neo buatan pabrikan pesawat asal
Prancis, Airbus.
Kecelakaan maut pertama seri 737-8 MAX terjadi
pada 29 Oktober 2018. Saat itu, pesawat yang dioperasikan maskapai Lion
Air dengan nomor penerbangan JT610 jatuh di perairan Tanjung, Karawang,
menewaskan seluruh 189 penumpang dan awak.
Sedangkan kecelakaan
kedua terjadi pada 10 Maret 2019. Insiden itu terjadi saat pesawat yang
dioperasikan Ethiopian Airlines bernomor penerbangan ET302 dari Addis
Ababa menuju Nairobi, Kenya, jatuh sekitar pukul 08.44 waktu setempat.
Sebanyak 157 penumpang dan awak dipastikan meninggal.
Penyebab kedua kecelakaan pesawat itu masih diselidiki melalui data perangkat perekam data penerbangan dan percakapan kokpit.
